BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Sebagai negara yang berkembang, Indonesia tengah menggalakkan pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, hukum dan lain-lain. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. 1 Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, sehingga pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat (melalui DPR). Hal ini sesuai dengan
1
Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat. Jakarta, 2001, hlm. 2
bunyi Pasal 23A UUD 1945, yaitu “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” 2 Pemungutan pajak menganut asas legalitas artinya pemungutan pajak tersebut ditentukan lebih dulu dalam undang-undang. Undang-undang tersebut harus tegas, jelas, tidak bermakna ganda demi terciptanya tertib hukum dan kepastian hukum. Undang-undang pajak harus tegas menentukan hak dan kewajiban wajib pajak di satu pihak serta hak dan kewajiban administrasi pajak sebagai perlengkapan negara dalam memungut pajak di lain pihak. 3 Untuk pemungutan pajak kepada rakyat tentunya harus disertai dengan perangkat aturan perundang-undangan yang disebut hukum pajak, kemakmuran secara merata memunculkan persoalan baru bagi penerapan pembebanan pajak kepada masyarakat. Apakah sisi keadilan yang ingin dicapai dapat memenuhi ‘pemuasan keadilan’ setiap individu-individu. Karena ukuran keadilan setiap manusia tentu sifatnya relatif, maka belum tentu adil menurut yang satu akan adil menurut individu yang lainnya. Oleh karena itu, agar dapat terpenuhi asas keadilan maka hukum pajak menempuh suatu pola pemungutan pajak yang diselenggarakan secara umum dan merata. Artinya, seluruh individu-individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum pajak. 4 Dalam
pelaksanaan,
pemungutan
pajak
bisa
saja
terjadi
perselisihan/sengketa antara wajib pajak dengan pemungut pajak atau aparatur 2
Harun Alrasid, Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 98 3 Dewi Kania Sugihari, Perkembangan Peradilan Pajak Indonesia, PT Rafika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 22 4 Wiratni Ahmadi, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.10
negara yang berwenang. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat wajib pajak atau penanggung pajak, sehingga dapat menimbulkan sengketa pajak antara wajib pajak dan pejabat yang berwenang. 5 Di Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri pada tahun 2008 sudah terdapat 105.544 wajib pajak yang terdaftar, sedangkan pada tahun 2007 hanya ada 56.429 wajib pajak dan tahun 2006 ada 51.676 wajib pajak yang terdaftar. Dari tahun ke tahun penerimaan pajak meningkat setelah diadakan penyuluhan kepada wajib pajak terus menerus, baik dari kalangan instansi pemerintah maupun swasta. Sektor usaha yang menonjol di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan pemasukan pajak adalah perdagangan, penunjang pariwisata, industri makanan dan minuman serta jasa. Kategori wajib pajak adalah mereka yang berpenghasilan minimal Rp. 13,2 juta setahun. 6 Walaupun jumlah wajib pajak meningkat tiap tahun, namun kesadaran kepatuhan wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih kurang. Hal tersebut menjadi kendala bagi petugas pajak. Selain itu, kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah juga, akibatnya banyak tunggakan pajak. Meskipun masih ada image bahwa pembayaran pajak itu sulit, tetapi sekarang ada beberapa kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memotivasi masyarakat menjadi wajib pajak, seperti dikeluarkannya formulir isian 5 6
Wiratni Ahmadi, op.cit., hlm. 51 Hasil wawancara dengan Bapak Rustam Kepala Seksi Data dan Potensi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 21 Juli 2008, jam 09.00 WIB
SPT 1770 Sangat Sederhana (1770 SS) yang memudahkan wajib pajak mengisi SPT. Selain itu, kebijakan baru juga dikeluarkan, yaitu bagi mereka yang berpenghasilan RP 48 juta ke bawah setiap tahunnya bisa menggunakan SPT 1770 SS tersebut. Dulu batasannya adalah RP 30 juta sekarang di naikkan menjadi RP 48 juta agar makin banyak yang bisa menikmati SPT 1770 SS. 7 Dalam
pelaksanaan
ketentuan
peraturan
perundang-perundangan
perpajakan kemungkinan terjadi wajib pajak merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan padanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Seorang wajib pajak mempunyai hak untuk menolak besarnya beban hutang pajak yang harus dibayar, dalam hal ini wajib pajak dapat mengajukan keberatan. 8 Sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya administrasi perpajakan dan tidak terganggunya penerimaan negara. 9
7
Hasil wawancara dengan Bapak Rustam Kepala Seksi Data dan Potensi Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 21 Juli 2008, jam 09.00 WIB 8 Erly Suandy, Hukum Pajak, Ctk. Kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 85 9 Achmad Cahyono dan Muhammad Fakhri Husein, Perpajakan, Edisi Ketiga, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm. 70
Wajib pajak mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak tersebut terdaftar. KPP Pratama Sleman, KPP Pratama Yogyakarta, KPP Pratama Wonosari, KPP Pratama Wates, dan KPP Pratama Bantul berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. 10 Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya terdapat beberapa wajib pajak yang mengajukan keberatan. Selama tahun 2008 terdapat 8 (delapan) wajib pajak yang mengajukan keberatan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta 5 (lima) diantaranya mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak bagi wajib pajak yang merasa tidak puas dengan isi putusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.11 Untuk kepentingan pengajuan keberatan, apabila wajib pajak meminta keterangan mengenai dasar pengenaan, maka Dirjen pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak termaksud. Kebanyakan wajib pajak mengajukan keberatan karena Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dianggap tidak adil, SKP itu biasanya diterbitkan sebagai produk dari pemeriksaan pajak dan keberatan pada umumnya didahului dengan proses pemeriksaan.
10
Hasil wawancara dengan Bapak Rizal Kepala Bidang Keberatan, Pengurangan dan Banding Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 5 Maret 2009 jam 14.00 WIB 11 ibid
Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu : 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 5. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Surat ketetapan pajak hanya akan dikeluarkan oleh Dirjen pajak apabila ternyata jumlah pajak dianggap tidak benar, karena wajib pajak menyalahi ketentuan-ketentuan undang-undang pajak, seperti tidak memasukkan beberapa penghasilan dalam seperti atau membuat pembukuan yang tidak benar atau palsu. 12 Upaya meningkatkan pendapatan pajak lebih mudah dibandingkan dengan meningkatkan keadilannya. Dampak dari upaya meningkatkan penerimaan pajak seringkali menimbulkan berbagai masalah yang dihadapi instansi perpajakan dengan wajib pajak, terutama dalam menyelaraskan beban pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak dengan pemenuhan kewajiban dan penggunaan hak di bidang perpajakan. Hukum pajak harus memberikan jaminan adanya keadilan baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Pajak dibutuhkan oleh negara, sedang bagi pihak lain menilai pajak sebagai beban, oleh karena itu penegakkan hukum pajak melibatkan pemaksaan berupa hukuman baik terhadap wajib pajak maupun kepada pelaksananya. Di 12
Rochmat Soemotro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Ctk kedelapan, Eresco, Bandung, 1997, hlm. 42
Daerah Istimewa Yogyakarta Wajib Pajak yang merasa dirugikan diberi kesempatan mengajukan keberatan. B. Rumusan Masalah Berdasarkan
latar
belakang
masalah
dan
pembatasan
masalah
sebagaimana diungkapkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini dapat ditentukan sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian surat keberatan wajib pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta? 2) Apakah pelaksanaan penyelesaian surat keberatan wajib pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.07/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Penanganan Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian surat keberatan wajib pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan penyelesaian surat keberatan wajib pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.07/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Penanganan Keberatan Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. D. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Pajak Pengertian pajak berbeda-beda menurut para ahli, akan tetapi dari pengertian-pengertian tersebut hampir sama maknanya. Berikut diberikan definisi pajak dari para sarjana : 13 a.
M.J.H Smeets “ Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui normanorma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat diajukan dalam hal yang individual maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”
b.
Rochmat Soemitro “Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
c. Soeparman Soemahamijdaja dalam desertasinya “Pajak berdasarkan Gotong Royong” UNPAD, Bandung, 1964, mendefinisikan :
13
Erly Suandy, Op.Cit, hlm. 9
“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang/barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif.” d.
PJA. Adriani “Pajak ialah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.” 14 Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat pada Pasal 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat
memaksa
berdasarkan
Undang-Undang,
dengan
tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 15 Ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi : 1) Pajak
dipungut
berdasarkan/dengan
undang-undang
serta
aturan
pelaksanaannya;
14 15
Bohari, Pengantar Hukum Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Fokusmedia, Bandung, 2008, hlm. 166
2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; 3) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah; 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk pembiayaan public investment; 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain yang tidak budgeter, yaitu sebagai alat kebijakan perekonomian nasional. 16 Melihat dari ciri-ciri pajak diatas, tampaklah bahwa pajak sangat penting bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam pembangunan jangka panjang ini, biaya pembangunan terus meningkat yang menuntut kemandirian pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri. 2. Hukum Pajak Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. 17 Secara konkrit hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua, hukum pajak materil dan hukum pajak formil. Hukum pajak materil memuat mengenai subjek pajak, objek pajak, wajib pajak, dan tarif pajak. Hukum pajak formil memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak materil,
16 17
Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 6 Bohari, Op.Cit., hlm. 29
yang diperlukan untuk melaksanakan atau merealisasikan ketentuan hukum materil. 18 Tujuan akhir dari hukum adalah keadilan melalui tertib hukum. Setiap orang sesuai dengan hak asasinya mempunyai hak yang sama untuk mencari keadilan melalui saluran-saluran hukum dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk mencari dan mendapatkan keadilan itu. Dalam hal terjadi sengketa maka setiap orang di hadapan pengadilan mempunyai hak untuk diperlakukan sama dan para pihak yang bersengketa harus diberi perlindungan hukum yang sama. Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas, baik untuk negara selaku pemungut pajak (fiskus) maupun kepada rakyat selaku Wajib Pajak. Di negara-negara yang menganut faham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti di Indonesia ditetapkan dalam UUD 1945, Pasal 23A sebagai dasar hukum pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang, karena pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara) tanpa ada jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung ditunjuk. Jadi pajak disini merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada negara. Biasanya, peralihan kekayaan dari sektor satu ke sektor lain tanpa
18
Erly Suandy, Op.Cit, hlm. 20
adanya kontraprestasi (jasa timbal), hanya dapat terjadi bila terjadi suatu hibah, kekerasan dan perampasan atau perampokan. 19 Pasal 23A UUD 1945 ini mempunyai arti yang sangat dalam yaitu menetapkan nasib rakyat. Betapa caranya rakyat, sebagai bangsa akan hidup dan darimana didapatnya belanja hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan DPR sebagai wakil rakyat. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak harus ditetapkan dengan undang-undang dengan persetujuan wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga legislatif. 20 Pembuatan undang-undang pajak mutlak diatur keadilan, apalagi pemungutan dan penagihannya tidak boleh melanggar rasa keadilan wajib pajak. Keadilan selalu diharapkan oleh wajib pajak agar kepatuhan membayar pajak tidak dirasakan sebagai suatu beban yang harus dilaksanakan. Dengan ditetapkan pajak dalam bentuk undang-undang berarti pajak bukan perampasan hak/kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela, karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhinya dan bila tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi. Kalau pajak didasarkan kepada kesukarelaan saja maka sudah dapat dipastikan bahwa uang yang masuk
19 20
Ibid, hlm. 31 Ibid, hlm. 32
kas negara mungkin tidak berarti sama sekali, bahkan dapat dikatakan rakyat tidak akan berkeinginan menyerahkan begitu saja hasil yang diperoleh dengan susah payah tanpa ada jasa timbal (kontraprestasi). 21 Di samping adanya undang-undang yang memberikan jaminan hukum kepada wajib pajak agar keadilan dapat diterapkan, maka faktor lainnya yang harus diperhitungkan oleh negara adalah agar pembuatan peraturan pajak diusahakan agar mencerminkan rasa keadilan bagi wajib pajak, sebab tingkat kehidupan serta daya pikul anggota masyarakat tidak sama. Anggota mayarakat ada yang mampu, kurang mampu, dan tidak mampu. 22 Perlindungan hukum pajak dalam sengketa pajak pada hakikatnya untuk memberikan perlindungan hukum baik kepada wajib pajak maupun pejabat pajak sebagai wakil negara. Wajib pajak mendapat perlindungan hukum dalam bentuk kewajiban dan haknya tidak terlanggar. Sementara, pejabat pajak mendapat perlindungan hukum sebagai suatu pembenaran untuk memungut pajak dan menagih pajak untuk mengisi kas negara. 23 Hukum pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak formal dan hukum pajak material. Hukum pajak formal memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material, yang diperlukan untuk melaksanakan/merealisasikan ketentuan hukum material.24
21
Ibid, hlm. 31 Ibid, hlm. 32 23 Muhammad Djafar Saidi, Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 7 24 Erly Suandy, op.cit., hlm. 20 22
3. Pengajuan Keberatan Oleh Wajib Pajak Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa dalam menghadapi sengketa pajak, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Jika wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jederal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar. Wajib pajak tetap memiliki kewajiban untuk melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. Keberatan diajukan atas suatu : 25 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
25
Mardiasmo, Perpajakan, Andi, Yogayakarta, 1999, hlm. 28
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) SKPLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) SKPN adalah surat keputusan yang menetukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 5. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga Syarat-syarat pengajuan keberatan : 26 1. Satu surat keberatan untuk satu ketetapan pajak atau satu bukti pemotongan atau pemungutan pajak; 2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 3. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak; 4. Disertai dengan alasan-alasan yang jelas; 5. Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak (force majeur) yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut; 26
Hasil wawanacara dengan Bapak Rizal Kepala Bidang Keberatan, Pengurangan dan Banding Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 14 Agustus 2008 jam 09.00 WIB
6. Dilampiri dengan surat kuasa khusus dalam hal surat keberatan ditandatangani bukan oleh wajib pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Agar wajib pajak dapat membuat alasan-alasan yang kuat dalam pengajuan keberatan, sebelum mengajukan keberatan wajib pajak berhak untuk : a. Meminta Dasar Pengenaan Pajak b. Meminta Dasar Perhitungan Rugi c. Meminta Dasar Pemotongan dan Pemungutan. Surat keberatan dapat disampaikan dengan cara : 1. Secara langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar Tanggal surat keberatan diterima adalah tanggal surat diterima di Tempat Pelayanan Terpadu KPP. Wajib pajak akan menerima bukti penerimaan surat keberatan . 2. Disampaikan melalui kantor pos dan giro dengan pengiriman pos tercatat. Bukti pengiriman melalui pos (Resi) merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan. Pengertian pos tercatat adalah tertulis dalam bukti pengiriman surat hal-hal sebagai berikut : a. Tanggal kirim b. Nama dan alamat pengirim c. Nama dan alamat yang dituju
d. Isi atau jenis surat yang dikirim. 27 4. Lembaga Keberatan Sengketa pajak yang berawal dari ketidak sesuaian persepsi antara wajib pajak dengan pejabat pajak mengenai penerapan undang-undang pajak dapat diselesaikan atau ditempuh penyelesaiannya melalui peradilan pajak. Peradilan pajak dalam hukum pajak meliputi lembaga keberatan dan pengadilan pajak. Lembaga keberatan meliputi : 28 1. lembaga keberatan bagi pajak negara; 2. lembaga keberatan bagi pajak daerah; 3. lembaga keberatan bagi bea dan cukai. Lembaga keberatan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak yang berkaitan dengan pajak negara berada dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Lembaga keberatan merupakan filter untuk menjaring sejauh mana kebenaran tindakan pejabat pejak maupun pemotong atau pemungut pajak dalam menegakkan hukum pajak di luar lembaga peradilan pajak. Kompetensi lembaga keberatan terdiri dari kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif lembaga keberatan ditentukan oleh batas wilayah hukum berlakunya pajak yang menjadi kewenangannya. Sedangkan kompetensi absolut lembaga keberatan berkaitan dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak menurut objek atau materi sengketa
27 28
Ibid; Muhammad Djafar Saidi, Op.Cit, hlm. 36
pajak yang diajukan ke lembaga keberatan. Objek sengketa pajak yang diajukan adalah perbuatan hukum pejabat pajak maupun pemotong atau pemungut pajak. Kompetensi absolut lembaga keberatan adalah keberatan yang timbul dalam bidang perpajakan antara pejabat pajak dengan wajib pajak, atau wajib pajak dengan pemotong atau pemungut pajak. 29 E. Metode Penelitian 1. Obyek Penelitian Pelaksanaan prosedur penyelesaian surat keberatan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Subjek Penelitian a. Kepala Seksi Data dan Potensi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta b. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Sumber Data 1) Data primer Wawancara dengan Kepala Seksi Data dan Potensi dan Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta 2) Data Sekunder a) Undang-Undang Dasar 1945
29
Muhammad Djafar Saidi, Pembaharuan Hukum Pajak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 305
b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. c) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. d) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ.07/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Penanganan Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 3) Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder berupa literatur atau jurnal atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur penyelesaian surat keberatan wajib pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.07/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Wawancara Yaitu suatu metode Tanya jawab langsung dengan subjek penelitian guna memperoleh data primer. Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab mendalam yaitu kepada Kepala Seksi Data dan Potensi dan
Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.. 2. Studi Kepustakaan Yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 4. Metode Pendekatan Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis formal, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. 5. Analisis Data Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan data secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkan, menjelaskan, menginterprestasikan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang telah dipilih dan dikelompokkan menurut kualitas dan kebenarannya untuk menjawab permasalahan dengan pendekatan yuridis normatif, dengan langkah sebagai berikut : a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan, dan c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.
