BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Pajak merupakan sebuah pendapatan negara yang masyarakat wajib untuk membayarnya. Didalam Pasal 23 UUD 1945, menyatakan bahwa “Pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara baik orang pribadi maupun badan hukum atau warga negara terhadap negara, dengan tidak mendapat imbalan atau kontraprestasi langsung dan digunakan untuk kepentingan negara serta untuk kemakmuran rakyat.” Dari pasal tersebut terlihat bahwa sifat pajak merupakan wajib dan berlaku untuk individu maupun badan hukum yang imbalannya tidak dapat dirasakan secara langsung. Pajak digunakan untuk kesinambungan pembangunan dan untuk kemakmuran masyarakat. Pajak yang terkumpul digunakan sebagai sumber investasi dan sumber dana untuk membiayai pembangunan oleh pemerintah. Penghasilan pajak oleh pemerintah juga digunakan untuk pembiayaan keamanan negara. Mulai dari lahir sampai dengan meninggal dunia, setiap orang menikmati fasilitas dan pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang pajak. Jelas bahwa peranan pajak bagi suatu negara menjadi sangat penting dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber penerimaan yang murah dan potensial, saat ini pajak di Indonesia menyumbang 75% dari penerimaan negara yang berasal dari masyarakat, pemerintah berusaha menggenjot penerimaan pajak agar
1
dapat memutar perekonomian dan mengurangi bantuan dari asing semaksimal mungkin. Untuk tujuan tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya perbaikan didalam sistem perpajakan seperti dengan melakukan deregulasi, mengeluarkan peraturan pemerintah yang terkait dengan pajak, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang perpajakan. Karena itu pemerintah menuntut para wajib pajak dalam hal ini perusahaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, benar dan taat asas. Dengan adanya tuntutan pemerintah tersebut serta dalam arus globalisasi yang terjadi saat ini dimana persaingan semakin kompetitif, adalah sangat logis jika perusahaan atau wajib pajak mengelola keuangannya, termasuk kewajiban perpajakannya dengan seefisien dan seefektif mungkin, agar dapat menghindari pemborosan sumber daya perusahaan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban pajak dengan benar. Semenjak adanya reformasi perpajakan (tax reform) pada tahun 1984 melalui UU Perpajakan Tahun 1983, telah terjadi perubahan yang sangat berarti dalam bidang perpajakan kita dari sistem official assessment (dimana jumlah pajak yang terhutang ditentukan oleh pemerintah atau aparat pajak) menjadi sistem self assessment (dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu). Dengan digunakannya sistem baru ini maka tanggung jawab dan segala resiko melekat penuh pada wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban perpajakannya.
2
Karena semua tanggung jawab perpajakan berada pada wajib pajak maka diperlukan wajib pajak yang memahami dan mampu menjalankan peraturan perpajakan
dengan
baik
dan
benar
agar
mampu
mengamankan
dan
mengembangkan sumber daya perusahaan yang tersedia dengan demikian tujuan ekonomis suatu perusahaan dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Dan pada umunya hampir diseluruh dunia baik pribadi atau badan usaha menganggap pajak adalah suatu beban maka mereka berusaha mengecilkan pajak yang seharusnya dibayar. Namun banyak diantara wajib pajak yang mengurangi pajaknya dengan beranggapan sama seperti mengurangi beban-beban yang lain. Padahal pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang memilki ketentuan dan aturan main sendiri. Agar wajib pajak merasa senang dan tidak menjadikan pajak sebagai beban maka perlu dilakukan perhitungan cost and benefit, maka salah satunya dengan melakukan suatu perencanaan strategis dalam bidang pajak atau fiskal yang merupakan salah satu bentuk perencanaan perusahaan secara keseluruhan ialah dengan melakukan “perencanaan pajak” (tax planning). Dimana secara umum tujuan perencanaan pajak ialah untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak dimana wajib pajak mengetahui seberapa besar penghematan atau pembayaran kewajiban pajak yang seharusnya ditanggung pada masa yang akan datang tanpa bertentangan dengan UndangUndang (UU) atau peraturan perpajakan yang berlaku. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan seperti timbulnya lebih atau kurang bayar kewajiban pajak, bunga, denda, dan lain-lain, maka pelaksanaan manajemen pajak harus dikelola dan dijalankan dengan baik. Pengelolaan pajak
3
yang baik dapat dilakukan mulai dari proses perencanaan pajak (tax planning) sampai dengan pengendalian pajak (tax control). Oleh karena itu bagi penulis, penting bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak (tax planning) yang baik dan benar merupakan awal bagi perusahaan atau wajib pajak untuk dapat menjalankan usahanya dengan resiko yang kecil dan gangguan yang dapat diansipasi walaupun tidak dapat menghilangkan dan gangguan tersebut yang pada akhirnya sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yaitu meraih laba yang maksimal dengan biaya yang minimal. Atas dasar itulah sangatlah penting penerapan perencanaan pajak (tax planning) bagi seluruh wajib pajak maka penulis mencoba melakukan analisis terhadap penerapan tax planning atas transaksi-transaksi yang terkait dengan pendapatan dan beban. Pembahasan tersebut akan penulis sajikan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada Perusahaan PT. XYZ”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu apakah jika perencanaan pajak dilakukan dapat meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh PT. ”XYZ” untuk tahun 2009?
4
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui efisiensi pembayaran pajak PT. ”XYZ” setelah dilakukan perencanaan pajak (tax planning).
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain: 1. Bagi penulis Sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh, sehingga dapat lebih dimengerti dan memahami bagaimana melakukan perencanaan pajak yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka meminimalkan beban pajak. 2. Bagi Perusahaan Sebagai masukan bagi manajemen perusahaan agar dalam melaksanakan kewajiban pajaknya mulai mempertimbangkan penerapan perencanaan pajak. Bila penerapan perencanaan pajak dilakukan dengan baik dan benar, maka beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak semakin tepat dan akan mengurangi resiko denda yang akan mungkin timbul secara tiba-tiba, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing secara efektif dan efisien.
5
3. Bagi Pembaca Dapat dijadikan referensi sebagai bahan pengetahuan dan wawasan, serta memberikan sumbangan praktis pada pengembangan teori, terutama teoriteori yang berkaitan dengan perencanaan pajak.
6
