BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang Kewajiban Negara memberikan pelayanan pendidikan dasar tertuang pada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 31 UUD 1945 lebih tegas menyatakan hak warga Negara dan kewajiban Negara memberikan pendidikan kepada warganya.
Pasal 31
menyatakan
mendapatkan pendidikan, pendidikan
dasar
memprioritaskan
dan
(2) Setiap
pemerintah
anggaran
(1) Setiap
warga Negara
wajib
pendidikan
warga
Negara wajib
membiayainya,
sekurang-kurangnya
berhak
mengikuti
(3)
Negara
20%
dari
anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Dalam UU No.32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, sebagai revisi dari UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, juga menyatakan bidang pendidikan termasuk kewenangan pemerintah pusat yang ikut serta diotonomikan. Setelah otonomi pendidikan juga diberlakukan, ternyata banyak pihak, terutama sekolah dan juga pemerintah daerah yang belum memahami apa yang seharusnya dilakukan. Saat ini pemerintah daerah tengah disibukkan dengan program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Namun, 1
Pendidikan gratis itu seolah hanya mimpi siang para elit negara. Jika kita lihat di lapangan tempat berlangsungnya pendidikan yaitu sekolah-sekolah dan kampus di Indonesia, tidak ada sekolah yang sepenuhnya gratis alias bebas biaya. Pendidikan di Indonesia 100% bukan pendidikan gratis. Karena di setiap jenjang pendidikan baik Pendidikan Dasar, Menengah Pertama, Menengah Atas dan Perguruan Tinggi baik perguruan tinggi Negeri maupun Pertuguruan Tinggi Swasta di Indonesia belum sepenuhnya gratis karena orang tua siswa dan mahasiswa masih tetap terbebani dengan biaya-biaya pendidikan yang lain. Program pendidikan gratis ini merupakan program unggulan (atau lebih tepat dikatakan program janji kampanye) dari para calon Gubernur yang ingin dipilih yaitu, semua sekolah negeri (kecuali yang memakai Standar International) dan beberapa sekolah swasta diminta untuk bersama-sama menyukseskan program ini. Kalangan masyarakat menengah bawah, jelas menyambut janji Gubernur terpilih untuk merealisasikan pendidikan gratis ini, dimana semua biaya yang menyangkut pendidikan gratis, mulai dari SPP, biaya ujian, uang buku, dan semua biaya lainnya ditanggung oleh pemerintah. Untuk itu Pemerintah seharusnya dengan sungguh–sungguh melaksanakan langkah strategisnya yang menitikberatkan pada 3 hal pokok yaitu, (1) Peningkatan
pemerataan
dan
akses
pendidikan
seluas-luasnya,
(2)
Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing untuk semua jenjang pendidikan, dan (3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam bidang pendidikan. Tiga hal pokok inilah yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah
dalam
memberikan
pelayanan
pada
bidang
pendidikan.
Memberikan pendidikan yang gratis kepada masyarakat tanpa harus
2
mengabaikan peningkatan mutu dan daya saing yang juga merupakan tujuan pendidikan nasional, serta sikap akuntabilitas yang sudah seharusnya ditunjukkan oleh suatu lembaga pemerintah kepada masyarakatnya. Mamperoleh pendidikan gratis ini merupakan hak setiap masyarakat. Indikator gratis bukanlah untuk golongan mampu akan tetapi adalah golongan menengah kebawah. Pendidikan gratis tersebut di mulai dari pendidikan dasar hingga menengah akhir. Hal ini sesuai dengan amanat Depdiknas yang akan mewujudkan pendidikan gratis untuk tingkat dasar sampai akhir. Hal ini harus kita sambut dengan baik. Pemerintah seharusnya menyediakan sarana dan prasarananya. Sedangkan masyarakat memberikan dukungan dengan terselenggarakannya pendidikan tersebut. Akan tetapi bisakah pendidikan dasar diselenggarakan secara gratis? Faktanya memang saat ini telah terselenggara, akan tetapi hanya di beberapa daerah. Padahal anggaran program tersebut tidak lagi dari APBN melainkan dari APBD masing-masing daerah, seiring dengan otonomi daerah. Hal tersebut berarti daerah sepenuhnya mengendalikan sendiri program di daerahnya. APBN hanya sebagai biaya operasional sekolah (BOS) saja, yang juga sebagai salah satu program
pemerintah
dalam
rangka
meningkatkan
mutu
pendidikan.
Pemerintah daerah harus proaktif membuat kebijakan, mengajak peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan gratis ini. Dengan menjalankan dengan sungguh-sungguh bukan tidak mungkin program ini bisa diwujudkan dengan mengajak seluruh peran serta pemerintah dan masyarakat. Bantuan BOS sangat perlu pengawasan agar tidak terjadi penyalah gunaan dalam menggunakan dana BOS tersebut. Saat ini saja telah banyak dana
BOS
diselewengkan.
Padahal
itu
merupakan
anggaran
untuk
3
mendukung terselenggarakannya pendidikan gratis. Ini merupakan batu sandungan bagi pemerintah dalam menjalankan program tersebut. Oleh karena itu pengawasan dalam penyaluran maupun penggunaan BOS sangatlah penting. Disini pemerintah harus menambah anggaran lagi demi kelancaran BOS. Apabila pemerintah terus menerus terkonsentrasi pada pengawasan bukan tidak mungkin pula pendidikan gratis akan sulit dalam proses implementasiannya. Pendidikan gratis ditentukan oleh pemerintah, karena untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat yang banyak. Pendidikan gratis juga tidak melarang adanya sumbangan. Sumbangan berbeda dengan pungutan, pungutan jumlah dan waktunya ditentukan sedang sumbangan tidak. Hal ini dilakukan untuk menutupi kebutuhan biaya pada satuan pendidikan maupun kebutuhan peserta didik. Biaya merupakan faktor penting dalam pendidikan. Namun memenuhi hajat hidup dalam hal ini kebutuhan pokok lebih penting. Hal ini yang menyebabkan banyak orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya. Banyak sekali anak usia sekolah yang harus membantu orangtuanya mencari nafkah. Oleh
karena
itu
undang-undang
mengamanatkan
agar
pemerintah
memperhatikan anak-anak usia sekolah agar dapat mengikuti pendidikan dasar tanpa dibebani biaya yang dapat menghambat proses pendidikan. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”. Menurut data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional berkaitan dengan analisis Biaya Satuan Pendidikan (BSP) untuk pendidikan dasar dan
4
menengah, biaya yang dikeluarkan meliputi : Buku dan alat tulis, Pakaian dan perlengkapan sekolah, Akomodasi, Transportasi, Konsumsi, Kesehatan, Karyawisata, Uang saku, Kursus, Iuran sekolah dan biaya lainnya. Dari biayabiaya tersebut, sangatlah tidak mungkin jika biaya harus dibebankan pada orangtua, mengingat masih banyak rakyat Indonesia yang miskin. Keadaan ini tampak sekali masih banyak anak yang putus sekolah, pengangguran dan sebagainya karena hanya alasan tanpa biaya. Di kabupaten Polewali Mandar sendiri Ribuan anak usia sekolah terpaksa putus sekolah. Dari pendataan Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM), jumlah anak usia sekolah di daerah itu yang putus sekolah sebanyak 5.045 orang. Data tersebut diperoleh dari pendataan selama lebih setahun di 16 kecamatan, 132 desa/ kelurahan di wilayah itu. Menurut data yang diproleh dari Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Polewali Mandar, ada sekitar 70 persen anak-anak yang putus sekolah disebabkan karena ketidakmampuan orang tua untuk membiayai keperluan sekolah anak-anaknya. Hal ini cukup menambah beban bagi masyarakat kalangan miskin di Polewali Mandar mengingat biaya seperti seragam sekolah yang mahal. Untuk siswa SMP saja, seragam putih biru, batik, seragam Pramuka dan olahraga untuk satu orang siswa mencapai Rp 500.000. Belum termasuk sumbangan lainnya yang dibebankan kepada orang tua siswa. Jika dilihat dengan saksama program pendidikan gratis di kabupaten Polewali Mandar belum sepenuhnya berjalan dengan baik mengingat masih banyak anak usia sekolah yang didapati berada di luar sekolah pada saat jam pelajaran. Belum lagi siswa masih harus memberikan beban bagi orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak terpikirkan dalam
5
konsep pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang kemudian di amanatkan kepada pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan suatu tindakan guna menilai sejauh mana program ini telah berjalan, bagaimana program ini dapat mengayomi seluruh lapisan masyarakat dan apakah program ini dapat mencapai sasarannya. Hal ini yang seharusnya menjadi salah satu perhatian utama pemerintah bila ingin program ini berjalan dengan sukses. Adapun program pendidikan gtaris di SMP Negeri 3 Wonomulyo, di dasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Gratis. Dalam peraturan daerah ini di sebutkan bahwa “Pendidikan adalah Usaha Sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara” dan “Pendidikan Gratis adalah membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik/orangtua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembagunan sekolah”. Dari penjelasan tersebut tentu menorehkan sebuah harapan besar kepada masyarakat kabupaten Polewali Mandar untuk tetap bisa menikmati pendidikan yang murah, layak dan berkualitas. Berangkat dari pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Pendidikan Gratis di SMP Negeri 3 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar”.
6
I.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan dalam pertanyaan berikut: Apakah program pendidikan gratis di SMP Negeri 3 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar sudah efektif?
I.3. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program pendidikan gratis di SMP Negeri 3 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.
I.4. Manfaat Penelitian Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan dalam hal sebagai berukut: 1. Kegunaan akademis: Hasil penelitian ini sebagai suatu hasil karya ilmiah diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi para peneliti yang tertarik pada tema yang sama. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan khususnya bagi SMP Negeri 3 Wonomulyo dalam meningkatkan efektivitas program pendidikan gratis.
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA II.1. Konsep Efektivitas II.1.1 Pengertian Efektivitas Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain. H.A.S. Moenir (2010 : 166) memberikan pengertian mengenai efektivitas yaitu: “Efektivitas adalah melakukan atau mengerjakan tepat pada sasaran (doing the righ thing).”
Harbani
Pasolong
(2007:4),
juga
mengemukakan
pengertian
efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai
8
suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan”.
Sondang P. Siagian (1997:) mengatakan bahwa: “Efektivitas adalah pemnafaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya”. Dari ketiga pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari pengertian efektivitas ini berada pada pencapaian tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. II.1.2. Pendekatan Efektivitas Dalam
menilai
efektivitas
program,
Stufflebeam
dalam
Tayibnapis (2000:23) menjelaskan berbagai pendekatan evaluasi, yaitu sebagai berikut. 1. Pendekatan eksperimental (experimental approach). Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sabanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.
9
2. Pendekaatan yang berorientasi pada tujuan (goal oriented approach). Pendekatan
ini memakai
tujuan
program sebagai
kriteria untuk
menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan prakits untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai. 3. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (the decision focused approach). Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematik untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini, informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program. 4. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (the user oriented approach). Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan
evaluasi,
seperti
cara-cara
pendekatan
dengan
klien,
kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada (preexisting condition), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta
situasi
dimana
evaluasi
dilakukan
dan
dilaporkan.
Dalam
pendekatan ini, teknik analisis data, atau penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi. 10
Untuk mengetahui efektivitas suatu program, perlu dilakukan penilaian terhadap manfaat atau daya guna program tersebut. Martani dan Lubis (1987:35) mengemukakan tiga pendekatan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi: 1. Pendekatan Sumber Pendekatan sumber mencoba mengukur efktivitas dari sisi input dan mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performansi yang baik. Dengan kata lain,
efektivitas
keberhasilan
organisasi
organisasi
dapat
dalam
dinyatakan
memanfaatkan
sebagai
tingkat
lingkungan
untuk
memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan nilainya tinggi. Untuk mengukur efektivitas organisasi pendekatan sumber mempergunakan
dimensi;
(a)
kemampuan
organisasi
untuk
memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan nilainya tinggi; (b) kemampuan para pengambil keputusan
dalam
organisasi
untuk menginterpretasikan
sifat-
sifat lingkungan secara tepat; (c) kemampuan untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang berhasil diperoleh; (d) kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operasional harian; (e) kemampuan organisasi untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. 2. Pendekatan Proses Pendekatan proses melihat kegiatan internal organisasi dan mengukur efektivitas melalui berbagai indikator internal seperti efesiensi dan iklim organisasi.
Pendekatan
proses
menganggap
efektivitas
sebagai
11
efesiensi dan kondisi kesehatan organisasi internal, yaitu proses internal yang berjalan dengan lancar. 3. Pendekatan sasaran Pendekatan
sasaran
dalam
pengukuran
efektivitas
memusatkan
perhatian terhadap aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang paling penting dalam pengukuran efektivitas adalah sasaran yang sebenarnya karena akan memberikan hasil yang lebih realistis dari pada pengukuran efektivitas
berdarkan
sasaran
resmi
dengan
memperhatikan
permasalahan seperti; a) adanya berbagai output ( (b) adanya subyektivitas dalam penilaian; (c) pengaruhkonstektual lingkungan. Dari pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan, bahwa efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat. Efektivitas merujuk pada suatu keadaan dimana tercapainya tujuan dari sebuah desain atau rumusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekaatan yang berorientasi pada tujuan (goal oriented approach), dimana untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program yang pusat perhatian berada pada tujuan program, dalam hal ini efektivitas program pendidikan gratis di SMP Negeri 3 Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar.
12
Tinjauan kembali atas berbagai pengaruh pada efektivitas sedikitnya menghasilkan sedikitnya enam bidang umum, yang menyangkut manajemen dan dianggap dapat memperlancar pencapaian tujuan dan meningkatkan efektivitas Richard M. Steers (1986:160 ) Bidang-bidang itu adalah: 1. Penyusunan tujuan strategis Penyusunan tujuan strategi penting artinya untuk keberhaslian dan kelangsungan hidup organisasi/program karena adanya serangkaian perubahan dan perbedaan kondisi di lapangan tempat berlansungnya pelaksanaan suatu program. Untuk itu penyusunan tujuan stategis perlu untuk
dilakukan
dalam
menetapkan
sasaran
dari
program
serta
mengintegrasikan sumber daya yang ada untuk pencapaian tujuan secara maksimal. 2. Pencarian dan pemanfaatan sumber daya Setelah keputusan strategi mengenai arah utama dari suatu program ditetapkan, maka selanjutnya memastikan segala usaha demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan itu. Oleh karena itu, usaha-usaha harus diarahkan
untuk
memanfaatkannya
mendapatkan seefisien
sumber
daya
mungkindalam
yang
perlu
kegiatan-kegiatan
dan yang
diarahkan ke pencapaian tujuan. 3. Lingkungan kerja Lingkungan kerja menggambarkan suatu kondisi dimana perencanaan program harus berjalan sesuai dengan desain pekerjaan yang telah dirancang
sebelumnya
serta
komponen
pelaksana
program
yang
memahami setiap prosedur yang menjadi pedoman pelaksanaan. Hal
13
tersebut dapat memberikan sumbangan besar bagi perbaikan lingkungan kerja di mana efektivitas akhirnya ditentukan. 4. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan Ciri umum para pemimpin yang efektif adalah kemampuannya mengambil keputusan yang tepat, pada waktu, dan dapat diterima. Pada kenyataannya ketidakmampuan memikul tanggung jawab menyebabkan pimpinan dengan mudah kehilangan kesetiaan atau pengakuan dari bawahannya. Karena itu proses pengambilan keputusan dalam proses semacam ini harus memahami lebih mendalam peranan kepemimpinan manajemen untuk mencapai efektivitas. 5. Adaptasi dan Inovasi organisasi Kemampuan suatu program dalam menyesuaikan diri dengan kondisi nyata di
lapangan
merupakan
suatu
hal
yang
mesti
dilakukan
demi
kesempurnaan hasil yang diharapkan. Untuk mencapai sebuah hasil yang sempurna, pelaksana program harus mampu menetapkan keputusan agar pelaksanaan program selalu sejalan dengan desain pekerjaan. Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktorfaktor
yang
mempengaruhi
efektivitas
organisasi
sebagaimana
yang
dikemukakan oleh Richard M Steers (1986:8): 1. Ciri organisasi Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektifitas, dengan berbagai cara. Mengenai struktur, ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi sering
14
merupakan hasil dari meningkatkan spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formalisasi. 2. Ciri lingkungan Lingkungan luar dan dalam juga telah dinyatakan berpengaruh atas efektifitas. Bila lingkungan luar meliputi hukum, ekonomi, dan pasar dimana
organisasi
berusaha
mendapatkan
sumberdaya
dan
mendistribusikan keluarannya, lingkungan dalam meliputi kebudayaan dan sosial yang sangat menentukan perilaku pekerja. 3. Ciri pekerja Faktor pengaruh penting yang ketiga atas efektivitas adalah para pekerja itu sendiri. Pada kenyataannya , para anggota organisasi mungkin merupakan faktor yang paling penting atas efektivitas karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. 4. Kebijakan dan praktek manajemen Mekanisme
ini meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan
pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi dan pengambilan keputusan, dan adaptasi dan inovasi organisasi.
Suatu organisasi jika tidak memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi, akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya tetapi apabila suatu perusahaan memperhatikan faktorfaktor tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dapat lebih mudah tercapai hal itu dikarenakan efektivitas akan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.
15
II.2. Pengertian Program Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Pengertian program juga bisa disebut sebagai rancangan mengenai asas, serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian yang akan dijalankan).
Untuk lebih memahami mengenai pengertian program,
berikut ini akan dikemukakan defenisi oleh beberapa ahli: Pariata Westra dkk, mengatakan bahwa: “Program adalah rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya”
Saifuddin Anshari, yang mengatakan bahwa: “Program adalah daftar terperinci mengenai acara dan usaha yang akan dilaksanakan” Menurut Sindhunata, mengatakan bahwa: “Program adalah kelompok pernyataan yang persis dan berurutan yang gunanya untuk memberi tahu bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan” S.P. Siagian, (2006:117) mengemukakan bahwa: “Perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dan kegiatan” Dengan penjabaran yang tepat terlihat dengan jelas paling sedikit lima hal, yaitu: 1. Berbagai sasaran konkrit yang ingin dicapai. 2. Jangka waktu yang yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. 16
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta identifikasi sumbernya. 4. Jenis-jenis kegiatan operasional yang akan dilaksanakan 5. Tenaga kerja yang dibutuhkan, baik ditinjau dari sudut kualifikasinya maupun ditinjau dari segi jumlahnya. Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1995:181) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas. 2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. 3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin. 4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungankeuntungan yang duharapkan akan dihasilkan program tersebut. 5. Hubungan dalam kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. 6. Berbagai upaya dalam bidang mamajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. Dengan demikian, dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari masyarakat. Dengan beberapa pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa program adalah serangkaian tindakan atau aktivitas untuk dapat melaksanakan sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu diperlukan penyusunan program yang mantap agar pekerjaan yang dilakukan lebih terarah, efektif dan efisien dalam memanfaatkan semua sumber daya yang dubutuhkan.
17
II.3 Konsep Pendidikan Gratis II.3.1. Pengertian Pendidikan Bagi sebahagian masyarakat pendidikan sering diidentikkan dengan sekolah, guru mengajar di kelas, atau satuan pendidikan formal belaka. Secara akademik, istilah pendidikan berspektrum luas. Pendidikan adalah proses peradaban dan pemberadaban manusia. Pendidikan adalah aktivasi semua potensi dasar manusia melalui interaksi antar manusia dewasa dengan yang belum dewasa. Pendidikan adalah proses kemanusiaan dan pemanusiaan sejati, dengan atau tanpa di sengaja. Pendidikan adalah proses pemartabatan manusia menuju puncak optimasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya. Pendidikan adalah proses membimbing, melatih, dan memandu manusia terhindar atau keluar dari kebodohan dan pembodohan. Pendidikan adalah metamorphosis perilaku menuju kedewasaan sejati . pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai proses elevasi secara non diskriminasi, dinamis, dan intensif menuju kedewasaan individu, dimana prosesnya dilakukan secara kontinyu dengan sifat yang adaptif dan nirlimit atau tiada akhir. Istilah pendidikan berasal dari bahasa latin “e-ducere” atau “educare” yang berarti “untuk memimpin atau memandu keluar”, “terkemuka”, “membawa manusia menjadi mengemuka”, „”proses menjadi terkemuka”, atau “sebagai kegiatan terkemuka”. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
18
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi
dirinya
untuk
memiliki
kekuatan
spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Horne mendefinisikan pendidikan sebagai proses penyesuaian yang berlangsung
secara
terus-menerus
bagi
perkembangan
intelektual,
emosional, dan fisik manusia. Pendidikan menurut Frederick J.Mc Donald dalam Redja Mudyahardjo (2001:4) mengatakan bahwa: “Pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang di arahkan untuk merubah perilaku manusia (human behavior) manusia berupa setiap tanggapan atau perbuatan seseorang”. Rachey dalam Redja Mudyahardjo (2001:4) mengemukakan bahwa istilah pendidikan (education) berkaitan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama membawa generasi muda kearah peran-peran baru bagi penunaian kewajiban dan tanggungjawabnya di masyarakat. Pendidikan merupakan aktivitas atau proses sosial yang esensial yang memungkinkan generasi muda hidup eksis dalam kompleksitas sosial, moderniasi ekonomi, dan kemajuan ilmu pengetahuan serta tekhnologi. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa melakukan proses belajar, baik melalui
jalur
pendidikan
formal
maupun
informal
transformasi
ilmu
pengetahuan akan terus berjalan.
19
Brubacher dalam Redja Mudyahardjo (2001:5) mendefinisikan: “Pendidikan sebagai suatu proses pengembangan potensi dasar manusia yang berkaitan dengan moral, intelektual, dan jasmaninya untuk mencapai tujuan hidup dalam kerangka system sosial”. Noor Syam dalam Redja Mudyahardjo (2001:5) mendefinisikan: “Pendidikan sebagai suatu aktivitas dan usaha manusia dalam meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu pikir, rasa, karsa, cipta dan budinuran dan jasmani yaitu panca indera dan keterampilan-keterampilan”. Menurut M.J. langeveld dalam Redja Mudyahardjo (2001:6) Pendidikan adalah setiap pergaulan atau hubungan mendidik yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak. Dalam undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), disebutkan bahwa, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan
proses
mengembangkan
pembelajaran
potensi
dirinya
agar
peserta
untuk
memiliki
didik
secara
kekuatan
aktif
spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. Pendidikan pada intinya adalah proses penyiapan subjek didik menuju manusia masa depan yang bertanggungjawab. Kata bertanggungjawab mengandung makna, bahwa subjek didik dipersiapkan untuk menjadi manusia yang berani berbuat dan berani pula bertanggung jawab atas perbuatannya.
20
Definisi-definisi diatas menggiring kita pada beberapa kesimpulan. Pertama, pendidikan adalah proses kemanusiaan dan pemanusiaan secara simultan. Kedua, pendidikan adalah proses sosial yang dibangun untuk menggali dan mengembangkan potensi dasar manusia agar menjadi insane berperadaban. Ketiga, pendidikan adalah proses manusiawi yang dilakukan oleh subjek dewasa untuk menumbuhkan kedewasaan pada subjek yang belum dewasa dengan menunjukkan potensi yang ada dan yang sesuai. Keempat, aktivitas-aktivitas pendidikan mencakup produksi dan distribusi pengetahuan yang terjadi baik dalam skema kelembagaan maupun pada proses sosial pada umumnya. Tofler (1997) mengemukakan sejumlah unsur atau komponenkomponen. Komponen-komponen tersebut diantaranya: 1. Peserta didik yang merupakan masukan mentah (raw input) yang akan diproses menjadi tamatan/lulusan (Out Put), yang selanjutnya kan bereksistensi dalam kehidupan masyarakat (Out Come). 2. Guru dan tenaga non guru, administrasi sekolah, kurikulum, anggaran pendidikan, metode, media, sumber belajar, sarana dan prasarana merupakan
masukan
memungkinkan
instrumental
dilaksanakannya
(instrumental
input)
yang
pemrosesan masukan
mentah
ekonomi
sekitar,
menjadi tamatan. 3. Corak
budaya
dan
kondisi
masyarakat
kependudukan, politik dan keamanan Negara merupakan faktor lingkungan atau masukan lingkungan (inviromental input).
21
Dalam sistem pendidikan nasional terdapat keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Diantara komponen pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Peserta
didik
adalah
anggota
masyarakat
yang
berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 3. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran
serta
cara
yang
digunakan
sebagai
pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 4. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 5. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada
setiap
jalur,
jenjang,
dan
jenis
pendidikan
sebagai
bentukpertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22
6. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam
penyelenggaraan
pendidikan
yang
meliputi
tenaga
kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. 7. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsure masyarakat yang peduli pendidikan. 8. Komite
sekolah/madrasah
adalah
lembaga
mandiri
yang
beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
Keseluruhan komponen-komponen di atas merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal mencapai tujuan pendidikan, komponen-komponen tersebut di atas harus berjalan secara terarah agar menghasilkan sebuah keluaran program yang sesuai dengan amanat undang-undang dan sistem pendidikan nasional. II.3.2 Pendidikan Gratis di Kabupaten Polewali Mandar Dalam peraturan daerah kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis disebutkan bahwa Pendidikan Gratis adalah membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembagunan sekolah. Pendidikan gratis adalah sebuah kebijakan pemerintah yang dimana siswa tidak lagi dibebankan dengan bermacam-macam biaya mulai dari uang pangkal, uang sekolah, uang komite, dan buku penunjang utama. Sementara itu, untuk biaya-biaya lain, tidak ditanggung oleh pemda, 23
misalnya, biaya transportasi, pakaian seragam, dan biaya-biaya lain (penambahan materi, darma wisata, dan sebagainya).
Sasaran Pendidikan Gratis Sasaran program pendidikan gratis yang dimaksud dapat dilihat
dalam peraturan daerah kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1 yang menyatakan sasaran program pendidikan gratis adalah: 1. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Luar Biasa (LSB) negeri dan swasta 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) negeri dan swasta 3. Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) negeri dan swasta. Sedangkan bila ditinjau dari aspek kelompok masyarakat, sasaran pendidikan gratis adalah semua siswa pada satuan pendidikan yang menjadi sasaran program.
Fungsi dan Tujuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2009 pasal 3 dan 4 disebutkan bahwa: Fungsi Pendidikan Gratis adalah untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu dan Pendidikan Gratis bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat peserta didik / orang tua peserta didik.
24
Jenis Pembiayaan Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 1. Biaya investasi satuan pendidikan, meliputi: penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. 2.
Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dls. Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan
dan/atau
sebagian
biaya
operasional
pendidikan
tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal. 3. Biaya operasi satuan pendidikan, sebagai berikut:
Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,
transportasi,
konsumsi,
pajak,
asuransi,
dan
lain
sebagainya. II.3.3. Indikator Pendidikan Gratis Dalam UU Sisdiknas Pasal 34, ayat (2) ”Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Inilah sehingga mengapa 25
pendidikan dasar harus gratis, meskipun dalam UU Sisdiknas sendiri terminologi gratis tidak dikenal. Karena politisi dan para calon bupati/walikota dan bahkan calon gubernur kebanyakan telanjur menggunakan istilah pendidikan gratis ketika berkampanye untuk menduduki posisinya masingmasing, pendidikan gratislah yang paling menjadi terkenal beberapa tahun terakhir ini. Pendidikan gratis banyak dikumandangkan untuk berkampanye para politisi, bupati/walikota dan bahkan gubernur dalam rangka merebut simpati para pemilihnya. Namanya juga janji. ada yang ketika mereka benar-benar menjadi pejabat publik, kemudian langsung memenuhinya dan juga ada yang tidak peduli sama sekali. Mereka yang memenuhi kemudian memang memiliki political will dan dengan demikian mengalokasikan dana dari APBD mereka untuk menggratiskan wajib belajar pendidikan dasar di daerah kekuasaannya. Pada konteks seperti ini, pendidikan gratis bisa berjalan dengan wajar sehingga sekolah masih memiliki cukup sumber daya untuk berkembang dan melakukan inovasi yang memerlukan biaya. Dalam konteks seperti ini sekolah tidak dipasung dengan utopia pendidikan gratis. Dengan demikian ketika pemda sanggup menambahi dana untuk membiayai operasional sekolah maka sekolah masih memiliki ruang untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan di sekolahnya masing-masing. Dalam undang-undang sistim pendidikan nasional, beberapa pasal lebih rinci mengatur tentang hal ini, antara lain: Pasal 5 ayat 1 : Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
26
Pasal 5 ayat 5
: Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat
Pasal 34 ayat 2 : Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersediaya
wajib
belajar
minimal
pada
jenjang
pendidikan dasar tanpa memungut biaya Pasal 46 ayat 2 : Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan
anggaran
pendidikan
sebagaimana
diatur dalam pasal 31 ayat 4 UUD Negara RI tahun 1945 Setumpuk regulasi yang mengatur masalah pendidikan tersebut di atas mengisyaratkan bahwa tanggung jwab pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, yang merata bagi semua anak usia sekolah harus diwujudnyatakan, bukan sekedar slogan akan tetapi harus terimplementasi dengan
baik yang
berdasarkan
keinginan
kuat dari
pemerintah daerah yang harus didukung oleh penyelenggara pendidikan dan segenap stakeholder serta peran serta masyarakat dalam menyukseskan pendidikan yang merata, bermutu dan berkualitas. II.4. Kerangka pikir Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat kewajiban yang harus dilakukan pemerintah termasuk masalah biaya. Kewajiban pemerintah yang menyediakan biaya pendidikan dasar tertuang dalam amanat UUD 1945 pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
27
membiayainya”.
Untuk
mewujudkan
amanat
undang-undang
tersebut
dibutuhkan sebuah langkah yang tepat. Salah satu langkah tersebut adalah program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan kemudian diamanatkan kepada pemerintah daerah. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program pendidikan gratis ini,
dapat dilihat dari sisi
sasaran dari program itu sendiri. Dalam pesfektif ini, sasaran program merupakan posisi yang paling penting mengukur keberhasilan suatu program tersebut. Sasaran program yang dimaksud ialah peserta didik/siswa yang berada dalam sebuah satuan pendidikan. Dan
untuk
mengukur
efektifitas
program
pendidikan
gratis,
Pendekaatan yang berorientasi pada tujuan (goal oriented approach). Pendekatan ini memakai sasaran program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan prakits untuk desain pengembangan
program.
Pendekatan
ini
memberi
petunjuk
kepada
pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai. Oleh kerena itu agar program pendidikan gratis dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, harus dilaksanakan secara optimal dan sungguhsungguh. Sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa program pendidikan gratis akan menimbulkan konsekuensi terhadap
keberlangsungan komponen
pendidikan yang lain dan berimplikasi terhadap APBD suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pedidikan di daerahnya. Untuk lebih jelasnya di bawah ini terdapat gambar kerangka konsep yang dapat menjelaskan keseluruhan isi penelitian ini.
28
Program pendidikan Gratis di SMP Negeri 3 Wonomulyo
Menilai Efektivitas: Pendekaatan yang berorientasi pada tujuan (goal oriented approach). (Stufflebeam)
Efektif
Bidang-bidang yang dapat meningkatkan efektivitas. (Richard M.Steers) Penyusunan tujuan strategis Pencarian dan pemanfaatan sumber daya Lingkungan kerja Proses komunikasi Kepemimpinan dan pengambilan keputusan
Gambar 2.1. Kerangka Pikir
29
BAB III METODE PENELITIAN III.1. Pendekatan Penelitian Agar penelitian ini lebih terarah. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti, dalam Hadari Nawawi (2007 : 33-34) Dasar teoritis dalam pendekatan kualitatif adalah pendekatan interaksi simbolik, diasumsikan bahwa objek orang, situasi dan peristiwa tidak memiliki pengertian sendiri, sebaliknya pengertian itu diberikan kepada mereka. Pengertian yang diberikan orang pada pengalaman dan proses penafsirannya bersifat esensial serta menentukan. Penelitian ini juga menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan bahasa peneliti tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan dilapangan sebagai wacana untuk mendapat penjelasan tentang kondisi yang ada menghubungkan variabel-variabel dan selanjutnya akan dihasilkan diskripsi tentang obyek penelitian III.2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa SMP Negeri 3 Wonomulyo adalah salah satu implementator program pendidikan gratis.
30
III.3. Tipe dan Dasar Penelitian Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang di teliti. Sedangkan dasar penelitiannya adalah wawancara kepada narasumber/informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. III.4. Fokus Penelitian Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap penulisan karya ilmiah ini. Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir. Adapun dalam penelitian ilmiah ini, pengukuran efektifitas akan diukur dengan pendekatan
yang berorientasi pada tujuan (goal oriented
approach). Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Adapun komponen pembahasan indikator tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan tujuan strategis Penyusunan tujuan stategis perlu untuk dilakukan dalam menetapkan sasaran dari program serta mengintegrasikan sumber daya yang ada untuk pencapaian tujuan secara maksimal. Adapun tujuan dari program pendidikan gratis sesuai dengan yang tercantum dalam Perda kabupaten
31
Polewali Mandar No.5 Tahun 2009, yaitu pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan serta mengurangi beban biaya masyarakat. 2. Pencarian dan pemanfaatan sumber daya Setelah keputusan strategi mengenai arah utama dari suatu program ditetapkan, maka selanjutnya memastikan segala usaha demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan itu. Sumber daya yang dimaksud ialah tenaga pengajar serta sarana dan prasarana untuk menunjang suksesnya program pendidikan gratis ini. 3. Lingkungan kerja Lingkungan kerja menggambarkan suatu kondisi dimana perencanaan program harus berjalan sesuai dengan desain pekerjaan yang telah dirancang sebelumnya serta komponen pelaksana program yang memahami setiap prosedur yang menjadi pedoman pelaksanaan. Adapun indikator untuk variabel ini adalah pelaksana di lapangan dan prosedur pelaksanaan program pendidikan gratis di Kabupaten Polewali Mandar. 4. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan Proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan suatu program sangat
penting
kedudukannya
demi
kesempurnaan
hasil
yang
diharapkan. Hal ini memungkinkan program akan terus berjalan dengan keputusan-keputusan yang tepat dari pelaksananya. Indikator dari variabel ini adalah proses koordinasi antara para pelaksana pogram serta proses adaptasi yang diperlukan guna menyesuaikan diri dengan kondisi nyata di lapangan.
32
III.5. Informan Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, Kepala Sekolah, serta orang tua siswa SMP Negeri 3 Wonomulyo.
III.6. Jenis Dan Sumber Data Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J. Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah katakata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui 2 sumber data, yaitu:
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literature yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan
merupakan
data
yang
mempunyai hubungan
atau
kesesuaian dengan masalah penelitian.
33
III.7. Teknik Pengumpulan Data
Wawancara Sistematik Wawancara sistematik adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (guide) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara, karena biasanya pedoman tersebut telah tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan pertanyaan, dimulai dari hal-hal yang mudah dijawab oleh responden sampai dengan hal-hal yang lebih kompleks.
Observasi Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra.
Studi Dokumen (Dokumentasi) Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, majalah, jurnal, tabel, karya tulis ilmiah dokumen peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.
34
III.8. Teknik Analisis Data Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang dikutip oleh Lexi J. Moleong terdiri dari beberapa tahapan seperti Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang kemudian observasi langsung ke lapangan agar mendapatkan
sumber
data
yang
diharapkan.
Selanjutnya
proses
diadakannya transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan. Kemudian menggambarkan dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. Serta penarikan kesimpulan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data dapat di uji validitasnya.
35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN IV.1. Profil Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar IV.1.1. Dasar Pembentukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar berkedudukan di jalan Pancasila Kompleks Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. SebeLum Otonomi Daerah (sentralisasi), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar dulunya bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mamasa. Dengan berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali
Mamasa
berubah
strukturnya
organisasinya
menjadi
Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mamasa. Setelah keluarnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar berubah menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar. Keudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dinas, Badan dan Kantor, dimana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang bertugas di bidang Pendidikan. Sebagai unsur pelaksana teknis operasional dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar. IV.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pokok Didasari oleh PERDA Nomor 19 tahun 2009 tanggal 4 Agustus 2009 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan rumah tangga, menyusun
36
rencana,mengkoordinasikan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan suatu pendidikan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Fungsi a. Melaksanakan
koordinasi,
integral,
dan
sinkronisasi
di
bidang
pendidikan. b. Menyediakan
bantuan-bantuan
dan
pengadaan
buku
pelajaran
pokok/modul pendidikan untuk Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga serta menyediakan buku-buku untuk perpustakaan Daerah Kabupaten. c. Penyelenggaraan pelatihan dan penataran tenaga kependidikan. d. Pembinaan pelayanan perizinan terhadap penyelenggaraan pendidikan e. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku f.
Membina dan mengurus pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal, Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, Generasi Muda dan Olahraga
g. Melakukan pendataan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, serta Evaluasi Monitoring h. Pembinaan pendidikan luar sekolah, Generasi Muda dan Olahraga i.
Melaksanakan pengelolaan tenaga kependidikan dan tenaga teknis lainnya
j.
Pembinaan pengembangan kurikulum dan sistem penyajian pendidikan dasar dan menengah
k. Mengurus kesejahteraan pegawai dan seluruh personil pelaksana pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal, Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, dan Olahraga l.
Melaksanakan
pembinaan
dan
pengelolaan
administrasi
tenaga
kependidikan dan tenaga teknis lainnya
37
IV1.3. Kewenangan
Untuk implementasi
fungsi-fungsi organisasi Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga mempunyai kewenangan yakni : 1. Pengaturan dan penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan 2. Pengaturan, pengawasan, dan pengembangan di bidang pendidikan 3. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan potensi pendidikan 4. Pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan 5. Penyusunan program dan perencanaan pendataan pendidikan IV.1.4. Visi dan Misi 1. Pernyataan visi Visi adalah merupakan tekad yang menjadi cita-cita yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang relatif panjang bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar. Sebagai institusi pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan, maka dirumuskan Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut : “Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Cerdas, Terampil Dan Mandiri Bernapaskan Agama Dan Nilai-Nilai Budaya Pada Tahun 2011” Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut : a. SDM yang cerdas, terampil, dan mandiri perlunya penguasaan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sebagaimana harapan masyarakat yang menginginkan penyelenggaraan pendidikan berdaya saing dan bertanggung jawab b. Dengan badanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka pengelolaan teknis dan operasional pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar dapat lebih meningkat c. Bernafaskan agama dan nilai-nilai budaya mengandung makana bahwa dalam menghadapi perubahan dan perkembangan IPTEK begitu pesat
38
harus ditopang dengan Iman dan Taqwa (IMTAQ) dan nilai-nilai budaya Sipamandar
2. Pernyataan Misi Misi adalah sesuatu yang memberikan pernyataan terhadap hal-hal yang mesti dilakukan untuk pencapaian tujuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Visi organisai. Oleh karena itu Misi dapat membangun kesadaran, pemahaman, dan persepsi kepada seluruh elemen yang berkepentingan (stake holder) untuk turut berperan dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian hasil yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar. Berkenaan dengan uraian di atas, maka misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kabupaten Polewali Mandar, dirumuskan sebagai berikut : a. Mengupayakan kesempatan dan pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini b. Mengupayakan kesempatan dan pemerataan Pendidikan yang lebih luas untuk Anak Usia Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun c. Meningkatkan
kemampuan
Akademik dan
Profesionalisme
serta
kesejahteraan tenaga pendidikan persekolahan dan luar sekolah d. Meningkatkan relevansi antara kurikulum Nasional dan kurikulum LokalPendidikan Persekolahan dan luar sekolah e. Menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi guna peningkatan mutu pendidikan IV.1.5. Program dan Kegiatan a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Menyediakan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
-
Menyediakan
jasa
pemeliharaan
dan
perawatan
kendaraan
Dinas/operasional -
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
Penyediaan alat-alat tulis kantor
-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
39
-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan
-
Penyediaan makanan dan minuman
-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/teknik perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
Pengadaan komputer
-
Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
-
Pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -
Penilaian angka kredit jabatan fungsional
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan f.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Program Pendidikan Anak Usia Dini -
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
-
Pelaksanaan ujian nasional kesetaraan
g. Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun -
Pembangunan gedung sekolah
-
Penambahan ruang kelas sekolah
-
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
-
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manjemen berbasis sekolah (MBS) di sekolah Pendidikan Dasar
-
Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa
-
Pelaksanaan UASBN
-
Penyediaan
biaya
pendamping
dana
alokasi
khusus
bidang
pendidikan -
Operasional Basic Education Capacity (BEC-TF)
h. Program Pendidikan Menengah -
Pemnambahan ruang kelas sekolah 40
i.
-
Pengadaan mebeleur sekolah
-
Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas sekolah
-
Pelaksanaan UAN dan UNAS
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan -
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
j.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan -
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
k. Program
Peningkatan
Upaya
Penumbuhan
Kewirausahaan
dan
Kecakapan Hidup Pemuda l.
Pelatihan keterampilan bagi pemuda
Proram Pembinaan dan Pemasyarakatan Pemuda -
Penyelenggaraan kompetensi olahraga
-
Pembinaan olahraga yang bekembang di masyarakat
IV.1.6. Manajemen Pemerintahan Susunan organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 2.1. Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian 2.2. Kepala Sub.Bagian Perencanaan dan Verifikasi 2.3. Kepala Sub.Bagian Keuangan dan Pelaporan 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar 3.1. Kepala Seksi Pendidikan TK 3.2. Kepala Seksi Pendidikan SD dan SLB 3.3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 4. Kepala Bidang Pendidikan Menengah 4.1. Kepala Seksi Pendidikan SMP 4.2. Kepala Seksi Pendidikan SMU dan SMK 4.3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 5. Kepala Bidang Pendidikan Luar sekolah 5.1. Kepala Seksi Keaksaraan, Kesetaraan, dan Masyarakat
41
5.2. Kepala Seksi Pendidikan Anak usian Dini 5.3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 6. Kepala Bidang Pemuda dan olahraga 6.1. Kepala Seksi Bina Pemuda 6.2. Kepala seksi Bina Olah Raga 6.3. Kepala seksi Sarana dan Prasarana IV.2. Profil SMP Negeri 3 Wonomulyo SMP Negeri 3 Wonomulyo berdiri sejak tahun 1986. Sekolah ini terletak di desa Bumiayu, kecamatan Wonomulyo, kabupaten Polewali Mandar. Pada awalnya sebagai sekolah baru, kondisi sekolah saat itu sangat terbatas baik pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, maupun fasilitas-fasilitas lainnya. Dari tahun ke tahun SMP Negeri 3 Wonomulyo mulai mengalami kemajuan dan berupaya keras untuk mengejar ketertinggalan agar dapat disetarakan dengan sekolah yang berstandar Nasional. SMP Negeri 3 Wonomulyo merupakan salah satu sekolah yang berada di kecamatan Wonomulyo, menempati tanah seluas 7.783 m 2 . Lokasi sekolah yang berada di pedesaan memberikan nuansa tenang karena jauh dari kebisingan kota serta sangat aman karena berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat desa yang masih memegang teguh semangat kekeluargaan dan semangat gotong royong. Sehingga memberikan nilai tambah tersendiri bagi keberadaan sekolah, dimana masyarakat merasa ikut memiliki. IV.2.1. Identitas Sekolah Nama Sekolah
: SMP NEGERI 3 WONOMULYO
No. Statistik Sekolah
: 201 192 002 048
42
Tipe Sekolah
: A/A1/A2/ B /B1/B2/C/C1/C2
Alamat Sekolah
: Jl. Poros Kebunsari Bumiayu : (Kecamatan) Wonomulyo : (Kabupaten/Kota) Polewali Mandar : (Provinsi) Sulawesi Barat
(E-Mail Sekolah)
:
[email protected]
Telepon/HP/Fax
: 0428 – 51612 / 081354869092/0428-
51612 Status Sekolah
: Negeri/Swasta (coret yang tidak perlu)
Nilai Akreditasi Sekolah
: A Skor = (86,55)
1. Data Siswa 4 (empat tahun terakhir): Kelas VII Jumlah Pendaftar Tahun Pelajaran ( Calon Siswa Baru )
Jumlah Siswa
L
P
Kelas VIII
Jumlah Rombel
Jumlah Siswa
L
P
Kelas IX
Jumlah Rombel
Jumlah Siswa
L
P
Jumlah Rombel
2008/2009
240
105
130
6
92
120
6
85
99
5
2009/2010
253
110
130
7
100
125
6
95
105
5
2010/2011
206
104
120
6
95
130
7
85
120
6
2011/2012
181
90
91
6
92
109
6
95
116
7
2. Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang
pendidikan (keahlian)
No.
Guru
Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas mengajar
Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan yang TIDAK Jumlah sesuai dengan tugas mengajar
43
D1/D2 D3/Sarmud S1/D4 S2/S3 D1/D2 D3/Sarmud S1/D4 S2/S3 1. IPA
5
5
2
3
3. Bahasa Indonesia
4
4
4. Bahasa Inggris
3
3
5. Pendidikan Agama
2
2
3
4
2
2
1
2
2
2
2. Matematika
1
6. IPS
1
7. Penjasorkes 8. Seni Budaya
1
9. PKn 10. TIK/Keterampilan
2
11. BK 12.
1
2
1
2
Lainnya: .............. 2
2
Mulok Jumlah
3
26
-
1
2
-
32
IV.2.2. Visi dan Misi Sekolah Visi “Mewujudkan warga sekolah yang unggul dalm prestasi, teladan dalam perilaku dan tutur kata berdasarkan iman dan taqwa”
Terwujudnya warga sekolah yang agamis
Unggul dalam keimanan dan ketakwaan
Unggul dalam prestasi akademik
44
Unggul dalam prestasi non akademik (olah raga, kesenian, keterampilan, dan keagamaan
Terwujudnya
sistem
manajemen
sekolah
yang
transparan,
akuntabel, efektif dan partisipatif.
Terwujudnya warga sekolah yang sopan dalm berbuat santun dalam berkomunikasi
Terwujudnya warga sekolah yang berwawasan lingkungan
Unggul dalam berbagai lomba baik tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi maupu nasional
Misi
Menyelenggarakan
pembinaan
terhadap,
peningkatan,
penghayatan dan pengalaman terhadap nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sesuai dengan ajaran agamanya
Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan dalam upaya peningkatan iman dan taqwa
Menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk menoptimalkan potensi dan prestasi akademik siswa, sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku dan berbasis IMTAQ
Mendorong dan membantu siswa dalm mengenari dirinya dalam upaya peningkatan prestasi non akademik yang meliputi prestasi dalam bidang
olahraga,
kesenian
dan
keterampilan
serta
keagamaan
Mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam pengelolaan kelembagaan sekola
45
IV.2.3. Prinsip Pengembangan Kurikulum SMP Negeri 3 Wonomulyo Kurikulum SMP Negeri 3 Wonomulyo dikembangkan berdasakan prinsip-prinsip sebagai berikut: Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya Beragam dan terpadu Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni Relevan dengan kebutuhan kehidupan Menyeluruh dan berkesinambungan Belajar sepanjang hayat Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah IV.2.4. Tujuan pengembangan kurikulum SMP Negeri 3 Wonomulyo Tujuan pengembangan kurikulum SMP Negeri 3 Wonomulyo adalah sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di SMP Negeri 3 Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar. IV.2.5. Analisis Swot Sasaran 1
Meningkatkan GSA ujian sebesar +0,5
Sasaran 2
Mendapat peringkat 10 besar dalam keteladanan siswa tingkat kabupaten
Sasaran 3
Mendapat peringkat 5 besar dalm lomba mata pelajaran tingkat kabupaten
46
Sasaran 4
Tim bola volly menjadi juara I tingkat propinsi
Sasaran 5
Tim bola basket menjadi finalis tingkat kabupaten
Sasaran 6
Tim Tenis meja menjadi juara I tingkat kabupaten
Sasaran 7
Tim vokal grup mampu tampil dalam acara tingkat kabupaten
Sasaran 8
Tim seni tari menjadi finalis dalm lomba di tingkat kabupaten
Sasaran 9
Tim MTQ menjadi finalis tingkat kabupaten
Sasaran 10
Grup Khasidah rebana mampu terampil pada acara tingkat kecamatan
Sasaran 11
80% siswa melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut
Sasaran 12
80% siswa menguasai keterampilan komputer program windows
Sasaran 13
Regu pramuka mendapat peringkat 10 besar tingkat kabupaten
Sasaran 14
Memiliki kepustakaan yang representatif dengan pelayanan yang optimal
Sasaran 15
Memiliki laboratorium yang representatif dengan pelayanan yang optimal
47
IV.2.6. Strutur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI SMP NEGERI 3 WONOMULYO KEPALA SEKOLAH EDY ISKANDAR, S.Pd WAKASEK M.RUSLI ISHAK, S.Pd
KETUA KOMITE SEKOLAH PELAKSANA TATA USAHA
H. AGUS SUBAGIO
URUSAN
KURIKULUM HUMAS
NURLIA, S.Pd
RUSLI, S.Pd
SUGIONO, S.Pd
KESISWAAN
SARANA/PRASARANA
USMAN, S.Pd
FIRDAUS, S.Pd
LABORAN
PUSTAKAWAN
PEMBINA OSIS
PEMBINA PRAMUKA
NASMUR, S.Pd
SABAR, S.Pd
YATIMAN, S.Pd
SABAR, S.Pd
ISWAN
PEMBINA UKS HJ.HALAWIAH, A.Md
PEMBINA PMR TRIVINA SULIS, S.Pd
Gambar 4.1. Struktur Organisasi SMP Negeri 3 Wonomulyo
48
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan gratis adalah sebuah kebijakan pemerintah yang dimana siswa tidak lagi dibebankan dengan bermacam-macam biaya mulai dari uang pangkal, uang sekolah, uang komite, dan buku penunjang utama. Sementara itu, untuk biaya-biaya lain, tidak ditanggung oleh pemda, misalnya, biaya transportasi, pakaian seragam, dan biaya-biaya lain (penambahan materi, darma wisata, dan sebagainya). Di kabupaten Polewali mandar program pendidikan gratis dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis. Dalam peraturan daerah ini disebutkan bahwa Pendidikan Gratis adalah membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembagunan sekolah. Adapun
Tujuan dalam program pendidikan gratis dikabupaten
Polewali Mandar yaitu: 1. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. 2. Pendidikan Gratis bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat peserta didik / orang tua peserta didik.
49
Efektivitas program pendidikan gratis yang dimaksudkan untuk pemerataan mendapatkan pendidikan kepada seluruh usia belajar dan mengurangi beban masyarakat, dapat dilihat dengan membandingkan antara tingkat partisipasi belajar sebelum di laksanakannya program pendidikan gratis dengan
tingkat
partisipasi
belajar
setelah
program
pendidikan
gratis
dilaksanakan. Artinya, apabila jumlah partisipasi belajar meningkat setelah dilaksanakan program pendidikan gratis,
berarti hal itu menunjukkan bahwa
pelaksanaan program pendidikan gratis tersebut Efektif Sebaliknya, apabila jumlah partisipasi belajar tidak mengalami perubahan atau bahkan menurun setelah dilaksanakan program pendidikan gratis berarti hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan gratis kurang/tidak efektif. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Stufflebeam untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan evaluasi, salah satunya adalah dengan menggunakan Pendekaatan yang berorientasi pada tujuan (goal oriented approach). Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan prakits untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai. V.1. Kesempatan Yang Seluas-Luasnya Kepada Usia Belajar Guna Mendapatkan Pendidikan Yang Layak Dan Bermutu. Artinya adalah semua anak didik tanpa kecuali harus mengenyam pendidikan dasar, baik mereka yang berada di daratan, pegunungan maupun mereka yang selama ini bermukim di kepulauan. Targetnya adalah mereka yang masuk usia sekolah tidak ada lagi yang tidak tahu menulis dan
50
membaca. Dengan biaya gratis yang diberikan oleh pemerintah, hanya orang tua yang tidak peduli pendidikanlah yang tidak mau menyekolahkan anak-anaknya. Tabel 5.1. Jumlah usia belajar dan angka Pertisipasi Belajar jenjang SMP di Kecamatan Wonomulyo
Tahun
Jumlah Usia Sekolah
Angka Partisipasi Belajar
Persentase
2009
3151
2829
89,78 %
2010
3197
2915
91,16 %
2011
3224
2998
92,97 %
Sumber : Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar Adapun Angka Partisipasi Belajar adalah presentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah. Makin tinggi Angka Partisipasi Belajar berarti makin banyak Anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu daerah, atau makin banyak anak usia diluar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di jenjang pendidikan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun-ketahun jumlah anak usia belajar di kabupaten Polewali Mandar khususnya di kecamatan Wonomulyo mengalami peningkatan dalam hal partisipasi belajar di sekolah yang artinya anak-anak usia belajar yang tadinya putus sekolah dapat dikembalikan untuk mengikuti proses belajar mengajar. Pada tahun 2009 jumlah usia belajar pada jenjang SMP sebanyak 3151 orang dan jumlah angka partisipasi belajar sebanyak 2829 orang, tahun 2010 sebanyak 3197 orang dan angka partisipasi belajar sebanyak 2915 orang, tahun 2011 sebanyak 3224 orang dan angka partisipasi belajar sebanyak 2998 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Polewali Mandar khususnya
51
kecamatan Wonomulyo semakin memperhatikan peningkatan pemerataan dalam memperoleh pendidikan bagi masyarakatnya. Tabel 5.2. Data Peserta Didik Baru pada tahun terakhir yang dinyatakan diterima di SMP Negeri 3 Wonomulyo
Jumlah Pendaftar Peserta Didik Baru
Tahun
Jumlah Peserta Didik baru yang diterima
NUN yang diterima
2008/2009
240
240
6,50
2009/2010
253
224
7,00
2010/2011
206
206
7,00
2011/2012
181
181
7,00
Pada tabel di atas menggambarkan penerimaan siswa di SMP Negeri 3 Wonomulyo pada beberapa tahun tahun terakhir. Jumlah pendaftar peserta didik tahun ajaran 2008/2009 jumlah pendaftar sebanyak 240 orang dan jumlah siswa juga 240 orang, tahun ajaran 2009/2010 jumlah pendaftar sebanyak 253 orang dan yang siswa yang diterima 224 orang, tahun ajaran 2010/2011 jumlah pendaftar sebanyak 206 orang dan jumlah siswa yang diterima juga 206 orang, dan tahun ajaran 2011/2012 jumlah pendaftar yaitu 181 orang dan jumlah peserta didik baru yang diterima juga 181 orang, hal ini menunjukkan jumlah siswa yang mendaftarkan diri dapat diterima secara keseluruhan dan bangku yang tersedia di SMP Negeri 3 Wonomulyo telah sesuai dengan daya tampung pada sekolah ini.
52
V.2. mengurangi beban masyarakat peserta didik/orang tua peserta didik Tabel 5.3. alokasi anggaran program pendidikan gratis TAHUN ANGGARAN
ANGGARAN SEKTOR PENDIDIKAN
2009
Rp 117.000,545,349
2010
Rp 198.233,654,738
2011
Rp 281.386,306,212
Sumber : Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar Adapun itu anggaran bidang pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2009 – 2011, kemudian pada tahun 2009 pendidikan gratis dicanangkan oleh Bupati dan wakil bupati Kabupaten Polewali Mandar mulai dari tingkat SD – SMA dan ini tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Berdasarkan tabel diatas dana pendidikan gratis pada tahun 2009 persentasenya hanya 21,40% dengan jumlah total anggaran sektor penddidikan sebesar Rp 117.000.545.349,- pada tahun 2010 persentase anggaran 23,22% dengan jumlah anggaran sebesar Rp 198.233,654,738,dan pada tahun 2011 persentase meningkat menjadi 26,04% dengan jumlah anggaran sebesar Rp 281.386,306,212,-. Maka dari itu dilihat dari tabel diatas, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan di kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penggunaan dana Pendidikan Gratis ditujukan untuk keperluan sebagai berikut.
53
a. Untuk tingkat SD : 1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut. 2. pembelian buku teks pelajaran(diluar buku yang telah dibeli dari dana BOS dan BOS buku) dan buku referensi untuk dikoleksi diperpustakaan. 3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran, remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, pramuka, dan sejenisnya. 4. pengadaan buku rapor dan foto murid. 5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan Umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa. 6. pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi, dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. 7. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah. 8. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecetan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya yang bersifat rusak ringan 9. insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. 10. Pengembangan profesi guru 11. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi. 12. Pembiayaan pengelolah Pendidikan Gratis: Alat Tulis Kantor (ATK), pengadaan surat menyurat dan penyusunan laporan
54
B. Untuk tingkat SMP 1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut. 2. pembelian buku teks pelajaran(diluar buku yang telah dibeli dari dana BOS dan BOS buku) dan buku referensi untuk dikoleksi diperpustakaan. 3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran, remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, pramuka, palang merah remaja, dan sejenisnya. 4. pengadaan buku rapor dan foto murid. 5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan Umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa. 6. pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi, dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. 7. Pengadaan alat Praktik dan alat peraga siswa. 8. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah. 9. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecetan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. 10. insentif Kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. 11. Pengembangan profesi guru 12. Pemberian bantuan transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi.
55
13. Pembiayaan pengelolah Pendidikan Gratis: Alat Tulis Kantor (ATK), pengadaan surat menyurat dan penyusunan laporan. Pendidikan merupakan salah satu agenda pemerintah yang patut diaktualisasikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu amanat pembukaan UUD 1945 alinea ke empat dikatakan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Amanat ini jelas bahwa pemerintah pusat bahkan pemerintah di tingkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota tidak boleh tinggal diam melihat penyelenggaraan pendidikan di bangsa ini. Salah satu faktor yang cukup memberikan pengaruh terhadap mutu dan kesesuaian pendidikan adalah anggaran pendidikan yang memadai. Persoalan anggaran pendidikan ini akan menyangkut besarnya anggaran dan alokasi anggaran . Dengan
alokasi
anggaran
yang
cukup,
penyelenggraan
pendidikan
khususnya dalam program pendidikan gratis bukan tidak mungkin akan menghasilkan mutu dan kualitas pendidikan yang baik. Hal ini dapat dilihat dengan antusiasme masyarakat menyambut program ini. Besar harapan dari program ini akan lahir generasi perubahan bagi bangsa ini. Tabel 5.4. Rekapitulasi Anggran Berdasarkan Program dan Kegiatan SMP Negeri 3 Wonomulyo NO.
NO KODE
URAIAN
I
1
Program Sekolah
1.1
Pengembangan Kompetensi Lulusan
Rp. 17.000.000
1.2
Pengembangan Kurikulum/Ktsp
Rp. 22.000.000
1.3
Pengembangan Proses Pembelajaran
Rp. 70.800.000
1.4
Pengembangan Sistem Penilaian
Rp. 15.000.000
1.5
Pengembangan Pendidik Dan
JUMLAH
Rp. 30.000.000
56
Tenaga Kependidikan
II
1.6
Pengembangan Sarana Dan Prasarana Sekolah
Rp. 65.000.000
1.7
Pengembangan Manajemen Sekolah
Rp. 14.000.000
1.8
Pembinaan Kesiswaan/Ekstrakurikuler
Rp. 13.500.000
1.9
Budaya dan lingkungan sekolah
Rp. 12.000.000
2.0
Pendidikan karakter dan budaya bangsa serta kewirausahaan
Rp. 14.500.000
2
Non Program Sekolah
2.1
Belanja Pegawai
Rp. 20.000.000
2.2
Belanja Barang Dan Jasa
Rp. 76.130.000
Sumber : RKAS SMP Negeri 3 Wonomulyo Pada Tabel di atas, menunjukkan bahwa Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan kegiatan SMP Negeri 3 Wonomulyo adalah Anggaran yang diberikan kepada pihak sekolah dalam pelaksanaan pendidikan gratis di kabupaten Polewali Mandar diberikan dengan sistem Triwulan. Adapun itu Program sekolah yang meliputi pengembangan kompetensi lulusan Jumlah anggarannya sebesar Rp 17.000.000,
pengembangan
pengembangan
proses
kurikulum/ktsp
pembelajaran
sebesar sebesar
Rp Rp
22.000.000, 70.800.000,
pengembangan sistem penilaian sebesar Rp 15.000.000, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Rp 30.000.000, pengembangan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp 65.000.000, pengembangan manajemen sekolah sebesar Rp 14.000.000, pembinaan kesiswaan/ekstrakurikuler sebesar Rp 13.500.000, budaya dan lingkungan sekolah sebesar Rp 12.000.000, Pendidikan karakter dan budaya bangsa serta kewirausahaan 57
sebesar Rp 14.500.000, sedangkan non program sekolah yang belanja pegawai Rp 20.000.000, dan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 76.130.000. Hasil Wawancara dengan ketua komite SMP Negeri 3 Wonomulyo Agus Subagio, Mengatakan bahwa: “...Dana pendidikan gratis yang diperoleh sekolah sesuai dengan RKA yang dibuat oleh tiap sekolah berdasarkan kebutuhan sekolah yang terkait, kemudian dana tersebut nantinya akan dikelol oleh pihak sekolah, dan pengeluaran Dana pendidikan gratis ini dilakukan pengawasan sehingga memberi kewaspadaan terhadap bagian yang ditunjuk yaitu bagian Pengelolaan keuangan “. (wawancara dilaksanakan pada Sabtu 31 Maret 2012). Hasil
Wawancara
menggambarkan
bahwa
SMP
Negeri
3
Wonomulyo memperoleh Dana pendidikan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran yang disusun oleh pihak sekolah yang akan mendapatkan Dana pendidikan sesuai kebutuhan sekolah. Komite sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi peran serta Masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Di lain pihak, peran
yang
dijalankan
Komite
sekolah
adalah
sebagai
pemberi
pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan serta berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan di satuan pendidikan dan sebagai mediator antara pemerintah dengan Masyarakat. Adapun tujuan komite sekolah yaitu mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan
58
pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Pada dasarnya posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mengetahui efektifitas program pendidikan gratis di SMP Negeri 3 Wonomulyo. Dan untuk itu, peneliti mengkaji bidang-bidang umum yang menyangkut manajemen dan dianggap dapat memperlancar pencapaian tujuan dan meningkatlan efektifitas yaitu sebagai berikut: V.3. Penyusunan Tujuan Strategis Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan mempunyai dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan menduduki posisi penting diantara komponen-komponen pendidikan lainya. Tujuan pendidikan bersifat normatif, yaitu mengandung unsur-unsur norma bersifat memaksa, tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik serta dapat diterima oleh masyarakat sebagai nilai hidup yang baik. Sehubungan dengan fungsi tujuan yang demikian penting itu, maka menjadi keharusan bagi pendidik untuk memahaminya. Kekurang pahaman pendidik terhadap tujuan pendidikan
dapat
mengakibatkan
kesalahan
didalam
melaksanakan
pendidikan.
59
Menurut Undang-Undang RI no. 20 tahun 2003, pada pasal 3 disebutkan
bahwa
Pendidikan
Nasional
berfungsi
mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, relevan dan bermutu adalah merupakan hak dari setiap warga negara sebagaimana yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 5 Tahun 2009 tentang pelaksanaan pendidikan gratis, bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat/orang
Tua
dalam
pembiayaan
pendidikan,
maka
perlu
dilaksanakan Pendidikan Gratis tingkat SD, MI, SMP, MTs, MA dan SMK Negeri/Swasta dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Hasil
wawancara mengenai tujuan program pendidikan gratis,
dikemukakan oleh Drs. Asnun selaku kepala seksi pendidikan SMP Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga kabupaten Polewali Mandar mengatakan bahwa: “...sesuai dengan undang-undang tujuannya mengentaskan semua masyarakat usia sekolah itu harus dapat bersekolah semua. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan. Kemudian membantu masyarakat, mengurangi beban orang tua siswa. supaya semua yang berada pada usia belajar itu dapat bersekolah. Kemudian sasarannya adalah semua siswa SD, SMP dan SMA juga. Tapi perbedaannya sumber dananya lain, kalau SD dan SMP itu dari dana BOS namanya dari pusat, sementara kalau SMA, SMA dan MA
60
itu dananya dari APBD namanya SSM (subsidi sekolah menengah). Kalau SD dan SMP itu kurang lebih Rp.500.000/tahun sementara untuk SSM hanya sekitar Rp.300.000/tahun untuk setiap siswa. Jadi dana untuk SD dan SMP itu lebih tinggi dari SMA”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012). Kemudian beliau juga menambahkan: “…Komponen yang digratiskan dalam program ini seperti pembiayaan penerimaan siswa baru, pendaftaran ulang juga termasuk alat tulisnya itu digratiskan. Kemudian termasuk juga buku teks pelajaran yang ada di perpustakaan. Jadi yang langsung ke siswa itu seperti kegiatan kesiswaan, misalnya olahraga, kesenian, karya ilmiah, pramuka, palang merah dan sejenisnya. Kemudian juga seperti ulangan harian, ulangan umum itu dilarang bayar siswa gratis itu”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012).
Hal serupa juga diungkapkan Edy Iskandar, S.Pd selaku kepala SMP Negeri 3 Wonomulyo mengatakan bahwa: “…tujuannya untuk mengurangi beban orang tua agar tidak merasa terlalu berat dalam hal pembiayaan. Jadi semua yang menyangkut keperluan sekolah itu dibiayai sama pemerintah yang pembiayaannya berasal dari dana BOS, kecuali biaya keperluan pribadi siswa itu yang kita dari sekolah belum bisa membantu. Jadi Pendidikan gratis di SMP Negeri 3 ini, meliputi biaya pendaftaran, buku pelajaran, dan kegiatan ekstrakulikuler seperti pramuka dan PMR dengan konsumsinya itu sekolah semua yang tanggung dengan terlebih dahulu mengajukan proposal. Jadi kalau ada kegiatan anak-anak tidak dibebani. Terus anak yang berprestasi, juga biasanya diikut sertakan dalam kegiatan tingkat kabupaten maupun provinsi itu semua juga sekolah yang tanggung konsumsi dan tarnsportnya”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 26 Maret 2012). Berdasarkan informasi di atas, program pendidikan gratis di Kabupaten Polewali Mandar adalah untuk mengurangi beban masyarakat dalam hal pembiayayaan sekolah serta memberi kesempatan kepada usia belajar untuk dapat bersekolah. Sasaran dari program ini ialah siswa dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Dimana semua hal yang menyangkut pembiayaan sekolah itu
61
ditanggung oleh pemerintah kecuali keperluan pribadi dari siswa yang masih menjadi tanggungan orang tua masing-masing. Dari hasil wawancara dengan orang tua siswa mengenai tujuan program ini, berikut pernyataan ibu Sumiati: “…ya merasa terbantu, kalau disuruh bayar ya belum pernah tapi itu baju seragam beli sendiri. jadi masih berat karena seragamnya mahal, sekarang baju putih biru itu sama pramuka Rp.100.000 lebih satu pasang. Waktu anak saya ini pertama masuk sekolah butuh Rp.500.000 termasuk sepatu, buku dan alat-alat sekolah lainnya. Tapi uang sekolahnya ini belum bayar”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 29 Maret 2012). Hal serupa juga di kemukakan oleh ibu sumarmi: “…merasa terbantu karena biaya sekolahnya gratis. Tapi untuk seragamnya ini kita beli sendiri, baju putih biru sama baju pramuka, kalau baju batik beli di sekolah sama baju olahraga. Masih berat, kerjaan saya itu pembantu rumah tangga cuma Rp.600.000/bln belum lagi beli yang lain di rumah. Jadi masih terasa beratlah”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 30 Maret 2012).
Informasi ini menunjukkan bahwa tujuan dari program pendidikan gratis di kabupaten Polewali Mandar telah mencapai sasarannya yaitu menggratiskan seluruh siswa SD, SMP dan SMA/sederajat. Khususnya di SMP Negeri 3 Wonomulyo juga telah menggratiskan seluruh siswa tanpa terkecuali yang berimplikasi mengurangi beban biaya kebutuhan sekolah walaupun itu masih dirasa berat bagi sebahagian orang tua siswa karena tetap membeli keperluan sekolah yang lain. Hal inilah yang merupakan kekeliruan di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan gratis adalah semua biaya ditanggung oleh pemerintah, yang benar ialah biaya operasional sekolah memang ditanggung oleh pemerintah sementara biaya personal siswa tetap menjadi tanggungan orang tua.
62
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa orang tua siswa menunjukkan bahwa program ini dirasa sangat membantu. Namun demikian masih saja ada orang tua siswa yang mengatakan bahwa beban masyarakat atas mahalnya biaya sekolah belum seluruhnya tertutupi. Hal ini dikarenakan masih ada biaya lain seperti pembelian baju seragam dan perlengkapan sekolah lainnya yang masih dirasa terlalu berat bagi sebahagian orang tua siswa yang kurang mampu. Untuk pembiayaan program ini berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan kabupaten Polewali Mandar yaitu berasal
dari
dana
diperuntukkan
untuk
Bantuan
Operasional
pembiayaan
seluruh
Sekolah kegiatan
yang dalam
memang rangka
penerimaan siswa baru, sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP), pembelian buku teks pelajaran, biaya ulangan harian dan ujian, serta biaya perawatan operasional sekolah. Sedangkan biaya yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memiliki biaya besar, seperti: study tour (karyawisata), studi banding, pembelian seragam bagi siswa dan guru untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), serta pembelian bahan atau peralatan yang tidak mendukung kegiatan sekolah, semuanya tidak ditanggung biaya BOS dan pemungutan biaya tersebut juga akan tergantung dengan kebijakan tiap-tiap sekolah, serta tentunya pemerintah akan terus mengawasi dan menjamin agar biayabiaya tersebut tidak memberatkan para siswa dan orang tua. Dalam program pendidikan gratis ini salah satu upaya pencapaian tujuan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada
63
masyarakat. Berikut wawancara mengenai sosialisasi program pendidikan gratis yang di kemukakan oleh Drs.Asnun: “…program ini kami harapkan agar dapat merangkul semua kalangan. Untuk itu kami lakukan sosialisasi terlebih dahulu. sosialisasinya itu kita mengundang pihak dari sekolah-sekolah. Kemudian nanti sekolah yang akan menyampaikan kepada calon siswa bahwa biaya pendidikan atau uang sekolah itu sudah digratiskan”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012). Mengenai proses sosialisasi program ini bapak Edy Iskandar, S.Pd selaku kepala SMP Negeri 3 Wonomulyo juga mengemukakan: “…Pendidikan gratis di sekolah ini dilaksanakan setelah dicanangkan oleh pemerintah kabupaten tahun 2009. Jadi semua sekolah itu diharuskan memasang spanduk bertuliskan “sekolah ini menyelenggarakan pendidikan gratis”, sebagai sosialisasi kepada masyarakat, artinya tidak ada pungutan”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 26 Maret 2012). Kemudian beliau juga menambahkan: “…Saya juga sering ikut sosialisasi untuk program ini. Dalam sosialisasi itu sering dihimbau bahwa tidak benar kalau ada anak usia sekolah itu putus sekolah. Apalagi kalau mereka ini ada disekitar sekolah. Jadi kami dari pihak sekolah itu diberikan tugas untuk cari itu anak yang tidak sekolah untuk dibawa kesekolahnya. Artinya harus sekolah”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 26 Maret 2012). Dari wawancara tersebut menggambarkan bahwa dalam mencapai tujuan program pendidikan gratis di kabupaten Polewali Mandar dilakukan dengan sosialisasi program ini dari tingkat Dinas Pendidikan ke SMP Negeri 3 Wonomulyo yang kemudian sekolah menyampaikan kepada masayarakat utamanya yang berada disekitar lokasi sekolah. Program pendidikan gratis ini juga mengutamakan anak-anak putus sekolah yang bertempat tinggal disekolah dan ini merupakan tanggung jawab pihak sekolah untuk mencari dan menyekolahkan mereka kembali.
64
V.4. Pencarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Artinya adalah Konsekuensi dari penerapan pendidikan Gratis, tidak hanya berorientasi kepada anggaran Gratis semata. Pemerintah setempat tetap memerhatikan persoalan sumber daya yang ada di sekolah. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam proses pelaksanaan suatu program, dimana tanpa adanya dukungan dari sumber daya yang memadai pelaksanaan suatu program tidak akan mencapai tujuannya. a. Tenaga Pengajar Dalam pelaksanaan suatu program tentu saja perlukan sumber daya guna mendukung terlaksananya program dengan baik. Tanpa adanya sumber daya untuk melaksanakan suatu program, maka kebijakan atau program apapun tidak dapat berjalan dengan baik dan hanya akan tinggal sebagai dokumen tanpa ada realisasinya. Oleh karena itu ketersediaan tenaga pengajar yang cukup serta berkompetensi dalam mendorong keberhasilan suatu program pendidikan sangat diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Asnun selaku kepala seksi pendidikan SMP dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten polewali Mandar, yang mengatakan bahwa : “..setelah program pendidikan gratis ini dilaksanakan, terjadi peningkatan jumlah siswa. hal inilah yang juga membuat kita membutuhkan tenaga pengajar yang memadai sesuai dengan jumlah siswa saat ini. Utamanya untuk sekolah satu atap dan sekolah terbuka yang juga menjadi program kami disini. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012). Dalam hal ketersediaan tenaga pengajar, didalamnya termasuk adalah jumlah serta kualitas tenaga pengajar, Hal ini sesuai yang kepala SMP Negeri 3 Wonomulyo, Edy Iskandar, S.Pd: mengatakan bahwa:
65
“...untuk jumlah guru-guru di sekolah ini itu ada sekitar 30 orang dan itu dirasa cukup untuk kebutuhan tenaga pengajar di sini. Kalau masalah kualitas, seperti sekarang ini sekolah melaksanakan workshop untuk peningkatan mutu guru. Jadi kita selalu memperhatikan untuk menghasilkan keluaran yang berkualitas itu terlebih dahulu mutu gurunya yang ditingkatkan. (wawancara dilaksanakan pada Senin 26 Maret 2012).
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa secara kuantitas tenaga pengajar dari program pendidikan gratis di SMP Negeri 3 Wonomulyo sudah sangat memadai. Kemudian dari aspek kualitas tenaga pengajar yang merupakan salah satu hal yang mendukung dalam pogram ini juga terus ditingkatkan melalui workshop serta pelatihan-pelatihan lainnya. b. Sarana dan Prasarana Selain berupa sumberdaya yang telah dikemukakan sebelumnya, salah satu faktor pendukung dari sumber daya yang juga tak kalah pentingnya dalam pelaksanaan program, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan suatu program. Hasil wawancara dengan Drs. Asnun selaku kepala seksi pendidikan SMP dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Polewali Mandar, yang mengatakan bahwa : “...Meningkatnya jumlah siswa menimbulkan permasalahan terhadap daya tampung siswa, ini karena ruang kelas yang tersedia tidak cukup. Makanya itu kadang ada sekolah yang masuk sore bahkan sampai sekrang masih ada, tapi pemerintah pusat itu selalu menambah RKB setiap tahun. Jadi untuk itu masalah ini dapat diminimalisir, rata-rata itu dapat tiga sampai empat RKB. Kalau tahun-tahun sebelumnya sebelum ada bantuan dari pusat itu sangat tidak bisa, ada yang masuk sore”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012). Dari hasil Wawancara dengan Dinas pendidikan tergambar bahwa pemerintah pusat dan daerah telah memfasilitasi setiap sekolah yang berada
66
Kabupaten
Polewali
pembangunan
dan
Mandar perbaikan
dan
memberikan
masing-masing
bantuan sekolah.
dalam
hal
Adapun
itu
pembangunan yang dilaksanakan diantaranya pengadaan dan penambahan ruang kelas baru. Hasil wawancara kepala SMP Negeri 3 Wonomulyo, Edy Iskandar, S.Pd: mengatakan bahwa: “…Cukup. Kalau tahun ini, ada sebuah sekolah yang baru dibangun oleh pemerintah tidak jauh dari sini itu bisa menampung sekitar 40 siswa. Jika sekiranya kita terima semua bisa tidak tertampung. Di sini bisa dikatakan target tercapai, katakanlah enam kelas kita hanya memerima sekitar 190, ini tahun kita menerima 180 lebih itu yang baru masuk sesuai dengan daya tampung. Malah seandainya kalau tidak ada sekolah baru tersebut pasti itu siswa kesini semua. Kalau kesini semua, tidak akan bisa dimuat untuk daya tampung”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 26 Maret 2012). Dari hasil Wawancara dengan Kepala sekolah SMP Negeri 3 Wonomulyo, menggambarkan bahwa pihak sekolah telah terbantu dengan adanya pembangunan sekolah baru di daerah tersebut sebagai pelayanan pendidikan yang di berikan oleh Pemerintah, oleh karena itu untuk masalah daya tampung siswa dapat diatasi dengan adanya sekolah baru tersebut dan semua calon siswa yang mendaftar di SMP Negeri 3 Wonomulyo seluruhnya dapat tertampung.
V.5. Lingkungan Kerja Lingkungan
kerja
dimaksudkan
bagaimana
program
ini
dapat
memberikan fasilitas yang sejauh mungkin konsistem dengan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan suatu program membutuhkan suatu prosedur yang menjadi standar pelaksanaannya.
67
a. Prosedur Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Lebih tepatnya, prosedur mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah,
keputusan-keputusan,
perhitungan-perhitungan
dan
proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini program pendidikan gratis juga menggunakan prosedur dalam pelaksanaannya. Hasil wawancara dengan Drs. Asnun yang mengatakan bahwa : “...Prosedurnya jelas ada. Jadi setelah orang dari pusat datang meninjau kondisi disini itu kita diperintahkan untuk menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan seperti dokumen-dokumen, side plan dan foto-foto dan sebagainya dan dalam waktu yang sangat singkat bantuan dikucurkan dari pusat langsung ke sekolah yang dituju. Disini tidak ada lagi andil diknas, langsung dikelola oleh sekolah”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012). Kemudian beliau juga menambahkan: “...Untuk menerima bantuan tersebut sekolah diharuskan membuat panitia pembangunan yang kemudian merancang seluruh proses kegiatan pembangunan sekolah”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012). Dari hasil wawancara tersebut di atas menyatakan bahwa dalam program pendidikan gratis di Kabupaten Polewali Mandar berjalan menggunakan prosedur yang memuat syarat-syarat yang harus dilaksanakan sebelum sekolah-sekolah mendapatkan bantuan pembangunan maupun bantuan sarana dan prasarana. Prosedur lebih berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan sutu program yang diharapkan dengan desain pekerjaan yang mantap akan memperlihatkan hasil yang sempurna.
68
b. Pelaksana Kegiatan Dalam pelaksanaan suatu program tentu saja diperlukan pelaksana guna mendukung terlaksananya program dengan baik. Tanpa adanya komponen pelaksana untuk melaksanakan suatu program, maka kebijakan atau program apapun tidak dapat berjalan dengan baik dan hanya akan tinggal sebagai dokumen tanpa ada realisasinya. pelaksana tentunya sangat diperlukan dalam mendorong keberhasilan suatu program sangat diperlukan. Hasil wawancara dengan Drs. Asnun yang mengatakan bahwa : “...yang menjadi pelaksana dalam hal ini adalah sekolah itu sendiri. Dan yang menandatangani MoU untuk bantuan ini langsung antara pemerintah pusat dan pihak sekolah bukan dengan dinas”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012). Hasil wawancara dengan Edy Iskandar S.Pd, mengatakan bahwa: “...dalam program pendidikan gratis ini, sekolah sepenuhnya diberikan kewenangan untuk mengatur semua yang dibutuhkan seperti yang telah disusun dalam RKA sekolah. (wawancara dilaksanakan pada Senin 26 Maret 2012). Dari wawancara dengan pihak dinas pendidikan dan pihak sekolah di atas menyatakan bahwa yang menjadi pelaksana dalam program pendidikan gratis ini sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Pihak sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur semua kebutuhan serta anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sekolah. Semua kebutuhan tersebut disusun dalam sebuah RKA yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintah untuk selanjutnya diberikan bantuan langsung kepada sekolah yang bersangkutan. V.6. Proses komunikasi Dalam upaya pencapaian keberhasilan pelaksanaan program ini, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah adanya komunikasi yang
69
berjalan dengan baik diantara pihak-pihak yang terkait. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan dari suatu program. Komunikasi dalam hal ini menyangkut tentang penyampaian hubungan antara dinas pendidikan dan pihak sekolah.
Dari hasil wawancara dengan Drs. Asnun, kepala seksi pendidikan SMP disdikpora kabupaten Polewali Mandar mengatakan bahwa: “...komunikasi antara dinas dengan sekolah-sekolah berjalan bagus. Bahkan sangat bagus komunikasinya. disini itu ada perkumpulan kepala sekolah yang setiap bulan bertemu. Kemudian masalahmasalah apa yang ada disana nantinya akan diangkat dan di bicarakan dengan dinas dan kita sering memanggil mereka jika ada keluhan-keluhan”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012). Hasil wawancara dengan kepala SMP Negeri 3 Wonomulyo, Edy Iskandar S.Pd mengatakan bahwa: “...jadi komunikasi kita dengan dinas itu selalu berjalan, dari dinas juga selalu merespon masukan-masukan dari kita. Kalau ada sosialisasi di dinas itu saya juga sering ikut jadi kalau ada informasi penting kita selalu dapatkan. (wawancara dilaksanakan pada Senin 26 Maret 2012).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa komunikasi antara pihak dinas dan pelaksana program dalam hal ini adalah sekolah berjalan dengan baik. Dengan adanya perkumpulan kepala sekolah juga sangat membantu komunikasi bukan hanya antara dinas dan sekolah tetapi juga antara sekolah dengan sekolah lain. Komunikasi seperti ini tentu sangat efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan program pendidikan gratis di kabupaten Polewali Mandar.
70
V.7. Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan Kepemimpinan dan pengambilan keputusan dimaksudkan sebagai proses pemilihan alternatif solusi pemecehan suatu masalah. Dalam pengambilan keputusan masalah adalah sesuatu kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam program pendidikan gratis di kabupaten Polewali Mandar pengambilan keputusan juga menjadi hal yang penting guna mengahadapi dan menyelesaikan masalah yang mungkin di temui di lapangan. Hasil wawancara dengan Drs.Asnun kepala seksi pendidikan SMP disdikpora Kabupaten Polewali Mandar yang mengatakan bahwa: “...dalam hal pengambilan keputusan itu berada di sekolah sendiri. Jadi dalam MoU itu ada yang namanya konsultan. Jadi konsultan ini yang mengatur kegiatan pembangunan di sekolah seperti pembangunan gedung dan anggaran yang dibutuhkan”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012).
Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa proses pengambilan keputusan berada pada sekolah itu sendiri. Dalam MoU yang disepakati antara pemerintah dan pihak sekolah yang menerima bantuan, sekolah harus memiliki konsultan untuk mengatur keperluan sekolah, baik keperluan pembangunan fisik maupun penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah. Selain proses pengambilan keputusan yang telah dikemukakan sebelumnya, salah satu faktor yang juga tak kalah pentingnya dalam pelaksanaan program, yaitu koordinasi yang baik antara para pelaksana dalam proses pelaksanaan suatu program. Koordinasi pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Koordinasi disini adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi,
71
bertujuan untuk menyelaraskan tiap langkah dan kegiatan dalam suatu kegiatan agar tercapai gerak yang tepat dalam mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, selain sebagai suatu proses, koordinasi itu dapat juga diartikan sebagai suatu pengatutran yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha untuk menciptaka kesatuan tindakan. Hasil wawancara dengan Drs.Asnun kepala seksi pendidikan SMP disdikpora kabupaten Polewali Mandar, mengatakan bahwa: “...koordinasi antara dinas dengan sekolah tetap berjalan. Koordinasi ini terus kita lakukan agar tidak terjadi hal-hal yang berjalan di luar prosedur. Sekarang ini banyak organisasi yang konon ingin membantu rehab di sekolah. Namun kita selalu himbau kepada pihak sekolah agar organisasi-organisasi terlebih dahulu melapor ke dinas agar dapat menyalurkan bantuannya. Hal ini di lakukan untuk menghindari unsur-unsur kepentingan yang lain”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012).
Dari wawancara tersebut di atas menyatakan bahwa koordinasi antara dinas pendidikan dan pihak sekolah tetap berjalan. Hal ini dilakukan agar hal-hal yang tidak diinginkan dalam program ini seperti adanya bantuan dari organisasi sosial maupun politik yang menyalurkan bantuannya tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak dinas pendidikan. Untuk itu dinas pendidikan terus melakukan koordinasi kepada pihak sekolah agar program ini tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain kedua hal penting tersebut di atas, salah satu faktor yang juga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu program yaitu proses adaptasi. Hal ini memungkinkan suatu program dapat menyesuaikan diri dalam
menyikapi
permasalahan
maupun
perubahan
kondisi
dalam
pelaksanan suatu program, baik kondisi internal maupun eksternal program.
72
Hasil wawancara dengan Drs.Asnun kepala seksi pendidikan SMP disdikpora kabupaten Polewali Mandar, mengatakan bahwa: “...ketika ada masalah di lapangan, itulah pentingnya peran konsultan yang ada di setiap sekolah. Konsultan inilah yang nantinya akan membatu sekolah dalam memutuskan solusi apa yang diambil untuk kalau terjadi masalah. Misalnya kalau ada siswa yang benarbenar tidak mampu itu akan dipertimbangkan untuk bisa dibantu. Nah konsultan inilah yang akan memberikan gambaran bantuan seperti apa yang bisa diberikan”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012). Dari hasil wawancara tersebut di atas menyatakan bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh setiap sekolah dalam program pendidikan gratis ini, menggunakan jasa konsultan yang dianggap mampu membantu mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi sekolah. Jadi
dapat
dikatakan
bahwa
setiap
sekolah
dalam
proses
pengambilan keputusan, koordinasi, dan adaptasi terhadap perubahan maupun
permasalahan
di
lapangan,
dilaksanakan
dengan
mempertimbangan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Dalam hal ini sekolah
sebagai
implementator
memegang
peranan
penting
untuk
mensukseskan program pendidikan gratis ini, tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah dalam hal Dinas pendidikan harus terus memberikan arahan tentang program pendidikan gratis ini kepada sekolahsekolah
serta
masyarakat
terus memberikan informasi kepada
dengan
adanya
masyarakat dapat terbantu,
program sehingga
pendidikan dengan
seluruh gratis
mudah
lapisan
sedikitnya
mendapatkan
pendidikan yang diwajibkan oleh Pemerintah.
73
Tabel 5.5. Kesimpulan hasil wawancara dan Observasi NO
1
2
3
Kriteria
Hasil wawancara dan observasi
Kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu
Pemerintah melalui program pendidikan gratis ini, terus berusaha untuk mewadahi semua anak usia sekolah yang ada di kabupaten Polewali Mandar. Secara kuantitas setelah program pendidikan gratis dilaksanakan, terjadi peningkatan jumlah siswa. Hal ini menunjukkan bahwa program ini membuka kesempatan bagi usia belajar untuk bisa mengikuti proses beljar mengajar. Mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. Pelaksanaan program pendidikan gratis ini cukup efektif meningkatkan minat besekolah masyarakat, hal ini bisa terlihat dari dari meningkatnya jumlah partisipasi belajar setelah program ini bergulir tiga tahun terakhir.
Mengurangi beban masyarakat peserta didik / orang tua peserta didik.
Dapat disimpulkan Program ini dirasa sangat membantu masyarakat utamanya dalam hal pembiayaan. Untuk biaya operasional sekolah seluruhnya ditanggung oleh pemerintah yang pembiayaannya berasal dari dana BOS. Sedangkan untuk biaya personal atau kebutuhan pribadi siswa tetap menjadi tanggungan orang tua. Di SMP Negeri 3 Wonomulyo sendiri, siswa merasa sangat terbantu karena biaya sekolah yang digratiskan. Namun masih sedikit merasa berat dengan kebutuhan lain seperti pakaian seragam, alat tulis, buku catatan dan keperluan lain. Bagi orang tua siswa yang berpenghasilan rendah tentu saja hal ini tetap masih dirasa membebani.
Penyusunan tujuan strategi
Sesuai dengan dengan UU No.5 tahun 2009, program pendidikan gratis di Kabupaten Polewali Mandar adalah untuk mengurangi beban masyarakat dalam hal pembiayayaan sekolah serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Adapun Sasaran dari program ini ialah siswa dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 74
Menengah Atas. Dimana semua hal yang menyangkut hal pembiayaan sekolah itu ditanggung oleh pemerintah kecuali keperluan pribadi dari siswa yang masih menjadi tanggungan orang tua masingmasing.
4
5
Pencarian dan pemanfaatan sumber daya
Dapat disimpulkan bahwa secara kuantitas tenaga pengajar dari program pendidikan gratis di SMP Negeri 3 Wonomulyo sudah memadai. Kemudian dari aspek kualitas tenaga pengajar yang merupakan salah satu hal yang mendukung dalam pogram ini juga terus ditingkatkan melalui workshop serta pelatihan-pelatihan lainnya. Untuk sarana dan prasarana sekolah dirasakan juga cukup memadai utamanya untuk ruang belajar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa dan calon siswa yang mendaftar di SMP Negeri 3 Wonomulyo seluruhnya dapat tertampung.
Lingkungan kerja
Dapat disimpulkan program pendidikan gratis di Kabupaten Polewali Mandar berjalan menggunakan prosedur yang memuat syarat-syarat yang harus dilaksanakan sebelum sekolah-sekolah mendapatkan bantuan pembangunan maupun bantuan sarana dan prasarana. Pihak sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur semua kebutuhan serta anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sekolah. Semua kebutuhan tersebut disusun dalam sebuah RKA yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintah untuk selanjutnya diberikan bantuan langsung kepada sekolah yang bersangkutan.
Proses komunikasi 6
Dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara pihak dinas dan pelaksana program dalam hal ini adalah sekolah berjalan dengan baik. Dengan adanya perkumpulan kepala sekolah juga sangat membantu komunikasi bukan hanya antara dinas dan sekolah tetapi juga antara sekolah dengan sekolah lain. Komunikasi seperti ini tentu sangat efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui dalam
75
pelaksanaan program pendidikan gratis di kabupaten Polewali Mandar. 7
Kepemimpinan dan pengambilan keputusan
Dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan berada pada sekolah itu sendiri. Dalam MoU yang disepakati antara pemerintah dan pihak sekolah yang menerima bantuan, sekolah harus memiliki konsultan untuk mengatur keperluan sekolah, baik keperluan pembangunan fisik maupun penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah. Proses koordinasi antara dinas pendidikan dan pihak sekolah tetap berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan agar hal-hal yang tidak diinginkan dalam program ini seperti adanya bantuan dari organisasi sosial maupun politik yang menyalurkan bantuannya tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak dinas pendidikan. Untuk itu dinas pendidikan terus melakukan koordinasi kepada pihak sekolah agar program ini tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
76
BAB VI PENUTUP
VI.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah diikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa : 1. Program pendidikan gratis yang dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar yang bertujuan Memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu telah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi belajar mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah program ini direalisasikan. Meningkatnya jumlah siswa berimplikasi terhadap daya tampung siswa di setiap sekolah. Dalam menyukseskan program
ini
pemerintah
telah
melakukan
upaya
keras
dengan
mengucurkan berbagai bantuan langsung, baik berupa pembangunan fisik gedung sekolah maupun anggaran. Di SMP Negeri 3 Wonomulyo sebagai lokasi penelitian, program pendidikan gratis ini juga telah berjalan efektif, hal ini terbukti dengan jumlah calon siswa yang mendaftarkan diri sekolah ini dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat diterima seluruhnya dengan dukungan ruang kelas yang memadai serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. 2. Dalam hal mengurangi beban masyarakat, pemerintah melalui program pendidikan gratis ini telah mengucurkan anggaran yang besar guna biaya-biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional sekolah di kabupaten Polewali Mandar. Dengan jumlah anggaran yang besar
77
tersebut, kemudian digunakan untuk pembangunan gedung sekolah, renovasi, pengadaan ruang kelas baru, pengadaan fasilitas belajar mengajar, pengadaan buku teks pelajaran serta menggratiskan biaya sekolah siswa. Di SMP Negeri 3 Wonomulyo sendiri, biaya-biaya yang menyangkut kebutuhan siswa seperti biaya pendaftaran, biaya ujian sekolah, ujian umum, biaya pengayaan, ekstrakurikuler, kegiatan kesiswaan dan sebagainya telah digratiskan sepenuhnya.
Jadi dapat
dikatakan bahwa program pendidikan gratis ini telah berjalan dengan efektif dan telah mencapai tujuannya dalam hal mengurangi beban masyarakat khususnya di SMP Negeri 3 Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar. VI.2. Saran 1. Program pendidikan gratis ini merupakan program yang menjadi impian masyarakat selama ini yang mendambakan pendidikan murah dan berkualitas. Untuk itu pemerintah harus lebih proaktif dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang benar-benar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyakat. Melalui program-program seperti ini masyarakat akan tersadar akan pentingnya pendidikan, melalui program seperti ini pula minat bejalar masyarakat akan semakin meningkat yang diharapkan akan membawa perubahan besar khususnya untuk masyarakat di kabupaten Polewali Mandar 2. Melihat kondisi ekonomi sebahagian besar masyarakat kita yang berada di bawah garis kemiskinan memaksa mereka untuk mengubur impian memperoleh pendidikan yang layak. Untuk itu melalui program pendidikan gratis ini, diharapkan beban
masyarakat dalam hal
78
pembiayaan pendidikan akan semakin berkurang. Begitu juga di kabupaten Polewali Mandar pada umumnya masyarakat menyambut antusias pendidikan gratis ini, dan khususnya di SMP Negeri 3 Wonomulyo diharapkan agar program ini tetap
berlanjut karena
dianggap sangat membantu orang tua siswa dalam hal pembiayaan. Untuk
itu
pemerintah
harus
memperhatikan
kelanjutan
program
pendidikan gratis ini.
79
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku Hadari, Nawawi,2007, Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajahmada University Press: Yogyakarta. Martani & Lubis. 1987. Teori organisasi. Ghalia Indonesia: Bandung Moenir H.A.S. 2010. Manajemen Pelayanan umum di Indonesia:.PT. Bumi Aksara: Jakarta. Siagian. Sondang. P. 2006. Manajemen Modern. Gunung Agung: Jakarta. Siagian. Sondang. P. 1997. Organisasi, Kepemimpinan administrasi. CV.Haji Mas Agung: Jakarta.
dan
Perilaku
Steers, Ricard M. 1986. Efektivitas Organisasi. Erlangga: Jakarta Mudyahardjo Redja. 2001. Pengantar Pendidikan. PT. Raja Grafindo: Jakarta. Moleong, Lexi J. 2001. Metode Penelitian Administrasi. PT.Remaja Rodakarya: Bandung Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung Tayibnapis. 2000. Evaluasi Program. PT. Rineka Cipta: Jakarta Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Perencanaan pembangunan: CVHaji mas agung. Jakarta Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Gratis
Lain-lain Ansory
Faslah. http://edukasi.kompasiana.com/2011/02/12/isu-pembiayaanpendidikan-pendidikan-gratis: Diakses 26/Feb/2012
80
Pariata westra. http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/pdf?sequence: Diakses 21/Feb/2012 Saifuddin Anshari. http://carapedia.com/pengertian_defenisi_program_ info2048. html: Diakses 21/Feb/2012 Shindhunanta. http://carapedia.com/pengertian_defenisi_program_info2048.html: Diakses 21/Feb/2012 Tofler.
http://irfan.student.umm.ac.id/2010/02/04/konsep-unsur-dan-sistempendidikan/: Diakses 26/Feb/2012
http://tarman-revolusimahasiswa.blogspot.com/2011/04/pendidikan-gratis.html: Diakses 18/Feb/2012
81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama
: La Ode Abdul Haadiy Qayyum
NIM
: E211 08 009
Tempat, Tanggal Lahir
: Bumiayu, 05 Maret 1990
Agama
: Islam
Alamat di Makassar
: JL.Tidung IV STP.4 No.68
Alamat di Daerah
: JL. Tomaja Sidodadi Wonomulyo Polmas
Nama Oang Tua Ayah
: La Ode Sahidu, S.Pd
Ibu
: Nurlia C, S.pd
Status Dalam Keluarga
: Anak ke-dua dari dua bersaudara.
Riwayat Pendidikan Formal : SDN Inpres 045 Sidodadi
(1996-2002)
SMPN 5 Wonomulyo
(2002-2005)
SMAN 1 Polewali
(2005-2008)
Jurusan Ilmu Administrasi FISIPOL UNHAS
(2008-2012)
Pengalaman Organisasi :
Dept. Diklat dan Kaderisasi HUMANIS FISIP UNHAS (2009-2010)
Dept. Diklat dan Kaderisasi HUMANIS FISIP UNHAS (2010-2011)
Koord. Lapangan “Birokrasi (Bina Orientasi Kader Mahasiswa Administrasi)” HUMANIS FISIP UNHAS (2010-2011)
Ketua Panitia Pelaksana Administration Fair (HUMANIORA 2010) HUMANIS FISIP UNHAS (2010-2011)
82
