BAB I PENDAHULUAN. Pada pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan negara

BAB I PENDAHULUAN 1.1 .

Latar Belakang Pada pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan negara

Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut diwujudkan melalui upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan nasional. Dalam pembangunan sektor pendidikan Indonesia, Kementerian pendidikan nasional telah membuat 5 (lima) prioritas program tahun 2010 – 2014, yakni: 1.

Peningkatan akses dan mutu pendidikan

2.

Penuntasan pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu

3.

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK)

4.

Peningkatan akses dan relevansi pendidikan menengah dan vokasi

5.

Peningkatan akses dan daya saing perguruan tinggi.

Berbagai program pendidikan diselenggarakan oleh banyak pihak, baik pemerintah,

masyarakat,

maupun

organisasi

sosial,

yang

ditujukan

untuk

pengembangan berbagai potensi yang dimiliki setiap warga negara agar dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Harapan yang begitu besar terhadap pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang disandarkan pada dunia pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh seluruh komponen bangsa dengan tetap memperhatikan rambu-rambu yang ditetapkan untuk

Universitas Sumatera Utara

memudahkan upaya sistematis dan terarah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia telah lama dilakukan. Bahkan pada setiap Repelita, upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Berbagai program dan inovasi pendidikan, seperti penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku ajar dan buku referensi lainnya, peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan lainnya melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi pendidikan mereka, peningkatan manajemen pendidikan, serta pengadaan fasilitas penunjang, dan lainlain selalu dilakukan. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut banyak hal yang dapat dilakukan, salah satunya adalah upaya meningkatkan mutu dan relevansi tenaga pendidik melalui pendidikan dan pelatihan. Lynton & Pareek (1992) menyatakan bahwa pelatihan bertujuan melakukan perbaikan terus menerus dalam pekerjaan. Notoatmodjo (1998) menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Pelatihan juga merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman ataupun perubahan sikap seorang individu. Melalui pelatihan, suatu lembaga akan mendapatkan manfaat berupa peningkatan kecakapan individual yang pada gilirannya akan memberikan perkembangan yang lebih baik terhadap lembaga secara menyeluruh (Marzuki, 1993). Namun demikian, kenyataan


menunjukkan bahwa meskipun seseorang telah belajar satu keterampilan baru (mengikuti pelatihan) tidaklah menjamin terwujudnya dalam tindakan, meningkatkan kinerja. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain dukungan dari lingkungan sekitar dan kebutuhan lembaga. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 13 ayat 1, dengan jelas menyebut bahwa pendidikan nasional terdiri dari 3 (tiga) jalur yakni pendidikan formal, non formal dan informal, dengan teknis penyelenggaraan yang diatur dalam berbagai bentuk peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah dan akan terus merencanakan serta melaksanakan pengembangan program pendidikan baik jumlah, sasaran, bentuk, dan jenis program yang disiapkan untu menjawab kebutuhan belajar masyarakat. Tanggung jawab penyelenggaraan

dan

upaya

peningkatan

mutu

pendidikan

tersebut

dapat

dilaksanakan melalui jalur pendidikan sekolah (Formal) maupun melalui jalur pendidikan non formal dan informal (PNFI). Peningkatan pendidikan menjadi salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah melalui tiga jalur yaitu : pendidikan formal, non formal dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya. Melalui jalur pendidikan non formal, pemerintah juga melakukan berbagai upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal. Salah satu upaya


untuk mewujudkan dan menciptakan PTK-PNF yang berkualitas adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara berjenjang,

komprehensif dan

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan struktural maupun pendidikan dan pelatihan fungsional. Pelatihan merupakan wahana untuk membangun sumber daya manusia menuju era globalisasi yang penuh tantangan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu kegiatan yang pokok dan yang tidak dapat diabaikan terutama dalam memasuki era persaingan yang semakin ketat. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengembangan program PNF yang bermutu dan bermanfaat membutuhkan aksi nyata dan menyeluruh yang disusun secara terencana dan sistematis dengan tetap memberikan penekanan pada kegiatan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menuju terwujudnya program pendidikan nonformal yang berorientasi pada perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta govermance, akuntabilitas dan pencitraan publik sebagai pilar pembangunan pendidikan nasional dengan tidak mengesampingkan aspek-aspek lain yang turut mempengaruhi pencapaian aksi tersebut. Dalam implementasinya, keberhasilan penyelenggaraan berbagai program pendidikan yang diindikasikan dengan pertambahan nilai dan kemanfaatan program bagi peserta didik dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantara faktor-faktor tersebut, maka ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan ketenagaan yang handal dalam mengimplementasikan program, merupakan faktor utama


(dominant

factor)

dalam

menentukan

hasil

program

pendidikan

yang

diselenggarakan. Selain faktor internal kelembagaan yang turut memberi warna keberhasilan program, pengaruh faktor eksternal seperti partisipasi dalam bentuk kemitraan dengan organisasi pemerintah, Orsos, maupun organisasi lainnya yang menaruh perhatian terhadap isu dan program. Program dan pelaksanaan pendidikan yang masih lemah dan banyak memiliki kelemahan perlu terus dikembangkan baik dalam hal bentuk maupun jangkauan kemitraan. Pendidikan pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BP-PNFI) regional I Medan, sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal, dalam melaksanakan pengkajian dan pengembangan program dan fasilitasi pengembangan sumber daya pendidikan nonformal, senantiasa melakukan upaya untuk pengembangan berbagai program pada jalur pendidikan nonformal, yang berkenaan langsung dengan program PNFI seperti : pemberantasan buta aksara, program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, program pendidikan anak usia dini, pendidikan kecakapan hidup, maupun program peningkatan mutu kelembagaan dan ketenagaan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Kondisi budaya dan karakteristik masyarakat dan taraf pendidikan masyarakat pada wilayah kerja BPPNFI regional I Medan yang beragam dan heterogen sering membentuk kecenderungan minat yang berbeda-beda terhadap program pendidikan. Kondisi ini, memberikan pengaruh terhadap perencanaan program pendidikan yang senantiasa berorientasi pada kebutuhan belajar masyarakat yang relatif beragam. Kenyataan ini,


menuntut adanya kemauan serta kemampuan PTK-PNF bersikap responsif untuk mengenal dan memahami kondisi sosial, budaya, dan ekonomi kelompok masyarakat sebagai bagian dari pijakan dalam upaya melahirkan sejumlah program alternatif untuk menyahuti kebutuhan belajar masyarakat sehingga benar-benar dapat memberikan

manfaat

yang

langsung

dirasakan

oleh

masyarakat

peserta

sasaran/program. Untuk menggerakkan kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran dan waktu yang ditetapkan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PNF harus tetap diberdayakan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik pelatihan teknis maupun pelatihan fungsional. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka pendidik dan tenaga

kependidikan

PNF

dituntut

pula

untuk

mampu

mengikuti

setiap

perkembangan mutakhir di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang berkaitan dengan topik-topik tentang pendidikan, instruksional studi sosial dan ekonomi termasuk di dalamnya psikologi sosial serta bidang lainnya yang berhubungan erat dengan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan model program PNF. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2007, Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP) regional I beralih menjadi Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) regional I dengan wilayah koordinasi meliputi 7 provinsi yakni Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau (Kepri), Jambi, dan Sumatera Selatan.


Tugas dan Fungsi BP-PNFI Regional I adalah: a. Tugas : Melaksanakan pengkajian dan pengembangan program serta fasilitasi pengembangan sumber daya pendidikan non formal dan informal berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional. b. Fungsi : 1. Pengkajian dan pelaksanaan program PNFI 2. Pengembangan program PNFI 3. Fasilitasi pengembangan sumber daya PNFI sesuai kebutuhan daerah 4. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi 5. Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan program PNFI 6. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan BP-PNFI Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, BP-PNFI regional I, sejak tahun 2003 telah menghasilkan produk-produk pengembangan model pendidikan non formal, pelatihan, dan pengajaran, peningkatan mutu serta kompetensi PTK-PNF di lingkungan BP-PNFI regional I. Seperti yang sudah disebutkan di atas, salah satu tugas pokok dan fungsi BPPNFI regional I Medan, adalah peningkatan mutu dan kompetensi PTK-PNF, oleh karena itu dari tahun 2003 sampai dengan 2008, BP-PNFI regional I telah melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran sebanyak 50 kegiatan yang dilaksanakan dalam 64 angkatan yang memfasilitasi 4.301 orang peserta. Pendidikan dan Pelatihan tersebut dilaksanakan pada tingkat Regional I dan


tingkat Provinsi Sumatera Utara (Daftar diklat terlampir). Disamping melalui pendidikan dan pelatihan serta pembelajaran,

upaya peningkatan mutu dan

kompetensi PTK-PNF, BP-PNFI regional I sejak tahun 2003 sampai 2008, juga telah memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal untuk mendapat program bantuan beasiswa yang dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tahun 2003 dan 2004 bersumber dari DIPA PLS, tahun 2005 dari DIPA BP-PNFI regional 1, tahun 2006 s/d 2008 bersumber dari dana bantuan direktorat PTK-PNF Ditjen PM-PTK Kementerian Pendidikan Nasional. Jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh PTK-PNF pada umumnya adalah dalam upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai tenaga PTK-PNF serta peningkatan kualifikasi pendidikan. Sampai dengan tahun 2008 jumlah PTK-PNF yang memperoleh bantuan pendidikan adalah sebanyak 151 orang dengan perincian Jenjang Pendidikan S-1 berjumlah 137 orang dan jenjang S-2 berjumlah 14 orang. Seperti yang sudah dipaparkan di atas, upaya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PNF yang dilaksanakan dari tahun 2003 sampai dengan 2008 oleh BP-PNFI regional I Medan adalah sebanyak 50 kegiatan yang diselenggarakan dalam 64 angkatan dan memfasilitasi 4.301 orang peserta. Dengan jumlah peserta yang begitu banyak, peningkatan kompetensi dan proses kegiatan pendidikan nonformal sudah seharusnya berjalan dengan baik. Namun dalam kenyataannya banyak kegiatan dan tugas-tugas pokok PNF yang kurang berjalan dengan baik misalnya kegiatan belajar-mengajar yang belum sesuai standar pelayanan minimal


(SPM). Sebagian besar tenaga pendidik dan kependidikan PNF di banyak lembaga/satuan PNF tidak memiliki kompetensi dan kurang sesuai dengan kualifikasi seperti tujuan pelaksanaan Diklat PNF. Minimnya tingkat kompetensi PTK-PNF antara lain diketahui dari dalam pembuatan bahan belajar atau media, penyusunan SOP, penyusunan silabus dan RPP, kemampuan mengajar yang belum standar yang dapat diiketahu melalui pengamatan ketika materi praktek mengajara atau mikro teaching, serta penguasaan materi PNF yang masih rendah. Ketimpangan kompetensi PTK-PNF pasca mengikuti pendidikan dan pelatihan terutama dalam mengaplikasikan materi Diklat yang telah didapatnya sangat tampak pada ketidakcakapan sebagian besar PTK-PNF dalam pembuatan bahan-bahan ajar seperti penyusunan silabus dan RPP mata pelajaran yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sebagai contoh, pada tahun 2010, diadakan workshop penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pendidikan kesetaraan tingkat regional sebanyak 14 angkatan dengan jumlah peserta lebih dari 1400 orang. Workshop ini diperuntukkan bagi tenaga pendidik nonformal seperti tutor dan pamong belajar agar para tenaga pendidik PNF tersebut memiliki kemampuan untuk menyusun bahan ajar yakni kurikulum, modul dan media belajar lainnya. Selain itu, pelaksanaan workshop dan Diklat KTSP tersebut dimaksudkan agar dalam penyusunan proposal pengajuan dana bantuan operasional penyelengaraan (BOP) pendidikan kesetaraan, maka pihak penyelangara PNF seperti Sanggar kegiatan belajar (SKB), Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan satuan PNF lainnya mampu menyusun kurikulum sendiri yang dikenal dengan KTSP yang


penyusunannya mengacu pada Permendiknas No.17 tahun 2007 tentang standar isi (SI) Pendidikan Kesetaraan. Pelaksanaan workshop (Diklat) KTSP itu juga dimaksudkan, agar setiap satuan PNF memiliki kurikulum sendiri yang dikenal dengan KTSP. Hal itu merupakan sebuah keharusan, karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah mewajibkan bahwa setiap satuan PNF mulai tahun 2008 untuk menerapkan dan menggunakan KTSP. Sesuai dengan tujuan workshop KTSP tersebut, maka dalam proses penilaian proposal BOP yang diajukan satuan PNF dan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah dipublikasikan, antara lain disyaratkan untuk mencantumkan berkas KTSP. Namun didapati sebagian besar satuan PNF tersebut tidak mencantumkan lampiran KTSP. Kalaupun ada yang melampirkan,bentuk dan isinya sangat tidak sesuai dengan KTSP yang sesunggunya. Dalam kenyataannya, banyak berkas kurikulum yang dikirimkan itu yang masih mengutip contoh-contoh kasus dari kasus di kota-kota lain, yang mungkin karena mengutip dari buku lain, padahal esensi KTSP adalah itu adalah pemberian kebebebasan kepada penyusun untuk mencantumkan contoh yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal daerah setempat. Ketidakcakapan penguasaan materi itu juga terlihat ketika ada peserta diklat atau workshop yang sudah pernah ikut sebuah materi dan kemudian ikut kembali kegiatan dengan materi yang sama Kenyataan tersebut tidak hanya dalam penyelenggaraan workhsop penyusunan KTSP, namun juga terjadi dalam penyelenggaraan diklat atau workshop bidang lainnya seperti diklat bidang pendidikan anak usia dini (PAUD), diklat penguatan manajemen lembaga kursus dan pelatihan (LKP), dll. Setelah pelaksanaan diklat


penguasaan peserta diklat terhadap materi diklat dirasa masih belum maksimal, terlihat dari unjuk kerja dan dan produk yang dihasilkan oleh PTK yang pernah mengikuti Diklat atau workshop masih belum sesuai dengan tujuan pelaksanaan diklat yang diikutinya. Kejadian dan kenyataan tersebut kemudian menimbulkan permasalahan dan pemikiran tentang adanya sesuatu yang kurang efektif dalam penyelenggaraan workshop penyusunan KTSP secara khusus dan pelaksanaan DiklatDiklat lainnya di BP-PNFI regional I Medan secara umum.

1.2.

Perumusan Masalah Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan rumusan masalah

yang diajukan yaitu Bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal di BP-PNFI regional I Medan ?

1.3.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian a. Menganalisis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan non formal di BP-PNFI regional I Medan b. Mengetahui hambatan, kelemahan, dan kekurangan dalam pelaksanaan Diklat dan mencari solusi demi efektifitas pelaksanaan Diklat PTK-PNF di BP-PNFI regional I Medan. 1.3.2. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:


a. Manfaat Ilmiah/Akademis Meningkatkan pemahaman penulis tentang pelaksanaan Diklat terutama Diklat PTK-PNF dengan membandingkan antara teori dan praktek di lapangan. b. Manfaat Praktis 1) Mengetahui proses pelaksanaan Diklat PTK-PNF di Regional I Medan terhadap meningkatnya kompetensi tenaga PTK-PNF se-regional I. 2) Mengetahui kelemahan dan kekurangan pelaksanaan Diklat dan selanjutnya memberi solusi dan rekomendasi untuk memecahkan kelemahan pelaksanaan Diklat PTK-PNF di BP-PNFI regional I Medan. c. Bagi program studi pembangunan Pasca Sarjana USU. Menjadi bahan studi pembanding dan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.


BAB I PENDAHULUAN. Pada pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan negara

Recommend Documents