1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Kewajiban Negara memberikan pelayanan pendidikan dasar tertuang pada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 31 UUD 1945 lebih tegas menyatakan hak warga Negara dan kewajiban Negara memberikan pendidikan kepada warganya. Pasal 31 menyatakan (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib memprioritaskan anggaran
anggaran
pendapatan
dan
pendidikan belanja
membiayainya, (3) Negara
sekurang-kurangnya Negara
(APBN)
dan
20%
dari
anggaran
pendapatan belanja daerah (APBD).1 Didalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan kepada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.2
1 2
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 31 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 48
2
Terwujudnya
good
governance
merupakan
tuntutan
bagi
terselenggaranya manajemen pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satu yang harus diperhatikan adalah Prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam menagemen pembiayaan pendidikan di sekolah berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan (Minarti:2011). Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasaan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik. Sedikitnya ada tiga pilar utama yang menjadi pilar terbangunnya akuntabilitas menurut (Minarti:2011), yaitu: (1) Adanya transparasi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah; (2) Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya; (3)Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana
3
kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya murah, dan pelayanan yang cepat.3 Pelaksanaan akuntabilitas pembiayaan sekolah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat, orang tua murid dan tentunya kepada pemerintah yang dalam kaitan ini sebagai salah satu sumber keuangan/ pendanaan pendidikan di sekolah. Sesuai dengan kebijakan
pendidikan nasional ada dua hal khusus
yang berkenaan dengan hal tersebut adalah pertama menetapkan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% baik pada APBN dan APBD, kebijakan pendidikan yang merupakan amanat dari UUD 1945 amandemen ke empat pasal 31 (4), kedua UU No. 20 tahun 2003 pasal 11 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan baik setiap warga Negara. Kabupaten Sinjai sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang diberikan dana BOS oleh pemerintah. Dana BOS merupakan salah satu dari beberapa kegiatan / program kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Sinjai yang berlangsung sejak tahun 2005. Program dana BOS tersebut di mulai dari pendidikan dasar hingga sekolah menengah pertama. Hal ini sesuai Peraturan Meneteri 3
Afid Burhanuddin, Akuntabilitas pembiayaan pendidikan https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/12/26/akuntabilitas pembiayaan-pendidikan/, tanggal 2 Desember 2014
4
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014. Adapun pembiayaan yang selama ini digunakan untuk menunjang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Sinjai adalah bersumber APBN. Pemerintah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sinjai. Sejak tahun 2012 Penyaluran dana BOS ini dilakukan dengan mekanisme transfer keprovinsi yang selanjutnya ditransfer kerekening sekolah secara. Mekanisme baru ini bertujuan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penyaluran dana BOS. Diharapkan cara tersebut dapat meningkatakan pengelolaan menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat jumlah sehingga tidak menimbulkan peluang untuk melakukan penyelewengan. Dana BOS yang disalurkan kepada tiap sekolah merupakan salah satu usaha
pemerintah
untuk
meningkatkan
kualitas
pendidikan,
dimana
pembiayaannya secara langsung diserahkan kepada pihak sekolah untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan dengan berdasar kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Petunjuk teknis tersebut berisi tentang penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS yang dibuat dengan harapan bahwa pengelolaan dana BOS tepat sasaran, namun tidak
5
dapat dipungkiri bahwa masih ada sekolah di Kabupaten Sinjai yang tidak mencermati petunjuk tersebut. Sehingga dalam merealisasikan dana BOS terkadang ada sekolah yang melakukan perbelanjaan diluar dari ketentuanketentuan yang telah digariskan atau ditetapkan dalam petunjuk teknis. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya koordinasi antara kepala sekolah, bendahara BOS dan guru serta pihak sekolah tidak melakukan kewajibannya untuk mengumumkan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai penggunaan dana BOS tersebut. Pembelanjaan di luar aturan pendanaan yang dilakukan oleh pihak sekolah
inilah
yang
pertanggungjawaban
menimbulkan
dana
sebuah
BOS sehingga tidak
masalah akuntabel.
dalam Padahal,
akuntabilititas dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) oleh sekolah merupakan hal yang penting sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggara dalam memegang tanggung jawab terhadap pencapaian hasil. Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap hal tersebut penting untuk dikaji agar diketahui laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS serta hal-hal yang mempengaruhinya, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional
Sekolah
Pendidikan di Kabupaten Sinjai”.
(BOS)
dalam
Penyelenggaraan
6
1.2 Rumusan Masalah Dana Bantuan Operasisonal Sekolah dalam program pendidikan gratis di Kabupaten Sinjai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dana BOS tahun 2014 yang dikelola oleh dinas pendidikan Kabupaten Sinjai. Berdasarkan urain latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai ? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi akuntabilitas Pengelolaan dana Bantuan
Operasional
Sekolah
(BOS)
dalam
Penyelenggaraan
Pendidikan di Kabupaten Sinjai ? 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Untuk
mengetahui
akuntabilitas
pengelolaan
dana
Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sinjai. b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penyelenggaran pendidikan di Kabupaten Sinjai.
7
1.4 Manfaat Penelitian 1. Secara teoritis : Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dan bahan pemikiran tentang konsep dan teori tentang Akuntabilitas. 2. Secara praktis : Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan Kabupaten Sinjai agar daerah tersebut kedepanya lebih baik dan pemerintah setempat lebih memperhatikan dan meningkatkan pendidikan masyarakat.
38
BAB III Metode penelitian 3.1 Lokasi Penelitian Sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, maka Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Lokus penelitian yaitu Sekolah Dasar Negeri 3 Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Sekolah Dasar Negeri 84 Mangarabombang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, Sekolah Menengah Pertama 1 Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, Sekolah Menengah Pertama 1 Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sinjai. Sedangkan,
penelitian di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai berdasar pada tugas dan fungsi
dinas tersebut dalam urusan
pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga. 3.2 Tipe dan Dasar Penelitian a) Tipe
penelitian yang di gunakan adalah deskriptif yaitu tipe
penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti dan berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan cukup
39
didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala
perlu
pula
melihat
sesuatu
yang
bersifat
tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut. b) Dasar penelitian adalah Studi Kasus yang memfokuskan masalah
pada
Akuntabilitas
Pengelolaan
Dana
Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) dalam Pendidikan di Kabupaten Sinjai 3.3 Sumber Data Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh dari dua sumber,yaitu: a) Data Primer Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memaknai teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara), serta melakukan observasi (pengamatan langsung terhadap penelitian). b) Data sekunder Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip resmi,serta literature lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. 3.4 Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. a) Dokumentasi
40
Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua ketegori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber
resmi
merupakan
dokumen
yang
dibuat/dikeluarkan
oleh
lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa hasil rapat, laporan pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian. b) Study kepustakaan Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting sekali dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian dan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai ke mana terdapat kesimpulan dan degeneralisasi yang pernah dibuat. Cara yang dilakukan dengan mencari data-data pendukung (data sekunder) pada berbagai literatur baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, makalah-makalah hasil penelitian serta bahan-bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. c) Observasi Yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dengan kenyataan yang ada, dengan melakukan
41
pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian. d) Wawancara Yaitu teknik pengumpulan data
melalui proses tanya jawab dalam
penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan. 3.5 Informan Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun informan yang digunakan dalam penelititan ini adalah sebagai berikut: 1. Sekertaris Dinas pendidikan Kab.Sinjai 2. Bagian Sub.Program Dana BOS Dinas pendidikan Kab. Sinjai 3. Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. 4. Bendahara BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Kecamatan Sinjai Utara. 5. Kepala Sekolah Dasar (SD) 84 Mangarabombang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. 6. Bendahara
BOS
Sekolah
Dasar
(SD)
Negeri
Mangarabombang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.
84
42
7. Komite Sekolah Dasar (SD) Negeri 84 Mangarabombang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. 8. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Balangnipa Kab. Sinjai. 9. Bendahara BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Balangnipa Kab. Sinjai 10. Komite Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai 11. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. 12. Bendahara BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kecamatan Sinjai Utara 13. Komite Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kab. Sinjai 14. Orang Tua Siswa 3.6 Analisis Data Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tersebut pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan
43
diinterpretasikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan
proses
pengumpulan
data,
proses
analisis
yang
dilakukan
merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. 1.6 Definisi Operasional Untuk memberi suatu pemahaman, agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut : Akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sinjai merupakan Suatu tindakan dalam mempertanggungjawabkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang juga sebagai salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Untuk membantu meringankan beban orang tua dalam program dana BOS dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014 Romzek dan Dubnick (1987) mengajukan suatu pemikiran yang paling populer dalam membangun tipologi akuntabilitas publik. Mereka melihat akuntabilitas berdasarkan dimensi "sumber kontrol" dan "derajat kontrol". Dilihat dari sumber kontrol, akuntabilitas melibatkan kontrol internal dan
111
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah disampaikan pada bab IV, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Akuntabilitas pengelolaan dana BOS diantaranya meliputi: a. Akuntabilitas internal dan eksternal dalam pengelolaan dana BOS dimana akuntabilitas internal yaitu akuntabilitas hirarki
berupa
rekaptulasi anggaran dana BOS, RAPBS, susunan SK pengurus dana BOS pertriwulan oleh sekolah yang diserahkan kepada dinas pendidikan, sedangkan realisasi penggunaan dana BOS berupa K1-K7a dikirim ke tim manajemen BOS pusat dan Laporan pertanggungjawaban
secara
keseluruhan
dari
triwulan
I-IV
diserahkan ke BAWASDA setiap tahunnya. Kemudian data yang dimasukkan oleh sekolah kedinas pendidikan Kab. Sinjai nantinya akan dikirim juga ke tim manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS provisnis mengirim data t6ersebut kapada tim manajemen BOS pusat. Sedangkan akuntabilitas professional berupa waktu
penyaluran dana
BOS oleh setiap sekolah
pertriwulan atau setiap 1 kali dalam tiga bulan dan yang berperan
112
penting daam pengeolaan dan BOS yaitu Kepala sekolah sebagai penanggung jawab dana BOS, bendahara sebagai pengelolaan dana BOS disekolah, komite sekolah sebagai pengontrol dan mengawasi
penggunaan
dana
BOS
disekolah,
kemudian
perwakilan orang tua siswa yang dipilih oleh kepala sekolah yang juga mengawasi penggunaan dana BOS. b. Akuntabilitas akuntabilitas
eksternal
yaitu
internal
seperti
akuntabilitas
yang
diluar
Badan
Pengawas
dari
Daerah
(BAWASDA) yang juga memeriksa penggunaan dana BOS tiap sekolah dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan monitor
terhadap
penggunaan
dana
BOS
disekolah,
serta
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. c. Penyusunan kegiatan yang didanai oleh dana BOS meliputi dua kegiatan utama yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS sekolah yaitu mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan mennyusun rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Penyusunan kegiatan dana BOS disusun dalam bentuk rencana penggunaan dana BOS, yang disusun oleh kepala sekolah dan bendahara BOS.penyususnan kegiatan dalam mengelola dana BOS dengan membentuk tim manajemen BOS berdasarkan kesepakatan bersama antara kepala sekolah, dewan guru dan
113
komite
sekolah
dengan
mempertimbangkan
pengalaman
bendahara BOS. Sedangkan pemilihan salah satu wakil orang tua siswa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk membantu kinerja bendahara BOS dan tim penerima barang, kepala sekolah menunjuk salah satu guru sebagai pembantu pelaksana bendahara BOS dan penerima barang. Pemilihan pembantu pendidikan
pelaksana yaitu
tersebut
sarjana
berdasarkan
akuntansi
dan
latarbelakang kemampuannya
mengoperasikan komputer. d. Pelaksanaan pengelolaan dana BOS diawali dengan kegiatan penyaluran
dana
BOS.
Penyaluran
dana
keterlambatan.
Keterlambatan tersebut dikarenakan terlambatnya guru-guru dalam melaporkan hasil kegiatan menggunakan dana BOS. Mekanisme penggunaan dana BOS diawali dengan pengajuan kebutuhan oleh guru dan karyawan, tidak semua kebutuhan yang diajukan dapat dianggarkan dalam RAPBS, namun disaring berdasarkan skala prioritas. Langkah selanjutnya yaitu penetapan alokasi sumber dana yang ditentukan oleh kepala sekolah, kemudian dibelanjakan oleh tim belanja barang berdasarkan standar harga dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Sebagai langkah akhir yaitu penerimaan,
114
pengecekan dan inventarisasi barang oleh tim penerima barang, sehingga siap barang/ jasa untuk digunakan. e. Kegiatan evaluasi pengelolaan dana BOS dilakukan dalam bentuk pengawasan dan monitoring. Pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah dalam bentuk pengawasan melekat, yang dilakukan dengan mengecek pembukuan BOS, serta pemberian arahan dalam pengelolaan dana BOS. Pengawasan dari komite sekolah dilakukan oleh ketua komite sekolah pada saat kunjungan sekolah. Monitoring dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten, dengan mengecek penggunaan dana BOS, memverifikasi dana BOS dengan jumlah siswa, serta memberikan bimbingan tentang pengelolaan dana BOS. Dalam kegiatan monitoring, tidak dilakukan penanganan
pengaduan,
sebab
sekolah
tidak
mendapat
pengaduan dari pihak manapun. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dan BOS yaitu a. Faktor pendukung Adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, dinas pendidikan sekolah dan masyarakat. Sehingga penggunaan dana BOS menjadi transparan dan terarah sesuai dengan aturan yang ditetapkan, adanya kualitas mutu pendidikan, seperti penambahan koleksi buku diperpustakaan, dan pengembangan sarana dan
115
prasarana semakin meningkat. Sehingga proses belajar mengajar disekolah berjalan dengan baik. b. Faktor penghambat Minimnya dana BOS yang diberikan oleh sekolah terpencil seperti SMP Negeri 1 Pulau Sembilan sehingga tidak memungkinkan untuk
melakukan semua kegiatan yang ada disekolah tersebut.
Pencairan dana BOS kurang tepat waktu sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh setiap sekolah. Pengelolaan dana BOS yang dikirim kepusat melalui media internet tidak mendudkung karena listrik yang ada di SMP Neg. 1 Pulau Sembilan tidak ada disiang hari pada saat hari kerja yang sangat mempengaruhi pengelolan dana BOS sehingga pengiriman data dana BOS terlambat, sehingga pencairan dana BOS tidak tepat waktu. Dan juga jaringan yang tidak mendukung dalm proses pengiriman data dan BOS di SMP 1 Pulau Sembilan dan SD 84 Mangarabombang. 5.2 Saran Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut: 1. Dalam hal pelaporan penggunaan dana BOS, kepala sekolah, bendahara BOS, dan guru-guru hendaknya berkoordinasi dengan baik, agar laporan penggunaan dana BOS dapat berjalan dengan lancar.
116
2. Mestinya pemerintah daerah harus berfikir bahwa sekolah yang ada di daerah terpencil memberikan subsidi tambahan selain dana BOS karena hal tersebut dimungkinkan dan dibolehkan mengingat daerah kepulauan biaya transportasi untuk menjangkau kekota mahal biaya untuk untuk membayar sewa kapal senilai 60 ribu berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada diperkotaan mudah menjangku ketika ada kegiatan yang dilaksanakan. 3. Ketersediaan pembukuan dana BOS kurang lengkap dan kurang teratur, sebaiknya semua pembukuan dana BOS disimpan secara lengkap dan ditata dengan teratur oleh bendahara BOS. Agar dapat memudahkan apabila ada pihak-pihak yang membutuhkan pembukuan tersebut. 4. Sekolah
seharusnya
tidak
lambat
dalam
membuat
laporan
pertanggungjawannya sehingga dana BOS akan cair lebih cepat ditiap-tiap sekolah yang menerima dana BOS. begitu pun sebaliknya pemerintah tidak boleh terlambat dalam penyaluran dana BOS disekolah karena akan menghambat program yang akan dilaksanakan disekolah. 5. Kepala sekolah perlu mengatur agar laporan penggunaan dana BOS sesuai
dengan
ketentuan
penggunaan
dana
dalam
petunjuk
pelaksanaan dan perlu dilaporkan juga kepada orang tua siswa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
