BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa’’ Negara Indonesia berdasarkan atas hukum ( rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat)’’ Dalam pembukaan UUD 1945 diamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial .Hukum yang diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib, demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai dua fungsi yaitu : 1.
Fungsi umum dari hukum pidana sama dengan fungsi hukum lainya ialah mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup didalam masyarakat.
2.
Fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana penjara itu adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan dari tata tertib yang berlaku didalam Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan . 1
3.
Dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut, secara yuridis formal, masalah pemberian sanksi pidana di Indonesia dikenal sejak berlakunya kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). Dalam KUHP itu terdapat ketentuan pasal mengenai sanksi pidana yaitu pasal 10 KUHP1
Hukum pidana mengenal dua macam pemidanaan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang- barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.Pidana pokok maupun pidana tambahan hanya dapat diterapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, terdapat tiga hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana didalam masyarakat, yaitu: 1.
Membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan.
2.
Mempertahankan dan menegakan nilai-nilai luhur dalam masyarakat.
3.
Mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan di ikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif
Tujuan hukum pidana ialah mencegah masyarakat melakukan sesuatu tindak pidana. Sehingga tercipta sesuatu penegakan hukum, sebagai sarana pengayoman masyarakat ( tujuan preventif) serta menyadarkan sipelaku tindak pidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana (tujuan reprensif). Selain produk hukum, diperlukan pula para penegak hukum yang berperan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum, baik
1
Tunggal,Hadi Setia,.2000.Undang-undang Pemasyarakatan Beserta peraturanpelaksanaanya, HARVINDO, 2000, Jakarta.hal 2-9
penegak hukum yang terkait langsung seperti jaksa, polisi, hakim, maupun penegak hukum yang terkait langsung dalam penegakan hukum, tetapi berperan besar dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum. Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, alasan pemidanaan adalah kemanfaatan dalam gabungan pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.Mengenai pemidanaan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut subtantif yaitu: 1.
Dari sudut fungsional, system pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan system (aturan perundang-undangan) mengatur bagamana system hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhkan sanksi (hukum pidana) Materiil / subsistem hukum pidana formil dan subsistem hukum pelaksanaan hukum pidana.
2.
Dari sudut norma-subtantif ( hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana subtantif), system pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan system aturan /norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan; atau keseluruhan system aturan norma / hukum pidana materiil untuk pemberian /penjatuhan dan pelaksanaan pidana.2
Berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945, pemerintah membentuk undangundang no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mendasari tugas dan fungsi dari Lembaga ini, Lembaga Pemsayarakatan adalah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum Indonesia, khususnya dalam kerangka hukum pidana. Sumbangan yang diberikan salah satunya dalam pembinaan terhadap narapidana selama
2
Sri Octavia, Artickel Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana, Universitas sebelas Maret Surakata, 12 februari 2010
menjalani masa-masa hukumnya dipenjara, bahkan pembinaan serta pengawasan ini diberikan pada narapidana bebas untuk periode-periode waktu tertentu Pelaksanaan hukuman penjara bagi narapidana tidak dilakukan semata sebagi upaya balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat.Pemenjaraan terhadap narapidana dilakukan berdasarkan sebuah system Pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.3 Penghukuman melalui mekanisme dinilai tidak memberikan nilai tambah bagi seseorang narapidana guna memperbaiki hidupnya, pemenjaraan menurut system Pemasyarakatan. Tidak ditujukan untuk membuat seseorang narapidana merasakan pembalasan akibat perbuatan jahat yang telah dilakukanya.sistem Pemasyarakatan dikembangkan dengan maksud agar terpidana menyadari kesalahanya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang tersebut menempatkan narapidana sebagai seorang manusia yang melakukan kesalahan dan harus dibina untuk kembali kejalan yang lurus. Hal itu ditunjukkan dengan penyebutan narapidana menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan secara intra mural (didalam Lapas ) dan ekstra mural 3
Adami chazawi, 2002, Pelajaran Hukum pidana bagian 2. ( Jakarta : Grafindo persada.2002) hal 100
(di luar Lapas) Pembinaan secara ekstra mural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstra mural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut intergrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS. Namun upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Bapas tersebut nampaknya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik.Pelaksanaan sistem masyarakat saat ini masih belum didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai sehingga menimbulkan berbagai permasalahan pada umumnya permasalahan timbul karena adanya pengabaian terhadap asas-asas pelaksanaan system Pemasyarakatan.sehingga terjadinya pengulangan pidana /residivis.4 Residivis atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan tindak pidana lagi Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukan, maka penulis ingin mengangkatnya sebagai bahan skripsi yang berjudul “ANALISIS
YURIDIS SOSIOLOGIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
RESIDIVIS Wanita DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS II A MALANG” karena permasalahan narapidana residivis cukup menarik untuk di teliti, karena banyaknya jumlah mantan narapidana melakukan pengulangan tindak pidana ( residivis), apalagi Lembaga Pemasyarakatan wanita yang kasusnya residivis dari Jumlah 12 narapidana wanita merupakan kasus pengulangan kembali adalah narkotika , dan di Lapas di 4
Muhammad Mustofa.2010. Memikirkan Sistem Lembaga Pemasyarakatan yang pas terhadap system Pembinaan Narapidana.http : // www. Artickel Sistem Pembinaan/html, 20 juni 2010. Tanggal acces 20 juni 2011 pukul 19.45 WIB
seluruh
Indonesia saat ini
kelebihan muatan narapidana
sehingga tidak cukup untuk
menampung banyaknya jumlah kriminal yang ada saat ini, maka peneliti ingin mengetahui apa faktor-faktor penyebab narapidana wanita melakukan pengulangan dan bentuk pembinaan yang di lakukan Lembaga Pemasyarakatan Wanita klas II A Malang B. Rumusan masalah 1.
Apa yang menjadi faktor penyebab Narapidana Wanita melakukan tindak Pidana Residivis ?
2.
Bagaimana bentuk Pembinaan Napi Residivis di Lembaga Pemasyarakatan wanita Kelas II A Malang?
C.
Tujuan penelitian
Sesuai dengan permasalahan seperti yang disebutkan di atas, tujuan penulisan sebagai berikut: 1
Untuk mengetahui faktor penyebab Narapidana wanita melakukan
tindak pidana
pengulangan kembali (Recidivis).? 2.
Untuk mengetahui bentuk pembinaan napi recidivis di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Malang ?
D. Manfaat Penelitian. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut 1. Manfaat teoritis a.
Memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, disamping itu hasil penelitian ini dapat memperbanyak ilmu tentang pembinaan Napi Residivis pada umumnya
b.
Menambah bahan referensi dibidang ilmu pengetahuan serta bahan masukan bagi penelitian dimasa yang akan datang
2. Manfaat praktis a. Untuk memperoleh syarat gelar S1 hukum dan Memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. b
.Memberikan manfaat untuk Lembaga Pemasyarakatan yang terkait dalam masalah residivis di Lembaga Pemasyarakatan Wanita KLAS II A Malang.
E.
Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang hendak dibahas dan dikaji, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 1.
Metode pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu pembahasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan teori-teori hukum yang disampaikan oleh ahli hukum (doktrin) serta dengan melihat realita yang ada dalam masyarakat terutama yang berhubungan dengan permasalahan dan penulisan skripsi ini. 2. Sumber Data Dalam penelitian ini data yang digunakan penulis adalah: a.
Data Primer Melakukan wawancara dan observasi, dokumen didapat secara langsung di lokasi penelitian, dan wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Napi recidivis yang ada di Lembaga Pemasyarakatan wanita Klas II A Malang
b.
Data sekunder Yaitu data yang diperoleh dari perundang-undangan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
serta bahan hukum yang mendukung data sekunder dari bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, hasil penelitian hukum, artikel, Koran, dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan 3.
Populasi dan Sampel Populasi : 12 Narapidana Residivis dari 323 jumlah narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan wanita Klas II A Malang. Sampel : 5 Narapidana Residivis dari 12 narapidana yang diambil secara Random sampling
4.
Teknik pengumpulan Data
Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: Studi lapangan Penulis memilih lokasi di Lembaga Pemsyarakatan KLAS II A Malang, penulis mendapatkan data yang penulis butuhkan, antara lain : 1.
Wawancara dalam penenilitian skripsi ini.dengan napi wanita Recidivis sebanyak 12 orang narapidana wanita yang di peroleh wawancaranya berdasarkan acak ( random sampling) dari jumlah 12 narapidana wanita yang berinisial nama E S, S K, IDN, NM, NW.di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Malang, serta petugas Lapas dengan ibu Lilik Setyowati dan Bapak S.H .M.Hum kepala kasie pembinaan narapidana wanita dan Bapak Kuasdaryanto S Sos staf pembinaan dan bertujuan agar penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis.
2.
Dapat mengamati dari dekat tentang gejala-gejala yang timbul dari yang diselidiki dan dapat mencatat peristiwa yang penting.
Dengan menggunakan metode ini maka masalah-masalah yang berkaitan dengan residivis yang ada di lapangan dapat dikumpulkan, Adapun yang tergolong dalam teknik pengumpulan data lapangan ini antara lain: 3. Observasi Peneliti Mengamati secara Langsung tentang cara pembinaan yang diberikan kepada narapidana wanita residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Malang dan hal-hal lain yang dipandang dan dianggap perlu 4.
Dokumentasi Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan Pencatatan
langsung
terhadap dokumentasi data-data dan berkas-berkas yang ada pada lokasi penulisan hukum yang erat sekali dengan hubungannya diatas anatara lain struktur organisasi Lapas ,jumlah narapidana residivis , bentuk pembinaan di Lp dan dokumen lain yang dinilai 5.
Teknik Analisa Data: teknik analisa data dalam penulisan hukum
Deskriptif kwalitatif
adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, yang dilakukan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa atau kata-kata. Berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dicari pemecahanya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya. F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan di dalam melakukan penelitian ini terbagi menjadi empat Bab dan masingmasing terdiri dari sub-sub bab, dengan tujuan agar menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis sehingga mudah untuk dicermati dan dipahami, adapun sistematika dari penulisan Skripsi tersebut sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang pendahuluan yang ada di dalamnya membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi mengenai uraian dasar teori dari penulisan Tinjauan umum Residivis, FaktorFaktor Residivis , Bentuk-Bentuk Pembinaan Pemasyarakatan BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini anatara lain berisi tentang pembahasan mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Faktor penelitian ini yang meliputi Tinjauan Umum Tentang faktor Residivis, Bentuk-bentuk pembinaan, Analisis Faktor-Faktor Residivis BAB IV PENUTUP Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari uraian permasalahan pada bab yang diatas, serta saransaran dari penulis bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
