I. PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Koperasi adalah bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Didalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 ditegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Adapun penjelasan dari pasal 33 tersebut menyatakan kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu, perekonomian Indonesia disusun berdasarkan azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi (Saginum, 1989). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 menimbang koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sudarmika (2004) mengatakan pembangunan koperasi perlu dilanjutkan dan semakin diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai landasan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri sebagai soko bagi perekonomian. Salah satu pembangunan koperasi yang cukup menonjol pada masa ini adalah pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Pengertian KUD disini adalah suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan. Wilayah kerja KUD mencakup satu wilayah kecamatan (Hardianto, 2009).
1
2
Krisnamurthi (1998 dalam Widya Karni, 2011) menegaskan bahwa secara khusus, koperasi pertanian di Indonesia terutama melalui Koperasi Unit Desa (KUD) telah mendapat tugas serta berbagai fasilitas untuk turut mendukung pembangunan ekonomi pedesaan. Keberadaan dan perkembangan KUD juga sangat erat kaitannya dengan program dan peran pemerintah dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Secara umum KUD dinilai telah memberikan dukungan yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan pertanian yang berorientasi pada peningkatan produksi, khusunya swasembada beras. Ima Suwandi (2011) menyatakan bahwa Pembangunan dan pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) memiliki banyak dimensi. Sebagai bagian dari pembangunan perkoperasian Indonesia. Departemen Koperasi memberikan gambaran untuk melihat koperasi dalam empat dimensi, yaitu : 1.
Dimensi koperasi sebagai suatu proses, dimana rentetan perubahan yang mengarah kepada suatu kemajuan. Dalam hal ini, kemajuan tersebut adalah arah pada kemampuan organisasi untuk berdiri sendiri dan keadaan sosial ekonomi anggota semakin mendekat.
2.
Dimensi koperasi sebagai metoda, dimana pembinaan dan pengembangan koperasi baik sebagai lembaga maupun sebagai usaha yang mengarah pada pembakuan sistem. Sebagai metode koperasi juga merupakan tata cara untuk menganalisa dan mengevaluasi setiap tindakan atau langkah gerak dari koperasi baik sebagai lembaga maupun peusahaan.
3.
Dimensi koperasi sebagai program, dimana pengembangan sektor-sektor usaha yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam perjuangan untuk mempertahannkan kehidupannya.
3
4.
Dimensi koperasi sebagai gerakan, dimana pertumbuhan swadaya dari seluruh anggota dan masyarakat koperasi yang pada dasarnya adalah gerakan untuk meningkatkan kualitas sebagai manusia. Krisnamurthi (1998 dalam Widya Karni, 2011) mengatakan KUD sebagai
sentral perekonomian pedesaan dihadapkan pada tantangan untuk dapat mewujudkan KUD sebagai badan usaha yang tangguh, yang mampu menerapkan prinsip-prinsip koperasi Indonesia dan mampu mewujudkan misinya dalam memerdayakan ekonomi rakyat. Hal tersebut dapat diartikan sebagai tantangan untuk meningkatkan kinerja KUD. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, mengiterprestasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Salah satu alat analisis yang dapat digunakan dalam kinerja keuangan yaitu analisis rasio keuangan (Jumingan, 2006). Rasio keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan hubungan antara berbagai macam akun (accounts) dari laporan keuangan yang mencerminkan keadaan keuangan serta hasil operasional. Analisis keuangan merupakan analisis dengan membandingkan satu pos laporan dengan pos laporan keuangan lainnya, baik secara individu muapun bersama-sama guna mengetahui hubungan diantara pos tertentu, baik dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi (Jumingan, 2006).
4
Hasil observasi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan di Kabupaten Badung terdapat sebelas KUD. Berikut uraian kesebelas KUD yang berada di Kabupaten Badung (Tabel 1.1). Tabel 1.1 Daftar Nama Badan Hukum, dan Alamat KUD di Kabupaten Badung Tahun 2015 Nama Koperasi No
Badan Hukum KUD
Alamat
Unit Desa (KUD) 1
Sapta Eka Sari
157/BH/PAD/KWK.22/III/1996 Desa Blahkiuh
2
Mambal
111/BH/PAD/KWK.22/III/1996 Desa Mambal
3
Mengwi
109/BH/PAD/KWK.22/III/1996 Desa Mengwi
4
Panca Jaya Semadi
112/BH/PAD/KWK.22/III/1996 Desa Kapal
5
Sari Budi Mulya
117/BH/PAD/KWK.22/III/1996 Desa Tumbak Bayuh
6
Pari Guna Artha
108/BH/PAD/KWK.22/III/1996 Desa Canggu
7
Ulun Tanjung
135/BH/PAD/KWK.22/III/1996 Desa Kerobokan
8
Mina Segara
114/BH/PAD/KWK.22/III/1996 Desa Kedonganan
9
Dwi Eka Merta Sari
107/BH/PAD/KWK.22/III/1996 Desa Pecatu
10
Mina Astiti Samudra
115/BH/PAD/KWK.22/III/1996 Desa Tanjung Benoa
11
Petang
01/BH/PAD/DISKOP/VII/2005 Jl. Raya Petang
Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan KabupatenBadung.
KUD Mambal sebagai KUD yang ada di Kabupaten Badung dalam meningkatkan volume usahanya telah mengelola berbagai jenis usaha antara lain unit usaha rice milling unit (RMU), unit saprodi, unit simpan pinjam, unit dan unit listrik. Dalam usaha pengembangan KUD di masa yang akan datang diperlukan informasi keuangan guna mengetahui kinerja keuangan KUD yang lebih akurat dan lengkap. Kinerja keuangan KUD Mambal tidak lepas dari kondisi keuangan
5
yang ada pada laporan neraca dan laporan rugi laba dari periode yang bersangkutan. Secara umum, kondisi awal untuk mengetahui kinerja keuangan KUD Mambal dilihat dari laporan neraca dan laporan rugi laba. Secara khusus kondisi keuangan KUD dapat dipertegas melalui analisis rasio keuangan. Mengingat pentingnya tentang analisis rasio untuk mengetahui kinerja keuangan KUD, maka penulis tertarik untuk mengadakan analisis laporan keuangan pada KUD Mambal.
1.2
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1.
Bagaimanakah kinerja keuangan KUD Mambal dilihat dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas tahun 2010 sampai tahun 2014 ?
1.3
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilaksanakan pada KUD Mambal adalah sebagai berikut : 1.
Mengetahui kinerja keuangan KUD Mambal dilihat dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas tahun 2010 sampai tahun 2014.
6
1.4
Manfaat Penelitian Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :
1.
Penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai wadah dalam membandingkan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan, khususnya mengenai kinerja keuangan.
2.
Koperasi Unit Desa (KUD), memberikan informasi kepada pihak manajemen KUD Mambal sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan keuangannya.
3.
Pembaca, sebagai bahan pustaka bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
1.3
Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup dalam penelitian ini mengenai kinerja keuangan KUD Mambal dengan menggunakan analisis rasio keuangan dilihat dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas dari tahun 2010 sampai tahun 2014 serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan KUD Mambal.
