PUSAT PEMBERDAYAAN PROFESI & TENAGA KESEHATAN LUAR NEGERI BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES RI Bandung, 15 Nov 2010
UUD 1945 Ps: 28 H ayat 1 SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN, BERTEMPAT TINGGAL DAN MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SERTA BERHAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN
KESEHATAN ADALAH HAK AZASI MANUSIA
1
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN Agenda: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PENINGKATAN KUALITAS SDM Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang Berkualitas (Perpres No. 7/2005)
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT, MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, TERMASUK SWASTA DAN MASYARAKAT MADANI.
MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENJAMIN TERSEDIANYA UPAYA KESEHATAN YANG PARIPURNA, MERATA, BERMUTU DAN BERKEADILAN
VISI KEMENKES MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN
MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN PEMERATAAN SUMBER DAYA KESEHATAN
MENCIPTAKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
2
PRO RAKYAT INKLUSIF RESPONSIF EFEKTIF BERSIH
TUGAS KEMKES RI (BADAN PPSDM KES) sesuai UU no 36 th 2009
• Mengatur Perencanaan, Pengadaan, Pendayagunaan, Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
3
TUGAS BADAN PPSDM KES MENGAWAL JUMLAH MENGAWAL JENIS
NAKE S
MENGAWAL MUTU
Sesuai PP no 38 th 2007 tentang Pembagian Wewenang
7
KONDISI SAAT INI • Belum terpenuhinya kualitas Nakes • Nakes menjadi tanggung jawab KEMENKES, termasuk NAKES asing yang masuk ke wilayah NKRI • Untuk menjamin mutu lulusan setiap tenaga kesehatan, maka KEMENKES selaku user berhak mengawal mutu Nakes melalui SERTIFIKASI
4
PENGATURAN Diperlukan karena Nakes mempunyai spesifikasi tertentu & berhubungan dengan Manusia dimana • Kesehatan adalah hak asasi manusi • Kesehatan merupakan investasi • Kesalahan dalam pelayanan dapat berdampak kematian atau kecacatan yg bersifat tetap 9
PENGATURAN Pengaturan bertujuan untuk –meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yg diberikan Nakes –melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan Nakes –memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang dilayani & Nakes 10
5
DASAR HUKUM • UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 21 - Ayat 1 Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan & pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyeenggaraan pelayanan kesehatan - Ayat 2 Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah - Ayat 3 Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang
DASAR HUKUM • PP 32 th 1996 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 4 -
Nakes hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah memiliki izin dari menteri kesehatan
Pasal 21 - Setiap Nakes dalam melakukan tugasnya wajib memenuhi standar profesi Pasal 24 - Perlindungan hukum diberikan kepada Nakes yg melakukan tugasnya sesuai standar profesi
6
DASAR HUKUM • PP 38 tahun 2007 - Pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
PROFESIONALISME NAKES MELALUI PROSES REGULASI Lulus Pendidikan SERTIFIKASI Uji Kompetensi
REGISTRASI
LISENSI
STR
SIP SIK
7
Proses Regulasi sesuai dengan PP 38 Kebijakan Sertifikasi & Registrasi ada di Pusat Pelaksanaan Sertifikasi & Registrasi ada di Provinsi Proses Perizinan ada di Kabupaten / Kota
PELAKSANA REGISTRASI & UJI KOMPETENSI
MTKI dan MTKP Permenkes No.161/MENKES/PER/I/2010
8
UJI KOMPETENSI
SUATU PROSES UNTUK MENGUKUR PENGETAHUAN, KETERAMPILAN DAN SIKAP TENAGA KESEHATAN SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI
REGISTRASI PENCATATAN RESMI TERHADAP TENAGA KESEHATAN YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN TELAH MEMPUNYAI KUALIFIKASI TERTENTU LAINNYA SERTA DIAKUI SECARA HUKUM UNTUK MENJALANKAN PRAKTIK DAN/ATAU PEKERJAAN PROFESINYA
9
SURAT TANDA REGISTRASI Bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Nakes yang telah memiliki SERTIFIKAT KOMPETENSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
PROFESI YANG SUDAH MEMPUNYAI STANDAR PROFESI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Bidan Fisioterapi Sanitarian Ahli Gizi Analis Kesehatan Teknis Elektromedis Teknisi Gigi Prostetis 8. Perawat Gigi
9. Radiografer 10.Refraksionis Optisien 11.Ahli Farmasi 12.Terapis Wicara 13.Perekam medis 14.Okupasi terapi
Yg sdg proses Ortotis Prostetis, Fisikawan Medis, Perawat Aestesi, Akupunktur Terapis
10
MTKI
LEMBAGA YANG BERFUNGSI UNTUK MENJAMIN MUTU TENAGA KESEHATAN YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
TERDIRI ATAS 3 DIVISI 1. DIVISI PROFESI 2. DIVISI STANDARISASI 3. DIVISI EVALUASI
11
MTKI
MTKP MTKP MTKP
MTKP MTKP MTKP
MTKP MTKP MTKP
ANGGOTA MTKI
•Kementerian Kesehatan •Perwakilan Organisasi Profesi •Perwakilan Unsur Pendidikan
12
TUGAS, PERAN, FUNGSI MTKI • Membantu Menteri dlm menyusun kebijakan, strategi, & tata laksana registrasi • Melakukan upaya pengembangan mutu Nakes • Melakukan kaji banding mutu Nakes • Menyusun tata cara uji kompetensi, penguji, monitoring MTKP, & penatausahaan sertifikat uji kompetensi • Memberikan nomor registrasi Nakes • Menerbitkan & mencabut STR • Melakukan sosialisasi registrasi Nakes • Melakukan pembinaan & pengawasan penyelenggaraan registrasi
DIVISI PROFESI • Memberikan masukan dalam pelaksanaan uji kompetensi yang meliputi mekanisme, materi, penguji dan tempat uji • Menunjuk perwakilan anggota organisasi profesi untuk dicalonkan dalam penyelenggaraan uji kompetensi
13
DIVISI STANDARISASI • Menyusun standar materi uji kompetensi • Mengembangkan standar materi uji kompetensi • Menyusun kriteria penguji • Menyusun standar materi pelatihan tim penguji • Menetapkan standar prosedur operasional uji kompetensi
DIVISI EVALUASI • Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi • Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan
14
MTKP LEMBAGA YANG MELAKSANAKAN UJI KOMPETENSI DI DAERAH DALAM RANGKA PROSES REGISTRASI
Pendirian MTKP • Mengacu kepada Permenkes 161 * Keanggotaan MTKP ditetapkan oleh KaBadan PPSDMKes * MTKP bertanggung jawab kpd KaBadan PPSDMKes melalui MTKI
15
ANGGOTA MTKP 1. Dinas Kesehatan 2. Perwakilan Organisasi Profesi
TUGAS, PERAN, FUNGSI MTKP 1. Melakukan perekrutan calon peserta uji kompetensi 2. Meneliti kelengkapan dan keabsahan terhadap persyaratan calon peserta uji kompetensi 3. Melaksanakan uji kompetensi 4. Menerbitkan sertifikat uji kompetensi 5. Memberikan rekomendasi kepada institusi pendidikan yg terakreditasi untuk melakukan pendidikan & pelatihan bagi peserta yg tidak lulus uji kompetensi 6. Melaksanakan kebijakan uji kompetensi 7. Melaksanakan pemantauan uji kompetensi 8. Mempublikasikan hasil uji kompetensi
16
DIVISI REGISTRASI
• MELAKUKAN SINKRONISASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN MTKI TERKAIT PROSES REGISTRASI • MENYIAPKAN PROSES REGISTRASI • MENGAJUKAN USULAN STR KEPADA MTKI
DIVISI UJI • MELAKSANAKAN UJI KOMPETENSI • MENGUSULKAN TEMPAT UJI KOMPETENSI • MENGUSULKAN TIM PENGUJI • MENYUSUN JADWAL UJI KOMPETENSI
17
DIVISI EVALUASI
• MENGEVALUASI PROSES UJI KOMPETENSI • MENGEVALUASI PROSES AWAL SERTIFIKASI SAMPAI DENGAN PELAKSANAAN
PEDOMAN -PEDOMAN • Pedoman Uji Kompetensi • Pedoman Penguji • Pedoman Tempat Uji Kompetensi • Pedoman Pelaksanaan MTKP • Pedoman TOT • Pedoman MONEV • Pedoman Materi Uji Kompetensi
18
KESIMPULAN 1. Untuk menjamin mutu Nakes dilakukan Uji Kompetensi bagi para lulusan Nakes yg akan bekerja sesuai dg profesinya 2. Sertifikasi harus dilaksanakan guna menjaga kesinambungan mutu Nakes 3. Uji Kompetensi mendorong perubahan pendidikan Nakes, Saryankes & SDM Kes menuju profesionalisme & peningkatan mutu Yankes
KESIMPULAN 4. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan perlu didorong & ditingkatkan secara terus menerus 5. MTKP sebagai pelaksanan proses uji kompetensi di daerah mengacu kepada MTKI 6. Organisasi Profesi harus mendukung MTKI & MTKP 7. Perlu peran MTKI & MTKP dalam pengawasan mutu SDM Kes melalui pelaksanaan Uji Kompetensi dalam rangka penapisan SDM yg sub standar menjadi terstandar
19
TERIMA KASIH
20
