Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. Anggota Komisi Yudisial RI, Dosen Universitas Bengkulu dan Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Usahid
Abstract: Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates on National Economy and Social Welfare. Thoughts and ideas of the founding fathers in drafting that article can be traced through the study of Political Law. The study was conducted by using historical approach to explore the ideas of the framers when drafting that article. Thoughts and ideas of the framers are the object of analysis in this essay. They are among other things: first, the seriousness of the state in protecting the entire nation and the homeland based on the concept of unity in a real effort to bring about social justice; second, the concept of "Social Welfare" is intended to guarantee the welfare to the state/government and all the people; third, the framers who are committed and convinced that the ideals of social justice in the economy can achieve equitable prosperity; fourth, the framers requires that the state only do the maintenance (bestuursdaad) and process (beheersdaad), instead of proprietary (eigensdaad).
A. PENDAHULUAN Dalam
berpegang pada kepastian hukum itu
mengantisipasi
era
sendiri.
Maka
diperkirakan
muncul
persaingan ekonomi global saat ini,
kesulitan-kesulitan baru karena masalah
kepastian hukum sangat dibutuhkan
ekonomi akan terus berkembang sejalan
terutama bagi para pelaku bisnis. Hal itu
dengan kemajuan zaman. Secara umum
dilakukan
telah diketahui bahwa perkembangan
memperoleh
agar
para
jaminan
pengusaha dalam
me-
antara
hukum
dan
ekonomi
tidak
laksanakan aktivitas bisnisnya. Namun
berjalan seimbang. Di satu sisi, hukum
demikian, terlalu kaku apabila hanya
akan
tertinggal
jauh
dengah
laju 1
perkembangan
Oleh
amanat yang tercantum dalam Pasal 33
karenanya, tidak jarang dalam suatu
UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
negara (termasuk lndonesia) pranata
Penjelasan Pasal 33 UUD 1945
hukum
ekonomi.
yang
ekonomi
menyebutkan dasar demokrasi ekonomi
terkesan tambal sulam alias seringkali
adalah produksi dikerjakan oleh semua
berubah-ubah.
untuk semua. Kemakmuran masyarakat
Sering
mengatur
berubahnya
peraturan
yang diutamakan bukan kemakmuran
hukum di bidang ekonomi, dilihat dari
orang
sisi ekonomi sendiri, dipandang bukan
produksi yang penting bagi negara dan
merupakan suatu penyimpangan atau
yang menguasai hidup orang banyak
merupakan suatu kewajaran sepanjang
harus dikuasai oleh negara. Apabila
ketentuan
tidak, maka tampuk produksi akan jatuh
hukum
diperlukan
memang
guna
sangat
menunjang
ke
seorang.
tangan
orang
perorangan
berkuasa
dilihat dari sisi hukum. Apalagi jika
ditindasnya. Hanya perusahaan yang
perubahan
tidak menguasai hajat hidup orang
memperhatikan
itu
urutan
sendiri atau
tidak
hierarki
hukum yang diakui secara konstitusional maka
akan
menimbulkan
rakyat
banyak
yang
perekonomian nasional. Lain halnya bila
hukum
dan
Cabang-cabang
yang
banyak boleh di tangan orang seorang. Membaca
amanah
konstitusi
persoalan
tentang perekonomian tersebut, maka
tersendiri. Oleh karena itu, penting untuk
sebetulnya tidak ada pilihan lain bagi
merenungkan kembali semangat dari
pemegang Indonesia
kebijakan untuk
ekonomi
berpihak
di
kepada 2
kepentingan rakyat banyak. Oleh kon-
kaidah
stitusi
kebijakan
diperhatikan. Dengan demikian, upaya
ekonomi Indonesia diinstruksikan untuk
yang sebelumnya harus dilakukan oleh
tidak bersikap netral dalam mengatasi
pemerintah
persoalan
Berpihak
maksimal mungkin membuat undang-
kepada rakyat banyak sama artinya
undang yang hanya memuat prinsip-
dengan berpihak pada golongan lemah
prinsip umum ekonomi rakyat sebagai
(dhuafa). Oleh karena itu, jika dalam
penafsiran lebih lanjut dari konstitusi.
para
pemegang
ekonomi
rakyat.
praktek terjadi benturan kepentingan an-
hierarki
hukum
adalah
Sedang
berusaha
hal-hal
yang
se-
sifatnya
tara rakyat banyak dengan kepentingan
teknis
orang
bisnis maka
peraturan yang ada di bawahnya atau
pemegang kebijakan ekonomi harus
bila perlu diserahkan pada yang lebih
tegas membela atau berpihak pada
rendah sehingga memudahkan peme-
rakyat banyak. Artinya, ekonomi rakyat
rintah untuk mengubah bila sewaktu-
yang
waktu memang diperlukan. lni sebagai
seorang
harus
pelaku
diutamakan
untuk
diselamatkan.
diserahkan
pada
antisipasi agar perkembangan hukum
Kalau pemerintah sudah bertekad memegang
operasional
tetap
garis
tegas
amanah
dapat
mengimbangi
perkembangan
ekonomi tanpa harus mengorbankan
konstitusi itu maka persoalan deregulasi
tiadanya
kepastian
hukum.
dan paket peraturan yang dikeluarkan
bagaimanapun
yang terkesan tambal sulam itu tidak
dijelaskan,
akan menjadi persoalan asal kaidah-
diperlukan bagi pelaku ekonomi meski
seperti
kepastian
Sebab
yang
telah
hukum
amat
3
kepastian
hukum
bukan
merupakan
tujuan.
keharusan-keharusan yang berbeda itu ke dalam satu rangkaian yang serasi.
Mengenai hukum
pentingnya
(kepastian
peranan
Pandangan senada disampaikan
dalam
oleh HW Robinson yang menyatakan
hukum)
perekonomian ini, diakui oIeh beberapa
peningkatan
ahIi
yang
menerus memang merupakan salah
bahwa
satu perhatian sistem ekonomi. Oleh
ekonomi
karena itu, sistem ini harus senantiasa
dengan
diusahakan agar dapat menampung ide-
pikiran-pikiran serta sikap-sikap budaya
ide baru serta disesuaikan dengan
dari masyarakat, bahkan mungkin ada
kondisi yang berubah apabila ia hendak
hal-hal yang berlawanan di antaranya
memperoleh
keduanya.
Efisiensi,
setinggi-tingginya. Dalam hubungan ini,
mekanisasi,
dan
merupakan
keharusan-keharusan
di
antaranya
dinyatakan
JD
seperti Nyhart,
pertimbangan-pertimbangan tentu
tidak
selalu
sejalan
rasionalisasi,
sebagainya
yang
efesiensi
tingkat
secara
efesiensi
terus-
yang
pendapat HW Robinson di atas dikaitkan
di
dengan realita perekonomian dewasa
dalam proses perkembangan ekonomi
kini, maka persoalan baru yang muncul
mungkin akan menimbulkan benturan-
yaitu, sudahkah peraturan hukum dan
benturan serta ketegangan dengan tata
pelaksanaannya sesuai dengan yang
nilai yang berlaku di dalam masyarakat.
dikehendaki
Mengenai keadaan yang demikian ini
hukum konstitusi khususnya di bidang
hukum
diharapkan
mempertemukan
konstitusi.
yang
akan
Studi
politik
akan
dapat
ekonomi
menjawabnya
tuntutan
serta
terkait pemikiran, ide, dan gagasan yang 4
mendasar penyusunan Pasal 33 UUD
permohonan
1945.
dimintakan pembatalannya. Ketentuan Di Indonesia, sebelum adanya
Mahkamah
Konstitusi
(MK)
norma
ke
pengadilan
untuk
hukum yang berupa undang-undang pengajuan
pembatalannya
hukum yang mengatur perekonomian
(pengujiannya)
sulit dikontrol apakah sudah sesuai
sedang ketentuan hukum di bawah
dengan
undang-undang,
jiwa
konstitusi
atau
tidak
di
pengadilan
MK,
pengajuan
terutama ketentuan Pasal 33 UUD 1945.
pengujiannya di pengadilan Mahkamah
Pada
Agung (MA).
saat
itu
ketentuan
meskipun
hukum
mengandung
dirasakan
yang
Sesuai
dengan
uraian
latar
monopoli
belakang di atas, perumusan masalah
sehingga rakyat banyak dirugikan, tetap
dalam tulisan ini adalah: bagaimana
saja ketentuan itu dapat terus eksis,
politik hukum ekonomi terkait dengan
karena ketentuan tersebut tidak dapat
Pasal 33 UUD 1945?
dituntut pembatalannya di pengadilan.
khusus bertujuan untuk: pertama, untuk
Kini, setelah MK terbentuk berdasarkan
mengetahui, memahami, menelaah, dan
Perubahan
UUD
ada
menganalisis politik hukum ekonomi
ketentuan
hukum
dinilai
terkait dengan Pasal 33 UUD 1945.
mengandung diskriminasi merugikan ketentuan
unsur-unsur
dibuat
1945,
unsur
yang monopoli
ekonomi ekonomi tersebut
jika
sehingga
rakyat, dapat
dan
Penelitian
dalam
Adapun tujuan
tulisan
ini
menggunakan model penelitian hukum
maka
(legal research). Menurut F. Sugeng
diajukan
Istanto, penelitian hukum merupakan 5
penelitian yang diterapkan/diberlakukan
menuju negara nasional demokrasi. 3
secara khusus pada ilmu hukum dalam
Pada
rangka membantu pengembangan ilmu
hegemoni
hukum dalam mengungkapkan suatu
kekuasaan yang mutlak dan/atau otoriter
kebenaran hukum.1 Di dalam tulisan ini,
dengan berjubah konstitusi sebagai alat
sebagaimana yang disampaikan Peter
penguasa
Mahmud Marzuki, dilakukan kajian dan
kekuasaannya
analisis
menggunakan
pemitosan haram hukumnya konstitusi
yang
diubah. Konstitusi seharusnya mampu
hukum,
menjembatani hubungan negara dengan
dengan
pendekatan-pendekatan digunakan antara
dalam lain;
conceptual
penelitian
sebelum negara
untuk
masa tampak
peralihan, dengan
mempertahankan disertai
statute
approach,
rakyatnya
approach,
analitycal
keras pemisah di antara keduanya.
approach, hystorical approach.2
menghancurkan
adanya
benteng
Pada fase dan momentum tertentu, terjadi pergeseran kekuasaan bahwa
B. Politik Hukum Pasal 33 UUD 1945 Kedudukan
konstitusi
rakyat sang pemegang kedaulatan akan
bergerak
berani melawan sang penguasa. Sejak
dinamis sesuai dengan perjalanan suatu
saat itu, terjadi peralihan sebagai simbol
negara khususnya pada masa peralihan
kemenangan rakyat atas kekuasaan
dari negara feodal monarki atau oligarki
yang otoriter. Kedudukan dan fungsi
dengan kekuasaan mutlak penguasa
konstitusi dikembalikan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Kekuasaan
1
F. Sugeng Istanto, 2007, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, hlm 29. 2 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 93.
3
Dahlan Thaib et al, 2004, Teori dan Hukum Konstitusi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.
6
raja
yang
bermetamorfosa
menjadi
pembatasan kekuasaan sebagaimana
rakyat
yang diutarakan William G. Andrews,
menjadikan konstitusi menjadi pembatas
“under constitutionalism, two types of
masing-masing cabang kekuasaan dan
limitations impinge on goverment; Power
penjamin
proscribe and procedures prescribed”. 5
kekuasaan
atas
nama
hak
asasi
manusia
berdasarkan prinsip konstitusionalisme. K.C. Wheare menceritakan bahwa
Ditambahkan Carl J. Friedrich dalam bukunya Constitutional Goverment and
istilah ‘konstitusi’, yang dipakai untuk
Democracy
menyebut
konstitusionalisme
sekumpulan
prinsip
diungkapkan menjadi
gagasan
fundamental pemerintahan, digunakan
bahwa
pertama kali ketika bangsa Amerika
kegiatan yang diselenggarakan oleh dan
Serikat mendeklarasikan konstitusinya
atas nama rakyat seharusnya dibatasi
pada
1787.4
tahun
dengan
segala
Lane
sebagai jaminan bahwa kekuasaan yang
mengatakan materi muatan konstitusi
diperlukan untuk pemerintahan tersebut
yang penting ada dua yaitu mengatur
tidak disalahgunakan oleh orang-orang
hak asasi manusia dan pemisahan
yang
organ
memerintah.6
kekuasaan
Jan-Erik
pemerintah
bahwa
sebagaimana
perkembangan kostitusionalisme. pemisahan
organ
konstitusionalisme 4
mendapat
gagasan
instrumen
Kaitannya
dengan
kekuasaan
negara,
prinsip mengatur
K.C. Wheare, 1975, Modern Constitutions, Oxford University Press, New York and Toronto, hlm.3
Giovanni
tugas
Konstitusi
utama juga Sartori
untuk
untuk sebagai
membatasi
ditegaskan yang
oleh
mengatakan
5
William G. Andrews, 1968, Constitutions and Constitutionalism, Van Nostrand Company, New Jersey, hlm. 9. 6 Dahlan Thaib et al, 2004, Teori dan Hukum Konstitusi, Op. Cit., hlm. 19-20.
7
bahwa konstitusi, pertama-tama dan
hukum tertinggi menjadi sarana penting
terutama, adalah instrumen-instrumen
untuk
pemerintahan
yang
menbatasi
masyarakat di tengah koruptifnya dan
mengendalikan,
dan
menegakkan
potensi otoriterisme yang dihadapkan
pelaksanaan
oleh seorang pemimpin di suatu negara.
kontrol
terhadap
kekuasaan politik.7 Pada
melindungi
kepentingan
Untuk itu, keberadaan konstitusi sebagai perkembangan
norma dasar yang bersifat superior
konstitusi modern seperti sekarang ini,
sangat penting untuk menjaga agar
prinsip konstitusionalisme di atas telah
norma lainnya yang bersifat inferior tidak
memberikan kerangka konsep negara
bertentangan
konstitusional
masyarakat yang asasi. Dalam hal ini,
konstitusi
masa
dengan
sebagai
karekteristik
norma
hukum
konstitusi
dengan
menjadi
hak-hak
bagian
superior
tertinggi (supremation of law). Selaras
dalam hubungan antara norma yang
dengan
pendapat
Francois
Venter
mengatur pembuatan norma lain dan
bahwa
karakteristik
dasar
sebuah
norma
lain
tersebut
negara konstitusional modern adalah
sebagai
adanya sebuah konstitusi tertulis yang
ordinasi dalam konteks spasial.9
memiliki nilai hukum yang tinggi.8 Dalam prakteknya, konstitusi sebagai norma 7
Giovanni Sartori, 1997, Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structure, Incentives, and Outcomes, Macmillan Press Ltd., London, hlm. 196. 8 Dalam Denny Indrayana, 2007, Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran, Mizan, Bandung, hlm. 67.
hubungan
dapat
Kedudukan
super
disebut
dan
konstitusi
sub-
sebagai
hukum tertinggi (supremacy of law) untuk membatasi kekuasaan tersebut merupakan
bagian
penting
dalam
9
Jimly Asshiddiqie, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 109.
8
pemikiran prinsip negara hukum. Plato sebagai
orang
yang
pertama
kali
Dengan mengistilahkan ‘rule of law’, A.V. Dicey melalui bukunya Introduction
mengutarakan pendapatnya mengenai
to
cita
memberikan
memberikan tiga unsur utama negara
penyelenggaraan
hukum, yaitu: (1) supremacy of law; (2)
pemerintahan yang baik ialah yang
equality before the law; (3) constitution
negara
pendapat
hukum
bahwa
the
Study
of
the
Constitution
diatur oleh hukum.10 Pendapat Plato tersebut
mengisyaratkan
penyelenggaraan badan lembaga
pentingnya
pemerintahan
oleh
eksekutif
dengan
didukung
negara
lainnya
(termasuk
badan legislatif dan badan yudikatif) harus dilakukan pembatasan kekuasaan oleh
instrumen
hukum
sebagai
perwujudan negara hukum. Instrumen hukum
itu
meletakkan
diwujudkan hukum
dengan mempunyai
supremasi untuk membatasi kekuasaan dengan
konstitusi
yang
mempunyai
kedudukan tertinggi.
10
Nukthoh Arfawie Kurde, 2005, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.14.
9
based
on
rights.11
pembagian
kekuasaan
dihubungkan pendapat Plato dan A.V.
Berdasarkan
konstitusi
Dicey
suatu
hidup bersandarkan hukum yang adil
pemikiran pentingnya supremacy of law
dan demokratis. Kekuasaan negara di
dalam
dalamnya, harus tunduk pada ‘aturan
di
individual
atas
menghasilkan
negara
prinsip
yang
Jika
bersandarkan
konstitusionalisme.
Sesuai
main’.
Negara
atas.
pula, negara
hukum
mengatur
menjadi
organisasi
pendapat dengan Plato dan A.V. Dicey
lembaga
dapat disimpulkan bahwa negara hukum
negara dengan mekanisme checks and
adalah
balances. Monopoli kekuasaan di satu
negara
yang
menolak
negara
di
melepaskan kekuasaan tanpa batas
tangan
sehingga
menjadi larangan konstan dalam negara
harus
dibatasi
dengan
peraturan perundang-undangan. Konstitusi sebagai hukum tertinggi layak
pembatas
Di
sisi
apalagi
lain,
individu,
jaminan
penghormatan hak-hak dasar warga
kekuasaan
negara menjadi keniscayaan eksistensi
sesuai dengan teori pemisahan atau
negara hukum. Karena sesungguhnya
11
menjadi
hukum.
institusi,
Ketiga unsur negara hukum yang disampaikan A.V. Dicey merupakan pemahamann konsep negara hukum aliran Anglo Saxon yang dikenal dengan istilah ‘rule of law’. Sedangkan aliran Eropa Kontinental mengenal rechtsstaat yang selanjutnya diterjemahkan menjadi ‘negara hukum’. Pemahaman konsep negara hukum dua alairan tersebut terdapat perbedaan walaupun secara mendasar terdapat kesamaan. Konsep negara hukum versi rechtsstaat terdiri dari unsur-unsur: (1) adanya pengakuan hak asasi manusia; (2) terdapat pemisahan kekuasaan; (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang; (4) adanya peradilan administrasi. Dalam Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia, UII Press, Jakarta, hlm. 30, 39, 144.
selain pembatasan terhadap pemegang kekuasaan, jaminan hak asasi manusia menjadi pokok bagian prinsip
penting dari
konstitusionalisme
agar
kekuasaan yang yang digunakan tidak melampui
hak-hak
inidividu
dalam
masyarakat. 10
Konstitusi
memang
diidealitakan
berkeadilan,
berkelanjutan,
menjadi jembatan antara rakyat dan
berwawasan
lingkungan,
negara. Di dalam UUD 1945, konteks
kemandirian,
hubungan antara rakyat dan negara
menjaga keseimbangan kemajuan
salah satunya terdapat dalam Pasal 33
dan kesatuan ekonomi nasional.
UUD 1945 yang berbunyi: (1)
Perekonomian
(5)
disusun
sebagai
usaha bersama berdasar atas asa kekeluargaan. (2)
(3)
dengan
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen
Cabang-cabang produksi yang
yang terdiri dari 5 (lima) ayat tersebut
penting bagi negara dan yang
merupakan norma dasar yang menjadi
menguasai
kebijakan
ekonomi
banyak dikuasai oleh negara.
landasan
arah
Bumi dan air dan kekayaan alam
nasional. Pasal 33 UUD 1945 yang
yang
selanjutnya
hajat
hidup
terkandung
dikuasai
(4)
serta
di
oleh
orang
dalamnya
negara
dan
yang
menjadi
kebijakan
ekonomi
dijabarkan
undang-undang
ke
dan
dalam
peraturan
dipergunakan untuk sebesar-besar
perundang-undangan lainnya sebagai
kemakmuran rakyat.
kebijakan
Perekonomian diselenggarakan
Nasional berdasar
atas
hukum
dalam
hal
perekonomian yang lebih operasional. Pasal 33 UUD 1945 merupakan norma
demokrasi ekonomi dengan prinsip
hukum
kebersamaan,
mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh
efisiensi
konstitusional
yang
bersifat
11
penentu
kebijakan
ekonomi
yang
hukum
yang
diterapkan
bersifat operasional. Kebijakan ekonomi
penyusunan
harus
boleh
Menurut Mahfud MD, politik hukum
konstitusi
dipahami sebagai kebijaksanaan hukum
kebijakan
(legal policy) yang akan atau telah
mengacu
bertentangan sehingga
dan
tidak
dengan
para
penentu
suatu
saat
produk
ekonomi tidak boleh membuat kebijakan
dilaksanakan
ekonomi yang bertentangan dengan
pemerintah.13 Dalam hal ini politik hukum
Pasal 33 UUD 1945.12
merupakan
Dengan sebagai
mendudukkan
hukum
konstitusi
tertinggi,
harus
secara
hukum.
legal
nasional
policy
oleh
diterapkan
terhadap pilihan hukum dalam rangka suatu
pencapaian
tujuan
tertentu.
mendudukkan Pasal 33 UUD 1945 yang
Artinya, legal policy ditentukan dalam
mengatur
penyusunan
tentang
perekonomian
hukum
bentuk
mencapai
tujuan
nasional sebagai norma tertinggi yang
rekayasa
spiritnya harus membumikan prinsip-
hukum
prinsip
Spirit
citakan dalam konstitusi. Dalam hal ini,
konstitusi khususnya yang menyangkut
politik hukum diarahkan untuk menggali
Pasal 33 UUD 1945 tersebut akan
cita-cita founding fathers serta para
dielaborasi dengan pendekatan politik
framers
hukum dalam konteks sejarah saat
membentuk
pembentukan Pasal 33 UUD 1945.
Sedangkan pendekatan sejarah relevan
dasar
perekonomian.
Politik hukum merupakan arah kebijakan 12
Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi Ekonomi, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal. 69.
hukum
sebagai
tertentu
of
sebagaimana
the Pasal
constitution 33
UUD
dicita-
dalam 1945.
13
Lihat Satya Arinanto, 2011, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (cetakan ke-3), Jakarta, hal. 240.
12
dengan
gaya
analisis
maksud
Soerjono
“Seorang
sebagaimana
Soekanto
peneliti
rancangan
undang-undang
bahwa
(UUD). Akan tetapi, yang berkembang
dapat
dalam sidang-sidang pertamanya adalah
mempergunakan metode sejarah dalam
memperdebatkan
tinjauannya
terhadap
hukum,
grondslag,
mempunyai
kewajiban
utama
menelaah
hubungan
antara
dasar
dan
soal
dasar
philosofische
falsafah
yang
untuk
dipersiapkan
dalam
rangka
hukum
kemerdekaan
Indonesia.15
Karena
dengan gejala sosial lainnnya dari sudut
perdebatan belum selesai sesuai waktu
sejarah ...”.
yang
Pendekatan sejarah ini tidak bisa
dijadwalkan,
BPUPK
maka
hanya
Sidang
I
menghasilkan
dilepaskan dari sejarah pembentukan
pembentukan Panitia Sembilan yang
Pancasila dan UUD 1945. Pada 1 Maret
ditugasi
untuk mencari
kesepakatan
1945,
tentang
dasar
yang
Pemerintah
mengumumkan
Badan
Jepang
negara
telah
Penyelidik
diperdebatkan selama empat hari masa
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
Sidang I BPUPK tersebut (29 Mei – 1
(BPUPK)
Juni 1945). Panitia Sembilan tersebut
atau
Dokuritsu
Zyumbi
Tyoosakai yang diketuai oleh Radjiman
menghasilkan
Wedioningrat
pada
terangkum Piagam Jakarta atau The
tanggal 29 April 1945.14 Badan yang
Jacarta Carter yang diterima dalam
beranggotakan
tersebut
Sidang II BPUPK tanggal 11 Juli 1945
menyusun
yang kemudian menjadi cikal bakal
mempunyai 14
yang
62
tugas
diangkat
orang pokok
Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993, Sejarah Nasional Indonesia VI, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 67.
kesepakatan
yang
15
Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 39.
13
Pancasila
negara
merupakan jiwa filosofis dari Pasal 33
Republik Indonesia.16 Sidang II BPUPKI
UUD 1945. Ada prinsip yang kuat yang
(10
selanjutnya
diemban oleh sila kelima Pancasila
membahas
terkait dengan konsep keadilan dalam
–
sebagai
16
Juli
diorientasikan rancangan
dasar
1945) untuk
undang-undang
dengan
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh
membentuk panitia kecil yang terdiri dari
rakyat Indoensia. Menurut Yudi Latif,
tujuh
otentisitas
orang
yang
diketuai
oleh
sila
kelima
ditunjukkan
Soepomo.17 Dari hasil pemikiran panitia
dengan kesungguhan negara dalam
tujuh
1945
melindungi segenap bangsa dan seluruh
undang-undang
tumpah darah Indonesia berdasarkan
tersebut
disetujui
pada
rancangan
16
Juli
dasar dengan memuat Piagam Jakarta
persatuan
sebagai
mewujudkan keadilan sosial. Pada saat
mukadimmah-nya
merupakan
cikal
bakal
yang konstitusi
sebagai
menyampaikan
usaha
pidato
nyata
daam
rapat
Indonesia yang dipersipakan jika kelak
BPUPK pada 1 Juni 1945, Soekarno
Indonesia merdeka.18
menggagas
Pancasila sila keempat “Keadilan sosial 16
bagi
seluruh
Indonesia”
Dalam Moh. Mahfud M.D., 2006, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, hlm. 2930. 17 Firdaus, 2007, Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Indonesia, Yrama Widya, Bandung, hlm. 95. 18 Panitia yang diketuai oleh Soepomo tersebut menyampaikan rancangan undangundang dasar kepada BPUPKI pada 13 Juli 1945 yang materinya hampir sama sebagaimana yang diusulkan Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam Moh. Mahfud M.D., 2006, Politik Hukum di Indonesia, Op. Cit., hlm. 30.
“Kesejahteraan
adanya
konsep
Sosial”
yang
dimaksudkan agar negara memberikan jaminan
kesejahteraan
dan
pemerintahan keapada seluruh rakyat. 19 Pada tanggal 11 Juli 1945, BPUPK berhasil merumuskan Pasal 33 yang 19
Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi Ekonomi, Op. Cit., hlm. 219.
14
dalam rancangan UUD 1945 pada waktu
pemikiran bahwa pemimpin-pemimpin
itu diatur dalam Pasal 32 Bab XIII
Indonesia yang menyusun UUD 1945
“Tentang Kesejahteraan Sosial”, yang
mempunyai kepercayaan terhadap cita-
berbunyi:
cita
(1)
ekonomi dapat mencapai kemakmuran
(2)
(3)
Perekonomian disusun sebagai
keadilan
dalam
yang
kekeluargaan.
menekankan pada pembahasan terkait produksi
yang
Konsep
bidang
usaha bersama berdasar atas asas
Cabang-cabang
merata.
sosial
tersebut
hal-hal apa saja yang dikuasai negara
penting bagi negara dan yang
dan
menguasai
kemakmuran rakyat itu sendiri. Implikasi
hajat
hidup
orang
hal
penguasaan
negara
demi
banyak dikuasai oleh Pemerintah.
dari hak penguasaan negara untuk
Bumi dan air dan kekayaan alam
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
yang
dalamnya
tersebut memberikan kewajiban negara
dikuasai oleh negara dan harus
untuk: (1) segala bentuk pemanfaatan
diperjuangkan untuk sebesar-besar
(bumi dan air) serta hasil yang didapat
kemakmuran rakyat.
(kekayaan alam), harus secara nyata
terkandung
di
Politik hukum Pasal 33 UUD 1945 dapat
meningkatkan
kemakmuran
dan
dielaborasi
kesejahteraan
masyarakat;
(2)
dari
pemikiran
para
penyusun konstitusi (framers of the
melindungi dan menjamin segala hak-
constitution). Dalam menuyusun Pasal
hak rakyat yang terdapat di dalam atau
33 ayat (1), (2), dan (3), framers of the
di atas bumi, air, dan pelbagai kekayaan
constitution
alam tertentu yang dapat dihasilkan
menghendaki
adanya
15
secara
langsung
atau
dinikmati
infrastruktur
pascaperang,
orientasi
langsung oleh rakyat; (3) mencegah
produksi
segala tindakan dari pihak mana pun
mengingat
yang akan menyebabkan rakyat tidak
pertambangan,
mempunyai
akan
pertanian komersial masih dikuasai oleh
kehilangan haknya dalam menikmati
oleh perusahaan asing. Pada era orde
kekayaan alam20. Kumulasi dari tiga ayat
baru, Presiden Soeharto mengambil
tersebut memiliki nilai keadilan oleh
kebijakan terkait kekuasaan negara atas
negara
sumber
bagi
kesempatan
rakyatnya
atau
dalam
hal
diarahkan
untuk
ekspor
sekteor
industri
seperti
perbankan,
dan
kekayaan
alam
diwujudkan
keadilan sosial. Pasal 33 UUD 1945
dalam bentuk pendirian badan usaha
sesuai dengan pemikiran para penyusun
milik negara.22
konstitusi menghendaki negara hanya
Reformasi pada tahun 1998 berefek
melakukan pengurusan (bestuursdaad)
pada dilakukannya reformasi konstitusi.
dan pengolahan (beheersdaad), tidak
UUD
melakukan eigensdaad.21
sebanyak
Dalam pelaksanaannya, realita dari Pasal
33
UUD
1945
mengalami
1945
dilakukan
4
(empat)
amandemen kali.
Tidak
terkecuali Pasal 33 UUD 1945 yang bertambah
menjadi
5
(lima)
ayat.
dinamika. Pada masa pemerintahan
Perubahan terhadap Pasal 33 UUD
Presiden Soekarno, sebagai dampak
1945 dilakukan pada tanggal 9 Agustus
dari revolusi fisik dan belum pulihnya
2002. MPR berhasil mempertahankan 3
20
Dalam Yudi Latif, 2011, Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 602. 21 Ibid, hlm 602-603.
(tiga) Pasal asli dari UUD 1945 sebelum 22
Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi Ekonomi, Op. Cit., hlm 220.
16
amandemen. Yang menjadi perdebatan
yang diutamakan hanya persaingan saja
sengit waktu itu adalah perdebatan para
(competition), maka setiap orang akan
pemikir
asas
saling memakan orang lain (survival of
kekeluargaan dan prinsip efisiensi. Ada
the fittest) yang merusak tatanan hidup
juga
bersama.23
ekonomi
perdebatan
kekeluargaan
yang
terkait
terkait
asas
hendak
diubah
menjadi asas kebersamaan yang lebuh
C. Penutup
berorientasi
Politik hukum merupakan arah kebijakan
pasar.
Asshiddiqie,
Menurut
asas
Jimly
kekeluargaan
hukum
yang
diterapkan
saat
menekankan pentingnya kerja sama
penyusunan suatu produk hukum. Tak
(cooperation) dan prinisp efiesiensi yang
terkecuali, konstitusi juga memerlukan
menekankan
politik
pentingnya
persaingan
hukum
dalam
menentukan
(competition) merupakan keniscayaan
kebijakan hukum sebagai norma dasar
dalam
bernegara. Konstitusi merupakan hukum
kehidupan
Ditambahkannya,
masyarakat. apabila
yang
tertinggi
dalam
bernegara
sebagai
diutamakan hanya kerja sama saja
landasan negara untuk hidup sesuai
(cooperation) tanpa persaingan terbuka,
prinsip adil dan demokratis sehingga
niscaya
manusia
jaminan penghormatan terhadap hak
akanditelan oleh kebersamaan yang
dasar warga negara dapat terlaksana.
dapat berkembang menjadi kolektivisme
Hal tersebut dapat dilihat dan ditelusuri
yang dipaksakan sehingga terbentuk
dari pemikiran founding fathers serta
sistem yang otoriter. Sebaliknya, apabila
para framers of the constitution. Dalam
individualitas
23
Ibid, hlm. 259.
17
pembahasan
dilakukan
konstitusi menghendaki negara hanya
penelesuruan secara historis terhadap
melakukan pengurusan (bestuursdaad)
pemikiran, ide, dan gagasan dalam
dan pengolahan (beheersdaad), tidak
membentuk Pasal 33 UUD 1945. Dari
melakukan eigensdaad.
hasil pembahasan di atas, pemikiran,
Dalam konteks Perubahan UUD 1945
ide,
mendasari
pascareformasi, ada komitmen MPR
pembentukan Pasal 33 UUD 1945,
untuk mempertahankan keaslian Pasal
antara
33 UUD 1945 sebagai pemikiran orisinal
dan
di
atas,
gagasan
lain:
yang
pertama,
adanya
kesungguhan negara dalam melindungi
yang
segenap bangsa dan seluruh tumpah
pembentukan Pasal 33 UUD 1945.
darah Indonesia berdasarkan persatuan
Penambahan 2 (dua) ayat dalam Pasal
sebagai
33 UUD 1945 juga dilandasi komitmen
keadilan
usaha
nyata
sosial;
“Kesejahteraan
mewujudkan
kedua,
konsep
Sosial”
yang
mendasari
untuk
politik
menggabungkan
kekeluargaan
yang
hukum
asas
menekankan
dimaksudkan agar negara memberikan
pentingnya kerja sama (cooperation)
jaminan
dan prinisp efiesiensi yang menekankan
kesejahteraan
dan
pemerintahan keapada seluruh rakyat;
pentingnya
ketiga, adanya komitmen para penyusun
merupakan
UUD 1945 untuk percaya terhadap cita-
kehidupan masyarakat.
cita
keadilan
sosial
dalam
persaingan
(competition)
keniscayaan
dalam
bidang
Jaminan kesejahteraan dan keadilan
ekonomi dapat mencapai kemakmuran
sosial yang mendasari pemikiran Pasal
yang merata; keempat, para penyusun
33 UUD 1945 menjadi dasar politik 18
hukum perekonomian nasional yang sudah semetinya dilaksanakan dalam
_________, Jimly, Teori Hans Kelsen Tentang
Hukum,
Jakarta:
Konstitusi Press, 2006 setiap
kebijakan
legislasi
produk
peraturan perundang-undangan. Peran Mahkamah Konstitusi juga dibutuhkan
Andrews, William G., Constitutions and
Constitutionalism,
New
Jersey: Van Nostrand Company, 1968
untuk menjaga orisinalitas pemikiran, ide, dan gagasan founding fathers serta para framers of the constitution terhadap
Azhary,
Negara
Hukum
Indonesia,
Jakarta: UII Press, 1995, Firdaus,
Pertanggungjawaban
Presiden Dalam Negara Hukum Pasal UUD 1945 sesuai dengan tugas Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal
Indonesia,
Bandung:
Yrama
Widya, 2007, Indrayana, Denny, Amandemen UUD
konstitusi.
1945:
Antara
Mitos
dan
Pembongkaran, Bandung: Mizan, D. DAFTAR PUSTAKA
2007
Arinanto, Satya, Hak Asasi Manusia
Yogyakarta: CV. Ganda, 2007
dalam Transisi Politik di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi
Pustaka Pelajar, 2005
Hukum Universitas Indonesia
Mahfud M.D., Moh., Politik Hukum di
(cetakan ke-3), 2011 Jimly,
Konstitusi
Konstitusionalisme
dan
Indonesia,
Jakarta: Konstitusi Press, 2006 _________, Jimly, Konstitusi Ekonomi, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010
Kurde, Nukthoh Arfawie, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Yogyakarta:
Hukum Tata Negara Fakultas
Asshiddiqie,
Istanto, F. Sugeng, Penelitian Hukum,
Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2006 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005 Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho
Notosusanto,
Sejarah
Nasional Indonesia VI, Jakarta: Balai Pustaka, 1993 19
Sartori,
Giovanni,
Comparative
Thaib, Dahlan et al, Teori dan Hukum
Constitutional Engineering: An
Konstitusi, Jakarta: RajaGrafindo
Inquiry
Persada, 2004
into
Incentives, London:
and
Macmillan
Structure, Outcomes, Press
Wheare, K.C., Modern Constitutions,
Ltd.,
New York and Toronto: Oxford
1997 Syahuri,
University Press, 1975 Taufiqurrohman,
Konstitusi Hukum,
Tafsir
Berbagai Jakarta:
Yudi Latif, Negara Paripurna;
Aspek
Historisitas, Rasionalitas, dan
Kencana
Aktualitas Pancasila, Jakarta: PT.
Prenada Media Group, 2011
Gramedia Pustaka Utama, 2011 *****
20
Biodata Penulis
Dr. Taufiqurrohman Syahuri, SH, MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dengan Jabatan Akademik (Lektor Kepala). Lulus Sarjana (S1) dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (1985), Magister Hukum (S2) dari Universitas Indonesia (1993) dan Doktor Ilmu Hukum (S3) dari Universitas Indonesia (2003) dan saat ini sebagai Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia.
21
