1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Indonesia salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, hal ini dibuktikan dengan bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Masyarakat juga diberikan kebebasan dalam berkumpul dan berpendapat, serta turut dalam mengawasi pemerintahan. Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Melalui pemilihan umum rakyat dapat menyalurkan hak-hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan UUD 1945. Seiring berjalannya waktu budaya menjadi bagian yang tak terpisahkan oleh politik. Dimana, politik dan budaya seperti dua sisi mata keping koin yang tak terpisahkan. Seperti yang terjadi pada masyarakat Papua khususnya di Daerah Pegunungan Tengah yang memiliki cara tersendiri dalam melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yaitu dengan menggunakan sistem Noken. Sistem Noken adalah sistem pemilukada dengan cara menggunakan noken yang digantungkan pada salah satu kayu sebagai pengganti kotak suara. Noken merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut sejenis kantung atau tas yang biasa dipakai oleh masyarakat
2
Papua untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dengan pengertian kantung, maka dapat ditarik benang merah bahwa suara pemilih dimasukkan kedalam kantung-kantung yang sudah berisi nama calon. Biasanya sudah ada kesepakatan antara kepala suku dan masyarakat tentang kantong mana yang akan diisi oleh pemilih. Dalam seluruh proses pemilu dan pemilukada DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Pengunungan Tengah masih menggunakan sistem Noken. Sistem Noken diterapkan di beberapa Kabupaten Pegunungan Tengah Papua seperti Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Lani Jaya, Puncak, Jayawijaya, Intan Jaya, sesuai dengan cara budaya setempat. Menurut Aswanto sistem Noken ini sudah digunakan dalam pemilu sejak tahun 1971-an hingga saat ini. (Sumber: http://.republika.co.id). Sistem Noken merupakan pemberian suara yang diwakili oleh kepala suku atas kesepakatan masyarakat setempat. Terdapat dua sistem Noken yang biasa digunakan masyarakat Papua khususnya di Daerah Pegunungan Tengah Papua. Pertama, Big Man yaitu suara diserahkan dan diwakilkan oleh kepala suku. Kedua, sistem Noken gantung atau ikat dimana masyarakat dapat melihat suara yang telah disepakati masuk ke dalam Noken yang sebelumnya telah ditetapkan. Sistem pemilihan Noken merupakan simbol musyawarah tertinggi untuk penentuan pendapat di Papua khususnya di Daerah Pengunungan Tengah. Sehingga dalam sistem ini prinsip rahasia tidak lagi berlaku, dikarenakan untuk menghargai sistem Big Man, dimana setiap masyarakat harus taat dengan kesepakatan yang telah dibuat serta lebih mementingkan musyawarah.
3
Penerapan sistem Noken tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang menghendaki “One man, one vote” dan one value” dengan asas langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan asas-asas pemilu yang dilakukan dengan efektif dan efisien dan dengan ketentuan-ketentuan tentang cara pemungutan suara yang sudah diatur dalam UU pemilukada, maka masyarakat secara individu tidak melakakukan penyontrengan langsung melainkan suaranya diwakilkan oleh kepala suku. Kemudian, peralatan yang digunakan sebagai tempat pengumpulan surat suara diganti dengan menggunakan Noken yang dimana surat suara yang sudah disepakati bersama dimasukkan kedalam Noken tersebut. Hal inilah yang menjadi masalah dalam penerapan sistem noken karena setiap individu tidak bebas untuk mengambil keputusan sendiri untuk menentukan pilihannya. Cara pemungutan suara dengan sistem Noken sudah lama diakui oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dituangkan dalam putusan MK No. 4781/PHPU-A-VII/2009 tanggal 09 Juni 2009. Dimana dalam pertimbangannya MK menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup dikalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggaraan pemilihan umum dengan cara atau sistem kesepakatan warga atau aklamasi. MK menerima cara pemilihan kolektif (kesepakatan warga atau aklamasi) yang diterima masyarakat Yahukimo tersebut karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik antara kelompok-kelompok masyarakat setempat”. Sehingga di dalam pemungutan
4
suara didasarkan pada hukum adat setempat dan tidak diatur dalam undang-undang pemilukada. Disisi lain, sistem Noken bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang dimana pada pasal 1 berbunyi
pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan yang sama juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian, penerapan sistem Noken jika dilihat dari asasasas pemilukada tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip demokrasi. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan untuk meneliti di Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua. Kabupaten Dogiyai merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten di Daerah Pegunungan Tengah yang masih menerapkan sistem Noken dalam pemilukada. Penerapan Sistem Noken belakangan ini muncul pro dan kontra dalam pemungutan suara dengan menggunakan sistem Noken. Hal ini dikarenakan penggunaan Noken sebagai kotak suara sangat rawan dimanipulasi karena masyarakat di Daerah Pegunungan Tengah khususnya di Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua tidak memilih dengan cara formal, melainkan suaranya di serahkan kepada kepala suku. Dalam sistem Noken peran kepala suku sangat berpengaruh khususnya dalam pengambilan keputusan karena masyarakat masih tunduk kepada kepala suku.
5
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang usulan penelitian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian tentang “Bagaimana peran kepala suku dalam sistem Noken pada pemilukada di Distrik Kamu Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua tahun 2013”? 1.3. Batasan Masalah Batasan masalah dalam penelitian ini adalah terbatas pada bagaimana peran kepala suku dalam sistem Noken pada pemilukada di Distrik Kamu Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua tahun 2013. Dalam hal ini penulis memilih Distrik Kamu sebagai studi kasus. Dari tinjauan yang di lakukan peneliti dari berbagai sumber, Distrik Kamu yang berada di Kabupaten Dogiyai merupakan salah satu Distrik dari beberapa Distrik yang sampai saat ini masih menerapkan sistem Noken. 1.4. Tujuan Penelitian Sejalan dengan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan masalah penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran kepala suku dalam sistem Noken pada pemilukada di Distrik Kamu Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua tahun 2013. 1.5. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1.5.1. Secara Praktis 1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi KPU Kabupaten Dogiyai dan KPU Provinsi Papua dalam penerapan sistem Noken.
6
2. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait peran kepala suku dalam sistem Noken pada pemilukada. 1.5.2. Secara Akademis 1. Penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan Peran Kepala Suku dalam sistem Noken pada pemilukada. 2. Berguna untuk memperkaya khasanah ilmu politik dan menambah pengetahuan khususnya terkait Peran Kepala Suku dalam sistem Noken pada pemilukada di Distrik Kamu Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua tahun 2013. 1.6. Sistematika Penulisan Bab 1: Pendahuluan Ini merupakan bab pendahuluan dimana penulis akan menyajikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar untuk mengetahui signifikasi penelitian yang akan dibahas penulis Bab II: Tinjauan Pustaka Bab ini berisi kajian pustaka, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran. Penulis menggunakan 3 (tiga) karya ilmiah yang terkait dengan tema yang ingin dibahas oleh penulis untuk kajian pustaka, dan empat kerangka konseptual yang relevan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Konsep-konsep dalam kerangka
7
konseptual ini yang akan digunakan penulis untuk menganalisis rumusan masalah penulis. Bab III: Metodelogi Penelitian Bab ini memuat beberapa hal seperti jenis penelitian, sumber data, unit analisis, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penyajian data, bab ini akan menjelaskan metodologi yang dipakai penulis sebagai alat untuk melakukan penelitian. Bab
IV: Pembahasan Dalam bab ini, penulis akan membagikan kedalam 2 (dua) bagian. Bagian
pertama yaitu mengenai gambaran umum penelitian yang menjelaskan tentang gambaran umum Kabupaten Dogiyai. Bagian kedua akan mengupas hasil temuan dan analisa tentang peran kepala suku dalam sistem Noken pada pemilukada di Distrik Kamu Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua tahun 2013. Bab V: Penutup Dalam bab ini, penulis akan menyimpulkan keseluruhan pembahasan dalam penelitian. Kesimpulan ini berupa jawaban singkat dari rumusan masalah penelitian. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran yang dapat berguna untuk pemerintah dan penelitiaan selanjutnya.
