BAB l PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Indonesia adalah negara yang berdasarkan pancasila menempatkan agama sebagai peranan penting, serta menjadi sasaran dalam mewujudkan pembangunan bangsa. Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, serta menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dewasa ini seringkali terjadi persoalan-persoalan agama dan kepercayaan, yaitu dengan munculnya berbagai aliran atau sekte keagamaan yang sangat berbeda dalam ajaran dan paham keagamaannya dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengikut Lia Eden yang meyakini bahwa dirinya sebagai Malaikat Jibril, tidak lama kemudian masyarakat juga dikejutkan dengan munculnya aliran Al-Qiyadah AlIslamiyah yang meyakini bahwa pemimpinnya Ahmad Mussadeq adalah sebagai Nabi setelah Muhammad SAW. Sehingga aliran ini tidak hanya mengubah hal-hal yang berkaitan dengan furu’iyah dalam keagamaan, namun juga mengubah aspek yang berkaitan dengan akidah, seperti mengubah bacaan syahadat atau tauhid. Oleh
1
karena itu, Majelis Ulama Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa aliran keagamaan tersebut merupakan aliran sesat dan menyesatkan. Keberadaan dua aliran tersebut memang sudah ditangani oleh pihak kejaksaan maupun kepolisian. Akan tetapi, bukan berarti fenomena keberadaan aliran sesat di Indonesia sudah selesai. Hasil temuan Majelis Ulama Indonesia (MUI), terdapat sepuluh daftar aliran keagamaan yang dikategorikan sebagai aliran sesat di Indonesia. Menurut Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Ihwan Syam terdapat beberapa aliran sesat di Indonesia sejak tahun 1989 diantaranya:
1
Islam Jamaah, Ahmadiyah, Ikrar Sunah, Qur’an
Suci, Shalat dua Bahasa dan baru-baru ini yang akan menjadi topik pembahasan adalah aliran surga aden pimpinan Ahmad tantowi di kabupaten Cirebon yang telah meresahkan masyarakat karena aliran ini dianggap sesat karena :2 - Bahwa Terdakwa mengakui sebagai Allah Pencipta Alam Semesta yang wajib disembah ; - Bahwa Sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan dan mengaji tidak diwajib kan kepada anggotanya/umat Surga Eden - Bahwa semua orang termasuk orang tua kandung yang bukan merupakan anggota /umat Surga Eden adalah kafir (bukan agama Islam) - Bahwa setiap anggota /umat Surga Eden yang akan menikah dengan perempuan maka calona istri tersebut harus diserahkan kepada Terdakwa untuk disucikan menjadi bidadari (digauli / hubungan suami istri denganTerdakwa) - Setiap anggota /umat Surga Eden menyetor infak sebesar 10% dan dihalalkan untuk merampas barang milik orang lain yang selanjutnya 20% dari hasil rampasan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk pensucian diri.
1
A. yogaswara, Maulana Ahmad jalidu, Aliran Sesat dan Nabi Palsu, yogyakarta: narasi, 2008, hlm. 93 2 www. era. muslim. com/ustadz-aliran sesat Ahmad tantowi di akses pada tanggal 29 november 2012 jam 15. 00
2
Selain Majlis Ulama Indonesia (MUI) memgeluarkan fatwa sesat terhadap yang dianggap melanggar syariat islam. Pemerintah juga telah mengadili beberapa pemimpin aliran sesat dengan tuduhan melakukan penodaan dan penyimpangan agama. Seperti yang dirasakan oleh tokoh shalat dua bahasa yaitu; Yusman Roy dan Lia Eden yang didakwa melanggar pasal 1 Undang-Undang
No.
1/PNPS/1965
tegas
menyebutkan
larangan
mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: 3 " Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu". Selain itu mereka didakwa melanggar pasal 156a KUHP, pasal 157 KUHP
dan
Undang-Undang
No.
1/PNPS/1965
tentang
Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 4 dari Undang- Undang tersebut, lasung memerintahkan agar ketentuan mengenai delik terhadap agama di masukkan ke dalam KUHP, yaitu sebagai berikut: Pasal 156a: barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :4 a. Yang pada pokoknya besifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia
3
. Undang-Undang no. 1 tahun 1965, tentang pencegahan, penyalahgunaan dan penodaan agama . R. soesilo, kuhp serta komentarnya, pliteia, Bogor, 2005 hal 23
4
3
b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
Dan maraknya kasus penistaan agama akhirnya disahkan SKB tanggal 9 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji, Mendagri Mardiyanto dan Menteri Agama Maftuh Basyuni. yaitu: 5 1. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama. 2. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuaan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. 3. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenani saksi sesuai peraturan perundangan. 4. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI. 5. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku. 6. Memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini. Munculnya ajaran atau aliran yang menyimpang (khususnya dari agama islam) telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dan menimbulkan sikap gelisah dari masyarakat terhadap kelompok yang di anggap mengajarkan aliran sesat ini. Maraknya aliran sesat atau penodaan agama di Indonesia itulah, Penulis dalam hal ini tertarik untuk menganalisa dan meneliti hal tersebut serta ingin menjadikan sebuah pembaharuan guna menyusun skripsi dengan judul : 5
Surat Keputusan bersama yang ditandatangi tiga menteri tentang penodaan agama
4
“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENISTAAN DAN PENODAAN AGAMA SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA (Study putusan pengadilan negeri sumber no. 195/pid. B/2010/PN. Sbr. kasus Ahmad Tantowi).
B. Identifikasi masalah Walaupun telah ada peraturan yang menjadi dasar hukum belum dapat mencegah perilaku penyimpangan terhadap penodaan agama yang terjadi di Indonesia. Sehingga penulis menganalisa bahwa terdapat 2 masalah yang perlu di identifikasi mengenai: 1. Apakah yang menjadi penyebab pelaku penodaan agama dalam kasus no. 195 pid. B/2010/PN. Sbr ? 2. Upaya apakah guna menanggulangi penistaan agama ini dalam kasus no. 195 pid. B/2010/PN. Sbr?
C. Maksud dan Tujuan penelitian Setiap penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui apakah penyebab pelaku penodaan agama dalam kasus no. 195 pid. B/2010/PN. Sbr. 2. Bagaimana upaya penanggulangan penistaan agama ini dalam kasus no. 195 pid. B/2010/PN. Sbr?
5
D. Manfaat Penelitian Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka tujuan penelitian secara singkat adalah sebagai berikut : Skripsi ini juga di harapkan bermanfaat untuk : 1. Kegunaan secara Teoritis a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam rangka menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai penodaan serta penistaan agama b. Hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah khasanah kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati. c. Dapat dijadikan bahan acuan penulisan hukum mahasiswa Fakultas Hukum selanjutnya dan bahan pertimbangan dalam pembinaan dan perkembangan hukum-hukum nasional. 2. Secara Praktis. a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya agar mengetahui lebih jauh mengenai penistaan dan penodaan yang terajadi di masyarakat serta berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentangnya. b. Memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum khususnya hukum pidana dalam hal penodaan agama serta penanggulangannya dan diharapkan dapat memberi masukan kepada para pihak atau masyarakat khususnya terkait penceghan penodaan agama.
6
E. Kerangka pemikiran Aliran sesat kembali menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Indonesia. Hangatnya kembali wacana ini tidak dapat dilepaskan dari ‘kepopuleran’ Surga Aden yang belakangan tengah dihujat oleh sebagian kalangan. Aliran yang dipimpin oleh Ahmad Tantowi yang berada di daerah Cirebon ini semakin tenar karena gencarnya pemberitaan di media nasional henti, terutama terkait upaya penindakan oleh aparat kepolisian. Surga aden hanyalah satu dari sekian banyak aliran yang dicap sesat yang berkembang di Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), misalnya, pernah melansir bahwa ada 250 aliran sesat yang eksis di Indonesia, aliran sesat ini marak karena mereka pada umumnya menawarkan surga yang bersifat instan. 6 Selanjutnya adanya aliran sesat yang mengiming-imingi pembersihan dosa dengan syarat pembayaran sejumlah uang kepada pengikutnya. Selain itu, sejumlah aliran sesat terkadang juga menawarkan aturan yang meringankan pengikutnya berupa pengurangan kewajiban-kewajiban yang selama ini berlaku di agama konvensional. Faktor lain yang mendorong tumbuh suburnya aliran sesat, adalah ringannya sanksi pidana yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera terhadap penyebar ajaran sesat. Di Indonesia, UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selama ini dijadikan dasar hukum, selain KUHP, dan saat ini telah terbit Surat keputusan bersama atau SKB. Namun
6
Syaiful Abdullah, Hukum aliran sesat, Malang, Setara Press, 2009 hlm. 8
7
semakin banyaknya aliran-aliran yang melenceng dari kaidah agama yang sesungguhnya
menimbulkan
banyak
tanda
tanya
apakah
yang
melatarbelakangi terjadinya bahkan semakin maraknya penistaan agama ini? Oleh sebab itu sesuai dengan rumusan permasalahan maka ruang lingkup penulisan skripsi ini di fokuskan pada analisis terhadap putusan pengadilan dan upaya penanggulangan terhadap penistaan dan penodaan agama dengan mengaitkan pada teori kriminologi dimana menurut teori tersebut apakah yang melatarbelakangi pelaku melakukan kecenderungan terhadap perbuatan penistaan dan penodaan agama, misalnya dikaji dengan Teori Asosiasi Deferensial yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland yakni Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat yaitu :7 1. Perilaku menyimpang adalah hasil dari proses belajar atau yang dipelajari. 2. Perilaku menyimpang dipelajari oleh seserang dalam interaksinya dengan orang lain dan melibatkan proses komunikasi yang intens. 3. Bagian utama dari belajar perilaku menyimpang terjadi didalam kelompokkelompok personal yang intim dan akrap. 4. Hal-hal yang dipelajari dalam proses terbentuknya perilaku menyimpang adalah a. teknis-teknis penyimpangan, b. petunjuk-petunjuk khusus tentang motif, dorongan, rasionalisasi dan sikap-sikap berperilaku menyimpang.
7
JD Narwoko, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Surabaya, 2007, hlm 114
8
5. Petunjuk-petunjuk khusus tentang motif dandorongan untuk berperilaku menyimpang itu dipelajari dari definisi-definisi tentang norma-norma yang baik dan tidak baik 6. Seseorang
menjadi
menyimpang
karena
ia
menganggap
lebih
menguntungkan untuk melanggar norma daripada tidak. Apabila seseorang beranggapan bahwa lebih baik daripada tidak karena tidak ada sanksi atau hukuman yang tegas atau orang lain membiarkan suatu tindakan yang dapat dikategorikan menyimpang, dan bahkan bila pelanggaran itu membawa keuntungan ekonomi, maka mudahlah orang melakukan penyimpangan. Sebaliknya seseorang tidak menyimpang karena orang itu beranggapan bahwa akan lebih menguntungkan jika tidak melakukan pelanggaran dan kemudian ia mendapat pujian, sanjungan dan dijanjikan mendapat pahala. 7. Terbentuknya asosiasi diferensial itu bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas. 8. Proses mempelajari penyimpangan perilaku melalui kelompok yang memiliki pola-pola menyimpang atau sebaliknya, melibatkan semua mekanisme yang berlaku di dalam proses belajar. 9. Meskipun perilaku menyimpang merupakan salah satu ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yng umum, tetapi penyimpangan perilaku tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan dan nilai umum tersebut. Karena perilaku yang tidak menyimpang juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai dan kebutuhan yang sama.
9
F. Metode penelitian 1. Objek Pendekatan Penulisan pada penelitian ini memfokuskan pada objek penelitian tentang tinjauan kriminologi mengenai penistaan dan penodaan agama yang memfokuskan kepada surat keputusan bersama tiga menteri, Undang-undang no. 1 tahun 1965 serta pasal 156 a kuhp khususnya analisis terhadap putusan pengadilan Ahmad Tantowi. 2. Metode pendekatan Dalam penulisan ini agar memenuhi kriteria ilmiah dan dapat mendekati
kebenaran
maka
metode
yang
digunakan
adalah
:
Menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskriptifkan objek penelitian secara umum. Penelitian dilaksanakan secara deskriptif, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya bersifat sekedar mengungkapkan suatu peristiwa. Analitis
maksudnya
dalam
menganalisa
menggunakan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan teori-teori ilmu hukum. Pendekatan
konseptual
yaitu
merupakan
pendekatan
yang
mengkaji suatu masalah dengan cara analisis data berdasarkan putusan pengadilan yang bersumber dari undang-undang, buku – buku serta sumber lain yang valid. Pendekatan perundang – undangan yakni
10
pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang sesuai kasus penistaan dan penodaan agama. 3. Jenis data a. Data primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitianyang diperoleh dari hasil analisis dan penelitian kepustakaan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan kemudian peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah penistaan dan penodaan agama melalui berbagai literatur perundang-undangan, arsip, dokumen maupun bahan pustaka lainnya, mencakup : 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengikat dan berdiri sendiri, yaitu : a) UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama b) Pasal 156 a kuhp c) Undang – undang dasar 1945 pasal 28 dan 29 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu : a) Kitab undang –undang hukum pidana b) Buku – buku mengenai penodaan dan penistaan agama
11
c) Putusan pengadilan negeri sumber No. 195/Pid. B/2010 / PN. Sbr 4. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan kegiatan sebagai berikut : a. Study Kepustakaan Studi Kepustakaan adalah suatu usaha untuk memperoleh data melalui teori-teori ilmiah yang dilakukan dengan buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok-pokok permasalahan b. Metode Observasi Metode Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara menganalisis surat putusan pengadilan negeri sumber, baik berupa subyek maupun obyek yang ada kaitannya dengan penelitian 5. Metode pengumpulan data a. Penelitian Kepustakaan Penelitian kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder yaitu bahan hukum primer misalnya peraturan perundang undangan serta bahan hukum sekunder seperti buku – buku dan literatur b. Metode analisis data Setelah data – data kepustakaan didapat, maka terhadap data tersebut selanjutnya dilakukan dengan dengan cara content analisis
12
terhadap data tekstular dan menetapkan metode kualitatif terhadap data dari analisis terhadap surat putusan pengadilan kasus Ahmad tantowi, yang kemudian di konstruksikan dalam kesimpulan dibagian akhir penelitian ini.
G. Sistematika penulisan Agar mencerminkan gambaran pokok dari isi skripsi maka penulisan disesuaikan dengan sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab. Dalam hal ini, hubungan antara bab satu dengan bab lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan secara tersendiri, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang bulat dan saling berhubungan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : Dalam bab I, merupakan bagian Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitiaan, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi penelitian dan sistematika penulis. Dalam bab II, tinjauan pustaka dimana Penulis menguraikan tentang Pengertian dan unsur tindak pidana, Pengertian Kriminologi, pengertian penistaan agama serta unsur dan bentuk penistaan agama antara lain : Tinjauan pustaka yang memaparkan pengertian tindak pidana, pengertian kriminologi dan pengertian penistaan agama berdasarkan pasal 156 a kuhp. Dalam bab III, menjelaskan tentang Tinjauan lapangan yang berisi kronologis kejadian, keterangan saksi –saksi serta putusan hakim no. 195/pid.B/2010/PN.Sbr
13
Dalam bab IV ini, menjelaskan tentang penyebab pelaku melakukan penistaan agama dan bagaimana upaya penanggulangannya berdasarkan tinjauan kriminologi penistaan dan penodaan agama dan dikaitkan dengan pasal 156 a kuhp Dalam bab V, dalam hal ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan masalah penistaan dan penodaan agama serta upaya penanggulangannya.
14
