Bunga Rampai Administrasi Publik
POKOK-POKOK PENATAAN SISTEM KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM KERANGKA PENEGAKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Perkembangan Konsep-Konsep dalam RUU ASN) 1
Agustinus Sulistyo Tri P., SE., M.Si2 Benedicta Retna Cahyarini, S. Sos3
PENDAHULUAN Syarat berdirinya suatu negara paling tidak ada empat, yaitu (1) adanya wilayah yang berdaulat, (2) adanya rakyat yang menempati wilayah tersebut secara berdaulat, (3) adanya pemerintahan yang berdaulat dan (4) adanya pengakuan dari negara lain. Keempat syarat itulah yang akan menentukan berdirinya suatu negara. Apabila salah satu tidak dapat dipenuhi maka tidak bisa disebut sebagai satu negara yang berdaulat. Negara tanpa wilayah, maka akan berpotensi terjadinya penjajahan negara lainnya untuk memperoleh wilayah. Negara tanpa rakyat, siapa yang akan diurusi atau disejahterakan? Negara tanpa pemerintah yang berdaulat maka 1 Ide
tulisan ini merupakan pemikiran penulis pada saat pembahasan draft awal RUU ASN pada tahun 2010 yang judulnya berubah-ubah dari RUU SDM Aparatur, RUU Pokok-Pokok Kepegawaian Negara, RUU SDM Penyelenggara Negara, RUU PegawaiNegara dan akhirnya menjadi RUU ASN. Ide ini muncul karena banyaknya jenis pegawai yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu diklasifikasi dan dipetakan. Dalam perkembangan pembahasan terakhir tahun 2013 disepakati draft RUU ASN. 2Peneliti Madya, LAN ditempatkan di Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDA. Terlibat dalam penyusunan dan perumusan RUU ASN dan kebijakan-kebijakan terkait SDM Aparatur. 3 Peneliti Pertama, LAN ditempatkan di Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDA. Lembaga Administrasi Negara, 2014 |
1
Bunga Rampai Administrasi Publik
yang terjadi adalah perebutan kekuasaan untuk menentukan siapa yang menjadi penguasa dan pemimpin atas negara. Dan negara tanpa pengakuan
dari
negara
lain
adalah
suatu
kebohongan,
karena
keberadaannya tidak diakui atau dianggap tidak ada. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa keempat syarat berdirinya negara tersebut memang harus dipenuhi semuanya tidak boleh salah satu atau salah dua, mutlak keempat-empatnya
harus
dipenuhi
sebagai
syarat
berdirinya
dan
berdaulatnya suatu negara. Pemerintahan yang berdaulat dalam suatu negara menjadi suatu hal yang sangat penting dan krusial. Tanpa pemerintahan yang berdaulat maka niscaya keutuhan suatu negara dapat diwujudkan, yang muncul adalah adanya perpecahan dan perebutan kekuasaan antar pihak yang mau memimpin negara. Maka penetapan dan kejelasan pemerintahan ini menjadi sangat penting dalam suatu negara. Kejelasan pemerintahan akan menunjukkan kedaulatan suatu negara. Di Indonesia, pemerintahan yang berdaulat yang memerintah atau mengurusi negara seringkali disebut dengan istilah yang bermacam-macam. Sering disebut dengan istilah penyelenggara negara, aparatur negara, pejabat negara, pegawai negara, pegawai negeri, sumber daya aparatur dan lain sebagainya. Kesemuanya sebenarnya mempunyai pengertian atau makna dan tugas yang sama, yaitu diberi mandat dan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan atau menyelenggarakan kekuasaan negara. Penyelenggara kekuasaan negara sebagaimana dijelaskan didalam UUD 1945 ada enam (6), yaitu penyelenggara negara yang menjalankan fungsi kekuasaan konstitutif (MPR), fungsikekuasaan eksekutif (Presiden), fungsi kekuasaan legislatif (DPR), fungsi kekuasaan yudikatif (MA), fungsi kekuasaan auditif (BPK) dan fungsi kekuasaan moneter (BI). Keenam penyelenggara kekuasaan negara ini didukung dengan pegawai yang seharusnya dikelola dengan sistem manajemen kepegawaian yang baik, 2
| Lembaga Administrasi Negara, 2014
Bunga Rampai Administrasi Publik
sehingga menjadi insan yang handal, profesional dan berperilaku terpuji sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaannya dengan baik.Keenam penyelenggara kekuasaan negara ini meskipun mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda tetapi pada prinsipnya menyelenggarakan fungsi yang sama, yaitu menjalankan pemerintahan negara. Namun demikian dalam pengelolaan kepegawaiannya, para pegawai penyelenggara negara tersebut tidak dikelola berdasarkan unit kerja atau kelompok penyelenggara kekuasaan yang dipegangnya tetapi lebih difokuskan pada kelompok, jenis atau status kepegawaiannya. Ada yang masuk kelompok pegawai negeri, pegawai negeri sipil (PNS), anggota legislatifatau lainnya. Selain itu ada juga pegawai-pegawai yang tersebar di banyak unit misalnya di Komisi, Badan atau lainnya yang dikelola dengan kebijakan yang berbeda pula. Pegawai-pegawai ini semuanya bisa dikategorikan sebagai penyelenggara negara karena tugas pokok dan fungsinya adalah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembiayaan gaji mereka dibebankan dalam anggaran negara. Kondisi inilah yang menarik untuk dicermati dan dikaji. Masing-masing jenis pegawai mempunyai karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya tetapi pada prinsipnya mempunyai tugas dan fungsi yang sama, yaitu menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam kerangka mewujudkan penegakanNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka sangat penting
untuk
kepegawaian
memetakan
para
bagaimana
penyelenggara
negara
penyelenggaraan
sistem
tersebut. Apakah sistem
kepegawaian penyelenggara negara tersebut dapat mendukung upaya penegakan NKRI? Dalam tulisan berikut ini akan dibahas konsep yang berkembang dalam pembahasan RUU ASN. Dimana tujuan awalnya adalah memberikan payung kebijakan untuk menata sistem kepegawaian penyelenggara negara. Supaya pengelolaannya berada dalam satu garis yang sama, karena samaLembaga Administrasi Negara, 2014 |
3
Bunga Rampai Administrasi Publik
sama menjalankan tugas dan fungsi yang sama, yaitu menyelenggarakan pemerintahan negara. Konsep-konsep dikembangkan sejak tahun 2010 sampai 2013 dan mengalami pergeseran. Berikut ini akan diulas secara ringkas dan lugas. SIAPA PENYELENGGARA NEGARA? Sebagaimana dijelaskan didepan bahwa begitu banyak kelompok, jenis atau status dari penyelenggara negara. Sehingga perlu diidentifikasi dan diklasifikasikan siapa itu penyelenggara negara dalam Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
(NKRI).
Dalam
konsep
awal
yang
dikembangkan pada tahun 2010 ada upaya melakukan simplifikasi penyelenggara negara. Gambar 1 berikut ini mencoba memetakan penyelenggara negara dalam konsep simplifikasi. Konsep simplifikasi dimaksudkan supaya klasifikasi penyelenggara negara menjadi lebih jelas dan tegas perbedaannya. Gambar 1 Matrik Penyelenggara Negara
Sumber : Konsep Awal RUU Penyelenggara Negara (konsep Nopember 2010)
4
| Lembaga Administrasi Negara, 2014
Bunga Rampai Administrasi Publik
Dalam konsep RUU Penyelenggara Negara iniyang merupakan konsep awal diberikan definisi penyelenggara negara adalah unsur penyelenggara negara yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri dari pejabat negara dan pegawai negara. Konsep ini dikembangkan dari definisi penyelenggara negara sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dalam UU ini disebutkan bahwa Penyelenggara
Negara
adalah
Pejabat
Negara
yang
menjalankan
fungsieksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang funsi dan tugaspokoknya
berkaitan
dengan
penyelenggaraan
negara
sesuai
denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi ini dikembangkan karena penyelenggara negara tidak terbatas pada fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif tetapi juga meliputi fungsi konstitutif, auditif dan moneter. Selanjutnya
yang
dimaksud
dengan
pejabat
negara
adalah
penyelenggara negara yang menjadi pimpinan dan atau anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang. Lembaga negara sebagai disebut dalam UUD 1945 antara lain adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sehingga yang dimaksud dengan pejabat negara adalah pimpinan dan atau anggota lembaga-lembaga negara tersebut. Sementara yang dimaksud dengan pegawai negara adalah penyelenggara negara yang tidak menjadi pimpinan dan atau anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.Atau dengan kata lain adalah pegawai atau staf dari pejabat negara. Lembaga Administrasi Negara, 2014 |
5
Bunga Rampai Administrasi Publik
Pegawai negara terdiri dari dua klasifikasi atau kelompok, yaitu pegawai negara militer dan pegawai negara sipil. Pegawai negara militer adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu pegawai negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi tugas dari TNI adalah pada tugas pertahanan negara, mengamankan kedaulatan wilayah negara. Sementara pegawai negara sipil adalah pegawai negara yang diserahi tugas dalam jabatan sipil atau diserahi tugas negara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negara sipil terdiri dari tiga kelompok, yaitu pegawai sipil atau dikenal dengan nama PNS (Pegawai Negeri Sipil), anggota Polisi (POLRI) dan pegawai tidak tetap (PTT). Pengertian PNS adalah pegawai negara yang diberi tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sementara POLRI adalah
pegawai negara yang diberi tugas di bidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dan pegawai tidak tetap (PTT) adalah pegawai negara yang bekerja dalam jangka waktu tertentu sesuai kontraknya dan diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dalam perkembangannya ternyata ada banyak sekali kendala yang ditemui
untuk
bisa
memetakan
penataan
sistem
kepegawaian
penyelenggara negara. Karena masing-masing penyelenggara negara sudah diatur dengan kebijakan masing-masing. Peraturan-peraturan tersebut sangat berbeda satu dengan yang lain karena karakteristik masing-masing penyelenggara negara yang berbeda. Akhirnya konsep RUU tersebut lebih
6
| Lembaga Administrasi Negara, 2014
Bunga Rampai Administrasi Publik
difokuskan pada PNS atau pegawai negeri sipil sebagaimana kita kenal saat ini. Konsep ASN atau Aparatur Sipil Negara dikembangkan pada tahun 2011 dalam bentuk RUU ASN. Konsep RUU ASN ini munculkarena adanya tuntutan perlunya perubahan manajemen kepegawaian (PNS) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. UU ini dianggap tidak mampu mewujudkan profesionalisme PNS dengan tata kelola kepegawaian yang diaturnya sehingga memerlukan perubahan mendasar. Didalam RUU ASN (draft Nopember 2011) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Nonpermanen yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam pengertian ini ASN terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan pegawai tidak tetap (Pegawai Pemerintah Nonpermanen). Pegawai negeri sipil Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan integritas, kualifikasi, kompetensi dan lainnya yang dipersyaratkan untuk jabatan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang pada suatu jabatan tertentu yang diberi tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Pegawai Pemerintah Nonpermanen adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan integritas, kualifikasi, kompetensi dan lainnya dan diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai pegawai ASN pada suatujabatan tertentu. Ini merupakan satu lompatan konseptual yang sangat krusial dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan ada pegawai dengan sistem kontrak atau tidak tetap. Sementara pada praktiknya pada tahun 2004 semua pegawai honorer diangkat menjadi PNS. Hal ini menegaskan bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan ada tugas-tugas yang tidak harus dilaksanakan oleh pegawai dengan status PNS. Lembaga Administrasi Negara, 2014 |
7
Bunga Rampai Administrasi Publik
Konsep yang diawali pada tahun 2011 ini akhirnya yang diterima oleh pihak-pihak terkait, baik dari pemerintah maupun dewan untuk didiskusikan. Sampai draft terakhir Maret tahun 2013 konsep ASN tidak berubah. Hanya istilah pegawai pemerintah nonpermanen kembali didefinisikan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Akan tetapi tidak mengubah maknanya, yaitu pegawai yang diangkat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan perjanjian kerja, dalam waktu terbatas dan untuk posisi-posisi tertentu. Masing-masing jenis atau status pegawai ASN dikelola dengan sistem kepegawaian yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Berikut ini diulas mengenai sistem kepegawaian pegawai ASN. SISTEM KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) Sebagaimana dijelaskan didepan bahwa dalam ASN ada dua jenis pegawai, yaitu PNS (pegawai negeri sipil) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pengertian PNS dalam RUU ASN merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat yang Berwenang dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional. Sementara PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja sesuai keperluan instansi menurut ketentuan Peraturan Perundang-undang. Pegawai ASN (PNS dan PPPK) berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Sementara itu fungsi Pegawai ASN adalah sebagai: pelaksana danpemersatu
bangsa.
Sementara
kebijakan publik, pelayan publik tugas
Pegawai
ASN
adalah
:
melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang
8
| Lembaga Administrasi Negara, 2014
Bunga Rampai Administrasi Publik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jabatan ASN terdiri dari tiga jenis, yaitu : Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Secara terperinci berikut ini disajikan dalam gambar berikut. Gambar 2 Jenis Pegawai ASN
Utama Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya Pratama Pelaksana
Jabatan Administrasi
ASN
Pengawas Administrator
Jabatan Fungsional
Keahlian Ketrampilan
Sumber : Konsep RUU ASN (Maret 2013) Manajemen pegawai ASN meliputi manajemen untuk PNS dan manajemen untuk PPPK. Manajemen PNS meliputi : penetapan kebutuhan dan pengendalian jumlah, pengadaan, penempatan, pengembangan dan pendidikan,
penilaian
kinerja,
pola
karier,
penggajian,
tunjangan,
kesejahteraan, penghargaan, disiplin dan sanksi, pemberhentian, pensiun dan perlindungan. Manajemen PNS pada pemerintah daerah dilaksanakan Lembaga Administrasi Negara, 2014 |
9
Bunga Rampai Administrasi Publik
oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Manajemen PNS pada pemerintah pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Sementara manajemen PPPK meliputi : penetapan kebutuhan, pengadaan, honorarium, tunjangan, kesejahteraan dan perlindungan. Dalam penyelenggaraan sistem kepegawaian ASN dipertegas adanya lembaga-lembaga yang terlibat secara langsung. Lembaga baru yang muncul adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yaitu Lembaga Non Struktural yang mandiri, bebas dari intervensi politik untuk menjamin pemberlakuan sistem merit. Kemudian lembaga-lembaga yang saat ini sudah ada dan dipertegas tugas dan fungsinya, yaitu : Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendayagunaan aparatur negara (Kementerian PAN dan RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan diklat ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pemerintah non kementerian
yang
diberi
kewenangan
melakukan
pembinaan
dan
menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. ARTI PENTING PENATAAN SISTEM KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA Mencermati perkembangan konsep-konsep pengaturan dalam RUU ASN, terkesan bahwa RUU ini belum mampu menyelesaikan masalah utama yang ada dalam sistem kepegawaian penyelenggara negara. Penyelenggara negara sebagaimana dijelaskan didepan. Hal ini terlihat dari tujuan utamanya adalah adanya permasalahan dalam sistem kepegawaian penyelenggara negara yang masing-masing diatur dengan kebijakan yang berbeda. Perbedaan ini ternyata memberi dampak pada beragamnya
10
| Lembaga Administrasi Negara, 2014
Bunga Rampai Administrasi Publik
penataan kepegawaian. Misalnya terkait pola rekrutmennya, standar penggajiannya, pola kariernya dan lain sebagianya. Kondisi ini ternyata cukup sulit untuk kemudian diatur dalam satu payung kebijakan yang satu. Sehingga akhirnya pembahasannya bergeser menjadi lebih kecil, yaitu aparatur sipil negara (ASN). Dipersempitnya pembahasan dalam penataan sistem kepegawaian penyelenggara negara menjadi pembahasan ASN, dimana ASN mencakup PNS dan PPPK, bukan tanpa alasan. Hal ini didasari kondisi empiris yang menunjukkan bahwa pengelolaan PNS sendiri belum menunjukkan hasil yang maksimal. Sebagaimana kita ketahui manajemen kepegawaian PNS saat ini diatur dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Sebagaimana dijelaskan di Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU tersebut
bahwa
:
Manajemen
PNS
diarahkan
untuk
menjamin
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil-guna. Selanjutnya untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan tersebut, diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistim prestasi kerja dan sistim karier yang dititikberatkan pada sistim prestasi kerja. Pada praktiknya amanat pasal ini masih sulit diwujudkan. Banyak kajian yang memetakan bahwa kualitas PNS masih kurang, belum profesional. Gambaran tersebut diberikan oleh Setya Budi (LAN, 2010), PNS digambarkan mempunyai tingkat profesionalisme yang rendah, kemampuan pelayanan yang tidak optimal, rendahnya tingkat reliability, assurance, tangibility, empathy dan responsiveness, tidak memiliki tingkat integritas sebagai pegawai pemerintah sehingga tidak mempunyai daya ikat emosional dengan instansi dan tugas-tugasnya, tingginya penyalahgunaan wewenang (KKN), tingkat kesejahteraan yang rendah dan tidak terkait dengan tingkat pendidikan, prestasi, produktivitas dan disiplin pegawai. Lembaga Administrasi Negara, 2014 |
11
Bunga Rampai Administrasi Publik
Demikian juga mantan Kepala BKN, Dr. Edy Topo Ashari (LAN, 2010), menyebutkan sejumlah permasalahan yang melingkupi PNS, antara lain : mismatch antara PNS yang ada dengan tuntutan bidang tugasnya, under employement karena belum adanya target atau kontrak kinerja PNS dalam melaksanakan tugasnya, alokasi dan distribusi PNS yang tidak seimbang terkait kualitas dan kuantitasnya, rendahnya produktivitas PNS, database yang tidak up to date, belum diterapkannya kebijakan reward and punishment, rendahnya kesejahteraan dan penghasilan PNS dan formasi yang belum berbasis kebutuhan riil. Sedikitt gambaran tersebut menegaskan bahwa memang penataan sistem kepegawaian PNS memang perlu ditata ulang. Penataan ulang ini bukan hanya menyangkut sistem manajemen kepegawaiannya, tetapi termasuk penataan pegawainya itu sendiri. Bahwa ada tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tidak perlu dilaksanakan atau dilakukan oleh PNS maka bisa dilakukan oleh PPPK. Pembagian jenis atau status kepegawaian ini akan mengarah pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Dari uraian ini terlihat bahwa penataan sistem kepegawaian ASN sebagaimana dijelaskan didepan mempunyai makna yang sangat strategis karena diharapkan mampu membawa profesionalisme di kalangan ASN (PNS dan PPPK). KESIMPULAN Bahwa menyempitnya fokus pembahasan draft kebijakan penataan sistem kepegawaian tentang penyelenggara negara menjadi sistem kepegawaian ASN tidak berarti tanpa makna atau mengecilkan maknanya. Tetapi justeru memberikan fokus yang lebih mendasar dan mendalam dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai ASN. Diharapkan dengan sistem kepegawaian yang baik, maka akan muncul penyelenggara negara yang baik. 12
| Lembaga Administrasi Negara, 2014
Bunga Rampai Administrasi Publik
DAFTAR BACAAN 1.
Undang-Undang Dasar 1945, amandemen keempat.
2.
Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
4.
Konsep RUU Aparatur Sipil Negara sejak awal pembahasan sampai draft terakhir, tahun 2010-2013 (tidak dipublikasikan).
5.
Lembaga Administrasi Negara, Grand Design Reformasi PNS, Jakarta, 2010.
Lembaga Administrasi Negara, 2014 |
13
Bunga Rampai Administrasi Publik
14
| Lembaga Administrasi Negara, 2014
