BUKU KUMPULAN PERATURAN TAHUN 2016 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) K R E D I T U S A H A R A K Y A T KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KUMPULAN PERATURAN KREDIT USAHA RAKYAT 2016

Buku ini berisi kumpulan Peraturan yang dikeluarkan oleh Komite Kebijakan dalam rangka relaksasi kebijakan terkait Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2016. Peraturan-peraturan dalam buku ini menjadi landasan hukum baru pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2016. Peraturan tersebut antara lain adalah payung hukum Komite Kebijakan, Pedoman Pelaksanaan Program KUR, Penetapan Penyalur dan Perusahaan Penjamin KUR, Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga, serta penetapan besaran subsidi b u n g a K U R 2 0 1 6

TIM PELAKSANA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016

K R E D I T

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

U S A H A R A K Y A T 2 0 1 6

BUKU KUMPULAN PERATURAN TAHUN 2016 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)



Buku ini diharapkan dapat memberikan dukungan informasi kepada berbagai pihak baik instansi pemerintah, penyalur KUR, perusahaan penjamin KUR, masyarakat, pelaku usaha dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan Program KUR. Semoga buku ini dapat bermanfaat. .

Jakarta,

Februari 2016

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM

KATA PENGANTAR Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Kumpulan Peraturan KUR Tahun 2016 telah dapat diselesaikan. Buku Kumpulan Peraturan KUR Tahun 2016 ini merupakan penyempurnaan dari buku kumpulan peraturan sebelumnya.

Ir. Bobby Hamzar Rafinus, M.I.A NIP. 196101151990031001

Buku ini berisi kumpulan peraturan yang dikeluarkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2016. Peraturan-peraturan dalam buku ini menjadi landasan hukum pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Tahun 2016. Peraturan tersebut antara lain adalah payung hukum Komite Kebijakan, Pedoman Pelaksanaan Program KUR, Penetapan Penyalur dan Perusahaan Penjamin KUR, Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga KUR, Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, dan Penetapan Subsidi Bunga KUR

ii

i KUMPULAN PERATURAN KREDIT USAHA RAKYAT 2016



DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................... iii BAB

I

PENDAHULUAN

............................................................ 1

A. Latar Belakang ............................................................ 1 B. Maksud dan Tujuan BAB II

................................................. 2

PERATURAN KUR TAHUN 2016 ........................................ 2 A. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 ................. 3 B. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 ................. 9 C. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR

...................................................................... 11

D. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ............................. 51 E. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 Tentang Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR

...................................... 74

F. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Usaha Kredit Rakyat

................................................

79

G. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1355 Tahun 2015 Tentang Besaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat

....................................................................

99

H. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 844 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna

Anggaran

dalam Rangka Pembayaran Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat

KUMPULAN PERATURAN

...............................................

KREDIT USAHA RAKYAT 2016

103



I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu menyediakan lapangan kerja sebesar 97,2% (sembilan puluh tujuh koma dua perseratus) dari total lapangan kerja, dan menyumbang sekitar 56,5% (lima puluh enam koma lima perseratus) pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada Tahun 2012. Pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa. Jumlah UMKM pada Tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 juta unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit pada Tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada Tahun 2013 meningkat dari 96,2 juta orang pada Tahun 2009. Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada perbankan dengan pola penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat

(KUR)

yang

diluncurkan

pada

November

2007.

Dalam

perkembangannya, KUR sejak Tahun 2007 sampai dengan Desember 2014 KUR telah disalurkan sebesar Rp.178,8 triliun dengan total debitur sebanyak 12,4 juta debitur. Untuk Tahun 2014, jumlah kredit yang disalurkan Rp40,2 triliun kepada 2,4 juta debitur. Arah kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 adalah meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, 2) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, 3) Peningkatan nilai tambah

KUMPULAN PERATURAN



produk dan jangkauan pemasaran, 4) Penguatan kelembagaan usaha, 5) Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. Memperhatikan arah kebijakan peningkatan daya saing UMKM tersebut dan mempertimbangkan capaian pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama tujuh tahun terakhir, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan para menteri/kepala lembaga terkait dengan tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi UMKM termasuk penetapan prioritas

bidang

usaha,

melakukan

monitoring

dan

evaluasi

atas

pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, dan mengambil langkahlangkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM. Pada Tahun 2016 program KUR diarahkan sebagai bagian mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat. Dengan alokasi plafon KUR sebesar Rp 100 – Rp 120 Triliun, diharapkan dapat mengungkit naik pemberian kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil, khususnya di sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa – jasa, serta penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. KUR 2016 telah mengakomodir pembiayaan di sektor ekonomi kreatif serta beberapa sektor eks. kredit program seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), untuk eks. kredit program lainnya akan diatur dengan skema khusus. B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Buku Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016 bertujuan: 1. Memperluas dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan KUR agar sesuai dengan pengaturan yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

KUMPULAN PERATURAN



2. Meningkatkan efektivitas sinergi dan kerjasama pelaksanaan KUR oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha. 3. Sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan bagi masing-masing pihak yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan program KUR. 4. Menyediakan informasi penting terkait pelaksanaan program KUR. 5. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program KUR. 6. Sebagai dokumen tertulis kepada berbagai pihak yang membutuhkan. 7. Sebagai referensi pelaksanaan kredit program pemerintah di waktu mendatang

KUMPULAN PERATURAN



II

PERATURAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TAHUN 2016 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu mengembangkan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi usaha mikro, kecil, dan menengah; b. bahwa

untuk

menyinergikan

kebijakan

atas

pengembangan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk komite kebijakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Memutuskan ....

KUMPULAN PERATURAN



MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

Pasal 1 (1)

Membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan.

(2)

Komite Kebijakan berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2 (1)

Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas sebagai berikut: a.

merumuskan pembiayaan

dan bagi

menetapkan Usaha

Mikro,

kebijakan Kecil,

dan

Menengah, termasuk penetapan prioritas bidang usaha; b.

melakukan

monitoring

dan

evaluasi

atas

pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan c.

mengambil

langkah-langkah

penyelesaian

hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 3 ...

KUMPULAN PERATURAN



Pasal 3 Susunan

keanggotaan

Komite

Kebijakan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: Ketua

:

Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian; Anggota

:

1.

Menteri Keuangan;

2.

Menteri Dalam Negeri;

3.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

4.

Menteri Perindustrian;

5.

Menteri Perdagangan;

6.

Menteri Pertanian;

7.

Menteri Kelautan dan Perikanan;

8.

Menteri Tenaga Kerja;

9.

Menteri Badan Usaha Milik Negara;

10. Sekretaris Kabinet; 11. Kepala

Badan

Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan; 12. Kepala Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan

Tenaga

Kerja

Indonesia; Sekretaris

:

Deputi

Bidang

Makro

dan

Koordinasi

Keuangan,

Ekonomi

Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 4 ...

KUMPULAN PERATURAN



Pasal 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan.

Pasal 5 Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Kebijakan: a.

berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan; dan

b.

dapat

melibatkan

dan

bekerja

sama

dengan

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 6 (1)

Untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Kebijakan, dibentuk Tim Pelaksana.

(2)

Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Tim Pelaksana

sebagaimana

ditetapkan

oleh

dimaksud

Menteri

pada

ayat

Koordinator

(1),

Bidang

Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan.

Pasal 7 ...

KUMPULAN PERATURAN



Pasal 7 (1)

Untuk

memberikan

dukungan

pelaksanaan

Komite

Kebijakan,

dibentuk

Sekretariat

tugas Komite

Kebijakan. (2)

Sekretariat Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara fungsional oleh Deputi

Bidang

Keuangan,

Koordinasi

Kementerian

Ekonomi

Makro

Koordinator

dan

Bidang

Perekonomian.

Pasal 8 Ketentuan

mengenai

imbal

jasa

penjaminan

untuk

pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.

Pasal 9 Komite Kebijakan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10 Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite Kebijakan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 11 ...

KUMPULAN PERATURAN



Pasal 11 Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Mei 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

KUMPULAN PERATURAN



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan akses pembiayaan untuk meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu dilakukan perubahan pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

MEMUTUSKAN : Menetapkan :KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

Pasal I …

KUMPULAN PERATURAN



Pasal I Ketentuan Pasal 8 dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan, subsidi bunga, dan

fasilitas

lainnya

untuk

pelaksanaan

kebijakan

pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan. Pasal II Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Juli 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

KUMPULAN PERATURAN



SALINAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 14

Tahun 2015 tentang

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 dan untuk meningkatkan tata kelola yang baik (good governance) pelaksanaan Kredit

Usaha

Rakyat

telah

ditetapkan

Pedoman

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; b. bahwa

untuk

meningkatkan

dan

memperluas

pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat serta mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a;

KUMPULAN PERATURAN



c. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro,

Kecil,

dan

Menengah

tentang

Pedoman

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; Mengingat

: 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian

Negara

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9); 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 4. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015; 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN

MENTERI

KOORDINATOR

BIDANG

PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG

PEDOMAN

PELAKSANAAN

KREDIT

RAKYAT.

KUMPULAN PERATURAN


USAHA


BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini yang dimaksud dengan: 1.

Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah

kredit/pembiayaan

modal

kerja

dan/atau

investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. 2.

Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.

3.

Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Perusahaan Penjamin.

4.

Perusahaan Penjamin adalah perusahan yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.

5.

Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian KUR.

Pasal 2 Pelaksanaan KUR bertujuan untuk: a.

meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif;

b.

meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan

KUMPULAN PERATURAN



c.

mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenega kerja.

BAB II PELAKSANAAN KUR Bagian Pertama Penerima KUR

Pasal 3 (1) Penerima KUR adalah

individu/perseorangan atau

badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa: a. usaha mikro, kecil, dan menengah; b. calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri; c. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia; d. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan e. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja. (2) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

KUMPULAN PERATURAN



Bagian Kedua Penyalur KUR

Pasal 4 (1) Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2) Persyaratan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang dapat ditetapkan sebagai Penyalur KUR adalah: a. memenuhi

kriteria

bank

dan/atau

lembaga

keuangan bukan bank sehat dan informasi kinerja dari Otoritas Jasa Keuangan; b. melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR; dan c. memiliki online system data KUR dengan Perusahaan Penjamin dan Sistem Informasi Kredit Program. (3) Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keikutsertaan sebagai Penyalur KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (4) Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang disetujui sebagai Penyalur KUR oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

KUMPULAN PERATURAN



Pasal 5 (1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menggunakan pola linkage yaitu secara channelling atau executing. (2) Ketentuan

lebih

lanjut

pola

linkage

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku

Ketua

Komite

Kebijakan

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Pasal 6 Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh Penyalur KUR bersumber dari dana lembaga keuangan Penyalur KUR tersebut.

Pasal 7 (1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit

Program

yang

disusun

oleh

Kementerian

Keuangan. (2) Kementerian

Keuangan

dalam

menyusun

Sistem

Informasi Kredit Program sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

mengacu

kementerian/lembaga

kepada teknis,

basis

data

pemerintah

penyalur KUR, dan perusahaan Penjamin KUR.

KUMPULAN PERATURAN


dari

daerah,


Bagian Ketiga Penjamin KUR

Pasal 8 (1) Penjamin KUR adalah Perusahaan Penjamin yang disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2) Perusahaan Penjamin untuk dapat ditetapkan sebagai penjamin KUR, memiliki persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi kriteria perusahaan penjamin yang sehat sesuai ketentuan dan kriteria dari Otoritas Jasa Keuangan; dan b. memiliki online system data KUR dengan Penyalur KUR dan Sistem Informasi Kredit Program. (3) Perusahaan Penjamin yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keikutsertaan sebagai penjamin KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (4) Perusahaan Penjamin yang disetujui sebagai Penjamin KUR oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro,

Kecil,

dan

Menengah

ditetapkan

dengan

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 9 (1) Perusahaan Penjamin menjamin KUR berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Penyalur KUR.

KUMPULAN PERATURAN



(2) Imbal jasa penjaminan bagi perusahaan penjamin berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KUR. (3) Imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian komponen dalam subsidi bunga.

Bagian Keempat Agunan

Pasal 10 (1) Agunan pokok KUR adalah usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR. (2) Agunan tambahan untuk KUR Mikro dan untuk KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan. (3) Agunan tambahan untuk KUR Ritel sesuai penilaian Penyalur KUR.

Bagian Kelima Subsidi Bunga

Pasal 11 (1) Pemerintah memberikan subsidi bunga penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR.

(2) Besaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

KUMPULAN PERATURAN



BAB III PENYALURAN KUR

Bagian Pertama Jenis Penyaluran KUR

Pasal 12 KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, terdiri atas: a.

KUR Mikro;

b.

KUR Ritel; dan

c.

KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Bagian Kedua Penyaluran KUR Mikro

Pasal 13 (1) KUR Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). (2) Suku bunga KUR Mikro sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara. (3) Jangka waktu KUR Mikro: a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau

KUMPULAN PERATURAN



b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi. (4) Ketentuan

jangka

tambahan

waktu

terkait

kredit/pembiayaan

restrukturisasi KUR Mikro

perpanjangan,

(suplesi),

dan

sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Pasal 14 (1) Calon

penerima

KUR

Mikro

adalah

sebagaimana

dimaksud pada Pasal 3 huruf a, c, d, dan e. (2) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, c, dan d harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan. (3) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e telah mengikuti pelatihan kewirausahaan. (4) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1)

dapat

sedang

menerima

kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar. (5) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.

KUMPULAN PERATURAN



Pasal 15 (1) Calon penerima KUR Mikro yang sedang menerima KUR Mikro

tetap

dapat

memperoleh

tambahan

kredit/pembiayaan dengan total pinjaman

sebesar

Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk skema Kredit/Pembiayaan Investasi dengan Kredit/Pembiayaan Kredit/Pembiayaan

Investasi Modal

dan

Kerja

dengan

Kredit/Pembiayaan Modal Kerja diijinkan; dan b. pemberian

Kredit/Pembiayaan

Investasi

dan

Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR Mikro. (2) Calon penerima KUR Mikro hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi plafon KUR Mikro termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penyalur KUR.

Pasal 16 (1) Penyalur KUR Mikro wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. (2) Dalam hal calon penerima KUR Mikro berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia tetapi yang

bersangkutan

diperlukan

Surat

KUMPULAN PERATURAN

sudah

Keterangan

melunasi

pinjaman,

Lunas/Roya


dengan


lampiran

cetakan

rekening

dari

pemberi

kredit/pembiayaan sebelumnya.

Bagian Ketiga Penyaluran KUR Ritel

Pasal 17 (1) KUR Ritel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). (2) Suku bunga KUR Ritel sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara. (3) Jangka waktu KUR Ritel: a. paling

lama

4

(empat)

Tahun

untuk

Tahun

untuk

kredit/pembiayaan modal kerja; b. paling

lama

5

(lima)

kredit/pembiayaan investasi; atau c. paling

lama

10

(sepuluh)

tahun

untuk

kredit/pembiayaan investasi khusus tanaman keras dengan grace period yang disepakati oleh penyalur KUR sesuai karakteristiknya. (4) Ketentuan

jangka

tambahan

waktu

terkait

kredit/pembiayaan

perpanjangan,

(suplesi),

dan

restrukturisasi KUR Ritel sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku

Ketua

Komite

Kebijakan

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

KUMPULAN PERATURAN



Pasal 18 (1) Calon

penerima

KUR

Ritel

adalah

sebagaimana

dimaksud pada Pasal 3 huruf a, c, dan d. (2) Calon penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan. (3) Calon penerima KUR Ritel dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar. (4) Calon penerima KUR Ritel memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.

Pasal 19 (5) Calon penerima KUR Ritel yang sedang menerima KUR Ritel

tetap

dapat

memperoleh

tambahan

kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp500.000.000

(lima

ratus

juta

rupiah)

dengan

ketentuan sebagai berikut: a. untuk skema Kredit/Pembiayaan Investasi dengan Kredit/Pembiayaan Kredit/Pembiayaan

Investasi Modal

Kerja

dan dengan

Kredit/Pembiayaan Modal Kerja diijinkan; dan b. pemberian

Kredit/Pembiayaan

Investasi

dan

Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Ritel.

KUMPULAN PERATURAN



(6) Calon penerima KUR Ritel hanya dapat menerima KUR dengan total akumulasi plafon KUR Ritel termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.

Pasal 20 (1) Penyalur KUR Ritel wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia; (2) Dalam hal calon penerima KUR Ritel berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia tetapi yang

bersangkutan

diperlukan

Surat

lampiran

cetakan

sudah

Keterangan

melunasi

pinjaman,

Lunas/Roya

rekening

dari

dengan pemberi

kredit/pembiayaan sebelumnya.

Bagian Keempat Penyaluran KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Pasal 21 (1) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

KUMPULAN PERATURAN



(2) Suku bunga KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebesar 12% (duabelas perseratus) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara. (3) Jangka waktu KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. (4) Ketentuan

jangka

tambahan

waktu

terkait

kredit/pembiayaan

restrukturisasi

KUR

perpanjangan, (suplesi),

dan

Tenaga

Kerja

Penempatan

Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Pasal 22 Pemerintah memberikan subsidi bunga dan biaya penagihan (collection fee) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 23 (1) Calon

penerima

KUR

Penempatan

Tenaga

Kerja

Indonesia, mempunyai persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Perjanjian Penempatan bagi TKI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); dan b. memiliki Perjanjian Kerja dengan Pengguna bagi TKI baik yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Pemerintah atau TKI yang bekerja secara perseorangan.

KUMPULAN PERATURAN



(2) Calon

penerima

KUR

Penempatan

Tenaga

Kerja

Indonesia selain memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1)

tetap

harus

memenuhi

persyaratan lainnya yang diperlukan dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Pasal 24 (1) Besar

pinjaman

KUR

Penempatan

Tenaga

Kerja

Indonesia disesuaikan dengan Cost Stucture (Struktur Biaya)

yang

ditetapkan

oleh

Kementerian

Ketenagakerjaan yang mencakup biaya untuk: a. pengurusan dokumen jati diri; b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja; dan/atau d. biaya lain-lain. (2) Nilai pinjaman KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ditetapkan

berdasarkan

hasil

analisis

kredit

oleh

penyalur KUR. (3) Penyalur

KUR

memperhatikan

dalam

melakukan

kebijakan

analisis

Pemerintah

kredit dan

perkembangan biaya penempatan yang berlaku.

Pasal 25 (1) Perjanjian Kredit bagi KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dapat

dilakukan

bersamaan

Perjanjian Penempatan.

KUMPULAN PERATURAN


dengan


(2) Tenaga Kerja Indonesia difasilitasi oleh Penyalur KUR untuk membuka rekening penerimaan gaji di Bank Koresponden

yang

akan

dimasukkan

ke

dalam

Perjanjian Kerja dengan memperhatikan ketentuan hukum

yang

berlaku

di

masing-masing

negara

penempatan. (3) Pencairan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dilakukan setelah Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan kepastian

penempatan

terhadap

pengguna

dan

kepastian keberangkatan dan telah memiliki izin kerja di negara tujuan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 26 (1) Penyalur

KUR

wajib

melaporkan

pelaksanaan

penyaluran KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara reguler setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (2) Laporan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

disampaikan oleh kantor pusat penyalur KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan,

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian dengan format laporan sebagaimana tercantum

dalam

Lampiran

IV

Peraturan

Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite

KUMPULAN PERATURAN



Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini. (4) Laporan

sebagaimana

ditembuskan

kepada

dimaksud Kementerian

pada

ayat

Keuangan

(3) dan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (5) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam hal dipandang perlu dapat meminta laporan tambahan kepada Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam Sistem Informasi Kredit Program.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 27 (1) Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR. (2) Pembinaan oleh kementerian/lembaga teknis meliputi: a. menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan KUR; b. melakukan

upload

data

calon

penerima

KUR

potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program; c. mengidentifikasi data calon penerima KUR yang diupload

oleh

Penyalur

KUR

dan

perusahaan

penjamin, sesuai sektor masing-masing ke dalam Sistem Informasi Kredit Program; d. melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sedang menerima KUR maupun yang

KUMPULAN PERATURAN



belum menerima KUR di sektornya masing-masing; dan e. memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha. (3) Pembinaan oleh pemerintah daerah melalui: a. melakukan

upload

data

calon

penerima

KUR

potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program dengan penanggungjawab pemerintah

provinsi

dan

pemerintah

kabupaten/kota; b. mengidentifikasi data calon penerima KUR yang diupload

oleh

penyalur

KUR

dan

perusahaan

penjamin, sesuai wilayah masing-masing ke dalam Sistem Informasi Kredit Program; c. mengalokasikan

anggaran

dalam

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di wilayah masing-masing. (4) Khusus dalam rangka pembinaan pelaksanaan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia: a. Kementerian Ketenagakerjaan: 1.

menerbitkan

ketentuan

struktur

biaya

penempatan Tenaga Kerja Indonesia; 2.

mengawasi

kinerja

Pelaksana

Penempatan

Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang bekerjasama dengan Penyalur KUR; dan 3.

menerbitkan

daftar

Pelaksana

Penempatan

Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang berkinerja

baik

untuk

menjadi

Penyalur KUR,

KUMPULAN PERATURAN


referensi


b. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia: 1.

memfasilitasi Tenaga

pelatihan

Kerja

Indonesia

keuangan dan

kepada

keluarganya

melalui kerjasama antar kementerian/lembaga dan industri keuangan; 2.

melakukan

sosialisasi

penyaluran

KUR

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia kepada para pihak terkait; dan 3.

memfasilitasi kerjasama Penyalur KUR dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan mitra kerja di negara penempatan debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 28 Tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR dinilai dari indikator jumlah

plafon

KUR

yang

disalurkan,

tingkat

kredit

bermasalah (Non Performing Loan/NPL), jumlah debitur yang menerima KUR, dan jumlah debitur berhasil mengalami graduasi.

Pasal 29 (1) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah,

pelaksanaan

KUR

melakukan sebagai

pengawasan

tindakan

yang

atas

bersifat

preventif. (2) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah

melakukan

monitoring

terhadap

pelaksanaan dan kinerja KUR paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

KUMPULAN PERATURAN



Pasal 30 (1) Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan KUR, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan KUR yang beranggotakan

Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan (koordinator), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

Kementerian

Koperasi

dan

Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Rapat Forum Koordinasi Pengawasan KUR dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan KUR pada bulan Juni dan Desember. (3) Simpulan dan keputusan Rapat Forum Koordinasi Pengawasan KUR disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (4) Forum Koordinasi Pengawasan KUR menyusun ruang lingkup,

uraian

pekerjaan

dan

tata

tertib

penyelenggaraan Forum Koordinasi Pengawasan KUR.

Pasal 31 (1) Dalam hal laporan forum koordinasi pengawasan mengindikasikan adanya penyimpangan yang material, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah

Keuangan

dan

menugaskan Pembangunan

Badan untuk

Pengawasan melakukan

pengawasan tujuan tertentu yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

KUMPULAN PERATURAN



(2) Kriteria

pengawasan

tujuan

tertentu

tersebut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan.

Pasal 32 (1) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, menghentikan penyaluran KUR dalam hal Penyalur KUR memiliki tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (Non Performing Loan/NPL)) atas 5% (lima perseratus) selama 6 (enam) bulan secara berturutturut. (2) Penghentian penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Penyalur KUR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memberikan persetujuan kembali kepada Penyalur KUR untuk menyalurkan KUR yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal

tingkat

kredit/pembiayaan

bermasalah

(Non

Performing Loan/NPL) penyalur KUR telah menurun menjadi di bawah 5% (lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan teguran tertulis kepada Penyalur KUR yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

KUMPULAN PERATURAN



(5) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti dalam waktu dua bulan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah

dapat

menghentikan

kepesertaan

Penyalur KUR.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33 (1) Masing-masing Penyalur KUR, Penjamin KUR, dan kementerian/lembaga

teknis

menyusun

Pedoman

Penyaluran dan Pengawasan Pelaksanaan KUR yang bersifat internal. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut capaian plafon sektoral maupun Bank serta NPL, dan kepatuhan terhadap ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR.

Pasal 34 (1) Penyalur

KUR

sebagaimana

ditetapkan

dalam

Keputusan Menteri Korodinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat Mikro dinyatakan

sebagai

Penyalur

KUR

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4.

KUMPULAN PERATURAN



(2) Perusahaan penjamin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Korodinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat Mikro dinyatakan

sebagai

Perusahaan

Penjamin

KUR

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35 (1) Segala

perjanjian kerjasama

yang

dilakukan

oleh

Penyalur KUR dan perusahaan penjamin berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tetap berlaku dan mengikat para pihak sampai masa berlakunya perjanjian kerjasama berakhir. (2) Perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi atas KUR yang telah disalurkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mengikuti ketentuan yang diatur dalam

Peraturan

Perekonomian

Menteri

Selaku

Ketua

Koordinator Komite

Bidang Kebijakan

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

KUMPULAN PERATURAN



BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36 (1) Pada

saat

Peraturan

Perekonomian

Menteri

selaku

Ketua

Koordinator Komite

Bidang

Kebijakan

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Selaku

Ketua

Komite

Kebijakan

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan

dan/atau

ketentuan

pelaksanaan

yang

didasarkan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Selaku

Ketua

Komite

Kebijakan

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Pasal 37 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini

mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.

KUMPULAN PERATURAN



Agar

setiap

pengundangan

orang

mengetahuinya,

Peraturan

Menteri

memerintahkan

Koordinator

Bidang

Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, ttd. DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1604

KUMPULAN PERATURAN



LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR

TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

RINCIAN USAHA PRODUKTIF PER SEKTOR EKONOMI Sektor yang dibiayai KUR (mengacu pada Laporan Bank Umum 19 sektor ekonomi) 1)

Sektor Pertanian: Seluruh usaha di sektor pertanian (sektor 1).

2)

Perikanan: Seluruh usaha di sektor perikanan (sektor 2).

3)

Industri Pengolahan: Seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan (sektor 4), termasuk industri kreatif di bidang media rekaman, film, dan video.

4)

Perdagangan: Seluruh usaha di sektor perdagangan (sektor 7).

5)

Jasa-jasa: Seluruh usaha: sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan (sektor 8), sektor transportasi – pergudangan - dan komunikasi (sektor 9), sektor real estate - usaha persewaan - jasa perusahaan (sektor 11), sektor jasa pendidikan (sektor 13). MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, ttd. DARMIN NASUTION

KUMPULAN PERATURAN



LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KETUA

PEREKONOMIAN KOMITE

SELAKU

KEBIJAKAN

PEMBIAYAAN BAGI USAHA

MIKRO,

KECIL, DAN MENENGAH NOMOR

TAHUN 2015


POLA PENYALURAN KUR MELALUI LEMBAGA LINKAGE 1. KUR melalui lembaga Linkage dengan Pola Channeling: d

SIKP

c e Penyalur KUR

Perusahaan Penjaminan

g

b

Kementerian Teknis / Pemerintah Daerah

Lembaga Linkage

f

a Calon Debitur

a. Lembaga linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama. Lembaga linkage meliputi Koperasi Sekunder, Koperasi Primer, Bank Perkreditan Rakyat/ Bank

Perkreditan

Rakyat

Syariah,

perusahaan

pembiayaan,

perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah, lembaga keuangan bukan bank lainnya, dan kelompok usaha.

KUMPULAN PERATURAN



b. Calon penerima KUR memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga Linkage

untuk

mengajukan

permohonan

kredit/pembiayaan

kepada Penyalur KUR; c. Lembaga Linkage mewakili calon penerima KUR mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR. d. Penyalur KUR meng-upload data calon penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga Linkage ke Sistem Informasi Kredit Program. e. Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga Linkage yang di-upload oleh Penyalur KUR dan penjamin KUR namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR. f. Penyalur KUR memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal. g. Penyalur KUR menyalurkan kredit/pembiayaan kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit oleh Penyalur KUR. h. Penyalur KUR melakukan proses penjaminan kredit penerima KUR kepada perusahaan penjamin. 2. KUR melalui lembaga Linkage dengan Pola Executing: d

SIKP

c e Penyalur KUR

h


b f

Lembaga Linkage g


b

a

Calon Debitur

KUMPULAN PERATURAN



a. Calon penerima KUR memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga Linkage untuk: 1) mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR; 2) mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin; 3) menjaminkan agunan kepada penyalur KUR. b. Lembaga Linkage mewakili calon penerima KUR mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada penyalur KUR. c. Penyalur KUR meng-upload data calon penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga Linkage ke Sistem Informasi Kredit Program. d. Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga Linkage yang di-upload oleh penyaluir KUR dan perusahaan penjamin namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR. e. Penyalur KUR memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal. f. Penyalur KUR menyalurkan Kredit/Pembiayaan kepada Lembaga Linkage yang

memenuhi persyaratan kelayakan kredit oleh

Penyalur KUR. g. Lembaga linkage menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Penyalur KUR berdasarkan daftar calon penerima KUR potensialnya. h. Penyalur KUR mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Penjaminan atas penyaluran kredit/pembiayaan kepada Lembaga linkage. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas

penerima

KUR

yang

telah

diberikan

penyaluran

Kredit/Pembiayaan. 3. Pengaturan Penyaluran KUR Mikro melalui Lembaga Linkage dengan pola executing diatur sebagai berikut: a. Lembaga linkage yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan, kecuali Kredit Program.

KUMPULAN PERATURAN



b. Lembaga linkage tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program termasuk KUR. c. Kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lembaga linkage dikecualikan dari kriteria debitur penerima KUR. d. KUR yang diberikan oleh Penyalur KUR kepada lembaga linkage wajib diteruspinjamkan kepada calon debitur yang sudah terdaftar di SIKP dan dapat dilakukan secara bertahap. e. Jumlah KUR Mikro yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon penerima KUR yang diajukan oleh lembaga linkage. f.

Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari lembaga linkage kepada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan maksimum sebesar 12% (dua

belas

perseratus)

efektif

pertahun

dan

maksimal

Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per debitur. g. Lembaga linkage bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana. 4. KUR Mikro yang disalurkan kepada lembaga linkage dengan pola channeling diatur sebagai berikut: a. Lembaga linkage yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan. b. Jumlah KUR Mikro yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga linkage. c. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui lembaga linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Mikro. d. Penerima KUR Mikro bertanggungjawab atas pengembalian KUR Mikro. e. Jumlah

kredit/pembiayaan

yang

dijamin

oleh

Perusahaan

Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh penerima KUR Mikro.

KUMPULAN PERATURAN



5. Pengaturan Penyaluran KUR Ritel melalui lembaga linkage dengan pola Executing diatur sebagai berikut: a. Lembaga linkage yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan, kecuali Kredit Program. b. Lembaga linkage tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program termasuk KUR. c. Kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lembaga linkage dikecualikan dari kriteria debitur penerima KUR. KUR yang diberikan oleh Penyalur KUR kepada lembaga linkage wajib diteruspinjamkan kepada calon yang sudah terdaftar di SIKP dan dapat dilakukan secara bertahap. d. Jumlah KUR Ritel yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga linkage. e. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari lembaga linkage kepada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan maksimal sebesar 12% (dua

belas

perseratus)

efektif

pertahun

dan

maksimum

Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur. f.

Lembaga linkage bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Penyalur KUR.

6. KUR Ritel yang disalurkan kepada lembaga linkage dengan pola channeling diatur sebagai berikut: a. Lembaga linkage yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan. b. Jumlah KUR Ritel yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga linkage. c. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui lembaga linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Ritel. d. Debitur KUR Ritel bertanggung-jawab atas pengembalian KUR Ritel.

KUMPULAN PERATURAN



e. Jumlah kredit/pembiayaan yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh penerima KUR Ritel. 7. KUR Penempatan TKI yang disalurkan melalui

lembaga

linkage

dengan pola channeling atau sindikasi (joint financing)

Penyalur KUR a

c


b Memberi Kuasa

Lembaga Linkage

d

Calon Debitur

Dalam rangka memberikan kemudahan akses kepada para TKI dalam melakukan perikatan atau akad serta melakukan angsuran, maka perbankan memberikan kuasa kepada pengurus lembaga linkage untuk: a. Melakukan proses verifikasi dan administrasi mewakili Penyalur KUR. b. Melakukan proses perikatan mewakili Penyalur KUR. c. Melakukan proses angsuran menggunakan mitra usaha penagihan di Negara penempatan mewakili Penyalur KUR. Mekanisme pengaturannya sebagai berikut : a. Lembaga linkage mewakili Tenaga Kerja Indonesia mengajukan permohonan kredit kepada Penyalur KUR. b. Penyalur KUR melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan melakukan analisa kelayakan. Dalam hal dinyatakan layak, maka Penyalur KUR memberikan persetujuan kredit/pembiayaan tersebut dengan mekanisme sebagai berikut: 1) Berdasarkan kuasa dari Penyalur KUR, maka lembaga linkage menandatangi perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Tenaga Kerja Indonesia; atau

KUMPULAN PERATURAN



2) Berdasarkan kuasa dari Penyalur KUR, maka lembaga linkage melakukan penagihan di Negara Penempatan melalui Mitra Usaha Penagihan. c. Penyalur KUR mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan

penjamin.

Perusahaan

penjamin

menerbitkan

Sertifikat Penjaminan atas nama masing-masing TKI. d. Lembaga linkage meneruspinjamkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Penyalur KUR kepada debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR melalui Mitra Usaha Penagihan lembaga linkage. e. Dalam hal pelaksanaannya, diperbolehkan untuk melakukan mekanisme sindikasi (joint financing) yang disepakati bersama antara Penyalur KUR dengan lembaga linkage yang menggunakan mekanisme Penyalur KUR. 8. KUR Penempatan TKI yang disalurkan melalui

lembaga

linkage

dengan pola executing

d

SIKP

c e Penyalur KUR

h

b f



Lembaga Linkage a Calon Debitur

KUMPULAN PERATURAN



Mekanisme penyaluran KUR melalui lembaga linkage dengan pola Executing sebagai berikut : a. Tenaga Kerja Indonesia mengajukan permohonan kredit kepada lembaga linkage. b. Lembaga linkage dapat melanjutkan permohonan Tenaga Kerja Indoensia

tersebut

kepada

Penyalur

KUR

atau

Perusahaan

Penjamin atau Kementerian Teknis atau Pemerintah Daerah c. Kementerian

teknis/Pemda

memasukan

data

Tenaga

Kerja

Indoensia ke Sistem Informasi Kredit Program. d. Penyalur KUR mendownload data Tenaga Kerja Indonesia. e. Kementerian teknis/ Pemerintah Daerah memantau kemajuan pengajuan kredit. f. Penyalur KUR memproses pengajuan kredit dan menyalurkan KUR kepada lembaga linkage apabila memenuhi persyaratan. g. Lembaga linkage menyalurkan KUR kepada Tenaga Kerja Indonesia. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, ttd. DARMIN NASUTION

KUMPULAN PERATURAN



LAMPIRAN III PERATURAN

MENTERI

KOORDINATOR

BIDANG

PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR

TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, SUPLESI, DAN RESTRUKTURISASI 1. Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (Suplesi), dan Restrukturisasi KUR Mikro ditetapkan sebagai berikut : a. Jangka

waktu

KUR

Mikro

maksimum

3

(tiga)

tahun

untuk

kredit/pembiayaan modal kerja dan maksimum 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi. b. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka (1) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 (enam) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal. c. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per penerima KUR. d. Penerima

KUR Mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk

direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Mikro sesuai dengan pertimbangan penyalur KUR masing-masing.

KUMPULAN PERATURAN



2. Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (Suplesi), dan Restrukturisasi KUR Ritel ditetapkan sebagai berikut : a. Jangka waktu KUR Ritel maksimum 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan maksimum 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi. b. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka 1 khusus untuk kredit/pembiayaan

modal

kerja

dapat

diperpanjang

menjadi

maksimum 8 (delapan) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimum 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal. c. Jangka waktu KUR Ritel untuk sektor tanaman keras maksimum 10 (sepuluh) tahun dengan grace period yang disepakati oleh Penyalur KUR sesuai karakteristiknya. d. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur. e. Penerima

KUR

Ritel

yang

bermasalah

dimungkinkan

untuk

direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Ritel sesuai dengan pertimbangan penyalur KUR masing-masing. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, ttd. DARMIN NASUTION

KUMPULAN PERATURAN



LAMPIRAN IV PERATURAN

MENTERI

KOORDINATOR

BIDANG

PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR

TAHUN 2015


FORMAT LAPORAN KUR

1. Format laporan sebagai berikut: a. Realisasi total penyaluran dan baki debet dari KUR, termasuk jumlah debiturnya. b. Realisasi penyaluran KUR menurut sektor ekonomi, termasuk jumlah debiturnya. c. Realisasi penyaluran KUR menurut provinsi, termasuk jumlah debiturnya. d. Realisasi total penyaluran KUR dari Lembaga Linkage kepada debitur menurut pola channeling dan pola executing, termasuk jumlah Lembaga Linkage dan jumlah debiturnya. e. Jumlah Kredit Bermasalah (Non Performing Loan = NPL), termasuk jumlah debitur, sektor ekonomi, dan provinsi.

KUMPULAN PERATURAN



2. Laporan sebagaimana dimaksud berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 3. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dapat meminta laporan tambahan dari Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, ttd. DARMIN NASUTION

KUMPULAN PERATURAN



SALINAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka peningkatan dan perluasan pelaksanaan

Kredit

Usaha

Rakyat

dengan

tetap

meningkatkan tata kelola yang baik (good governance) perlu

dilakukan

perubahan

Pedoman

Pedoman

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; b.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

KUMPULAN PERATURAN



Mengingat

: 1.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9); 3.

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

4.

Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

6.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604);

KUMPULAN PERATURAN



MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN

MENTERI

KOORDINATOR

BIDANG

PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

BAGI

USAHA

MIKRO,

KECIL

DAN

MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

KOORDINATOR

BIDANG

PEREKONOMIAN

SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604) diubah sebagai berikut: 1.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1)

Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan

usaha

yang

melakukan

usaha

yang

produktif, yaitu: a.

usaha mikro, kecil, dan menengah;

b.

calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;

c.

calon pekerja magang di luar negeri;

d.

anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang

berpenghasilan

tetap

atau

sebagai Tenaga Kerja Indonesia;

KUMPULAN PERATURAN


bekerja


e.

Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan

f.

Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.

(2)

Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan

Bagi

Usaha

Mikro,

Kecil,

dan

Menengah ini. 2.


Penyalur

KUR

adalah

bank

atau

lembaga

keuangan bukan bank yang telah memenuhi persyaratan sebagai Penyalur KUR. (2)

Persyaratan sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.

bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang sehat dan berkinerja baik;

b.

melakukan kerja sama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR; dan

c.

memiliki online system data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program.

(3)

Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang berminat sebagai Penyalur KUR: a.

mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk

dapat

dinyatakan

memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan

KUMPULAN PERATURAN



b.

mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk

dapat

dinyatakan

memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c. (4)

Pengajuan

pemenuhan

persyaratan

kepada

Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya dapat dilakukan apabila bank atau lembaga keuangan bukan bank telah

ditetapkan

memenuhi

persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan. (5)

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pengajuan dari bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menetapkan bank atau lembaga keuangan bukan bank telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(6)

Penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada bank atau

lembaga

bersangkutan

dan

keuangan kepada

Pembiayaan

Bagi

Usaha

Menengah,

Kementerian

bukan Komite

Mikro,

bank

Kebijakan Kecil,

Keuangan,

dan dan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (7)

Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menetapkan bank atau lembaga keuangan bukan bank telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.

KUMPULAN PERATURAN



(8)

Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bank atau

lembaga

bersangkutan

dan

keuangan kepada

Pembiayaan

Bagi

Usaha

Menengah,

Otoritas

bukan Komite

Mikro,

Jasa

bank

Kebijakan Kecil,

Keuangan,

dan dan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (9)

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian berkala kepada bank atau lembaga keuangan bukan

bank

yang

telah

ditetapkan

sebagai

Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerja bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. (10) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan bank atau lembaga keuangan bukan bank tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada bank atau

lembaga

bersangkutan

dan

keuangan kepada

Pembiayaan

Bagi

Usaha

Menengah,

Kementerian

bukan Komite

Mikro,

bank

Kebijakan Kecil,

Keuangan,

dan dan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (11) Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang dinyatakan

tidak

memenuhi

persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dapat dan berhenti sebagai Penyalur KUR. (12) Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi

KUMPULAN PERATURAN



ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. 3.

Lampiran II pada ayat (2) Pasal 5 diubah.

4.

Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7

(1)

Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit

Program

yang

disusun

oleh

Kementerian

Keuangan. (1a) Sistem

Informasi

Kredit

Program

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun secara bertahap, yang penahapannya

ditetapkan

oleh

Kementerian

Keuangan. (2)

Kementerian

Keuangan

dalam

menyusun

Sistem

Informasi Kredit Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan dukungan basis data dari kementerian/lembaga

teknis,

pemerintah

daerah,

penyalur KUR, dan perusahaan Penjamin KUR. 5.

Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1)

KUR Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada penerima KUR dengan

jumlah

paling

banyak

sebesar

Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

KUMPULAN PERATURAN



(2)

Suku bunga KUR Mikro sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat/anuitas yang setara.

(3)

Jangka waktu KUR Mikro: a. paling

lama

3

(tiga)

tahun

untuk

kredit/pembiayaan modal kerja; atau b. paling

lama

5

(lima)

tahun

untuk

kredit/pembiayaan investasi. (4)

Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan

kredit/pembiayaan

restrukturisasi

KUR

Mikro

(suplesi),

dan

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini. 6.


Calon penerima KUR Mikro adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, d, e, dan f.

(2)

Calon

penerima

KUR

Mikro

sebagaimana

dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, d, dan e harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan. (3)

Calon

penerima

KUR

Mikro

sebagaimana

dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha selama minimum 3 (tiga) bulan.

KUMPULAN PERATURAN



(4)

Calon

penerima

KUR

Mikro

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar. (5)

Calon

penerima

KUR

Mikro

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya. 7.

Ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1)

KUR Ritel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

(2)

Suku bunga KUR Ritel sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat/anuitas yang setara.

(3)

Jangka waktu KUR Ritel sebagai berikut: d.

paling

lama

4

(empat)

Tahun

untuk

kredit/pembiayaan modal kerja; atau e.

paling

lama

5

(lima)

Tahun

kredit/pembiayaan investasi.

KUMPULAN PERATURAN


untuk


(4)

Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan

kredit/pembiayaan

(suplesi),

dan

restrukturisasi KUR Ritel diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan

Bagi

Usaha

Mikro,

Kecil,

dan

Menengah ini. 8.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1)

Calon penerima KUR Ritel adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, d, dan e.

(2)

Calon penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.

(3)

Calon penerima KUR Ritel dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar.

(4)

Calon penerima KUR Ritel memiliki surat Izin Usaha

Mikro

dan

Kecil

yang

diterbitkan

pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya. 9.

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

KUMPULAN PERATURAN



Pasal 21 (1)

KUR

Penempatan

Tenaga

Kerja

Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). (2)

Suku bunga KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan suku bunga flat/anuitas yang setara.

(3)

Jangka waktu KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1)

Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b dan c.

(2)

Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia,

mempunyai

persyaratan

sebagai

berikut: a.

memiliki Perjanjian Penempatan bagi TKI yang

ditempatkan

oleh

Pelaksana

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); dan b.

memiliki Perjanjian Kerja dengan Pengguna bagi

TKI

Pelaksana

baik

yang

Penempatan

ditempatkan

oleh

Tenaga

Kerja

Indonesia Swasta (PPTKIS), Pemerintah atau TKI yang bekerja secara perseorangan.

KUMPULAN PERATURAN



(3)

Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

selain

memiliki

persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan Pekerja Magang sesuai ketentuan peraturan Kementerian/Lembaga

yang

membina

tenaga

kerja. 11. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 (1)

Dalam

rangka

efektivitas

pengawasan

pelaksanaan KUR, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan KUR yang beranggotakan Badan Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan

(koordinator), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Usaha

Kecil

Kementerian dan

Koperasi

Menengah,

dan

Kementerian

Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan

dan

Perikanan,

Kementerian

Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. (2)

Rapat

Forum

Koordinasi

Pengawasan

KUR

dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun

untuk

membahas

pengawasan

pelaksanaan KUR pada bulan Juni dan Desember. (3)

Simpulan dan keputusan Rapat Forum Koordinasi Pengawasan KUR disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

KUMPULAN PERATURAN



(4)

Forum Koordinasi Pengawasan KUR menyusun ruang lingkup, uraian pekerjaan dan tata tertib penyelenggaraan Forum Koordinasi Pengawasan KUR.

12. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: Pasal 33 (1)

Masing-masing Penyalur KUR, Penjamin KUR, dan kementerian/lembaga teknis menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pengawasan KUR.

(2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut capaian plafon sektoral maupun bank atau lembaga keuangan non bank, serta, dan kepatuhan

terhadap

ketentuan

Pedoman

Pelaksanaan KUR.

Pasal II 1.

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Selaku

Ketua

Komite

Kebijakan

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku: a.

Keputusan

Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Menengah

Bagi Nomor

Usaha 188

Mikro,

Tahun

Kecil,

2015

dan

tentang

Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

KUMPULAN PERATURAN



b.

segala perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR berdasarkan Peraturan

Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan

Bagi

Usaha

Mikro,

Kecil,

dan

Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604) tetap berlaku dan mengikat para pihak sampai masa berlakunya perjanjian kerjasama berakhir; dan c.

perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi atas KUR yang telah disalurkan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Kredit

Usaha

Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604) tetap mengikat para pihak sampai

masa

berlakunya

perjanjian

kredit

berakhir. 2.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar

setiap

pengundangan

orang

mengetahuinya,

Peraturan

KUMPULAN PERATURAN

Menteri

memerintahkan

Koordinator


Bidang


Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, ttd. DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 48

KUMPULAN PERATURAN



LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI BIDANG

KOORDINATOR

PEREKONOMIAN

KETUA

KOMITE

PEMBIAYAAN

BAGI

SELAKU KEBIJAKAN

USAHA

MIKRO,

KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN

KREDIT

USAHA RAKYAT RINCIAN USAHA PRODUKTIF PER SEKTOR EKONOMI Sektor yang dibiayai KUR (mengacu pada Laporan Bank Umum 19 sektor ekonomi) 1) Sektor Pertanian: Seluruh usaha di sektor pertanian (sektor 1), termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan). 2) Perikanan: Seluruh usaha di sektor perikanan (sektor 2), termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan). 3) Industri Pengolahan: Seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan (sektor 4), termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fesyen, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan. 4) Perdagangan: Seluruh usaha di sektor perdagangan (sektor 7), termasuk kuliner dan pedagang eceran.

KUMPULAN PERATURAN



5) Jasa-jasa: Seluruh usaha: sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan (sektor 8), sektor transportasi – pergudangan - dan komunikasi (sektor 9), sektor real estate - usaha persewaan - jasa perusahaan (sektor 11), sektor jasa pendidikan (sektor 13), sektor jasa kemasyarakatan – sosial budaya – hiburan – perorangan lainnya (sektor 15).


KUMPULAN PERATURAN



LAMPIRAN II PERATURAN

MENTERI

KOORDINATOR

BIDANG

PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT POLA PENYALURAN KUR MELALUI LEMBAGA LINKAGE 1.

Ketentuan Umum KUR melalui lembaga Linkage a.

Lembaga linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama. Lembaga linkage meliputi Koperasi Sekunder, Koperasi Primer, Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Perkreditan Rakyat Syariah, perusahaan

pembiayaan,

perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah, lembaga keuangan bukan bank lainnya, dan kelompok usaha. b.

Penyalur KUR meng-upload data calon penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga Linkage ke Sistem Informasi Kredit Program.

c.

Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama UMKM Penerima KUR yang telah diberikan penyaluran kredit/pembiayaan.

d.

Suku bunga dari lembaga linkage kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditetapkan maksimum sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif

pertahun

untuk

KUR

Mikro,

KUR

Ritel,

dan

Penempatan TKI.

KUMPULAN PERATURAN


KUR


e.

Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga Linkage yang di-upload oleh Penyalur KUR dan penjamin KUR namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR.

f.

Lembaga linkage yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan.

g.

Jumlah KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga linkage.

h.

Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui lembaga linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR.

i.

Pengaturan lebih lanjut terkait penyaluran KUR melalui lembaga Linkage dengan Pola Channelling dan Pola Executing sesuai kesepakatan Penyalur KUR atau Lembaga Linkage.

2.

KUR melalui lembaga Linkage pola Channeling:

d

SIKP

c e Penyalur KUR

g b f



Lembaga Linkage a Calon Debitur

a. Calon Debitur memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga Linkage

untuk

mengajukan

permohonan

kredit/pembiayaan

kepada Penyalur KUR; b. Lembaga Linkage mewakili Calon Debitur mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR.

KUMPULAN PERATURAN



c. Penyalur KUR mengupload data Calon Debitur KUR yang diberikan oleh Lembaga Linkage ke SIKP. d. Kementerian

Teknis

dan/atau

Pemerintah

Daerah

dapat

melakukan identifikasi data Calon Debitur di sektor dan/atau wilayah masing-masing melalui SIKP namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR. e. Penyalur KUR memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal. f.

Penyalur KUR menyalurkan kredit/pembiayaan kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit melalui Lembaga Linkage.

g. Penyalur KUR melakukan proses penjaminan kredit Debitur kepada Perusahaan Penjamin. 3.

KUR melalui Lembaga Linkage pola Executing:

d

SIKP

c e Penyalur KUR

h

b f



Lembaga Linkage g

a Calon Debitur

a. Calon penerima KUR mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Lembaga Linkage; b. Lembaga Linkage menyampaikan data Calon Debitur kepada Penyalur KUR. c. Penyalur KUR meng-upload data calon penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga Linkage ke Sistem Informasi Kredit Program.

KUMPULAN PERATURAN



d. Kementerian

Teknis

dan/atau

Pemerintah

Daerah

dapat

melakukan identifikasi data Calon Debitur di sektor dan/atau wilayah masing-masing melalui Sistem Informasi Kredit Program namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR. e. Penyalur KUR mendapat konfirmasi data Calon Debitur KUR tercatat dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). f. Setelah mendapat konfirmasi SIKP, Penyalur KUR menyalurkan kredit dan menginformasikan kepada Lembaga Linkage untuk memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal. g. Lembaga Linkage menyalurkan KUR kepada Calon Debitur. h. Penyalur

KUR

mengajukan

Penjaminan

kepada

Perusahaan

Penjamin.


KUMPULAN PERATURAN



LAMPIRAN III PERATURAN

MENTERI

KOORDINATOR

BIDANG

PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, SUPLESI, DAN RESTRUKTURISASI 1.

Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (Suplesi), dan Restrukturisasi KUR Mikro ditetapkan sebagai berikut : a.

Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka (1) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 4 (empat) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.

b.

Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per penerima KUR.

c.

Penerima KUR Mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Mikro sesuai dengan pertimbangan penyalur KUR masingmasing.

KUMPULAN PERATURAN



2.

Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (Suplesi), dan Restrukturisasi KUR Ritel ditetapkan sebagai berikut : f.

Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka 1 khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum 5 (tahun) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimum 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.

g.

Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimum Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur.

h.

Penerima KUR Ritel yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Ritel sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masingmasing. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, ttd. DARMIN NASUTION

KUMPULAN PERATURAN



SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 188 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PENYALUR KREDIT USAHA RAKYAT DAN PERUSAHAAN PENJAMIN KREDIT USAHA RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, Menimbang : a. bahwa

dalam

rangka

peningkatan

dan

perluasan

pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu menetapkan pPenyalur

Kredit

Usaha

Rakyat

dan

Perusahaan

Penjamin Kredit Usaha Rakyat; b. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat; Mengingat

: 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian

Negara

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

KUMPULAN PERATURAN



3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 4. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019; 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nmor 768); 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN

MENTERI

KOORDINATOR

BIDANG

PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG

PENYALUR

KREDIT

USAHA

RAKYAT

DAN

PERUSAHAAN PENJAMIN KREDIT USAHA RAKYAT. sesuai dengan aslinya Pasal 1 Menetapkan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat. Pasal 2 (1)

Penyalur Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yaitu:

KUMPULAN PERATURAN



1. Penyalur Kredit Usaha Rakyat untuk Kredit Usaha Rakyat Mikro, yaitu a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; c. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; d. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; dan e. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat; 2. Penyalur Kredit Usaha Rakyat untuk Kredit Usaha Rakyat Ritel, yaitu a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; c. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; d. Bank

Pembangunan

Daerah

Nusa

Tenggara

Timur; dan e. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat; 3. Penyalur Kredit Usaha Rakyat untuk Kredit Usaha Rakyat Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, yaitu a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; c. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; d. PT Bank Sinarmas; dan e. PT Bank Internasional Indonesia Maybank. (2)

Penyalur Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

KUMPULAN PERATURAN



Pasal 3 (1)

Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yaitu: a. Perusahaan

Umum

(Perum)

Jaminan

Kredit

Indonesia; dan b. PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). (2)

Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penjaminan Kredit Usaha Rakyat dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku

Ketua

Komite

Kebijakan

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Pasal 4 Pada

saat

Keputusan

Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KUMPULAN PERATURAN



Pasal 5 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2015 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH ttd. DARMIN NASUTION

KUMPULAN PERATURAN



SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor

14

Tahun

2015

tentang

Komite

Kebijakan

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden, Nomor 19 Tahun 2015, ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan, subsidi bunga dan fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; b. bahwa dalam rangka melaksanakana Pasal 8 Keputusan

Presiden Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsisdi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat c. bahwa

sehubungan

dengan

implementasi

Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 sebagaimana dimaksud

dalam

huruf

b,

dalam

perkembangannya

dipandang perlu untuk memperluas cakupan subsidi bunga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Kebijakan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden

Nomor

14 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a; d. bahwa untuk perluasan cakupan subsidi sebagaimana

dimaksud dalam huruf c, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap tata cara pelaksanaan subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015;

KUMPULAN PERATURAN



e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat; Mengingat

: 1. Undang-Undang

Nomor

Perbendaharaan

Negara

1

Tahun

(Lembaran

2004

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

103,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5423). MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah

kredit/pembiayaan

modal

kerja

dan/atau

investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

KUMPULAN PERATURAN



2.

Subsidi Bunga KUR yang selanjutnya disebut Subsidi Bunga adalah subsidi berupa bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR.

3.

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah

yang

selanjutnya

disebut

Komite

Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Presiden dengan Keputusan Presiden yang diberi kewenangan dalam memberikan arahan terhadap kebijakan program KUR. 4.

Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha produktif sebagaimana ditetapkan oleh Komite Kebijakan.

5.

Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.

6.

Perjanjian Kerjasama Pembiayaan KUR yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian tertulis antara kuasa pengguna anggaran atas nama Menteri Keuangan mewakili pemerintah dengan Penyalur KUR.

7.

Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.

8.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas

penggunaan

anggaran

pada

kementerian

negara/lembaga yang bersangkutan. 9.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

10. Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara

yang

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

KUMPULAN PERATURAN



11. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN

adalah

pejabat

yang

diberi

tugas

untuk

melaksanakan fungsi BUN. 12. Bagian Anggaran yang selanjutnya disingkat BA adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur kementerian negara/lembaga dan menurut fungsi BUN. 13. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara. BAB II TUJUAN Pasal 2

(1) Pemberian Subsidi Bunga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program KUR kepada Penerima KUR. (2) Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan

oleh

KPA

mewakili

pemerintah

kepada

Penyalur KUR.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA Pasal 3 (1) Dana Subsidi Bunga dialokasikan dalam APBN. (2) Menteri

selaku

PA

atas

anggaran

belanja

subsidi

menetapkan pejabat pada K/L yang membidangi subsidi atas bunga KUR sebagai KPA. (3) Menteri dapat mempertimbangkan masukan dari Komite Kebijakan dalam rangka menetapkan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Keputusan Menteri.

KUMPULAN PERATURAN



Pasal 4 (1)

Subsidi Bunga dibayarkan melalui skema kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

(2)

Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a.

hak dan kewajiban para pihak; dan

b.

sanksi atas pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 5 (1) Setiap awal tahun anggaran, KPA menyusun indikasi kebutuhan

dana

berikutnya mengenai

Subsidi

berdasarkan tata

cara

Bunga

tahun

peraturan

perencanaan,

angaran

perundangan

penelaahan,

dan

penetapan alokasi BA BUN. (2) Indikasi kebutuhan dana Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun antara lain berdasarkan : a.

perkiraan baki debet pokok pinjaman (outstanding) KUR pada tahun anggaran berikutnya;

b.

plafon penyaluran tahunan KUR yang ditetapkan oleh

Komite

Kebijakan

untuk

masing-masing

Penyalur KUR; dan/atau c.

perkiraan tunggakan Subsidi Bunga pada periode tahun-tahun sebelumnya

(3) Indikasi kebutuhan dana Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPA kepada pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi PA atas anggaran belanja subsidi: Pasal 6 (1) KUR disalurkan dengan ketentuan tidak melampaui plafon penyaluran tahunan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan untuk masing-masing Penyalur KUR.

KUMPULAN PERATURAN



(2) Selisih lebih penyaluran KUR yang melampaui plafon penyaluran tahunan KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan Subsidi Bunga. Pasal 7 (1)

Besaran Subsidi Bunga ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(2)

Besaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci per jenis kredit yang terdiri atas:

(3)

a.

KUR mikro;

b.

KUR ritel;

c.

KUR penempatan tenaga kerja Indonesia;

d.

KUR lain yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.

Dalam

rangka

sebagaimana

penetapan dimaksud

besaran pada

ayat

Subsidi

Bunga

(1),

Menteri

mempertimbangkan: a.

kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan;

b.

kemampuan

pemerintah

menyediakan

alokasi

belanja subsidi; dan/atau c. (4)

data dan informasi pendukung lainnya.

Selain menetapkan besaran Subsidi Bunga, Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pula ketentuan mengenai tanggal mulai berlakunya.

(5)

Besaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk penyaluran KUR yang akad kreditnya

ditandatangani

sebelum

tanggal

mulai

berlakunya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 8 (1) Perhitungan Subsidi Bunga dilakukan berdasarkan rumus besaran Subsidi Bunga dikali outstanding KUR dikali hari bunga dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

KUMPULAN PERATURAN



(2) Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada Penyalur KUR. (3) Hari

bunga

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

merupakan jumlah hari dalam satu periode penagihan Subsidi Bunga dimana outstanding pokok pinjaman KUR tidak berubah.

Pasal 9 (1) Penyalur KUR mengajukan permohonan pembayaran Subsidi Bunga kepada KPA. (2) Permohonan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a.

diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan atas outstanding KUR per akhir bulan sebelumnya;

b.

disertai data pendukung yang terdiri dari : 1. surat permohonan pembayaran Subsidi Bunga sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 2. rincian tagihan Subsidi Bunga per jenis kredit sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 3. rekapitulasi tagihan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 4. kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani direksi Penyalur KUR; dan 5. arsip data komputer Subsidi Bunga.

KUMPULAN PERATURAN



(3)

Kebenaran data pendukung permohonan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menjadi tanggung jawab Penyalur KUR.

Pasal 10 (1) KPA melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran Subsidi

Bunga

yang

diajukan

oleh

Penyalur

KUR

berdasarkan data yang terdapat dalam sistem informasi kredit program. (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

dalam

Berita

Acara

Verifikasi

yang

ditandatangani oleh KPA dan Penyalur KUR.

Pasal 11 Pelaksanaan

mekanisme

pembayaran

Subsidi

Bunga

dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.

Pasal 12 Tata cara pencairan dana Subsidi Bunga oleh KPA dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelaksanaan APBN.

BAB IV AKUNTANSI DAN PELAPORAN Pasal 13 KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KUMPULAN PERATURAN



BAB V PENGAWASAN Pasal 14 Pengawasan atas ketepatan pembayaran Subsidi Bunga dilaksanakan dengan mengacu kepada pedoman pelaksanaan KUR serta perubahannya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 (1)

Untuk KUR yang telah disalurkan sampai dengan 31 Desember 2015, besaran Subsidi Bunga tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 sampai dengan berakhirnya masa pemberian Subsidi Bunga KUR sesuai akad kredit antara Penyalur KUR dengan Penerima KUR.

(2)

Pelaksanaan imbal jasa penjaminan atas KUR yang telah disalurkan sampai dengan 31 Desember 2014, tetap mengacu pada Perjanjian Kerjasama Penjaminan antara KPA dengan Perusahaan Penjamin sampai dengan berakhirnya

masa

penjaminan

KUR

berdasarkan

Perjanjian Kerjasama Penjaminan dimaksud. (3)

Peraturan

dan/atau

ketentuan

pelaksanaan

yang

didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015

tetap

berlaku

sepanjang

tidak

bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. (4)

Terhadap

Perjanjian

ditandatangani ditetapkan,

KPA

sebelum

Kerjasama Peraturan

melakukan

yang Menteri

penyesuaian

berdasarkan pada Peraturan Menteri ini.

KUMPULAN PERATURAN

telah


ini

dengan


BAB VII PENUTUP Pasal 16 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17 Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251

KUMPULAN PERATURAN



LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT Kop Surat Penyalur KUR Nomor Lampiran Hal

: : :

1 (satu) berkas Permohonan Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat

...(tempat)..., ...(tanggal)...

Kepada Yth. .....(diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran).... .....(diisi tempat kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran).... Sehubungan dengan pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh ................ (diisi nama Bank Pelaksana) ............., dengan ini kami mengajukan tagihan Subsidi Bunga KUR sebagai berikut: Periode Sebesar

: (diisi periode tagihan KUR) : (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan dalam huruf)

Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di: Nama Pemilik Rekening NPWP Bank Nomor Rekening

: : : :

(diisi rekening Bank Pelaksana) (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Bank Pelaksana) (diisi nama bank tempat rekening Bank Pelaksana) (diisi nomor rekening Bank Pelaksana)

Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya. Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. .....(diisi nama Bank Pelaksana)..... Direksi, (diisi nama Direksi Penyalur KUR)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

KUMPULAN PERATURAN



LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO Rincian Tagihan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR Mikro) dari ...(diisi nama Penyalur KUR)... KUR Mikro Periode : ...(diisi periode tagihan Subsidi Bunga KUR Mikro)...

No

Nama Debitur

Tgl & Nomor Akad Kredit

Status Akad Kredit B=Baru P=Perpanjangan S=Suplesi R=Restrukturisasi

Jangka Waktu Kredit

Sektor Usaha : .... (diisi nama sektor usaha) .... 1 2 3 . Sektor Usaha : .... (diisi nama sektor usaha) .... 1 2 3 . Sektor Usaha : .... (diisi nama sektor usaha) .... 1

KUMPULAN PERATURAN


Jumlah Hari Bunga Outstanding

Outstanding KUR per Jenis Kredit Kredit Kredit Modal Investasi Kerja

% Tingkat Bunga % Bunga ke Debitur

% Subsidi Bunga

Nilai Tagihan


2 3 . Sektor Usaha : .... (diisi nama sektor usaha) .... 1 2 3 . Jumlah

Keterangan : 1. 2. 3.

Subsidi Bunga KUR Mikro: (diisi Subsidi Bunga yang berlaku) Rekapitulasi dibuat per sektor usaha; Rekening Koran terlampir. .....(diisi nama Penyalur KUR)..... Direksi, ....(diisi nama Penyalur KUR).... MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

KUMPULAN PERATURAN



LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT RITEL Rincian Tagihan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Ritel (KUR Ritel) dari ...(diisi nama Penyalur KUR)... KUR Ritel Periode : ...(diisi periode tagihan Subsidi Bunga KUR Ritel)...

No

Nama Debitur



Jangka Waktu Kredit

Sektor Usaha : .... (diisi nama sektor usaha) .... 1 2 3 . Sektor Usaha : .... (diisi nama sektor usaha) .... 1 2 3 .

Sektor Usaha : .... (diisi nama sektor usaha) ....

KUMPULAN PERATURAN



Outstanding KUR per Jenis Kredit Kredit Kredit Modal Investasi Kerja

% Tingkat Bunga % Bunga ke Debitur

% Subsidi Bunga

Nilai Tagihan


1 2 3 . Sektor Usaha : .... (diisi nama sektor usaha) .... 1 2 3 . Jumlah


Subsidi Bunga KUR Ritel: (diisi Subsidi Bunga yang berlaku) Rekapitulasi dibuat per sektor usaha; Rekening Koran terlampir. .....(diisi nama Penyalur KUR)..... Direksi, ....(diisi nama Panyalur KUR).... MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

KUMPULAN PERATURAN



LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT TENAGA KERJA INDONESIA Rincian Tagihan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Tenaga Kerja Indonesia (KUR Tenaga Kerja Indonesia) dari ...(diisi nama Penyalur KUR)... KUR Tenaga Kerja Indonesia Periode : ...(diisi periode tagihan Subsidi Bunga KUR Tenaga Kerja Indonesia)...

No

Nama Debitur



Jangka Waktu Kredit

Negara Tujuan : .... (diisi nama negara tujuan) .... 1 2 3 . Negara Tujuan : .... (diisi nama negara tujuan) .... 1 2 3 . Negara Tujuan : .... (diisi nama negara tujuan) .... 1

KUMPULAN PERATURAN



% Tingkat Bunga Outstanding KUR

% Bunga ke Debitur

% Subsidi Bunga

Nilai Tagihan


2 3 . Negara Tujuan : .... (diisi nama negara tujuan) .... 1 2 3 . Jumlah


Subsidi Bunga KUR Tenaga Kerja Indonesia: (diisi Subsidi Bunga yang berlaku) Rekapitulasi dibuat per negara tujuan; Rekening Koran terlampir. .....(diisi nama Penyalur KUR)..... Direksi, ....(diisi nama Penyalur KUR).... MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

KUMPULAN PERATURAN



LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT ........... (LAINNYA) Rincian Tagihan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat ... (KUR...) dari ...(diisi nama Penyalur KUR)... KUR... Periode : ...(diisi periode tagihan Subsidi Bunga KUR...)...

KUMPULAN PERATURAN



.....(diisi nama Penyalur KUR)..... Direksi, ....(diisi nama Penyalur KUR).... MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

KUMPULAN PERATURAN



LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO/RITEL/TENAGA KERJA INDONESIA/LAINNYA Rekapitulasi Tagihan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro/Ritel/Tenaga Kerja Indonesia/(Lainnya) dari ...(diisi nama Penyalur KUR)... KUR Mikro/Ritel/Tenaga Kerja Indonesia/(lainnya) Periode : ...(diisi periode tagihan Subsidi Bunga KUR Mikro/Ritel/Tenaga Kerja Indonesia/(lainnya)...

.....(diisi nama Penyalur KUR)..... Direksi, ....(diisi nama Penyalur KUR).... MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

KUMPULAN PERATURAN



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1355/KMK.05/2015 TENTANG BESARAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produksi dan

akses

permodalan usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM), Pemerintah perlu memberikan insentif dalam pembiayaan usaha produktif yang, di berikan antara lain dalam bentuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat; b.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

146/PMK.05/2015 tentang

Tata Cara

Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat, Menteri

Keuangan

berwenang

untuk

menetapkan besaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat; c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Besaran

Subsidi Bunga Kredit Usaha

Rakyat.

KUMPULAN PERATURAN



Mengingat :

1.

Peraturan tentang

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tata

Pendapatan

Cara

dan

Pelaksanaan

Belanja

Negara

Anggaran (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103); 2.

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor Â·14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

3.

Keputusan Presiden Nomor 121/PTahun 2014;

4.

Peraturan

Menteri

Perekonomian Pedoman

Koordinator

Nomor 8 Tahun 2015

Pelaksanaan

Kredit

Bidang tentang

Usaha

Rakyat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604); 5.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112~); MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI BESARAN

SUBSIDI

KEUANGAN

BUNGA

TENTANG

KREDIT USAHA

RAKYAT

KUMPULAN PERATURAN



PERTAMA

:

Menetapkan besaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat

(KUR) kepada Penyalur KUR

dengan

Ketentuan sebagai berikut: a. untuk KUR Mikro sebesar 10% (sepuluh persen); b. untuk KURRitel sebesar 4,5% (empat koma lima persen); c. untuk KUR Penempatan TKI sebesar 12% (dua belas persen): KEDUA

:

Ketentuan mengenai besaran subsidi bunga KUR sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku

untuk

penyaluran

KUR yang

akad

kreditnya ditandatangani mulai hari kerja pertama tahun 2016. KETIGA

:

Untuk penyaluran KUR yang akad ditandatangani Desember

2015,

mengacu dalam

sampai

pada

besaran

kreditnya

dengan tanggal 31 subsidi

bunganya

ketentuan sebagaimana "diatur

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat dan bersifat tetap sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit KEEMPAT

:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan

Keputusan Menteri ini disampaikan

Kepada : 1.

Menteri Koordinator Bidang Perekoriomian;

2.

Ketua Badan Perneriksa Keuangan;

3.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

4.

Guberrrur Bank Indonesia;

KUMPULAN PERATURAN



5.

Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;

6.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

7.

Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

8.

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan,

Kementerian Keuangan; 9.

Kuasa

Pengguna Anggaran Pernbayaran

Subsidi Bunga KUR; 10.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;

11.

Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

KUMPULAN PERATURAN



SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 844/KMK.02/2015 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM RANGKA PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pembayaran subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat, dialokasikan anggaran dalam Bagian Anggaran 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi); b. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan

Keuangan anggaran

selaku belanja

Dan

Belanja

Pengguna subsidi

Negara,

Anggaran

menetapkan

Menteri

atas

bagian

pejabat

pada

kementerian negara/lembaga yang membidangi fungsi pelaksanaan pemberian subsidi selaku Kuasa Pengguna Anggaran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam

huruf

a

dan

huruf

b,

dan

dalam

rangka

melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat,

perlu menetapkan

Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Pembayaran Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat; Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

103,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5423); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat;

KUMPULAN PERATURAN



Memperhatikan

a. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S173/M.EKON/07/2015 tanggal 28 Juli 2015 hal Usulan KPA Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat; b. Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 32/M.KUKM.1/VII/20115 tanggal 31 Juli 2015 hal KPA Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN KUASA

PENGGUNA

ANGGARAN

DALAM

RANGKA

PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT. PERTAMA

: Menunjuk Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pembayaran Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat.

KEDUA

: Dalam melaksanakan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Kuasa Pengguna

Anggaran yang diangkat berdasarkan

Keputusan Menteri ini, segera menyampaikan spesimen tanda tangan dan parafnya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II. KEEMPAT

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 5. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; 6. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; 7. Direktur Jenderal Anggaran; 8. Direktur Jenderal Perbendaharaan;

KUMPULAN PERATURAN



9. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; 10.

Kepala

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan

Negara

Jakarta II; 11.

Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Agustus 2015 MENTERI

KEUANGAN

REPUBLIK

INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

KUMPULAN PERATURAN


BUKU KUMPULAN PERATURAN TAHUN 2016 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) K R E D I T U S A H A R A K Y A T KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Recommend Documents