Buku 2: RKPM PROSES PERENCANAAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA FAKULTAS TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR DAN PERENCANAAN PRODI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Jl. Grafika No. 2 Fakultas Teknik, UGM, Yogyakarta

Buku 2: RKPM (Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan) Modul Pembelajaran Pertemuan ke 1-12

PROSES PERENCANAAN Semester 1/2 sks/TK 1107 oleh 1. Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MUP, Ph. D. 2. Prof. Ir. Sudaryono, M. Eng., Ph. D. 3. M. Sani Roychansyah, S.T., M. Eng., D. Eng.

Didanai dengan dana BOPTN P3-UGM Tahun Anggaran 2012 Desember 2012

1.

Peserta mengetahui alasan, tujuan, sasaran, dan rencana perkuliahan

Pengantar Kuliah

2.

Peserta ampu memahami kaitan teori dengan proses perencanaan

Tradisi perencanaan dan kaitannya dengan proses perencanaan

3.

Peserta memahami kompasarasi antar ragam pendekatan perencanaan,dan bagaimana karakter dasar dari masingmasing perencanaan

Taksonomi model perencanaan dan karakter dasar umum ragam pendekatan

v

v

v

v

v

v

v

v

v

-

-

-

-

v

v

Web

Soal/Tugas

Audio/Video

Gambar

Media Ajar Presentasi

Tujuan Ajar/ Keluaran/ Indikator

Topik (Pokok, Subpokok, Bahasan, Alokasi Waktu)

Teks

Pertemuan Ke-

RKPM (Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan)

-

-

-

Metode Evaluasi dan Penilaian

Metode Ajar (STAR)

Aktivitas Mahasiswa

Aktivitas Dosen/Nama Pengajar

Sumber Ajar

-

Mengajar dan Memandu diskusi. (Prof. Achmad Djunaedi)

Cullingworth, Barry; dan Roger W. Caves. 2009. Planning in the USA: Policies, Issues, and Processes. Third Edition. Routledge, London. Chapter 1: “The Nature of Planning”, pp. 2-26. Djunaedi, Achmad. 2012. Proses Perencanaan Wilayah dan Kota. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Bab 1: “Dasar Pengertian”,

-

Mempelajari topik terkait


Planning in the Public Domain, John Friedmann 1987 : 87–310



Bab 2 “Komparasi Antarmacam Pendekatan Proses Perencanaan”, dari buku A, Djunaedi, 2012, Proses Perencanaan Wilayah dan Kota, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

-

Diskusi

Diskusi

1

4.

Peserta memahami proses perencanaan konprehensive, konsep, tujuan dan manfaatnya secara umum

Perkembanga n paradigma perencanaan, proses perencanaan komprehensiv e

5.

Peserta memahami dan mengetahui proses perencanaan tata ruang i tingkat provinsi, kabupaten dan kota

Proses penyusunan RTRW kabupaten, Proses penyusunan RTRW Kabupaten, Proses penyusunan RTRW kota

6.

Peserta memahami kedudukan dan ruang lingkup RTBL serta mengetahui tata cara perencanaan RTBL

Kedudukan, ruang lingkup dan ragam perencanaan dalam RTBL

7.

Peserta memahami pengendalian ruang yang diatur dalam RTRW

Pemahama terhadap UU No 26 tahun 2007 tentang RTRW serta PP No 15

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

-

-

-

-

-

-

v

-

-

-

-

-

-

-

Diskusi

Diskusi

Diskusi

-

Diskusi



Bab 3 “Proses Penyusunan Rencana Komprehensif”, dari buku A, Djunaedi,2012, Proses Perencanaan Wilayah dan Kota, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.





Permen PU No 6 tahun 2007 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan



UU No 26 tahun 2007 tentang RTRW, PP No 15 Tahun 201o tentang penataan ruang

Bab 3 “Proses Penyusunan Rencana Komprehensif”, dari buku A, Djunaedi, 2012, Proses Perencanaan Wilayah dan Kota, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

2

tahun 2010 Penataan ruang

8.

9.

Ujian Tengah Semester

Peserta mampu memahami tentang proses perencanaan strategis

v

Pengantar Perencanaan Strategis, Dasar Teori/Konsep Proses Perencanaan Strategis, Penerapan Perencanaan Strategis di Indonesia, Pedoman Proses Perencanaan Strategis (RPJM) saat ini

v

v

v

v

v

-

-

-

-

-

-

-

-

Ujian tertulis

Diskusi





Allison, Michael; dan Jude Kaye. 2005. Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and Workbook. Second Edition. Compass Point Nonprofit Services and John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey. Chapter 1: ”Introduction to Strategic Planning”, pp. 1-30.Bryson, John M.; dan Robert C. Einsweiler. 1998. :The Future of Strategic Planning fo Public Purposes”, dalam buku John M. Bryson dan Robert C. Einsweiler (eds.) Strategic Planning: Thearts and Opportunities for Planners. American Planning Association, Chicago, Illionis. Chapter 14, pp. 216-230.

3

10.

11.

Peserta mampu memahami tentang berbagai contoh RPJMD

Peserta mampu memahami tentang proses perencanaan induk (master planning)

Kajian Daftar Isi dan Proses Penyusunan RPJMD, Contoh Peraturan Daerah (Perda) RPJMD (Kota Magelang), “Kajian Kritis” terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia saat ini Pengantar Master Planning,Kajia n Teoritis Proses Master Planning, Contohcontoh Produk Master Planning,Keleb ihan dan Kekurangan Master Planning

v

v

v

v

v

v

-

-

-

-

-

-

Tugas: Mencari contoh RTRW atau RPJMD daerah untuk dianalisis

-

Diskusi

Diskusi




Djunaedi, Achmad. 2012. Proses Perencanaan Wilayah dan Kota. UGM Press, Yogyakarta.,Produk Hukum, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia <www.depdagri.go.id/produkhukum/category/peraturan-menteri>, Bappenas <www.bappenas.go.id> pilih menu “Data dan Informasi Utama”, dan pilih submenu “Produk Hukum (Peraturan Perundangan)” dan “Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan”.,


Djunaedi, Achmad. 2012. Proses Perencanaan Wilayah dan Kota. UGM Press, Yogyakarta.Walters, David; dan Linda Luise Brown. 2004. Design First: Design-based Planning for Communities. Architectural Press, Burlington, MA. “Master Plans and Master Planning: The Charrette Process”, pp. 143-152.Walters, David. 2007. Designing Community: Charrettes, Master Plans, and Form-based Codes. Elsevier, Amsterdam. Chapter 7: “Urban Design, Public Participation and Planning in Practice”, pp. 163-181.

4

12.

13.

14.

Peserta mampu memahami tentang proses perencanaan partisipatori dan pendekatan proses perencanaan lainnya Peserta mampu memahami dan menjelaskan mengenai contoh-contoh RTRW/RPJMD Peserta mampu memahami dan menjelaskan mengenai contoh-contoh RTRW/RPJMD

Konsep Perencanaan Partisipatori, Perencanaan Advokasi, Perencanaan Ekuiti, Pendekatan Proses Perencanaan Lainnya

Presentasi Tugas

Presentasi Tugas

v

v

v

v

v

v

v

v

v

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Allmendinger, Philip dan Mark TewdwrJones. 2002. Planning Futures: New Directions for Planning Theory. Routledge, London. Davidoff, Paul. 1965. “Advocacy and Pluralism in Planning”, Journal of The American Planning Association, Vol. 31, No. 4, yang dicetak ulang dalam Scott Campbell dan Susan Fainstein (eds.). 1996. Readings in Planning Theory. Blackwell Publishers, Cambridge, MA. Chapter 14, pp. 305-322.

-

Diskusi



-

Diskusi dan Presentasi


Memandu diskusi. (Prof. Achmad Djunaedi)

-

-

Diskusi dan Presentasi


Memandu diskusi. (Prof. Achmad Djunaedi)

-

5

15.

Peserta mampu memahami wacana dan prediksi tentang proses perencanaan di masa depan

Wacana 1: Proses Perencanaan Berbasis Pluralistik, Wacana 2: Penerapan Proses Perencanaan Strategis ke Perencanaan Tata Ruang Wilayah, Wacana 3: Pengaruh Globalisasi terhadap Proses Perencanaan

v

v

v

-

-

-

-

Diskusi



Djunaedi, Achmad. 2012. Proses Perencanaan Wilayah dan Kota. UGM Press, Yogyakarta. Hanzl, Malgorzata. 2007. “Information technology as a tool for public participation in urban planning: a review of experiments and potentials”. Design Studies, Vol. 28 No. 3 May 2007, pp. 289307. Healey, Patsy; Abdul Khakee; Alain Motte; dan Barrie Needham. 1997. Making Strategic Spatial Plans: Innovation in Europe. UCL Press, London.

6

TINJAUAN MATA KULIAH Deskripsi Mata Kuliah Proses perencanaan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Perencanaan Wilayah dan Kota pada semester 1. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diajarkan mengenai berbagai macam proses perencanaan yang terdapat di seluruh dunia secara umum, dan di Indonesia secara khusus. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan pengetahuan mengenai hal-hal normatif dan prediksi ke masa depan mengenai proses perencanaan yang ada di seluruh dunia dan Indonesia. Nantinya, mahasiswa dapat menyusun rencana sesuai dengan pendekatan normatif yang terdapat dalam wilayah perencanaan dengan baik dan kompeten.Pembelajaran dilakukan dengan cara melakukan pemberian materi mata kuliah yang telah ditentukan dalam rencana materi mingguan. Selain itu, pembelajaran juga dilakukan dengan Student Center Learning (SCL), dimana mahasiswa melakukan presentasi dari tugas kelompok masing-masing. Kemudian, penilaian dilakukan dengan cara menggabungkan empat unsur dasar penilaian yang telah disepakati di awal kuliah sesuai dengan prosentasenya. Keempat unsur dan besar prosentasenya adalah sebagai berikut: (1) Presensi (15%), (2) Ujian Tengah Semester (30%), (3) Tugas (20%) dan (4) Ujian Akhir Semester (35%).

Kegunaan Mata Kuliah bagi Mahasiswa Secara umum mata kuliah ini berguna untuk memberikan pemahaman aplikatif kepada mahasiswa dalam penggunaan berbagai ragam pendekatan proses perencanaan di dunia dan Indonesia pada penerapannya dalam penyusunan perencanaan. Secara khusus, mata kuliah ini berguna untuk memberikan wawasan dan pembelajaran teoritis dan prakteknya dalam setiap pendekatan proses perencanaan. Tujuan Pembelajaran Mata Kuliah Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus di ikuti oleh Mahasiswa S1 perencanaan wilayah dan kota UGM. Tujuan pembelajaran yang dapat mendukung kemampuan kognitif yaitu, mahasiswa mampu menguasai konsep, tujuan dan manfaat perencanaan, serta produk perencanaan yang lebih di fokuskan pada kasus Indonesia dengan berbagai macam perencanaan dengan berbagai ragam pendekatan dan memberikan motivasi perencanaan

i

Susunan Bahan Ajar BAB I Pengertian Proses Perencanaan ............................................................................................................................ 1 BAB II Kaitan Teori Perencanaan dengan Proses Perencanaan ............................................................................. 9 BAB III Taksonomi Model Perencanaan Dan Karakter Dasar Umum Ragam Pendekatan ........................... 15 BAB IV Perkembangan Paradigma Perencanaan, Proses Perencanaan Komprehensive ............................. 29 BAB V Proses Penyusunan RTRW Kabupaten, Proses Penyusunan RTRW Kabupaten, Proses Penyusunan RTRW Kota........................................................................................................................................... 41 BAB VI Kedudukan, Ruang Lingkup Dan Ragam Perencanaan Dalam RTBL ..................................................... 62 BAB VII Pemahama Terhadap UU No 26 Tahun 2007 Tentang RTRW Serta PP No 15 Tahun 2010 Penataan Ruang............................................................................................................................................................ 81 BAB VIII Proses Perencanaan Strategis ................................................................................................................................ 99 BAB IX Beberapa Contoh RPJMD .......................................................................................................................................... 115 BAB X Proses Perencanaan Induk (Master Planning) ..................................................................................................... 128 BAB XI Proses Perencanaan Partisipatori dan Pendekatan Proses Perencanaan Lainnya .......................... 136 BAB XII Wacana ke Masa Depan............................................................................................................................................. 142

ii

Pembelajaran (Learning Outcome/LO) 1. Mampu menjalankan langkah- langkah proses perencanaan wilayah dan kota di Indonesia sesuai dengan pendekatan yang dianut Pemerintah atau diminta oleh pemberi tugas. 2.

Mampu memahami bila suatu ketika ada perubahan terkait peraturan proses perencanaan wilayah dan kota di Indonesia

3.

Mampu merancang/memodifikasi proses perencanaan untuk diterapkan pada suatu suatu kasus perencanaan wilayah dan kota.

4. Mampu memberikan inovasi-inovasi dalam berbagai pendekatan proses perencanaan. 5. Mampu menilai dokumen perencanaan yang baik dan kurang baik. 6. Mampu memberikan wacana ke masa depan mengenai perkembangan perencanaan di masa depan sesuai dengan isu-isu terkini.

Pokok Bahasan dalam RKPM BAB I Pengantar Kuliah BAB II Tradisi Perencanaan Dan Kaitannya Dengan Proses Perencanaan BAB III Taksonomi Model Perencanaan Dan Karakter Dasar Umum Ragam Pendekatan BAB IV Perkembangan Paradigma Perencanaan, Proses Perencanaan Komprehensive BAB V Proses Penyusunan RTRW Kabupaten, Proses Penyusunan RTRW Kabupaten, Proses Penyusunan RTRW Kota BAB VI Kedudukan, Ruang Lingkup Dan Ragam Perencanaan Dalam RTBL BAB VII iii

Pemahama Terhadap UU No 26 Tahun 2007 Tentang RTRW Serta PP No 15 Tahun 2010 Penataan Ruang BAB VIII Pengantar Perencanaan Strategis, Dasar Teori/Konsep Proses Perencanaan Strategis, Penerapan Perencanaan Strategis di Indonesia, Pedoman Proses Perencanaan Strategis (RPJM) saat ini BAB IX Kajian Daftar Isi dan Proses Penyusunan RPJMD, Contoh Peraturan Daerah (Perda) RPJMD (Kota Magelang), “Kajian Kritis” terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia saat ini BAB X Pengantar Master Planning,Kajian Teoritis Proses Master Planning, Contoh-contoh Produk Master Planning,Kelebihan dan Kekurangan Master Planning BAB XI Konsep Perencanaan Partisipatori, Perencanaan Advokasi, Perencanaan Ekuiti, Pendekatan Proses Perencanaan Lainnya BAB XII Wacana 1: Proses Perencanaan Berbasis Pluralistik, Wacana 2: Penerapan Proses Perencanaan Strategis ke Perencanaan Tata Ruang Wilayah, Wacana 3: Pengaruh Globalisasi terhadap Proses Perencanaan

iv

BAB I PENGERTIAN PROSES PERENCANAAN

I. PENDAHULUAN 1.1 Deskripsi singkat Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur dalam mata kuliah ini. Kita akan membahas mengenai : a. Pengertian PWK Dimana kita akan mempelajari pengertian-pengertian yang terkait dengan PWK, kemudian pentingnya ilmu PWK dan sejarah PWK di dunia dan di Indonesia. b. Bidang Ilmu PWK Kita akan mengetahui berbagai satuan perencanaan dalam PWK ( Kawasan, kota, regional ) serta peran teori dan etika dalam PWK. c. Pendidikan di PWK Kita akan menjelaskan kurikulum di PWK dan bagaimana cara belajar di PWK d. Bidang kerja PWK (Aspek-aspek terkait , ragam perencanaan, dan pasar ) Pada bahasan ini kita akan mempelajari apa saja aspek aspek teknik dan non-teknik dalam PWK, serta ragam pasar kerja untuk lulusan PWK serta ada kuliah tamu sebagai gambaran kerja profesi PWK.

1.2 Manfaat Dengan mempelajari pokok bahasan ini diharapkan lulusan PWK mampu memahami seluk beluk bidang kerja perencanaan wilayah dan Kota dan memiliki motivasi yang kuat tentang profesi perencanaan Wilayah dan kota serta memahami arti PWK berbagai macam jenis rencana juga mengetahui seberapa batas ruang lingkup PWK.

1.3 Relevansi Pokok bahasan ini sangat relevan bagi para calon perencana karena bahasan ini merupakan dasar dalam menjalankan profesi perencana, kita harus megetahui apa yang dimaksud dengan perencanaan wilayah dan kota itu sendiri.

1.4 Learning outcomes 1

Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan pada akhir sesi kuliah ini mahasiswa dapat menjalankan profesi perencanaan wilayah dan kota dengan orientasi untuk keberlanjutan masa depan yang lebih baik lagi dan juga dapat menerapkan rencana yang telah di susun untuk kesejahteraan masyarakat.

II.

PENYAJIAN 2.1 Pengertian PWK 2.1.1 Pengertian perencanaan Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak merencanakan, misalnya merencanakan

menggunakan

dana

bulanan,

merencanakan

perjalanan

merencanakan perkawinan dan lain sebagainya, maka paling tidak ada unsurunsur dalam perencanaan tersebut yaitu adanya : a. Tujuan ke masa depan, b. Menyusun langkah-langkah ke masa depan Dan bila kita melihat literatur dari KBBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia) bahwa perencanaan adalah proses, cara, perbuatan merencanakan ( merancangkan). Lalu bila di kaitakan dengan kota maka perencanaan kota adalah upaya dan perencanaan pengembangan kota agar dicapai pertumbuhan yang efisien dan teratur. Selain itu menurut Hall ( 2003:3) ”Planning as a general activity is the making of an orderly sequence of action that will lead to the achievement of a stated goal or goals.”. Sehingga, dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah kegiatan untuk menyusun langkah-langkah menuju tujuan yang telah di tetapkan.

2.1.2 Pengertian wilayah dan kota Dalam buku Proses perencanaan wilayah dan kota ( Djuanedi, 2012 :3) , kota adalah kata benda dan perkotaan adalah kata sifat yang merupakan lawan dari kata “perdesaan”. Kota secara administratif memiliki batas wilayah yurisdiksi. Sebagai contohnya adalah Kota Yogyakarta. Sedangkan wilayah merupakan area yang lebih luas daripada kota, wilayah juga bisa berupa kumpulan dari kota-kota. Provinsi dan kabupaten sering dikategorikan sebagai wilayah karena mempunyai banyak kota yang saling berinteraksi. 2

2.1.3 Pengertian perencanaan wilayah dan perencanaan kota Perencanaan wilayah adalah kegiatan perencanaan dengan obyek berupa wilayah, sedangkan perencanaan kota merupakan perencanaan dengan obyek berupa kota. Perbedaan obyek tersebut mengandung perbedaan isu-isu yang dihadapi, misalnya isu-isu kota biasanya berbeda dengan wilayah, dan isu antar kota pun juga bisa berbeda-beda. Ada juga banyak istilah PWK, di Amerika PWK umunya disebut sebagai urban and regional planning, jika di Inggris PWK biasanya disebut sebagai town and country planning ada pula perencanaan perdesaan (rural planning).

II.2. Macam rencana PWK Dalam buku Proses Perencanaan ( Djunaedi 2012 : 3-4) rencana di PWK ada berbagai macam, mulai dari rencana sektoral versus rencana lintas sektoral dan rencana privat versus rencana publik. Rencana sektoral adalah rencana untuk hal-hal tertentu, misalnya adalah rencana pengembangan pariwisata, rencana pengembangan perumahan dan sebagainya. Sedangkan rencana yang mencakup banyak sektor atau rencana lintas sektoral ini misalnya, rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan daerah dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada rencana untuk kalangan tertentu, misalnya adalah rencana pembangunan perusahaan dan ini biasanya disebut sebagai rencana privat. Sebaliknya rencana yang menyangkut hajat hidup orang banyak disebut sebagai rencana publik ( rencana umum, rencana komprehensif). Kebanyakan rencana-rencana di PWK ini bersifat rencana publik karena sifatnya yang menyangkut hajat hisup orang banyak, maka proses penyusunannya selain melibatkan pemerintah juga melibatkan partisipasi masyarakat. PWK terkait pula dengan demokrasi dan pengambilan keputusan publik serta harus berdasar keputusan yang diambil oleh DPRD

II.3 Batas lingkup bahasan Pembahasan dalam mata kuliah ini dibatasi sesuai dengan tujuan mata kuliah ini yaitu untuk memberi gambaran terkait bidang ilmu PWK serta gambaran bidang kerja dan karier di PWK.

II.4 Pengertian Proses Perencanaan 3

2.4.1 Apakah Proses Perencanaan itu? Proses perencanaan adalah bagaimana menjelaskan tentang tujuan dan manfaat perencanaan. Tujuan tersebut misalnya adalah perencanaan untuk menata ruang kota, perencanaan untuk menyejahterakan masyarakat atau yang lain- lainnya. Selain itu proses perencanaan juga menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam penyusunan suatu rencana demi tercapainya tujuan atau manfaat perencanaan yang telah ditetapkan. Kemudian dalam proses perencanaan kita harus menentukan hubungan antar pelaku dalam penyusunan rencana. Yang dimaksud dengan pelaku di sini antara lain adalah pemerintah, masyarakat dan perencana. Kemudian dalam proses dan prosedur, secara umum perbedaan proses dan prosedur

sangat

tipis,

namun

kita

bisa

merasakan

perbedaan

dalam

menggunakannya. Ada yang berpendapat bahwa proses tersebut mencakup beberepa prosedur namun ada juga yang berpendapat kebalikannya. Selain itu pendapat lain mengatakan prosedur tersebut terdiri dari langkah-langkah yang bersifar rincu sedangkan proses bersifat umum. Misalnya seperti yang disebut dengan SOP (Standarize operating prosedur) biasanya SOP ini dilakukan dengan peraturan / prosedur-prosedur yang kemudian bila prosedur tidak dilakukan dengan baikmaka akan ada sanksi yang diberikan kepada pelaku. Secara teori tidak ada proses/ prosedur yang baku. Hal itu dikarenakan ada banyaknya ragam pendekatan yang dilakukan. Bila dalam praktek ada beberapa standar yang dibakukan hal itu digunakan untuk memberikan jaminan akan hasil yang berkualitas dan memudahkan dalam melakukan evaluasi apakah ada kesalahan dalam melakukan tiap-tiap prosedur atau tidak . Proses / prosedur dalam suatu negara bisa sangat berbeda dengan prosedur baku yang berada di negara lain. Karena tergantung dari rasionalaitas atau pemikiran masing- masing individu.

2.4.2 Adanya berbagai ragam pendekatan Proses perencanaan tersebut sebaiknya harus masuk akal dan ada kesepakatan yang melandasi proses tersebut. Sehingga dalam proses perencanaan ada berbagai ragam pendekataan dalam proses perencanaan . Ragan pendekatan tersebut terjadi karena banyaknya variasi aliran pemikiran (planning Theory). Misalnya ada yang mempunyai pemikiran bahwa proses perencanaan tersebut harus berlandaskan pada pemikiran yang rasional dan obyektif, dan di lain pihak ada yang berpendapat bahwa perencanaan itu tidak harus berlandaskan kespakatan atau dengan kata lain tidak garus selalu dipandang rasional oleh masing-masing individu.

4

2.4.3 Mengapa perlu merencanakan wilayah dan kota? Ada dua opsi pilihan, kita akan merencanakannya dengan intervensi oleh pemerintah melalui PWK atau akan membiarkannya tumbuh sendiri ( diserahkan ke makanisme pasar)? .Dengan melihat isu-isu penting untuk di atasi maka kita akan berfikir apa yang bisa kita lakukan untuk wilayah dan. Bila kita memilih opsi yang pertama dengan menyerahkan wilayah/ kota ke pasar kita akan di anggap gagal dalam membangun keadilan sosial, sehingga yang kaya akan menekan yang kaya dan yang miskin akan semakin miskin di dalam ruang kota. Bila kita memilih opsi ke dua kita harus bisa merencanakannya sebaik mungkin untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu Alasan perlunya perencanaan wilayah dan kota adalah Menurut Levy ( 1997:3) dengan PWK kita mampu menata guna lahan agar tidak terjadi konflik guna lahan yang berbeda, bahkan kita bisa mensinergikan antar guna lahan. Selain itu kita juga dapat merencankan untuk menempatkan sejumlah fasilitas yang diperlukan masyarakat dan juga kita dapat menghindarkan bahaya bagi masyarakat kota antara lain seperti : kebakaran, wabah penyakit, dsb. Dengan cara mengatur ruang kota dan kebersihannya. Sebagai seorang calom perencana ,kita harus faham bahwa kita hidup di dunia ini untuk melakukan kegiatan. Antar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tadi akan saling berinteraksi satu dengan yang lain, maka dari itu perencana harus memahami kegiatan apa saja yang dapat memicu konflik bila berada secara berdekatan dan kegiatan apa yang dapat mendukung bila saling berdekatan. Kita menata ruang tidak sembarang menata, menata ruang berati menata lokasi kegiatan maupun penghubungnya. Maka dari itu malalui rencana tata ruang, pemerintah dapat menata lokasi kegiatan agar terjadi kehidupan wilayah/ kota yang harmonis dan mampu mencapai tujuan yang ingin di capai. Misalnya kegiatan yang saling mendukung dapat saling di dekatkan atau diberi penghubung seperti sarana transportasi (jalan, Angkutan) dan telekomunikasi. Namun kita juga perlu mengingat bahwa setiap sumberdaya yang ada di bumi ini terbatas,peraturan perundang-undangan yang ada juga terbatas. Walaupun ada wilayah/ kota yang mampu menggunakan beberapa lapis ruangnya perencana juga harus memahami kekurangan dan kelebihan ini. Kemudian menurut Greed(1996) Perencanaan kota dipakai untuk mengatasi isu-isu yang dihadapi masyarakat, juga untuk mewujudkan kota yang lebih baik untuk di tinggali.Isu-isu yang ada di negara berkembang dan isu5

isu di negara maju berbeda satu sama lain. Biasanya isu utama di negara berkembang ada 3 yaitu : 1. Jumlah penduduk terlalu banyak 2. Pendapatan penduduk rata-rata rendah 3. Tingkat pendidikan rendah Dan dapat di atasi dengan 3 program besar juga yaitu : 1. Keluarga berencana 2. Pengentasan kemiskinan 3. Wajib belajar dan anggaran besar untuk pendidikan Dampak dari tiga persoalan tadi antara lain dapat menimbulkan kepadatan penduduk perkotaan yang sangat tinggi yang disebabkan oleh urbanisasi dan kelahiran bayi yang begitu tinggi sehingga membuat kota sulit di atur dan memunculkan banyak sekali peemukiman yang dibawah standar ( kumuh) akibat desakan ekonomi yang melanda masyarakat di negara berkembang. Selain itu pula banyak sektor informal mulai berkembang pesat sebagai alternatif solusi untuk kesulitan ekonomi tadi. Untuk mendapatkan solusi yang terbaik menangani masalah tersebut maka diperlukan pemahaman yang baik dari kondisi yang ada( dari dulu sampai sekarang). Yang dapat digunakan untuk memprediksi kondisi masa depan bila tidak ada intervensi dan dapat digunakan untuk menjadi solusi sebagai intervensi melalui perencanaan menuju kondisi yang lebih baik.

Pemahaman terhapa kondisi pun ada berbagai macam cara Cara 1 :

6

Cara 2 :

Dengan melihat kondisi yang ada seperti kesehatan masyarakat, Transportasi, Keruanagan ( PWK ), dll kita kita kolaborasikan untuk dapatkan berbagai solusi yang tepat untuk tujuan perencanaan. Proses Solusi PWK adalah

7

III.PENUTUP Penutup sesi kuliah pada pokok bahasan kali ini di isi dengan diskusi dan tanya jawab bari para mahasiswa. Dalam diskusi ini akan diberikan nilai tambah bagi mahasiswa yang aktif bertanya maupun mampu mengemukakan pendapatnya. Tindak lanjut dari hasil diskusi ini, Mahasiswa diminta untuk membaca materi dan referensi dari materi yang telah diberikan

8

BAB II KAITAN TEORI PERENCANAAN DENGAN PROSES PERENCANAAN III. PENDAHULUAN 1.1 Deskripsi singkat Suatu proses perencanaan biasanya berbasis suatu teori atau beberapa teori, maka pengetahuan proses perencanaan terkait dengan antara lain : teori perencanaan (planning theory). Proses perencanaan menjelaskan tentang langkah-langkah secara garis besar, sedangakan langkah-langkah rincina dikembangkan dalam metode dan teknik perencanaan (planning methods and techniques).suatu perencanaan diteruskan dan di implementasikan.

1.2 Manfaat Dengan mempelajari pokok bahasan ini diharapkan lulusan PWK mampu memahami Berbagai macam teori perencanaan yang berkembang di dunia maupun di Indonesia. Dan mengetahui apa kaitannya teori yang ada dengan proses perencanaan yang digunakan dalam suatu wilayah.

1.3 Relevansi Pokok bahasan ini sangat relevan bagi para calon perencana karena bahasan ini merupakan dasar dalam menjalankan profesi perencana, kita harus megetahui apa yang dimaksud dengan perencanaan wilayah dan kota itu sendiri.dan dapat menerapkan teori perencanaan dan proses perencanaan yang sesuai dengan karakteristik Indonesia.

1.4 Learning outcomes Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan pada akhir sesi kuliah ini mahasiswa dapat menggunakan teori - teori perencanaan yang digunakan dalam proses penyusunan rencana yang ada dan mampu menempatkan dirinya sesuai dengan kapasitasnya sesuai profesinya sebagai perencana wilayah dan kota

IV. PENYAJIAN a. Tradisi-tradisi perencanaan : 1. Perencanaan sebagai reformasi sosial (Planning as sosial reformation)

9

Latar belakang ada tradisi perencanaan ini karena adanya reformasi keadaan sosial ekonomi yang berantakan karena kota ditinggalkan oleh penduduknya pada perang dunia ke-I dan ada intervensi dari pemerintah yang harus dilakukan . Tradisi ini menggabungkan teknologi perencanaan dan power untuk merancang dan melakukan tindakan.

Latar Belakang

- Reformasi keadaan sosial ekonomi yang berantakan yang ditinggalkan oleh Perang Dunia I (trauma perang) - Intervensi dari negara (pemerintah) perlu dilakukan agar ketidakadilan, inefisiensi, dan pemborosan dapat dihindarkan

Tujuan

- Meningkatkan standard hidup masyarakat - Memanusiakan industri (memanusiakan hubungan industri dengan masyarakat) - Menciptakan harmoni dan menghindarkan konflik dari kelompok-kelompok yang ada

Cara

- Merekayasa terbentuknya asosiasi / ikatan / perkumpulan masyarakat seperti : asosiasi perdagangan, ikatan profesi, ikatan petani, koperasi pegawai, dsb - Sifat dari organisasi ini fleksibel, responsif, dan produktif, tidak seperti organisasi pemerintah - Organisasi-organisasi ini kemudian dijadikan sebagai instrumen (kaki tangan) pemerintah didalam rekayasa perencanaan pembangunan kota - Model perencanaan yang ditawarkan adalah : engineering planning atau blue-print planning atau coordinate planning

2. Perencanaan sebagai analisis kebijaksanaan (planning as policy analysis) Tradisi ini dipengaruhi oleh tradisi perencanaan di Amerika dan melandaskan diri pada permasalahan dan tujuan secara bertautan. Perencanaan ini di Amerika dapat berjalan dengan baik, karena sistem hukum di sana sudah matang.

10

3 Stream Policy Analysis : a. System Engineering (rekayasa sistem)

:

Menyangkut penggunaan model-model kuantitatif (ekonometrik, regresi, dll) Menekankan pendekatan teori sistem secara umum dan penekanan pada terciptanya sistem yang terbuka (open system)

b. Management Science : (pengetahuan manajemen)

c. Political and administrative : Science (pengetahuan politik dan administratif kepemerintahan) Asumsi dasar

:

Menekankan pada penganalisaan orientasi perilaku aktor-aktor pengambilan keputusan dan berfokus pada lembaga-lembaga politik

Bahwa pendekatan ilmiah akan membuat pengambilan kebijaksanaan rasional dan semakin rasional keputusan yang diambil maka akan meningkatkan kemampuan lembaga dalam memecahkan masalah

Prinsip-prinsip Teori Sistem :

· Hubungan sebab akibat dilihat bukan dalam alur yang linier (garis lurus) melainkan sirkular (lingkaran) · Setiap sistem harus beradaptasi dengan lingkungan (tidak dapat lepas) · Bahwa semua hubungan sistematik berjalan pada suatu kondisi yang harmonis (manageable = dapat dikendalikan) · Setiap sistem dibangun berdasarkan hierarki/tata tingkat tertentu

3. Perencanaan

sebagai

pembelajaransosial/proses

pengembangan

masyarakat

(planning as social learning) Menekankan hubungan kerjasama antara perencana dan masyarakat yang akan memakai rencana. Peran planner di sini sebagai penyambung lidah dari pemerintah . Masyarakat banyak terlibat di sini dan perencana bekerja sebagai fasilitator. 11

FOKUS UTAMA

:

Tindakan nyata yang bertujuan yang dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok masyarakat dalam suatu lingkup tertentu

AKTOR / PELAKU

:

Bisa suatu kelompok masyarakat tertentu atau komunitas

AGEN PERUBAHAN

:

Planner bertindak sebagai widyaiswara (trainer), fasilitator, konsultan, atau organisatoris

SIAPA YANG BELAJAR :

Planner / aktor dan masyarakat (learner) belajar bersama-sama

CARANYA

· Planner/aktor melibatkan diri secara intens (larut) dan belajar bersama-sama masyarakat Planner/aktor membuat pancingan sedikit strategi/taktik menuju perubahan (misal : pembersihan selokan secara gotong royong, perbaikan jalan, dsb) tujuannya agar terjadi komunikasi antara planner dan

: •

target group untuk memancing permasalahanpermasalahan yang lebih luas lagi yang masih terpendam · Tujuan-tujuan tidak dirumuskan didepan melainkan ditengah-tengah perjalanan bersama masyarakat (ditengah-tengah proses interaksi) · Membuat kelompok-kelompok kegiatan berdasarkan tugas/tantangan/permasalahan khusus yang langsung mengenai kepentingan kelompok AKAR FILOSOFI

:

Adalah pragmatisme Pragmatisme = dari kata pramata (Yunani), artinya tindakan, suatu teori untuk melakukan suatu tindakan nyata

FILOSOFI PERENCANAAN :

Suatu rencana yang berisi prinsip-prinsip, proyeksi dan pedoman kegiatan dimasa datang bukanlah suatu dogma, melainkan suatu hipotesis yang harus diuji di lapangan dan dapat ditolak,

12

diperbaharui, dikoreksi, dan dilengkapi

4. Perencanaan sebagai strategi mobilisasi masyarakat.

(Planning as social

mobilization) Menekankan pada emansipasi sosial ( persamaan hak masyarakat) transformasi sosial ( bukan rekayasa (sosial) dan perubahan struktural. Pada masa ini konsultan sangat banyak namun pekerjaan untuk konsultan sedikit

IDEA DASAR

AKAR FILSAFAT 1. Utopianism

2. Social Anarchism

:

Emansipasi sosial atau kesetaraan hak sosial masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya

: · Mengajarkan kehidupan sekuler dalam suatu komunitas kecil yang terpisah dari campur tangan pemerintah · Mengajarkan sistem ekonomi bebas uang berdasarklan pada pertukaran jam kerja · Bahwa lingkungan fisik dan sosial sangat berpengaruh pada karakter manusia · Mengajarkan pembangunan manusia yang seimbang dengan pembangunan industri dan pertanian · Mengajarkan pentingnya pendidikan dan proses belajar masyarakat serta media bermain bagi anak-anak · Mendambakan suatu dunia yang harmonis yang saling tukar menukar (hubungan timbal balik)

13

· Mengajarkan penggunaan prinsip-prinsip kedaerahan/lokal dalam pembentukan asosiasi perburuhan · Mendambakan suatu bentuk masyarakat yang mengatur dirinya sendiri · Menaruh kecurigaan yang besar terhadap hubungan-hubungan yang hierarkial (berjenjang) karena cenderung menciptakan bentuk-bentuk eksploitasi · Mengajarkan prinsip-prinsip kerjasama saling menguntungkan didalam hubungan kemasyarakatan (bukan saling kompetisi)

· Melihat kehidupan masyarakat modern terkotak-kotak kedalam sistem klas masyarakat 3. HistoricalMaterialism

· Perubahan masyarakat/sejarah dilihat sebagai proses perjuangan kelas masyarakat · Pentingnya menciptakan kesadaran kelas pada kelas masyarakat bawah

PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN

:

· Mendasarkan diri pada gerakan arus bawah · Tidak berawal dari tujuan maupun sasaran melainkan dari kritik sosial tentang keadaan saat ini •

V.

Berfokus pada nilai-nilai

Penutup Penutup sesi kuliah pada pokok bahasan kali ini di isi dengan diskusi dan tanya jawad bari para mahasiswa. Dalam diskusi ini akan diberikan nilai tambah bagi mahasiswa yang aktif bertanya maupun mampu mengemukakan pendapatnya. Tindak lanjut dari hasil diskusi ini, Mahasiswa diminta untuk membaca materi dan referensi dari materi yang telah diberikan

14

BAB III PERKEMBANGAN RAGAM PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN DI INDONESIA VI.

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi singkat Suatu proses perencanaan selalu mengacu pada suatu teori tertentu. Dalam khasanah pengeahuan terdapat ragam teori perencanaan yang melahirkan berbagai macam proses perencanaan yang berbeda . Dalam pokok bahasan ini dikomparasikan berbagai ragam teori atau pendekatan perencanaan yang mendasari proses perencanaan wilayah dan kota. Ragam pendekatan dalam pokok bahasan ini lebih menitik beratkan pada ragam pendekatan yang pernah atau sedang di terapkan di Indonesia.

1.2 Manfaat Dengan mempelajari pokok bahasan ini diharapkan lulusan PWK mampu memahami mengenai komparasi antar ragam pendekatan/model proses perencanaan selain itu mahasiswa juga dapat mengetahui karakter dasar yang berlaku umum untuk ragam pendekatan/model proses perencanaan (selain itu ada karakter khusus tiap ragam). Mahasiswa memahami mengenai karakter khusus tiap ragam pendekatan/model proses perencanaan serta contoh produknya. Mahasiswa dapat menunjukkan gambaran aplikasi ragam pendekatan proses perencanaan yang dipraktekkan saat ini

1.3 Relevansi Pokok bahasan ini sangat relevan untuk dipelajari, karena pokok bahasan ini mempelajari tentang bagaimana proses perjalanan ragam pendekatan yang diterapkan di Indonesia dari jaman belanda hingga saat ini dan juga pokok bahasan ini digunakan untuk memberi motivasi kepada mahasiswa agar dapat memunculkan ide-ide ragam pendekatan perencanaan yang baru untuk bidang perencanaan wilayah dan kota.

1.4 Learning outcomes Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan pada akhir sesi kuliah ini mahasiswa mampu mengaplikasikan gambaran ragam pendekatan yang di gunakan pada saat ini dan mahasiswa mampu menganalisis bagaimana karakter-karakter dasar dan khusus dari masing-masing ragam pendekatan. 15

VII. PENYAJIAN 2.1 Taksonomi ragam pendekatan proses perencanaan Suatu proses perencanaan selalu mengacu pada sebuah teori tertentu. Dalam Khasanah pengetahuan terdapatberbagai ragam teori perencanaan yang melahirkan proses perencanaan yang berbeda. Pada perkuliahan ini akan di komparasikan raga teori atau pendekatan perencanan wilayah dan kota yang pada kali ini ditekankan tentang ragam proses perencanaan yang sedang/ diterapkan di Indonesia. Ada empat macam ragam pendekatan yang dapat dikategorikan menjadi seperti berikut.

1 2 3 4

•Master Planning ( Perencanaan Induk ) •Compehensive Planning ( perencanaan koprehensif) •Stategic Planning ( Perencanaan Strategis) •Participatory Planning (Perencanaan partisipatif)

2.2. Komparasi Antar Pendekatan Proses Perencanaan Komparasi antar empat pendekatan yang akan di bahas pada perkuliahan ini aka di kaji berdasarkan pada pelaku dominan dalam artian “siapa” atau “ihak mana” yang mendominasi proses perencanaan yang dikombinasikan dengan “warna” atau “teori politik” yang mendominasi. Dalam suatu proses perencanaan wilayah dan kota umumnya terdapat tiga pelaku, yaitu : 1. Penguasa/pemerintah 2. Pakar/ Perencana/ahli perencanaan 3. Masyarakat atau pihak-pihak terkait. Masing-masing proses pendekatan proses perencanaan tersebut berbeda dalam hal “siapa” atau “ pihak mana” yang paling mendominasi proses perencanaan adalah sebagai berikut :

16

Berdasarkan sejarahnya dahulu master plan dibuat oleh penguasa atau raja atau otorita yang dibantu olehpara ahli atau perencana. Pendekatan perencanaan tipe ini berorientasi pada perencanaan fisik kota / Wilayah dan dipraktekkan oleh arsitek dalam merancang dan mendesain kompleks bangunan atau kawasan .Sifat rencananya pun sangat rinci/ detail dan juga biasanya perencanaan ini dilakukan pada lahan yang mempunyai otoritas tunggal/satu pemilik. Saat ini di Indonesia pendekatan ini dipraktekkan untuk pembuatan Master Plan kampus (Rencana Induk Kampus) dan Kota baru / Real Estate Comprehensive planning adalah rencana yang bersifat menyeluruh yang dilakukan/ didominasi oleh para pakar-pakar yang ditugaskan oleh penguasa lalu pakar- pakar tersebut juga melibatkan masyarakat untuk dimintai pendapatnya. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada perencanaan fisik saja namun, mencakup semua hal yang terkai dengan perencanaan wilayah dan kota. Kata “komprehensif” berarti menyeluruh, sehingga perencanaan dengan perencanaan ini biasanya dilakukan secara tim dan beranggotakan dari berbagai disiplin ilmu. Karena bertumpu pada rasionalitas / kepakaran , maka para perencana dalam melakukan proses perencanaannya relatif berkonsultasi masyarakat atau para pemangku kepentingan. Saat Ini di Indonesia Pendekatan ini di praktekkan dalam penyusunan rencana tat ruang (RTRW). Strategic planning adalah perencanaan yang di dominasi oleh masyarakat/ para pemangku kepentingan yang melakukan kesepakatan dalam merumuskan rencananya dan sedangkan pakar untuk membimbing (perencana merupakan fasilitator ) dan pada akhirnya keputusan perencanaan tetap diambil oleh masyarakat bukan perencana. Pendekatan ini di Indonesia di Praktekkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 17

Participatory Planning adalah perencanaan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat dan perencana sering tidak ikut campur dalam merumuskan rencana. Namun perencanaan ini masih belum banyak berkembang di Indonesia pada saat ini namun beberapa daerah maupun orang yang memakai pendekatan ini. Pendektan ini dipraktekkan di Indonesia dalam program pemberdayaan masyarakat Indonesia sampai saat ini telah memakai 3 jenis pendekatan yaitu masterplan yang terjadi pada saat jaman kerajaan. Perencanaan komprehensive untuk membuat RTRW dan strategic planning untuk membuat RPJM/Renstrada. Dan pada saai ini partisipatori planning digunakan untuk membangun komunitas.

Dan apa hubungannya 4 pendekatan tersebut dengan politik pemerintahan? 1. Teokrasi Politik Teokrasi yang mewarnai masterplan beranggapan bahwa “Tuhan memberi kekuasaan kepada Penguasa” untuk mendominasi proses perencanaan. Dalam situasi politik teokratik , penguasa ( raja, pemerintah, otorita)memberi arahan yang kuat kepada perencana (arsitek, arsitek lanskap,

ahli

teknik)

yang

kemudian,

para

perencana

tersebut

menerjemahkan arahan tersebut ke dalam bentuk rencana yang lebih rinci. 2. Teknokrasi Mendasari pendekatan Rational Comprehensive Planning, pendekatan ini bermoto “serahkan pada ahlinya”. Dalam hal ini , para ahli dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui seluk beluk perencanaan, termasuk proses

perencanaan.

Pada

dasarnya

penguasa

dan

masyarakat

mempercayakan perencanakan wilayah dan kota kepada perencana / ahli perencanaan. Dalam praktek di Indonesia pendekatan ini diterapkan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW). 18

3. Demokrasi Pendekatan demokrasi menjadi

basis pendekatan strategic planning.

Pendekatan ini berkeyakinan untuk menyerahkan keputusan perencanaan kepada para pemangku kepentingan ( stakeholder ), bukan kepada ahli/ perencana. Dalam hal ini perencana berfungsi sebagai fasilitator termasuk untuk memfasilitasi proses perencanaan. Sifat demokrasi terlihat pada pengambilan keputusan “apa pun” dalam proses perencanaan dilakukan secara demokratis melibatkan partisipasi aktif semua pihak pemangku kepentingan. Saat ini dalam praktek Indonesia , pendekatan Strategic Planning diapakai untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP) dan jangka menegah

2.3 Perkembangan Kombinasi antar Ragam Pendekatan

Dari masing-masing pendekatan yang saling berdiri sendiri tadi, bisa jadi dikembangkan menjadi kombinasi antar bebagai pendekatan misalnya 1. Strategic participatory planning adalah kombinasi antara perencanaan strategis dan perencanaan participatory 2. Strategic spatial planning adalah kombinasi antara perencanaan strategis dan perencanaan komperehensive

2.4 Sejarah Pendekatan Proses Perencanaan Di Indonesia

19

Sejak Indonesia merdeka dari penjajahan sampai saat ini, paing tidak kita pernah mempunyai empat macam pendekatan yaitu 1. Penyusunan rencana induk ( master planning) Penyusunan rencana induk ini sudah ada sejak zaman penjajahan belanda sampai sekitar tahun 1990-an, dan penyusunan rencana induk ini mengacu pada pendekatan master planning yang antara lain berasal dari bidang arsitektur kemudian dibawa ke bidang perencanaan wilayah dan kota. Contoh produk pendekatan proses ini antara lain : Rencana Induk Kota (diterapkan di Indonesia sampai sekitar tahun 1990-an) dan Rencana Induk Kampus ( masih dipakai sampai saat ini) 2. Penyusunan rencana umum (Rational Comprehensive Planning ) Kata “rencana umum” kurang populer di telinga masyarakat indonesia kecuali terdapat nama “rencana umum tata ruang”. Dasar teori perencanaan ini adalah Rational, Comprehensive palnning( RCP). Pendekatan proses perencanaan ini diterapkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun ( REPELITA) Daerah, pada masa orde baru dan juga pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sampai saat ini. 3. Perencanaan strategis ( strategic planning) Perencanaan strategis berbasis pada konsep Strategic Planning. Pendekatan ini dipakai dalam perencanaan wilayah dan kota di Indonesia pada awal tahun 2000-an dan saat ini pendekatan strategis ini dipakai dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjnag (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Pendekatan ini pula digunakan untuk menyusun rencana strategis masing masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) 20

2.5. Karakter Dasar Umum Ragan Pendekatan Proses Perencanaan Karakter Dasar Secara Umum 1. Komprehensif ( seluruh aspek) Semua pendekatan menyatakan dirinya melakukan perencanaan dengan telah memikirkan semua spek/ keseluruhan ( komprehensif ). Namun bila dikomparasikan, maka ada pendekatan yang lebih komprehensif daripada yang lain. Pada ragam pendekatan yang telah dibahas, maka yang paling komprehensif adalah pendekatan Rational Comprehensive Planning, sedangkan perencanaan strategis hanya mencakup isu-isu strategis saja. 2. Jangka Panjang Semua pendekatan menyatakan dirinya melakukan perencanaan yang berjangka panjang namun bila dikomparasikan yang disebut “ panjang” itu dapat berbeda-beda. Misal secara teori perencanaan strategis hanya menjangkau 5 tahun tetapi ini sudah relatif panjang, sedangakan perencanaan komprehensif berjangka 20 tahun. 3. Terkait dengan seluruh wilayah perencanaan Semua ragam pendekatan sama dalam membatasi hanya pada wilayah yang kita boleh merencanakan namun biasanya yang dibatasi adalah pada wilayah administratif atau wilayah kewenangan. Tetapi dalam analisis, bisa menjangkau wilayahlain/luar yang mempengaruhi kita. Tiap ragam pendekatan bisa berbeda dalam cakupan wilayah lain / luar tersebut. Dalam perencanaan komprehensif wilayah luar disebut sebagai “hinterland” 4. Mempunyai Visi/ Tujuan ke Masa Depan dan menentapkan langkah-langkah untuk mencapainya Semua ragam pendekatan mempunyai tujuan jangka panjang atau visi dan menyusun antisipasi untuk mencapainya. Namun, istilah/konsep/ pengetianya bisa berati lain. Misalnyadalam perencanaan komprehensif disebut tujuan jangka panjang sedangkan

dalam

perencanaan

strategis

disebut

sebagai

visi.

Dalam

hal

pengantisipasian juga berbeda. Dalam perencanaan strategis berupa strategi (kebijakan,program, dst) 5. Mampu diimplementasikan (dilaksanakan) Semua ragam pendekatan mengklaim bahwa yang direncanakan selalu bisa di implementasikan dengan baik, namun bila dibandingkan dari beberapa pengalaman praktek ternyata ada pendekatan yang hasil perencanaannya sangat sulit untuk di implementasikan daripada yang lain. Yang lebih sulit misalnyadalam artian dalam perencanaan itu memerlukan banyak syarat 21

misalnya sebagai contohnya perencanaan komprehensif mensyaratkan bahwa sumberdaya tersedia penuh untuk menjalankan rencana.

2.6 Karakter Khusus Tiap Ragam Pendekatan Proses Perencanaan 2.6.1. Karakter khusus Proses Perenanaan Induk ( Master Planning) Pembuat keputusan adalah raja/ penguasa/ otorita yang dibantu oleh para ahli atau perencana. Tingkat komprehensifitas relatif kurang dan biasanya hasilnya berupa rencana fisik,keruangan, dan rencana sangat rinci. Model perencanaaninduk ini aslinya berasal dai bidang arsitektur atau bisa juga dikatakan sebagai “berangkat dari arsitektur”. Serta biasanya para arsitek dalam merancang ( mendesain) kompleks bangunan atau kawasan. Dari cara pandang arsitektur kota/ wilayah dianggap sebagai perluasan dari kompleks bangunan. Banyak kota baru di masa lalu contohnya seperi Washington DC dan Canberra yang pada saat ini yang dirancang dengan pendekatan master planning. Karakteristik modelnya berupa rancangan desain fisik yang diterapkan pada area (kawasan ) yang mempunyai otoritas tunggal ( berhak untuk merancang, mengubah rancangan semua bangunandi area tersebut). Otorita juga berfungsi sebagai penentu kebijakan rancangan yang dibantu para perencana/ perancang yang biasanya terdiri dari para arsitek, ahli perancangan fisik.Proses perancanaan dikembangkan dari proses arsitektural. Secara umum proses penyusunan master planning adalah sebagai berikut :

Contoh produk masterplan :

22

2.6.2 Karakter Khusus Proses Perencanaan Umum ( Comprehensive Planning) Pembuat keputusan dalam perencanaan perencanaan umu ini adalah para perencana dengan dibantu oleh masyarakakat, namun peran masyarakat disini sangat sedikit, selain itu tingkat komprehensifitas tinggi dalam analisis maupun masalah yang diatasi dengan kata lain semua masalah ingin di atasi dengan menggunakan pendekatan perencanaan ini. Hasil dari pendekatan ini biasanya menyeluruh kecuali rencana tata ruang dan sangat rinci.Kurang memperhitungkan sumberdaya yang tersedia asumsi dapat dicari / di usahakan agar tersedia. Berbagai macam urutan proses perencanaan komprehensif :

23

24

2.6.3. Karakteristik khusus perencanaan strategis ( Strategic planning ) Pembuat keputusan dalam pendekatan ini adalah mastyarakat/pihakpihak yang terkai (stakeholders) dibantu para ahli/ perencana sebagai fasilitator proses. Tingkat komprehensifitas semua aspek dikaji tapi hanya mengenai masalah/ isu-isu strategis saja yang ditangani.Biasanya hasilnya rencana menyeluruh tidak hanya fisik semata dan kelebihan pendekatan ini adalah memperhiungkan sumber daya yang tersedia maka hanya isu-isu strategis saja yang dibuat strategi pengembangannya. Tahapan proses perencanaan strategis :

25

Contoh perencanaan strategis : Produk strategic planning berupa RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dan RPJM ( Rencanana Pembangunan Jangka Menengah)

26

2.6.4 Participatory planning Pembuat keputusan pada pendekatan ini adalah masyarakah/ pihakpihak yang terkait (stakeholders) yang bila perlu dapat dibantu oleh perencana sebagai

fasilitator

proses.

Tingkat

komprehensifitas

tergantung

pada

kesepakatan stakeholders dan biasanya proses dan hasil dari menggunakan pendekatan ini terserah pada kesepakatan stakeholder. Misalnya bila masyarakat sepakat dengan proses strategic planning, masyarakat bisa menggunakan strategic planning tersebut untuk membuat perencanaan dan pengembangannnya.

VIII. PENUTUP Penutup sesi kuliah pada pokok bahasan kali ini di isi dengan diskusi dan tanya jawab bari para mahasiswa. Dalam diskusi ini akan diberikan nilai tambah bagi mahasiswa yang aktif bertanya maupun mampu mengemukakan pendapatnya. Tindak lanjut dari hasil diskusi ini, Mahasiswa diminta untuk membaca materi dan referensi dari materi yang telah diberikan. Kesimpulan pokok bahasan ini adalah : -

Proses perencanaan publik dipengaruhi oleh perubahan sistem kekuasaan dan perkembangan pendekatan perencanaan.

-

Perubahan sistem kekuasaan dari “teokrasi”, ke “teknokrasi” dan saat ni era “demokrasi”.

-

Perkembangan pendekatan perencaan : masterplanning, rational comprehensive planning, strategic planning, participatory planning.

-

Dalam hal praktek, dari waktu ke waktu terjadi pergeseran dalam pemakaian pedekatan karena setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kelemahan yang sering di kritik. Misalnya pada masa lalu saat era orde baru, perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan perencanaan komprehensif 27

(REPELITADA), yang kini menggunakan pendekatan perencanaan strategis ( RENSTRADA/ RPJM)

28

BAB IV PROSES PERENCANAAN KOMPREHENSIF KONSEP, TUJUAN, MANFAAT, PROSES SECARA UMUM

IX.

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi singkat Istilah rencana komprehensif mungkin kurang populer di bidang tata ruang, jenis rencana ini disebut sebagai “rencana umum” ( Rencana Umum Tata Ruang). Di Amerika serikat, “rencana umum” atau “rencana komprehensif” karena proses perencanaan ini berbasis pada pendekatan rational comprehensive planning. Terkait pendekatan perencanaan tersebut pembahasan pada bab ini mencakup: (1) Pengantar (mengapa kita perlu memahami dasar teorinya?, (2) Perkembangan Paradigma Perencanaan di Dunia dan di Indonesia, (3) Teori/Konsep Rasionalitas & Keputusan Publik,(4) Menyikapi Ketidakpastian dalam Perencanaan publik,(5) Perencanaan Komprehensif di AS.

1.2 Manfaat Dengan mempelajari pokok bahasan ini diharapkan lulusan PWK mampu memahami pemahaman terhadap dasar teori Rational Comprehensive Planning (RCP), Memahami (secara teoritis) perkembangan paradigma perencanaan di dunia dan di Indonesia, Memahami teori/konsep rasionalitas & keputusan publik sebagai dasar teori bagi Rational Comprehensive Planning, Memahami sikap Rational Comprehensive Planning dalam menghadapi ketidakpastian dalam perencanaan, Memahami sejarah Rational Comprehensive Planning di AS dan proses perencanaannya dan setelahnya dapat mengaplikasikan dalam proses perencanaan pembangunan di Indonesia.

1.3 Relevansi Pokok bahasan ini sangat relevan bagi masa kini karena

di Indonesia

perencanaan komprehensif ini digunakan untuk menyusun rencana tata ruang baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota yang berisi rencana struktur dan pola ruang wilayah. RTRW ini sangat penting untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengendalian dan efektifitas pemanfaatan ruang.

1.4 Learning outcomes

29

Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan pada akhir sesi kuliah ini mahasiswa dapat menjalankan profesi perencanaan wilayah dan kota dengan orientasi untuk keberlanjutan masa depan yang lebih baik lagi dan juga dapat menerapkan rencana yang telah di susun untuk kesejahteraan masyarakat.

II. PENYAJIAN 2.1. Pengantar : Mengapa kita perlu perencanaan wilayah dan kota > Perencanaan adalah praxis Perencanaan adalah Praxis yaitu merupakan gabungan antara teori dengan prakteknya. Contoh yang merupakan bidang ilmu praxis adalah kedokteran dan Perencanaan wilayah dan Kota. Ilmu tersebut masuk dalam kategori praxis karena dalam melakukan tindakan kita harus mengetahui teorinya terlebih dahulu dan kita juga perlu untuk menjelaskan praktek tersebut kepada para pelakunya. Perencanaan itu juga saling tergantung dengan pelaku dan lingkungannya serta interaksi pelaku/ manusia agar perencanaan yang dilakukan dapat meberikan dampak positif. Selain itu prencanaan merupakan sebuah kegiatan untuk problem solving (preskriptif) karena perencanaan memberikan solusi bagi sebuah masalah bukan menjelaskan.  Hubungan Teori dan Praktek dengan Paradigma

Hubungan teori dan praktek dalam perencanaan 30

Dalam praktek perencanaan seorang perencanaa tidak boleh melakukan perencanaan secara sembarangan karena sebenarnya praktek perencanaan tersebut harus mempunyai acuan yang berupa teori dan Perundang-undangan yang ada dan berlaku di sebuah sistem negara maupun pemerintahan. Namun biasanya Pedoman atau perundang-undangan tersebut berpihak kepada suatu paradigma ( cara pandang ) tertentu sehingga, pedoman yang mengacu pada teori tertentu di bawah paradigma yang dipilih oleh perencana.

II. Perkembangan Paradigma Perencanaan Keputusan sebuah perencanaan mempunyai beberapa sumber 1. Rasionalitas ( Kepakaran individual ) Contohnya: Paradigma dasar : rational Comprehensive Planning (RCP) dan perkembangannya menjadi salah satunya adalah Incremental Planning 2. Kesepakatan ( Kelompok) Contohnya : Paradigma yang mengkritik RCP antara lain Strategic Planning, Advocacy Planning, Adaptive Planning Jatuh Bangun RCP di dunia

31

32

33

34

III. Teori / Konsep Rasionalitas dan Keputusan publik Rasionalitas adalah cara berfikir mengenai problema yang ditandai dengan pmakaian pendekatan ilmiah dalam analisisnya serta cara tertentu dalam pencarian solusi terhadap problema tersebur. Rasionalitas juga harus dilakukan secara sistematis dan dilakukan evaluasi terhadap berbaai alternatif cra dalam rangka memilih cara/ strategi yang terbaik untuk mencapai tujuan. Rasionalitas ini menjadi dasar bagi “aliran” Rasional Comprehensive Planning (RCP) Proses perencanaan berdasar “Rasionalitas” (1)

35

1 : Pengumpulan dan pengolahan data Sifat pendekatan yang menyeluruh ( komprehensif) mengharuskan pengumpulan datanya mencakup semua hal dan semua bagian wilayah. Semaua hal disini dalam praktek perencanaan di Amerika misalnya mencakup kependudukan,sosial, ekonomi, perumahan, transportasi , utilitas ,pertanian, kehutanan dan guna lahan. Namun kategori dan kelengkapan cakupan masing-masing berbeda dari satu negara ke negara lain tergantung pembakuan yang dilakukan. Bila di Indonesia ikutilah pedoman pengumpulan data perencanaan tata ruang dari Kementrian Pekerjaan umum. 2 : Analisis Dari berbagai cakupan wilayah tersebut terdapat 2 macam analisis, yaitu : 1. Analisis dalam konteks yang lebih luas ( Regional ) Analsis regional antara lain untuk mengkaji posisi dan peran wilayah yang direncanakan dalam konteks yang lebih luas ( regional ) dan keteaitan wilayah – wilayah lain yang setingkat. 2. Analisis dalam perencanaan ( Lokal ) Analisis lokal terfokus pada wilayah yang direncanakan ( Provinsi , Kabupaten, Kota ) yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem wilayah ( kawasan ) yang perlu dikaji keterkaitannya. 36

3 : Penyusunan rencana Kegiatan penyusunan rencana ini mencakup langkah-langkah rinci seperti : 1.

Perumusan tujuan dan sasaran perencanaan

2.

Pengembangan alternatif rencana

3.

Evaluasi dan seleksi altenatif rencana

4.

Penyusunan dokumen perencanaan

4 : Implementasi rencana Setelah melalui berbagai tahap yang ada, maka perencanaan tersebut kemudian di implementasikan ke masyarakat. Dan kemudian di monitoring dan di evaluasi untuk menjadi msukan balik bagi perencanaan selanjutnya.

Perekmbangan “Rasionalitas” Rasionalitas bersifat kepakaran “Homogen”, bila ada suatu kelompok heterogen apakah punya cara berfikir yang sama? Jawabannya adalah ya karena pemikiran kelompok mengarah kepada kesepakatan bersama meskipun tiap-tiap individu berfikir berdasar rasionalitas masingmasing.

37

Pergeseran Rasionalitas Tadinya rasionalitas adalah cara berfikir, ( sebagai alat/ instrumental). Tetapi, dalam cara berfikir tersebut ada penetapan tujuan, serta memilih alternatif terbaik, maka akan terkait dengan nilai ( values yang diyakini). Nilai itu pun tergantung pada paradigma/ keyakinan yang medasari perencanaan. Pertimbangan nilai ( values) dalam perencanaan misalnya, secara eksplisit masuk dalam proses perencanaan dalam aliran perencanaan strategis. Pembuatan keputusan kolektif Pilihan rasional perorangan biasanya berbeda jauh dari pilihan kelompok meskipun tiap anggota kelompok berfikir rasional. Pembuatan keputusan kelompok dilakukan secara demokratis (kesepakatan mayoritas). Keputusan kelompok tidak selalu harus rasional dipandang dari pemikiran perorangan.

Apalagi bila berdasar keputusan kelompok secara

politis, sering mengandung: bargaining, kerjasama/ negosiasi dan konsensus dan resolusi konflik. Keputusan kolektif publik Kebanyakan perencanaan publik akan diputuskan secara kolektif, maka proses pengambilan keputusan secara politis paling sering terjadi. Para perencana perlu memahami proses politis utk pengambilan keputusan perencanaan di lingkungan kerjanya.

IV. Menyikapi Ketidak Pastian Dalam Perencanaan Publik Tiga Macam Ketidakpastian : 1. Ketidakpastian terkait lingkungan: masa depan lingkungan eksternal yg berada di luar kendali perencanaan kita. 2. Ketidakpastian tentang keputusan-keputusanyang terkait (di luar kendali kita). 3. Ketidakpastian terkait value judgment (berdasar “nilai” makna, tdk terukur) Sikap Comprehensive planning terhadap ketidak pastian : 1. Ketidakpastian terkait lingkungan: masa depan lingkungan eksternal yg berada di luar kendali perencanaan kita. Dengan Analisis Hinterland (daerah belakang):hanya terbatas pada wilayah sekitardaerah perencanaan (yg di luar itu dianggap tdk mempengaruhi) 2. Ketidakpastian tentang keputusan-keputusanyang terkait (di luar kendali kita). Analisis oleh para pakar (rasionalitas):dianggap semua pakar mempunyai rasionalitas yg sama (semua pakar berfikir rasional yg sama)

38

3. Ketidakpastian terkait value judgment (berdasar “nilai” makna, tdk terukur). Analisis rasional diartikan sebagai obyektif, bebas dari nilai (perbedaan nilai/makna tidak perlu dipertimbangkan)

V. Perencanaan Komprehensif di AS Dimulai dari gerakan city Beautiful Movement yang memberi landasan bagi proses perencanaan komprehensif dengan melibatkan pakar / perencana untuk merencanakan guna lahandan dengan komisi perencanaan. Karakteristik dari perencanaan komprehensif adalah : 1. Harus Komprehensif 2. Berjangka panjang 3. Harus umum 4. Berfokus pada pembangunan fisik 5. Menggabungkan desain fisik perencanaan untuk tujuan komunitas dan sosial serta peraturan perekonomian. 6. Pertama , instrumen kebijakan dan instrumen teknis. Cakupan unsur-unsur dalam perencanaan komprehensif 1. Guna lahan ( eksisting dan masa depan) 2. Kependudukan ( eksisting dan proyeknya) 3. Perumahan 4. Infrastruktur 5. Pendididkan 6. Rekreasi 7. Lalu lintas Proses prerencanaan komprehensif di AS 1. Identifikasi permasalahan 2. Menentukan tujuan 3. Mengumpulkan data 4. Menyiapkan rencana 5. Menciptakan rencana pelaksanaan 6. Evaluasi Alternatif 7. Mengadopsi perencanaan 8. Implementasi dan Monitoring rencana Dasar Hukum di AS

39

III. PENUTUP Penutup sesi kuliah pada pokok bahasan kali ini di isi dengan diskusi dan tanya jawab bari para mahasiswa. Dalam diskusi ini akan diberikan nilai tambah bagi mahasiswa yang aktif bertanya maupun mampu mengemukakan pendapatnya. Tindak lanjut dari hasil diskusi ini, Mahasiswa diminta untuk membaca materi dan referensi dari materi yang telah diberikan dan kesimpulan pokok bahasan kali ini adalah : -

Dasar dari pendekatan perencanaan komprehensif adalah rasionalitas (berfikir rasional). Semua pakar dianggap mempunyai cara berfikir sama (yaitu rasional, obyektif, sistematis)

-

Sampai saat ini pendekatan perencanaan komprehensif ini masih dipakai di Indonesia, terutama untuk perencanaan tata ruang.

40

BAB V PROSES PERENCANAAN TATA RUANG PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA I. PENDAHULUAN 1.1 Deskripsi singkat Pokok bahasan pada bab ini mengenai proses perencanaan tata ruang dari berbagai macam cakupan skala yaitu RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten dan RTRW Kota, namun fokus pokok bahasan pada bab ini mengenai dasar hukum dan hal-hal yang daitur dalam masing-masing RTRW, dan proses penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota serta muatan RTRW Kota beserta analisis-analisisnya.

1.2 Manfaat Dengan mempelajari pokok bahasan ini diharapkan lulusan PWK mampu memahami Mengenal Peraturan Perundang-undangan yang mendasari proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah , Memahami Pedoman Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi , Memahami Pedoman Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, memahami Pedoman Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota , memahami muatan RTRW Kota.,memahami ketentuan terkait rincian kegiatan dan spesifikasi analisis RTRW Kota, proses perencanaannya dan setelahnya dapat mengaplikasikan dalam proses perencanaan pembangunan di Indonesia.

1.3 Relevansi Pokok bahasan ini sangat relevan bagi masa kini karena

di Indonesia

perencanaan komprehensif ini digunakan untuk menyusun rencana tata ruang baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota yang berisi rencana struktur dan pola ruang wilayah. RTRW ini sangat penting untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengendalian dan efektifitas pemanfaatan ruang.

1.4 Learning outcomes Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan pada akhir sesi kuliah ini mahasiswa dapat menerapkan proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kota dan muatan-muatan yang terkandung di dalamnya. 41

II. PENYAJIAN 2.1 Dasar Hukum dan Hal-hal yang di atur  Perundang- undangan terkait Peraturan perundangan yang tidak terkait langsung adalah Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang . yang berisi tentang pengaturan pola dan struktur ruang. Peraturan terkait langsung •

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 15/PRT/M/2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI

•

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 16/PRT/M/2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

•

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 17/PRT/M/2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA Dan secara umum isi dari PerMen PU no 15,16 , 17 PRT/ M/ 2009 adalah tentang 1.Pengertian istilah dan kedudukan RTRW Contoh pengertian dan istilah yang diatur adalah

2.2 Ketentuan Teknis Penyusunan RTRW *( dibahas dalam kuliah MTP) 2.3. Proses/Prosedur Penyusunan RTRW Kedudukan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota

42

RTRW propinsi berkedudukan di bawah RTRW Nasional dan penyusunannya mengacu pada RTRW Nasional dan menjadi acuan bagi pembuatan RPJP Propinsi, dan RTR Kawasan strategis

2.4 Proses Penyusunan RTRW Provinsi Perbandingan proses dengan dasar teori

43

Tahap –tahap 1. Persiapan

2. Pengumpulan data dan Info

44

3. Analisis

4. Perumusan Konsep RTRW

45

5. Penyusunan Raperda RTRW

2.4 Proses Penyusunan RTRW Kabupaten Secara umum garis besar penyusunan RTRW Kabupaten sama dengan proses Untuk RTRW Provinsi.

46

Tahapan proses : Juga sama dengan proses penyusunan RTRW provinsi 1. Persiapan

2. Pengumpulan data dan Info

47

3. Analisis

4. Perumusan Konsep RTRW

48


2.5 Proses Penyusunan RTRW Kota

49

Tahap-tahap penyusunan RTRW Kota Proses juga sama dengan penyusunan RTRW Provinsi/kabupaten 1. Persiapan

2. Pengumpulan Data dan Info

50

2.6 Analisis Tahapan ini merupakan pembeda dari RTRW Provinsi/ Kabupaten

3. Perumusan Konsep RTRW Kota

51


3

Muatan RTRW Kota

52

Fokus Penting dalam RTRW Kota adalah tentang : 1. Rencana Struktur ruang wilayah kota 2. Rencana Pola Ruang wilayah kota 3. Penetapan Kawasan Strategis Kota 1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Fungsi

Pusat Pelayanan di wilayah kota

53

Sistem jaringan Prasarana Kota

Contoh Rencana Struktur Ruang Kota

54

2. Rencana pola ruang wilayah Kota Fungsi

55

Klasifikasi ruang kota

56

Contoh peta pola ruang

57

3. Penetapan kawasan strategis Fungsi

Contoh peta kawasan strategis

58

Analisis RTRW Kota 1. Analisis Penggambaran Karateristik Tata Ruang Wilayah Kota Kedudukan dan peran kota dalam wilayah yang lebih luas ( regional)

Karakteristik fisik wilayah

59

Karakteristik sosial-kependudukan

Karakteristik ekonomi wilayah

Kemampuan keuangan pembangunan daerah

2. Analisis Potensi dan Masalah Pengembangan Kota

Analisis Hasil

60

Butir-butir 1 dan 3 merupakan indikasiadanya strategic planning

III. PENUTUP Penutup sesi kuliah pada pokok bahasan kali ini di isi dengan diskusi dan tanya jawad bari para mahasiswa. Dalam diskusi ini akan diberikan nilai tambah bagi mahasiswa yang aktif bertanya maupun mampu mengemukakan pendapatnya. Tindak lanjut dari hasil diskusi ini, Mahasiswa diminta untuk membaca materi dan referensi dari materi yang telah diberikan

61

BAB VI PROSES PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN (RTBL) X. PENDAHULUAN 1.1 Deskripsi singkat Pada bab ini akan di ulas mengenai bagaimana cara perencanaan tata ruang kawasan ( RTBL ). Menurut Permen PU No 6 Tahun 2007 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan adalah sebuah panduan rancang bangun suatu lingkungan/ Kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang ,penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, Rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ kawasan.

1.2 Manfaat Dengan mempelajari pokok bahasan ini diharapkan lulusan PWK mampu memahami tentang proses penyusunan dan kedudukan RTBL dalam perencanaan. Mahasiswa juga diharapkanmampu menerapkan RTBL ini dalam perencanaan.

1.3 Relevansi Pokok bahasan ini sangat relevan bagi para calon perencana masa kini karena pemanfaatan ruang yang ada kurang efektif dan efisien, maka dari itu di susunlah dokumen rencana tata bangunan dan tata lingkungan ini untuk mengatur desain lingkungan fisik lingkungan.

1.4 Learning outcomes Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan pada akhir sesi kuliah ini mahasiswa dapat menjalankan profesi perencanaan wilayah dan kota dengan orientasi untuk keberlanjutan masa depan yang lebih baik lagi dan juga dapat menerapkan rencana yang telah di susun untuk kesejahteraan masyarakat.

XI. PENYAJIAN a.

Kedudukan RTBL :

62

Sumber : Bahan Kuliah Proses perencanaan Tata Ruang Kawasan, S1 PWK,2012

Kedudukan RTBL berada di tataran Meso karena RTBL disusun untuk mengatur desain kota dan menjaga kualitas fisik lingkungan kota. Desain Kota sendiri memiliki berbagai macam pengertian. Menurut Abrams, 1971 :329 Tata Rancang Kota atau desain urban adalah suatu disiplin ilmu yang terkait dengn proses memberi bentuk pada sekelompok struktut/ elemen urban, pada keseluruhan permukiman, atau pada bentuk kota secara luas. Selain itu menurut Rossi 1, 1982 : 116) Desain urban harus berpegang pada “penghargaan atas konteks”. Hal ini terkait dengan upaya merancang dan membangun suatu lingkungan yang terpadu , berkesinambungan yang memposisiskan tata kota baru pada koherensi lansekap yang sudah ada  Pengertian RTBL Menurut Permen PU No 6 Tahun 2007 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan adalah sebuah panduan rancang bangun suatu lingkungan/ Kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang ,penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, Rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ kawasan. Lingkup desain Kota Tata rancang kota banyak berhubungan dengan berbagai kemungkinan rancang bentuk dari suatu lingkungan urban( Banerjee dan Southworth, 1990 : 511). Dan selain itu Urban desain terkait dengan obyek fisik dengan aktivitas manusia, dengan lembaga yang mengelola dan dengan proses perubahan (lynch,1992:290-291) Lingkup Kawasan dalam RTBL

63

Sumber : Bahan Kuliah Proses perencanaan Tata Ruang Kawasan, S1 PWK,2012



Kawasan Kembang Cepat adalah : adalah kawasan yang berpotensi untuk berkembang dengan lebih cepat dibanding dengan kawasan lainnya.

 Kawsan Terbangun adalah : Kawasan yang sudah banyak dibangun / dipenuhi oleh bangun-bangunan  Kawasan Pelestarian : Kawasan yang dilindungi keasliannya karena adanya manfaat maupun adanya aspek kesejarahan maupun aspek keunikan di dalamnya yang dapat digunakan untuk  Kawasan rawan bencana : kawasan yang berpotensi untuk terjadinya sebuah bencana.  Kawasan Gabungan Orientasi desain Kota 1. Orientasi PENGEMBANGAN merupakan arah Tata Rancang Kota atau praktek desain kawasan bersakala besar yang dikembangakan oleh sektor-sektor swasta secara berkesinambungan melalui proyek-proyek pengembangan , kompleks-kompleks bangunan atau fasilitas infrastruktur 2. Orientasi KONSERVASI menekankan pada kualitas lingkungan yang seringkali berlawanan engan kecenderungan pertimbangan para pengembang real estate (yang notabene sering mengontrol upaya konservasi ) 3. Orientasi KOMUNITAS juga merupakan bagian

yang diperhatikan dalam

pengembangan kawasan yang berbasis peningkatan permukiman kumuh ( Golongan ekonomi lemah) melalui partisipasi masyarakat,kelompok aksi masyarakat dan advocacy planning.

 Ragam Perencanaan RTBL

64

Sumber : Bahan Kuliah Proses perencanaan Tata Ruang Kawasan, S1 PWK,2012 Tujuan disusunnya RTBL 1. Pengendalian daam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk suatu lingkungan atau kawasan agar memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan tata lingkungan yang berkelanjutan 2.

Kriteria pemenuhan bagi persyaratan tata bangunan dan lingkungan

3.

Arahan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik

4.

Perwujudan perlindugan terhadap lingkungan hidup

5.

Peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan

Sasaran yang dituju oleh RTBL 1.

Perwujudan kualitas lingkungan yang layak huni (livable), sangat berkaitan dengan kualitas ruang-ruang fungsional ( Functional quality)

2.

Perwujudan kualitas lingkungan yang berjatidiri (imageable), sangat berkaitan dengan kualitas visual dari suatu ruang ( Visual quality)

3.

Perwujudan kualitas lingkungan yang produktif ( enduring ) sangat berkaitan terutama dengan kualitas lingkungan dari suatu ruang (environmental quality)

Manfaat denganadanya RTBL

1. Mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini 2. Mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah 3. Melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung

65

4. Mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan 5. Mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan/kawasan 6. Menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan 7. Menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan, karena adaya rasa memiliki dari masyarakat terhadap semua hsil pembangunan

Ragam bentuk perencanaan dalam RTBL Kawasan perencanaan RTBL diterapkan pada skala meso dengan kriteria kota : 1. Kota metropolitan dengan luas minimal 30-60 Ha 2. Kota besar/ sedang dengan luasan minimal 15-60 Ha 3. Kota kecil/ desa dengan luasan minimal 5 Ha Penerapan/ pelaksanaan RTBL tersebut dapat menggunakan berbagai macam strategi yang disesuaikan berdasarkan kompleksitas permasalahan kawasannya yang berupa :



CAP ( Community Action Plan) adalah : Bentuk perencanaan yang berbasis pada aksi/ kegiatan komunitas



NDP ( Neighborhood Development Plan ) : Bentuk perencanaan dengan skala Neighborhood/ rencana penataan lingkungan



UDGL ( Urban Desain Guidlines) : Bentuk perencanaan dengan meberikan arahan-arahan desain/ rancang kota

Kedudukan RTBL dengan peraturan lainnya

66

 RTBL merupakan dokumen perencanaan yang dilakukan pada skala kota/kabupaten yang merupakan dokumen yang digunakan untuk mengendalikan pembangunan dalam penyelenggaraab penataan bangunan dan lingkungan untuk suatu kawasan tertentu supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan dan penyusunan RTBL ini mengacu pada RDTR kota maupun RDTR Kabupaten. Kaitan RTBL dan Konteks Dokumen perencanaan lainnya

67

Peraturan dalam lingkup kota

Kota sebagai pusat pelayanan dan fasilitas memiliki peraturan agar kehidupan kota dapat berjalan dengan baik yang berupa RTRW Kota yang dijabarkan lebih mendetail dengan Rencana Detail Tata Ruang dan selain itu ada pula Peraturan Zonasi. Dan kemmudian untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dan fisik lingkungan di buat RTRK/ RTBL 68

TAHAP-TAHAP PENYUSUNAN RTBL Ada tiga tahapan dalam penyusunan RTBL, yaitu : 1. Tahapan analisis kawasan perencanaan

Dalam tahapan analisis ini adalah untuk menentukan program bangunan dan lingkungan

dengan

menganalisis

kawasan

dan

wilayah

perencanaan

dan

analisis

pengembangan pembangunan berbasis masyararakat yang kemudian hasil analisis ini akan menjadi Visi dari pembangunan . Visi pembangunan tersebut menjadi konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan. 2. Tahap perumusan dan pengembangan rancangan

Dalam tahap perumusan dan pengembangan perencanaan ini untuk merumuskan rencana umum dan panduan rancangan. Rencana umum berisi tentang rumusan mengenai peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana sistem pergerakan rencana aksesibilitas 69

lingkungan , rencana ruang terbuka hijau, rencana wujud visual bangunan, rencana sarana dan prasarana lingkungan. Sedangkan Pancuan rancangan berisi tentang rumusan mengenai ketentuan dasar implementasi rancangan dan prinsip pengembangan rancangan kawasan. 3. Tahap Pengembangan dukungan pelaksanaan

Dalam tahap pengembangan dukungan pelaksanaan ini di rumuskan berbagai macam strategi pengembangan yang berupa Rencana investasi, Ketentuan pengendalian rencana dan panduan rancangan. Rencana investasi ini berisi rumusan mengenai skenario strategirencana investasi dan Pola kerjasama operasional investasi. Kemudian dalam ketentuan pengendalian rencana dirumuskan megenai strategi pengendalian rencana dan arahan pengendalian rencana. Sedangkan dalam panduan rencana berisi tentang aspek pengendalian pelaksanaan dan arahan pengelolaan kawasan.

 Mekanisme proses

70

Dalam proses penyusunannya ada pemetaan makro yang berupa perencanaan struktur ruang kota, perencanaan sistem transportasi,perencanaan infrastruktur kota dan digunakan dalam RTRW Kabupaten/ kota. Kemudian setelah itu. Ada pemetaan meso yang lebih mendetail yang berupa perencanaan alokasi ruang kawasan, perencanaan sistem sirkulasi kawasan dan perencanaan intensitas kota. Pemetaan tersebut digunakan untuk menyusun RTBL Kabupaten/ Kota. Setelah RTRW dan RTBL tersusun, keduanya diapai untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dan lingkungan fisik Kabupaten/ kota.

Setelah proses tersebut selesai, kemudian dengan RTRW kabupaten / Kota kita membuat perencanaan sektor strategis. Lalu denga RTBL Kabupaten/ kota kita membuat perencanaan kawasan strategis.

Proses Penyusunan RTBL

71

RTBL disusun dengn proses mengkompilasi data fisik dan non fisik wilayah yang digunakan untuk analis rona wilayah serta analisis potensi dan masalah. Setelah itu kita dapat merumuskan Arah. Tujuan dan Sasaran serta konsep pengembangan kawasan dan sub kawasan. Rumusan analisis arah, tujuan dan sasarn tersebut dapat digunakan kembali untuk analisis rona wilayah selanjutnya. Kemudian setelah Arah, tujuan dan sasaran di dapat, kita juga dapat menganalisis perencanaan tata bangunan dan lingkungannya, yang selanjutnya di terjemahkan dengan program perancangan tata bangunan dan lingkungan serta setelah itu kita dapat merumuskan konsep perencanaan tata bangunan dan lingkungan dan pada akhirnya menjadi Rencana tata bangunan dan lingkungan yang bisa berupa UDGL ( Urban Desaign Guidlines), Pedoman Penataan Bangunan Khusus ( PBK) , serta Manajemen Pelaksanaan dan Pengelolaan kawasan dan sub kawasan.Program perencanaan Tata bangunan dan Lingkungan serta RTBL dapat digunakan kembali sebagai kompilasi data fisik maupun non fisik bagi perencanaan selanjutnya. Struktur dan cakupan perencanaan RTBL

72

RTBL disusun untuk dilaksanakan dalam cakupan skala meso yaitu antara kurang lebih 5-60 Ha dan isinya berupa arahan-arahan tentang tata bangunan yang berupa arahan massa bangunan dalam blok dan individual. Kemudian arahan tentang tata aktivitas yaitu arahan yang berupa aktivitas formal dan informal yang boleh dilakukan dalam lingkungan. Selanjutnya berupa arahan tata ruang yang meliputi ruang konsentrik maupun ruang linear. Serta yang paling penting arahan tentang tata pergerakan baik arus melintas maupun arus di dalam. Ruang Lingkup dan Materi RTBL

Di dalam RTBL berisi tentang -

rencana/ rancangan yang berisi tentang ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/ kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro maupun mikro, rencana perpetakan, rencana tapak dan lain sebagainya, 73

-

Kemudian pengendalian program dan pelaksanaan dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan kawasan yang berdasar dokumen RTBL dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, berkelanjutan,

-

Program investasi ini merupakan rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan atau mengukur tolak ukur keberhasilan investasi.

-

Program bangunan dan lingkungan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan pruntukan lahan yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu.

Metodologi dalam proses penyusunan RTBL

Suatu kota di rencanakan untuk mencapai sebuah visi yang ideal dimana tindakan yang ada di harapkan untuk menuju tahap tersebut. Namun untuk mencapainya kita perlu melihat kondisi eksisting dari kawasan perencanaan dan bagaimana tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan ideal tadi dilakukan dengan baik atau tidak. Dan apabila jarak kondisi eksisting dan kondisi itu terlampau jauh maka hal tersebut yang disebut dengan masalah

Visi dan Misi pengendadilan bangunan lingkungan/kawasan

74

Visi dan Misi pengendalian bangunan lingkungan dan kawasan karena : 1. agar tecipta sebuah keseimbangan dari pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya dari masyarakatnya ( Misi Ekonom 2. Tercipta juga kesemibangan antara pertumbuhan konservasi dan pembangunan ( Misi spasial) 3. Memberikan akses yang baik terdapat penunjang fasilitas umum untuk semua orang ( Misi Infrastruktur) 4. Menciptakan demokrasi berbasis sistem pemerintahan lokal ( Misi Kelembagaan) Contoh Visi dan Misi

Misalnya sebuah kota ingin mandiri. Untuk mecapai sebuah kemandirian, maka kualitas sumber daya manusianya harus di tingkatkan, Pengembangan manajemen pembangunannya juga harus lebih bak lagi. Pengelolaan sumber daya alam harus seefisien dan seefektif mungkin 75

agar perekonomian daerah juga dapat meningkat sehingga Kemandirian tersebut dapat terwujud. Tujuan Pengembangan

Pengembangan kawasan dan lingkungan kota bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan secara lokal maupun regional,, melestarikan keberlanjutan sumber daya alam dan budaya yang ada serta dapat memanfaatkan ruang dan sektor-sektor yang ada dengan bijak

Pendekatan pengembangan

Untuk mengembangkan kawasan banyak sekali pendekatan yang bisa di ambil , misalnya dengan pendekatan kemasyarakatan, pendekatan sektoral dan pendekatan keruangan.

76

1. Pendekatan kemasyarakat disini berarti dalam mengembangkan kawasan perlu peran aktif dari masyarakat. Masyarakat dapat menyumbangkan ide atau pemikirannya untuk keberlanjutan kehidupannya. 2. Pendekatan sektoral, merupakan pendekatan dimana kita harus mengetahui sektorsektor apa yang dapat menghidupi pertumbuhan kota. Misal kota A mempunyai basis sektor pertanian yang kuat. kita dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor pentanian yang ada agar lebih meningkat lagi. 3. Pendekatan Keruangan, merupakan pendekatan dengan melikat konteks ruangnya, misal letak geografisnya seperti apa apakah datar atau curam sehingga dengan kita tahu konsisinya kita bisa mengembangkan kawasan tersebut sesuai dengan tepat. Proses Pengembangan

Analisis CBD Analisis CBD ini dilakukan masyarakat secara partisipatif dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam aspek yang meliputi ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakatnya.

77

Analisis Swot Analisis SWOT ini dilakukan untuk mencari strategi- strategi yang akan dilakukan dengan melihat kelebihan, kelemahan, potensi dan tantangan yang ada.

Komponen Perancangan kawasan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Struktur peruntukan lahan Intensitas pemanfaatan lahan Tata Bangunan Sistem sirkulasi dan jlur penghubung Sistem ruang terbuka dan tata hijau Tata Kualitas Lingkungan Sistem prasarana dan utilitas lingkungan Pelestarian bangunan dan lingkungan 78

Contoh Aplikasi dari Konsep RTBL

79

III.PENUTUP Penutup sesi kuliah pada pokok bahasan kali ini di isi dengan diskusi dan tanya jawad bari para mahasiswa. Dalam diskusi ini akan diberikan nilai tambah bagi mahasiswa yang aktif bertanya maupun mampu mengemukakan pendapatnya. Tindak lanjut dari hasil diskusi ini, Mahasiswa diminta untuk membaca materi dan referensi dari materi yang telah diberikan

80

BAB VII PROSES PENGENDALIAN PENATAAN RUANG I. PENDAHULUAN 1.1 Deskripsi singkat Seorang perencana PWK bertugas untuk merencanakan tata ruang. Selain itu pun kita perlu memahami pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penataan ruang. Dengan memahami seluk beluk pelaksanaan hasil rencana , maka para perencana mampu membuat rencana yang dapat dilaksanakan (implementable). Payung hukum dalam pengendalin penataan ruang antara lain dengan UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Dan dalam hal penyelenggaraan penataan ruang UU tersebut dioperasonalkan melalui PP No 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

1.2 Manfaat Dengan mempelajari pokok bahasan ini diharapkan lulusan PWK mampu memahami Memahami Pengendalian Ruang yang diatur dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, Memahami PP No. 15 Thn 2010 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang, Mengenal mata kuliah lainnya di kurikulum S1 PWK UGM yang terkait dengan Pengendalian

1.3 Relevansi Pokok bahasan ini sangat relevan bagi para calon perencana karena bahasan ini merupakan bagian terpenting dari implementasi rencana karena agar setiap rekayasa terhadap ruang ada payung hukumnya yang jelas dan terkendali.

1.4 Learning outcomes Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan pada akhir sesi kuliah ini mahasiswa dapat menerapkan pengendalian pemanfaatan ruang ini dalam perencanaan secara nyata. Sesuai yang di amanatkan dalam UU no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

XII.

PENYAJIAN

2.1. UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang Skema teori perencanaan dan pengendalian penataan ruang 81

Dari proses perencanaan sampai dengan hasil yang perlu dikaukan proses pengendalian. Agar rencana yang telah di implementasikan dapat berjalan dengan efektif serta efisien juga hasil pengendalian tersebut dapat menjadi masukan balik bagi perencanaan berikutnya. Proses perencanaan disini adalah proses Perencanaan tat Siklus Perencanaan dan pengendalian ruang

Menurut UU no 26 tahun 2007  Perencanaan tata ruang adalah menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.  Pemanfaatan ruang dan penyelenggaraannya adalah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.  Pengendalian penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang, dan untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan melalui 82

1. Penetapan peraturan zonasi 2. Perzinan 3. Pemberian insentif dan disinsentif 4. Pengenaan sanksi

1. Penyusunan peraturan zonasi pada UU No 26 tahun 2007

Peraturan zonasi disusun berdasar Rencana Rinci Tata Ruang, dan Peraturan zonasi berfungsi sebagai pedoman bagi pengendalian pemanfaatan ruang dan bentuk peraturan zonasi di tingkat nasionl berupa peraturan pemerintah (PP) untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional. 2. Peraturan perizinan

83

Peraturan perizinan di atur oleh pemerintah/ Pemda berdasar kewenangannya masingmasing dan berupa Izin pemanfaatan ruang. Perizinan yang bisa batal demi hukum apabila perizinan tersebut dikeluarkan dan atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar. Perizinan yang bisa diberi ganti rugi yang layak bila diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW dan atau terjadi perubahan terhadap RTRW. 3.

Insentif dan disinsentif

Insentif dan disinsetif diberikan agar pemnfaatan ruang sesuai RTRW . Insentif

adalah

perangkat/upaya untuk memberikan inbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang Insentif dapat berupa kringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, pemberian penghargaan kepada masyarakat , swasta dan/atau pemerintah daerah.

84

Dis insentif adalah Perangkat untuk mencegah , membatasi pertumbuhan , atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan tata ruang. Dis insentif ini dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi,yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang dan atau pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti. 4. Pengenaan sanksi

merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang ridak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonai. Saksi dapat berupa : 1. Sanksi Administratif 2. Sanksi Pidana 3. Sanksi perdata ( Tindak pidana yang menimbulkan kerugian perdata)

85

Sanksi administratif tersebut dapat berupa : 1. Peringatan tertulis 2. Penghentian sementara kegiatan 3. Penghentian sementara pelayanan umum 4. Penutupan lokasi 5. Pencabutan izin 6. Pembatalan izin 7. Pembongkaran bangunan 8. Pemulihan fungsi bangunan 9. Pemulihan fungsi ruang 10. Denda Administratif Sanksi pidana dapat berupa : 1. Sanksi pidana pokok a. Penjara b. Denda 2. Pidana tambahan a. Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya b. Pencabutan izin usaha c. Pencabutan status badan hukum

2.2 Hak dan kewajiban dan peran masyarakat Dalam pengendalian penataan ruang masyarakat mempunyai peran dan kewajiban yang telah di jabarkan sebagai berikut :

86

I. PP NO 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang : II.1 Topik yang diatur oleh PP No 15 tahun 2010 :

Tapi kita akan berfokus pada BAB IV tentang pelaksanaan perencanaan tata ruang dan bab VI tentang pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang 87

Daftar isi pada bab IV adalah :

BAB IV RTRW- RDTR – RTBL

Jenis rencana rinci

88

Kriteria Nilai kawasan strategis

89

Macam-macam kawasan perkotaan :

Kriteria kawasan perkotaan kecil dan sedang:

90

Kriteria kawasan perkotaan besar

Kriteria kawasan metropolitan :

91

Kriterian kawasan megapolitan

92

Macam Kawasan perdesaan

Kriterian kawasan perdesaan :

Kriteria kawasn agropolitan

93

Frekuensi Peninjauan Kembali

Unsur Peninjauan Kembali

Proses peninjauan kembali 94

Hasil rekomendasi

Bila perlu di revisi

95

Revisi sedikit / banyak

BAB VI Pelaksanaan pengendalian pmanfaatan ruang Beberapa cara pengendalian

96

Izin peraturan zonasi

II.

Mata Kuliah Lainnya tentang Pengendalian

III.PENUTUP Penutup sesi kuliah pada pokok bahasan kali ini di isi dengan diskusi dan tanya jawab bari para mahasiswa. Dalam diskusi ini akan diberikan nilai tambah bagi mahasiswa 97

yang aktif bertanya maupun mampu mengemukakan pendapatnya. Tindak lanjut dari hasil diskusi ini, Mahasiswa diminta untuk membaca materi dan referensi dari materi yang telah diberikan

98

BAB VIII PROSES PERENCANAAN STRATEGIS I. PENDAHULUAN 1.1.

Deskripsi Singkat Proses perencanaan strategis merupakan proses perencanaan yang berasal dari bidang militer yang didalamnya perencanaan strategis biasanya digunakan untuk membuat strategi perang. Kemudian perencanaan ini dibawa ke dunia bisnis, dimana hingga saat ini setiap perusahaan menerapkan perencanaan ini. Setelah sukses diterapkan pada bidang bisnis perusahaan, perencanaan ini mulai diterapkan organisasi publik dan nirlaba, yang kemudian mulai diterapkan pula pada pemerintah daerah. Bab ini menjelasakan mengenai penerapan perencanaan strategis pada bidang pemerintahan daerah. Menurut Bryson (2004: 8) dalam Djunaedi (2012: 45), perencanaan strategis terbukti sukses diterapkan pada tiap organisasi publik dan unit kerja, serta antar komunitas dalam suatu wilayah.

1.2.

Manfaat 

Mahasiswa mampu mengenali asal-usul perencanaan strategis, perkembangan penerapannya dan bedanya dengan perencanaankomprehensif.



Mahasiswa mampu memahami dasar teori/konsep yang melandasi proses perencanaan strategis untuk perencanaanwilayah dan kota (PWK/PKD).



Mahasiswa mampu memahami perkembangan penerapan perencanaan strategis di Indonesia.

1.3.

Relevansi Pokok bahasan ini masih sangat relevan dengan perkembangan perencanaan yang ada pada saat ini. Perencanaan strategis masih digunakan di Indonesia dan negara-negara lain. Di Indonesia sendiri, perencanaan strategis diterapkan dalam RPJP dan RPJM nasional dan daerah serta terdapat peraturan perundang-undangan yang memayunginya. Dengan mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa dapat mengimplementasikannya dalam kenyataan.

99

1.4.

Learning Outcomes Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa dapat memahami teori,

konsep, dan proses penyusunan perencanaan strategis. Dari pelajaran tersebut, mahasiswa dapat mengimplementasikan teori, konsep, dan proses penyusunan perencanaan strategis dalam kenyataan.

II.

PENYAJIAN 2.1. Pengantar Perencanaan Strategis 2.1.1. Asal Usul Proses Perencanaan Strategis Asal-usul proses perencanaan strategis dapat dilihat pada skema di bawah ini:

Skema 1.1.1. Asal-Usul Proses Perencanaan Strategis Sumber: Bahan Presentasi Perencanaan Strategis Prof. Achmad Djunaedi, 2011 Pada awalnya, perencanaan strategis diapakai hanya dalam lingkup militer saja. Di dalamnya, perencanaan startegis digunakan sebagai rencanan strategi perang para anggota militer. Namun, seiring berjalannya waktu, perencanaan strategis mulai digunakan di dalam lingkungan bisnis/perusahaan. Mereka menggunkannya untuk membuat berbagai rencana strategi bisnis yang akan dilakukan dalam bisnis/perusahaan mereka. Kemudian, perencanaan strategis mulai digunakan pula di dalam lingkungan pemerintahan. Di dalamnya, perencanaan strategis digunakan untuk merencanakan strategi program kerja dalam pemerintahan. Barulah akhirnya perencanaan strategis digunakan dalam dunia perencanaan wilayah dan kota. Di dalamnya, perencanaan strategis biasa digunakan untuk membuat rencana-rencana wilayah dan kota yang bersifat parsial atau incremental, sehingga rencana strategis dalam perencanaan wilayah dan kota memiliki tenggang waktu yang tidak begitu panjang.

100

Skema 1.1.2. Perkembangan sifat-sifat perencanaan strategis Sumber: Bahan Presentasi Perencanaan Strategis Prof. Achmad Djunaedi, 2011 Di dalam perkembangannya, ada beberapa sifat-sifat perencanaan strategis yang terus terbawa hingga memasuki lingkup perencanaan wilayah dan kota, seperti persaingan dan adanya skala prioritas dalam kegiatannya. Namun ada juga sifat-sifat yang berubah, seperti dinamika dan fleksibilitas. Hal tersebut dikarenakan tiap lingkup/bidang yang menggunkan perencanaan strategis memiliki tujuan dan metode yang berbeda dalam menggunakannya. Di Indonesia sendiri, awalnya menggunakan perencanaan komperhensif. Namun, saat ini Indonesia memasukkan unsur perencanaan strategis dalam perencanaan pembangunannya. 2.1.2. Perbedaan Perencanaan Strategis dengan Perencanaan Komperhensif Perbedaan perencanaan strategis dengan perencanaan komperhensif dapat dilihat pada tabel berikut: ASPEK

PERENCANAAN

PERENCANAAN

KOMPREHENSIF

STRATEGIS

Pelaku proses yg

Pakar, Ahli

Para pemangku

mendominasi

Perencanaan

kepentingan (stakeholders)

Dasar keputusan

Rasionalitas

Kesepakatan

Masalah yg ditangani

Seluruhnya

Berfokus hanya yg

(komprehensif)

diprioritaskan (mengingat

keputusan

keterbatasan sumberdaya) Penerapan di Indonesia

Rencana Tata

Rencana Pembangunan

saat ini

Ruang Wilayah

Jangka Menengah

Tabel 2.1.1. Perbedaan Perencanaan strategis dengan Perencanaan komperhensif 101

Sumber: Bahan Presentasi Perencanaan Strategis Prof. Achmad Djunaedi, 2011 2.1.3. Sifat-Sifat Perencanaan Strategis Perencanaan strategis memiliki sifat sebagai berikut: 1. Lebih berorientasi ke tindakan, hasil, dan implementasi. 2. Partisipasi yg lebih luas dan beragam. 3. Kajian lingkungan eksternal yg lebih luas (peluang & ancaman). 4. Perilaku kompetitif (bersaing). 5. Kajian lingkungan internal: kekuatan & kelemahan dalam konteks peluang & tantangan/ancaman.

2.2. Dasar Teori/Konsep Proses Perencanaan Strategis 2.2.1. Variasi Proses Perencanaan Strategis Terdapat berbagai macam model proses perencanaan strategis di berbagai dunia. Namun, walaupun bervariasi, secara keseluruhan, tiap model mengacu pada sifat-sifat perencanaan strategis. Berikut variasi model proses perencanaan strategis: 2.2.1.1.

Model 1 (Bryson, 1998)

Gambar 2.1.1.1. Model Proses Perencanaan Strategis 1 Sumber: Bahan Presentasi Perencanaan Strategis Prof. Achmad Djunaedi, 2011 Berdasarkan skema di atas, dapat terlihat bahwa pada model 1 (Bryson, 1998) terdapat tiga langkah utama, yakni perumusan isu-isu 102

strategis, perumusan strategi-strategi, dan pembuatan visi. Perumusan isu-isu strategis ditentukan berdasarkan

dua unsur utama, yakni

penilaian lingkungan eksternal (untuk mencari Opportunities dan Threats) dan internal (untuk mencari Strengths dan Weakness). Diantara kedua

unsur

tersebut

terdapat

tiga

unsur

pendukung

yang

mempengaruhi perumusan isu-isu strategis, yakni mandat, kesepakatan awal, serta misi dan nilai-nilai. Berdasarkan perumusan isu-isu strategis tersebut, ditentukan strategi-strategi untuk untuk menentukan visi perencanaan. Dari visi tersebut, kemudian diimplementasikan strategistrategi untuk mengeksekusi isu-isu strategis yang telah dirumuskan. Setelah melakukan implementasi rencana dan terdapat hasil dari implementasi tersebut kemudian dilakukan evaluasi untuk mendapat masukan balik pada perumusan isu-isu strategis selanjutnya. 2.2.1.2. Model 2

Gambar 2.1.2.1. Model Proses Perencanaan Strategis 2 Sumber: Bahan Presentasi Perencanaan Strategis Prof. Achmad Djunaedi, 2011 Berdasarkan skema di atas, dapat dilihat bahwa pada model 2 terdapat dua rangka penyusunan utama, yakni penyusunan rencana strategis dan penyusunan program. Dalam penyusunan rencana strategis dilakukan penentuan visi, misi, dan nilai-nilai. Kemudian berdasarkan 103

visi, misi, dan nilai-nilai tersebut dirumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis ditentukan dengan penilaian lingkungan eksternal dan internal, dimana penilaian lingkungan eksternal ditentukan dengan melihat opportunities (peluang) dan threats (ancaman). Sementara itu, penilaian lingkungan internal ditentukan dengan melihat strengths (kekuatan) dan weaknesses (kelemahan). Setelah isu-isu strategis ditemukan, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi-strategi berdasarkan isu-isu strategis yang telah dirumuskan. Seletah strategi-strategi ditentukan, langkah selanjutnya masuk ke dalam penyusunan program, yakni menentukan program/kegiatan yang dapat dilakukan. Kemudain, langkah selanjutnya adalah implementasi dari keseluruhan langkah. Setelah dilakukan implementasi, dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai umpan balik untuk penentuan isu-isu strategis. 2.2.1.3. Model 3

104

Gambar 2.1.3.1. Model Proses Perencanaan Strategis 3 Sumber: Bahan Presentasi Perencanaan Strategis Prof. Achmad Djunaedi, 2011 Berdasarkan contoh skema di atas, dapat dilihat bahwa terdapat enam elemen utama dalam proses perencanaan strategis. Elemen pertama yakni internal/external assesment (analisis lingkungan internal dan eksternal). Kemudian elemen ke dua adalah penentuan visi dan misi. Elemen ke tiga dan ke empat adalah penentuan values dan goals. Elemen ke lima adalah penentuan objective, strategies, dan performance and measures. Elemen ke enam adalah penentuan action plans dan monitoring and evaluation. 2.2.1.4. Model 4

Gambar 2.1.4.1. Model Proses Perencanaan Strategis 4 Sumber: Bahan Presentasi Perencanaan Strategis Prof. Achmad Djunaedi, 2011 Berdasarkan skema di atas, dapat dilihat bahwa proses perencanaan

strategis

berbrntuk

melingkar

dan

saling 105

berkesinambungan. Langkah pertama yakni menentukan visi dari perencanaan. Berdasarkan visi tersebut, ditentukan misi perencanaan. Berdasarkan misi tersebut, ditentukan analisis berupa environmental scan, likely future events/trends dan implications. Selanjtunya ditentukan penyusunan program/kegiatan perencanaan, yakni goals dan strategies. Kemudian berdasarkan keselurhan langkah, dilakukan implementation. Kemudian, setelah diimplementasikan, dilakukan evaluation yang kemudian menjadi umpan balik bagi penentuan visi/misi perencanaan. 2.2.1.5. Model 5

Gambar 2.1.5.1. Model Proses Perencanaan Strategis 5 Sumber: Bahan Presentasi Perencanaan Strategis Prof. Achmad Djunaedi, 2011 Berdasarkan skema di atas, dapat dilihat bahwa model 5 merupakan kesimpulan dari seluruh contoh berbagai model perencanaan strategis di atas. Langkah pertama yakni menetapkan visi dan misi perencanaan. Kemudian dilakukan analsisi lingkungan internal dan eksternal. Dalam hal ini, penetapan visi dan misi serta analisis linkungan internal dan eksternal dapat dilakukan secara berbalik. Sebelum menetapkan visi dan misi, dapat dilakukan analsis lingkungan iternal dan eksternal terlebih dahulu, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan visi dan 106

misi serta analisis lingkungan internal dan eksternal, ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi dasar untuk perumusan tujuan, sasaran, dan strategi perencanaan. Namun biasanya dalam langkah tersebut, hanya dirumuskan mengenai strategi perencanaan. Langkah-langkah tersebut termasuk ke dalam lingkup perencanaan startegis. Kemudian setelah peyusunan rencana dilakukan, dilakukan langkah selanjutnya, yakni penyusunan program serta perencanaan kegiatan dan anggaran. Setelah itu,

langkah

selanjutnya

tindakan/kegiatan/implementasi

adalah

rencana.

melakukan

Setelah

rencana

diimplementasikan, dilakukan monitoring dan evaluasi yang kemudian menjadi umpan balik atau feedback dalam penetapan visi dan misi maupun analisis lingkungan internal dan eksternal. 2.3. Bagian-bagian dalam Proses Perencanaan Strategis Bagian-bagian dalam proses perencanaan strategis adalah sebagai berikut: 1. Visi Visi adalah seperti apa gambaran kita di masa depan; seperti apa kondisi yg kita kejar ke masa depan; seperti apa keadaan yang kita inginkan di masa depan. Sebuah visi merupakan ungkapan dari harapan kita terhadap objek perencanaan. Contoh visi adalah sebagai berikut: Visi Kab. Bojonegoro 2009-2013: “Kebangkitan Menuju Bojonegoro Yang Sejahtera, Madani dan Berdaya Saing”. 2. Misi Misi adalah apa yg kita perlu kerjakan (secar garis besar) untuk mencapai visi yang telah ditentukan. 3. Analisis Lingkungan Eksternal Analisis lingkungan eksternal merupakan analisis yang digunakan untuk mengkaji peluang dan ancaman yang ada di lingkungan di luar kita. Dalam analisis lingkungan eksternal, sifat bersaing untuk memanfaatkan peluang dan mengantisipasi ancaman perlu dipegang. 4. Analisis Lingkungan Internal 107

Analisis lingkungan internal merupakan analisis yang digunakan untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Dalam analisis lingkungan internal, kita diharuskan untuk mengenali diri sendiri untuk memanfaatkan kekuatan dan mempertimbangkan kelemahan yang ada. 5. Isu Strategis Isu strategis memuat mengenai masalah utama dan diprioritaskan untuk diatasi. Namun perlu diingat bahwa tidak semua masalah dapat diatasi. Isu strategis ini sering kali disebut sebagai faktor kunsi keberhasilan. 6. Strategi Strategi adalah “pilar-pilar cara” atau langkah-langkah sebagai bagian dari menjalankan Misi untuk mencapai Visi. Di dalam strategi seringkali mencakup tujuan, kebijakan dan program (indikatif), serta indikator kinerja. Namun, tiap negara yang menganut paradigma proses perencanaan strategis memiliki bagian-bagian yang berbeda dalam proses perecanaan strategisnya. Di Indonesia sendiri setelah keluar UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004), perencanaan daerah di Indonesia (yg masih berdasar pendekatan perencanaan strategis) mempunyai RPJP (20 thnan) dan RPJM (5 thn-an). 2.4.

Penerapan Perencanaan Strategis di Indonesia 2.4.1. Perkembangan Perencanaan Strategis di Indonesia Perekembangan perencanaan strategis di Indonesia pada saat ini adalah sebagai berikut: Tahun

Perkembangan

1999-

Proyek PKPK: Pelatihan SDM Kab/Kota dalam menyusun rencana

2000

strategis.

2000

PP 108/2000: Renstra menjadi tolok ukur Pertanggungjawaban Kepala Daerah

2000anakhir

Pedoman LAN dalam menyusun Renstra Dinas

2003 2000, dst.

Pemda-pemda menyusun renstrada 108

2004 2008

Renstrada diubah menjadi RPJMD (menurut UU 25/200 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), PP 8/2008: tahapan dan tata cara perencanaan pembanguinan; RPJM (Renstrada) harus sinkron dengan RTRW

2008

Permendagri 1/2008: cara memasukkan unsur RTRW ke RPJM, dsb.

2010

Permendagri 54/2010: petunjuk pelaksanaan PP 8/2008 Tabel 3.1.1. Perkembangan Perencanaan Strategis di Indonesia

Sumber: Bahan Presentasi Perencanaan Strategis Prof. Achmad Djunaedi, 2011

2.5.

Proses Perencanaan Strategis (RPJM) saat ini 2.5.1. Peraturan Perudang-undangan terkait dengan Penyusunan RPJM Peraturan perundang-undangan terkait dengan penyususnan RPJM adalah sebagai berikut: 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut terdapat beberapa hal penting, antara lain:  Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.  Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.  Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.  Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.  Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.  Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

109

 Tahapan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

 Sistematikan penyusunan RPJPD adalah sebagai berikut:

 Sistematikan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

110

2.

Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014. Berdasarkan peraturan tersebut terdapat beberapa hal penting, antara lain: 

Visi dan Misi RPJPN 2005-2025



Delapan Misi Pembangunan Nasional

111



Kerangka Visi Indonesia 2014

112

3. 2.6.

Permendagri no 54 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan PP 8/2008.

Sistematika Penulisan RPJMD Sistematika penulisan RPJMD didasarkan pada Permendagri no 54 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan PP 8/2008, yakni sebagai berikut:

113

III. PENUTUP Penutup sesi kuliah pada pokok bahasan kali ini di isi dengan diskusi dan tanya jawad bari para mahasiswa. Dalam diskusi ini akan diberikan nilai tambah bagi mahasiswa yang aktif bertanya maupun mampu mengemukakan pendapatnya. Tindak lanjut dari hasil diskusi ini, Mahasiswa diminta untuk membaca materi dan referensi dari materi yang telah diberikan dan tidak ada tugas

114

BAB IX Beberapa Contoh RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) I. PENDAHULUAN 1.1. Deskripsi Singkat Indonesia merupakan negara yang menerapkan prencanaan strategis dalam proses pembangunan. Perencanaan strategis di Indonesia diterapkan dengan cara dibuatnya rencana pembangunan berjangka. Indonesia menerapkan perencanaan strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP dan RPJM), dimana tiap rencana pembangunan diimplementasikan pada skala nasional dan daerah. Selain rencana pembangunan, perencanaan strategis juga diterapkan pada Rencana Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yakni Rencana strategis dan Rencana Kerja SKPD. Berdasarkan hal tersebut, pokok bahasan ini menjelaskan mengenai beberapa contoh RPJMD yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. 1.2. Manfaat  Mahasiswa mampu mengenali daftar isi RPJMD pada umumnya (sesuai pedoman terbaru tahun 2010) dan interpretasi terhadap proses penyusunan RPJMD.  Mahasiswa mampu mengenali contoh perda RPJMD.  Mahasiswa mampu mengenali plus minus sistem perencanaan pembangunan saat ini. 1.3. Relevansi Pokok bahasan ini sangat relevan dengan kenyataan yang ada saat ini karena pokok bahasan ini mengambil contoh dari berbagai produk rencana strategis di Indonesia yang mutakhir. Mahasiswa dapat memahami antara contoh-contoh prduk rencana yang sudah ada dengan proses penyusunan produk rencana strategis tersebut. 1.4. Learning Outcomes Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa dapat mengetahui menganai berbagai macam contoh RPJMD dengan beragam sistematika dan isi yang memiliki

115

karakteristik masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, mahasiswa dapat memiliki wawasan yang luas saat mengimplementasikan pembelajaran ini pada kenyataan.

II. PENYAJIAN 2.1.

Kajian Daftar Isi dan Proses Penyusunan RPJMD 2.1.1. Kajian Daftar Isi RPJMD Sistematika penulisan RPJMD didasarkan pada Permendagri no 54 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan PP 8/2008, yakni sebagai berikut:

Pada pasal tersebut terdapat kalimat yang berbunyi “dengan sistematika paling sedikit”, sehingga banyak contoh RPJMD yang memmiliki sistematika yang lebih dari standar sistematika di peraturan tersebut. Berikut merupakan contoh sistematika RPJMD beberapa daerah: 2.1.2. Sistematika RPJM Provinsi Jambi tahun 2011-2015

Pada sistematika RPJM Provinsi Jambi di atas, dapat dilihat terdapat tiga elemen tambahan, yakni pada BAB 9, 10, dan 11. 2.1.3. Sistematika RPJM Kabupaten Ngawi Tahun 2011-2015

116

117

Pada sistematika RPJM Kabupaten Ngawi di atas, dapat dilihat bahwa sistematika tersebut disajikan dengan lebih detail. Pada tiap BAB dijabarkan sub-bab masing-masing. Pada sistematika tersebut terdapat satu BAB tambahan , yakni penutup. Di dalam penutup tersebut terdapat 2 elemen tambahan, yakni pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. 2.1.4. Sistematika RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

118

119

120

Berdasarkan RPJM Kota Ternate di atas, terlihat bahwa sistematikanya sangat detail dan banyak elemn tambahan pada beberapa BAB dan SUBBAB. BAB tambahan seperti BAB IX dan BAB XI. SUBBAB tambahan seperti kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi. Selain itu, seperti pembuatan strategi dan kebijakan berdasarkan prioritaspriorotas.

121

2.2. Proses Penyusunan RPJMD Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses penyusunan RPJMD, proses penyusunan RPJMD dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Gambar 1.2.1. Skema Proses Penyusunan RPJMD Sumber: Bahan Presentasi Perencanaan Strategis Prof. Achmad Djunaedi, 2011

Berdasarkan skema di atas, dapat dilihat bahwa terdapat tiga tahap utama dalam proses perencanaanya, yakni analisis, perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi dan kebijakan. Langkah pertama yang dilakukan adalah analisis. Didalam analisis, dicari gambaran umum kondisi daerah dan gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Berdasarkan dua hal tersebut, dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk menentukan analisis isu-isu strategis. Langkah analisis tersebut menjadi dasar untuk merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Didalam tahap ini terdapat dua langkah yakni perumusan visi dan misi yang menjadi dasar untuk menentukan perumusan tujuan dan sasaran. Namun, secara keseluruhan biasanya, tahap perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dapat terlebih dahulu dilakukan untuk menjadi dasar bagi tahap analisis. Apabila tahap analisis serta visi, misi, tujuan, dan sasaran dan perumusan telah dilakukan. Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi dan kebijakan berdasarkan analisis serta visi, misi, tujuan, dan sasaran dan perumusan telah ditentukan. 122

Dalam tahap ini terdapat tiga langkah yang dilakukan, yakni penentuan strategi dan arah kebijakan. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan, ditentukan kebijakan umum dan program pembangunan, yang kemudian menjadi dasar penentuan

indikasi

program

prioritas,

indikator

kinerja,

dan

arahan

pelaksanaan.

2.3. Contoh Peraturan Daerah (Perda) RPJMD (Kota Magelang).

123

124

125

2.4.

Kajian Kajian Kritis terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia saat ini. 2.4.1. Dasar Kajian Dasar dari kajian kritis ini adalah pada tulisan Kaufman dan Jacobs, 1996, yakni sebagai berikut:

Berdasarkan skema di atas, akan dikaji mengenai tiga hal utama, yakni partisipasi yang lebih luas dan beragam, kajian lingkungan eksternal yang lebih luas (peluang dan ancaman), dan perilaku kompetitif (bersaing). 2.4.2. Partisipasi yang Lebih Luas dan Beragam

126



Saat ini pertisipasi terutama lewat Musrenbang (di masa depan dimungkinkan partisipasi online, setiap saat, dari manapun—lebih luas dan lebih beragam lagi).



Kesiapan dan motivasi para pemangku kepentingan (stakeholders) masih

perlu ditingkatkan—lewat sosialisasi dan pendidikan

masyarakat. 2.4.3. Kajian Lingkungan Eksternal yang Lebih Luas 

Kemauan dan kemampuan utk mengkaji lingkungan eksternal yang lebih luas perlu ditingkatkan (antara lain: terhadap para kompetitor dan kolaborator, tren dan perkembangan global, dsb).



Kemajuan teknologi (terutama internet) memungkinkan kita melakukan “pemantauan” dan pengumpulan informasi terhadap lingkungan eksternal.

2.4.4. Perilaku Kompetitif 

Perlu difikirkan utk menanamkan perilaku kompetitif (yang sehat), misal: kompetisi terhadap kemiskinan, terhadap daerah lain (dalam menarik investasi, dsb).



Kompetisi terkait pula dengan kolaborasi, dalam arti perlu meningkatkan kerjasama antar daerah utk meningkatkan daya saing terhadap “kelompok” daerah yang lain lagi.

III. PENUTUP Penutup sesi kuliah pada pokok bahasan kali ini di isi dengan diskusi dan tanya jawad bari para mahasiswa. Dalam diskusi ini akan diberikan nilai tambah bagi mahasiswa yang aktif bertanya maupun mampu mengemukakan pendapatnya. Tindak lanjut dari hasil diskusi ini, Mahasiswa diminta untuk membaca materi dan referensi dari materi yang telah diberikan dan tidak ada tugas

127

BAB X Proses Perencanaan Induk (Master Planning) I. PENDAHULUAN 1.1. Deskripsi Singkat Dalam bahasa Indonesia, master planning diterjemahkan menjadi perencanaan induk. Aliran perencanaan ini telah dipakai di Indonesia semenjak masa kolonial Belanda dalam merencanakan kota-kota strategis di seluruh Indonesia. Namun saat ini, Indonesia sudah tidak menggunakan pendekatan ini untuk merencanakan kota melainkan untuk merencanakan bagian kota dan site. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa master planning tidak lagi menjadi hal utama dalam perencanaan di Indonesia, sehingga saat ini tidak ada peraturan perundangundangan yang mengatur tentang proses perencanaan induk. 1.2.

Manfaat 

Mahasiswa mampu memahami posisi master planning dalam PWK.



Mahasiswa mampu proses master planning secara teoritis.



Mahasiswa mampu mengenali contoh produk master planning di tingkat komplek bangunan dan kawasan (kampus, perumahan, kota baru).



Mahasiswa mampu mengenali kelebihan dan kekurangan (relatif) master planning.

1.3.

Relevansi Pokok bahasan ini sangat relevan dalam kenyataan pada saat ini karena banyak bagian kota, kawasan, dan site yang masih menggunakan perencanaan induk (master planning), sehingga mahasiswa dapat menerapkan pembelajaran dalam pokok bahasan ini dalam kenyataan.

1.4.

Learning Outcomes Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa dapat mempelajari mengenai proses perencanaan induk (master planning) dan mengetahui mengenai berbagai contoh rencana induk. Berdasarkan hal tersebut, mahasiswa dapat menerapkan perencanaan induk (master planning) dalam dunia nyata. 128

II. PENYAJIAN 2.1. Pengantar Master Planning 2.1.1. Posisi Master Planning di dalam Perencanaan Wilayah ddan Kota Posisi Master Planning di dalam Perencanaan Wilayah dan Kota dapat dilihat dari dimensi lingkungan kehidupan kita. Berikut dimensi lingkungan keidupan kita serta posisi Master Planning di dalam Perencanaan Wilayah dan Kota:

2.1.2. Sejarah Master Planning Kota Master Planning di Indonesia diwali dengan adanya seorang arsitek bernama Herman Thomas Karsten. Herman Thomas Karsten adalah arsitek Belanda yg merencanakan beberapa kota di Indonesia pada masa Hindia Belanda. Di Jawa, Karsten merencanakan sembilan dari sembilan belas kotakota yang mendapat otoritas lokal. Kesembilan kota tersebut adalah Semarang, Bandung, Batavia (Jakarta), Magelang, Malang, Buitenzorg (Bogor), Madiun Cirebon, Meester (Jatinegara), Yogya, Surakarta, dan Purwokerto. Dalam merencanakan kota-kota tersebut, Herman Thomas Karsten menggunakan pendekatan perencanaan induk atau Master Planning. Perencanaan kota dengan pendekatan “penyusunan rencana induk” terus dipakai di Indonesia sampai tahun 1980an. Setelah itu pendekatan tersebut diubah menjadi “penyusunan rencana umum” tata ruang kota. Setelah 129

itu, pendekatan Master Planning masih tetap dipakai pada tingkat komplek bangunan dan kawasan (perumahan, kampus,dsb); terutama pd kawasan dengan otoritas tunggal atau dianggap ada otoritas tunggal. 2.2. Kajian Teoritis Proses Master Planning 2.2.1. Karakter Dasar Master Planning Karakter dasar Master Planning merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh sebuah perencanaan induk. Karakter dasar tersebut adalah sebagai berikut:  Pembuat keputusan= raja / penguasa/ otorita (dibantu oleh para ahli/ perencana)  Tingkat komprehensifitas relatif kurang  Biasanya hasilnya: rencana fisik/ keruangan, rencana sangat rinci, Blue Print (Cetak biru; pedoman teknis dalam rencana induk)  Model ini aslinya berasal dari bidang arsitektur, atau bisa dikatakan “berangkat dari arsitektur”. 2.2.2. Proses Secara Umum Secara umum, proses di dalam Master Planning dapat ditunjukkan dalam skema berikut:

Gambar 2.1.1.1. Model Proses Perencanaan Strategis 1 Sumber: Bahan Presentasi Perencanaan Strategis Prof. Achmad Djunaedi, 2011 Berdasarkan skema di atas, dapat dilihat bahwa proses perencanaan induk master planning diawali dengan arahan/aspirasi/kebijakan dari 130

pemegang otoritas. Kemudian dari hal tersebut dilakukan analisis fisik dan non-fisik. Analisis non-fisik terlebih dahulu dilakukan untuk menentukan analisis fisik. Berdasarkan analisis fisik tersebut, diusulkan rencana fisik (master plan). Kedua langkah tersebut dilakukan oleh arsitek/perencana. Usulan

rencana

fisik

tersebut

kemudian

diimplementasikan

dengan

persetujuan pemegang otoritas. 2.2.3. Analisis dan Pengusulan Rencana Tahap analisis dan pengusulan rencana dalam Master Planning dapat ditunjukkan dalam skema berikut:

Berdasarkan skema di atas, tahap analisis dapat dibagi menjadi dua macam, yakni analisis non-fisik dan fisik. Kemudian berdasarkan hasil analisis tersbut, ditentukan perancangan fisiknya yang kemudian menjadi ususlan rencana fisik (Master Plan). 2.3. Contoh-contoh Produk Master Planning 2.3.1. Master Plan Kampus

131

Gambar di atas merupakan master plan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan UNSOED. Bentuk master plan dibuat dengan menampilkan 3D produk akhir master plan dan memberikan beberapa deskripsi singkat. 2.3.2. Master Plan Kawasan

132

Gambar di atas merupakan master plan kawasan Mariso. Bentuk master plan dibuat dengan menampilkan 3D produk akhir master plan kawasan dan memberikan beberapa deskripsi singkat. Tampilannya juga diberi peta untuk menggambarkan lokasi kawasan. 2.3.3. Master Plan Kota Baru

Gambar di atas merupakan master plankota baru Hanoi. Bentuk master plan dibuat dengan menampilkan 3D produk akhir master plan kota baru dan menampilkan pandangan burung kota baru. 2.3.4. Master Plan Perumahan

133

Gambar di atas merupakan master plan perumahan Katumiri. Bentuk master plan dibuat dengan menampilkan titik-titik rencana peruntukkan bangunan pada site. 2.4. Kelebihan dan Kekurangan Master Planning Kelebihan dan kekurangan dalam Master Planning sebenarnya relatif pada tiap penggunanya. Namun, menurut Prof. A. Djunaedi, 2011, kelebihan dan kekuranangan Master Planning adalah sebagai berikut: Kelebihan

Kekurangan

Rancangan tiga dimensi (apalagi

Analisis kurang mempertimbangkan

berbentuk maket) lebih mudah

banyak hal, karena lebih terfokus ke

dimengerti masyarakat umum.

fisik.

[Bila lahan milik satu otorita]

Rencana juga lebih terfokus ke fisik,

Rancangan fisik rinci dan 3 dimensi

tidak mencakup rencana non-fisik (non-

lebih mudah untuk melaksanakan:

fisik diasumsi dan kemudian diwadahi

134

sudah berupa rencana bentuk dan

ke dalam fisik).

ruang, tinggal membuatnya menjadi gambar arsitektural. Lebih cocok diterapkan pada, antara

Masa depan dianggap pasti,

lain: kawasan kampus (otorita tunggal

deterministik sehingga dapat digambar

pada rektor), kawasan real estate/ kota

secara fisik dan rinci (meskipun

baru (satu otorita: developer)

dikatakan bahwa master plan bersifat fleksibel, dapat diubah-ubah). Dengan kepastian tsb, master plan sering juga disebut sebagai “blueprint” (cetak biru).

III. PENUTUP Penutup sesi kuliah pada pokok bahasan kali ini di isi dengan diskusi dan tanya jawab bari para mahasiswa. Dalam diskusi ini akan diberikan nilai tambah bagi mahasiswa yang aktif bertanya maupun mampu mengemukakan pendapatnya. Tindak lanjut dari hasil diskusi ini, Mahasiswa diminta untuk membaca materi dan referensi dari materi yang telah diberikan dan tidak ada tugas

135

BAB XI Proses Perencanaan Partisipatori dan Pendekatan Proses perencanaan lainnya I. PENDAHULUAN 1.1.

Deskripsi Singkat Perencanaan partisipatori memiliki makna yakni perencananaan yang prosesnya didominasi oleh masyarakat. Dari makna tersebut, perencanaan partisipatori diartikan

sebagai seperangkat proses yang di dalamnya terdapat

berbagai kelompok dan kepentingan yang bekerjasama untuk menghasilkan konsensus terhadap suatu rencana dan implementasinya (Department for Communities and Local Government, UK, 2007: 15-16). Perencanaan partisipatori cenderung tidak menekankan pada prosedur proses perencanaannya namun lebih berfokus pada pewujudan tingkat partisipasi masyarakat yang penuh. 1.2.

Manfaat  Mahasiswa mampu mengenali proses perencanaan partisipatori  Mahasiswa mampu mengenali pendekatan proses perencanaan lainnya

1.3.

Relevansi Pokok bahasan ini sangat relevan dengan keadaan pada masa kini dan sekaligus masa depan. Pokok bahasan ini dapat dijumpai pada kenyataan sehari-hari walaupun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perencanaan partisipatori dan lainnya. Mahasiswa dapat mengimplementasikan hasil pembelajaran ke dalam kenyataan.

1.4.

Learning Outcomes Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa dapat menerapkan perencanaan partisipatori dan lainnya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Mahasiswa juga mampu untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan dengan pendekatan partisipatori dan perencanaan lainnya.

136

II. PENYAJIAN

2.1.

Konsep Perencanaan Partisipatori Oleh United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS Habitat) 2.1.1. Dasar Pemikiran Konsep perencanaan partisipatori oleh UNCHS Habitat didasarkan pada tangga Arnstein, yang menjelaskan tingkat partisipasi dari yang rendah ke yang paling tinggi.

Gambar 1.1.1. Ladder of Citizen Partisipation Pada perencanaan partisipatori, tingkatan yang akan dibahas adalah tingkat ke-6 (partnership) sampai ke tingkat atas (citizen control). Sementara itu, prinsip dasar dari konsep perencanaan partisipatori versi UNCHS adalah membangun modal sosial (social capital). Jika perencanaan partisipatori berhasil , maka modal sosial meningkat, begitu juga sebaliknya. Menurut Fisher (2000: 23) perencanaan partisipatori yang efektif memiliki enam prinsip, yakni: 1.

Keberagaman pihak yang terlibat (diversity of involvement) 137

2.

Keadilan dalam mengalokasikan dan menggunakan sumber daya politik (equity in allocating and using public resources)

3.

Transparasi dalam tindakan dan komunikasi (transparency in actions and communication)

4.

Ketrebukaan terhadap ide-ide baru dan pandangan yang berbeda (openness to new ideas and different points of view)

5.

Akuntabilitas

dalam

menjalankan

kebijakan

dan

tindakan

(Accountability in carrying out policies and actions) 6. 2.2.

Dipercaya oleh masyarakat (being trusted by citizens)

Proses Perencanaan Menurut Fisher (2000: 23), proses perencanaan partisipatori terdiri dari enam langkah, yakni: 1) Inisialisasi proses perencanaan partisipatori Dalam langkah ini, masyarakat atau beberapa pihak melontarkan isu dan masalah. Kemudian mengajak bersama-sama untuk mengatasi isu dan masalah tersebut serta saling berbagi visi. 2) Membangun kemitraan produktif Pada langkah ini, masyarakt membangun kemitraan dengan seluruh pihak terkait dan para pemangku kepentingan. Dalam langkah ini juga ditentukan dipakai atau tidaknya seorang fasilitator yang akan membimbing proses perencanaannya nanti. 3) Bersepakat untuk memilih strategi Pada langkah ini, masyarakat dituntut untuk memilih antara strategi jauh ke masa depan (jangka panjang) atau strategi yang berfokus pada masalah yang dihadapi saat ini (rencana tindak jangka pendek). 4) Pengumpulan data dan analisis Langkah ini bergantung pada strategi yang diambil pada langkah ke-3. Namun, pada umumnya langkah ini meliputi: pengumpulan data, informasi dan ide; menyusun dan menganalsisi data, informasi dan ide untuk lebih memahami masalah dan peluang; merumuskan tujuan dan sasaran perencanaan. 5) Memastikan rencana/tindakan Seluruh pihak yang terlibat bersama-sama menajamkan tujuan dan sasaran, memilih metode terbaik untuk mencapainya, hingga merumuskan rencana tindakan. Dalam langkah ini juga ditentukan 138

pembagian tugas tiap pihak yang terlibat, dan segala macam hal teknis yang diperlukan dalam perencanaan. Selain itu, juga ditentukan konsekuensi dan dampak dari rencana tindakan yang telah dirumuskan serta cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana. 6) Implementasi tindakan, mengukur dampak dan proses terus berjalan Tim perencana mencoba memahami dan mengenali isu dan kendala implementasi rencana. Kadangkala semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan juga dilibatkan dalam implementasi. Namun, keenam langkah tersebut bersifat tentatif (tidak baku), tergantung pada kelompok/masyarakat yang terlibat dalam perencanaan. 2.3.

Perencanaan Advokasi 2.3.1. Dasar Pemikiran Pada perencanaan komperhensif, strategis, dan induk hanya ada satu rencana pembangunan, yakni unitary plan. Rencana-rencana tersebut selalu disusun oleh pemerintah, sementara, masyarakat hanya berpartisipasi untuk memberi masukan atau ikut bekerjasama bersama perencana. Namun,

masyarakat

tidak

berpartisipasi

penuh

dalam

proses

perencanaannya, kecuali dalam perencanaan skala neighborhood. Pada perencanaan advokasi, proses perencanaanya dilakukan seperti pada sidang di pengadilan. Dalam proses perencaannya, dilakukan adu argumentasi dan rencana antara pemerintah, masyarakat atau swasta. Melalui hal tersebut, produk rencana menjadi beragam. 2.3.2. Proses Perencanaan Proses perencanaan advokasi dilakukan dengan adu argumen dan rencana antara pemerintah dengan pihak lain, seperti masyarakat (komunitas) atau swasta. Menurut Davidoff (1965) ada tiga pihak yang mampu menentang pemerintah dalam adu rencana, yakni partai politik (terutama partai oposisi), kelompok kepentingan tertentu (misal: kamar dagang, industri, asosiasi pengembang, dsb.), dan kelompok sementara yang dibentuk khusus untuk menentang rencana yang dilontarkan pemerintah. Setiap pihak tersebut dapat membuat rencana yang menjadi tandingan rencana pemerintah. Namun, kebanyakan, perencanaan advokasi dipakai untuk menuyusun rencana skala kecil, seperti neighborhood atau kawasan.

139

Hal yang terpenting adalah perencanan hanya sebagai kelompok pembela kepentingan masyarakat. 2.4.

Perencanaan Ekuiti 2.4.1. Dasar Pemikiran Kebanyakan pendekatan perencanaan dibuat untuk suatu kepentingan tertentu. Bahkan banyak rencana yang dimobilisasi oleh para pemilik modal besar, investor, dan pemburu keuntungan, sehingga rencana yang diimplementasikan tidak berpihak pada masyarakat kecil. Pemikiran perencanaan ekuiti berasal dari ketidakadilan situasi tersebut, sehingga untuk melindungi hak masyarakat kecil dan menegakkan keadilan, perlu adanya rencana untuk menandingi rencana-rencana yang telah dibuat oleh para pemilik modal besar, investor, dan pemburu keuntungan tersebut. Dalam hal ini, perencana harus memihak pada golongan marginal untuk mengusulkan kebijakan yang adil secara proaktif. 2.4.2. Proses Perencanaan Pada intinya, proses perencanaan ekuiti dilakukan dengan beradu argumentasi dan membuat rencana tandingan bagi pihak-pihak yang memilki modal untuk membela kepentingan dan hak masyarakat, terutama masyarakat kecil. Namun terkadang kepala daerah berpihak pada pemilik modal untuk mengimplementasikan rencana mereka. Dalam hal ini, perencanan dituntut untuk menjadi aktifis, berani mengambil resiko, dan berpikir adil, sehingga perencana dituntuk untuk memilki keahlian dalam bernegosiasi, lobi, dan membangun konsensus.

2.5.

Perencanaan Partisipatori Lainnya Setiap macama proses perencanaan yang digunakan bergantung pada teori perencanaan yang dianut. Ragam teori perencanaan tersebut antara lain: collaborative

planning,

communicative

planning,

gender

planning,dan

lain

sebagainya. Kebanyakan ragam teori perencanaan tersebut belum banyak dipakai di Indonesia.

III. PENUTUP

140

Penutup sesi kuliah pada pokok bahasan kali ini di isi dengan diskusi dan tanya jawab bari para mahasiswa. Dalam diskusi ini akan diberikan nilai tambah bagi mahasiswa yang aktif bertanya maupun mampu mengemukakan pendapatnya. Tindak lanjut dari hasil diskusi ini, Mahasiswa diminta untuk membaca materi dan referensi dari materi yang telah diberikan dan tidak ada tugas

141

BAB XII WACANA KE MASA DEPAN I. PENDAHULUAN 1.1.

Deskripsi Singkat Perencanaan bersifat dinamis, sehingga dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Maka dari itu, wacana ke masa depan perlu dilakukan dalam mendukung perencanaan di masa yang akan datang. Dalam hal ini, wacana ke masa depan ditekankan pada

perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang kedepannya

dituntut untuk lebih luwes, dinamis, dan fleksibel (mudah diubah) karena tuntutan zaman yang berubah dengan cepat. Selain itu, perencanaan juga harus melihat pada dampak globalisasi yang dihasilkan dari perkembangan zaman. Indonesia sendiri masih memiliki proses perencanaan yang masih dapat berubah-ubah, sehingga perencanaan di Indonesia masih sangat terbuka untuk mendapat pembaharuanpembaharuan untuk mengikuti perubahan zaman. 1.2.

Manfaat  Mahasiswa mampu memahami prediksi perkembangan proses perencanaan di masa depan.

1.3.

Relevansi Pokok bahasan ini sangat relevan dengan masa kini dan masa yang akan datang tentang perencanaan. Mahasiswa dapat memiliki wawasan mengenai kondisi perencanaan di masa depan. Wacana ke masa depan sendiri dapat menjadi referensi baru bagi mahasiswa untuk memprediksi arah dan tren perencanaan di Indonesia maupun di dunia.

1.4.

Learning Outcomes Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa dapat memprediksi mengenai wacana-wacana tentang perencanaan di masa depan. Melalui prediksi tersebut mahasiswa dapat memiliki wawasan dalam melakukan penyusunan rencana di kenyataan.

142

II. PENYAJIAN 2.1.

Wacana 1: Proses Perencanaan Berbasis Pluralistik 2.1.1. Perkembangan “Warna” Politik

Pada sistem teknokratik, konsensus ditentukan dengan berbasis pada keahlian/rasionalitas. Kemudian sistem tersebut berkembang menuju pada demokratik, dimana sistem tersebut berbasis pada kesepakatan (mayoritas). Setelah itu, sistem tersebut berkembang menjadi pluralistik, dimana sistem tersebut berbasis pada eksistensi bersama mayoritas dan minortas serta perbedaan. 2.1.2. Proses Perencanaan Berbasis Pluralistik

Pada sistem pluralistik terdapat proses perencanaan partisipatori, dimana memiliki dua cabang, yakni perencanaan advokasi dan ekuiti. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pluralistik didasarkan pada proses perencanaan partisipatori yang memiliki prinsip utama, yakni dari, oleh, untuk masyarakat. 2.2.

Wacana 2: Penerapan Proses Perencanaan Strategis ke Perencanaan Tata Ruang Wilayah 2.2.1

Perkembangan Baru: Visi masuk ke proses perencanaan komperhensif

143

Berdasarkan skema di atas, dapat dilihat pada step 2 pada gambar 1 dan 2, pada step tersebut masing-masing terdapat langkah untuk menentukan visi. Berdasarkan hal tersebut, penentuan visi saat ini bukan hanya dilakukan pada proses perencanaan strategis, namun juga pada proses perencanaan komperhensif. Contoh dari hal perkembangan tersebut dapat dilihat pada York City Strategic Comperhensive Plan dan Snyder County Strategic Comperhensive Plan. 2.3.

Wacana 3: Pengaruh Globalisasi terhadap Proses Perencanaan 2.3.1. Globalisasi Meningkatkan Persaingan Globalisasi merupakan fenomena yang seolah-olah menghilangkan batas antar negara, telah memeberikan banyak pilihan lokasi bagi para investor, sehingga persaingan bukan hanya pada tiap perusahaan, tapi juga antar negara/daerah dalam menarik investor. Persaingan inilah yang mengubah sifat rencana tata ruang yang “fixed” (tetap) menjadi “bisa diatur” (fleksibel), menyesuaikan dengan tuntutan pasar. 2.3.2. Tren yang Sedang Berjalan Perencanaan tata ruang merupakan intervensi bagi negara untuk mendorong Perencanaan

pertumbuhan tata

ruang

ekonomi berbasis

dan

distribusi

master

planning

kesejahteraan. atau

rational

comperhensive planning. Hasil dari perencanaan tersebut terkesan statis, sesuai dengan yang telah ditentukan. Tata ruang berkembang sesuai dengan sistem politik yang ada. Pada saat otonomi daerah digunakan, pendekatan top-down/bottom-up berubah menjadi networking (kerjasama antar daerah serta kerjasama pemerintah dengan swasta).

144

Berdasarkan hal tersebut, rencana tata ruang tidak dapat hanya mengatur guna lahan dan guna bangunan (mengatur saja), tapi harus lebih proaktif, bagaimana guna lahan tersebut terwujud. Selain itu, upaya mewujudkan guna lahan tersebut terkait dengan kerjasama antar pelaku, antar instansi; dnegan tahapan place development dan disusul dengan place marketing.

III. PENUTUP Penutup sesi kuliah pada pokok bahasan kali ini di isi dengan diskusi dan tanya jawab bari para mahasiswa. Dalam diskusi ini akan diberikan nilai tambah bagi mahasiswa yang aktif bertanya maupun mampu mengemukakan pendapatnya. Tindak lanjut dari hasil diskusi ini, Mahasiswa diminta untuk membaca materi dan referensi dari materi yang telah diberikan dan tidak ada tugas

145

DAFTAR PUSTAKA Allison, Michael; dan Jude Kaye. 2005. Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and Workbook. Second Edition. Compass Point Nonprofit Services and John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey. Chapter 1: ”Introduction to Strategic Planning”, pp. 1-30. Alexander, E.R. 1986. Approaches to Planning: Introducing Current Planning Theories, Concepts, and Issues. Gordon and Breach Science Publishers. New York. Allmendinger, Philip dan Mark Tewdwr-Jones. 2002. Planning Futures: New Directions for Planning Theory. Routledge, London. Bappenas <www.bappenas.go.id> pilih menu “Data dan Informasi Utama”, dan pilih submenu “Produk

Hukum

(Peraturan

Perundangan)”

dan

“Dokumen

Perencanaan

dan

Pelaksanaan”. Bayer,Michael;Nancy Frank; dan Jason Valerius. 2010. Becoming an Urban Planner. American Planning Association and John Wiley & Sons, Hookben, New Jersey.’ Billings, Keith. 1993. Master Planning for Architecture: Theory and Practice of Designing Building Complexes as Development Framework. Van Nostrand Reinhold, New York, NY. Chapter 1: “Master Planning: Laying the Ground Plan”, pp. 1-25. Appendix 1: “Manual for Mater Planning Building Complexes”, pp. 161-170. Branch, Melville C. 1985. Comprehensive City Planning : Introduction & Explanation. American Planning Association, Chicago. Illinois Bryson, John M.; dan Robert C. Einsweiler. 1998. :The Future of Strategic Planning fo Public Purposes”, dalam buku John M. Bryson dan Robert C. Einsweiler (eds.) Strategic Planning: Thearts and Opportunities for Planners. American Planning Association, Chicago, Illionis. Chapter 14, pp. 216-230. Bryson, John M. 2004. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. Third edition. Jossey-Bass, San Fransisco, California. Chapter 1: “Why Strategic Planning is More Important Than Ever” & Chapter 2: “The Strategy Change Cycle: An Effective Strategic Planning Approach”, pp. 1-62. Chadwick, George. 1978. A system View of Planning : Towards a Theory of The Urban and Regional Planning Process. Second Edition. Pergamon Press, Oxford. Davidoff, Paul. 1965. “Advocacy and Pluralism in Planning”, Journal of The American Planning Association, Vol. 31, No. 4, yang dicetak ulang dalam Scott Campbell dan Susan Fainstein (eds.). 1996. Readings in Planning Theory. Blackwell Publishers, Cambridge, MA. Chapter 14, pp. 305-322. 146

Ditjen, Dikti, DepDikBud. 1985. Buku Petunjuk Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Djunaedi, Achmad. 1995. “Perencanaan Startejik untuk Perkotaan: Belajar dari Pengalaman Negara Lain”. Jurnal PWK. ITB Bandung, Nomor 19/ Juni 1995, pp. 20-25. Djunaedi, Achmad. 2000. “Keragaman Pilihan Corak Perencanaan (Planning Styles) untuk Mendukung Kebijakan Otonomi Daerah”. Makalah dipresentasikan dalam Seminar & Temu Alumni MPKD 2000, di Werdhapura, Sanur, Bali, 27-30 Agustus 2000. Djunaedi, Achmad. 2012. Proses Perencanaan Wilayah dan Kota. UGM Press, Yogyakarta. Department for Communities and Local Government, UK. 2007. Participatory Planning for Sistainable Communities: International experience in mediation, negotiation and engagement in making plans. http://www.communities.gov.uk Fainstein,Susan S. Dan Norman Fainstein. 1996. “City Planning and Political Values : An Updated View” dalam buku Scott Campbell dan Susan Fainstein (eds), reading in Planning Theory.Blacwell Publishers, Cambridge, MA. Fisher, Fred. 2000. Building Bridges between citizens and local governments to work more effectively together thorugh Participatory Planning. Part 1: Concepts and Strategies. United Nations Center for Human Settlements (Habitat). htttp://www.unhabitat.org Hanzl, Malgorzata. 2007. “Information technology as a tool for public participation in urban planning: a review of experiments and potentials”. Design Studies, Vol. 28 No. 3 May 2007, pp. 289-307. Healey, Patsy; Abdul Khakee; Alain Motte; dan Barrie Needham. 1997. Making Strategic Spatial Plans: Innovation in Europe. UCL Press, London. Innes, Judith. 1996. “ Planning Through Consensus Building : A new View of the Comprehensive Planning Ideal”. Journal of the American Planning Assiciation Vol.62.Issue 4, Autumn, 1996. Kaufman, J.L. dan H.M. Jacobs. 1996. “A Public Planning Perspective on Strategic Planning” dalam buku Scott Campbell dan Susan Fainstein (eds.), Readings in Planning Theory. Blackwell Publishers, Cambridge, MA. Chapter 15, pp.323-343. Kent,Jr T.J. 1964. The Urban General Plan. Chandler Publishing Company,San Francisco, CA. Krumholz, Norman. 1982. “A Retrospective View of Equity of Equity Planning: Cleveland, 19691979”, Journal of the American Planning Association, Vol. 48, No. 4, yang dicetak ulang dalam Scott Campbell dan Susan Fainstein (eds.). 1996. Readings in Planning Theory. Blackwell Publishers, Cambridge, MA. Chapter 16, pp. 344-362. 147

Lindblom, Charles E. 1996. “the Science of ‘ Muddling Through” dalam buku Scott Campbell dan Susan Fainstein (eds), Reading in Plannning Theory. Blackwell Publishers, Cambridge,MA. McLoughlin, J. Brian . 1970. Urban and Regional Planning A System Approach . Faber and Faber. London Municipal Research and service Center of Washington (MSRC), pilih menu “Subject”, pilih submenu “Governance” dan pilih topik “Policy Making and Strategic Planning” Mintzberg, Henry. 1994a. The Rise and Fall of Strategic Planning. The Free Press, New York, NY. Mintzberg, Henry. 1994b. “The Fall and Rise of Strategic Planning”. Havard Business Review. January-February 1994, pp. 107-114. Musiyam, Muhammad. 1996. “Mengkaji Rational Comprehensive Planning Theory dalam Konteks Indonesia”. Forum Geografi No. 18, Tahun X, Juli 1996 Produk Hukum, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia <www.depdagri.go.id/produkhukum/category/peraturan-menteri> Silva, Carlos Nunes. 2010. Handbook of Research on E-Planning: ICTs for Urban Development and Monitoring. Information Science Reference. Hershey, New York. Walters, David; dan Linda Luise Brown. 2004. Design First: Design-based Planning for Communities. Architectural Press, Burlington, MA. “Master Plans and Master Planning: The Charrette Process”, pp. 143-152. Walters, David. 2007. Designing Community: Charrettes, Master Plans, and Form-based Codes. Elsevier, Amsterdam. Chapter 7: “Urban Design, Public Participation and Planning in Practice”, pp. 163-181. Yigitcanlar, Tan and Baum, Scott and Stimson, Robert J. 2003. “Analyzing the patterns of ICT utilization for online public participatory planning in Queensland, Australia”. Assessment Journal, 10(2). Pp. 5-21.

148

Buku 2: RKPM PROSES PERENCANAAN

Recommend Documents