Budaya politik dan peran serta pengaruhnya terhadap kehidupan negara Indonesia Budaya
politik merupakan
pola
perilaku
suatu
masyarakat
dalam
kehidupan
benegara,
penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.
Budaya politik yang berkembang di indonesia Gambaran sementara tentang budaya politik Indonesia, yang tentunya harus di telaah dan di buktikan lebih lanjut, adalah pengamatan tentang variabel sebagai berikut :
Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan/rentan.
Budaya politik Indonesia yang bersifat Parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, di satu segi masa masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin di sebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial.
Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang di kenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; purutanisme dan non puritanisme dan lain-lain.
kecendrungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat di sebutkan antara lain bapakisme, sikap asal bapak senang.
Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan polapola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.
Budaya Politik di Indonesia
Hirarki yang Tegar/Ketat
Masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan rakyat kebanyakan (wong cilik). Masing-masing terpisah melalui tatanan hirarkis yang sangat ketat. Alam pikiran dan tatacara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa sesuai dengan asal-usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa 'kasar' kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa 'halus'. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya.
Kecendrungan Patronage
Pola hubungan Patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia.Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya.
Kecendrungan Neo-patrimonisalistik Salah satu kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifatneo-patrimonisalistik; artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik zeperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial. Ciri-ciri birokrasi modern:
Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi
Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas
Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formalyang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya
Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.
PENGARUH POLITIK TERHADAP SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA Pengaruh politik terhadap sistem ekonomi harus dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaku ekonomi suatu negara. Kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan lancar jika didukung faktor kestabilan keamanan nasional menuju kepada kedaulatan ekonomi. Kebijakan politik yang merupakan pengaturan terhadap kekuasaan dan kewenangan di berbagai lembaga negara dan berbagai bidang termasuk kegiatan ekonomi harus dapat menumbuhkembangkan perekonomian secara menyeluruh sehingga negara tersebut menuju ke kemandirian ekonomi. Penguasaan dan pengaturan pengelolaan terhadap sumber daya alam maupun pengaturan sumber daya manusia harus dapat memberikan manfaat peningkatan perekonomian secara merata. Pengaruh globalisasi yang dapat mengganggu kedaulatan ekonomi harus mendapat dukungan penuh dalam bentuk kebijakan-kebihakan politik maupun ekonomi. Oleh karena itu politik dan ekonomi merupakan dua mata uang yang tak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan negara. Budaya politik turut mengembangkan sistem ekonomi di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam (Natural Resources) yang sangat komplit di dunia memegang peranan penting terhadap ekonomi Indonesia maupun ekonomi global. Kebijakan politik di Indonesia harus mendukung munculnya kebijakan ekonomi yang mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Negara-negara yang memiliki pengaruh politik yang kuat di dunia tumbuh menjadi negara yang 'merdeka' secara ekonomi menuju negara yang maju. Sebagai contoh seperti Amerika yang kuat secara politik luar negerinya. Kemudian China yang tumbuh menjadi raksasa ekonomi di Asia bahkan di dunia. Jadi kestabilan politik memegang peranan penting bagi kestabilan kegiatan ekonomi dan kebijakan politik yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang positif mutlak diperlukan bagi Indonesia sebagai negara yang semakin berkembang. Kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang saat ini telah menembus level 4,800 (5/3) merupakan yang tertinggi kenaikannya di Asia sangat menarik perhatian investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan dananya di pasar modal Indonesia. Volatilitas pasar modal yang cukup tinggi sangat dipengaruhi oleh kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia yang cukup stabil tentu merupakan modal dalam menjaga iklim investasi di Indonesia tetap kondusif. Kesimpulannya, kondisi politik yang stabil perlu dijaga terutama kondisi di tahun politik menjelang pemilu 2014 ini. Elit politik yang akan adu kekuatan di arena pentas politik Indonesia pada pemilu mendatang harus mampu menunjukkan etika politik yang santun dan bermartabat. Keberpihakan kepada rakyat sangat dinantikan oleh rakyat. Biarkan rakyat memilih.
Sementara itu upaya lembaga negara untuk mengusut tuntas kasus hukum yang merembet ke ranah politik perlu keseriusan para pelaku sehingga betul-betul menjalankan akuntabilitasnya kepada publik di Indonesia. Demikian sedikit ulasan mengenai pengaruh politik terhadap sistem ekonomi di Indonesia semoga tulisan ini dapat bermanfaat.
PENGARUH POLITIK TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Proses pembentukan hukum dan penegakan hukum ternyata sangat dipengaruhi oleh situasi politik. Politik dengan corak otoriter mempengaruhi produk hukum yang konservatif dan ortodoks dan melahirkan penegakkan hukum yang tidak baik.Sebaliknya politik yang demokratis melahirkan produk hukum responsif dan penegakan hukum yang baik. TeProses pembentukan hukum dan penegakan hukum ternyata sangat dipengaruhi oleh situasi politik. Politik dengan corak otoriter mempengaruhi produk hukum yang konservatif dan ortodoks dan melahirkan penegakkan hukum yang tidak baik. Sebaliknya politik yang demokratis melahirkan produk hukum responsif dan penegakan hukum yang baik. Tesis tersebut terbukti pada praktek pembentukkan dan penegakkan hukum di Indonesia. Namun demikian pada era reformasi dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis ternyata belum berhasil menghasilkan hukum yang mengandung nilai keadilan dan diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada tataran penegakan hukum juga ambivalen dengan tesis di atas. Pemerintahan yang lebih demokratis pada era reformasi belum mampu menghasilkan penegakan hukum yang baik. Praktek diskriminasi dalam penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi masih menjadi kenyataan yang tidak terbantahkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Pengaruh intervensi politik dalam penegakan hukum menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Sejatinya penegakan hukum harus lepas dari intervensi kekuatan politik tertentu. Justru kekuatan politik pemerintahan yang demokratis seharusnya menjadi amunisi dalam penegakan hukum. dengan sistem pemerintahan yang lebih demokrais ternyata belum berhasil menghasilkan hukum yang mengandung nilai keadilan dan diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada tataran penegakan hukum juga ambivalen dengan tesis di atas. Pemerintahan yang lebih demokrais pada era reformasi belum mampu menghasilkan penegakan hukum yang baik. Praktek diskriminasi dalam penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi masih menjadi kenyataan yang idak terbantahkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Pengaruh intervensi poliik dalam penegakan hukum menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Sejainya penegakan hukum harus lepas dari intervensi kekuatan poliik tertentu. Justru kekuatan poliik pemerintahan yang demokrais seharusnya menjadi amunisi dalam penegakan hukum. Proses pembentukan hukum dan penegakan hukum ternyata sangaik dengan corak otoriter mempengaruhi produk hukum yang konservaif dan ortodoks dan melahirkan penegakkan hukum yang idak baik. Sebaliknya poliik yang demokrais melahirkan produk hukum responsif daProses pembentukan hukum dan penegakan hukum ternyata sangat dipengaruhi oleh situasi poliik. Poliik dengan corak otoriter mempengaruhi produk hukum yang konservaif dan ortodoks dan melahirkan penegakkan hukum yang idak baik. Sebaliknya poliik yang demokrais melahirkan produk hukum responsif dan penegakan hukum yang baik. Tesis tersebut terbuki pada praktek pembentukkan dan
Please download full document at www.DOCFOC.com Thanks
