POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA YANG BEBAS DAN AKTIF SERTA PENGARUHNYA BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Materi Poliik luar negeri adalah wawasan internasional. Oleh karena itu, poliik luar negeri cenderung bersifat tetap, poliik luar negeri juga dapat diarikan sebagai pola perilaku, dan kebijakan suatu negara berhubungan dengan negara lain ataupun dunia internasional. Poliik luar negeri adalah strategi dan takik yang digunakan oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip-prinsip poliik luar negeri yang bebas akif. Poliik luar negeri diabdikan bagi kepeningan nasional terutama untuk kepeningan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan keteriban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bebas dan akif dalam poliik luar negeri dapat diarikan bebas dalam memilih apapun berari idak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu poliik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentudan akif dalam berparisipasi dalam perdamaian dunia.
1. Dasar Perimbangan Pada tahun-tahun pertama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan Indonesia dihadapkan pada kenyataan sejarah, yaitu munculnya dua kekuatan besar di dunia. Satu pihak Blok Barat (Amerika Serikat) dan di pihak lain Blok Timur (Uni Soviet). Kenyataan demikian sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha bangsa Indonesia untuk menjalin hubungan atau kerja sama demi kelangsungan hidup negara. Pengaruh lain adalah adanya ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia. Kondisi itulah yang kemudian menguatkan tekad bangsa Indonesia untuk merumuskan poliik luar negerinya. Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil adalah pendirian untuk idak menjadi objek dalam pertarungan poliik internasional. Indonesia harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan nasib sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Perjuangan harus dilakukan atas dasar kepercayaan terhadap diri sendiri dan kemauan untuk berjuang dengan kemampuan sendiri melalui usaha menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia. Keterangan inilah yang kemudian menjadi dasar perimbangan pelaksanaan poliik luar negeri Indonesia yang bebas dan akif. Sudah seharusnya semua warga tetap mempertahankan poliik luar negeri bebas akif agar idak hanyut dalam arus pertentangan bebas. 2. Dasar-Dasar Poliik Luar Negeri Indonesia
Pada dasarnya poliik luar negeri Republik Indonesia idak mengalami perubahan. Poliik luar negeri bebas akif tetap berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) 2004–2009. RPJM di antaranya sebagai berikut. Menegaskan arah poliik Indonesia yang bebas akif dan berorientasi pada kepeningan nasional. Meniikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa. Menolak penjajahan dalam segala bentuk. Meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Di samping itu, dengan telah disahkannya Undang- Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri tanggal 14 September 1999 maka pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan poliik luar negeri RI selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan termaksud dalam UU tersebut. Hal yang menjadi landasan bagi pelaksanaan poliik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut. Landasan ideal, Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Landasan Konsitusional/UUD 1945, Pembukaan, alinea pertama “… kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan…” dan pembukaan alinea keempat “…ikut menciptakan keteriban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial…”. Batang tubuh UUD 1945, pasal 11 ayat 1 “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”. Landasan Operasional, Peraturan perundang-undangan, UU No. 37 Tahun1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pengerian Poliik Luar Negeri Poliik luar negeri suatu negara merupakan suatu pola atau skema dari cara dan tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi negara tertentu terhadap negara lain ataupun sekelompok negara lain, yang merupakan perpaduan dari tujuan dan kepeningan nasional suatu negara. Poliik luar negeri merupakan strategi dan takik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negaranegara lain, atau dalam ari lebih luas poliik luar negeri merupakan pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Poliik luar negeri juga berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk menentukan pilihan tertentu. Poliik Luar Negeri Republik Indonesia Poliik luar negeri Republik Indonesia merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan-kebijakan yang diamksud tentunya dalam upaya untuk perwujudan mencapaian tujuan nasional. Melalui poliik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepeningan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa. Adapun tujuan poliik luar negeri Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan tujuan dan kepeningan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan.
Proses pelaksanaan poliik luar negeri Republik Indonesia tersebut diawali dengan penetapan kebijakan dan keputusan dengan memperimbangkan beberapa hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal, serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal. Dasar hukum pelaksanaan poliik luar negeri Republik Indonesia tergambarkan secara jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV. Alinea I menyatakan bahwa "... kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena idak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ..." Selanjutnya pada alinea IV dinyatakan bahwa "... dan ikut melaksanakan keteriban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..." Jelaslah bahwa poliik luar negeri RI mempunyai landasan atau dasar hukum yang sangat kuat, karena diatur di dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, Bab IV Arah Kebijakan, huruf C angka 2 tentang Hubungan Luar Negeri, dirumuskan hal-hal sebagai berikut: Menegaskan arah poliik luar negeri Indonesia yang bebas akif dan berorientasi pada kepeningan nasional, meniik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional yang menyangkut kepeningan dan hajat hidup rakyat banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro-akif dalam segala bidang untuk membangun citra posiif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepeningan Indonesia, serta memanfaatkan seiap peluang posiif bagi kepeningan nasional. Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, melalui kerjasama ekonomi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerjasama dan pembangunan kawasan. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC dan WTO. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negaranegara sahabat serta memperlancar prosedur diplomaik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara pidana. Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerjasama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan dan kesejahteraan. Pengerian Poliik Luar Negeri Bebas Akif Republik Indonesia Rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi poliik luar negeri RI. Namun dari rumusan tersebut, kita belum mendapatkan gambaran mengenai makna poliik luar negeri yang bebas akif.
Berikut ini kuipan beberapa pendapat mengenai pengerian bebas dan akif. B.A Urbani menguraikan pengerian bebas sebagai berikut : perkataan bebas dalam poliik bebas akif tersebut mengalir dari kalimat yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut : supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi menurut pengerian ini, dapat diberi deinisi sebagai “berkebebasan poliik untuk menentukan dan menyatakan pendapat sendiri, terhadap iap-iap persoalan internasional sesuai dengan nilainya masing-masing tanpa apriori memihak kepada suatu blok”. Mochtar Kusumaatmaja merumuskan bebas akif sebagai berikut : Bebas, dalam pengerian bahwa Indonesia idak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya idak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Akif, berari bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia idak bersifat pasif-reakif atas kejadiankejadian internasionalnya, melainkan bersifat akif. A.W Wijaya merumuskan: Bebas, berari idak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu poliik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (super power). Akif arinya dengan sumbangan realisis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormai kedaulatan negara lain. Pengerian Poliik Bebas Akif Republik Indonesia Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi poliik luar negeri RI. Namun dari rumusan tersebut, kita belum mendapatkan gambaran mengenai makna poliik luar negeri yang bebas akif. Karena itu dalam uraian ini akan dikuip beberapa pendapat mengenai pengerian bebas dan akif. A.W Wijaya merumuskan: Bebas, berari idak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu poliik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (super power). Akif arinya dengan sumbangan realisis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormai kedaulatan negara lain. Sementara itu Mochtar Kusumaatmaja merumuskan bebas akif sebagai berikut : Bebas : dalam pengerian bahwa Indonesia idak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya idak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Akif : berari bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia idak bersifat pasif-reakif atas kejadiankejadian internasionalnya, melainkan bersifat akif . B.A Urbani menguraikan pengerian bebas sebagai berikut : Perkataan bebas dalam poliik bebas akif tersebut mengalir dari kalimat yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut : Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi menurut pengerian ini, dapat diberi deinisi sebagai “berkebebasan poliik untuk menentukan dan menyatakan pendapat sendiri, terhadap iap-iap
Please download full document at www.DOCFOC.com Thanks
