BPS KABUPATEN PANDEGLANG
Jalan Raya Labuan Km 4 No. 01, Cikoneng, Kaduhejo, Pandeglang 42253, Telp/Fax (0253) 201138 / 203949 E-mail :
[email protected], Homepage: http://pandeglangkab.bps.go.id
KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
bahwa
Menteri/Pimpinan
Lembaga
sebagai
Pengguna
Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan
Laporan
Keuangan
Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten
Pandeglang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pandeglang, 20 Juli 2016 Kepala,
Tri Tjahjo Purnomo, M.Si NIP. 19711031 199412 1 001
DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Daftar Tabel
iii
Indeks Catatan Atas Laporan Keuangan
v
Daftar Grafik
vii
Daftar Lampiran
viii
Daftar Singkatan
ix
Ringkasan Laporan Keuangan
1
Pernyataan Tanggung Jawab
3
I. Laporan Realisasi Anggaran
4
II. Neraca
5
III. Laporan Operasional
6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas
7
V. Catatan atas Laporan Keuangan
8
A. Penjelasan Umum
8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
30
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
43
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
51
F. Pengungkapan Penting Lainnya
53
VI. Lampiran dan Daftar
54
DAFTAR TABEL Hal Tabel 1
:
Penggolongan Masa Manfaat Asep Tetap
22
Tabel 2
:
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
24
Tabel 3
:
Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2016 dan 2015
24
Tabel 4
:
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Semester I TA 2016
25
Tabel 5
:
Rincian Belanja Berdasarkan Program dan Jenis Belanja Semster I TA 2016
26
Tabel 6
:
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Program DMPTL dan PSPA TA 2016
26
Tabel 7
:
Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2016 dan Semester I TA 2104
27
Tabel 8
:
Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2016 dan Semester I TA 2015
28
Tabel 9
:
Perbadingan Belanja Barang Semester I TA 2016 dan Semester I TA 2015
28
Tabel 10
:
Perbadingan Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2016 dan Semester I TA 2015
29
Tabel 11
:
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
30
Tabel 12
:
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
30
Tabel 13
:
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
31
Tabel 14
:
Rincian Piutang Bukan Pajak
31
Tabel 15
:
Rincian Bagian Lancar TP/TGR
32
Tabel 16
:
Rincian Bagian Lancar TPA
32
Tabel 17
:
Rincian Penyisiahan Piutang Tertagih-Jangka Pendek
33
Tabel 18
:
Rincin Belanja dibayar di Muka
Tabel 19
:
Rincian Persediaan
33 34
Tabel 20
:
Rincian Tagihan TP/TGR
34
Tabel 21
:
Rincian Tagihan TPA
35
Tabel 22
:
Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih-Jangka Panjang
35
Tabel 23
:
Rincian Tanah
36
Tabel 24
:
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
39
Tabel 25
:
Rincian Aset tak Berwujud
40
Tabel 26
:
Rincian Akumulasi Penyusuatn Aset Lainnya
41
Tabel 27
:
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
42
Tabel 28
:
Rincian Pendapatan diterima di Muka dari Pihak Ketiga
42
Tabel 29
:
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2016 dan 2015
43
Tabel 30
:
Rincian Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015
44
Tabel 31
:
Rincian Beban Persediaan Tahun 2016 dan 2015
44
Tabel 32
:
Rincian Beban Jasa Tahun 2016 dan 2015
45
Tabel 33
:
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015
45
Tabel 34
:
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015
46
Tabel 35
:
Rincian Beban Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016 dan 2015
46
Tabel 36
:
Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015
47
Tabel 37
:
Rincian Beban Penyusutan dan Amortasasi Tahun 2016 dan 2015
48
Tabel 38
:
Rincian Beban Penyisiahn Piutang Tak Tertagih Tahun 2016 dan 2015
48
Tabel 39
:
Rincian Beban Lain-lain Tahun 2016 dan 2015
49
Tabel 40
:
Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015
49
Tabel 41
:
Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2016 dan 2015
50
Tabel 42
:
Rincian Koreksi Persediaan
51
Tabel 43
:
Rincian Koreksi atas Beban
52
Tabel 44
:
Rincian Koreksi atas Pendapatan
52
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Halaman
Catatan B.1
Pendapatan
24
Catatan B.2
Belanja
24
Catatan B.3
Belanja Pegawai
27
Catatan B.4
Belanja Barang
28
Catatan B.5
Belanja Modal
28
Catatan C.1
Kas di Bendahara Pengeluaran
30
Catatan C.2
Kas di Bendahara Penerimaan
30
Catatan C.3
Kas Lainnya dan Setara Kas
30
Catatan C.4
Piutang Bukan Pajak
31
Catatan C.5
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
NERACA
Ganti Rugi (TP/TGR)
31
Catatan C.6
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
32
Catatan C.7
Penyisihan Piutang Tak Tettagih – Piutang Jangka Pendek
32
Catatan C.8
Belanja Dibayar Di Muka
33
Catatan C.9
Persediaan
33
Catatan C.10
TagihanTuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
34
Catatan C.11
Tagihan Penjualan Angsuran
34
Catatan C.12
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang
35
Catatan C.13
Tanah
35
Catatan C.14
Peralatan dan Mesin
36
Catatan C.15
Gedung dan Bangunan
37
Catatan C.16
Jalan, Irigasi dan Jaringan
38
Catatan C.17
Aset Tetap Lainnya
38
Catatan C.18
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
39
Catatan C.19
Akumulasi Penyusutan Asep Tetap
39
Catatan C.20
Aset Tak Berwujud
39
Catatan C.21
Aset Lain-lain
40
Catatan C.22
Akumulasi Penyusutan dan Amortasasi Aset Lainnya
41
Catatan C.23
Uang Muka dari KPPN
41
Catatan C.24
Utang Kepada Pihak Ketiga
41
Catatan C.25
Pendapatan diterima di Muka
42
Catatan C.26
Akuitas
42
LAPORAN OPERASIONAL Catatan D.1
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
43
Catatan D.2
Beban Pegawai
43
Catatan D.3
Beban Persediaan
44
Catatan D.4
Beban Jasa
44
Catatan D.5
Beban Pemeliharaan
45
Catatan D.6
Beban Perjalanan Dinas
45
Catatan D.7
Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat
46
Catatan D.8
Beban Bantuan Sosial
46
Catatan D.9
Beban Penyusutan dari Amortisasi
47
Catatan D.10
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih
48
Catatan D.11
Beban Lain-lain
48
Catatan D.12
Kegiatan Non Opersional
49
Catatan D.13
Pos Luar Biasa
49
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Catatan E.1
Ekuitas Awal
51
Catatan E.2
Defisit LO
51
Catatan E.3
Koreksi Nilai Persediaan
51
Catatan E.4
Koreksi Aset Tetap
51
Catatan E.5
Koreksi atas Beban
51
Catatan E.6
Koreksi atas Pendapatan
52
Catatan E.7
Ekuitas Akhir
52
DAFTAR GRAFIK Hal Grafik1
:
Komposisi Anggaran dan Realisasi Semester I TA 2016
25
DAFTAR LAMPIRAN
1.
LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
2.
LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
3.
Neraca Percobaan
4.
Laporan Barang Pengguna
5.
Laporan Realisasi Anggaran
6.
Neraca
7.
Laporan Posisi Barang MIlik Negara di Neraca
8.
Berita Acara Rekonsiliasi SAK
9.
Berita Acara Rekonsiliasi BMN (BPS - KPKNL)
10.
Berita Acara Rekonsiliasi Internal (BPS)
11.
LPJ Bendahara Pengeluaran dan Rekening Koran
12.
Surat Pernyataan Rekening Bendaharawan
13.
Monitoring UP
14.
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
15.
Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran
16.
Laporan Persediaan
17.
Berita Acara Opname Fhisik
18.
SSPB Pendapatan
19.
Laporan Operasional
20
Laporan Perubahan Ekuitas
21
Kertas Kerja Persediaan
22
Daftar Perjanjian Kerjasama
DAFTAR SINGKATAN APBN
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS
: Badan Pusat Statistik
BPK
: Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA
: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
SKPA
: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
CaLK
: Catatan Atas Laporan Keuangan
SAP
: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAI
: Sistem Akuntansi Instansi
SAK
: Sistem Akuntansi Keuangan
SIMAK-BMN
: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
LRA
: Laporan Realisasi Anggaran
PNBP
: Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP
: Tuntutan Perbendaharaan
TGR
: Tuntutan Ganti Rugi
KDP
: Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP
: Uang Persediaan
SSBP
: Surat Setoran Bukan Pajak
KPPN
: Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidahkaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2016. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp328.406 dari estimasi pendapatan sebesar Rp0 dari yang dianggarkan. Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp6.899.015.849 atau mencapai 64,86 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp10.636.541.000
2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2016. Nilai Aset per 30 Juni 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.105.109.768 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp56.096.500. Aset Tetap (neto) sebesar Rp2..955.480.914; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp93.532.354. Nilai
Kewajiban
dan
Ekuitas
masing-masing
Rp3.055.109.768.
1
sebesar
Rp50.000.000
dan
3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit
dari
operasi,
surplus/defisit
dari
kegiatan
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan
nonoperasional, surplus/defisit-LO,
yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp328.176, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp6.798.197.207 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar
senilai Rp(6.797.869.031). Kegiatan Non Operasional surplus
Rp230
sehingga
entitas
mengalami
Defisit-LO
sebesar
Rp(6.797.868.801) 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp2.690.979.148 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(6.797.868.801) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7.153.162.321 sehingga Ekuitas
pada tanggal 30 Juni 2016 adalah senilai
Rp3.055.109.768. 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan
Keuangan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang yang
terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester
I
Tahun
Anggaran
2016
sebagaimana
terlampir,
adalah
merupakan tanggung jawab kami. Laporan
Keuangan
tersebut
telah
disusun
berdasarkan
sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pandeglang, 20 Juli 2016 Kepala,
Tri Tjahjo Purnomo, M.Si NIP . 19711031 199412 1 001
3
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 (Dalam Rupiah)
URAIAN PENDAPATAN Penerimaan NegaraBukan Pajak JUMLAHPENDAPATAN BELANJA Belanja Operasi BelanjaPegawai BelanjaBarang BelanjaBantuan Sosial Jumlah BelanjaOperasi Belanja Modal BelanjaTanah BelanjaPeralatan dan Mesin BelanjaGedung dan Bangunan BelanjaJalan, Irigasi, Jaringan BelanjaModal lainnya Jumlah BelanjaOperasi JUMLAHBELANJA
CATATAN
TA 2016 ANGGARAN
B.1
REALISASI
% thd Angg
TA 2015 REALISASI
-
328.406 328.406
0,00 0,00
1.440.276 1.440.276
B.3 B.4 B.5
4.367.726.000 6.015.691.000 10.383.417.000
2.248.892.033 4.399.448.716 6.648.340.749
51,49 73,13 0,00 64,03
1.735.949.871 2.222.174.123 3.958.123.994
B.6 B.7 B.8 B.9 B.10
237.924.000 15.200.000 253.124.000 10.636.541.000
235.635.900 15.039.200 250.675.100 6.899.015.849
0,00 99,04 0,00 0,00 0,00 99,03 64,86
12.400.000 12.400.000 3.970.523.994
B.2.
-4-
II. NERACA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG NERACA PER 30 JUNI 2016 DAN 31 DESEMBER 2015 URAIAN
ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Piutang PNBP Bagian Lancar TP/TGR Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Belanja Dibayar di Muka Persediaan Jumlah Aset Lancar
CATATAN
(Dalam Rupiah) 2015
2016
C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 C.9
50.000.000 6.096.500 56.096.500
11.218.000 11.218.000
PIUTANG JANGKA PANJANG Tagihan TP/TGR Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Jumlah Piutang Jangka Panjang
C.10 C.11 C.12
-
-
ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap
C.13 C.14 C.15 C.16 C.17 C.18 C.19
885.600.000 2.116.194.695 1.623.745.700 88.248.898 (1.758.308.379) 2.955.480.914
885.600.000 1.756.346.497 1.608.706.500 79.414.798 (1.587.475.727) 2.742.592.068
C.20 C.21 C.22
93.032.354 240.237.487 (239.737.487) 93.532.354 3.105.109.768
93.032.354 239.502.487 (239.002.487) 93.532.354 2.847.342.422
C.23 C.24 C.25
50.000.000 50.000.000 50.000.000
156.363.274 156.363.274 156.363.274
C.26
3.055.109.768 3.055.109.768 3.105.109.768
2.690.979.148 2.690.979.148 2.847.342.422
ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari KPPN Utang kepada Pihak Ketiga Pendapatan Diterima di Muka Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
-5-
III. LAPORAN OPERASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 (Dalam Rupiah)
URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN
CATATAN
D.1
BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Barang untuk Diserahkan kepada Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL
D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10 D.11
KEGIATAN NON OPERASIONAL D.12 Surplus Penjualan Aset Nonlancar Defisit Penjualan Aset Non Lancar Defisit Selisih Kurs SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA POS LUAR BIASA Pendapatan PNBP Beban Perjalanan Dinas Beban Persediaan SURPLUS/DEFISIT LO
2016
2015
328.176 328.176
328.176 328.176
2.096.174.996 177.147.802 3.679.984.173 97.668.306 588.938.000 158.283.930 6.798.197.207
1.671.908.839 195.473.325 757.560.343 71.111.111 1.242.000.000 117.953.691 4.056.007.309
(6.797.869.031)
(4.055.679.133)
-
-
-
-
(6.797.869.031)
(4.055.679.133)
230 (6.797.868.801)
1.112.100 (4.054.567.033)
D.13
-6-
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 (Dalam Rupiah)
URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT LO PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN PENYESUAIAN NILAI ASET PENYESUAIAN NILAI KEWAJIABN DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI NILAI PERSEDIAAN SELISIH REVALUASI ASEP TETAP KOREKSI NILAI ASET TETAP KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI LAIN-lAIN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS
CATATAN E.1 E.2
E.3 E.4 E.5 E.6 E.7
EKUITAS AKHIR
-7-
2016 2.690.979.148 (6.797.868.801) 3.000 3.000 -
2015 2.771.105.404 (4.054.567.033) 1.156.250 1.156.250 5.976.950
8.834.100 8.834.100 7.153.162.321 364.130.620
5.976.950 4.021.892.243 (25.541.590)
3.055.109.768
2.745.563.814
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
A. PENJELASAN UMUM A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis
Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia
yang
mandiri,
maju,
adil,
dan
makmur”
dan
visi
pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik. Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi
berbagai
tantangan
yang
berkembang,
seperti
1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil; 2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi; dan 3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan
dengan
Misi
Pembangunan
Nasional
2005-2025
yaitu
“Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010-2015, BPS menetapkan visi tahun 2015-2019: “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua” (“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”)
-8-
Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia
statistik
terpercaya,
sekaligus
sebagai
pelaku
dalam
penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna data nasional maupun internasional. Dengan visi BPS 2015-2019, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik. isi BPS dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2015-2019 dan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS. Perumusan misi BPS juga dilakukan
dengan
memperhatikan
masukan
pihak-pihak
yang
berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani oleh, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan. Pernyataan misi BPS yang dikaitkan dengan Visi BPS djabarkan sebagai berikut: 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan -9-
Undang-undang
Nomor
16
Tahun
1997
tentang
Statistik
mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini. MISI BPS 2015 -2019
Pelopor data statistik terpercaya untuk semua VISI BPS 2016-2019
1. 2. 3.
TUJUAN 2019
4.
1.
Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
2.
Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
3.
Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan
Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik Peningkatan birokrasi yang akuntabel
Adapun tujuan BPS dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015–2019 adalah sebagai berikut. Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, terkait dengan: Misi ke-1 : Menyediakan data statistik statistik
yang
terintegrasi
internasional,
- 10 -
dan
berkualitas melalui kegiatan
berstandar
nasional
maupun
Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan: Misi
ke-2
:
Memperkuat
Sistem
Statistik
Nasional
yang
berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Tujuan 3 : Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, terkait dengan: Misi
ke-2
:
Memperkuat
Sistem
Statistik
Nasional
yang
berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Tujuan 4 : Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, terkait dengan: Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Tujuan
pertama
pembangunan
statistik
menuntut
BPS
untuk
meningkatkan kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building–Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia) kerangka penjaminan kualitas. Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang
- 11 -
diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik. Tujuan ketiga Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan diselenggarakan
statistik oleh
di
Indonesia,
baik
statistik
instansi
pemerintah
ataupun
yang
masyarakat.
Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistk yang diperlukan oleh semua pihak. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen keempat Statcap CERDAS yaitu penguatan kelembagaan. Tujuan keempat Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat
dengan
komponen
ketiga
Statcap
CERDAS
yaitu
pengembangan sumber daya manusia. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG Badan Pusat Statistik sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mempunyai Perwakilan BPS di Daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di Daerah. Organisasi dan tata kerja BPS di daerah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang organisasi dan - 12 -
tata kerja perwakilan BPS di Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut : Gambar 1. Struktur Organisasi BPS Kabupaten Pandeglang KEPALA BPS KAB. PANDEGLANG Tri TJAHJO PURNOMO, M.Si
KASUBBAG TU OOM ROHMAWATI, S.Si
KASIE NERWILIS NUR RODIANA, S.ST
KASIE STAT. DISTRIBUSI AI BUDIMAN, B.St
KASIE STAT. PRODUKSI ADE MULJADI ,S.ST
KASIE IPDS BENY TRIANJAYA, S.ST
KASIE STAT. SOSIAL URIP PUJI RAHARJO, S.ST
KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN 35 Kecamatan
Pendekatan
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pusat
Statistik
Kabupaten
Pandeglang.
Laporan
Keuangan
ini
dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur
manual
maupun
yang
terkomputerisasi
mulai
dari
pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap,
- 13 -
persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Basis
A.3. Basis Akuntansi
Akuntansi
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar
A.4. Dasar Pengukuran
Pengukuran
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi
- 14 -
terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kebijakan
A.5. Kebijakan Akuntansi
Akuntansi
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut: PendapatanLRA
(1) Pendapatan- LRA Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA pendapatan.
- 15 -
disajikan
menurut
klasifikasi
sumber
PendapatanLO
(2) Pendapatan- LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat
timbulnya hak
atas
pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO
pada
Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten
Pandeglang adalah sebagai berikut: o Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya o Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Belanja
(3) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus
pengeluaran
melalui
bendahara
pengeluaran,
pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut
disahkan
oleh
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban
(4) Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
- 16 -
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi
berdasarkan
organisasi
dan
fungsi
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset
(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
Aset Lancar
Aset Lancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan
atau
yang
dipersamakan,
yang
diharapkan
diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan
- 17 -
pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
Aset Tetap
Aset Tetap
Aset
tetap
mencakup
seluruh
aset
berwujud
yang
dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai
biaya
kecuali
pengeluaran
untuk
tanah,
jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Piutang
Piutang Jangka Panjang
Jangka
Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah
Tagihan
Penjualan
Angsuran
(TPA),
Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- 18 -
TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah
yang
dinilai
sebesar
nilai
nominal
dari
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
Aset Lainnya
Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
Aset
Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang
dihentikan dari penggunaan operasional entitas.
- 19 -
Kewajiban
(6) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Kewajiban
pemerintah
diklasifikasikan
kedalam
kewajiban
jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
pemerintah
pada
saat
pertama
kali transaksi
berlangsung.
Ekuitas
(7) Ekuitas Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
Penyisihan
(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Piutang Tak Tertagih
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang
- 20 -
dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2015 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut: Kualitas Piutang
Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo
0.5%
Kurang Lancar
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
10%
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan
50%
1.
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
100%
2.
Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN
Macet
Aset Tetap
Penyi sihan
Lancar
Diragukan
Penyusutan
Uraian
(9) Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 21 -
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
Penghitungan dilakukan
dan
pencatatan
Penyusutan
Aset
Tetap
setiap akhir semester tanpa memperhitungkan
adanya nilai residu.
Penyusutan metode
Aset
Tetap
dilakukan
dengan
menggunakan
garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang
dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah
Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Tabel 1. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin
2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan
10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)
Implementasi Akuntansi Pemerintah
Masa Manfaat
(10)
5 s.d 40 tahun 4 tahun
Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi
- 22 -
Berbasis Akrual Pertama kali
berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2015 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.
- 23 -
B.
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi Pendapatan Rp328.406
B.1 Pendapatan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp328.406. Pendapatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 2015 Uraian
Anggaran
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Pendapatan Lain-lain Jumlah
% Real Angg.
Realisasi -
328.176 -
∞ ∞
-
328.176
∞
Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Semester I TA 2016 tidak mengalami perubahan dari Semester I TA 2015. Dan tidak ada Pendapatan Lain-lain Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang Semester I TA 2016. Tabel 3. Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2016 dan Semster I TA 2015 URAIAN
REALISASI T.A. 2016
REALISASI T.A. 2015
328.176
328.176
1.112.100
-
1.440.276
328.176
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Pendapatan Lain-lain Jumlah
Realisasi Belanja Negara Rp Rp.6.899.015.849
NAIK (TURUN) %
0,00 ∞ 338,87
B.2. Belanja Realisasi Belanja instansi pada Semester I TA 2016 adalah sebesar Rp.6.899.015.849
atau
64,86%
dari
anggaran
belanja
sebesar
Rp10.636.541.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016
- 24 -
adalah sebagai berikut: Tabel 4. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Semester I TA 2016 2016 URAIAN
Anggaran
Realisasi
% Real Angg
Belanja Pegawai
4.367.726.000
2.248.892.033
51,49
Belanja Barang
6.015.691.000
4.399.448.716
73,13 0,00
Belanja Bantuan Sosial 253.124.000
250.675.100
99,03
10.636.541.000
6.899.015.849
64,86
Belanja Modal Total Belanja Kotor
0,00
Pengembalian Belanja Jumlah
10.636.541.000
6.899.015.849
64,86
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Semester I TA 2016
7.000.000.000
6.015.691.000
6.000.000.000
5.000.000.000 4.367.726.000
4.399.448.716
4.000.000.000 3.000.000.000
Anggaran
2.248.892.033
253.124.000
2.000.000.000
250.675.100
1.000.000.000
Realisasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Anggaran dan realisasi belanja Semester I TA 2016 berdasarkan program dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :
- 25 -
Tabel 5. Rincian Belanja Berdasarkan Program dan Jenis Belanja Semester I TA 2016 Program
Kelompok Belanja 1. Belanja Pegawai (51)
DMPTL
2. Belanja Barang (52)
Anggaran
2.249.677.033
51,51
603.478.000
229.760.716
38,07
-
-
4.971.204.000
2.479.437.749
-
-
5.412.213.000
4.169.688.000
-
-
5.412.213.000
4.169.688.000
77,04
253.124.000
250.675.100
99,03
253.124.000
250.675.100
99,03
10.636.541.000
6.899.800.849
64,86
-
(785.000)
10.260.169.000
6.899.015.849
1. Belanja Pegawai (51) PPIS
2. Belanja Barang (52) 3. Belanja Modal (53) Jumlah 1. Belanja Modal (53)
PSPA
Jumlah Jumlah Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Netto
Persen
4.367.726.000
3. Belanja Modal (53) Jumlah
Realisasi
49,88
77,04
64,86
Penyerapan terbesar berdasarkan program dan jenis belanja adalah pada program DMPTL dan PSPA yang masing-masing mencapai 45,45 persen and 100 persen dari total penyerapan anggaran dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Program DMPTL dan PSPA TA. 2016 No
Program/Komponen
1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
2
3 4 5 6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Pengadaan Perangkat Teknologi dan Informasi Pengadaan Sarana Perkantoran Pengadaan Meubelair Rehabilitasi dan Penambahan Nilai Bangunan Gedung Kantor
- 26 -
Pagu
Realisasi
Sisa Pagu
4,367,726,000
2,249,677,033
2,118,048,967
603,478,000
229,760,716
373,717,284
25,550,000 42,494,000 169,880,000
24,945,000 40,918,800 169,772,100
605,000 1,575,200 107,900
15,200,000
15,039,200
160,800
Dibandingkan dengan Semester I TA 2016, Realisasi Belanja Semester I TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 73,76% dibandingkan realisasi belanja pada semester I pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Adanya kenaikan Kinerja pada tahun 2016 2. Adanya kegiatan Pendataan Sensus Ekonomi 2016. Tabel 7. Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2016 dan Semester I TA 2015
URAIAN
REALISASI TA 2016 REALISASI TA 2015
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal
Belanja Pegawai
1.735.949.871 2.222.174.123
29,55 97,98
250.675.100
12.400.000
1.921,57
6.899.015.849
3.970.523.994
73,76
2.248.892.033 4.399.448.716
Jumlah
NAIK (TURUN) %
B.3 Belanja Pegawai
Rp2.248.892.033
Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2016 dan Semester I TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.248.892.033 dan Rp1.735.949.871 Realisasi belanja Pegawai Semester I TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 29,55 persen dari Semester I TA 2015 . Hal ini disebabkan antara lain oleh: 1. Kenaikan Tunjangan kinerja pegawai 2. Perubahan Golongan Pegawai
- 27 -
Tabel 8. Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2016 dan Semester I TA 2015 URAIAN Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Lembur Belanja Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja Belanja Barang
REALISASI NAIK REALISASI SEMESTER I TA (TURUN) SEMESTER I TA 2015 2016 % 1.383.946.506 1.081.076.018 28,02 3.534.000 865.730.527 2.249.677.033 (785.000) 2.248.892.033
683.047.886 1.767.657.904 (31.708.033) 1.735.949.871
26,75 27,27 (97,52) 29,55
B.4 Belanja Barang
Rp4.399.448.716
Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2016 dan Semester I 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.399.448.716 dan Rp2.222.174.123 Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2016 mengalami kenaikan 97,98% dari Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2015. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kegiatan Sensus Ekonomi 2016 sehingga meningkatnya belanja barang non operasional yang sangat signifikan. Tabel 9. Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2016 dan Semester I TA 2015
Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Persediaan Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dalam Negeri Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja
REALISASI SEMESTER I TA 2016 84.655.000 3.521.028.000 29.237.000 77.947.410 97.643.306 588.938.000 4.399.448.716 -
Jumlah Belanja
4.399.448.716
URAIAN
Belanja Modal
REALISASI NAIK SEMSTER I (TURUN) TA 2015 % 88.584.730 (4,44) 643.076.000 447,53 152.077.625 25.324.657 207,79 71.111.111 37,31 1.242.000.000 (52,58) 2.222.174.123 97,98 2.222.174.123
97,98
B.5. Belanja Modal
Rp250.675.100
Realisasi Belanja Modal
Semester I TA 2016 dan
Semester I TA 2015
masing-masing sebesar Rp250.675.100 dan Rp12.400.000,00 Realisasi Belanja Modal pada Semester I TA 2016 meningkat dibandingkan Semester I TA 2015 terutama disebabkan oleh pada semester I Tahun 2016 ada
- 28 -
pembelian
meubelair,
penambahan
daya
listrik,
viewer
dan
lain-lain
sedangkan pada semester I TA 2015 hanya ada pembelian meubelair. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2016 dan Semester I TA 2015 URAIAN JENIS BELANJA
REALISASI REALISASI SEMESTER I TA. SEMESTER I 2016 TA. 2015
Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Naik/Turun
Naik (Turun) %
-
-
-
235.635.900
12.400.000
223.235.900 15.039.200
15.039.200
-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
-
-
-
Belanja Modal Fisik Lainnya
-
-
-
250.675.100
12.400.000 12.400.000
238.275.100 238.275.100
Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Modal
-
250.675.100
Jumlah Belanja Bersih
- 29 -
1.800,29 1921,57 1921,57
C. Kas di Bendahara
PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Pengeluaran Rp50.000.000
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp50.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut: Tabel 11. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Keterangan Bank BRI Norek 0062-01-000044-30-7 Uang Tunai Jumlah
Kas di Bendahara
TH 2016
TH 2015
50.000.000
-
50.000.000
-
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan
Penerimaan Rp0
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Keterangan Bank BRI Norek 0062-01-000044-30-7 Uang Tunai Jumlah
Kas Lainnya dan
TH 2016
TH 2015 -
-
-
-
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas
Setara Kas Rp0
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah
- 30 -
tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 13. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Jenis
TH 2016
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara Pajak PPh yang belum disetor
-
-
Honor kegiatan yang belum dibagikan
-
-
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara
-
-
-
-
Jumlah Piutang Bukan
TH 2015 -
C.4 Piutang Bukan Pajak
Pajak Rp0
Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan
yang
telah
diberikan
namun
belum
diselesaikan
pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut: Tabel 14. Rincian Piutang Bukan Pajak Uraian
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
TH 2016
TH 2015
Piutang PNBP
-
-
Piutang Lainnya
-
-
C.5
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan
Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp0
Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:
- 31 -
Tabel 15. Rincian Bagian Lancar TP/TGR No 1 2 3 4 5 6
Nama
Tahun 2016
Tahun 2015
-
-
Jumlah
Bagian Lancar
C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
TPA
Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Rp0
Juni 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut: Tabel 16. Rincian Bagian Lancar TPA No 1 2 3 4 5
Nama
TH 2016
Jumlah
Penyisihan
TH 2015
-
-
C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek
Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Rp0
Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan
oleh
kualitas
piutang
masing-masing
debitur.
Rincian
Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
- 32 -
Tabel 17. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek Kualitas Piutang Piutang Bukan Pajak
Nilai Piutang Jk Pendek
% Penyisihan
Nilai Penyisihan
Lancar
-
-
Kurang Lancar
-
-
Diragukan
-
-
Macet
-
-
Jumlah
-
-
Bagian Lancar TP/TGR Lancar
-
-
Kurang Lancar
-
-
Diragukan
-
-
Macet
-
-
Jumlah
-
-
Bagian Lancar TPA
Jumlah
-
-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih
-
-
Lancar
-
-
Kurang Lancar
-
-
Diragukan
-
-
Macet
Belanja Dibayar di
-
C.8 Belanja Dibayar di Muka
Muka Rp0
Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan
secara penuh namun barang atau jasa belum diterima
seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut: Tabel 18. Rincian Belanja Dibayar di Muka Jenis
TH 2015
TH 2014
-
Jumlah Persediaan
C.9 Persediaan
Rp6.096.500
Nilai Persediaan per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp6.096.500 dan Rp2.654.225. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung
kegiatan
operasional
- 33 -
dan/atau
untuk
dijual,
dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 19. Rincian Persediaan Persediaan
TH 2016
Barang Konsumsi Barang untuk Pemeliharaan Suku Cadang Persediaan Lainnya Jumlah
TH 2015
6.096.500 -
11.218.000 -
6.096.500
11.218.000
Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Tagihan TP/TGR
C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Rp0
(TP/TGR) Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya
atau
tindakannya
yang
melanggar
hukum
yang
mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 20. Rincian Tagihan TP/TGR No 1 2 3 4 5 6
Debitur
Rp0
31 Desember 2015
Jumlah
TPA
30 Juni 2016
-
-
C.11 Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2016 dan 31
- 34 -
Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut: Tabel 21. Rincian Tagihan TPA No 1 2 3 4 5
Debitur
30 Juni 2015
Jumlah
Penyisihan
31 Desember 2015
-
-
C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0
Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut: Tabel 22. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang Kualitas Piutang
Nilai Piutang Jk Panjang
% Penyisihan
Nilai Penyisihan
-
Jumlah
Tanah Rp885.600.000
C.13 Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pusat Statistik
- 35 -
Kabupaten Pandeglang per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp885.600.000 yang artinya tidak ada penambahan atas pengadaan tanah maupun penilaian kembali nilai tanah pada TA 2016. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
885,600,000
Mutasi tambah: Pembelian Mutasi kurang:
0
Penyitaan pengadilan
0
Saldo per 30 Juni 2016
885,600,000
Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 23. Rincian Tanah No 1 2 3
Peralatan dan
Luas 192 m2 500 m2 1720 m2
Lokasi Jl Raya Serang-Pandeglang No 2 Kel. Kadumerak Komp. Perkantoran Cikupa No 68 Pandeglang Jl Raya Labuan km 4 No 01 Cikoneng, Kaduhejo, Pandeglang Jumlah
Nilai 18,800,000 138,100,000 728,700,000 885,600,000
C.14 Peralatan dan Mesin
Mesin Rp2.116.194.695
Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp2.116.194.895 dan Rp1.756.346.497. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
1.756.346.497
Mutasi tambah: Pembelian
235.635.900
Transfer masuk
124.947.298
Hibah Barang Mutasi kurang:
0 0
Penghentian dari penggunaan Saldo per 30 Juni 2016
735.000 2.116.194.695
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2016 Nilai Buku per 30 Juni 2016
- 36 -
(1.493.791.463) 622.403.232
Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa: a. Pembelian berupa - Lemari Besi/Metal sebanyak 7 buah senilai Rp.26.950.000 - Teralis sebanyak 24 buah senilai Rp.10.800.000 - Meja kerja kayu sebnayak 27 buah senilai Rp.32.670.000 - Kursi besi/metal sebanyak 68 buah senilai Rp.50.050.000 - Meja komputer sebanyak 10 buah senilai Rp.13.750.000 - Meja resepsionist sebanyak 1 buah senilai Rp.3.000.000 - Partisi sebanyak 1 buah senlai Rp.18.744.000 - Workstation sebanyak 2 buah senilai Rp.24.608.100 - A.C Split sebanyak 3 buah senilai Rp.16.110.000 - Vertikal Blind sebanyak 1 paket senilai Rp.11.008.800 - Bracket Holder sebanyak 1 paket senilai Rp.845.000 - Alat Pemadam Kebakaran sebanyak 1 buah senilai Rp.3.000.000 - Layar Proyektor sebanyak 1 buah senilai 3.700.000 - Viewer sebanyak 1 buah senilai Rp.14.550.000 - External
(Portable
Hardisk)
sebanyak
4
buah
senilai
Rp.5.850.000 b. Transfer masuk dari BPS Provinsi Banten berupa peralatan IT SE berupa - Scanner 1 buah senilai Rp23.346.898 - Firewall sebanyak 1 buah senilai Rp92.371.400 - Switch sebanyak 1 buah senilai Rp.9.229.000 Gedung dan
C.15 Gedung dan Bangunan
Bangunan Rp 1.623.745.700.
Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp. 1.623.745.700 dan Rp1.608.706. Penambahan nilai gedung berasal dari pengembangan nilai aset gedung yaitu penambahan daya listrik sebesar Rp. 15.039.200 dengan SPM No.00018/UP-GUP/02/2016 dan SP2D No.160201301001017 tanggal 9 Februari 2016.
- 37 -
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015 Mutasi tambah:
1.608.706.500 15.039.200
Mutasi kurang:
-
Saldo per 30 Juni 2016
1.623.745.700
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2016 Nilai Buku per 30 Juni 2016
(264.496.916) 1.359.248.784
Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Jalan, Jaringan
C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
dan Irigasi Rp0
Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi,
dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah
sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
-
Mutasi tambah:
Penambahan jaringan teknologi informasi Mutasi kurang:
-
Saldo per 30 Juni 2016
-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2016
-
Nilai Buku per 30 Juni 2016
-
Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Aset Tetap
C.17 Aset Tetap Lainnya
Lainnya Rp88.248.898
Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2016 dan
31
Desember 2015 adalah Rp.88.248.898 dan Rp79.414.798. Aset tetap tersebut berupa Buku Publikasi yang berasal dari BPS Provinsi Banten dan Kab/Kota lainnya. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada
- 38 -
Lampiran Laporan Keuangan ini. Konstruksi Dalam
C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Pengerjaan Rp 0
Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi
C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan Aset Tetap Rp(1.758.308.379)
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2016 dan 31 Desember
2015
adalah
masing-masing
Rp.(1.758.308.379)
dan
Rp(1.587.475.727). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 24. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap No
Aset Tetap
1 Tanah
Nilai Buku
885.600.000
-
885.600.000
2 Peralatan dan Mesin
2.116.194.695
(1.493.811.463)
3.610.006.158
3 Gedung dan Bangunan
1.623.745.700
(264.496.916)
1.888.242.616
-
-
-
88.248.898
-
88.248.898
4.713.789.293
(1.758.308.379)
6.472.097.672
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan
Aset Tak
Akumulasi Penyusutan
Nilai Perolehan
C.20 Aset Tak Berwujud
Berwujud Rp93.032.354
Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp93.032.354 dan Rp93.032.354. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang berupa software yang digunakan untuk
- 39 -
menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
93,032,354
Mutasi tambah: Pembelian
-
Mutasi kurang:
-
Saldo per 30 Juni 2016
93,032,354
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2016 Nilai Buku per 30 Juni 2016
93,032,354
Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 25. Rincian Aset Tak berwujud Uraian
Antivirus/SCEndpoint Aplikasi Perkatoran/Office Aplikasi pendukung/Fujitsu KC Kofax Mobile Capture/App Kofax Mobile Capture/SDK Antivirus Microsoft/Windows Server Microsoft/Windows Enterprise Jumlah
Nilai
431,002 8,140,000 5,500,000 700,319 1,956,233 583,000 6,397,600 69,324,200 93,032,354
C.21 Aset Lain-Lain Aset Lain-Lain Rp240.237.487
Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp.240.237.487 dan Rp239.502.487. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2015 Mutasi tambah: - reklasifikasi dari aset tetap Mutasi kurang: - penggunaan kembali BMN yang dihentikan - penghapusan BMN
239.502.487 735.000 -
Saldo per 30 Juni 2016
240.237.487
Akumulasi Penyusutan
(239.737.487)
Nilai Buku per 30 Juni 2016
500.000
Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan
- 40 -
dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keungan ini. Akumulasi
C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp239.737.487
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2016 dan 31 Desember
2015
adalah
masing-masing
Rp239.737.487
dan
Rp239.002.487. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 26. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Aset Tetap
Nilai Perolehan
Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah
Uang Muka dari
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi
Nilai Buku
93.032.354
-
93.032.354
240.237.487
239.737.487
500.000
333.269.841
239.737.487
93.532.354
C.23 Uang Muka dari KPPN
KPPN Rp50.000.000
Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp50.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.
Utang kepada
C.24 Utang kepada Pihak Ketiga
Pihak Ketiga
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 Rp0
masing-masing sebesar Rp0 dan Rp156.363.274. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya
- 41 -
dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Tabel 27. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Uraian
Pendapatan
Jumlah
Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
-
Belanja barang yang masih harus dibayar Utang kepada Pihak ketiga lainnya Total
-
C.25 Pendapatan Diterima di Muka
Diterima di Muka
Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2016 dan 2015 sebesar Rp0
Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut: Tabel 28. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga Uraian
Jumlah
Total
Ekuitas Rp3.055.109.768
-
C.26 Ekuitas Ekuitas per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.055.109.768 dan Rp2.690.979.148. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
- 42 -
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan
Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan
PNBP
30 Juni 2015 adalah sebesar Rp328.176 dan Rp Rp1.440.276.
Rp328.176
Pendapatan tersebut terdiri dari: Tabel 29. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2016 dan 30 Juni 2015 URAIAN
TH 2016
TH 2015
NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Pendapatan Lain-lain
328.176
328.176 1.112.100
(100,00)
Jumlah
328.176
1.440.276
(77,21)
Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan yaitu berupa sewa rumah dinas. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain-LO merupakan pengembalian belanja pegawai yang berasal dari transaksi tahun 2015. Beban Pegawai
D.2 Beban Pegawai
Rp2.096.174.996
Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2.096.174.996 dan Rp1.671.908.839. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 43 -
Tabel 30. Rincian Beban Pegawai pada 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 URAIAN JENIS BEBAN
NAIK (TURUN) %
TH 2015
Beban Gaji
1.060.030.975
761.187.028
39,26
Beban Tunjangan-Tunjangan
1.036.144.021
907.187.811
14,21
Beban Honorarium dan Vakasi
-
-
Beban Lembur
-
3.534.000
(100,00)
2.096.174.996
1.671.908.839
25,38
Jumlah
Beban
TH 2016
-
D.3 Beban Persediaan
Persediaan Rp177.147.802
Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masing-masing sebesar Rp177.147.802 dan Rp195.473.325. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barangbarang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 31. Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 URAIAN JENIS BEBAN Beban Persediaan Konsumsi Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan
NAIK (TURUN) %
TH 2015
177.147.802
195.473.325
-
-
Beban Persediaan Suku Cadang
-
-
Beban Persediaan Lainnya
-
-
Jumlah Beban Persediaan
Beban Barang
TH 2016
177.147.802
195.473.325
(9,37) -
(9,37)
D.4 Beban Barang dan Jasa
dan Jasa Rp757.560.343
Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masing-masing sebesar Rp757.560.343 dan Rp757.560.343. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:
- 44 -
Tabel 32. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 URAIAN JENIS BEBAN Beban Keperluan Perkantoran
TH 2016
TH 2015
53.050.600
38.719.090
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh
3.607.000
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Beban Honor Operasional Satuan Kerja
60.330 30.750.000
26.750.000
106.066.000
123.135.000
3.386.310.000
492.289.000
Beban Barang Operasional Lainnya Beban Bahan Beban Honor Output Kegiatan
19.600.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya
28.652.000
27.652.000
Beban Langganan Listrik
17.345.636
13.426.097
Beban Langganan Telepon
266.437
848.076
Beban Langganan Air
943.500
873.750
Beban Sewa
34.600.000
1.200.000
Beban Jasa Profesi
9.400.000
Beban Jasa Lainnya
22.000.000
3.679.984.173
Jumlah
Beban
757.560.343
NAIK (TURUN) %
37,01 -100,00 -100,00 14,95 -100,00 -13,86 587,87 3,62 29,19 -68,58 7,98 2783,33 -100,00 0,00 385,77
D.5. Beban Pemeliharaan
Pemeliharaan Rp97.668.306
Beban Pemeliharaan 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masingmasing sebesar Rp97.668.306 dan Rp71.111.111. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 33. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 URAIAN JENIS BEBAN
TH 2016
0
71.111.111
37,35
30.998.000
11.943.500
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
66.645.306
59.167.611
Jumlah
25.000
97.668.306
NAIK (TURUN) %
159,54 12,64 0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan
Beban Perjalanan
TH 2015
D.6. Beban Perjalanan Dinas
Dinas Rp588.938.000
Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masing-masing sebesar Rp588.938.000 dan Rp1.242.000.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan
jabatan. Rincian Beban
Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah sebagai
- 45 -
berikut: Tabel 34. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 URAIAN JENIS BEBAN
TH 2016
Beban Perjalanan Biasa Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
89.805.000
14.610.000
514,68
406.633.000
185.830.000
118,82
92.500.000
1.041.560.000
-91,12
0
0
588.938.000
1.242.000.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Jumlah
Beban Barang
NAIK (TURUN) %
TH 2015
0,00 -52,58
D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015
adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang
untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai
tujuan
instansi
dalam
hal
meningkatkan
pemahaman
masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 35. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 URAIAN JENIS BEBAN
TH 2015
NAIK (TURUN) %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah
Beban Bantuan
TH 2016
D.8 Beban Bantuan Sosial
Sosial Rp0
Beban Bantuan Sosial untuk 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015
adalah
masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan
- 46 -
beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 36. Rincian Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 URAIAN JENIS BEBAN
Jumlah
Beban
TH 2015
% NAIK (TURUN)
-
-
-
-
-
-
TH 2016
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Penyusutan dan Amortisasi Rp(158.283.930)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015
adalah
masing-masing
sebesar
Rp(158.283.930)
dan
Rp(117.953.691). Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi
sistematis atas nilai suatu
aset tetap yang dapat
disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:
- 47 -
Tabel 37. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 TH 2016
TH 2015
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Jumlah Penyusutan
137.342.691 20.941.239 158.283.930
95.495.752 20.764.307 1.693.632 117.953.691
NAIK (TURUN) % 43,82 0,85 0,00 -100,00 34,19
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Beban Penyusutan aset lain-lain Jumlah Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi
158.283.930
117.953.691
0,00 0,00 0,00 34,19
URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015
adalah
sebagai berikut: Tabel 38. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 URAIAN JENIS BEBAN
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek
-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang
-
Jumlah
Beban Lain-lain
TH 2016
-
TH 2015
NAIK (TURUN) %
-
-
-
-
-
-
D.11. Beban Lain-lain
Rp0
Jumlah Beban Lain-lain untuk 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk 30 Juni - 48 -
2016 dan 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 39. Rincian Beban Lain-lain 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015
-
-
-
NAIK (TURUN) % -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
URAIAN JENIS BEBAN
TH 2016
Jumlah
Surplus /Defisit
TH 2015
D.12 Kegiatan Non Operasional
dari Kegiatan Non Operasional Rp230
Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 40. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 URAIAN
TH 2016
TH 2015
NAIK (TURUN) %
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pos Luar Biasa
Surplus dari kegiatan Non Operasional
230
1.112.100
-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional
230
1.112.100
-
D.13 Pos Luar Biasa
Rp0
Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:
- 49 -
Tabel 41. Rincian Pos Luar Biasa 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015
URAIAN
TH 2015
NAIK (TURUN) %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TH 2016
Jumlah
Pendapatan PNBP di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.
- 50 -
E.
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Ekuitas Awal Rp6.797.868.801
E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 1 Januari 2015 adalah masing-masing sebesar Rp6.797.868.801 dan Rp2.771.105.404.
Defisit LO
E.2 Defisit LO
Rp(6.797.868.801
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 30
)
Juni 2015 adalah sebesar Rp(6.797.868.801) dan Rp(4.054.567.033). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
Koreksi Nilai Persediaan Rp0
E.3 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tabel 42. Rincian Koreksi Nilai Persediaan Jenis Persediaan Barang Konsumsi
-
Suku Cadang
-
Barang Persediaan Lainnya
-
Jumlah Koreksi Aset
Koreksi
-
E.4 Koreksi Aset Tetap
Tetap Rp0
Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Atas
E.5 Koreksi Atas Beban
Beban Rp0
Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode
- 51 -
berjalan. Koreksi atas Beban untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 43. Rincian Koreksi Atas Beban Jenis Beban
Jumlah Koreksi
Beban Pegawai Beban Jasa
Jumlah
Koreksi Atas
-
E.6 Koreksi Atas Pendapatan
Pendapatan Rp0
Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 44. Rincian Koreksi Atas Pendapatan Jenis Pendapatan Pendapatan Jasa Pelatihan Pendapatan Lainnya
-
Jumlah Ekuitas Akhir Rp3.055.109.768
Koreksi
-
E.7 Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2016 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.055.109.768 dan Rp2.745.563.814
- 52 -
F.
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.
F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Sampai dengan laporan per tanggal 30 Juni 2016, Satker BPS Kabupaten Pandeglang tidak mengalami kejadian penting. F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN 1. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang Nomor: 002/KPA/3601 Tahun 2016 Tentang
Pengelola
Anggaran
Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten
Pandeglang Tahun Anggaran 2016, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. Selama semester I Tahun 2016, Berikut adalah Pengelola Anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2016
Kuasa Pengguna Anggaran
: Tri Tjahjo Purnomo, M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen
: Ade Muljadi, S.ST
PejabatPenandatangan/Penguji
: Oom Rohmawati, S.Si
SPM Bendahara
2. Sepanjang
: Gugun Gunarto
Semester
I
Tahun
Anggaran
2016
BPS
Kabupaten
Pandeglang melakukan 2 (dua) kali revisi anggaran melalui Kantor Wilayah
Dirjen
Perbendaharaan
Provinsi
Banten
maupun
Anggaran Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut:
- 53 -
Dirjen
a.
Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-1 tanggal 2 Maret 2016 merupakan
revisi
kewenangan
kewenangan
Kanwil
Dirjen
Perbendaharaan Provinsi Banten. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran bertambah yang meliputi realokasi anggaran Sensus Ekonomi (SE2016) antar Satker BPS se-Provinsi Banten, ralat rencana penarikan dana dan rencanan penerimaan dalam halaman III DIPA. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 0675-0416-0832-5701 dan total nilai pagu sebesar Rp 10.636.541.000 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah). b.
Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-2 tanggal 14 Juni 2016 merupakan revisi kewenangan Kanwil Dirjen Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka Self Blocking anggaran guna penghematan. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 0009-8958-85331537 dan total nilai pagu sebesar Rp 10.636.541.000 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 54 -
Lampiran A1 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2016 No
Aset Tetap
Masa Manfaat
Nilai Perolehan
Akm. Peny.
Beban Peny.
Akm. Peny.
Nilai Buku
Per 31-12-2015
Tahun 2016
Per 30-06-2016
Per 30-06-2016
A Tanah 1 Tanah
Jumlah
885,600,000
-
-
-
885,600,000
885,600,000
-
-
-
885,600,000
B Peralatan dan Mesin 1 Alat Bantu
7
21,450,000
21,450,000
2 Alat Angkutan Darat Bermotor
7
638,360,998
513,424,890
33,587,731
547,012,621
91,348,377
663,300
124,019
61,374
185,393
477,907
4,845,915
17,739,589
39,697,965
3 Alat Bengkel Tak Bermesin
-
21,450,000
-
4 Alat Ukur
5
57,437,554
12,893,674
5 Alat Pengolahan
4
25,981,018
25,981,018
6 Alat Kantor
5
91,529,977
38,550,877
6,217,800
44,768,677
46,761,300
7 Alat Rumah Tangga
5
321,809,066
110,606,458
24,414,957
135,021,415
186,787,651
8 Alat Studio
5
10,532,530
3,722,955
1,053,255
4,776,210
5,756,320
9 Alat komunikasi
5
1,667,000
1,667,000
10 Komputer Unit
4
725,967,959
547,893,133
50,189,128
598,082,261
127,885,698
11 Peralatan komputer Jumlah
4
233,624,593
79,896,045
29,582,627
109,478,672
124,145,921
2,129,023,995
1,356,210,069
149,952,787
1,506,162,856
622,861,139
-
25,981,018
-
-
1,667,000
-
C Gedung dan Bangunan 1 Bangunan Gedung Tempat Kerja
50
1,415,162,700
192,586,719
16,288,061
208,874,780
1,206,287,920
2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Jumlah
50
208,583,000
50,986,958
4,635,178
55,622,136
152,960,864
1,623,745,700
243,573,677
20,923,239
264,496,916
-
-
-
1,359,248,784
D Aset Tetap Lainnya 1 Bahan Perpustakaan Tercetak Bahan perpustakaan terekam dan 2 bentuk mikro Jumlah
0
88,230,898
0
18,000
-
88,248,898
-
88,230,898
-
-
-
-
18,000 88,248,898
E Asep Tetap yang Tidak Digunakan 1 Alat Angkutan Darat Bermotor 2 Alat Ukur
7 5
45,200,000 3,822,000
45,200,000 3,822,000
3 Alat Pengolahan
4
7,033,450
7,033,450
4 Alat Kantor
5
12,284,730
12,284,730
5 Alat Rumah Tangga
5
46,017,858
46,017,858
6 Alat komunikasi
5
2,191,000
2,191,000
7 Komputer Unit
4
111,229,725
111,229,725
8 Peralatan komputer
4
14,721,724
14,721,724
242,500,487
242,500,487
Jumlah G Aset Lainnya 1 Aset Tak Berwujud*
93,032,254
Jumlah Total
93,032,254 5,062,151,334
1,842,284,233
- 55 -
-
45,200,000
-
-
3,822,000
-
-
7,033,450
-
-
12,284,730
-
46,752,858
-
-
2,191,000
-
-
111,229,725
-
735,000
735,000 171,611,026
14,721,724 243,235,487 2,013,895,259
93,032,254 93,032,254 3,048,991,075
