BPS KABUPATEN PANDEGLANG

BPS KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Raya Labuan Km 4 No. 01, Cikoneng, Kaduhejo, Pandeglang 42253, Telp/Fax (0253) 201138 / 203949 E-mail : [email protected], Homepage: http://pandeglangkab.bps.go.id

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara

bahwa

Menteri/Pimpinan

Lembaga

sebagai

Pengguna

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

dan

kaidah-kaidah

pengelolaan

keuangan

yang

sehat

dalam

Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada

para

pengguna,

khususnya

sebagai

sarana

untuk

meningkatkan

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pandeglang, 20 Januari 2016 Kepala,

Tri Tjahjo Purnomo, M.Si NIP 19711031 199412 1 001

DAFTAR ISI

Hal Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Indeks CaLK

iii

Daftar Tabel

v

Daftar Singkatan

vii

Daftar Lampiran

viii

Ringkasan Laporan Keuangan

1

Pernyataan Tanggung Jawab

3

I. Laporan Realisasi Anggaran

4

II. Neraca

4

III. Laporan Operasional

5

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

5

V. Catatan atas Laporan Keuangan

10

A. Penjelasan Umum

10

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

28

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

38

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

50

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

55

F. Pengungkapan Penting Lainnya

58

VI. Lampiran dan Daftar

62

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Halaman

Catatan B.1

Pendapatan

26

Catatan B.2

Belanja

27

Catatan B.3

Belanja Pegawai

32

Catatan B.4

Belanja Barang

32

Catatan B.5

Belanja Modal

34

Catatan C.1

Kas di Bendahara Pengeluaran

35

Catatan C.2

Kas di Bendahara Penerimaan

35

Catatan C.3

Kas Lainnya dan Setara Kas

35

Catatan C.4

Piutang Bukan Pajak

36

Catatan C.5

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

NERACA

Ganti Rugi (TP/TGR)

36

Catatan C.6

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

37

Catatan C.7

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

37

Catatan C.8

Belanja Dibayar di Muka

38

Catatan C.9

Persediaan

39

Catatan C.10

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

39

Catatan C.11

Tagihan Penjualan Angsuran

39

Catatan C.12

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

40

Catatan C.13

Tanah

40

Catatan C.14

Peralatan dan Mesin

41

Catatan C.15

Gedung dan Bangunan

42

Catatan C.16

Jalan, Irigasi dan Jaringan

43

Catatan C.17 Catatan C.18

Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

43 44

Catatan C.19

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

44

Catatan C. 20

Aset Tak Terwujud

44

Catatan C. 21

Aset lain-Lain

45

Catatan C. 22

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

45

Catatan C. 23

Uang Muka dari KPPN

46

Catatan C. 24

Utang kepada Pihak Ketiga

46

Catatan C. 25

Pendapatan Diterima di Muka

47

Catatan C. 26

Ekuitas

47 iv

LAPORAN OPERASIONAL Catatan D.1

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

48

Catatan D.2

Beban Pegawai

48

Catatan D.3

Beban Persediaan

49

Catatan D.4

Beban Barang dan Jasa

49

Catatan D.5

Beban Pemeliharaan

50

Catatan D.6

Beban Perjalanan Dinas

50

Catatan D.7

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

50

Catatan D.8

Beban Bantuan Sosial

51

Catatan D.9

Beban Penyusutan dan Amortisasi

51

Catatan D.10

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

52

Catatan D.11

Beban Lain-Lain

52

Catatan D.12

Kegiatan Non Operasional

53

Catatan D.13

Pos Luar Biasa

54

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Catatan E.1

Ekuitas Awal

55

Catatan E.2

Surplus (Defisit) LO

55

Catatan E.3

Koreksi Nilai Persediaan

55

Catatan E.4

Koreksi Aset Tetap

55

Catatan E.5

Koreksi Atas Beban

55

Catatan E.6

Koreksi Atas Pendapatan

56

Catatan E.7

Ekuitas Akhir

56

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA Catatan F.1

Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

57

Catatan F.2

Pengungkapan Lain-Lain

57

iv

DAFTAR TABEL Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12 Tabel 13

: : : : : : : : : : : : :

Tabel 14 Tabel 15 Tabel 16 Tabel 17 Tabel 18 Tabel 19 Tabel 20 Tabel 21 Tabel 22

: : : : : : : : :

Tabel 23 Tabel 24 Tabel 25 Tabel 26 Tabel 27 Tabel 28 Tabel 29 Tabel 30 Tabel 31 Tabel 32 Tabel 33 Tabel 34

: : : : : : : : : : : :

Tabel 35 Tabel 36 Tabel 37 Tabel 38 Tabel 39 Tabel 40 Tabel 41 Tabel 42 Tabel 43 Tabel 44

: : : : : : : : : :

Penggolongan Kualitas Piutang Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015 dan 2014 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Oktober TA 2015 Rincian Belanja Program dan Jenis Belanja 31 Oktober TA 2015 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Program Tahun 2015 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan TA 2014 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2015 dan TA 2014 Perbandingan Belanja Barang TA 2015 dan TA 2014 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan TA 2014 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2015 dan 2014 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Rincian Piutang PNBP Rincian Bagian Lancar TP/TGR Rincian Bagian Lancar TPA Rincian Penyisihan Hutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek Rincian Belanja di Bayar di Muka Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih harus diterima TA 2015 dan 2014 Rincian Persediaan Rincian Tagihan TP/TGR Rincian Tagihan TPA Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Rincian Tanah Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rincian Aset Tak Terwujud Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Rincian Pendapatan yang ditangguhkan Rincian Pendapatan Diterima di Muka Perbandingan Rincian Beban yang Masih harus Dibayar TA 2015 dan TA 2014 Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2015 dan 2014 Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014 Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014 Rincian Beban Jasa Tahun 2015 dan 2014 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 Rincian Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat, 2015 dan 2014 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2015 dan 2014 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014 Rincian Beban Penyisihan Utang Tak Tertagih, 2015 dan 2014 v

Hal 22 25 28 29 30 31 31 33 34 35 36 36 37 38 38 39 39 39 40 40 41 41 41 42 42 43 43 46 47 48 48 49 49 49 50 50 51 52 52 52 52 53 54 54

Tabel 45 Tabel 46

: :

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2015 dan 2014 Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2015 dan 2014

vi

54 55

DAFTAR SINGKATAN

APBN

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BPS

: Badan Pusat Statistik

BPK

: Badan Pemeriksa Keuangan

DIPA

: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

SKPA

: Surat Kuasa Pengguna Anggaran

CaLK

: Catatan Atas Laporan Keuangan

SAP

: Standar Akuntansi Pemerintahan

SAI

: Sistem Akuntansi Instansi

SAK

: Sistem Akuntansi Keuangan

SIMAK-BMN

: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

LRA

: Laporan Realisasi Anggaran

PNBP

: Penerimaan Negara Bukan Pajak

TP

: Tuntutan Perbendaharaan

TGR

: Tuntutan Ganti Rugi

KDP

: Konstruksi Dalam Pengerjaan

UP

: Uang Persediaan

SSBP

: Surat Setoran Bukan Pajak

KPPN

: Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara

vii

Laporan Keuangan BPS Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (Unaudited)

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA BPS KABUPATEN PANDEGLANG

Laporan

Keuangan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pandeglang, 20 Januari 2016 Kepala,

Tri Tjahjo Purnomo, M.Si NIP. 19711031 199412 1 001

Catatan atas Laporan Keuangan

-3-


RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.768.452. Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp10.147.306.573

atau

mencapai

97,15

persen

dari

alokasi

anggaran

sebesar

Rp10.445.169.000. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014 sebagai berikut : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember 2015 2015 dan 31 Desember TA 2014 (dalam Rupiah)

31 Desember 2015 Uraian

Anggaran

Pendapatan Negara Belanja Negara

31 Desember 2014 % Real. thd Anggaran

Realisasi

Realisasi

0

1.768.452

0

4.802.843

10.445.169.000

10.147.306.573

97.15

5.852.121.039

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015. Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.896.423.461 yang terdiri

dari:

Aset

Lancar

sebesar

Rp11.218.000;

Aset

Tetap

(netto)

sebesar

Rp2.742.592.068; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp(0); dan Aset Lainnya (netto) sebesar

Rp93.532.354.

Nilai

Kewajiban

dan

Ekuitas

masing-masing

sebesar

Rp156.363.274 dan Rp2.690.979.148.


-4-


3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp656.352, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp10.449.279.136 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(10.448.622.784). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.112.100 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(10.447.510.684). 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp2.771.105.404 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(10.447.510.684) kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan senilai Rp(1.459.250) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.360.305.370 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp2.690.979.148. 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.


-5-


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (Dalam Rupiah)

URAIAN

CATATAN

PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN

B.1

BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi

B.2 B.3 B.4 B.5

Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan Belanja Modal lainnya Jumlah Belanja Modal


B.6 B.7 B.8 B.9 B.10

TA 2015 ANGGARAN

REALISASI

% thd Angg

TA 2014 REALISASI

-

1.768.452 1.768.452

∞ ∞

4.802.843 4.802.843

4.256.427.000 6.176.342.000 10.432.769.000

4.200.183.629 5.934.722.944 10.134.906.573

98,68 96,09 97,14

3.724.222.000 2.260.573.000 5.984.795.000

12.400.000 12.400.000

12.400.000 12.400.000

100,00 100,00

120.848.000 277.572.000 398.420.000

-6-


II. NERACA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 URAIAN

ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Piutang PNBP Bagian Lancar TP/TGR Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Belanja Dibayar di Muka Persediaan Persediaan yang Belum Diregister Jumlah Aset Lancar

CATATAN

(Dalam Rupiah) 2014

2015

C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 C.9

11.218.000 11.218.000

1.781.650 1.781.650

PIUTANG JANGKA PANJANG Tagihan TP/TGR Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Jumlah Piutang Jangka Panjang

C.10 C.11 C.12

-

-

ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap

C.13 C.14 C.15 C.16 C.17 C.18 C.19

885.600.000 1.756.346.497 1.608.706.500 79.414.798 (1.587.475.727) 2.742.592.068

885.600.000 1.577.523.487 1.608.706.500 70.876.490 (1.344.448.188) 2.798.258.289

C.20 C.21 C.22

93.032.354 239.502.487 (239.002.487) 93.532.354 2.847.342.422

93.032.354 220.600.721 (217.249.553) 96.383.522 2.896.423.461

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari KPPN Utang kepada Pihak Ketiga Hibah yang Belum Disahkan Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN

C.23 C.24 C.25

156.363.274 156.363.274 156.363.274

125.318.057 125.318.057 125.318.057

EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS

C.26

2.690.979.148 2.690.979.148

2.771.105.404 2.771.105.404

ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET


-7-


III. LAPORAN OPERASIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (Dalam Rupiah)

URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Barang Diserahkan kepada Masyarakat Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

CATATAN

D.1

D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10 D.11

KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka panjang Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

D.12

POS LUAR BIASA Pendapatan PNBP Beban Perjalanan Dinas Beban Persediaan SURPLUS/DEFISIT LO

D.13


2015

2014

656.352 656.352

-

4.230.487.606 248.907.275 3.657.595.166 227.019.993 1.750.725.000 89.001.800 245.542.296 10.449.279.136

-

(10.448.622.784)

-

-

-

-

-

1.112.100 1.112.100 (10.447.510.684)

-

(10.447.510.684)

-

-8-


IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (Dalam Rupiah)

EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT LO PENYESUAIAN NILAT TAHUN BERJALAN DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN KOREKSI NILAI PERSEDIAAN KOREKSI ASET TETAP KOREKSI ATAS BEBAN KOREKSI ATAS PENDAPATAN KOREKSI LAIN-LAIN JUMLAH LAIN-LAIN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR


E.1 E.2

2.771.105.404 (10.447.510.684) (1.459.250)

-

8.538.308 E.3 E.4 E.5 E.6

E.7

10.360.305.370 (80.126.256) 2.690.979.148

-

-9-


V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

8.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

9.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.


Nomor

- 10 -


14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Nomor

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga. 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat. 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.6/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. 27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Atas Catatan atas Laporan Keuangan

- 11 -


Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. 28. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementeriaan Keuangan Nomor PER-01/KN/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan. 30. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga. 31. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga. 32. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. 33. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK Entitas dan

Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia

Rencana

yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk

Strategis

tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik. Pembangunan

nasional

di

bidang

statistik

diarahkan

agar

mampu

mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti: 1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil;


- 12 -


2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi; dan 3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010-2014, BPS menetapkan visi tahun 2015-2019: “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua” (“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”) Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan

keadaan

yang

sebenarnya.

Kata

“untuk

semua”

dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna data nasional / internasional. Dengan visi BPS 2015-2019, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik. Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2015-2019 dan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS. Perumusan misi BPS juga dilakukan dengan

memperhatikan

masukan

pihak-pihak

yang

berkepentingan

(stakeholders), dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana termasuk instansi


- 13 -


pemerintah yang akan dilayani oleh, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan. Pernyataan misi yang dikaitkan dengan Visi BPS dijabarkan sebagai berikut: 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini. MISI BPS 2015 -2019 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional Pelopor data 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional VISI BPS statistik yang Berkesinambungan melalui 2015-2019 terpercaya untuk pembinaan dan koordinasi di bidang semua statistik 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

TUJUAN 2019

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik 4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Adapun tujuan BPS dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 - 2019 adalah sebagai berikut : 1. Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan


- 14 -


kualitas, terkait dengan: 

Misi ke-1 : Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional / internasional,



Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

2. Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan: 

Misi

ke-2

:

Memperkuat

Sistem

Statistik

Nasional

yang

berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, 


4. Tujuan 3 : Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, terkait dengan: 

Misi

ke-2

:

Memperkuat

Sistem

Statistik

Nasional

yang

berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, 


5. Tujuan 4 : Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, terkait dengan: 


Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia) kerangka penjaminan kualitas. Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik.


- 15 -


Tujuan ketiga Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistk yang diperlukan oleh semua pihak. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen keempat Statcap CERDAS yaitu penguatan kelembagaan. Tujuan keempat Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas

dan amanah

untuk

kemajuan perstatistikan.

Untuk

itu,

peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap CERDAS yaitu pengembangan sumber daya manusia. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah sebagai berikut : Nilai-nilai Inti (core values) Badan Pusat Statistik adalah: 

Profesional (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik),



Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel),



Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut: 1. Profesional Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut: o Kompeten : mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban, o Efektif : memberikan hasil maksimal,


- 16 -


o Efisien : mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal, o Inovatif : selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus, o Sistemik : meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain. 2. Integritas Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdiannya kepada organisasi, dengan unsurunsur sebagai berikut : o

Dedikasi : memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,

o

Disiplin : melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,

o

Konsisten : selarasnya kata dengan perbuatan,

o

Terbuka : menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak,

o

Akuntabel : bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3. Amanah Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut: o

Terpercaya : melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual,

o

Jujur : melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas,

o

Tulus : melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa,

o

Adil : menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.


- 17 -


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK Badan Pusat Statistik sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mempunyai Perwakilan BPS di Daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di Daerah. Organisasi dan tata kerja BPS di daerah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut : Gambar 1. Struktur Organisasi BPS Kabupaten Pandeglang

KEPALA BPS KAB. PANDEGLANG Tri TJAHJO PURNOMO, M.Si

KASUBBAG TU

OOM ROHMAWATI, S.Si

KASIE NERWILIS NUR RODIANA, S.ST

KASIE STAT. DISTRIBUSI AI BUDIMAN, B.St

KASIE STAT. PRODUKSI ADE MULJADI ,S.ST

KASIE IPDS BENY TRIANJAYA, S.ST

KASIE STAT. SOSIAL URIP PUJI RAHARJO, S.ST

KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN 35 Kecamatan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi

(SAI)

terkomputerisasi

yaitu mulai

serangkaian dari

prosedur

pengumpulan

manual data,

maupun

yang

pencatatan

dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri


- 18 -


dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan

Ekuitas.

Sedangkan

SIMAK-BMN

adalah

sistem

yang

menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau

dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.


- 19 -


Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

(SAP).

Kebijakan

akuntansi

merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut: Pendapatan LRA

1) Pendapatan- LRA  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

2) Pendapatan- LO 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.



Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:



Pendapatan

Jasa

Pelatihan

diakui

setelah

pelatihan

selesai

dilaksanakan 

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.


- 20 -




Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan



Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



Belanja

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) Belanja  Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.  Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4) Beban 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.


- 21 -


Aset Lancar

Aset Lancar 

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.



Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.



Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:



Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.



Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal



Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut: Tabel 1. Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang Lancar

Kurang Lancar


Uraian Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

Penyisihan 0.5%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama

10%

tidak dilakukan pelunasan

- 22 -


Satu bulan terhitung sejak Diragukan

tanggal Surat Tagihan Kedua

50%

tidak dilakukan pelunasan 1. Satu bulan terhitung sejak Macet

tanggal Surat Tagihan Ketiga

100%

tidak dilakukan pelunasan  Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.  Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap 

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.



Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.



Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);


- 23 -


c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. 

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah

yang

disebabkan

antara

lain

karena

aus,

ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. 

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap 

Penyusutan

aset

tetap

adalah

penyesuaian

nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. 

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a.

Tanah;

b.

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

c.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



Penghitungan dilakukan

dan

pencatatan

Penyusutan

Aset

Tetap

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu. 

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan


- 24 -


metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. 

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Tabel 2. Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

Piutang Jangka

4 tahun

Piutang Jangka Panjang 

Panjang

Piutang

Jangka

Panjang

adalah

piutang

yang

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan. 

Tagihan

Penjualan

Angsuran

Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti

(TPA), Rugi

Tagihan

Tuntutan

(TP/TGR)

dinilai

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.




Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto

- 25 -


yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. 

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.



Kewajiban

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6) Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.



Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a.

Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus

Dibayar, Pendapatan

Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b.

Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.



Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah

pada

saat

pertama

kali

transaksi

berlangsung.

Ekuitas

7) Ekuitas Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan


- 26 -


dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

8)

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pospos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.


- 27 -


B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Selama periode berjalan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut: 2015 ANGGARAN AWAL

Uraian

ANGGARAN SETELAH REVISI

Pendapatan Pendapatan Jasa Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan

0 0

-

-

-

3.822.317.000 2.059.507.000 0 12.400.000 5.894.224.000

4.256.427.000 6.176.342.000 12.400.000

Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Jumlah Belanja

Realisasi Pendapatan Rp1.768.452

10.445.169.000

B.1 Pendapatan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.768.452. Pendapatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN dan Pendapatan Lainlain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut : Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No

Uraian

Anggaran

% Real Angg.

Realisasi

1

Pendapatan dari Pengelolaan BMN

0

656.352

-

2

Pendapatan Jasa

0

0

-

3

Pendapatan Iuran dan Denda

0

0

-

4

Pendapatan Lain-Lain

0

1.112.100

-

0

1.768.452

-

Jumlah

Realisasi pendapatan pada 31 Desember TA 2015 mengalami penurunan sebesar 63,18 persen dibandingkan pada 31 Desember TA 2014. Penurunan ini


- 28 -


sangat dipengaruhi oleh penurunan Pendapatan dari Pengelolaan BMN yang mengalami penurunan 44,81 persen dan penurunan Pendapatan Lain-lain yang mengalami penurunan 69,22 persen dibandingkan 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan : 1. Besarmya Pendapatan dari Pengelolaan BMN tahun 2014 dengan adanya penjualan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Paandeglang sebesar Rp.533.000. 2. Menurunnya

Pendapatan

Lain-lain

tahun

2015

karena

menurunnya

pendapatan dari pengembalian belanja pegawai serta pengembalian belanja lainnya tahun anggaran yang lalu. Tahun 2014 Pendapatan Lain-lain yang berasal dari pengembalian belanja lainnya tahun yang lalu (TAYL) cukup besar karena banyaknya pegawai yang berpindah dari staf umum ke staf fungsional. Tabel 4 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015 dan 2014 Realisasi

Realisasi 31 Desember TA 2014

31 Oktober

Uraian

TA 2015 1. Pendapatan dari pengelolaan BMN

Naik/Turun (%)

656.352

1.189.352

(44,81)

2. Pendapatan Jasa

-

-

-

3. Pendapatan Iuran dan Denda

-

-

-

4. Pendapatan Lain-Lain

1.112.100

3.613.491

(69,22)

Jumlah

1.768.452

4.802.843

(63,18)

Realisasi Belanja

B.2. Belanja

Negara

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember TA 2015 adalah sebesar

Rp10.147.306.573

Rp10.147.306.573

atau

97,15

persen

dari

anggaran

belanja

sebesar

Rp10.445.169.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 3 1 D e s e m b e r T A 2 0 1 5 adalah sebagai berikut:


- 29 -


Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2015

Uraian

Anggaran

Realisasi Belanja

Penyerapan (%)

Belanja Pegawai

4.256.472.000

4.233.814.183

99,47

Belanja Barang

6.176.342.000

5.934.722.944

96,09

12.400.000

12.400.000

Belanja Modal Total Belanja Kotor

10.445.169.000

Pengembalian Belanja Belanja Bersih

10.180.937.127

97,47

(33.630.554)

-

10.147.306.573

97,15

10.445.169.000

100,00

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja S.d. 31 Desember 2015 10.010.000.000

8.010.000.000

6.010.000.000

4.010.000.000

2.010.000.000

10.000.000

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Anggaran

Realisasi

Anggaran dan realisasi belanja 31 Desember TA 2015 berdasarkan program dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :


- 30 -


Tabel 6 Rincian Belanja Berdasarkan Program dan Jenis Belanja 31 Desember TA 2015 Program

Kelompok Belanja 1. Belanja Pegawai (51)

Anggaran

Realisasi

Persen

4.256.427.000

4.233.814.183

99,47

508.236.000

504.854.019

99,33

-

-

-

4.764.663.000

4.738.659.202

99,45

-

-

-

5.668.106.000

5.429.877.925

95,80

-

-

-

5.668.106.000

5.429.877.925

95,80

12.400.000

12.400.000

100,00

12.400.000

12.400.000

100,00

10.445.169.000

10.180.937.127

97,47

-

(33.630.554)

-

10.445.169.000

10.147.306.573

97,15

2. Belanja Barang (52) DMPTL 3. Belanja Modal (53) Jumlah 1. Belanja Pegawai (51) 2. Belanja Barang (52)

PPIS

3. Belanja Modal (53) Jumlah 1. Belanja Modal (53) PSPA

Jumlah Jumlah Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Netto

Berdasarkan nilai, terbesar daya serap adalah dari program PSPA dan DMPTL yang mencapai 100 persen dan 99,33 persen dari total anggaran. Berikut rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan rincian komponen : Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program Tahun 2015 No (1)

uraian

Anggaran

Daya Serap

% Daya Serap

(2)

(3)

(4)

(5)

A

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

C

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

1

INDEKS TENDENSI BISNIS DAN INDEKS TENDENSI KONSUMEN

2

PENYUSUNAN STATISTIK DAERAH

3

PENINGKATAN PELAYANAN METADATA KEGIATAN STATISTIK DASAR, SEKTORAL DAN KHUSUS

4

SURVEI KEPUASAN KONSUMEN

5 6

4.764.663.000

4.738.659.202

99,45

12.400.000

12.400.000

100,00

5.668.106.000

5.429.877.925

95,80

5.650.000

5.200.000

92,04

98.109.000

98.109.000

100,00

450.000

450.000

100,00

30.000.000

29.260.000

97,53

PENYUSUNAN KOMPONEN PENGELUARAN TRIWULANAN DAN TAHUNAN

8.840.000

8.840.000

100,00

PENYUSUNAN NERACA RUMAH TANGGA DAN INSTITUSI NIRLABA

1.040.000

1.040.000

100,00


- 31 -


No (1)

uraian

Anggaran

Daya Serap

% Daya Serap

(2)

(3)

(4)

(5)

3.100.000

2.466.000

79,55

6.524.000

6.394.000

98,01

4.550.000

4.550.000

100,00

2.460.000

2.460.000

100,00

11

KONSOLIDASI PDRB TRIWULANAN DAN TAHUNAN MENURUT PENGELUARAN PENYUSUNAN PDRB TAHUNAN DAN TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010=100 (SKNP) KOMPILASI DATA TRANSPORTASI PENGADAAN DATA IKK 2015 DALAM RANGKA KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN 2016 SURVEI HARGA PERDESAAN

69.001.000

69.001.000

100,00

12

SURVEI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG BULANAN

1.230.000

1.230.000

100,00

13

SURVEI INDUSTRI BESAR/SEDANG TAHUNAN

2.997.000

2.736.000

91,31

14

SURVEI KONSTRUKSI SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) SEMESTERAN SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) TAHUNAN SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL KOR DAN KONSUMSI TAHUN 2015 SUSENAS PANEL 2015

7.720.000

7.720.000

100,00

20.490.000

20.490.000

100,00

33.079.000

32.998.200

99,76

81.017.000

81.014.700

100,00

4.224.000

4.224.000

100,00

19

SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL KONSUMSI DAN MSBP TAHUN 2015

21.562.000

21.530.000

99,85

20

PENYUSUNAN STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

1.950.000

1.950.000

100,00

21

SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI 2015

1.560.000

1.560.000

100,00

22

SURVEI STATISTIK BADAN USAHA DAN PASAR MODAL

520.000

520.000

100,00

23

SURVEI STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.883.000

4.883.000

100,00

24

SURVEI BIDANG JASA PARIWISATA

20.694.000

20.693.600

100,00

25

SURVEI PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN RPH/TPH

3.440.000

3.440.000

100,00

26

SURVEI PERUSAHAAN PERIKANAN, TPI/PPI/PP

7.599.000

7.598.200

99,99

27

SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN

840.000

450.000

31,03

28

SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN UBINAN

95.051.000

95.051.000

100,00

29

SURVEI HORTIKULTURA DAN INDIKATOR PERTANIAN

8.593.000

8.593.000

100,00

30

SURVEI PERUSAHAN PERKEBUNAN

2.089.000

2.089.000

100,00

31

SURVEI LUAS PANEN DAN LUAS LAHAN TANAMAN PANGAN

211.078.000

211.078.000

100,00

32

PELAKSANAAN SUPAS 2015

230.575.000

230.575.000

100,00

33

PENGOLAHAN SUPAS 2015

15.981.000

15.981.000

100,00

34

PENGGAMBARAN PETA BS BERMUATAN KEGIATAN EKONOMI

49.995.000

49.995.000

100,00

35

PEMBENTUKAN MASTER FRAME BLOK SENSUS SE2016

3.030.000

3.030.000

100,00

36

PERSIAPAN PUBLISITAS SE2016

77.790.000

77.005.000

98,99

37

UPDATING DIREKTORI USAHA/PERUSAHAAN TAHAP II

1.650.000

1.650.000

100,00

38

PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU 2015

4.528.745.000

4.294.023.925

94,82

7 8 9 10

15 16 17 18


- 32 -


Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember TA 2014 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada 31 Desember TA 2015 mengalami peningkatan sebesar 75,39 persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember TA 2014 yang dipengaruhi oleh peningkatan belanja pegawai serta belanja barang yang masing-masing menurun 21,15 persen dan 202,23 persen dibandingkan 31 Desember TA 2014. Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember TA 2014 Uraian Jenis Belanja

Realisasi TA 2015

Realisasi TA 2014

Belanja Pegawai

4.256.427.000

3.513.464.638

742.962.362

21,15

Belanja Barang

6.176.342.000

2.043.559.277

4.132.782.723

202,23

Belanja Modal

12.400.000

398.420.000

Jumlah

Belanja Pegawai

10.445.169.000

5.955.443.915

Naik/ (Turun)

(386.020.000) 4.489.725.085

Persen (%)

(96,89) 75,39

B.3 Belanja Pegawai

Rp4.233.814.183

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2015 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vakasi. Realisasi belanja pegawai 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember TA 2014 adalah

masing-masing

sebesar

Rp4.233.814.183

dan

Rp3.513.464.638.

Berdasarkan Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember TA 2014, realisasi belanja 31 Desember TA 2015 mengalami peningkatan sebesar 20,50 persen dari realisasi belanja 31 Desember TA 2014. Hal ini disebabkan adanya penambahan pegawai selama tahun 2015. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut :


- 33 -


Tabel 9 Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember TA 2014 Uraian Jenis Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Realisasi TA. 2014

Naik/ (Turun)

Persen (%)

4.230.280.183

3.510.501.638

719.778.545

20,50

Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS

0

0

0

0

Belanja Honorarium

0

0

0

0

3.534.000

2.963.000

571.000

19,27

0

0

0

0

4.233.814.183

3.513.464.638

720.349.545

20,50

(33.630.554)

(93.255.631)

59.625.077

(63,94)

4.200.183.629

3.420.209.007

779.974.622

22,80

Belanja Lembur Belanja Vakasi Realisasi Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Realisasi Belanja Bersih

Belanja Barang

Realisasi TA. 2015

B.4 Belanja Barang

Rp5.934.722.944

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp5.934.722.944 dan Rp2.043.559.277. Realisasi Belanja Barang 31 Desember TA 2015 mengalami peningkatan sebesar 190,41% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember TA 2014. Hal ini antara lain disebabkan karena pada tahun 2015 terdapat Pendataan Basis Data Terpadu yang memakan biaya yanga cukup besar.


- 34 -


Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember TA 2014 Uraian Jenis Belanja

Realisasi 2015

Realisasi 2014

176.982.720

188.065.285

(11.082.285)

(5,89)

3.403.148.525

961.820.814

2.441.327.711

253.82

300.353.525

-

300.353.525

-

76.722.681

25.348.378

51.374.303

202.67

226.790.493

178.094.800

48.695.693

27,34

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

1.750.725.000

690.230.000

1.060.230.000

153,64

Realisasi Belanja Kotor

5.934.722.944

2.043.559.277

3.891.163.667

190,41

(10.067.245)

10.067.245

(100,00)

2.033.492.032

3.901.230.912

191,85

Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Persediaan Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Bersih

Belanja Modal

5.934.722.994

Naik/ Turun

Persen (%)

B.5. Belanja Modal

Rp12.400.000

Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember TA 2014 masing-masing sebesar Rp12.400.000 dan Rp398.420.000, Realisasi Belanja Modal pada

TA 2015 menurun 96,89 persen dibandingkan TA 2014

disebabkan oleh : 1. Pada tahun 2014, terdapat pengadaan modal peralatan dan mesin seperti AC, Laptop, Komputer, sedang pada tahun 2015, hanya terdapat pengadaan kursi rapat. 2. Pada tahun 2014, terdapat modal gedung dan bangunan dengan adanya penambahan luas gedung kantor.


- 35 -


Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014 Realisasi T.A. 2015

Uraian Jenis Belanja

Realisasi T.A. 2014

Persen (%)

Naik/Turun

120.848.000

(108.448.000)

(89,74)

0

277.572.000

(277.572.000)

(100,00)

0

0

Realisasi Belanja

12.400.000

398.420.000

(386.020.000)

(96,89)

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja

0 12.400.000

0 398.420.000

0 (386.020.000)

(96,89)

Belanja Modal Tanah

0

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Fisik

12.400.000

0

0

0

-

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 adalah sebesar Rp12.400.000,

mengalami

penurunan

sebesar

89,74

persen

bila

dibandingkan dengan realisasi TA 2014 sebesar Rp120.848.000. Hal ini disebabkan oleh pada tahuan 2014 terdapat pengadaan laptop untuk KSK Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 URAIAN

REALISASI TA 2015 REALISASI TA 2014

NAIK (TURUN) %

Komputer Unit/Notebook Peralatan Komputer UPS) Jumlah Belanja Kotor Pengembalian

-

75,600,000 12,000,000 87,600,000 -

(100) (100) (100) -

Jumlah Belanja

-

87,600,000

(100)

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan R277.572.000. Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi TA 2014. Hal ini disebabkan pada tahun 2015 tidak ada belanja modal gedung dan bangunan


- 36 -


Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA Perluasan Gedung Kantor Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja


0 0

277.572.000 277.572.000 -

NAIK (TURUN) % 100,00 100,00 -

0

277.572.000

100,00

REALISASI T.A. 2015 REALISASI T.A 2014

-

- 37 -


C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut: Tabel 14. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Keterangan

TH 2015

Uang Tunai Bank BRI 0062-01-00044-30-7 Jumlah

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

TH 2014 -

-

-

-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tabel 15. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Keterangan Uang Tunai Bank BRI 0062-01-00044-30-7 Jumlah

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

TH 2015

TH 2014

1.000.000 2.000.000

750.000 250.000

3.000.000

1.000.000

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp35.000.000 dan Rp9.000.000. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:


- 38 -


Tabel 16. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Keterangan

Piutang PNBP Rp0

Tahun 2015

Tahun 2014

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dari Hibah

-

-

Jumlah

-

-

C.4 Piutang PNBP Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBPdisajikan sebagai berikut: Tabel 17. Rincian Piutang PNBP Uraian

TH 2015

TH 2014 -

Piutang PNBP Piutang Lainnya

Jumlah

-

-

-

-

-

Bagian Lancar

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti

Tagihan TP/TGR

Rugi (TP/TGR)

Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut: Tabel 18. Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2015 dan 2014 No

Nama

Tahun 2015

Tahun 2014

1 2 3 4 5 6 Jumlah

Bagian Lancar TPA Rp0

-

-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:


- 39 -


Tabel 19. Rincian Bagian Lancar TPA No

Nama

TH 2015

TH 2014

1 2 3 4 5 Jumlah

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp 0

-

-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 20. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Kualitas Piutang Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Jk Pendek

% Penyisihan

Nilai Penyisihan

Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

Bagian Lancar TP/TGR Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

Bagian Lancar TPA Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Belanja Dibayar di Muka Rp0

-

C.8 Beban Dibayar di Muka Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban dibayar di muka

merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:


- 40 -


Tabel 21. Rincian Belanja Dibayar di Muka Jenis

TH 2015

TH 2014

Pembayaran Internet Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin Pembayaran Sewa Gedung Kantor

Jumlah

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

-

-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut: Tabel 22. Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2015 dan 2014 Jenis

TH 2015

TH 2014

Pendapatan Jasa Pelatihan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

Jumlah

Persediaan Rp11.218.000

-

-

C.10 Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp11.218.000 dan Rp1.781.650. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan

untuk

mendukung

kegiatan

operasional

pemerintah,

dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 23. Rincian Persediaan Jenis Barang Konsumsi Barang untuk Pemeliharaan Suku Cadang Persediaan Lainnya

Jumlah


TH 2015

TH 2014

11,218,000 -

708,250 218,000 855,400

11,218,000

1,781,650

- 41 -


Tagihan TP/TGR

C.11

Tagihan

Rp0

(TP/TGR)

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti

Rugi

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 24. Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2015 dan 2014 No

Debitur

Tahun 2015

Tahun 2014

1 2 3 4 5 6 Jumlah

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

-

-

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut Tabel 25. Rincian Tagihan TPA No

Debitur

TH 2015

TH 2014

1 2 3 4 5 Jumlah

Penyisihan Piutang

-

-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Tak Tertagih – Piutang Jangka

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31

Panjang

Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rp0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan


- 42 -


oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2015 Kualitas Piutang Tagihan TP/TGR

Nilai Piutang Jk Panjang

% Penyisihan

Nilai Penyisihan

Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

Tagihan PA Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet

Tanah Rp885.600.000

Jumlah

-

-

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih

-

-

C.14 Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang

per

31

Desember

2015

dan

2014

adalah

sebesar

Rp885.600.000 dan Rp885.600.000. Kenaikan nilai aset tetap Tanah berasal dari pembelian tanah di Tahun 2015. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: Pembelian Mutasi kurang: Penyitaan pengadilan

885.600.000 885.600.000 0

Saldo per 31 Desember 2015

885.600.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 27. Rincian Tanah No Luas 1 192 m2 2 500 m2 3 1720 m2


Lokasi JL. Raya Serang Pandeglang Km.2 Komplek Perkantoran Cikupa No.68 RT 05/06 Jl. Raya Labuan Km.4 No.1 Jumlah

Nilai 18.800.000 138.100.000 728.700.000 885.600.000

- 43 -


Peralatan dan Mesin Rp1.756.346.497

C.15 Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp.1.756.346.497 dan Rp.1.577.523.487. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:: Saldo per 31 Desember 2014

1.577.523.487

Mutasi tambah: Pembelian Transfer Masuk Penggunaan Kembali Aset yang dihentikan Mutasi kurang: Penghentian dari penggunaan

12.400.000 185.324.776 25.200.000 (44.101.766)


1.756.346.497

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015

(1.343.920.050)

Nilai Buku per 31 Desember 2015

412.426.447

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa: a. Pembelian kursi rapat sebanyak 31 unit senilai Rp.12.400.000 b. Transfer masuk dari BPS RI dan BPS Provinsi sebanyak 33 unit senilai Rp185.988.076, dengan rincian sbb : -

Printer sebanyak 2 buah senilai Rp7.425.000

-

Peralatan Komputer sebanyak 5 unit senilai Rp55.371.415

-

P.C Workstation sebanyak 1 unit senilai Rp.47.817.359

-

Uninteruptible Power Supply (UPS) sebanyak 5unit senilai Rp6.083.030

-

Alat Pengukur Kadar Air sebanyak 2 unit senilai Rp13.750.418

-

Global

Positioning System

(GPS) sebanyak 9

unit senilai

Rp.54.877.554 c. Penggunaan Kembali Aset yang telah dihentikan sebanyak 5 unit sepeda motor sebanyak 5 unit senilai Rp25.200.000 Mutasi kurang peralatan dan mesin adalah penghentian dari penggunaan aset-aset seperti : a. Sepeda motor yang kondisinya sudah rusak berat sebanyak 7 unit senilai Rp35.200.000 b. Meja kerja kayu sebanyak 1 unit senilai Rp1.200.000 c. Kursi Besi/Metal sebanyak 7 buah senilai Rp3.672.500 d. Meja Komputer sebayak 1 unit senilai Rp302.500 e. Unit Power Supply sebanyak 3 buah senilai Rp.2.030.766 f.

Telex sebanyak 1 buah senilai Rp1.696.000

dan direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya. Rincian aset tetap Peralatan dan


- 44 -


Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Gedung dan Bangunan Rp1.608.706.500

C.16 Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp1.608.706.500. Mutasi transaksi Gedung & Bangunan adalah Rp0, karena pada tahun ini tidak terdapat transaksi penambahan ataupun pengurangan Gedung & Bangunan. Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014

1.608.706.500

Mutasi tambah: Mutasi kurang: Saldo per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015

1.608.706.500 (243.555.677) 1.365.150.823

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp0

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014

-

Mutasi tambah:

Penambahan jaringan teknologi informasi Mutasi kurang:

Aset Tetap Lainnya Rp79.414.798

-


-

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015

-


-

C.18 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp79.414.798 dan Rp70.876.490. Aset tetap tersebut berupa buku publikasi. Mutasi tambah selama tahun 2015 sebanyak 65 buah buku publikasi senilai Rp8.538.308 Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 .


- 45 -


Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp1.587.475.727

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp1.587.475.727 dan Rp1.344.475.727. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 28. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No 1 2 3 4

Aset Tetap

Nilai Perolehan

Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan

1,756,346,497 1,608,706,500 0 0 3,365,052,997

Akumulasi Penyusutan

Nilai Buku

1,343,920,050 243,555,677 0 0 1,587,475,727

412,426,447 1,365,150,823 0 0 1,777,577,270

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Aset Tak Berwujud Rp93.032.354

C.21 Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp93.032.354. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang

berupa

software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: Pembelian Mutasi kurang: Saldo per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015


93.032.354 93.032.354 93.032.354

- 46 -


Tabel 29. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: RincianAset Tak berwujud Uraian

Nilai

Antivirus ?SCEndpoint Aplikasi Perkantoran/Office Aplikasi Pendukung/Fujitsu KC Kofax Mobile Capture/App Kofax Mobile Capture/SDK Antivirus Microsoft/Windows Server Microsoft/Windows Enterprise

431,002 8,140,000 5,500,000 700,319 1,956,233 583,000 6,397,600 69,324,200

Jumlah

Aset Lain-Lain Rp239.502.487

93,032,354

C.22 Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp239.502.487 dan Rp220.600.721. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: - reklasifikasi dari aset tetap Mutasi kurang: - penggunaan kembali BMN yang dihentikan - penghapusan BMN Saldo per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan

220,600,721 44,101,766 (25,200,000) 239,502,487 (239,002,487)


500,000

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Penambahan adalah dari reklasifikasi peralatan & mesin yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi senilai Rp44.101.766

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keungan ini. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp239.002.487 dan Rp217.249.553. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang


- 47 -


Rp239.002.487

disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 30. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Aset Tetap

Nilai Perolehan

Aset Tak Berwujud Software komputer Jumlah Aset Lain-lain Jumlah

Uang Muka dari

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi

93,032,354 93,032,354 239,502,487 332,534,841

0 0 239,002,487 239,002,487

Nilai Buku

93,032,354 93,032,354 500,000 186,564,708

C.24 Uang Muka dari KPPN

KPPN Rp0 Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjadan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Akuntansi Istimewa Papua per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 31. RincianUtang kepada Pihak Ketiga

Uraian Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor Potongan pajak yang belum disetor Utang kepada Pihak ketiga lainnya Total Pendapatan yang Ditangguhkan Rp0

Jumlah

Penjelasan Pendapatan Jasa Giro belum disetor ke kas negara Potongan pajak belanja UP belum disetor ke kas negara Dana yang belum dibagikan kepada yang berhak -

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2014.


- 48 -


Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang per tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut: Tabel 32. Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan Uraian

Jumlah

Pendapatan PNBP PPh yang belum disetor

Total

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

-

C.27 Pendapatan Diterima di Muka Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 33. Rincian Pendapatan Diterima di Muka Uraian

Jumlah

Total

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp156.363.274

-

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp156.363.274 dan Rp125.318.057, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut: TAbel 34. Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2015 dan TA 2014 Uraian Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar Jumlah

Ekuitas

Tahun 2015

Tahun 2014

152.717.037 3.646.237 -

122.413.060 2.904.997 -

156.363.274

125.318.057

C. Ekuitas

Rp2.690.979.148 Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.690.979.148 dan Rp2.771.105.404. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.


- 49 -


D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Pendapatan PNBP

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp656.352

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp656.352 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari: Tabel 35. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2015 dan 2014

URAIAN

Beban Pegawai Rp4.230.487.606

3TH 2015

TH 2014

NAIK (TURUN) %

Pendapatan Jasa Pendapatan lain-lain

656.352

-

-

Jumlah

656.352

-

-

D.2 Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp4.230.487.606 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tabel 36. Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BEBAN

Beban Gaji Beban Tunjangan-Tunjangan Beban Honorarium dan Vakasi Beban Lembur Jumlah

Beban Persediaan Rp248.907.275

Th 2015

NAIK (TURUN) %

TH 2014

1.682.570.720 2.544.382.886

-

-

3.534.000 4.230.487.606

-

-

D.3 Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp248.907.275 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:


- 50 -


Tabel 37. Rincian Beban Persediaan Tahun2015 dan 2014 URAIAN JENIS BEBAN Beban Persediaan Konsumsi Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan

Th 2015 248.907.275 -

Beban Persediaan Suku Cadang Beban Persediaan Lainnya Jumlah Beban Persediaan

Beban Barang dan Jasa Rp3.657.595.166

NAIK (TURUN) %

TH 2014 -

-

-

-

-

-

-

248.907.275

D.4 Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp3.657.595.166 dan Rp0. Beban Barang danJasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 38. Rincian Beban Barang dan JasaTahun 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BEBAN Beban Keperluan Perkantoran Beban Penambah Daya Tahan Tubuh Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Beban Honor Operasional Satuan Kerja Beban Barang Operasional Lainnya Beban Bahan Beban Honor Output Kegiatan Beban Barang Non Operasional Lainnya Beban Langganan Listrik Beban Langganan Air Beban jasa konsultan Beban Sewa Beban Jasa Profesi

Jumlah

Beban Pemeliharaan Rp227.019.993

TH 2015 89.551.290 3.607.000 166.330 64.200.000 19.600.000 140.870.000 3.217.386.125 44.892.400 32.851.377 2.188.000 29.260.000 2.400.000 9.400.000

3.657.595.166

NAIK (TURUN) %

TH 2014 -

-

-

-

-

-

-

-

D.5 Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan Tahun2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp227.019.993 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:


- 51 -


Tabel 39. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BEBAN Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan Jumlah

Beban Perjalanan Dinas Rp1.750.725.000

TH 2014

NAIK (TURUN) %

46.063.500 180.726.993 229.500

229.500

-

227.019.993

-

-

TH 2015

D.6 Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014

adalah masing-masing

sebesar Rp1.750.725.000 dan Rp0. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untukperjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 40. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BEBAN Beban Perjalanan Biasa Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

TH 2014

NAIK (TURUN) %

64.185.000

-

-

TH 2015

644.980.000

-

-

1.041.560.000

-

-

0

-

-

1.750.725.000

-

-

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Jumlah

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp89.001.800

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp89.001.800 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:


- 52 -


Tabel 41 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BEBAN

TH 2014

NAIK (TURUN) %

0

-

-

89.001.800

-

-

89.001.800

-

-

TH 2015

Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Jumlah

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 42. Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN

Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp245.542.298

TH 2015

0 0 0 0

TH 2014

% NAIK (TURUN)

-

-

-

-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp245.542.298 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:


- 53 -


Tabel 43. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun2015 dan 2014

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

TH 2015

TH 2014

NAIK (TURUN) %

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Jumlah Penyusutan

200.929.188 41.528.614 3.084.494 245.542.296

-

-

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Beban Penyusutan aset lain-lain Jumlah Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

245.542.296

-

-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2015 dan 2014

adalah

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 44. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun2015 dan 2014 URAIAN JENIS BEBAN

TH 2015

Kegiatan Non Operasional Rp1.112.100

NAIK (TURUN) %

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

0

-

-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar

0

-

-

0

-

-

Jumlah

Surplus dari

TH 2014

D.12 Kegiatan Non Operasional Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 45. Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2015 dan 2014 URAIAN

Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional


TH 2015

TH 2014

NAIK (TURUN) %

-

-

-

-

1.112.100 0 1.112.100

- 54 -


Pos Luar Biasa Rp0

D.13 Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untukTahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 46. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2015 dan 2014 URAIAN

TH 2015

TH 2014

NAIK (TURUN) %

Pendapatan PNBP

0

-

-

Beban Perjalanan Dinas

0

-

-

0

-

-

0

-

-

Beban Persediaan Jumlah

Pendapatan PNBP diatas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang

mengalami

rusak

berat

karena

bencana

longsor

bukit

di

Jayapura.Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.


- 55 -


E. Ekuitas Awal Rp2.771.105.404

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.771.105.404 dan Rp0.

Defisit LO Rp10.447.510.684

E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp10.447.510.684 dan Rp0. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Koreksi Nilai Aset

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap

Tetap Rp8.538.308 Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan.Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp8.538.308 dan Rp0. Koreksi Atas Beban Rp0

E.5 Koreksi Atas Beban Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi kurang atas beban untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Atas Pendapatan Rp0

E.6 Koreksi Atas Pendapatan Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi tambah atas Pendapatan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.


- 56 -


Koreksi Hibah Masuk/ Keluar Rp0

E.7 Koreksi Hibah Masuk/Keluar Koreksi Atas Hibah Masuk/Keluar merupakan pencatatan atas hibah masuk/keluar berupa hibah barang. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Hibah Masuk/Keluar untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Ekuitas Akhir Rp14.210.945.000

E.7 Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp2.690.979.148 dan Rp2.771.105.404


- 57 -


F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

1.

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan

Pusat Statistik Kabupaten

Pandeglang Nomor: 002/KPA/3601 Tahun 2105 Tentang Pengelola Anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. Selama semester I Tahun 2015, Pengelola Anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 mengalami 2 (dua) kali perubahan yang diputuskan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kabupaten Pandeglang

Pusat Statistik

Nomor 085//KPA/3601 Tahun 2015 dan Nomor 085//KPA/3601

Tahun 2015. Semula (SK KPA Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang Nomor: 002/KPA/3601 Tahun 2105) Kuasa Pengguna Anggaran

: Ir. Dadang Ahdiat

Pejabat Pembuat Komitmen

: Mamay Rohimah

PejabatPenandatangan/Penguji SPM

: Oom Rohmawati, S.Si

Bendahara

: Gugun Gunarto

Menjadi: (Perubahan kedua) Kuasa Pengguna Anggaran

: Tri Tjahjo Purnomo, M.Si

Pejabat Pembuat Komitmen

: Ade Muljadi, S.ST

PejabatPenandatangan/Penguji SPM

: Oom Rohmawati, S.Si

Bendahara

: Gugun Gunarto

2. Sepanjang Tahun Anggaran 2015 BPS Kabupaten Pandeglang melakukan 5 (lima) kali revisi anggaran melalui Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten maupun Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut: a.Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-1 tanggal 16 Maret 2015 merupakan revisi kewenangan Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran bertambah yang meliputi penghematan belanja perjalanan dinas dalam rangka APBNP Tahun Anggaran 2015 dan tambahan anggaran untuk pelaksanaan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 6512-8683-8584-3588


- 58 -


dan total nilai pagu sebesar Rp 10.276.881.000 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah). b. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-2 tanggal 27 Maret 2015 merupakan revisi kewenangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yang meliputi perubahan akun belanja barang persediaan, ralat rencana penarikan dana dan rencana penerimaan dalam halaman III DIPA serta perubahan bendahara pengeluaran. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 0000-6910-1420-4308 dan total nilai pagu sebesar Rp 10.276.881.000 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah). c.Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-3 tanggal 4 Mei 2015 merupakan revisi kewenangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka pergeseran rincian anggaran ralat rencana penarikan dana dan rencana penerimaan dalam halaman III DIPA dan perubahan kuasa pengguna anggaran, pejabat penandatangan surat perintah membayar dan bendahara pengeluaran. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 0000-6910-1420-4308 dan total nilai pagu sebesar Rp 10.276.881.000 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah). d. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-4 tanggal 4 Juni 2015 merupakan revisi kewenangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Revisi anggaran dilakukan dalam rangka pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran bertambah yang meliputi realokasi anggaran pengolahan SUPAS 2015 dan PBDT 2105 antar satker BPS seProvinsi Banten, ralat rencana penarikan dana dan rencana penerimaan dalam halaman III DIPA. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 1370-5383-91989220 dan total nilai pagu sebesar Rp 10.260.169.000 (Sepuluh miliar dua ratus enam puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah). e. Surat Pengesahan DIPA Petikan Revisi ke-5 tanggal 22 Desember 2015 merupakan revisi kewenangan Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan. Revisi anggaran dilakukan pemenuhan selisih pagu minus melalui pergeseran anggaran dari sisa anggaran belanja barang (52) pada Program PPIS satker BPS Kabupaten Pandeglang. Menghasilkan DIPA Petikan baru dengan nomor Digital Stamp (DS): 4004-4230-5007-0279 dan total nilai pagu sebesar Rp 10.445.169.000 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).


- 59 -


Lampiran A1 Kantor BPS Kabupaten Pandeglang Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015 No

Aset Tetap

A Tanah 1 Tanah B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C 1 2 D 1 2

E 1 2 3 4 5 6 7 8 G 1

Jumlah Peralatan dan Mesin Alat Bantu Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Bengkel Tak Bermesin Alat Ukur Alat Pengolahan Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio Alat komunikasi Komputer Unit Peralatan komputer Jumlah Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Tinggal Jumlah Aset Tetap Lainnya Bahan Perpustakaan Tercetak Bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro Jumlah Asep Tetap yang Tidak Digunakan Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Ukur Alat Pengolahan Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat komunikasi Komputer Unit Peralatan komputer Jumlah Aset Lainnya Aset Tak Berwujud* Jumlah Total

Masa Manfaat -

7 7

Nilai Perolehan

885.600.000 885.600.000

Akm. Peny. Per 31-12-2014

Beban Peny. Tahun 2015

-

Akm. Peny. Per 31-12-2015 -

-

Nilai Buku Per 31-12-2015

-

-

885.600.000 885.600.000

-

21.450.000 638.360.998 663.300 57.437.554 25.981.018 46.234.977 152.603.166 10.532.530 1.667.000 725.967.959 88.277.295 1.769.175.797

19.917.858 450.917.302 2.560.000 9.244.450 31.385.921 97.643.382 2.224.750 3.046.200 460.413.467 76.914.795 1.154.268.125

1.532.142 72.507.588 61.374 4.845.915 2.986.150 7.164.956 21.173.016 1.498.205 316.800 87.479.666 2.981.250 202.547.062

21.450.000 513.424.890 124.019 12.893.674 25.981.018 38.550.877 110.606.458 3.722.955 1.667.000 547.893.133 79.896.045 1.356.210.069

50 50

1.400.123.500 208.583.000 1.608.706.500

160.310.461 41.716.602 202.027.063

32.248.258 9.270.356 41.518.614

192.568.719 50.986.958 243.555.677

1.207.554.781 157.596.042 1.365.150.823

0

70.553.490

-

-

-

70.553.490

0

18.000

5 4 5 5 5 5 4 4

7 5 4 5 5 5 4 4

-

-

-

70.571.490

-

45.200.000 3.822.000 7.033.450 12.284.730 46.017.858 2.191.000 111.229.725 14.721.724 242.500.487

35.200.000 3.822.000 7.033.450 12.174.730 34.530.924 396.000 111.229.725 14.721.724 219.108.553

110.000 3.276.994 99.000 3.485.994

93.032.254 93.032.254 4.669.586.528

1.575.403.741

247.551.670

1.842.266.233

-

124.936.108 539.281 44.543.880 7.684.100 41.996.708 6.809.575 178.074.826 8.381.250 412.965.728

18.000

-

70.571.490

45.200.000

-

3.822.000 7.033.450 12.284.730 46.017.858 2.191.000 111.229.725 14.721.724 242.500.487

93.032.254 93.032.254 2.827.320.295

* Beban Amortisasi


- 60 -

BPS KABUPATEN PANDEGLANG

Recommend Documents