BPK RI Goes To Campus

Edisi V, Apr-Jun 2010

BPK RI “Goes To Campus”

Dari Koki: “Fresh from d’oven” Itulah kalimat yang sering digaungkan oleh banyak bakery. TEMPOyac pun tak mau kalah saing. Pada edisi kali ini para Chef bekerja ekstra agar sajian yang dihidangkan tetap fresh dan namun tetap dengan cita rasa tinggi. TEMPOyac Edisi V kali ini menghadirkan Main Menu “BPK Goes To Campus” dan “Media Visit BPK RI” yang berasal dari adonan kegiatan Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil saat di Jambi. Finally, TEMPOyac’s Chefs said “Grab it when its hot!!”

Daftar Menu: Dari Koki

1

BPK Goes to Campus

1

Galeri Photo

2

Diseminasi Bank Century

2

BPK RI Media Visit

3

BPK RI Berikan Opini 3 WDP Kepada Provinsi Jambi dan Kabupaten Provinsi Jambi WDP

4

Kunjungan Kerja ke POLDA Jambi

4

Penyerahan “Pertama” Untuk Kota Sungaipenuh

5

Provinsi Jambi WDP

5

Mengenal SAD

6

Suplemen Pelengkap

6

“Undang-undang No 15 tahun 2006 perwakilan di setiap provinsi dan merupakan tentang BPK, menjelaskan secara lengkap tugas satu-satunya badan yang bertugas memeriksa BPK untuk memeriksa pengelolaan dan pengelolaan dan tanggung jawab tanggung jawab keuangan negara. keuangan negara yang Hal tersebut dilakukan oleh diperkuat dengan P emer intah P usat, ditetapkannya UU No 15 Pemerintah Daerah dan tahun 2006 tentang Lembaga Negara Badan Pemeriksa lainnya. Jadi disini BPK Keuangan Republik t i d a k p u n ya Indonesia yang secara kewenangan untuk rinci menjelaskan tiga melakukan penuntutan jenis pemeriksaan yaitu atas penyelewengan Photo Bersama Civitas Akademika Universitas Jambi pemeriksaan keuangan, keuangan negara.” pemeriksaan kinerja, Demikian penjelasan yang disampaikan oleh serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Rizal Djalil, Anggota VI BPK RI menanggapi Rizal juga menjelaskan bahwa salah satu pertanyaan dari peserta acara BPK Goes To contoh pemeriksaan dengan tujuan tertentu Campus yang diselenggarakan di Ruang Aula Rektorat Universitas Jambi, Rabu (09/06). Acara ini dibuka oleh Rektor Universitas Jambi, Kemas Arsyad Somad. Dalam sambutannya, Kemas menyampaikan rasa terima kasih kepada BPK RI khususnya Perwakilan Provinsi Jambi yang telah memilih Universitas Jambi sebagai tujuan diselenggarakannya kegiatan BPK Goes To Campus. “Kehadiran Dr. H. Rizal Djalil yang asli Jambi, merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi seluruh civitas akademika Suasana Diskusi Universitas Jambi dan Masyarakat Jambi pada umumnya,” ucap Kemas. adalah pemeriksaan investigatif yang dilakukan BPK pada kasus Bank Century yang menyedot perhatian rakyat Indonesia. Acara ini dilanjutkan dengan dialog interaktif dimana Dr. H. Rizal Djalil dan Hendar Ristriawan (Kaditama Binbangkum) menjadi narasumber, dan dimoderatori oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Afrizal. Dialog ini menjadi sangat menarik karena peserta yang pada umumnya masih awam terhadap tugas dan wewenang BPK, menanyakan dan bahkan menuntut kepada BPK untuk menuntut aparatur pemerintah yang Pidato Bapak Dr. H. Rizal Djalil, Anggota VI BPK RI menyelewengkan keuangan negara yang Dr. H. Rizal Djalil dalam kesempatan ini berdampak pada timbulnya kerugian negara. menjelaskan perkembangan BPK RI mulai saat Namun dengan penjelasan dari Dr. H. orde baru berkuasa hingga sekarang yang terjadi Rizal Djalil dan Hendar Ristriawan, yang cukup sangat pesat, apalagi sejak amandemen III UUD santai dan mudah diterima, peserta menjadi 1945 menyatakan bahwa BPK memiliki paham atas tugas dan wewenang BPK. Edisi V 2010

Halaman 1

www.jambi.bpk.go.id

BPK RI PERWAKILAN PROPINSI JAMBI

www.jambi.bpk.go.id

Galeri Photo Kegiatan BPK “Goes to Campus”

Diseminasi Bank Century dan Sosialisasi Kehumasan BPK RI Tahap II, Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP), temuan pemeriksaan terkait Pemberian FPJP dilakukan dengan mengubah ketentuan dan pelaksanaannya melanggar ketentuan. Tahap III, tahap Penetapan Bank Gagal Sistemik dan Penanganan, dengan 3 temuan: 1) Penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak sistemik tidak berdasarkan data mutakhir dan kriteria terukur; 2) Keberadaan Komite Koordinasi (KK) belum dibentuk dengan Pengarahan dari Gunarto, Kabag Publikasi dan Layanan Informasi undang-undang; 3) Penanganan Bank Century oleh Lembaga Sebagaimana diketahui, pada awal Penjamin Simpanan (LPS) tidak sesuai tahun 2010 media banyak menyorot kasus ketentuan. Bail Out Rp 6,7 Triliun pada Bank Tahap IV, tahap Penggunaan Dana Century. Sampai-sampai DPR membentuk FPJP dan Penyertaan Modal Sementara Panitia Khusus (Pansus) Bank Century (PMS) diketahui bahwa Penarikan Dana untuk menyelidiki kasus ini dan meminta Pihak Ketiga (DPK) terkait melanggar kepada BPK RI untuk mengaudit secara aturan, serta Penggunaan PMS untuk investigatif Bank Century. menutup penggelapan Deposito. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Yang terakhir, pemeriksaan pada Bank Century? Apa saja yang menjadi tahap Pengelolaan Bank Century diketahui temuan pemeriksaan? Dan bagaimana bahwa terdapat praktik-praktik tidak sehat peran BPK dalam hal pemeriksaan dan pelanggaran ketentuan dalam tersebut? pengelolaan Bank Century oleh pihak Pertanyaan-pertanyaan inilah yang terkait (terafiliasi). melatarbelakangi BPK RI untuk Kegiatan diseminasi yang terangkai melaksanakan Diseminasi Kasus Bank dengan Sosialisasi Kehumasan BPK ini Century di BPK RI Perwakilan Provinsi berlangsung di Ruang Pola BPK RI Jambi. Kegiatan yang dilaksanakan pada Perwakilan Provinsi Jambi dan dibuka Selasa (08/06) secara detail menjelaskan oleh Luhut Rajagukguk, Kepala Sub hasil audit investigatif terhadap Bank Auditorat Jambi I. Century. Dalam samb utann ya, Luhut Hasbi Assidiqy (Kasie 2 C.1.1), menyampaikan mengenai hiruk pikuk memaparkan mengenai 9 temuan terkait pemeriksaan BPK RI pada Bank pemeriksaan yang dibagi dalam 5 tahapan Century yang juga berimbas kepada BPK pemeriksaan. Tahap I, terkait Merger dan di perwakilan karena banyak masyarakat Pengawasan, dengan 2 temuan: 1) Proses yang bertanya mengenai hasil pemeriksaan Merger tidak sesuai ketentuan dan tidak Bank Century. “Untuk itu kegiatan ini prudent, 2) Bank Indonesia (BI) tidak sangat penting untuk disimak dan tegas menerapkan ketentuan dalam diperhatikan,” ungkap Luhut. pengawasan. Pada kegiatan Sosialisasi Kehumasan Halaman 2

Edisi V 2010

BPK, materi disampaikan oleh Gunarwanto, Kabag Publikasi dan Layanan Informasi serta Plt. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan. Pada kesempatan ini Gunarwanto menjelaskan visi Biro Humas BPK RI yaitu “Menjadi satuan kerja BPK RI yang kompeten dan profesional dalam mengelola komunikasi dan informasi serta berperan aktif dalam menjalin hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan-tujuan strategis BPK RI” dan mi si “Me wuj ud ka n p en gelo laa n komunikasi dan informasi serta hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendorong terwujudnya reputasi dan citra BPK RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, dan profesional yang berperan aktif mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel”. Program kehumasan ini sangat penting karena humas berfungsi sebagai diseminasi informasi, edukasi, serta advisory kepada Badan terkait opini, tanggapan, atau isu yang berkembang di masyarakat. Gunarwanto mencontohkan salah satu diseminasi informasi yang bisa diperoleh masyarakat adalah laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

Suasana Tanya Jawab

www.jambi.bpk.go.id

BPK RI PERWAKILAN PROPINSI JAMBI

www.jambi.bpk.go.id

BPK RI Media Visit

Kunjungan Media Ke Jambi Ekspres

dan wewenang BPK serta isuisu terkini terkait pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK baik di pusat maupun perwakilan. Malam harinya, Dr. H. Rizal Djalil mengunjungi Jambi TV yang merupakan televisi lokal di Provinsi Jambi dan menjadi narasumber dalam Kita” saat Kunjungan Media Ke program acara dialog di televisi Dr. H. Rizal Djalil dalam “Dialog TVRI Jambi tersebut. Pada kesempatan ini Rizal banyak isu-isu terkait hasil pemeriksaan BPK, menjelaskan isu-isu terkini yang terkait termasuk isu-isu lokal yang berkembang di pemeriksaan BPK serta menjelaskan tugas masyarakat Jambi, seperti pembangunan dan wewenang BPK di era reformasi yang Jembatan Batanghari II, Parit 9, dan lainsangat berbeda dengan era sebelumnya. lain. Semuanya dijelaskan secara lengkap Program acara ini disiarkan secara oleh Hendar Ristriawan. langsung oleh Jambi TV pada pukul 21.00- Di akhir kegiatan, Hendar Ristriawan 22.00 WIB. berharap, kerjasama yang sudah terjalin Rangkaian kegiatan media visit antara BPK dan media massa baik ini diakhiri dengan kunjungan ke Harian elektronik maupun cetak, dapat terus Jambi Independent, Rabu (09/06). Pada ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, disampaikan cendera mata dari BPK yang diterima langsung o leh P i mp i na n Red a k si J a mb i Independent.

BPK RI bedasarkan UUD 1945 merupakan satu-satunya Badan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini dipertegas lagi dengan disahkannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian terkait dengan tugas dan wewenang tersebut, BPK juga menjadi satu-satunya Badan yang berwenang untuk melakukan perhitungan atas kerugian negara/daerah. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Dr. H. Rizal Djalil, Anggota VI BPK RI dalam sambutannya pada kegiatan media visit atau kunjungan ke media cetak dan elektronik (televisi) 8 - 9 Juni 2010. Kegiatan yang terangkai dalam acara BPK Goes To Campus ini diawali dengan kunjungan Dr. H. Rizal Djalil dalam program acara Dialog saat Kunjungan BPK ke Jambi Independent, Media salah satu media cetak yang ada di Jambi pada Selasa (08/06). kesempatan ini hadir Hendar Sore harinya, kegiatan berlanjut Ristriawan, Kaditama Binbangkum dengan acara “Dialog Kita” yang disiarkan BPK RI. Hendar Ristriawan menyerahkan cinderamata saat Kunjungan Media secara langsung oleh TVRI Jambi. Acara Serupa dengan kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama 60 menit ini sebelumnya, acara ini juga banyak lebih banyak memberikan sosialisasi tugas menyorot tugas dan wewenang BPK serta Jambi, (19/06) BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batang Hari. Hal ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Sumardi, Jumat (18/06) di Ruang Pola BPK RI Penandatanganan BA Penyerahan LHP Oleh Bapak Sumardi, Kepala Perwakilan BPK RI P e r wa k i l a n P r o v i n s i Provinsi Jambi Jambi.

LHP ini diterima oleh BPK RI Berikan Opini WDP Ketua DPRD Kepada Kabupaten Kabupaten Batang Hari, H. Batanghari Abdul Fatah, SH. Turut hadir dalam acara ini Bupati Batang Hari, Inspektur Kabupaten Batang Hari, dan Kepala DPPKAD Kabupaten Batang Hari. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa “Penyerahan LHP ini adalah dalam rangka memenuhi kewajiban kontitusional BPK yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 23 E ayat (2), dan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (2)”. Kepala Perwakilan mengharapkan rekomendasi yang diberikan BPK RI dapat segera ditindaklanjuti

Edisi V 2010

Halaman 3

www.jambi.bpk.go.id

www.jambi.bpk.go.id

BPK RI PERWAKILAN PROPINSI JAMBI

Opini Wajar Dengan Pengecualian untuk LKD Kota Jambi Jambi, Kamis (27 Mei 2010) – Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran (TA) 2009, Kamis (27/06) di Kantor DPRD Kota Jambi. LHP atas Laporan keuangan yang dimaksud terdiri dari 3 bagian yang tidak terpisahkan yakni: (1) LHP atas

LHP atas LKD Kota Jambi diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Jambi

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi TA 2009 yang memuat opini; (2) LHP atas Sistem Pengendalian Intern Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi TA 2009; dan (3) LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang -Undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Jambi TA 2009. Dalam LHP yang diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Jambi ini, BPK RI menyatakan wajar dengan pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2009. Opini yang diberikan tersebut mengacu pada Pasal 16 ayat 1 UU 15 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa LHP yang akan diserahkan oleh BPK RI memuat opini atas Laporan Keuangan. Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumardi mengucapkan Dirgahayu Kota Jambi yang ke-64 dan apresiasi atas kemajuan yang dicapai oleh Pemerintah Kota Jambi pada tahun ini. “Kemajuan yang dicapai adalah ketepatan waktu menyerahkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan,” jelas Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Sumardi. “Sesuai Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Pasal 20 dan 21, me wajibkan pejabat yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekome ndasi LHP BPK RI dan melakukan pembahasan dengan pihak yang terkait paling lama 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima oleh pemerintah,” tambah Kepala Perwakilan. O l e h k a r e n a n y a , Kepala Perwakilan mengharapkan DPRD

K o t a J a m b i s e g e r a menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut secara optimal dalam rangk a melaksanakan fungsi pengawasan sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri No 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pe ngawasan Dewan Perwakilan Rakyat Da erah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan . Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin dalam tanggapannya menyatakan berterima kasih atas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. “Semua itu adalah demi kebaikan Kota Jambi, dan pihaknya beserta jajaran Pemerintah Daerah Kota Jambi akan dengan serius melaksanakan melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK RI,” imbuhnya.

Dari Kiri: Walikota Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi, dan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi

Kunjungan Kerja BPK RI Jambi ke Polda S e n i n , (03/05) Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Sumardi, didampingi Kasubaud Jambi II Luhut Rajagukguk, Suasana Kunjungan di Ruang Pertemuan POLDA Jambi Kasie Jambi IIA Hendra Susanto serta Kasubag Hukum dan Humas Djatu Apriellia dan staf auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi berkesempatan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Jambi. Dalam kunjungan kerja yang sifatnya silaturahmi ini pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi diterima langsung oleh Kapolda Jambi Brigjen Pol Sulistyono beserta jajarannya di ruang kerHalaman 4

janya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45 Jambi.Dalam kesempatan ini Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Sumardi, menyampaikan maksud kedatangannya selain untuk bersilaturahmi, juga untuk mengimplementasikan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepolisian dan BPK RI, terkait temuan BPK RI yang mengandung unsur Tindak Pidana. Hal ini sesuai amanat Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK RI Pasal 8 ayat (3).Dalam sambutannya Kapolda Jambi Sulistyono menyatakan pihaknya berterimakasih atas kunjungan silaturahmi dari BPK RI Jambi, karena BPK RI adalah mitra kepolisian dalam rangka penegakan supremasi hukum utamanya tentang keuangan daerah di Provinsi Jambi. Kedepan pihaknya masih membutuhkan bantuan BPK RI Jambi dalam mengaudit kerugian daerah, maupun kesediaan BPK RI Jambi sebagai keterangan ahli di persidangan.

Edisi V 2010

www.jambi.bpk.go.id

BPK RI PERWAKILAN PROPINSI JAMBI

www.jambi.bpk.go.id

Penyerahan “Pertama” LHP atas LKPD untuk Kota Sungaipenuh BPK RI Perwakilan Provinsi “Meskipun sudah menyajikan laporan Keuangan Daerah Belum Tertib; Saldo Jambi, Senin (21/06) menyerahkan keuangan secara wajar, Walikota Sungai UYHD Tidak Disajikan Secara Benar; Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Penuh harus tetap melakukan pembenahan Adanya Penganggaran dan Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Belanja Daerah Yang Kurang Tepat; Sungai Penuh Tahun Anggaran 2009 Pengelolaan Persediaan Belum Tertib; dengan opini Wajar Tanpa Penatausahaan Aset Tetap Belum Pengecualian (WTP). Tertib. Sedangkan temuan Acara yang dilaksanakan di ketidakpatuhan terhadap peraturan Ruang Pola BPK RI Perwakilan perundang-undangann: Pengelolaan Provinsi Jambi ini dihadiri oleh Ketua retribusi pelayanan kesehatan dan pajak DPRD Kota Sungai Penuh, Satmar pengambilan bahan galian golongan C Lendan, Penjabat Walikota Sungai tidak tertib; Realisasi belanja langsung Penuh, Hasvia, dan Inspektur Kota no n p er so ni l u n t u k p ek erj aa n Sungai Penuh, Indra Ismadi. Jajaran konsultansi tidak dilengkapi dengan pejabat struktural BPK RI yang turut b u k t i p e nd u k u n g p e n g el u ara n ; menghadiri acara tersebut antara lain: Pelaksanaan beberapa pekerjaan tidak Plh Kepala Perwakilan BPK RI sesuai dengan kontrak; Realisasi Perwakilan Provinsi Jambi, Bernadetta Penyerahan LHP atas LKD Kota Sungaipenuh oleh Plh. Kepala Per- belanja Alokasi Dana Desa belum Arum Dati, Kepala Seksi Jambi I A, wakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi , Bernadetta Arum Dati seluruhnya dipertanggungjawabkan dan kepada Ketua DPRD Kota Sungaipenuh, Satmar Lendan Kepala Seksi Jambi II B, dan beberapa belanja hibah serta belanja bantuan pegawai di lingkungan BPK RI sosial belum dilengkapi bukti Perwakilan Provinsi Jambi. bagi perbaikan Sistem Pengendalian Intern pengeluaran sebagai pertanggungjawaban. A t a s k e b e r h a s i l a n K o t a (SPI) atas pengelolaan dana-dana APBD, Atas temuan-temuan tersebut Sungaipenuh mencapai opini WTP yang jika tidak dilakukan perbaikan akan BPK RI berharap kepada Pemerintah dan tersebut, BPK RI memberikan apresiasi berpengaruh terhadap penyajian laporan DPRD Kota Sungai Penuh untuk dan menaruh harapan semoga prestasi ini keuangan ditahun-tahun yang akan melaksanakan tindak lanjut. bisa dipertahankan di tahun-tahun yang datang”. BPK RI juga berharap DPRD akan datang. Laporan Pemeriksaan BPK RI Kota Sungai Penuh dapat mendorong Kepala Perwakilan BPK RI juga mengungkapkan temuan mengenai Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk Perwakilan Provinsi Jambi, dalam kelemahan SPI dan ketidakpatuhan menyusun action plan tindak lanjut sambutannya yang dibacakan oleh Plh. terhadap peraturan perundang-undangan. rekomendasi hasil pemeriksaan yang K ep a la P e r wa k i l a n me n ya t a k a n Temuan-temuan SPI yaitu: Pengelolaan dimaksud.

Provinsi Jambi WDP Jambi,

(30/06) – D a l a m rangka memenuhi ketentuan Undang – Undang, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan K e u a n g a n Pemerintah Provinsi Jambi Tahun An g g ar a n (T A) Pidato Kepala Perwakilan 2009, hari Rabu Jambi, Bapak Sumardi (30/06)di gedung kantor DPRD Provinsi Jambi Jalan A. Yani Nomor 02 Jambi, LHP terseb ut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Sumardi, kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta dan disaksikan oleh Wakil Gubernur Jambi. LHP atas Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) bagian yang tidak terpisahkan yakni; LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 yang memuat

opini; LHP atas Sistem Pengadilan Intern kemajuan yang dicapai Pemerintah Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Provinsi Jambi adalah ketepatan waktu Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi menyerahkan laporan keuangan sebagai Tahun Anggaran 2009; LHP atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang Terkait dengan rekomendasi atas – undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan hasil pemeriksaan, Kepala Perwakilan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi mengatakan “Sesuai Pasal 20 dan 21 UU Jambi Tahun Anggaran 2009. Nomor 15 tahun 2004, yang mewajibkan Dalam LHP yang diserahkan p e j a b a t y a n g d i p e r i k s a u n t u k tersebut, BPK RI menindaklanjuti memberikan opini rekomendasi LHP BPK RI dan Wajar dengan pengecualian atas m e l a k u k a n lapo ran keuangan pembahasan dengan Pemerintah Provinsi pihak yang terkait Jambi Tahun Anggaran paling lama 60 hari 2009. setelah laporan hasil Sesuai dengan pemeriksaan diterima Ppasal 16 ayat 1 UU 15 oleh pemerintah.” Tahun 2004, LHP yang K e p a l a diserahkan oleh BPK Penyerahan LKPD atas Provinsi Jmbi oleh Kepala Perwakilan juga RI memuat opini atas Perwakilan Jambi kepada Ketua DPR Profinsi Jambi mengharapkan agar laporan keuangan yang DPRD Provinsi didasarkan pada: Kesesuaian dengan Jambi segera menindaklanjuti hasil standar akuntansi pemerintah; kecukupan pemeriksaan BPK RI tersebut secara pengungkapan; kepatuhan terhadap optimal dalam rangka melaksanakan peraturan perundang – undangan, dan fungsi pengawasan sesuai ketentuan dalam efektivitas sistem pengadilan intern. Permendagri No 13 Tahun 2010 tentang Dalam sambutannya, Kepala Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Jambi, Sumardi menyatakan pada tahun ini Pemeriksaan BPK. Edisi V 2010

Halaman 5

www.jambi.bpk.go.id

www.jambi.bpk.go.id

BPK RI PERWAKILAN PROPINSI JAMBI

Sumardi, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi

Selamat Bergabung di BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Atik Priyatna, Kasubag Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Asal usul Suku Anak Dalam sering juga disebut dengan orang rimba atau Suku Kubu merupakan salah satu suku asli yang ada di Provinsi Jambi. Suku Anak Dalam dalam hidup berpindah-pindah. Di kawasan hutan secara berkelompok dan menyebar di beberapa Kabupaten, seperti di Kabupaten Batang hari, Tebo, Bungo, Sarolangun dan Merangin. Sejumlah ahli antropolog berpandangan bahwa Suku Anak Dalam termasuk kategori protom Melayu (Melayu Tua) dari beberapa hasil kajian yang dilakukan, menggambarkan bahwa kebudayaan Suku Anak Dalam yang ada di Provinsi Jambi memiliki kesamaan dengan suku melayu lainnya, seperti bahasa, kesenian dan nilai-nilai tradisi lainnya. Salah satu contoh adalah bentuk pelaksanaan upacara besale ( upacara pengobatan ) pada masyarakat anak dalam hampir sama dengan bentuk upacara aseik (upacara pengobatan) pada masyarakat Kerinci yang juga tergolong sebagai protom melayu. Di samping itu ada juga yang beranggapan bahwa Suku Anak Dalam adalah kelompok masyarakat terasing berasal dari kerajaan Pagaruyung. Mereka mengungsi kedalam hutan karena mendapat serangan dan tidak mau dikuasai serta diperintah oleh musuh. Di dalam hutan mereka membuat pertahanan. Pendapat ini didasari dengan istilah yang digunakan dalam penyebutan Suku Anak Dalam sebagai orang kubu (Kubu bermakna pertahanan). Suku Anak Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya diatur dengan aturan, norma dan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan budayanya. Dalam lingkungan kehidupannya dikenal istilah kelompok keluarga dan kekerabatan, seperti keluarga kecil dan

Mengenal Suku Anak Dalam (SAD) keluarga besar. Keluarga kecil terdiri dari suami istri dan anak yang belum menikah. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, mereka memiliki sistem kepemimpinan yang berjenjang, seperti Temenggung, Depati, Mangku, Menti dan Jenang. Temenggung merupakan jabatan tertinggi, keputusan yang ditetapkan harus dipatuhi. Bagi mereka yang melanggar akan dijatuhi hukuman atau sangsi sesuai dengan tingkat kesalahannya. (www.jambiprov.go.id)

Crew Kitchen Crews: Sumardi (Pelindung), Dj (Executive Chef), DinKes, (Chef d’ Cuisine), Maiya (Fastfood Cooks), Lilo (Short-order Cooks), Ezcha (Private Household Cooks), Nugie (Sous Chef), Kibonk (Cafeteria Cooks).

Adit & Wulan

Mahyadi & Wentos

Mondez & Heni

Wishing you love, luck & happiness to last you today, tomorrow & ever after hearty Congratulations on your Wedding!! Halaman 6

Edisi V 2010

Dapur Kendali: Jl. Lingkar Barat I Pal 10 No.78 Jambi 36126 Telepon : 0741 - 7102623, Fax : 0741 - 63578 Email : [email protected]