BLOCK BOOK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Kode Mata Kuliah : MI. 010
PENYUSUN :
DR. I WAYAN PARSA, SH.MH I GUSTI BAGUS PUTRA SAMAJAYA, SH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA 2008
1
PENGANTAR PERKULIAHAN.
Munculnya tipe “Welfare State” (“Negara Kesejahteraan”) atau “Negara Hukum Materiil”, membawa akibat kepada peran yang dimiliki oleh Administrasi Negara (Pemerintah). Administrasi Negara berperan aktif dalam pergaulan sosial. Administrasi Negara diserahi apa yang disebut sebagai “bestuurszorg”, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan/kepentingan umum yang meliputi segala lapangan kemasyarakatan. Untuk melaksanakan bestuurszorg tesebut, Administrasi Negara memiliki kewenangan yang berupa “kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan menurut penilaiannya sendiri” (diskresi). Kebebasan ini berpotensi untuk terjadinya tindakan sewenangwenang, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Administrasi Negara yang merugikan warga masyarakat. Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus diwujudkan. Asas legalitas, perlindungan hak asasi, keterbukaan, maupun peran serta masyarakat harus terealisasikan. Hukum Administrasi Negara (HAN) pada hakekatnya berisikan pengaturan tentang wewenang Administrasi Negara untuk melaksanakan tindakantindakannya dan juga mengatur tentang kemungkinan untuk menggugat tindakantindakan tersebut. Penyelenggaraan kepentingan umum, menempatkan Administrasi Negara berhadapan langsung dengan warga masyarakat. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap HAN oleh segenap pihak sangatlah perlu. Bagi Administrasi Negara, HAN berfungsi sebagai normanorma yang harus ditaati, bagi warga masyarakat berfungsi sebagai alat untuk melakukan pengawasan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap tindakantindakan Administrasi Negara, sedangkan bagi Hakim berfungsi sebagai dasar untuk melakukan pengujian atas suatu tindakan Administrasi Negara.
IDENTITAS MATAKULIAH. Nama Mata Kuliah : Hukum Administrasi Negara (HAN) Kode Mata Kuliah
: MI. 010
Semester : II (dua) Hari Perkuliahan : 2
Tempat Perkuliahan : Kampus Jimbaran/Kampus Denpasar.
DISKRIPSI PEKULIAHAN. Hukum Administrasi Negara merupakan matakuliah wajib bagi semua Fakultas Hukum, dan merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai keabsahan (rechtmatigheid) tindakantindakan Administrasi Negara, serta asasasas pemerintahan yang baik yang muncul dan berkembang dalam praktekpraktek Administrasi Negara maupun dalam lembaga peradilan yang berwenang. Karena itu ruang lingkup bahasan dalam matakuliah ini mencakup berbagai aspek: sumbersumber HAN, negara hukum – demokrasi – karakter sebagai landasan HAN, aspekaspek HAN, keabsahan dalam pemerintahan, penegakan HAN, serta perlindungan hukum. Perkuliahan ini berupaya untuk dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip prinsip dasar HAN serta mengkaitkannya dengan aturanaturan hukum positif yang bersumber pada hukum dasar tertinggi, yaitu UndngUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945). Hal ini merupakan sesuatu yang esensial, mengingat muncul dan berkembangnya globalisasi paradigma “good governance” (kepemerintahan yang baik) yang diadopsi oleh berbagai negara di dunia. Munculnya paradigma ini disebabkan masalah korupsi dan suap yang marak terjadi diberbagai pemerintahan negara. Oleh karena itulah pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan memberikan analisis yang mendalam terhadap aspekaspek keilmuan dalam HAN.
MATERI PERKULIAHAN. I.
II.
Pengantar Hukum Administrasi Negara (HAN) I.1. Peristilahan, dan Pengertian HAN I.2. Kedudukan HAN, dan Hubungan HAN Dengan Aspek Hukum Lain, Serta I.3. Sifat Istimewa HAN, dan Sejarah Perkembangan HAN I.4. SumberSumber HAN dan Kodifikasi HAN Landasan Hukum Administrasi Negara (HAN) II.1 Negara Hukum II.1.1. Asas Legalitas Dalam Pelaksanaan Pemerintsahan II.1.2. Hakhak Dasar II.1.3. Pembagian Kekuasaan II.1.4. Pengawasan Pengadilan II.2. Demokrasi II.2.1. Badan Perwakilan Rakyat II.2.2. Asas Keterbukaan II.2.3. Peranserta Masyarakat II.3. Karakter Ajaran Instrumental II.3.1. Doeltreffenheid (Hasilguna) II.3.2. Doelmatigheid (Dayaguna) 3
III. AspekAspek Normatif Hukum Administrasi Negara III.1. Norma Kekuasaan Memerintah III.2. Hukum Mengenai Organisasi Dan Instrumen III.3. Aspek Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat IV Asas Keabsahan Dalam Pemerintahan IV.1. Perkiraan Keabsahan IV.2. Cacat Keabsahan IV.3. AspekAspek Rechtmatigheid Menurut UU.Peradilan Tata Usaha Negara IV.4. AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) V. Penegakan Hukum Administrasi Negara V.1. Umum V.1.1. Pembatasan V.1.2. MacamMacam Sanksi V.2. Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara V.2.1. Paksaan Pemerintahan V.2.2. Pencabutan Keputusan V.2.3. Denda Paksa V.2.4. Uang Paksa V.2.5. Sanksi Pidana VI. Perlindungan Hukum VI.1. Problematik Perlindungan Hukum VI.2. Peradilan Tata Usaha Negara VI.3. Upaya Administratif
METODE DAN STRATEGI PERKULIAHAN. Metode perkuliahan yang diterapkan adalah Problem Based Learning (PBL). Karena itu strategi pembelajaran lebih menekankan pada aktivitas aktif para mahasiswa, berupa komunikasi dua arah berupa tanya jawab, mengerjakan tugastugas terstruktur yang diwajibkan oleh pengajar matakuliah, diskusidiskusi perorangan maupun kelompok. Pada tahap awal perkuliahan, mahasiswa diberikan pertanyaanpertanyaan untuk mengetahui pemahaman awal dari mahasiswa terhadap suatu substansi perkuliahan dan untuk melakukan brainstorming terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi. Tanya jawab dilakukan pada saat berlangsungnya perkulihan maupun pada saat perkuliahan akan berakhir. Sedangkan tugastugas diberikan untuk materimateri tertentu, yang harus dikerjakan oleh mahasiswa di luar kelas. Sedangkan kegiatan diskusi dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu.
TUGAS – TUGAS. Mahasiswa diwajibkan untuk menyiapkan, mengerjakan, dan membahas tugastugas yang terdapat dalam Block Book. Tugastugas terdiri dari tugastugas yang sifatnya mandiri yang harus dikerjakan oleh setiap mahasiswa di luar perkuliahan, tugastugas yang harus dipresentasikan dan juga tugastugas yang harus dikumpulkan. 4
PENILAIAN. Penilaian dilakukan terhadap aspek hard skills dan aspek soft skills. Penilaian hard skills didasarkan pada pelaksanaan tugastugas, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS). Sedangkan penilaian soft skills (sikap dan perilaku) dilkukan berdasarkan pada pengamatan terhadap mahasiswa selama berlangsungnya perkuliahan, pada pelaksanaan diskusi, pengumpulan tugastugas, tingkat kehadiran, serta pada pelaksanaan ujian.
BAHAN BACAAN. Amrah Muslimin, Beberapa Asas Dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung, 1985. Dedi Soemardi, SumberSumber Hukum Positip, Alumni, Bandung, 1982. Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, PokokPokok Hukum Tata Usaha Negara, Jilid I, Alumni, Bandung, 1983. Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995. Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004. Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, dan Buku II, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993. Jazim Hamidi, Penerapan AsasAsas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1981. Koesnadi Hardjasoemantri, Aspek Hukum Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995. ______________________, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994. Marbun – Mahfud, PokokPokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987. Marbun, Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979. Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indnesia, Liberty, Yogyakarta, 1982. 5
Mustamin DG.Matutu et.al, Mandat, Delegasi, Attribusi Dan Implementasinya Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2004. Nata Saputra, Hukum Administrasi Negara, CV.Rajawali, Jakarta, 1988. Paulus Effendie Lotulung, Himpunan Makalah AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987. ________________ , Pemerintahan Menurut Hukum, Yuridika, Surabaya, Agustus, 1993. ________________ , Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Pidato Pada Peresmian Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Oktober 1994. ________________ , Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet.Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002. _________________ , Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi, Makalah, tanpa Penerbit dan Tahun. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. Prins – Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Admnistrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978. Ridwan,HR, Hukum Admnistrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003. Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2005. Sjachran Basah, Ilmu Negara, PT.Ichtiar Baru, Jakarta, 1980. ____________, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Orasi Ilmiah Pada Dies Natalis XXIX Universitas Pajajaran 24 September 1986, Alumni, Bandung, 1992, Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 1993. Soewarno Handayaningrat, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta, 1986. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. Victor M.Situmorang – C.Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1994. Wayong – Achmad Ichsan, Fungsi Administrasi Negara, Djambatan, Jakarta, 1983.
6
JADWAL PERKULIAHAN. NO.
HARI/TANGGAL
TOPIK / MATERI
1.
Pengantar HAN: Istilah dan Pengertian HAN
2.
Pengantar HAN: Kedudukan HAN Dalam Lapangan Hukum, dan Hubungan HAN Dengan Ilmu Hukum Lainnya
3.
Pengantar HAN: HAN Sebagai Himpunan Peraturan Istimewa, dan Sejarah Perkembangan HAN
4.
Pengantar HAN: Sumbersumber HA, dan Kodifikasi HAN.
5.
Landasan HAN: Asas Legalitas, Perlindungan HakHak Asasi, Pembagian Kekuasaan Di Bidang Pemerintahan, dan Pengawasan Oleh Pengadilan.
6.
Landasan HAN: Prinsipprinsip Demokrasi, dan Karakter Ajaran Instrumental.
7.
Aspekaspek Normatif HAN: Norma Kekuasaan, Hukum Mengenai Organisasi dan Instrumen, dan Aspek Yuridis Menenai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat.
8.
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
9.
Asas Keabsahan Dalam Pemerinahan: Perkiraan Keabsahan, Cacat Keabsahan,
dan
Aspekaspek
Keabsahan Dalam UU.Peratun 10.
Asasasas Umum Pemerintahan yang baik (aaupb)
11.
Penegakan HAN: Pembatasan dan Sanksisanksi Administrasi
12.
Perlindungan Hukum: Problematik Perlindungan Hukum
13.
Perlindungan Hukum: Peradilan Tata Usaha Negara dan Upaya Administrasi
14.
UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
7
PERTEMUAN PERTAMA: Pengantar HAN: Istilah dan Pengertian HAN Bacaan: Prins – Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Admnistrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994. Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1981. Philipus M.Hadjon et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet.Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. Marbun – Mahfud, PokokPokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987. Wayong – Achmad Ichsan, Fungsi Administrasi Negara, Djambatan, Jakarta, 1983. Victor M.Situmorang – C.Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1994. Ridwan,HR, Hukum Admnistrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003. Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993. Amrah Muslimin, Beberapa Asas Dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung, 1985. Tugas KeSatu : Peristilahan dan Pengertian Hukum Administrasi Negara. Istilah Administratief Recht (bahasa Belanda), Administrative Law (bahasa Inggeris), Droit Adminisratif (bahasa Perancis), Verwaltungsrecht (bahasa Jerman), diterjemahkan oleh para pakar ke dalam berbagai macam peristilahan. Belum ada kesepakatan di antara para pakar. Pengertian atau juga disitilahkan dengan definisi pada hakekatnya adalah untuk menentukan batasbatas sebuah kata atau istilah secermat mungkin. Pengertian Hukum Administrasi Negara belum ada kesamaan pandang diantara para ahli. Pengertian yang dikemukakan oleh seorang pakar akan memunculkan pengertian lain dari pakar yang lainnya.
8
Identifikasi terjemahan dari istilahistilah asing tersebut sehingga dapat mengetahui apa sebabnya istilah Hukum Adminitrasi Negara (HAN) digunakannya pada Kurikulum Fakultas Hukum; Identifikasi pengertianpengertian HAN yang dikemukakan oleh pakar asing maupun oleh pakar Indonesia untuk dapat dibuat suatu kesimpulan.
PERTEMUAN KEDUA: Pengantar HAN: Kedudukan HAN Dalam Lapangan Hukum, dan Hubungan HAN Dengan Ilmu Hukum Lainnya. Bacaan: Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1981. Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, PokokPokok Hukum Tata Usaha Negara, Jilid I, Alumni, Bandung, 1983. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994. Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indnesia, Liberty, Yogyakarta, 1982. Nata Saputra, Hukum Administrasi Negara, CV.Rajawali, Jakarta, 1988. Philipus M.Hadjon et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet.Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Prins – Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Admnistrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978. Tugas KeDua: Kedudukan HAN dalam Lapangan Hukum dan Hubungan HAN dengan Ilmu Hukum Lainnya. Berdasarkan isi atau kekuatan yang dianutnya, hukum digolongkan menjadi yaitu Hukum Privat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan pribadi, dan Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum atau kepentingan publik. HAN termasuk dalam kelompok Hukum Publik yang merupakan pecahan dari Hukum Tata Negara (HTN). Karenanya, HAN memiliki hubungan dengan HTN dan juga memiliki hubungan dengan Hukum Pidana maupun dengan Hukum Perdata. Hubungan HAN dangan Hukum Pidana dan Hukum Perdata didasarkan pada prinsip “lex specialis derogat legi generali” – hukum yang khusus mengenyampingkan hukum umum.
Buatkan suatu uraian ringkas proses pemisahan HAN dari HTN yang nantinya dari uraian tersebut dapat terlihat kedudukan HAN dalam lapangan hukum; 9
Identifikasi pendapat para pakar yang berkaitan dengan prinsip “lex spesialis derogat legi genarali” yang menyangkut HAN dengan Hukum Pidana dan Hukum Perdata.
PERTEMUAN KETIGA: Pengantar HAN: HAN Sebagai Himpunan Peraturan Istimewa, dan Sejarah Perkembangan HAN. Bacaan: Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994. Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indnesia, Liberty, Yogyakarta, 1982. Marbun, Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997. Philipus M.Hadjon et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet.Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002. Paulus Effendie Lotulung, Himpunan Makalah AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. Tugas KeTiga: Keistimewaan dari HAN dan Sejarah Perkembangan HAN. HAN memiliki karakter dan ciri tersendiri dibandingkan dengan hukumhukum lainnya, sehingga HAN dikatakan sebagai himpunan peraturan istimewa atau hukum istimewa. Sedangkan hukum privat dikatakan sebagai hukum biasa. Perkembangan HAN berkaitan dengan perkembangan konsep Negara Hukum yang menyebabkan lapangan pekerjaan Administrasi Negara semakin luas dan komplek. Pada akhirnya dalam HAN berkembang HAN khusus dan HAN umum.
Hal yang perlu dijawab adalah apa sebabnya HAN dikatakan sebagai himpunan peraturan istimewa dan hukum privat dinyatakan sebagai hukum biasa ? Tugas untuk dikumpulkan: Buat dalam bentuk paper untuk dikumpul: sejarah perkembangan HAN sehingga memunculkan HAN khusus dan HAN umum.
PERTEMUAN KEEMPAT : Pengantar HAN: Sumbersumber HAN, dan Kodifikasi HAN. 10
Bacaan: Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993. Marbun – Mahfud, PokokPokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994. Philipus M.Hadjon et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet.Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002. Philipus M.Hadjn , Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Pidato Pada Peresmian Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Oktober 1994. Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indnesia, Liberty, Yogyakarta, 1982. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 1993. Dedi Soemardi, SumberSumber Hukum Positip, Alumni, Bandung, 1982. Paulus Effendie Lotulung, Himpunan Makalah AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. Sjachran Basah, Ilmu Negara, PT.Ichtiar Baru, Jakarta, 1980. Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Orasi Ilmiah Pada Dies Natalis XXIX Universitas Pajajaran 24 September 1986, Alumni, Bandung, 1992, Tugas KeEmpat: SumberSumber HAN dan Kodifikasi HAN. Dalam HAN, masalah sumbersumber hukum ini merupakan suatu hal yang perlu untuk dipahami, karena berkaitan erat dengan wewenang Administrasi Negara untuk melakukan tindakantindakan hukum. Sehubungan dengan masalah sumber hukum, GW.Paton mengatakan bahwa ada banyak sekali arti dari istilah sumbersumber hukum dan seringkali menjadi sebab terjadinya kekeliruan terkecuali jika kita teliti dengan seksama artiarti yang khusus yang diberikan terhadap istilah tersebut yang terdapat di dalam sesuatu teks tertentu. Istilah sumber hukum mengandung berbagai arti tergantung dari sudut mana seseorang memadangnya. Sumbersumber hukum bagi HAN dapat dibedakan dalam dua kategori, tertulis dan tidak tertulis. Selain itu terdapat pula sumber hukum yang menentukan isi (materi) norma/kaedah hukum, dan sumber hukum yang merupakan tempat atau asal dari mana suatu norma/kaedah memperoleh kekuatan hukum. Dalam sumber hukum yang terakhir ini berlaku “Teori Penjenjangan Hukum”.
11
Berbeda dengan Hukum Perdata dan Hukum Pidana yang dikatakan memiliki kodifikasi, maka HAN sampai sekarang karena berbagai faktor belum memiliki kodifikasi meskipun ada upayaupaya untuk membuat suatu kodifikasi HAN. Identifikasi sumbersumber HAN dan sejarah dari Teori Penjenjangan Hukum dalam tata hukum Indonesia; Temukan pengertian kodifikasi serta identifikasi pernyataanpernyataan pakar tentang kodifikasi HAN.
PERTEMUAN KELIMA: Landasan HAN: Asas Legalitas, Perlindungan HakHak Asasi, Pembagian Kekuasaan Di Bidang Pemerintahan, dan Pengawasan Oleh Pengadilan. Bacaan: Philipus M.Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Pidato Pada Peresmian Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Oktober 1994. Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Philipus M.Hadjon et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet.Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002. Philipus M.Hadjon, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi, Makalah, tanpa Penerbit dan Tahun. Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993. Ridwan,HR, Hukum Admnistrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003. Mustamin DG.Matutu et.al, Mandat, Delegasi, Attribusi Dan Implementasinya Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2004. Tugas KeLima: Legalitas, HakHak Asasi, Pembagian Kekuasaan Pemerintahan, dan Pengawasan Yuridis. Asas legalitas, perlindungan hakhak asasi, pembagian kekuasaan, dan pengawasan oleh pengadilan merupakan asasasas negara hukum yang berkaitan langsung dengan jaminan perlindunan hukum bagi rakyat terhadap kekuasaan pemerintah.
12
Asas legalitas merupakan salah satu asas yang paling dijnjung tinggi oleh setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Asas legalitas ini juga menyangkut dasar kewenangan dari Adminstrasi Negara. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat bertumpu dan bersumber dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hakhak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan ini dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum. Pembagian kekuasaan dimaksud adalah berbada dengan trias politica. Pembagian kekuasaan dimaksud adalah menyangkut pemberian wewenang pemerintahan untuk menyelenggarakan sesuatu atau beberapa fungsi pemerintahan tertentu (desentalisasi fungsional). Selain itu, pembagian kekuasaan adalah pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (desentralisasi teritorial). Setiap perbuatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan apabila keluar dari batas batas dan tujuan pemberian wewenang atau melanggar asas legalitas, tentu tidak dibenarkan oleh hukum. Oleh sebab itu pengawasan yuridis oleh lembagalembaga yang berwenang perlu untuk dipahami.
Temukan makna yang terkandung dalam prinsip legalitas prinsipprinsip negara hukum dari berbagai pakar, pengertian wewenang serta caracara memperoleh wewenang. Identifikasi lembagalembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan yuridis dan dasar hukum pembentukannya. Tugas untuk dikumpulkan: Identifikasi perumusan hakhak asasi manusia dalam lintasan sejarah konstitusi negara Republik Indonesia; Sejarah pengaturan desentralisasi teritorial yang berlaku dan pernah berlaku di wilayah negara Republik Indonesia.
PERTEMUAN KEENAM: Landasan HAN: Prinsipprinsip Demokrasi, dan Karakter Ajaran Instrumental. Bacaan: Philipus M.Hadjon, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi, Makalah, tanpa Penerbit dan Tahun. Philipus M.Hadjon et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet.Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002. 13
Philipus M.Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Pidato Pada Peresmian Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Oktober 1994. Koesnadi Hardjasoemantri, Aspek Hukum Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995. Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993. Ridwan,HR, Hukum Admnistrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003. Tugas KeEnam: Landasan Demokrasi dan Karakter Instrumental. Badan perwakilan rakyat, asas keterbukaan, dan peranserta masyarakat merupakan prinsipprinsip demokrasi yang melandasi HAN. Ladasan demokrasi terutama berkaitan dengan prosedur dan substansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik berupa pengambilan keputusan maupun berupa perbuatanperbuatan nyata. Perwujudan dari suatu badan perwakilan rakyat adalah berkaitan erat dengan berkembangnya gagasan, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat (asas kedaulatan rakyat). Badan Perwakilan Rakyat di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Asas keterbukaan Pemerintah mempunyai ikatan yang hakiki dengan berfungsinya demokrasi, dan disamping itu banyak hubungannya dengan citacita negara hukum. Sedangkan peranserta masyarakat ini dimungkinkan karena keterbukaan pemerintah untuk dapat ikut serta dalam pengambilan atau mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Berkaitan dengan penggunaan kekuasaan memerintah, HAN merupakan instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintah mengendalikan kehidupan masyarakat dan pada sisi lain memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian tersebut.
Temukan landasan hukum pengaturan DPR serta fungsi serta hakhak yang dimiliki oleh DPR; fungsifungsi keterbukaan dan kewajiban pemerintah yang berkaitan dengan penerapan asas keterbukaan; dan wujud peranserta masyarakat dalam satu peraturan perundangundangan. Temukan pengertian instrumen yuridis dan HAN sebagai instrmen yurdis. Tugas yang diumumkan di kelas: Buatlah makalah (6 – 10 halaman; I,5 spasi) untuk dipresentasikan mengenai fungsi DPR dikaitkan dengan asas keterbukaan dan peranserta masyarakat serta permasalahannya. Cantumkan catatan kaki atau catatan badan yang digunakan.
14
PERTEMUAN KETUJUH: Aspekaspek Normatif HAN: Norma Kekuasaan, Hukum Mengenai Organisasi dan Instrumen, dan Aspek Yuridis Menenai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat. Bacaan: Philipus M.Hadjon et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet.Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002. Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993. Soewarno Handayaningrat, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta, 1986. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979. Ridwan,HR, Hukum Admnistrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003. Mustamin DG.Matutu et.al, Mandat, Delegasi, Attribusi Dan Implementasinya Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2004. Tugas KeTujuh: Norma Kekuasaan, Hukum Organisasi dan Instrumen, dan Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Tinjauan Aspek Yuridis. Norma (pemerintahan), instrumen (pemerintahan, dan jaminan (perlindungan) merupakan fungsifungsi yang dipenuhi oleh HAN. Dari ketiga fungsi tersebut, maka yang menjadi unsur unsur pokok HAN adalah: a) sturen (mengendalikan), b) partisipasi dan peranserta, dan c) perlindungan hukum bagi rakyat. Unsurunsur pokok HAN itu sekaligus merupakan dimensi normatif HAN, yang meliputi aspek: a) hukum (norma) kekuasaan memerintah, b) hukum mengenai organisasi dan instrumen, dan c) hukum (aspek) yuridis mengenai perlindungan hukum. Norma kekuasaan pemerintah merupakan ukuranukuran atau pedomanpeoman bagi pemerintah (administrasi negara) untuk secara aktif terlibat dalam masyarakat. Pembentukan organisasi pemerintahan yang kompleks berikut instrumen hukum yang digunakan adalah berlandaskan hukum, menyangkut pemerintah pusat dan daerah. Aspek yuridis mengenai perlindungan hukum bagi rakyat, menyangkut persoalan dasar hukum, yang memperasalahkan apakah dasar hukum bagi yurisdiksi pengadilan untuk mengadili sengketa antara pemerintah dan rakyat.
15
Temukan bentukbentuk norma kekuasaan pemerintah. Gambarkan struktur organisasi pemerintah pusat dan daerah, serta ketentuan hukum yang mengharuskan dibentuknya organisasi tersebut. Tugas Kasus: Seorang pengusaha akan melakukan ekspor buabuahan ke luar negeri. Untuk itu ia mengajukan permohonan ijin untuk mengekspor buahbuahan tersebut. Oleh pejabat yang berwenang ijin tersebut tidak kunjung diterbitkan, sehingga buahbuahan tersebut membusuk. Akibatnya pengusaha mengalami kerugian atas membusuknya buahbuahannya. Untuk itu pengusaha melakukan tuntutan ke pengadilan. Apakah pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut.
PERTEMUAN KESEMBILAN: Asas Keabsahan Dalam Pemerintahan: Perkiraan Keabsahan, Cacat Keabsahan, dan Aspekaspek Keabsahan Dalam UU.Peratun. Bacaan: Philipus M.Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Pidato Pada Peresmian Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Oktober 1994. Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993. Philipus M.Hadjon, Pemerintahan Menurut Hukum, Yuridika, Surabaya, Agustus, 1993. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994. Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1981. Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004. Tugas KeSembilan: Keabsahan dan AspekAspek Keabsahan Dalam UU.Peratun. Keabsahan merupakan terjemahan dari rechtmatigheid (bahasa Belanda) yang memiliki tiga fungsi, yaitu: berfungsi sebagai norma pemerintahan, berfungsi sebagai alasan mengajukan gugatan, dan berfungsi sebagai dasar pengujian atas tindakan pemerintah. Keabsahan pada dasarnya berkenaan dengan penggunaan wewenang pemerintahan, baik wewenang yang terikat maupun wewenang bebas (discretionary power).
16
Setiap wewenang dibatasi oleh isi/materi, wilayah, dan waktu. Apabila wewenang itu melanggar batas tersebut, maka akan menimbulkan cacat keabsahan. Selain itu cacat keabsahan dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) maupun karena perbuatan yang sewenangwenang (willekeur). Pengkajian terhadap ketentuan yang terdapat dalam UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun), adalah sebagai usaha merumuskan aspekaspek rechtmatigheid dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia.
Temukan keterkaitan wewnang bebas dan wewenang terikat dengan makna yang terkandung dalam asas legalitas. Tugas untuk dipresentasikan: Melakukan kajian terhadap ketentuan UU.Peratun sehingga dapat menjawab keberadaan aspekaspek rechtmatigheidnya. Maksimal 3 halaman.
PERTEMUAN KESEPULUH: Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Bacaan: Jazim Hamidi, Penerapan AsasAsas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Paulus Effendie Lotulung, Himpunan Makalah AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. Ridwan,HR, Hukum Admnistrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003. Philipus M.Hadjon et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet.Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002. Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993. Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1981. Amrah Muslimin, Beberapa Asas Dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung, 1985. Tugas KeSepuluh: AsasAsas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik/Layak (AAUPB) merupakan terjemahan dari Algemene Beginselen van behoorlijk Bestuur (bahasa Belanda) merupakan bentuk dari HAN 17
tidak tertulis, karena asasasas tersebut lahir dan berkembang dari praktek administrasi negara dan praktek lembaga peradilan administrasi. Di Belanda, keberadaan AAUPB membawa akibat bahwa wewenang bebas (diskresi) yang semula tidak terjamah oleh “penguji keabsahan” sudah ditinggalkan. AAUPB diatur dalam UU.Peradilan Administrasi Belanda. Sedangkan di Indonesia, dalam UU.Peradilan Tata Usaha Negara tahun 1986 tidak mengaturnya, sehingga AAUPB di Indonesia masih merada dalam tataran teori. Baru sejak UU.Peradilan Tata Usaha Negara dirubah tahun 2004, AAUPB dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan. Identifikasi AAUPB dengan menggunakan sumber bacaan minimal dua.
Tugas untuk dipresentasikan: Analisis terhadap AAUPB yang diterapkan oleh UU.Peradilan Tata Usaha Negara .
PERTEMUAN KESEBELAS Penegakan HAN: Pembatasan dan Sanksisanksi Administrasi. Bacaan: Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2005. Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994. Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995. Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993. Philipus M.Hadjon et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet.Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002. Tugas KeSebelas: HalHal Yang Berkaitan Dengan Sanksi Administrasi. Penegakan hukum (Inggeris: law enforcement; Belanda: handhaving) berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat maupun aparatur itu terhadap peraturan perundangundangan. Aparatur harus mempunyai legitimasi. Persoalan legitimasi adalah menyangkut kewenanan, yaitu wewenang menerapkan kekuasaan penegakan hukum. Sehubungan dengan penegakan hukum, maka perundangundangan mempunyai dua sisi, yaitu norma hukum dan instrumen hukum yang merupakan alat untuk mempertahankan, mengendalikan, dan menerapkan norma hukum tersebut.
18
Terhadap pelanggaran normanorma HAN yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum perdata, ada tiga instrumen hukum yang dapat dipergunakan, yaitu instrumen hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana, yang ketiganya memiliki perbedaanperbedaan mengenai sasaran, sifat, maupun prosedurnya. Khusus (sebagai pembatasan) instrumen yuridis penegakan hukum administrasi (HAN) meliputi pengawasan (bersifat preventif) dan penerapan sanksi administrasi (bersifat represif).
Identifikasi macammacam sanksi admnistrasi Temukan instrumen yuridis penegakan hukum administrasi yang diatur dalam satu perundangundangan.
PERTEMUAN KEDUABELAS Perlindungan Hukum: Problematik Perlindungan Hukum. Bacaan: Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004. Philipus M.Hadjon et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet.Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002. Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Marbun, Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997. Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993. Ridwan,HR, Hukum Admnistrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003. Tugas KeDuabelas: MasalahMasalah Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Terhadap Kekuasaan Pemerintah. Adakalanya terjadi perbuatanperbuatan/tindakantindakan pemerintah (badan/Pejabat Tata Usaha Negara/TUN) dalam menyelenggarakan pemerintahan merugikan orang/badan hukum perdata. Oleh sebab itu dimungkinkan bagi orang/badan hukum perdata untuk melakukan gugatan.
19
Persoalan yang paling pokok dari penyelesaian sengketa TUN (antara orang/badan hukum perdata dengan badan/Pejabat TUN) adalah menyangkut kompetensi badan peradilan, disamping kemampuan para penegak hukum, seperti Hakim dan Pengacara. Terdapat adanya dua lembaga peradilan, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) di satu pihak dan Peradilan Umum dilain pihak samasama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN. Hal ini sangat tergantung dari subjek dan objek sengketa.
Temukan kompetensi dari masingmasing lembaga peradilan dengan menggunakan pendekatan subjek dan objek. Tugas untuk dikumpulkan: Analia dan argumentasi, apakah sengketa yang menyangkut Sertifikat Tanah merupakan kompetensi Peratun ataukah Peradilan Umum.
PERTEMUAN KETIGABELAS Perlindungan Hukum: Peradilan Tata Usaha Negara dan Upaya Administrasi. Bacaan: Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004. Philipus M.Hadjon et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet.Kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002. Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Marbun, Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997. Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993. Ridwan,HR, Hukum Admnistrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003. Tugas KeDuabelas: Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara serta Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Bidang Tata Usaha Negara (Administrasi Negara). Tidaklah serta merta semua sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) dapat langsung di gugat ke Peratun. Ada sengketasengketa yang penyelesaiannya harus melalui prosedur yang disebut dengan “upaya administrasi”, yaitu 20
penyelesaian yang dilakukan sendiri oleh badan/Pejabat TUN atau oleh badan/Pejabat TUN yang lebih tinggi. Sistimatisasi peraturan perundangundangan sangat perlu diterapkan, sehingga dapat diketahui apakah harus melalui upaya administrasi ataukah tidak. Temukan prosedur penyelesaian sengketa di bidang Tata Usaha Negara beserta landasan hukumnya, untuk kemudian diringkas dalam bentuk skema. Temukan satu peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai keharusan untuk menempuh prosedur upaya administrasi.
han
21