bimbingannya akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan naskah Laporan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kepada Allah SWT, karena hanya atas petunjuk dan bimbingannya akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2013, yang merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang tersebut sangat dirasakan manfaatnya bagi Bupati Blitar beserta seluruh jajaran Aparaturnya terutama dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk mewujudkan Good

Governance. Seperti kita ketahui bersama, di era Reformasi saat ini, pemerintah daerah sebagai pengemban amanat Otonomi tidak berperan sebagai penguasa yang diikuti oleh masyarakat, namun justru sebagai pelayan dan abdi masyarakat dimana segala aktifitasnya dapat diketahui atau diakses oleh masyarakat. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Blitar sangat berkomitmen dalam menyampaikan berbagai bentuk laporan yang menjadi kewajibannya, agar sedapat mungkin dapat memberikan gambaran kepada Pemerintah, DPRD dan masyarakat, atas pelaksanaan berbagai program pembangunan setiap tahunnya. Dengan demikian seluruh Stakeholder dapat mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program pembangunan daerah pada tahun tersebut, sekaligus turut berpartisipasi memberikan masukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dareah pada tahun tahun berikutnya. i

Pada kesempatan yang baik ini dan atas selesainya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar tahun 2013 kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 1. Ketua dan seluruh anggota DPR Kabupaten Blitar, atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama tahun 2013 sehingga penyelenggaraan program pembangunan tahun 2013 dapat terlaksana dengan baik ; 2. Seluruh Forpimda Kabupaten Blitar atas koordinasi dan kerjasamanya yang baik selama tahun 2013 ; 3. Sdr. Wakil Bupati Blitar, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, seluruh Kepala SKPD dan jajaran Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, atas pelaksanaan tugas dan kewajiban selama tahun 2013 dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Daerah ; 4. Sdr. Pimpinan Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar serta lembaga atau instansi vertical lainnya yang telah membantu dalam menyediakan data yang sangat berguna dalam penyusunan LKPJ tahun 2013 ; 5. Seluruh Tim Penyusunan naskah LKPJ yang telah bekerja keras guna mengumpulkan data, melakukan editing, konfirmasi dan penyempurnaan naskah sehingga naskah LKPJ ini dapat tersaji dengan baik ; 6. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuan baik moril dan materiilnya guna kelancaran penyusunan naskah LKPJ. Demikian yang dapat disampaiakan dalam rangka mengantar Naskah LKPJ Bupati Blitar Tahun 2013. Semoga Naskah ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah selama tahun 2013, sekaligus dapat bermanfaat bagi semua pihak guna merumuskan perencanaan pembangunan di tahun tahun mendatang, sehingga apa yang kita harapkan yaitu pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Blitar yang telah dicanangkan dapat terwujud. ii

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan ridho-Nya kepada kita semua, dalam rangka pengabdian kita kepada masyarakat Kabupaten Blitar, Bangsa dan Negara yang kita cintai ini, Amin.

Blitar,

Maret 2014

BUPATI BLITAR

HERRY NOEGROHO

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR HAL BAB I

PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BLITAR 1. Kondisi Geografis dan Topografi 2. Gambaran Umum Demografi 3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Blitar

BAB BAB BAB BAB BAB BAB

I I I I I I

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH A. VISI DAN MISI 1. Visi 2. Misi B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH 1. Strategi Pembangunan Daerah 2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB

II II II II II II II II

-

1 3 4 6 7 7 9 13

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB A. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHBAB B. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BELANJA DAERAH BAB C. KEBIJAKAN UMUM PEMBIAYAAN DAERAH BAB D. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH BAB E. PAGU DAN REALISASI BELANJA DAERAH BAB F. PAGU DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH BAB

III III III III III III III

-

1 2 7 13 14 38 45

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

BAB IV BAB IV BAB IV -

1 2 97

BAB V

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN A. Tugas Pembantuan Yang Diterima B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan C. Kendala Yang Dihadapi dan Solusi

BAB BAB BAB BAB

V V V V

-

1 3 16 16

BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB

VI VI VI VI VI VI VI VI

-

1 2 3 3 5 5 7 20

BAB VII -

1

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah B. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah D. Pembinaan Batas Wilayah E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana F. Pengelolaan Kawasan Khusus G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ` BAB VII PENUTUP

1 1 3 3 6 - 17

DAFTAR TABEL

HAL Tabel 1.1

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, BAB I dan Sex Ratio Penduduk di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2013 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta BAB I KB Aktif di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2013

-

8

-

8

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2013

BAB I

-

9

Tabel 1.4

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blitar Atas Dasar BAB I Harga Konstan Tahun 2008 – 2013 (%) Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Blitar Atas BAB I Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor (%) Tahun 2008 – 2013 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blitar Sektor BAB I Pertanian Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008 – 2013 (%)

-

19

-

20

-

23

Hubungan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD 2011 – 2016 dengan Prioritas Pembangunan Daerah 2013 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)Tahun 2013 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013 Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2013 Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2013 Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Tahun 2013

BAB II

-

14

BAB III -

16

BAB BAB BAB BAB

-

17 19 22 26

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2013 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2013 Target dan Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2013 Target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2013 Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun 2013 Target dan Realisasi Bantuan keuangan dari Propinsi Tahun 2013 Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2013

BAB III -

27

BAB III -

28

BAB III -

32

BAB III -

34

BAB III -

36

BAB III -

37

BAB III -

38

BAB III -

40

Tabel 1.2

Tabel 1.5 Tabel 1.6

Tabel 2.1

Tabel 3.1 Tabel Tabel Tabel Tabel

3.2 3.3 3.4 3.5

Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13

III III III III

Tabel 3.14

Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2013

BAB III -

44

Tabel 3.15 Tabel 4.1 Tabel 4.2

Pagu dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2013 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2013 Target dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2013 Target dan Capaian Kinerja Pelayanan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun 2013 Jumlah Kasus Penyakit Menular di Kabupaten Blitar Tahun 2013 Realisasi Pelayanan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Persalinan Kabupaten Blitar Tahun 2013

BAB III BAB IV BAB IV -

45 5 11

BAB IV -

12

BAB IV -

13

BAB IV -

14

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013 Capaian Kinerja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2013 Target dan Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Tahun 2013 Hasil Kegiatan Pembangunan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Tahun 2012 - 2013 Kondisi Jalan dan Irigasi Kabupaten Blitar Tahun 2013 Hasil Kegiatan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2013 Target dan Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2013 Target dan Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2013 Jumlah SK Perijinan yang Diterbitkan oleh KPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2009-2013 Realisasi Investasi Daerah Non PMA/PMDN Tahun 2012-2013 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM 2013

BAB IV -

16

BAB IV -

17

BAB IV -

20

BAB IV

-

21

BAB IV -

22

BAB IV -

24

BAB IV -

33

BAB IV -

34

BAB IV -

37

BAB IV -

39

BAB IV -

41

Perkembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Blitar Tahun 2012 - 2013 Target dan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2013 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar Tahun 2013 Target dan Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2013 Target dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013

BAB IV -

42

BAB IV -

44

BAB IV -

46

BAB IV -

49

BAB IV -

52

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan BAB IV Anak yang Dilaporkan Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan BAB IV keluarga Sejahtera Tahun 2013

53


Tabel 4.6 Tabel 4.7 Tabel 4.8 Tabel 4.9 Tabel 4.10 Tabel 4.11

Tabel 4.12 Tabel 4.13 Tabel 4.14 Tabel 4.15 Tabel 4.16 Tabel 4.17 Tabel 4.18 Tabel 4.19 Tabel 4.20 Tabel 4.21 Tabel 4.22 Tabel 4.23

55

Tabel 4.24

Capaian Program Keluarga Berencana Tahun 2013 BAB IV -

56

Tabel 4.25

56

Tabel 4.26

Jumlah Keluarga Sesuai Tahapan Keluarga Tahun BAB IV 2013 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2013 BAB IV -

Tabel 4.27

Angkutan Trayek di Kabupaten Blitar Tahun 2013

BAB IV -

59

Tabel 4.28

Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan 2013 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2013 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (yang dilaksanakan oleh BKD) Tahun 2013 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (yang dilaksanakan oleh Inspektorat) Tahun 2013 Kasus Pengaduan yang Ditangani Oleh Inspektorat Tahun 2013 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan) Tahun 2013 Capaian Kinerja Urusan Sosial 2013 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan 2013 Capaian Kinerja Urusan Statistik 2013 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan 2013 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan 2013 Produksi Perikanan Tangkap Laut Tahun 2011 2013 Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2011 - 2013

BAB IV -

61

BAB IV BAB IV -

63 68

BAB IV -

78

BAB IV -

80

BAB IV -

81

BAB IV -

83

BAB BAB BAB BAB BAB BAB

-

88 91 93 94 96 99

BAB IV -

100

BAB IV -

101

Produksi Ikan Hias Tahun 2011 - 2013 Capaian Kinerja Urusan Pertanian (Sub Sektor Pertanian) 2013 Peruntukan Lahan Sawah di Kabupaten Blitar Penggunaan Lahan Non Sawah di Kabupaten Blitar

BAB IV BAB IV -

101 104

BAB IV BAB IV -

105 106

Capaian Kinerja Urusan Pertanian (oleh BP4K) BAB IV Tahun 2013 Capaian Kinerja Urusan Pertanian (Sub Sektor BAB IV Perkebunan) Tahun 2013 Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat BAB IV -

112


Tabel 4.32

Tabel 4.33 Tabel 4.34

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40

Tabel 4.41 Tabel 4.42 Tabel 4.43 Tabel 4.44 Tabel 4.45 Tabel 4.46 Tabel 4.47 Tabel 4.48 Tabel 4.49

IV IV IV IV IV IV

58

115 116

Tabel 4.50 Tabel 4.51 Tabel 4.52 Tabel 4.53 Tabel 4.54 Tabel 4.55 Tabel 4.56 Tabel 4.57 Tabel 4.58 Tabel 5.1 Tabel 6.1 Tabel 6.2 Tabel 6.3 Tabel 6.4 Tabel 6.5

Capaian Kinerja Urusan Pertanian (Sub Sektor Peternakan) Tahun 2013 Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2011 s/d Tahun 2013 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2013 Perkembangan Produksi Hutan Rakyat Kabupaten Blitar Tahun 2011 -2013 Luas Lahan Kritis di Kabupaten Blitar Tahun 2013

BAB IV -

119

BAB IV -

120

BAB IV BAB IV -

123 123

BAB IV -

124

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata 2013 Perkembangan Kepariwisataan di Kabupaten Blitar Tahun 2012 - 2013 Perolehan PAD dari Sektor Pariwisata Tahun 20122013 Perkembangan Penerimaan PAD dari BUMD Tahun 2011 - 2013 SKPD Kabupaten Blitar Penerima Tugas Pembantuan Tahun 2013 Kejadian Bencana di Kabupaten Blitar Tahun 2013

BAB IV BAB IV -

126 127

BAB IV -

127

BAB IV -

132

Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Dalam Antisipasi Bencana Jenis dan Penanggulangan Bencana Produksi Hutan negara di Wilayah Kabupaten Blitar Kegiatan Penyelenggaraan Trantibum di Wilayah kabupaten Blitar Tahun 2013

BAB V

-

5

BAB VI -

6

BAB VI -

6

BAB VI BAB VI -

8 11

BAB VI -

14

DAFTAR GAMBAR

HAL

Gambar 1.1

Peta Kabupaten Blitar

BAB I

-

4

Gambar 1.2

Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2013

BAB I

-

7

Gambar 1.3

Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2013

BAB I

-

11

Gambar 1.4

Persentase Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2013 Menurut Golongan Usia

BAB I

-

12

Gambar 1.5

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar Tahun 2009-2013

BAB I

-

13

Gambar 1.6

Nilai Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2009-2013

BAB I

-

14

Gambar 1.7

Angka Melek Huruf (%) Kabupaten Blitar dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

BAB I

-

15

Gambar 1.8

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Mean Years School/MYS) Kabupaten Blitar dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

BAB I

-

16

Gambar 1.9

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Blitar dan BAB I Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

-

16

Gambar 1.10 PPP Kabupaten Blitar dan Propinsi Jawa Timur (Ribu Rupiah) Tahun 2009-2013

BAB I

-

17

Gambar 1.11 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar dan Propinsi Jawa Timur (%) Tahun 2008-2013

BAB I

-

18

Gambar 1.12 PDRB Kabupaten Blitar ADHB dan ADHK (juta rupiah) Tahun 2008-2013

BAB I

-

19

Gambar 1.13 Kontribusi Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier (%) dalam Perekonomian Kabupaten Blitar Tahun 2008-2013

BAB I

-

21

Gambar 1.14 Distribusi Persentase PDRB ADHB pada Sektor Pertanian Tahun 2008-2013

BAB I

-

22

Gambar 1.15 Peternakan Unggas dan Sapi di Kabupaten Blitar

BAB I

-

23

Gambar 1.16 Perbandingan Pertumbuhan PDRB Per Kapita (ADHB) dan Inflasi Kabupaten Blitar Tahun 20102013

BAB I

-

25

Gambar 1.17 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blitar (%) Tahun 2009-2013

BAB I

-

26

Gambar 1.18 Persentase Pengangguran Terhadap Angkatan Kerja di Kabupaten Blitar Tahun 2013

BAB I

-

27

Grafik 3.1 Grafik 3.2

Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2013 Perkembangan Penerimaan Daerah Tahun 2011 2013 Belanja Daerah Tahun 2013 Belanja Tidak Langsung Tahun 2013 Belanja Langsung Tahun 2013 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2013 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2013 Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2013 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013 Pagu dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2013 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Utama

BAB III BAB III -

2 5

Perkembangan Produksi Tanaman Sayuran dan Buah Semusim Kabupaten Blitar (2011-2013) Perkembangan Produksi Tanaman Buah Tahunan Kabupaten Blitar (2011-2013) Perkembangan Produksi Ternak Kabupaten Blitar

BAB IV

- 108

BAB IV

- 109

BAB IV

- 121

Perkembangan Industri Kecil Kabupaten Blitar Tahun 2011 - 2013

BAB IV

- 129

Grafik Grafik Grafik Grafik

3.3 3.4 3.5 3.6

Grafik 3.7 Grafik Grafik Grafik Grafik

3.8 3.9 3.10 3.11

Grafik 3.12 Grafik 4.1 Grafik 4.2 Grafik 4.3 Grafik 4.4 Grafik 4.5

BAB BAB BAB BAB

III III III III

-

10 11 12 14

BAB III -

15

BAB BAB BAB BAB

16 19 31 35

III III III III

-

BAB III 39 BAB IV - 107

BAB

I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM Otonomi daerah merupakan bentuk kewenangan dan kewajiban suatu daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu daerah. Kebijakan mengenai otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan pemberian hak otonomi kepada Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tentunya harus dilaksanakan seiring dengan upaya mewujudkan pemerintah yang bersih, bertanggungjawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah setiap tahunnya dilaporkan kepada DPRD melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan

Rakyat

Daerah

(DPRD),

dan

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Mekanisme penyampaian LKPJ diawali dengan penyampaian laporan tersebut oleh Bupati Blitar kepada DPRD dalam rapat paripurna DPRD, yang kemudian dibahas secara internal oleh Panitia Khusus (Pansus) sesuai dengan tata tertib DPRD. Hasil pembahasan internal tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD selambat-lambatnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

I I-1

30 hari setelah LKPJ diterima. Keputusan DPRD, untuk selanjutnya, disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan. Penyusunan dan penyampaian LKPJ merupakan wujud kerjasama dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam suatu daerah1. Hubungan kemitraan tersebut

sangat

penting

dalam

rangka

menyusun

kebijakan

daerah

untuk

menyelenggarakan otonomi daerah sebaik mungkin. Secara garis besar, dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan LKPJ Bupati Blitar berpedoman pada: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa hubungan antara pemerintah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hubungan setara dimaknai bahwa diantara dua lembaga tersebut memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok masingmasing

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

I I-2

7. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025; 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor

6

Tahun 2013 tentang Perubahan

APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013; 11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2013; 12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013; 13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013.

B. Gambaran Umum Kabupaten Blitar 1. Kondisi Geografis dan Topografi Kabupaten Blitar merupakan salah satu wilayah di bagian selatan Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diantara 111040'-112010' Bujur Timur dan 7058' – 809'5'' Lintang Selatan. Sementara itu secara administratif, Kabupaten Blitar berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang di sebelah utara, Kabupaten Malang di sebelah timur, Samudera Indonesia di sebelah selatan serta Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri di sebelah barat. Letak yang cukup strategis tersebut menjadikan perkembangan kabupaten yang mempunyai luas wilayah 1.588,79 km² dan terbagi ke dalam 22 kecamatan, 248 desa dan 24 kelurahan ini layak diperhitungkan.


I I-3

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Blitar

Kondisi alam Kabupaten Blitar sangat beragam, terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai dan pesisir. Secara spesifik, kondisi topografi kabupaten yang memiliki ketinggian wilayah ± 167 meter adalah sebagai berikut: 1. Wilayah utara memiliki kemiringan berkisar 2% - 15%, 15% - 40% dan lebih besar dari 40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit. Wilayah ini merupakan bagian dari wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak. 2. Wilayah Tengah merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan 020%. Namun, bagian timur dari wilayah ini agak bergelombang dengan kemiringan rata-rata 2-15%.


I I-4

3. Wilayah Selatan yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan 15% - 40%. Terdapat sebagian kecil dari wilayah ini yang berada di sekitar DAS Brantas dengan kontur agak landai antara 0-20%. Diantara dua wilayah (Blitar Utara dan Selatan) membentang Sungai Brantas, yang merupakan sungai terpanjang ke dua di Jawa Timur setelah Bengawan Solo (sebagian alirannya terdapat di Propinsi Jawa Tengah). Sungai ini sekaligus merupakan muara dari sungai-sungai utama yang mengalir dari bagian utara Kabupaten Blitar seperti Sungai Lekso dan Sungai Putih. Adanya daerah aliran sungai di bagian tengah ini ditambah dengan kondisi alam berupa dataran rendah yang membentang sampai ke bagian barat membuat Kabupaten Blitar mengandalkan dan menggantungkan diri pada sektor pertanian. Kabupaten Blitar bagian utara merupakan daerah pegunungan alluvial yang sangat subur. Bagian ini mencakup 56,6% dari total luas wilayah yang meliputi empat belas kecamatan, antara lain Kecamatan Kanigoro, Talun, Selopuro, Kesamben, Selorejo, Doko, Wlingi, Gandusari, Garum, Nglegok, Sanankulon, Ponggok, Srengat, Wonodadi, dan Udanawu. Disamping karena banyaknya aliran sungai yang melintas, Gunung Kelud yang hingga saat ini masih menyimpan aktivitas vulkanik, menjadi salah satu faktor penyebab suburnya daerah yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Kediri ini. Dengan aliran air yang mencukupi setiap tahunnya, wilayah ini juga sesuai untuk budidaya perikanan, baik perikanan konsumsi maupun ikan hias yang salah satu jenisnya merupakan komoditas unggulan Kabupaten Blitar yaitu ikan Koi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah bagian selatan kabupaten ini yang mencakup Kecamatan Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates, Binangun, Sutojayan, dan Kademangan. Pegunungan kapur yang membentang di sepanjang pesisir pantai selatan menjadikan wilayah yang sering disebut area


I I-5

Blitar Selatan ini kurang subur. Namun begitu, masyarakat di daerah ini tidak pantang menyerah. Tanaman tahunan seperti jati, maupun tanaman lain seperti cabai dan ketela pohon terus dibudidayakan. Walaupun daerah Blitar selatan kurang mendapat asupan lahan subur, potensi yang ada di wilayah tersebut juga tidak sedikit. Bahan tambang golongan C seperti Feldspar, Kaolin, Zeolit, Pasir Besi dan Batu Kapur merupakan produk unggulan wilayah ini. Keberadaan bahan tambang tersebut sebagian telah dieksploitasi, seperti penambangan Kaolin di Kecamatan Bakung dan Sutojayan, Ball Clay di Kecamatan Sutojayan, Bentoit di Kecamatan Binangun, Batu Bintang di Kecamatan Binangun, Panggungrejo, Wonotirto dan Sutojayan, Batu Tufa di Kecamatan Wates, Feldspar di Kecamatan Sutojayan dan Kecamatan Panggungrejo, serta Pasir besi yang berada di Kecamatan Bakung dan Panggungrejo. Pengembangan eksplorasi potensi tambang yang dimiliki masih terus diupayakan pemerintah daerah agar kesenjangan antara Blitar bagian utara dan selatan tidak terlalu besar. Letak geografis Kabupaten Blitar yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota di sekitarnya dengan berbagai kultur maupun budaya, sedikit banyak juga memberikan pengaruh bagi tata kehidupan masyarakat Blitar. Seperti di wilayah barat, kebudayaan masyarakatnya condong ke budaya mataraman yang merujuk pada suatu teritori budaya maupun dialek yang digunakan wilayah tersebut. Sedangkan di bagian timur cenderung pada dialek yang diucapkan oleh penduduk Kabupaten Malang atau yang lazim disebut budaya arek.

2. Gambaran Umum Demografi Secara umum, aspek demografis Kabupaten Blitar yang akan disajikan pada bagian ini meliputi pertumbuhan penduduk dan persebarannya, serta struktur dan karateristik penduduknya. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

I I-6

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar mencatat bahwa pada 2013, jumlah penduduk Kabupaten Blitar sebesar 1.131.135 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari jumlah penduduk tahun sebelumnya sebanyak 1.126.151 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,43%. Selama tiga tahun terakhir, kondisi jumlah penduduk Kabupaten Blitar ditunjukkan oleh grafik di bawah ini.

Gambar 1.2 Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2013

565,282

565,853

564,202 562,623 561,949 560,299

2011

2012 Laki-Laki (Jiwa)

2013 Perempuan (Jiwa)

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2014 (diolah)

Dari ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013, populasi penduduk perempuan di Kabupaten Blitar melampaui jumlah penduduk laki-laki. Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi dua tahun sebelumnya dimana populasi penduduk laki-laki Kabupaten Blitar lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal tersebut sesuai dengan angka sex ratio yang disajikan pada tabel berikut.


I I-7

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Sex Ratio Penduduk di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2013 Tahun

Indikator

2011

Jumlah Penduduk (jiwa)

2012

2013

1.122.922

1.126.151

1.131.135

Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

0,48

0,42

0,43

Sex Ratio

100,4

100,4

99,9


Pada 2013, angka sex ratio sebesar 99,9 di atas menunjukkan bahwa dalam 1000 jiwa penduduk perempuan terdapat 999 jiwa penduduk laki-laki. Angka sex ratio tersebut berguna bagi perencanaan pembangunan khususnya dalam rangka pelaksanaan program kesetaraan gender. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar selama kurun waktu tiga tahun terakhir berkisar di bawah 0,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa program pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 1970-an mampu dilaksanakan secara efektif oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya persentase pasangan usia subur (PUS) yang secara aktif melaksanakan program KB seperti ditunjukkan oleh tabel di bawah ini. Tabel 1.2 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif di Kabupaten Blitar Tahun 2011-2013 Uraian

2011

2012

2013

PUS

220.951

223.326

229.970

Peserta KB Aktif

159.663

162.532

169.039

Persentase

72,26

72,78

73,50

Sumber: BPPKB Kab. Blitar, 2014


I I-8

Jumlah penduduk Kabupaten Blitar yang tersebar di seluruh kecamatan memiliki kepadatan sebesar 712 jiwa/km2. Persebaran penduduk tersebut memperlihatkan bahwa Kecamatan Ponggok memiliki jumlah penduduk terbanyak diantara 22 kecamatan yang ada, yaitu sebesar 98.663 jiwa. Namun, dilihat dari kepadatan penduduk di masing-masing wilayah kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Sanankulon merupakan kecamatan terpadat dengan kepadatan penduduk 1.626 jiwa/km2. Kondisi ini berbeda dengan Kecamatan Wonotirto yang terletak di Blitar bagian selatan yang hanya memiliki kepadatan penduduk 216 jiwa/km2. Kecamatan Wonotirto tersebut merupakan kecamatan terluas yang mencakup 10% lebih dari luas wilayah Kabupaten Blitar. Selain Wonotirto, Kecamatan Bakung yang juga terletak di Blitar selatan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu sebanyak 25.204 jiwa dengan kepadatan terendah kedua sebesar 227 jiwa/km2. Secara lengkap, persebaran penduduk Kabupaten Blitar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2013

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kecamatan Bakung Wonotirto Panggungrejo Wates Binangun Sutojayan Kademangan Kanigoro Talun Selopuro Kesamben Selorejo Doko Wlingi

Luas Wilayah (Km2)

Laki-laki

111,24 164,54 119,04 68,76 76,79 44,2 105,28 55,55 49,78 39,29 56,96 52,23 70,95 66,36

12.312 17.827 20.319 13.929 21.447 23.388 32.052 37.413 29.730 20.082 23.998 17.230 18.890 25.164

Penduduk (Jiwa) Perempuan 12.892 17.705 20.530 13.970 21.586 24.021 32.191 37.040 30.211 19.566 24.780 17.815 19.039 25.137


Jumlah 25.204 35.532 40.849 27.899 43.033 47.409 64.243 74.453 59.941 39.648 48.778 35.045 37.929 50.301

Sex rasio (%)

Kepadatan (Jiwa/Km2)

95,5 100,7 99,0 99,7 99,4 97,4 99,6 101,0 98,4 102,6 96,8 96,7 99,2 100,1

227 216 343 406 560 1.073 610 1.340 1.204 1.009 856 671 535 758 I I-9

No

Kecamatan

15 Gandusari 16 Garum 17 Nglegok 18 Sanankulon 19 Ponggok 20 Srengat 21 Wonodadi 22 Udanawu Kabupaten Blitar

Luas Wilayah (Km2)

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

88,23 54,56 92,56 33,33 103,83 53,98 40,35 40,98 1.588,79

33.652 31.748 34.286 27.073 49.910 31.463 23.117 20.252 565.282

33.199 31.322 34.125 27.134 48.753 31.790 23.310 19.737 565.853

66.851 63.070 68.411 54.207 98.663 63.253 46.427 39.989 1.131.135

Penduduk (Jiwa)

Sex rasio (%) 101,4 101,4 100,5 99,8 102,4 99,0 99,2 102,6 99,9

Kepadatan (Jiwa/Km2) 758 1.156 739 1.626 950 1.172 1.151 976

712

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2014

Dari tabel di atas, nampak bahwa persebaran penduduk Kabupaten Blitar masih terkonsentrasi di wilayah tengah yang secara geografis memiliki kemudahan akses terhadap sarana transportasi, komunikasi maupun sarana lainnya seperti Kecamatan Sanankulon, Kanigoro, Talun, Srengat, dan Garum yang merupakan lima kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi. Terkonsentrasinya penduduk di beberapa wilayah tersebut menunjukkan pula besarnya potensi sumber daya manusia yang ada. Oleh karenanya, kondisi yang demikian perlu diimbangi dengan upaya penciptaan lapangan kerja yang sebaiknya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah serta upaya penataan ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dari tingginya kepadatan penduduk dapat diminimalisir. Misalnya, pengelolaan wilayah dan penataan ruang di Kecamatan Kanigoro sebagai ibukota Kabupaten Blitar, yang merupakan wilayah terpadat kedua, perlu dilakukan secara serius sejak dini agar tidak menimbulkan permasalahan yang kompleks di masa yang akan datang. Sementara itu, dapat dikatakan pula bahwa kemudahan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan sarana penunjang lain masih perlu ditingkatkan di wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah antara lain Kecamatan Wonotirto, Bakung, Panggungrejo, dan Wates yang semuanya berada di wilayah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

I I - 10

Blitar Selatan. Mengingat kondisi geografis yang kurang begitu subur, potensi sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut perlu diberdayakan agar mampu memanfaatkan potensi alam yang ada baik di sektor pertambangan dan penggalian maupun sektor pertanian dengan spesifikasi perkebunan dan perikanan laut dengan memperhatikan kearifan dalam pengelolaan lingkungan. Upaya-upaya tersebut pada akhirnya akan mampu mengurangi disparitas antara wilayah utara dan selatan yang selama ini merupakan tantangan pembangunan di Kabupaten Blitar. Berbicara mengenai karakteristik kependudukan, struktur penduduk Kabupaten Blitar pada 2013 dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Gambar 1.3 Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2013 ≥ 65 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5-9 0-4 15.0

10.0

5.0 Perempuan

0.0

5.0

10.0

15.0

Laki-laki


Dari piramida penduduk tersebut, penduduk Kabupaten Blitar mayoritas berada pada rentang usia 15-64 tahun yang disebut sebagai usia produktif dengan persentase sebesar 66,21%. Sisanya merupakan usia non produktif yang terdiri


I I - 11

dari penduduk usia muda yang memiliki usia < 15 tahun sebesar 24,91% dan penduduk usia lanjut dengan usia ≥ 65 tahun sebesar 8,88%.

Gambar 1.4 Persentase Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2013 Menurut Golongan Usia Tahun 2013 8.88 24.91

66.21

Usia Muda (< 15)

Usia Produktif (15-64)

Usia Lanjut (≥ 65)


Melalui informasi di atas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Blitar memiliki potensi besar dalam hal penyediaan tenaga kerja yang ditunjukkan dengan besarnya persentase usia produktif. Hal tersebut perlu diimbangi dengan tingginya kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Selain itu, diperoleh informasi pula bahwa dependency ratio atau rasio ketergantungan yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dan usia produktif Kabupaten Blitar sebesar 0,51. Angka tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dan dianggap produktif) menanggung sebanyak 51 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan ini merupakan salah satu indikator demografi penting yang menunjukkan bahwa semakin kecil rasio tersebut maka semakin baik pula kondisi penduduknya.


I I - 12

Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia suatu wilayah, penelaahan terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu dilakukan. IPM Kabupaten Blitar terus

mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti

ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.

Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar Tahun 2009-2013 Kab Blitar

73.22

73.67

74.06

71.06

71.62

72.18

2009

2010

2011

Prov Jatim

74.43

74.76

72.83

73.21

2012

2013


Nilai IPM pada 2013 sebesar 74,76 mendudukkan Kabupaten Blitar pada urutan ke-13 dari 38 kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar masih perlu berupaya meningkatkan pembangunan manusia baik dari sisi ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh pencapaian nilai IPM daerah lain di sekitar wilayah Kabupaten Blitar yang memiliki struktur dan kultur serupa, antara lain Kota Blitar (78,63 atau urutan ke-3), Kabupaten Tulungagung (74,89 atau urutan ke-11), Kabupaten Trenggalek (74,45 atau urutan ke-15) dan Kabupaten Kediri (73,09 atau urutan ke-19). Nilai IPM tersebut tersusun dari tiga komponen yaitu Indeks Pendidikan yang mencerminkan seberapa luas pengetahuan dan tingkat pendidikan dari


I I - 13

masyarakat, Indeks Kesehatan yang mencerminkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, serta Indeks Daya Beli yang menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat. Nilai masing-masing indeks tersebut untuk Kabupaten Blitar disajikan pada gambar di bawah ini. Gambar 1.6 Nilai Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2009-2013 77.33

77.67

77.70

77.82

77.89

76.09

76.46

76.82

77.17

77.43

67.65

68.30

66.24

2009

66.87

2010

Indeks Pendidikan

2011 Indeks Kesehatan

2012

68.95

2013 Indeks Daya Beli


Indeks Pendidikan dihitung berdasarkan Angka Melek Huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (Mean Years School / MYS). BPS Kab. Blitar mencatat AMH Kabupaten Blitar pada 2013 sebesar 92,08 yang berarti 92% penduduk usia 10 tahun keatas dapat membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,03% dari AMH tahun sebelumnya. Pencapaian AMH Kabupaten Blitar dalam kurun waktu lima tahun terakhir melampaui pencapaian AMH Propinsi Jawa Timur.


I I - 14

Gambar 1.7 Angka Melek Huruf (%) Kabupaten Blitar dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

92.08

92.05

92.02

92

91.9

89.75

89.28 88.34

88.52

2010

2011

87.8

2009

Kab. Blitar

2012

2013

Jatim


Sementara itu tercatat MYS Kabupaten Blitar pada 2013 sebesar 7,43. Dari nilai MYS tersebut, rata- rata penduduk Kabupaten Blitar hanya bersekolah selama 7 tahun atau hanya berhenti sampai pendidikan wajib belajar sembilan tahun. Pencapaian angka tersebut tidak jauh berbeda dengan angka rata-rata lama sekolah Propinsi Jawa Timur sebesar 7,5. Gambar 1.8 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Mean Years School/MYS) Kabupaten Blitar dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 Kab. Blitar

Jatim 7.4

7.36

7.35

7.45

7.43 7.5

7.34

7.23

7.2

2009

7.24

2010

2011

2012

2013

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2014 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

I I - 15

Angka Harapan hidup (AHH) Kabupaten Blitar yang mencerminkan indeks kesehatan pada 2013 tercatat sebesar 71,46 atau dengan kata lain penduduk Kabupaten Blitar memiliki harapan untuk hidup sampai dengan usia 71 tahun. Angka tersebut naik sebesar 0,16 dibanding tahun sebelumnya. Gambar 1.9 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Blitar dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 Kab. Blitar

70.66

70.88 69.6

69.35

2009

2010

Jatim

71.09 69.86

2011

71.46

71.3 70.09

2012

70.19

2013


Selanjutnya, tingkat kehidupan layak masyarakat yang ditunjukkan oleh indeks daya beli diukur melalui pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP). PPP Kabupaten Blitar pada 2013 sebesar Rp.658.340,00 berada di atas nilai PPP Propinsi Jawa Timur yang berada pada angka Rp. 653.370,00.


I I - 16

Gambar 1.10 PPP Kabupaten Blitar dan Propinsi Jawa Timur (Ribu Rupiah) Tahun 2009-2013 658.34

655.57 652.75 649.38

653.37

651.04

646.62 647.46 643.6 640.12

2009

2010

2011 Kab. Blitar

2012

2013

Jatim


3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Blitar Untuk melihat pencapaian pembangunan ekonomi

suatu wilayah,

termasuk Kabupaten Blitar, tidak dapat dilepaskan dari laju pertumbuhan ekonomi karena

indikator

tersebut

dapat

menggambarkan

pergerakan

dari

siklus

perekonomian suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Blitar, terlihat bahwa aktivitas perekonomian Kabupaten Blitar yang sempat mengalami perlambatan pada 20092 kembali mengalami percepatan sejak 2010, meskipun pencapaian pertumbuhan pada periode 2010 sampai 2012 tersebut berada di bawah pencapaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Perlambatan aktivitas perekonomian kembali terjadi pada tahun 2013 baik di tingkat Kabupaten Blitar maupun pada level propinsi. 2

Melambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi disinyalir sebagai dampak dari kenaikan harga BBM di dalam negeri yang pada akhirnya hal tersebut mendorong naiknya harga barang dan jasa termasuk struktur biaya produksi yang pada akhirnya mempengaruhi kuantitas barang maupun jasa yang diproduksi. Krisis ekonomi global yang terjadi pada penghujung 2008 hingga kuartal I 2009 juga disinyalir ikut memberi andil terhadap perlambatan perekonomian yang terjadi. Kondisi perekonomian global yang mengalami kontraksi tersebut memberikan pukulan yang cukup keras bagi negara-negara di dunia terutama yang struktur perekonomiannya banyak dibangun dari ekspor


I I - 17

Gambar 1.11 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar dan Propinsi Jawa Timur (%) Tahun 2008-2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kab. Blitar

6.04

5.18

6.08

6.33

6.35

5.76

Jawa Timur

5.94

5.01

6.68

7.22

7.27

6.55

Sumber: BPS Kab. Blitar dan BPS Prop. Jatim, 2014

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar menurut sektor dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 1.4 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008 – 2013 (%) SEKTOR

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1. Pertanian

4,41

3,72

2,94

3,91

4,33

3,20

2. Pertambangan dan Penggalian

5,06

5,02

7,95

11,63

3,31

10,82

3. Industri Pengolahan

6,49

3,07

4,10

3,73

3,24

6,41

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

7,87

7,91

7,81

6,73

7,31

5,76

5. Bangunan

6,67

5,94

11,35

6,94

7,43

10,64

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

8,27

8,08

10,98

9,87

10,17

9,33

7. Pengangkutan dan Komunikasi

6,35

6,74

7,17

6,97

5,52

7,39

8. Bank dan Lembaga Keuangan Lain

6,56

5,68

7,31

8,16

7,00

5,83

9. Jasa-jasa

8,56

5,32

7,31

6,73

6,78

4,61

6,04

5,18

6,08

6,33

6,35

5,76

Kabupaten Blitar



I I - 18

Selanjutnya, di bawah ini disajikan nilai PDRB Kabupaten Blitar yang meliputi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan. Gambar 1.12 PDRB Kabupaten Blitar ADHB dan ADHK (juta rupiah) Tahun 2008-2013 17,137,347.17 15,366,477.2713,786,005.89 11,011,362.01 9,935,944.23 12,308,947.48 5,126,942.58 5,392,757.37 5,720,374.71 6,468,467.19 6,082,188.80 6,841,345.82 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PDRB ADHB

PDRB ADHK


Dilihat dari struktur perekonomiannya, Tabel 1.5 menunjukkan bahwa sampai tahun 2013 Kabupaten Blitar masih didominasi oleh dua sektor utama yaitu sektor Pertanian serta sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR). Jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada Tabel 1.4, kedua sektor tersebut mengalami perlambatan aktivitas di tahun 2013. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar secara umum mengalami perlambatan dari 6,35% di tahun 2012 menjadi 5,76% di tahun 2013.


I I - 19

Tabel 1.5 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor (%) Tahun 2008 – 2013 SEKTOR

2008

2009

2010

2011

2012

2013

47,92

47,11

45,54

44,40

43,74

42,35

2. Pertambangan dan Penggalian

2,38

2,36

2,36

2,54

2,46

2,52

3. Industri Pengolahan

6,49

3,07

2,55

2,44

2,40

2,43

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

0,42

0,41

0,40

0,40

0,39

0,38

5. Bangunan

2,15

2,19

2,38

2,45

2,43

2,62

26,86

27,75

28,93

29,67

30,33

31,78

7. Pengangkutan dan Komunikasi

2,34

2,32

2,30

2,28

2,25

2,26

8. Bank dan Lembaga Keuangan Lain

4,27

4,36

4,43

4,53

4,52

4,50

11,01

10,92

11,09

11,30

11,48

11,16

100

100

100

100

100

100

1. Pertanian

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

9. Jasa-jasa Kabupaten Blitar


Dari tabel di atas, terdapat fenomena menarik dari struktur perekonomian Kabupaten Blitar khususnya di dua sektor utama seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pada kurun waktu lima tahun terakhir, sektor pertanian yang mewakili sektor primer, cenderung mengalami penurunan kontribusi. Sebaliknya, sektor PHR sebagai tulang punggung sektor tersier, terus meningkatkan kontribusinya. Sehingga secara perlahan, terjadi pergeseran peranan dua sektor tersebut

terhadap

pembentukan

PDRB

Kabupaten

Blitar.

Hal

ini

cukup

menggembirakan, mengingat sektor tersier dibangun dari sektor-sektor yang tidak tergantung pada sumber daya alam. Disamping itu, ada suatu teori yang mengatakan bahwa salah satu ciri daerah yang maju adalah jika daerah tersebut lebih didominasi oleh sektor yang tidak bergantung pada keberadaan sumber daya alam.


I I - 20

Gambar 1.13 Kontribusi Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier (%) dalam Perekonomian Kabupaten Blitar Tahun 2008-2013 Primer

Sekunder

Tersier

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2014 (diolah) 44.48

45.35

46.76

47.77

48.58

49.70

5.22

5.18

5.34

5.29

5.23

5.43

50.30

49.47

47.90

46.94

46.20

44.87

2010

2011

2008

2009

2012

2013


Sebagai leading sector

perekonomian Kabupaten Blitar, pergerakan

sektor Pertanian memerlukan perhatian ekstra. Penurunan kontribusi sektor Pertanian yang terjadi hingga tahun 2013 dipengaruhi oleh sub sektor Tanaman Bahan Makanan (Tabama) dan sub sektor Peternakan dan Hasil-hasilnya, karena memang dua sub sektor inilah yang memberikan sumbangan terbesar pada sektor utama Kabupaten Blitar. Seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, kedua sub sektor tersebut mengalami penurunan kontribusi setiap tahunnya.


I I - 21

Gambar 1.14 Distribusi Persentase PDRB ADHB pada Sektor Pertanian Tahun 2008-2013 100%

2.04

1.96

1.91

1.88

1.93

90%

0.64

0.46

0.56

0.62

0.63

19.22

19.09

18.37

17.65

17.46

6.81

6.49

6.03

5.76

5.52

19.22

19.12

18.68

18.49

18.19

15.05

2008

2009

2010

2011

2012

2013

80% 70%

5.34 0.62 15.04

60%

50% 40%

6.31

30%

20% 10% 0%

a. Tanaman Bahan Makanan

b. Tanaman Perkebunan

c. Peternakan dan Hasil-hasilnya

d. Kehutanan

e. Perikanan


Dalam rentang waktu 2008-2013, kontribusi sub sektor Tabama selalu mengalami penurunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah peningkatan konversi lahan sawah menjadi lahan terbangun. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan lahan, khususnya lahan sawah, merupakan modal dasar utama kegiatan usaha pertanian karena semakin luas lahan maka semakin besar pula potensi pertanian yang dapat dikembangkan. Hal tersebut semakin diperkuat dengan melambatnya pertumbuhan yang terjadi di sub sektor tabama dari 6,17% pada tahun 2012 menjadi 1,87% di tahun 2013.


I I - 22

Tabel 1.6 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blitar Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008 – 2013 (%) Sub Sektor a. Tanaman Bahan Makanan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7,09

7,73

4,72

6,70

6,17

1,87

-3,23

-0,19

-0,23

1,60

2,28

6,23

4,40

1,23

1,38

0,96

2,18

2,67

d. Kehutanan

-8,42

-29,41

23,09

11,96

7,76

5,26

e. Perikanan

2,96

2,45

3,84

4,34

7,35

6,77

4,41

3,72

2,94

3,91

4,33

3,20

b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasil-hasilnya

Pertanian


Dari tabel di atas, diketahui pula bahwa sub sektor peternakan dan hasilhasilnya mengalami peningkatan aktivitas dari 2,18% di tahun 2012 menjadi 2,67% pada tahun 2013. Sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya di Kabupaten Blitar sangat dipengaruhi oleh peternakan unggas jenis ayam ras petelur dan pedaging sebagai komoditas utamanya serta peternakan sapi potong yang menduduki urutan kedua.

Gambar 1.15 Peternakan Unggas dan Sapi di Kabupaten Blitar

Selanjutnya, sebagai sektor unggulan kedua, sektor PHR di Kabupaten Blitar lebih didominasi oleh perdagangan eceran. Meningkatnya kontribusi sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB menunjukkan bahwa terjadi peningkatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

I I - 23

aktivitas perdagangan didalamnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak mengalami kendala dalam melakukan aktivitas jual beli khususnya eceran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan daya beli masyarakat ikut pula mengalami peningkatan seperti yang telah ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Daya Beli masyarakat pada bagian sebelumnya. Apabila dilakukan analisis sektor unggulan3 dari data perekonomian yang dimiliki maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Terdapat tiga sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat di Kabupaten Blitar dibandingkan dengan kondisi secara umum Propinsi Jawa Timur yaitu: a. Sektor Pertanian b. Sektor Pertambangan dan Penggalian c. Sektor Jasa-jasa 2. Terdapat tiga sektor yang potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat apabila dikelola dengan baik, antara lain: a. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih b. Sektor Konstruksi/Bangunan c. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 3. Terdapat tiga sektor yang relatif tertinggal dibanding dengan Propinsi Jawa Timur yaitu: a. Sektor Industri Pengolahan b. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi c. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa perusahaan

3

Analisis sektor unggulan dilakukan dengan cara membandingkan nilai rata-rata data series tahun 2008-2013 pertumbuhan ekonomi sektoral serta kontribusi per sektor antara Kabupaten Blitar dan Propinsi Jawa Timur


I I - 24

Kesimpulan di atas pada akhirnya dapat memberikan informasi awal bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan di tahun-tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Blitar. Sementara itu, untuk melihat secara kasar tingkat kemakmuran rakyat suatu daerah dapat didekati dari PDRB per kapita. Sejak tahun 2008, PDRB per kapita Kabupaten Blitar berada diatas 8 juta rupiah. Pada 2013, BPS mencatat PDRB per kapita Kabupaten Blitar mencapai Rp. 15.150.576,-. Dari nominal tersebut dapat terlihat bahwa secara umum rata-rata PDRB per kapita sebulan di tahun 2013 sebesar Rp. 1.262.548,- atau Rp. 42.085,- per hari. Data laju pertumbuhan PDRB per kapita dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.16 Perbandingan Pertumbuhan PDRB Per Kapita (ADHB) dan Inflasi Kabupaten Blitar Tahun 2010-2013

11.36

11.37

5.38

5.33

2010

2011

11.11

11.07

Laju PDRB Per Kapita Inflasi

4.82

2012

5.45

2013


Dari gambar di atas, dapat dipastikan bahwa angka laju pertumbuhan PDRB Per Kapita, yang dalam hal ini didasarkan pada harga berlaku, jauh berada di atas angka laju inflasi. Hal tersebut menjelaskan bahwa secara umum masyarakat Kabupaten Blitar tidak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup karena angka inflasi jauh lebih kecil dibanding nilai pendapatan


I I - 25

perkapita masyarakat yang diwakili oleh PDRB per kapita. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Blitar dapat dikatakan cukup tinggi, dan secara riil, masyarakat masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kenaikan inflasi yang terjadi pada tahun 2013 disebabkan oleh kenaikan harga BBM pada 22 Juni 2013 yang lalu. Artinya, inflasi yang terjadi lebih didrive oleh efek kebijakan tersebut (Pemerintah Pusat). Secara makro, perlambatan aktivitas perekonomian yang terjadi di Kabupaten Blitar pada tahun 2013 ditunjukkan pula oleh meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)4. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, angka TPT Kabupaten Blitar masih fluktuatif.

Gambar 1.17 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blitar (%) Tahun 2009-2013

3.74

3.61 3.00

2.86 2.24

2009

2010

2011

2012

2013

Tingkat Pengangguran Terbuka


Angka TPT sempat menunjukkan penurunan dari 3,61% di tahun 2011 menjadi 2,86% pada tahun 2012. Namun pada akhir 2013, BPS Kabupaten Blitar

4

TPT didefinisikan sebagai bagian dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja (jobless)


I I - 26

mencatat bahwa angka TPT kembali meningkat pada level 3,74%. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari 616.259 jiwa angkatan kerja, terdapat 23.046 jiwa yang menganggur. Gambar 1.18 Persentase Pengangguran Terhadap Angkatan Kerja di Kabupaten Blitar Tahun 2013 Angkatan Kerja yang Bekerja

Pengangguran

4%

96%


Dari gambar di atas dapat dikatakan bahwa meskipun angka TPT mengalami peningkatan pada tahun 2013, namun persentase pengangguran di Kabupaten Blitar masih menunjukkan angka yang relatif kecil.


I I - 27

BAB

II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, kebijakan tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggung jawab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diberlakukannya otonomi daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001 telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralistik-birokratis ke arah desentralistik-partisipatoris.1 Sesuai dengan tuntutan jaman dan dinamika politik dalam masyarakat maupun daerah, maka undang-undang tentang pelaksanaan pemerintahan daerah

juga mengalami

perubahan. Perubahan

Pelaksanaan

otonomi

daerah

sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008. Melalui perubahan kedua atas Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membangun paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yaitu meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten dan kota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah. 1


I II- 1

pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu menjawab tuntutan globalisasi dimana sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah, pemberian kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masingmasing. Adanya perubahan Undang-Undang tersebut diharapkan juga memberikan implikasi positif bagi dinamika aspirasi masyarakat setempat. Kebijakan daerah tidak lagi bersifat “given” dan “uniform” (selalu menerima dan seragam) dari pemerintah pusat, namun justru pemerintah daerah yang mesti mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan sosio-kultural masyarakat setempat. Undang-Undang ini juga membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Karena dengan otonomi, pemerintah kabupaten atau kota memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program-program pembangunan berbasis

masyarakat

(ekonomi

rakyat).

Jika

selama

ini

program-program

pemberdayaan ekonomi rakyat di desain dari pusat, tanpa daerah memiliki kewenangan

untuk

“berkreasi”,

sekaranglah

saatnya

pemerintah

daerah

kabupaten/kota menunjukkan kemampuannya. Visi otonomi daerah sendiri dapat dirumuskan dalam tiga ruang ligkup utama, yaitu: politik, ekonomi serta sosial dan budaya. Bidang politik, pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Gejala yang muncul dewasa ini partisipasi masyarkat begitu besar dalam pemilihan Kepala Daerah, baik propinsi, kabupaten maupun kota.


I II- 2

Hal ini bisa dibuktikan dari meningkatnya jumlah calon-calon Kepala Daerah dalam setiap pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun

berbagai

infrastruktur

yang

menunjang

perputaran

ekonomi

di

daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan keteraturan sosial dan keseimbangan ( ekuilibrium) sosial, dan pada saat yang sama, juga memelihara kearifan lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan disekitarnya.

A. VISI DAN MISI Kabupaten Blitar sebagai salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Jawa Timur, sejak awal pelaksanaan otonomi daerah telah mengarahkan pembangunan kearah pemberdayaan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya menuju kondisi yang lebih baik dengan melibatkan masyarakat sebagai pemrakarsa kebijakan daerah.2 Perumusan kebijakan Pemerintah Daerah pada intinya adalah

2

Perberdayaan masyarakat yang dimaksud ialah, masyarakat mempunyai hak dalam berpartisipasi, baik dalam proses pembentukan dan implementasi kebijakan sosial. Pentingnya partisipasi masyarakat menjadi ukuran keberhasilan pembangunan dan kredibilitas pada fasilitator ataupun pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Republik Indonesia no 12 tahun 2008). Menurut Jim Ife, dalam melaksanakan pembangunan pentingnya partisipasi masyarakat merupakan modal sosial membangun kesepakatan (consensus) sehingga


I II- 3

dengan memanfaatkan segenap potensi daerah untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita Pemerintah Daerah tersebut, maka dibuatlah beberapa rencana pembangunan daerah baik dalam jangka waktu panjang, menengah ataupun tahunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu dalam jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dibuat setiap tahunnya sebagai penjabaran dari RPJMD dimana dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan tersebut memuat visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam tujuan atau sasaran, strategi, program dan kegiatan serta capaian program. Laporan Keterangan Pemerintah Daerah (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2013 ini, merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahapan tahun ketiga RPJMD tahun 2011 – 2016. Oleh karena itu, pencapaian kinerja dalam LKPJ tahun 2013 berdasarkan pada target pembangunan tahun ketiga yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2011 -2016. Untuk itu dalam LKPJ Bupati Blitar Tahun 2013 ini juga akan dijabarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar.

1. Visi Visi merupakan gambaran mental ( mental picture) tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Visi tersebut berfungsi untuk menyediakan fokus jangka panjang, menjadi dasar atau rujukan dalam menentukan arah dan kebijakan bagi seluruh unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam membawa gerak langkah Kabupaten Blitar menuju masa depan

menjadikan arah pembangunan sesuai harapan dan membangun kemandirian masyarakat yang berdasarkan asas lokalitas. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

I II- 4

yang lebih baik. Visi Pemerintah Kabupaten Blitar tersebut harus menjadi milik bersama, diyakini dan didukung oleh seluruh anggota organisasi. Sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2016, Visi Kabupaten Blitar adalah: “TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKEADILAN”

Untuk mewujudkan masyarakat yang Sejahtera perlu penerapan nilai-nilai keagamaan atau ketaqwaan terhadap TYME (masyarakat relegius) dan pemerintahan yang berkeadilan sehingga tercipta ketentraman,

keamanan

dan

ketertiban.

Dengan

ketentraman,

keamanan, ketertiban, maka akan mendorong masyarakat maju yang ditandai dengan jiwa enterpreneurship dan produktif.

Makna atau penjabaran dari visi Pemerintah Kabupaten Blitar tersebut adalah: a. Sejahtera Sejahtera dimaknai sebagai suatu kondisi daerah yang masyarakatnya memiliki kemandirian secara sosial dan ekonomi, sehingga mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kemasyarakatan secara layak. Kemandirian secara sosial dapat ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dengan tidak tergantung atau menunggu aksi dari orang lain, atau kemampuan seseorang untuk melakukan fugsi sosialnya yaitu kemampuan untuk berinteraksi dan bersosialisasi

dengan

lingkungan

tanpa hambatan

yang berarti. Sedangkan

kemandirian secara ekonomi ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain serta memiliki pendapatan yang cukup untuk membiayai kebutuhannya.


I II- 5

b. Religius (Agamis) Religius (Agamis) dimaknai sebagai suatu kondisi dimana semua aktivitas kemasyarakatan dilandaskan pada nilai-nilai religi atau agama yang diyakini sehingga terwujud suatu kehidupan bermasyarakat yang berbudaya dan bermartabat.

c. Berkeadilan Adil dimaknai sebagai terwujudnya pembangunan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati

oleh seluruh

masyarakat untuk terciptanya masyarakat yang religius, demokratis, berbudaya dan bermartabat di Kabupaten Blitar. Dalam pelaksanaannya, pembangunan berkeadilan dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional namun tetap memiliki keberpihakan terhadap elemen yang lemah. Visi

Kabupaten

Blitar

tersebut diharapkan mampu

menciptakan

kondisi

Kabupaten Blitar yang lebih baik terutama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud adalah sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap penduduk Kabupaten Blitar untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kesejahteraan merupakan terminology lain dari kualitas hidup manusia (quality of

human life), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasikannya nilai-nilai hidup.

2. Misi Misi adalah penjabaran dari visi sebagai pangkal dari perencanaan strategik. Perumusan dan penetapan misi Pemerintah Kabupaten Blitar harus secara eksplisit menyatakan apa yang akan dicapai atau fungsi apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

I II- 6

Kabupaten Blitar untuk mencapai tujuan. Penetapan misi sebagai pernyataan cita-cita organisasi dan seluruh komponen yang terkait yang akan menjadi landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh komponen organisasi guna mewujudkan tujuan organisasi. Misi Pemerintah Kabupaten Blitar terkait dengan pencapaian visi di atas antara lain adalah: 1. Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan kerja dan partisipasi masyarakat; 2. Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur dan kualitas pelayanan publik serta akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan; 3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan didukung penguatan Sistem Inovasi Daerah 4. Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa; 5. Mewujudkan

ketentraman

dan

ketertiban

di

lingkungan

masyarakat

serta

penegakan hukum dan HAM; 6. Mewujudkan optimalisasi pengendalian sumber daya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan; 7. Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan bersih.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH 1. Strategi Pembangunan Daerah Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan yang mana didalamnya mencakup tujuan yang ingin dicapai, metode yang akan digunakan, teknik pelaksanaannya serta tolok ukur yang sudah ditetapkan dalam rangka pencapaian


I II- 7

tujuan. Strategi kebijakan daerah ini merupakan serangkaian kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan agenda dan prioritas-prioritas pembangunan di Kabupaten Blitar. Mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2011 – 2016, maka strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut: 1. Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan. 2. Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. 3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, strategi diarahkan terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan ekonomi pedesaan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesolehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan. 5. Menciptakan

iklim

yang

kondusif

bagi

pelaksanaan

pemerintahan

dan

pembagunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia. 6. Mewujudkan keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup. 7. Membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud birokrasi yang efisien dan efektif, bebas KKN. Berdasarkan rumusan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam RPJMD Tahun 2011 – 2016 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, memperhatikan hasil evaluasi, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2013, maka fokus pembangunan di Kabupaten Blitar pada tahun ketiga ini adalah

“Sinergitas

Pengelolaan

Potensi

Daerah

dan

Pemantapan


I II- 8

Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Wilayah dalam Upaya Mendorong Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat”. Fokus pembangunan tahun ketiga Kabupaten Blitar tersebut, ditempuh dengan strategi pembangunan antara lain: a. Revitalisasi sektor pertanian serta transformasi sektor pertanian dari pertanian tradisional menuju industri berbasis pertanian dan komoditi lokal diharapkan dapat memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat. b. Dalam jangka panjang, peningkatan mutu dan kualitas pendidikan diharapkan mampu menyediakan tenaga kerja yang terampil sehingga kombinasi-kombinasi kebijakan ekonomi, pertanian dan pendidikan diupayakan dapat untuk mengatasi masalah kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Arah kebijakan daerah merupakan serangkaian kebijakan pembangunan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam upaya melaksanakan dan mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Blitar sebagaimana yang telah tertuang dalam strategi pembangunan daerah Kabupaten Blitar tahun 2011 – 2016. Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Blitar tersebut yaitu sebagai berikut: a. Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan

dan

kompetensi

kerja

sehingga

mampu

berpartisipasi

dalam

pembangunan diarahkan melalui serangkaian kebijakan sebagai berikut: 1. Peningkatan akses, sarana dan mutu pelayanan kesehatan yang merata di setiap wilayah. 2. Peningkatan akses dan mutu pendidikan serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal.


I II- 9

3. Peningkatan kualitas, profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan yang berwawasan luas dan terbuka untuk menghasilkan sumber daya manusia (anak didik) yang berkualitas. 4. Peningkatan peran dan fungsi Komite Pendidikan disetiap jenjang dan wilayah pendidikan

untuk

mewujudkan

integritas

antar

elemen

dalam

dunia

pendidikan. 5. Peningkatan sistem pembinaan dan informasi ketenagakerjaan, kesejahteraan serta perlindungan tenaga kerja baik di sektor formal maupun informal. 6. Perluasan dan penciptaan lapangan kerja berkualitas bagi seluruh jenjang pendidikan. b. Untuk menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya maka kebijakan-kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan jumlah dan mutu infrastruktur jalan, jembatan, transportasi dan teknologi informasi (TIK) yang handal dan terintegrasi.

2.

Peningkatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur khususnya sektor primer seperti pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan.

3.

Peningkatan penyediaan infrastruktur sumberdaya air.

4.

Peningkatan pembangunan perumahan dengan harga terjangkau, penyediaan sarana air bersih, persampahan dan pengolahan limbah baik untuk limbah rumah tangga maupun limbah industri.

5.

Peningkatan pengelolaan potensi wisata baik wisata alam, sejarah, budaya melalui pola kemitraan maupun investasi oleh pihak swasta.

6.

Revitalisasi pasar tradisional agar mampu bersaingan dengan pasar modern khususnya pengusaha retail.


I II- 10

7.

Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pemerintahan Kabupaten Blitar, diwilayah kecamatan dan desa/kelurahan secara bertahap dan simultan.

c. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan ekonomi pedesaan serta penerapan iptek dilaksanakan melalui: 1.

Pengembangan kawasan dan tata ruang pertanian untuk meningkatkan ketersediaan pangan.

2.

Mendorong pemerataan pembangunan dengan percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah tertinggal, strategis dan cepat tumbuh yang mempunyai potensi sumber daya alam dan lokasi yang strategis dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis serta mendorong

terwujudnya

koordinasi,

sinkronisasi,

keterpaduan

dan

kerjasama antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat guna mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. 3.

Pengembangan Koperasi dan UMKM berbasis klaster.

4.

Peningkatan daya tarik dan daya saing daerah berdasarkan potensi daerah.

d. Untuk membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan, arah kebijakan yang akan ditempuh adalah: 1.

Menciptakan suasana yang makin kondusif bagi umat beragama untuk beribadah dan menjalankan kewajiban agamanya melalui perbaikan sarana-sarana peribadatan, perayaan hari besar agama.


I II- 11

2.

Meningkatkan komunikasi yang harmonis antar tokoh-tokoh keagamaan dan antar umat beragama, serta meningkatkan kerjasama lintas agama dalam bidang sosial dan budaya.

3.

Peningkatan

apresiasi

terhadap

budaya

daerah

melalui

pelestarian

kebudayaan dan kesenian asli daerah, pengembangan potensi budaya lokal (local genius), pameran dan pementasan seni budaya tradisional asli daerah. e. Untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia, arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memelihara ketertiban umum dan ketenteraman melalui sosialisasi pelaksanaan peraturan daerah, peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar.

2.

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk patuh dan disiplin terhadap hukum melalui sosialisasi serta penerapan sangsi yang tegas bagi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

3.

Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui sosialisasi dan kegiatan pelestarian lingkungan, kerja bakti dan bersih desa.

f.

Untuk mewujudkan keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup maka arah kebijakan yang dilaksanakan adalah: 1. Peningkatan kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap kelestarian sumber daya alam di sekitarnya, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.


I II- 12

2.

Pelaksanaan program pelestarian dan menjaga kekayaan alam yang ada di daerahnya misalnya melalui penghijauan, penggunaan hutan produksi secara bijaksana.

3. Menjaga keseimbangan antara ketersediaan ruang terbuka hijau dengan jumlah bangunan yang terdapat di Kabupaten Blitar. 4. Pengolahan dan pemanfaatan limbah produksi bagi industri dan pelaku usaha. g. Untuk membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud birokrasi yang efisien, efektif dan bebas KKN maka arah kebijakan yang dilaksanakan adalah: 1. Peningkatan profesionalisme birokrasi, kinerja dan disiplin aparatur, kualitas sumber daya aparatur pemerintah, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

berbasis

teknologi

informasi,

serta

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien untuk mewujudkan good

governance. 2. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dan dalam kehidupan politik.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 Prioritas pembangunan daerah merupakan kebutuhan pembangunan daerah yang diutamakan. Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2013 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ketiga sebagai kelanjutan pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya sebagaimana yang telah tersusun dalam RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2011-2016. Hubungan antara program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Blitar dengan prioritas pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:


I II- 13

Tabel 2.1 Hubungan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD 2011 – 2016 dengan Prioritas Pembangunan Daerah 2013 No. 1

2

3

4

5

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2011-2016 Peningkatan 1 pelayanan pendidikan dan memperluas akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2013 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan : 1. Penyediaan Sarana Prasana Pendidikan yang memadai 2. Meningkatkan pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun 3. Penuntasan jumlah buta aksara 4. Meningkatkan kualitas pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Peningkatan 2 pelayanan kesehatan dasar dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan : 1. Mengurangi angka kematian ibu dan anak 2. Mengurangi jumlah balita kurang gizi 3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes Peningkatan Efektifitas untuk penanggulangan Kemiskinan di Daerah : 1. Meningkatkan Efektifitas koordinasi dan Sinkronisasi dalam penanggulangan kemiskinan 2. Meningkatkan pengembangan kelembagaan, produktivitas dan pelatihan kewirausahaan bagi calon wirausahawan baru. 3. Meningkatkan investasi yang mendorong terciptanya lapangan kerja

Peningkatan 3 Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan

Peningkatan 4 kualitas dan penyediaan infrastruktur daerah serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah terbangun dan upaya pemeliharaannya.

Pengembangan dan rehabilitasi Infrastruktur daerah : 1. Meningkatkan dan memperlancar distribusi barang dan jasa antar wilayah 2. Mengurangi jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH) 3. Meningkatkan pencapaian target MDG’s untuk akses penduduk terhadap air minum. 4. Meningkatnya infrastruktur dikawasan wisata 5. Penguatan kelembagaan dalam rangka paduserasi perencanaan pembangunan dengan RT/RW Kab. Blitar.

Peningkatan 5 produktivitas ketahanan pangan.

Peningkatan Perekonomian Daerah melalui: a. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan b. Pengembangan UMKM yang berdaya saing

pertanian

dan


I II- 14

No.

6 7

8

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2011-2016

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2013 c. Peningkatan Kemandirian Pangan d. Revitalisasi pertanian

Penegakan 6 dan pembuatan peraturan daerah Penurunan Jumlah kasus dan pemakai untuk meningkatkan keamanan, ketertiban Narkoba dengan BNNK Kab. Blitar serta menjamin pelaksanaan demokrasi. Pemanfaatan 7 sumber daya alam dengan Peningkatan upaya pelestarian lingkungan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup hidup melalui : berdasarkan tata ruang wilayah. 1. Meningkatkan kegiatan penghijauan terutama pada lahan kritis 2. Menurunkan dan memelihara sumber daya mata air dari pencemaran limbah rumah tangga Peningkatan 8 kapasitas kelembagaan, penyempurnaan tugas pokok dan fungs, penyempurnaan norma standar pelayanan SKPD, peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah dan penegakan disiplin pegawai

Sumber: RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2013

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, meliputi ; a. Penataan Organisasi Pemerintah Daerah b. Pelaksanaan Administrasi Kependudukan (e-KTP). c. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif d. Peningkatan Pemanfaatan TIK dillingkungan Pemkab. Blitar

Sesuai dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Blitar yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2013 yang telah dipaparkan di atas sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016, sebagai tindak lanjut penjabarannya dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD selama tahun 2013 akan diuraikan secara lebih terperinci pada Bab IV naskah LKPJ ini.


I II- 15

BAB

III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DARAH

Kebijakan anggaran mendasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak

pada

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

dan

keberlanjutan

pembangunan. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN Pengelolaan keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

III - 1

pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat. Secara lebih rinci Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Blitar Tahun 2013 adalah sebagai berikut

A. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Blitar, proporsi sumber pendapatan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan proporsi rata-rata dibawah 8% dari total pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Grafik 3.1 Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2013

PENDAPATAN ASLI DAERAH PERIMBANGAN

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERH


III - 2

Disamping itu, sumber–sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga dimasa mendatang, proporsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber–sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah. Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan–kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah, sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, kebijakan umum pendapatan daerah tahun pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Adapun sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Blitar berasal dari berbagai komponen, yaitu: 1) Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 2) Retribusi Daerah yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum terutama berasal dari

Retribusi

Pelayanan

Kesehatan,

Retribusi

Pelayanan

Persampahan/Kebersihan), Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Retribusi Perijinan Tertentu berasal dari Retribusi Ijin Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

III - 3

Mendirikan

Bangunan,

Retribusi

Ijin

Tempat

Penjualan

Minuman

Beralkohol, Retribusi Ijin Gangguan, Retribusi Ijin Trayek , Retribusi Ijin Usaha Perikanan. 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah (PMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meliputi hasil penyertaan modal pada PT. Bank

Jatim, PT. Bank Perkreditan Jawa Timur, Bank Perkreditan

Rakyat Artha Selaras, Perusahaan Savitri Indah, dan Apotik Ismangil. 4) Lain-lain

Pendapatan

Asli

Daerah

yang

sah

dimaksudkan

untuk

menampung penerimaan-penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah antara lain terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah. 5) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dari dana perimbangan yang meliputi: Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan Pajak, DAU, DAK 6) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Yang Sah berasal dari Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan Pajak

dari Propinsi, Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi. Dari berbagai penerimaan tersebut, selama tiga tahun terakhir terjadi kecenderungan kenaikan penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.


III - 4

Grafik 3.2 Perkembangan Penerimaan Daerah Tahun 2011 - 2013

PENDAPATAN ASLI DAERAH PERIMBANGAN

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERH

*) dalam Juta Rupiah

Prosentis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penerimaan Daerah masih sangat kecil. Terkait dengan arah pengelolaan keuangan peningkatan pendapatan daerah, maka Pemerintah Kebaupaten Blitar perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD yaitu dengan: a. Perbaikan Manajemen Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur. Perbaikan manajemen ini baik pada internal Pemerintah Kabupaten Blitar maupun pada BUMD: 

Penyiapan Perangkat PBB P2 menjadi Pajak Daerah



Pengadaan Software NPWPD


III - 5



Pengadaan Sofware Aplikasi Penerimaan Pendapatan



Bimtek Implementasi Perundang-Undangan



Pelatihan dan Pendidikan Formal

b. Perlindungan dan Pelayanan masyarakat Meningkatkan

pelayanan

dan

perlindungan

masyarakat

sebagai

upaya

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

Sosialisasi-Publikasi dan Advetorial melalui LPPD Radio Persada, RTV untuk meningkatkan kesadran masyarakat membayar pajak;



Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah;



Sosialisasi pengalihan PBB P2 menjadi Pajak Daerah

c. Peningkatan Investasi Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif bagi berlangsungnya investasi, permudahan dan fasilitasi perijinan.

B. Optimalisasi Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar memiiki aset yang dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya untuk pelayanan kepada masyarakat maupun untuk peningkatan pendapatan. Optimalisasi aset daerah dapat dicapai dengan perbaikan pengelolaan aset, peningkatan kerjasama dengan pihak lain/swasta, dan pembentukan badan usaha baru yang khusus untuk pengoptimalan aset daerah. Disamping itu, optimalisasi aset Pemerintah Kabupaten Blitar juga dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain/swasta, baik dalam bentuk Build Operating Transfer (BOT) maupun Kontrak Konsesi.: 

Optimalisasi pengelolaan tanah eks Bengkok melaui mekanisme lelang.


III - 6

C. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik–baiknya, meskipun relatifsulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program–program unggulan, pemenuhan data teknis

yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan

DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, oleh karena

itu

Pemerintah

Daerah

harus

mendorong

peningkatan

aktivitas

perekonomian di daerah.

II. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BELANJA DAERAH Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban

harus

memperhatikan

aspek

efektifitas,

efisiensi,

transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan


III - 7

dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas). Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat.

Peningkatan

kualitas

pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. 2) Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dasar, sarana pemerintahan dan peningkatan pendapatan

masyarakat

serta

penyediaan

pelayanan

kesehatan

dan

pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, prioritas penggunaan anggaran juga diarahkan untuk mendanai program strategis pada sektor-sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Blitar, seperti sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Peternakan serta membenahi sektor Pariwisata. 3) Tolok ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 4) Optimalisasi belanja langsung Belanja

langsung

diupayakan

untuk

mendukung

tercapainya

tujuan

pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan

nyata

masyarakat,

sesuai

strategi


pembangunan

untuk

III - 8

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. 5) Transparan dan akuntabel Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

Gambaran Umum Belanja Daerah Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Belanja daerah dikelompokan ke dalam belanja langsung dan tidak langsung yang masingmasing kelompok dirinci kedalam jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung, jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu, untuk belanja langsung jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Prinsip efisiensi dan efektifitas harus diterapkan pada semua pos belanja daerah tersebut di atas.


III - 9

Grafik 3.3

Gambaran belanja daerah hingga tahun 2013 masih didominasi oleh belanja tidak langsung dengan rata-rata proporsinya terhadap belanja total adalah sebesar 61,72%, sedangkan untuk belanja langsung diperkirakan sekitar 38,28 % atau sisanya. Alokasi belanja hingga tahun 2013 adalah sebagai berikut: a) Belanja Tidak Langsung Arah kebijakan belanja tidak langsung sampai dengan 2013 didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar. Proyeksi pengeluaran belanja pegawai yang menjadi beban APBD Kabupaten Blitar diperkirakan sebesar 57,04%. Proporsi pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dengan presentasi sebesar 2,73%. Besarnya proporsi belanja pegwai disebabkan jumlah PNS di Kabupaten Blitar mencapai 11.456 orang dimana sebagian besar sejumlah 7.530 orang merupakan tenaga pendidik yang selain gaji juga menerima tunjangan sertifikasi dan tambahan penghasilan sebagai guru. Tunjangan sertifikasi dan tambahan penghasilan guru tersebut dibiayai oleh sumber pendapatan dari lain-Lain Pendapatan daerah berupa Dana Penyesuaian dari pemerintah pusat. Belanja


III - 10

yang signifikan pada kelompok belanja tidak langsung adalah belanja bantuan Hibah dan Belanja bantuan Sosial. Alokasi belanja hibah sosial diarahkan kepada masyarakat/Kelompok masyarakat dan berbagai organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja

belanja

memberdayakan

hibah

sosial

masyarakat

merupakan

manifestasi

pemerintah

yang mendukung program-program

dalam

dan

visi

pemerintah daerah. Sedangkan Tujuan alokasi belanja bantuan sosial selain untuk mendukung program PNPM Perdesaan dan Perkotaan juga ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Proporsi Belanja Hibah mencapai 1,24% dan Proporsi Belanja bantuan Sosial mencapai 0.22% Mekanisme anggaran yang dilaksanakan adalah bersifat block grant, artinya masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan, sepanjang tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku . Grafik 3.4

Selain

itu,

komitmen

Pemerintah

Kabupaten

Blitar

untuk

meningkatkan

pembangunan masyarakat desa diwujudkan dengan bagi hasil pajak dan retribusi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

III - 11

daerah kepada pemerintah desa sesuai dengan Perda Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2012 sebesar 0.34% yang juga akan dipengaruhi oleh target dan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2013. Disisi lain untuk mengantisipasi kegiatan

yang sifatnya tidak biasa atau tidak

diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dialokasikan Belaja Tidak Terduga. b) Belanja Langsung Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan Rencana Strategis SKPD. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untuk honorarium, uang lembur. Belanja langsung untuk pada tahun 2013 diarahkan pada pencapaian visi dan misi tahun ke tiga Pemerintah kabupaten Blitar. Grafik 3.5


III - 12

III. KEBIJAKAN UMUM PEMBIAYAAN DAERAH Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan

penyertaan

modal

yang

dilakukan

diharapkan

dapat

menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat. Transaksi pembiayaan pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu penerimaan pembayaran dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan daerah dapat bersumber pada : •

Sisa lebih pembiayaan (perhitungan) anggaran tahun lalu (SiLPA);

•

Pencairan/transfer dari dana cadangan;

•

Hasil penjualan aset kekayaan daerah yang dipisahkan;

•

Penerimaan pinjaman dan obligasi

•

Penerimaan kembali pinjaman

•

Penerimaan piutang daerah

•

Penerimaan kembali penyertaan modal investasi daerah.

Adapun pengeluaran pembiayaan daerah meliputi; •

Pembentukan dana cadangan

•

Penyertaan modal pemerintah daerah

•

Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo

•

Pemberian pinjaman daerah

•

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan (SILPA)


III - 13

IV. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH Pada Tahun Anggaran 2013 Pendapatan

Daerah

Kabupaten Blitar ditargetkan

mencapai Rp 1.578.734.008.860,- Target rencana penerimaan pendapatan daerah menunjukkan

bahwa

pada

Tahun Anggaran

2013 target

pendapatan daerah

mengalami peningkatan sekitar 14.66 % dibandingkan target Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2012. Pada tahun 2013, dari target penerimaan daerah sebesar Rp 1.578.734.008.860,realisasi penerimaan pendapatan daerah mencapai Rp 1.604.229.567.580,-

atau

mencapai 101,6 % dari taregt yang ditetapkan. Capaian realisasi pendapatan tersebut berasal dari dari relisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp

115.670.863.817,-

atau

mencapai

113,31%

realisasi

penerimaan

Dana

Perimbangan sebesar Rp 1.088.237.985.072,- atau mencapai 100,20 % dan realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesa Rp 400.320.718.691 atau mencapai 102.40 %. Berikut secara rinci target dan realisasi penerimaan pendapatan Daerah : Grafik 3.6 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2013


III - 14

A. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Mendasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Bupati Blitar Nomor

Tahun 2013 tanggal Oktober

2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, bahwa target Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 101.722.810.475 dan terealisasi sebesar Rp. 115.670.863.817 atau terrealisasi 113,71% sehingga terdapat selisih lebih. Secara umum capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 mencapai lebih dari 100% tepatnya 113.71%. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang capaiannya melampaui target adalah, Pajak Daerah dengan capaian

114%,

dan lain-Lain

Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 122,80%. Sedangkan capaian PAD yang tidak memenuhi target adalah pada Retribusi Daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Capaian Retribusi mencapai 95,28 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2013. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan baru mencapai 58,39%. Rendahnya capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disebabkan sebgain penerimaan Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dibukukan pada Pos Pembiayaan Daerah. Grafik 3.7 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013


III - 15

Secara lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut : Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013

115.670.863.816,71

Bertambah (berkurang) 13.948.053.341,71

113,71

19.074.528.248,00

21.856.652.834,50

2.782.124.586,50

114,59

21.585.103.473,00

20.565.238.381,72

(1.019.865.091,28)

95,28

2.694.048.967,00

1.573.086.737,30

(1.120.962.229,70)

58,39

58.369.129.787,00

71.675.885.863,19

13.306.756.076,19

122,80

TARGET

REALISASI

101.722.810.475,00

Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah

Uraian PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

%

Ket : Data LKD Tahun 2013 Non Audit

A1. TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Blitar meliputi : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Secara lengkap berikut capaian Pajak Daerah pada Tahun 2013. Grafik 3.8 Realisasi Pajak Daerah tahun 2013


III - 16

Berikut secara rinci target dan capaian realisasi pajak daerah pada tahun 2013 : Tabel 3.2 Realisasi Pajak Daerah tahun 2013

Uraian Pendapatan Pajak Daerah Pajak Hotel

TARGET

REALISASI 21.856.652.834,50


19.074.528.248,00

% 114,59

42.140.000,00

43.505.000,00

1.365.000,00

103,24

Pajak Hotel Melati Satu

26.950.000,00

27.800.000,00

850.000,00

103,15

Pajak Losmen/Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kost

15.190.000,00

15.705.000,00

515.000,00

103,39

433.118.000,00

738.987.903,00

305.869.903,00

170,62

25.500.000,00

27.900.000,00

2.400.000,00

109,41

5.445.000,00

5.467.500,00

22.500,00

100,41

10.173.000,00

10.194.250,00

21.250,00

100,21

392.000.000,00

695.426.153,00

303.426.153,00

177,40

36.710.950,00

41.589.750,00

4.878.800,00

113,29

18.975.000,00

19.050.000,00

75.000,00

100,40

Pacuan Kuda

4.840.000,00

5.500.000,00

660.000,00

113,64

Balap Kendaraan Bermotor

6.050.000,00

6.100.000,00

50.000,00

100,83

6.845.950,00

10.939.750,00

4.093.800,00

159,80

Pajak Reklame

397.060.200,00

400.293.127,50

3.232.927,50

100,81

Pajak Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron

291.235.200,00

293.374.377,50

2.139.177,50

100,73

Pajak Reklame Kain

76.000.000,00

76.568.750,00

568.750,00

100,75

Pajak Reklame Melekat (Stiker)

29.825.000,00

30.350.000,00

525.000,00

101,76

16.172.578.258,00

17.853.630.488,00

1.681.052.230,00

110,39

16.172.578.258,00

17.853.630.488,00

1.681.052.230,00

110,39

Pajak Parkir

23.567.940,00

23.630.000,00

62.060,00

100,26

Pajak Parkir

23.567.940,00

23.630.000,00

62.060,00

100,26

Pajak Air Tanah

41.437.500,00

42.363.957,00

926.457,00

102,24

Pajak Air Tanah

41.437.500,00

42.363.957,00

926.457,00

102,24

277.915.400,00

288.815.750,00

10.900.350,00

103,92

Batu Kapur

15.525.000,00

15.558.500,00

33.500,00

100,22

Granit / Andesit

27.118.000,00

27.379.000,00

261.000,00

100,96

Sirtu

38.500.000,00

48.371.500,00

9.871.500,00

125,64

Felspart

114.576.000,00

114.877.500,00

301.500,00

100,26

Ball Clay

82.196.400,00

82.629.250,00

432.850,00

100,53

1.650.000.000,00

2.423.836.859,00

773.836.859,00

146,90

1.650.000.000,00

2.423.836.859,00

773.836.859,00

146,90

Pajak Restoran Rumah Makan Kafetaria Kantin Katering Pajak Hiburan Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana

Pajak Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga

Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

sumber : Dinas Pendapatan tahun 2013


III - 17

Secara umum capaian pajak Daerah pad atahun 2013 sangat menggembirakan. Dari 9 Jenis pajak yangditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2013 realisasinya diatas 100%. Bahkan untuk Pajak Restoran dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) mencapai 170,62 % dan 146.9%. Hal ini menunjukan masih besarnya potensi pajak daerah yang masih menungkinkan untuk dikembangkan (dipungut) khususnya pada Pajak Katering yang merupakan bagian dari pajak restoran dan BPHTP. Salah satu aspek yang perlu mendapatkan apresiasi adalah kinerja Dinas Pendapatan yang telah melakukan sosialisasi, menerbitkan NPWPD sehingga potensi yang ada dapat dikelola maksimal. Pada sisi lain menunjukan kesadaran masyarakat kabupaten Blitar dalam hal ini wajib pajak juga menjadi salah satu faktor keberhasilan pencpaian target pajak daerah.

A2. TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun Tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun Tentang Retribusi Perijinan Tertentu. Dari Tiga golongan retribusi terbagi menjadi 28 jenis retribusi yang dipungut di Kabupaten Blitar. Dari 3 golongan Retribusi yang dipungut di Kabupaten Blitar hanya Retribusi Perijinan tertentu yang realisasinya pada tahun 2013 melebihi target yang telah ditetapkan.


III - 18

Grafik 3.9 Realisasi Retribusi Daerah tahun 2013

A.2.1 RETRIBUSI JASA UMUM Jasa umum merupakan jasa yang disediakan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Bentuk jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah kepada masyarakat umum diwujudkan dalam jasa pelayanan. Dengan demikian, Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah. Sesuai Perda Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum ada 8 jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut pada tahun 2013. Tabel 3.1 Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2013 Bertambah TARGET REALISASI Jenis Retribusi (berkurang) Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar

%

16.713.646.563,00

15.775.507.130,72

(938.139.432,28)

94,39

3.093.432.880,00

2.688.212.175,00

(405.220.705,00)

86,90

203.815.000,00

142.526.300,00

(61.288.700,00)

69,93

2.169.000.180,00

2.161.852.500,00

(7.147.680,00)

99,67

6.464.823.000,00

6.195.065.000,00

(269.758.000,00)

95,83

2.585.561.330,00

2.358.469.100,00

(227.092.230,00)

91,22


III - 19

925.000.000,00

940.842.500,00

Bertambah (berkurang) 15.842.500,00

18.480.000,00

18.675.000,00

195.000,00

101,06

1.253.534.173,00

1.269.864.555,72

16.330.382,72

101,30

TARGET

Jenis Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi



REALISASI

% 101,71

Dinas Kesehatan

Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh Dinas Kesehatan adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan target sebesar Rp. 3.093.432.880,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.688.212.175,00 atau 86.90 %

dari target yang ditetapkan.

Tidak tercapainya

target layanan kesehatan disebabkan adanya program Jamkesmas dan Jampersal dimana layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sebagian besar oleh Puskesmas dan Jaringannya ditanggung atau diklaimkan kepada program Jamkesmas dan Jampersal. Disisi lain program jampersal dimana dimungkinkan Bidan dengan perjanjian kerjasama dapat memberikan layanan sehingga merupakan pendapatan pribadi bidan. 

Dinas PU Cipta Karya

Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh Dinas PU Cipta Karya adalah Retribusi Pelayanan Kebersihan dengan target sebesar Rp. 50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.500.000,-atau 7 %

dari target yang ditetapkan.

Tidak tercapainya target

layanan Kebersihan disebabkan masihminimnya sarana kebersihan yang dimiliki oleh Pemda dan masyarakat kabupaten blitar masih banyak yang mengupakan kebersihan secara mandiri.  Dinas Peternakan Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh Dinas Peternakan adalah Retribusi Pelayanan Kebersihan (untuk Pasar Hewan)

dan Retribusi Pelayanan Pasar (Hewan) dengan

target sebesar Rp. 750.000 untuk kebersihan Pasar hewan dan Rp 20.669.000,00 untuk layanan pasar hewan. Sedangkan untuk realisasi sebesar Rp. 868.300,00 untuk kebersihan pasar hewan atau 115,77 % dan capaian realisasi untuk layanan pasar hewan Rp 21.175.000,00 atau 102,45 dari target yang ditetapkan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

III - 20

 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil dengan target sebesar Rp 2.169.000.180,00.

Capaian realisasi sebesar Rp. 2.161.852.500,- atau sebesar

99.67%. Program E KTP dan akta kelahiran gratis banyak mempengaruhi tidak tercapainya target Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil.  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Retribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan target masing-masing sebesar

Rp 6.464.823.000,00 untuk Retribusi

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Rp 925.000.000,00 untuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Rp 1.253.534.173,00 untuk Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Capaian realisasi Retribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mencapai 95,83 %, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mencapai 101,71%,

dan capaian Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mencapai

101,30 % . 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Retribusi

Pemeriksaan

Rp 18.480.000,-.

Alat

Pemadam

Kebakaran

dengan

target

sebesar

Capaian realisasi pada tahun 2013 sebesar Rp. 18.675.000,- atau

101,9 %.  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Pasar Kabupaten) dan Retribusi Pelayanan Pasar (Pasar Kabupaten) dengan target sebesar Rp 153.065.000,00 dan Rp 2.564.892.330,00. Capaian realisasi sebesar Rp. 138.158.000,00 atau 90.26 % Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

III - 21

untuk Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Pasar Kabupaten) dan Rp 2.337.294.100,00 sebesar 91.13%. Retribusi Pelayanan Pasar (Pasar Kabupaten). A.2.2 RETRIBUSI JASA USAHA Jasa Usaha merupakan jasa yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; Bentuk jasa usaha yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah sesuai Perda kabupaten Blitar nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha terdiri dari 13 jenis meliputi : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Retribusi Rumah Dinas; Retribusi Gedung Serba Guna; Retribusi Tanah dan Bangunan; Retribusi Tanah Bekas Eks Bengkok; Retribusi Stadion. Secara lengkap berikut capaian realisasi Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2013 Tabel 3.4 Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2013

4.176.617.675,00

4.088.017.360,00

Bertambah (berkurang) (88.600.315,00)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Tempat Pelelangan

695.843.700,00

691.017.660,00

(4.826.040,00)

99,31

14.553.000,00

14.700.000,00

147.000,00

101,01

Retribusi Terminal

168.800.000,00

163.852.000,00

(4.948.000,00)

97,07

Retribusi Tempat Khusus Parkir

39.980.000,00

48.230.000,00

8.250.000,00

120,64

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

3.000.000,00

5.000.000,00

2.000.000,00

166,67

Retribusi Rumah Potong Hewan

87.422.000,00

85.422.000,00

(2.000.000,00)

97,71

1.188.135.625,00

1.097.776.000,00

(90.359.625,00)

92,39

57.500.000,00

58.867.300,00

1.367.300,00

102,38

55.296.250,00

52.517.600,00

(2.778.650,00)

94,97

Retribusi Gedung Serba Guna

35.052.000,00

36.135.000,00

1.083.000,00

103,09

Retribusi Tanah dan Bangunan

400.000.000,00

409.708.200,00

9.708.200,00

102,43

1.423.335.100,00

1.418.691.600,00

(4.643.500,00)

99,67

7.700.000,00

6.100.000,00

(1.600.000,00)

79,22

Jenis Retribusi Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Rumah Dinas

Retribusi Tanah Bekas Eks Bengkok Retribusi Stadion

TARGET

REALISASI


% 97,88

III - 22



Dinas Kesehatan

Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Dinas Kesehatan adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

berupa

Mobil Jenazah dan Ambulans. Pada Tahun 2013

ditargetkan Rp.10.000.000,- dan realisasisinya 0. Tidak/belum tercapainya terget yang ditetapkan disebabkan layanan yang diberikan bersaing dengan layanan secara CumaCuma yang diberikan oleh beberpa lembaga. Diharapkan dengan peningkatan kualitas layanan, ketersediann unit layanan pada tahun mendatang akan mecapai target yang ditetapkan. 

Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengairan adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa sewa tanah dan asset lainnya, sewa alat-alat berat, wales dan perlatan lainnya. Pada Tahun 2013 ditargetkan Rp. 250.093.900,00,- dan realisasisinya Rp 260.317.660,- atau mencapai 104,9%. 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Parkir Khusus dengan target masing-masing sebesar Rp 39.980.000,00 untuk

Rp 168.800.000,00 untuk Retribusi Terminal dan

Retribusi

Pengujian Kendaraan

Bermotor

dan

Rp

1.253.534.173,00 untuk Retribusi Tempat Parkir Khusus. Capaian realisasi Retribusi Terminal mencapai 97,07 %, sedangkan Retribusi Tempat Parkir Khusus 120,57%, . 

Dinas Peternakan

Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Dinas Peternakan adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : sewa los pasar hewan ,Pemakaian alat pemeriksaan pakan dan spesimen; Pemakaian alat Pemeriksaan dan Penyimpanan Straw, Pemakaian RPU, dan Retribusi Rumah Potong Hewan.. Pada Tahun 2013 target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Rp. 169.593.000,00 dan realisasisinya

Rp 169.981.000,- atau mencapai 100,23%. Sedangkan target Retribusi Rumah Potong Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

III - 23

Hewan pada tahun 2013 Rp 87.422.000,00 dan Realisasinya Rp 85.422.000,- atau mencapai 97,71%. Tidak/belum tercapainya terget yang ditetapkan disebabkan masih banykanya masyarakat yang memotong hewan ternaknya tidak di Rumah Potong Hewan. 

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

meliputi : Wisata

Lahor/Olak-alen; Wisata Penataran; Wisata Pantai Tambakrejo; Wisata Pantai Serang Wisata Pantai Jolosutro; Wisata Rambut Monte; Wisata Arung Jeram dan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. Target retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.188.135.625,00 dengan realisasi Rp

1.097.776.000,-

atau

92,39

%.

Sedangkan

Target

retribusi

Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa Rp 3.000.000,- dengan realisasi Rp 5.000.000,- atau mencapai 166,67%. Tidak tercapainya target retribusi Raga

Tempat Rekreasi dan Olah

selain kurangnya sarana-dan prasarana pendukung, juga masih kurangnya

promosi

kepariwisataan.

Dengan

pembenahan

sarana

dan

prasarana

serta

ditinggkatkannya promosi, diharapkan dapat meningkatkan target dan realisasi pendapatan. 

Dinas Kelautan dan Perikanan

Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Dinas Kelauatan dan Perikanan adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa tanah); Retribusi Tempat Pelelangan, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Pada Tahun 2013 target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa tanah) sebesar Rp 8.000.000,- dan realisasinya mencapai Rp 9.200.000,- atau mencapai 115%. Target Retribusi Tempat Pelelangan Rp 14.553.000,00 dan realisinya Rp 14.700.000,00 atau 101,01%. Sedangkan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah target pada tahun 2013 Rp 57.500.000,00 dengan realisasi mecapai Rp 58.867.300,00 atau mencapai 102,38%. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

III - 24



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah

Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah meliputi : Retribusi Rumah Dinas; Retribusi Gedung Serba Guna; Retribusi Tanah dan Bangunan; Retribusi Tanah Bekas Eks Bengkok; Retribusi Stadion. Dari 5 jenis Retribusi Jasa usaha yang dikeloa BPKAD 2 diantaranya target realisasinya mencapai di atas 100 %, sedang 3 jenis lainnya tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Los/Kios Pasar Kabupaten) dengan target sebesar

Rp 258.156.800,00. Capaian realisasi pada tahun 2013 Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Los/Kios Pasar Kabupaten)

sebesar Rp.

251.519.000,00 atau 97.43 % . A.2.3 RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU Retribusi Perijinan Tertentu merupakan retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; Bentuk Retribusi Perijinan Tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah sesuai Perda kabupaten Blitar nomor 22 tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu terdiri dari 5 jenis perijinan meliputi : Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Ijin Gangguan; Retribusi Ijin Trayek; Retribusi Ijin Usaha Perikanan. Secara lengkap berikut capaian target dan realisasi Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Tahun 2013


III - 25

Tabel 3.5 Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Tahun 2013 694.839.235,00

701.713.891,00


431.338.895,00

424.587.522,00

(6.751.373,00)

98,43

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

100,00

251.594.340,00

267.223.369,00

15.629.029,00

106,21

Retribusi Ijin Trayek

4.506.000,00

4.878.000,00

372.000,00

108,26

Retribusi Ijin Usaha Perikanan

4.400.000,00

2.025.000,00

(2.375.000,00)

46,02

Jenis Retribusi Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Retribusi Ijin Gangguan



TARGET

REALISASI

% 100,99

Dinas PU Cipta Karya

Retribusi Perijinan Tertentu yang dikeluarkan oleh Dinas PU Cipta Karya adalah Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

dengan target pada tahun 2013 Rp

431.338.895,00 dan capaian Realisasi Rp 424.587.522,00 atau 98,43% . Belum tercapainya target retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

disebabkan masih

rendahnya masyarakat untuk mengurus IMB khususnya masyarakat pedesaan, dan masih kurangnya sosialiasi . 

Badan Lingkungan Hidup

Retribusi Perijinan Tertentu yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup adalah Retribusi Ijin Gangguan dengan target pada tahun 2013 Rp 251.594.340,00 dan capaian Realisasi Rp 267.223.369,00 atau 106,21% . 

Dinas Kelautan dan Perikanan

Retribusi Perijinan Tertentu yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Retribusi Ijin Usaha Perikanan dengan target pada tahun 2013 Rp 4.400.000,00 dan capaian Realisasi

Rp 2.025.000 atau 46,02% . Belum

tercapainya target retribusi Ijin Usaha Perikanan

disebabkan masih rendahnya

masyarakat untuk mengurus Ijin Usaha Perikanan khususnya masyarakat pedesaan, dan masih kurangnya sosialiasi.


III - 26



Dinas Perindustrian dan Perdagangan Retribusi Perijinan Tertentu yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dengan target pada tahun 2013 Rp 3.000.000,00 dan capaian Realisasi 100,00%

 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Retribusi Perijinan Tertentu yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Retribusi Ijin Trayek dengan target pada tahun 2013 Rp 4.506.000,00 dengan capaian 4.878.000,00 atau 108,26%

A.3. TARGET DAN REALISASI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Perusahaan Daerah Safitri Indah; PT Bank BPD Jawa Timur; PT Bank Perkreditan Jawa Timur; Bank Perkreditan Rakyat BPD Tabel 3.6 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2013 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2.694.048.967,00

1.573.086.737,30

Bertambah (berkurang) (1.120.962.229,70)

Perusahaan Daerah Safitri Indah

75.000.000,00

0,00

(75.000.000,00)

0,00

2.100.000.000,00

1.569.586.737,30

(530.413.262,70)

74,74

4.500.000,00

3.500.000,00

(1.000.000,00)

77,78

514.548.967,00

0,00

(514.548.967,00)

0,00

Uraian

PT Bank BPD Jawa Timur PT Bank Perkreditan Jawa Timur Bank Perkreditan Rakyat

TARGET

REALISASI

% 58,39

Dari 4 jenis pendapatan asli daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdapat 2 jenis pendapatan yang capaian realisasinya 0% yaitu pada Deviden Perusahaan Daerah Safitri Indah dan Deviden Bank Perkreditan Rakyat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

III - 27

Artha Hambangun Salaras

dimana secara akuntansi dicatat pada penerimaan

pembiayaan daerah. Disisi lain penerimaan yang diperoleh dari PT Bank BPD Jawa Timur belum sesuai dengan target yang ditetapkan karena realisasi Tahun 2013 berdasarkan RUPS tahun 2013 dengan dasar tahun buku tahun 2012.

A4. TARGET DAN REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro, Bunga deposito, dan lain-lain pendapatan daerah meliputi : Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum. Pada Tahun 2013 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mencapai 122.80%. Secara lengkap capaian dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun 2013 sebagai berikut ; Tabel 3.7 Target Dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Uraian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua Penjualan Hasil Perkebunan Penerimaan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah

58.369.129.787,00

71.675.885.863,19


69.848.400,00

81.727.400,00

11.879.000,00

117,01

2.200.000,00

12.200.000,00

10.000.000,00

554,55

500.000,00

500.000,00

0,00

100,00

67.148.400,00

69.027.400,00

1.879.000,00

102,80

1.750.000.000,00

2.248.535.820,52

498.535.820,52

128,49

TARGET

REALISASI

% 122,80

1.750.000.000,00

1.530.050.626,14

1.530.050.626,14

0,00

Jasa Giro Pemegang Kas

0,00

444.881.712,38

444.881.712,38

0,00

Penerimaan Jasa Giro RSUD

0,00

273.603.482,00

(1.476.396.518,00)

15,63

11.331.965.947,00

14.287.305.782,37

2.955.339.835,37

126,08

Penerimaan Bunga Deposito Bank Jatim

3.155.834.225,00

4.142.793.219,04

986.958.994,04

131,27

Penerimaan Bunga Deposito Bank BNI

1.281.115.029,00

689.876.100,00

(591.238.929,00)

53,85

Penerimaan Bunga Deposito


III - 28

3.506.843.343,00

4.036.477.800,37


1.517.488.361,00

1.829.322.989,00

311.834.628,00

120,55

1.870.684.989,00

3.588.835.673,96

1.718.150.684,96

191,85

843.928.514,00

194.344.088,00

(649.584.426,00)

23,03

843.928.514,00

180.344.088,00

(663.584.426,00)

21,37

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

0,00

404.837.969,00

539.019.828,15

134.181.859,15

133,14

153.590.681,00

151.223.001,00

(2.367.680,00)

98,46

21.633.311,00

99.965.943,00

78.332.632,00

462,09

191.675.464,00

126.890.214,00

(64.785.250,00)

66,20

0,00

45.818.028,15

45.818.028,15

0,00

37.938.513,00

50.472.850,00

12.534.337,00

133,04

0,00

64.649.792,00

64.649.792,00

0,00

0,00

110.940.800,00

110.940.800,00

0,00

0,00

110.940.800,00

110.940.800,00

0,00

Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji & Tunjangan

2.268.750.904,00

4.742.220.702,15

2.473.469.798,15

209,02

0,00

63.037.568,00

63.037.568,00

0,00

Pendapatan dari Pengembalian Uang Muka Penerimaan Hutang Negara

0,00

15.141.800,00

15.141.800,00

0,00

499.418.320,00

2.717.512.550,00

2.218.094.230,00

544,14

0,00

89.603.900,00

89.603.900,00

0,00

751.909.584,00

837.971.728,15

86.062.144,15

111,45

1.017.423.000,00

1.018.953.156,00

1.530.156,00

100,15

32.091.000,00

34.231.000,00

2.140.000,00

106,67

32.091.000,00

34.231.000,00

2.140.000,00

106,67

167.707.053,00

13.103.125,00

(154.603.928,00)

7,81

167.707.053,00

13.103.125,00

(154.603.928,00)

7,81

41.500.000.000,00

49.424.457.317,00

7.924.457.317,00

119,10

41.500.000.000,00

49.424.457.317,00

7.924.457.317,00

119,10

Uraian Penerimaan Bunga Deposito Bank BRI Penerimaan Bunga Deposito Bank Mandiri Penerimaan Bunga D eposito BTN Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Tuntutan Ganti Rugi atas Kerugian Uang Tuntutan Ganti Rugi atas Kerugian Barang Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang Pendidikan Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang Kesehatan Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang Pertanian/Perkebunan Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang Perikanan/Peternakan Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan

Setoran Kembali Pemegang Kas Anggaran Tahun Lalu Pendapatan dari Pengembalian Kegiatan Pendapatan Kapitasi dari Puskesmas Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Lain-lain PAD dari Fasilitas Umum Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah

TARGET

REALISASI


% 115,10

III - 29

Dari 10 Jenis pendapatan daerah yang merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah 8 dianataranya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) selau SKPD dan 2 lainnya dikelola BLUD RSUD dan Dinas Peternakan.  Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Dari 10 Jenis merupakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dikeloala oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah target realisasinya mencapai di atas 100 %, Kecuali Dana Bergulir dari kelompok masyarakat yang hanya mencapai 7.81% dimana pada pos ini hanya bunga yang dicatat sebagai pendapatan sedangkan dana pokok dicatat pada pembiayaan daerah. Hal ini disebabkan sebagian besar pengeloaan dana bergulir masyarakat dilaihkan melaui BPR Hambangun selaras . Pada sisi lain tinggi pendapatan dari Bunga Deposito, Jasa Giro menunjukan dana Idle yang cukup besar di Kas Daerah ataupun pemegang

Kas. Hal ini seringkali disebabkan penyerapan anggaran yang

cenderung dilaksakan pada akhir tahun anggaran. Masih adanya keterlambatan kegiatan, syang merupakan akibat dari proses keterlambatan penetapan APBD menjadi pekerjaan rumah bersama eksektif dan legislative agar pada tahun mendatang APBD dapat ditetapkan tepat waktu, selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. 

Dinas Peternakan

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dikelola oleh Dinas Peternakan meliputi Pemanfaatan RMMC, dan Pemanfaatan Aset KINAK. Pada Tahun 2013 target

Lain-Lain

Pendapatan

Daerah

Yang Sah

Rp.

32.091.000,00

dan

realisasisinya Rp 34.231.000,00 atau mencapai 106,67%. 

Rumah Sakit Umum Daerah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah meliputi Penapatan Layanan Kesehatan BLUD, Pendapatan Pelayanan Pendidikan Kesehatan, Penapatan Tempat Parkir dan Sewa Tempat. Pada Tahun


III - 30

2013 target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah RSUD adalah Rp. 41.500.000.000,00 dan realisasisinya

Rp 49.424.457.317,00

atau mencapai

119.50%. B. TARGET DAN REALISASI DANA PERIMBANGAN Mendasar

pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat dan

Pemerintah Daerah serta Undang-

Undang Nomor Tahun 2007 Tentang Cukai dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 54/PUU-VI/2008 ditetapkan bahwa Provinsi penghasil menerima

DBHCHTdana

Perimbangan

yang

diperoleh

tembakau juga

Kabupaten

Blitar

dari

pemerintah pusat terbagi menjadi 3 Jenis : Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dan DBH Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tahun 2013 realisasi pendapatan Dari Dna Perimbangan diluar Dana Bagi Hasil pajak capaiannya sesuai target atau lebih. Tidak tercapainya target DBH pajak disebabkan secara nasional Penerimaan negara dari pajak juga berkurang terkait dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasinal maupun regional. Grafik 3.10 Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2013


III - 31

B1.

DANA BAGI HASIL PAJAK DAN SUMBER DAYA ALAM Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam

yang diterima oleh Kabupaten

Blitar pada tahun 2013 terdiri dari : Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan; Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang / Pribadi pasal 21, 25, 29; Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan; Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan; Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi; Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi; Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi; Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau; Bagi Hasil Pertambangan Umum. Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam ditetapkan melalui peraturan Menteri Keuangan realisasinya berdasarkan realisasi penerimaan negara. Secara lengkap berikut realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Sumber Daya Alam sebagai berikut : Tabel 3.8 Target Dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2013

71.471.610.804,00

73.617.883.072,00


45.702.349.304,00

45.036.592.116,00

(665.757.188,00)

98,54

33.545.884.122,00

35.066.000.157,00

1.520.116.035,00

104,53

12.156.465.182,00

9.970.591.959,00

(2.185.873.223,00)

82,02

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

25.769.261.500,00

28.581.290.956,00

2.812.029.456,00

110,91

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

542.341.334,00

510.197.252,00

(32.144.082,00)

94,07

300.072.778,00

347.408.873,00

47.336.095,00

115,77

11.663.901.000,00

12.491.742.354,00

827.841.354,00

107,10

738.838.000,00

2.080.538.678,00

1.341.700.678,00

281,60

16.921.375,00

6.768.550,00

(10.152.825,00)

40,00

12.449.858.413,00

12.847.428.409,00

397.569.996,00

103,19

57.328.600,00

297.206.840,00

239.878.240,00

518,43

Uraian Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang / Pribadi pasal 21, 25, 29

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau Bagi Hasil Pertambangan Umum

TARGET

REALISASI


% 103,00

III - 32

B2.

DANA ALOKASI UMUM Dana Alokasi Umum sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebesaranya adalah 26 % dari Pendapatan Dalam Negeri Netto. Dibagi Kabupaten, Kota dan propinsi se Indonesia sesuai parameter yang telah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan selanjutnya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10

Tahun

2013 Tentang

Dana Alokasi

Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 Kabupaten blitar memperoleh alokasi digunakan

untuk

mencukupi

pemerintahan. Realisasi

Rp

944.297.542.000,- yang sebagaian besar

belanja

DAU 2013 Rp

pegawai

dan

tugas-tugas

umum

944.297.542.000,- atau 100% yang

disalurkan 1/12 atau setiap bulan pada akhir bulan berjalan. B3.

DANA ALOKASI KHUSUS Dana Alokasi Khusus sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pedoman umum dan alokasi Dana Alokasi Khusus, ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus setiap tahunnya. Pada tahun 2013 ada 19 Bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) dan ada DAK tambahan untuk daerah tertinggal. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Blitar memperoleh alokasi Rp 70.322.560.000,00 Penyaluran

untuk 13 Bidang DAK dan tersalurkan 100%.

Dana Alokasi Khusus (DAK) berdsarkan prestasi dan realisasi


III - 33

pelaksanaan penyerapan Anggaran).

Secara lengkap berikut realisasi Dana

Alokasi Khusus Tahun 2013 sebagai berikut : Tabel 3.9 Target Dan Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2013

Dana Alokasi Khusus

70.322.560.000,00

70.322.560.000,00

Bertambah (berkurang) 0,00

Dana Alokasi Khusus

70.322.560.000,00

70.322.560.000,00

0,00

100,00

DAK Bidang Pendidikan

34.804.830.000,00

34.804.830.000,00

0,00

100,00

DAK Bidang Kesehatan

7.045.130.000,00

7.045.130.000,00

0,00

100,00

DAK Bidang Infrastruktur Jalan

8.378.370.000,00

8.378.370.000,00

0,00

100,00

DAK Bidang Infrastruktur Irigasi

4.568.810.000,00

4.568.810.000,00

0,00

100,00

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

2.469.660.000,00

2.469.660.000,00

0,00

100,00

DAK Bidang Pertanian

5.266.250.000,00

5.266.250.000,00

0,00

100,00

DAK Bidang Lingkungan Hidup

1.246.030.000,00

1.246.030.000,00

0,00

100,00

DAK Bidang Keluarga Berencana

1.151.130.000,00

1.151.130.000,00

0,00

100,00

DAK Bidang Kehutanan

1.200.170.000,00

1.200.170.000,00

0,00

100,00

795.080.000,00

795.080.000,00

0,00

100,00

DAK Bidang Infrastruktur Air Minum

1.282.860.000,00

1.282.860.000,00

0,00

100,00

DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi

1.652.750.000,00

1.652.750.000,00

0,00

100,00

461.490.000,00

461.490.000,00

0,00

100,00

TARGET

Uraian

DAK Bidang Perdagangan

DAK Bidang Transportasi Darat

REALISASI

% 100,00

C. TARGET DAN REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Mendasar

pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat dan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan serta Permendagri nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2013, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Dari Propinsi, Dana Penyesuaian/Otonomi Khusus Dari Pemerintah Pusat, bantuan Keuangan dari Pemerintah pusat/propinsi, dan hibah yang diterima pemerintah daerah. Pada Tahun 2013 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mencapai 102.40%


III - 34

Grafik 3.11 Target Dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2013

C1.

DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK DARI PROPINSI Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Dari Propinsi yang diterima Kabupaten Blitar pada tahun 2013 terdiri dari : Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan, Dana Bagi Hasil Bantuan dari Pihak Ketiga (SP 3),

Dana Bagi Hasil

Bea Tera Ulang ; Dana Bagi Hasil Pemeriksaan Ternak. Secara lengkap berikut realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Dari Propinsi tahun 2013 sebagai berikut :


III - 35

Tabel 3.8 Target Dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2013 TARGET

REALISASI

%

71.873.238.191,00


74.482.165.081,00 74.321.774.231,00

71.399.808.284,00

(2.921.965.947,00)

96,07

Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

24.720.695.910,00

23.804.233.060,00

(916.462.850,00)

96,29

Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

24.648.971.913,00

23.496.808.257,00

(1.152.163.656,00)

95,33

Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

24.428.996.216,00

23.683.750.174,00

(745.246.042,00)

96,95

523.110.192,00

415.016.793,00

(108.093.399,00)

79,34

130.374.790,00

142.291.092,00

11.916.302,00

109,14

130.374.790,00

142.291.092,00

11.916.302,00

109,14

10.000.000,00

26.476.635,00

16.476.635,00

264,77

Uraian Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Bagi Hasil Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan Dana Bagi Hasil Bantuan dari Pihak Ketiga (SP 3) Dana Bagi Hasil Bantuan dari Pihak Ketiga (SP 3) Dana Bagi Hasil Bea Tera Ulang

96,50

Dana Bagi Hasil Bea Tera Ulang

10.000.000,00

26.476.635,00

16.476.635,00

264,77

Dana Bagi Hasil Pemeriksaan Ternak

20.016.060,00

304.662.180,00

284.646.120,00

1.522,09

20.016.060,00

304.662.180,00

284.646.120,00

1.522,09

Dana Bagi Hasil Pemeriksaan Ternak

C2.

DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka

melaksanakan

kebijakan

tertentu

Pemerintah

sesuai

peraturan

perundangan, yang terdiri atas dana insentif daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dana-dana yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, serta Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2). Pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013 dan

Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

III - 36

Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2013. Alokasi Dana Penyesuaian sebesar Rp 276.727.595.500,00 dan realisasi sebsesar 100%. Dana P2D2 merupakan reimburtsmen DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2012 yang disalurkan apda tahun 2013 . Secara lengkap berikut realisasi Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus tahun 2013 sebagai berikut : Tabel 3.11 Target Dan Realisasi Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Tahun 2013 TARGET

Uraian

REALISASI

Bertambah (berkurang)

%

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

276.727.595.500,00

276.727.595.500,00

0,00

100,00

Dana Penyesuaian

276.727.595.500,00

276.727.595.500,00

0,00

100,00

2.360.862.500,00

2.360.862.500,00

0,00

0,00

273.112.531.000,00

273.112.531.000,00

0,00

100,00

1.254.202.000,00

1.254.202.000,00

0,00

100,00

Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Guru PNSD Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2)

C3.

BANTUAN KEUANGAN PROPINSI Bahwa dalam bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dan meningkatkan

untuk

membantu

pembangunan

mendanai kegiatan

ekonomi

wilayah

khusus

dengan

yang bisa

memberdayakan

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dukungan pendanaan, maka perlu diberikan Bantuan Keuangan Khusus kepda Kabupaten Kota dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2013 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur 903/10777 /202/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Plafon Anggaran Keuangan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Tlmur Tahun 2013; Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur 903/9638/202/2012 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Plafon Anggaran Keuangan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Pada P APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013; Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur 903/9641/202/2013 tanggal 3 Oktober

2013 tentang ralat Plafon Anggaran


III - 37

Keuangan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Pada P APBD Provinsi Jawa Tlmur Tahun 2013. Tabel 3.10 Target Dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Propinsi Tahun 2013

Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

39.709.725.000,00

51.719.885.000,00


Bantuan Keuangan dari Provinsi

39.709.725.000,00

51.719.885.000,00

12.010.160.000,00

130,24

39.709.725.000,00

51.719.885.000,00

12.010.160.000,00

130,24

Uraian

Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Timur

TARGET

REALISASI

% 130,24

V. PAGU DAN REALISASI BELANJA DAERAH Belanja pemerintah merupakan salah satu stimulus dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan dapat mendukung pembangunan perekonomian. Bahkan adanya otonomi daerah menuntut daerah-daerah untuk lebih mandiri dengan efisiensi pengelolaan APBD. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Blitar, pengelolaan APBD diharapkan dapat menstimulus potensi-potensi perekonomian sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Alokasi belanja daerah diharapkan sesuai dengan kebutuhan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan perekonomian daerah. Dengan demikian maka belanja daerah di harapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan daerah, pemerataan pembangunan daerah di seluruh kawasan, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta pelayanan-pelayanan publik yang lainnya. Intinya penganggaran belanja daerah diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki pelayanan publik. Pada tahun 213 Pagu Belanja Daerah Rp 1.717.403.277.428,18

terbagi menjadi

Belanja Tidak Langsung Rp 1.059.904.203.743,75 atau 61.72% dan Belanja Langsung


III - 38

Rp 657.499.073.684,43 atau 38.28%. Realisasi Belanja daerah pada tahun 2013 tidak mencapai 100% Grafik 3.12 Pagu dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2013

A. PAGU DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013 Belaja Tidak Langsung di Kabupaten Blitar meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Propini/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; dan Belanja Tidak Terduga. Secara lengkap berikut pagu dan realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2013 :


III - 39

Tabel 3.13 Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2013

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.059.904.203.743,7 5

997.069.519.374,0 0

Bertambah (berkurang) (62.834.684.369,75 )

Belanja Pegawai

979.676.914.522,75

919.879.058.336,0 0

(59.797.856.186,75 )

93,90

22.141.050.000,00

20.875.750.000,00

(1.265.300.000,00)

94,29

Belanja Bantuan Sosial

3.783.000.000,00

3.721.361.000,00

(61.639.000,00)

98,37

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

5.835.873.971,00

5.726.262.538,00

(109.611.433,00)

98,12

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Propinsi (Parkir Berlangganan) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Lembaga/Instansi (Parkir Berlangganan) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota , Pemerintahan Desa dan Parpol Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Perangkat Desa Bantuan Keuangan untuk Pilkades Bantuan keuangan untuk tali asih perangkat desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Tidak Terduga

1.675.179.272,00

1.593.961.721,00

(81.217.551,00)

95,15

1.133.737.965,00

1.105.482.600,00

(28.255.365,00)

97,51

818.810.752,50

798.404.100,00

(20.406.652,50)

97,51

314.927.212,50

307.078.500,00

(7.848.712,50)

97,51

3.026.956.734,00

3.026.818.217,00

(138.517,00)

100,00

3.026.956.734,00

3.026.818.217,00

(138.517,00)

100,00

46.837.419.500,00

46.450.319.500,00

(387.100.000,00)

99,17

70.000.000,00

0,00

(70.000.000,00)

0,00

70.000.000,00

0,00

(70.000.000,00)

0,00

45.989.950.000,00

45.672.850.000,00

(317.100.000,00)

99,31

26.920.000.000,00

26.920.000.000,00

0,00

17.324.950.000,00

17.052.850.000,00

(272.100.000,00)

100,0 0 98,43

870.000.000,00

865.000.000,00

(5.000.000,00)

99,43

875.000.000,00

835.000.000,00

(40.000.000,00)

95,43

777.469.500,00

777.469.500,00

0,00

100,00

777.469.500,00

777.469.500,00

0,00

100,00

1.629.945.750,00

416.768.000,00

(1.213.177.750,00)

25,57

1.629.945.750,00

416.768.000,00

(1.213.177.750,00)

25,57

1.629.945.750,00

416.768.000,00

(1.213.177.750,00)

25,57

Uraian

Belanja Hibah

Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga

TARGET

REALISASI


% 94,07

III - 40

A.1

Belanja Pegawai Sesuai dengan intruksi dari pemerintah pusat melalui Permendagri 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2013 Belanja Gaji Pegawai meliputi Gaji Pegawai, DPRD dan Kepala Daerah beserta wakilnya, Tunjangan Sertifikasi Guru dan tambahan penghasilan guru,Tunjangan Kelengkapan DPRD dan BPO Kepala Daerah/Wakil serta Upah Pungut

Pajak & Retribusi serta tambahan

kesejahteraan pegawai. Pada tahun 2013 Pagu Belanja Pegawa pada tahun 2013 sebesar Rp 979.676.914.522,75 dan realisasi 93,90%. A.2

Belanja Hibah Hibah diberikan dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pagu Belanja Hibah

tahun

2013

6.630.000.000,-

sebesar

bersumber

Rp dari

22.141.050.000,00 bantuan

Keuangan

dimana Propinsi

Senilai :

Rp

Bantuan

Penyelenggaran Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPDGS) tahun 2013. Realisasi Belanja Hibah pada tahun 2013 sebesar

Rp20.875.750.000,00

atau

94.29 % dari pagu yang telah ditetapkan. A.3

Bantuan Sosial Bantuan Sosial adalah bantuanyang diberikan diberikan dalam bentuk uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan

terjadinya

resiko

sosial.

Bantuan

Sosial

terbagi

menjadi

direncanakan dan Tidak Direncanakan. Bantuan Sosial direncanakan pada tahun 2013 merupakan Dana Urusan Bersama (DUB) Program PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan, dan Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Pendidikan (BOS) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

III - 41

untuk siswa SLTA (Bantuan Khusus Siswa Miskin), yang bersumber dari bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2013.

Pagu Belanja Sosial pada tahun 2013 sebesar

Rp 3.783.000.000,00 dan Realisasi Belanja Sosial pada tahun 2013 sebesar Rp 3.721.361.000,00 atau 98.37 %. A.4

Belanja

Bagi

Hasil

Kepada

Provinsi/

Kabupaten

/

Kota

Dan

Pemerintah Desa Belanja bagi hasil bersumber dari bagi hasil penerimaan daerah dari pajak dan retribusi

daerah

sebagai

bentuk

komitmen

daerah

untuk

melaksankan

perimbangan keuangan kepada desa khususnya sebgai daerah otonom dibawah Pemerintah Kabupaten. Bagi hasil pajak dan retribusi diterima desa sebagai salah satu sumber penerimaan Desa pada APBDes setiap tahunnya. Besaran bagi hasil pajak dan retribusi ditetapkan melalui Perda Nomor 10 Tahun 2012 dan disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang diatur melalui perbup. Di sisi lain juga terdapat alokasi bagi hasil kepada Propinsi dan Instansi vertikal terkait dengan retribusi parkir berlangganan. Pada tahun 2013 pagu Belanja Bagi Hasil Rp 5.835.873.971,00 dan realisasinya Rp5.726.262.538,00 atau 98.12%. A.5

Belanja

Bantuan

Keuangan

Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota,

Pemerintahan Desa Dan Parpol Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan dan akselerasi (percepatan) pembangunan di desa serta sebagai bentuk perimbangan keuangan antara Kabupaten dengan pemerintah Desa dibawahnya baik dalam bidang infrastruktur, peningkatan

ekonomi

masyarakat,

pembangunan

sosial

kemasyarakatan

dialokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan amanat PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Disisi lain bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Jawa Timur Tahun 2011-2016 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

III - 42

untuk

membantu

mendanai

kegiatan

khusus

yang

bisa

meningkatkan

pembangunan ekonomi wilayah dengan memberdayakan Pemerintah Desa melalui dukungan pendanaan, maka perlu diberikan Bantuan KeuanganDesa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar. Pada belanja dini juga dialokasikan bantuan Keuangan kepda partai politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentan Bantuan Keuangan Kepada Parpol. Pada Tahun 2013 dialokasikan Bantuan keuangan kepada Kabuaten/Kota Musi Rawas Di Sumatera Selatan sebesar Rp 70.000.000,- untuk membantu transmigran asal Kabupaten Blitar dan belum direalisasikan. Pada tahun 2013 dialokasikan Bantuan Keuangan desa : (1) Untuk program Alokasi Dana Desa (ADD) (2) Untuk Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), (3) Bantuan Penyelanggaran PILKADES dan Bantuan

tali Asih

perangkat desa. Pada Tahun 2013 Bantuan Keuangan Desa dialokasikan Rp 45.989.950.000,00 dan realisasinya Rp 45.672.850.000,00 atau 99.31%. Bantuan Keuangan Kepada partai politik pada tahun 2013 sebesar Rp 777.469.500,00 untuk 10 Partai Politik yang memiliki Kursi hasil Pemilu Legislatif 2009 di DPRD Kabupaten Blitar. Realisasi Bantuan Keuangan Kepada partai politik pada tahun 2013 sebesar 100%. A6.

Belanja Tidak Terduga Belanja Tak Terduga adalah pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud di atas yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan

pemerintahan

demi

terciptanya

keamanan,

ketertiban,

ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Kegiatan darurat sebagaimana dimaksud di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

III - 43

1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 2. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 3. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 4. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Pada tahun 2013 pagu Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 1.629.945.750,00 dan realisasinya Rp 416.768.000,00 atau 25.57%.

B.

PAGU DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG Belanja Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan, yang dilaksanakan oleh SKPD Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013 Belaja Langsung di Kabupaten Blitar meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang-Jasa dan Belanja Modal dilaksanakan untuk mendanai 32 SKPD dan 26 Usuran Wajib dan 8 urusan pilihan. Pagu Belanja Langsung pada tahun 2013 Rp 657.499.073.684,43 dan relaisasinya Rp 640.182.533.800,00 atau 97.37 %. Secara lengkap berikut pagu dan realisasi belanja langsung pada tahun 2013 : Tabel 3.14 Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2013 %

657.499.073.684,43

640.182.533.800,00


39.701.734.750,00

39.487.200.337,00

(214.534.413,00)

99,46

Belanja Barang dan Jasa

282.831.564.794,28

269.882.249.662,00

(12.949.315.132,28)

95,42

Belanja Modal

334.965.774.140,15

330.813.083.801,00

(4.152.690.339,15)

98,76

Uraian BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

TARGET

REALISASI


97,37

III - 44

VI. PAGU DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH DAERAH

A. Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada tahun 2013 Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp142.669.268.568,18 dan realisasinya sebesar Rp 143.596.247.148,18 atau 100.62%. sumber utama penerimaan pembiayaan daerah adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dimana merupakan akumulasi dari Pagu Belanja yang tidak terserap atau terjadi penghematan belanja dan Pendapatan yang melampui target yang telah ditetapkan. Dalam penerimaan pembiayaan juga dibukukan penerimaan dari dana bergulir berupa pengembalian pokok dana, dan juga dibukukan penerimaan yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah : BUMD Savitri Indah dan BUMD BPR Hambangun Salaras;

B.

Pagu dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada Pos pengeluaran pembiayan dialokasikan Pembentukan Dana Cadangan tahap I Sebesar Rp 2.000.000.000,- untuk pelaksanaan PEMILUKADA tahun 2015 dan telah direalisasikan sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Pada pos Pengeluran Pembiayaan juga dialokasikan penyertaan Modal kepda BUMD PDAM sebesar Rp 2.000.000.000,- untuk menambah modal PDAM dalam rangka turut serta program kemitraan dengan AUSAID untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Tambahan modal akan dipergunakan PDAM untuk peningkatan infratruktur dan subsidi sambungan. Dikarenakan program AUSAID belum siap digulirkan maka penyertaan modal kepada PDAM sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Blitar pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Blitar belum direalisasikan. Secara rinci realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayan daerah pada tahun 2013 sebagai berikut :


III - 45

Tabel 3.13 Pagu dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2013

Uraian

Anggaran

REALISASI

Bertambah (berkurang)

%

PEMBIAYAAN DAERAH

99,27

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

142.669.268.568,18

143.596.247.148,18

926.978.580,00

100,65

142.669.268.568,18

142.669.268.568,18

0,00

100,00

Sisa Pembiayaan Daerah

142.669.268.568,18

142.669.268.568,18

0,00

100,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

142.669.268.568,18

142.669.268.568,18

0,00

100,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Kembali Dana Bergulir Peternakan Penerimaan Kembali Dana Bergulir Industri dan Perdagangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0,00

434.533.030,00

434.533.030,00

0,00

0,00

434.533.030,00

434.533.030,00

0,00

0,00

89.622.500,00

89.622.500,00

0,00

0,00

344.910.530,00

344.910.530,00

0,00

0,00

492.445.550,00

492.445.550,00

0,00

Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan - PD Savitri Indah

0,00

492.445.550,00

492.445.550,00

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan - PT. BPR HAS PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan

0,00

417.445.550,00

417.445.550,00

0,00

4.000.000.000,00

2.000.000.000,00

(2.000.000.000,00)

50,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00

100,00

Pembentukan Dana Cadangan

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00

100,00

Pembentukan Dana Cadangan

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00

100,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Badan usaha milik daerah (BUMD)

2.000.000.000,00

0,00

(2.000.000.000,00)

0,00

2.000.000.000,00

0,00

(2.000.000.000,00)

0,00

Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Pembiayaan Netto

2.000.000.000,00

0,00

(2.000.000.000,00)

0,00

138.669.268.568,18

141.596.247.148,18

2.926.978.580,00

102,11


III - 46

BAB

IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sesuai dengan maksud dan tujuan otonomi daerah, maka setiap daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang kemudian disebut dengan urusan pemerintahan daerah. Urusan dimaksud dibedakan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam ranah ini Kabupaten Blitar mempunyai 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan meliputi1 : Urusan Wajib :

1

1.

Pendidikan

2.

Kesehatan

3.

Lingkungan Hidup

4.

Pekerjaan Umum

5.

Penataan Ruang

6.

Perencanaan Pembangunan

7.

Perumahan

8.

Kepemudaan Dan Olahraga

9.

Penanaman Modal

10.

Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

11.

Kependudukan Dan Catatan Sipil

12.

Ketenagakerjaan

13.

Ketahanan Pangan

14.

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

15.

Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

16.

Perhubungan

17.

Komunikasi Dan Informatika

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang pembagian urusan wajib dan urusan pilihan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-1

18.

Pertanahan

19.

Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

20.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Urusan Pilihan :

21.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

22.

Sosial

23.

Kebudayaan

24.

Statistik

25.

Kearsipan, Dan

26.

Perpustakaan

1.

Kelautan Dan Perikanan

2.

Pertanian

3.

Kehutanan

4.

Energi Dan Sumber Daya Mineral

5.

Pariwisata

6.

Industri

7.

Perdagangan

8.

Ketransmigrasian

Pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Blitar pada tahun 2013 secara umum dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan adanya komitmen yang cukup tinggi dari seluruh aparatur pemerintah daerah beserta stakeholders terkait untuk mematuhi ketentuan yang berlaku di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah. Gambaran secara lengkap tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Blitar tahun 2013 diuraikan sebagai berikut: A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN Sebagaimana disampaikan diatas bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Blitar melaksanakan 26 Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD sesuai bidangnya. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk masing-masing urusan diuraikan sebagai berikut : 1. URUSAN PENDIDIKAN Urusan pendidikan pada tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 78.176.962.452 yang direalisasikan sebesar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-2

Rp. 73.937.329.906 atau sebesar 94,58%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut : a. Program dan Kegiatan 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 323.550.000 Yang direalisasikan sebesar Rp. 251.947.500 atau sebesar 77,87%. Program ini dilaksanakan melalui tiga kegiatan meliputi; Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik, Gebyar PAUD, dan Hari Anak Nasional (HAN). Output dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu terselenggaranya pelatihan bagi pendidik PAUD, Gebyar PAUD dan terselenggaranya kegiatan peringatan HAN. 2. Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 51.768.073.852 direalisasikan sebesar Rp. 49.881.928.006 atau sebesar 96,36%.

Program ini dilaksanakan melalui 27 kegiatan diantaranya:

pembangunan gedung sekolah, pembinaan minat, peningkatan bakat dan kreatifitas

siswa

SD,

pengadaan

gedung

sekolah

SD/SDLB/SMP

dan

perlengkapannya (DAK dan pendamping DAK 2013), penguatan kapasitas guru dan manajemen sekolah, dan pelaksanaan DAK SD/SMP (Silpa 2012). Output dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut yaitu terselenggaranya pembangunan gedung sekolah, terlaksananya kegiatan pembinaan minat,bakat dan kreatifitas siswa SD, terpenuhinya pembangunan gedung dan peningkatan mutu

pendidikan,

terlaksananya kegiatan

penguatan

kapasitas

guru

dan

manajemen sekolah, dan terlaksananyaDAK Silpa SD/ SMP (Silpa 2012). 3. Program Pendidikan Menengah Program Wajib Pendidikan Menengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 14.455.759.000 direalisasikan sebesar Rp. 12.408.562.900 atau sebesar 85,84%. Program ini dilaksanakan melalui 25 kegiatan diantaranya pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMP,SMA,SMK, pelaksanaan PSB, SMP RSBI, SMA dan SMK, penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI), pembinaan guru mapel, penyelenggaraan festival kesenian tingkat SMP, SMA, SMK (festival panji, seminar, pameran komik, leaflet dan studi banding) dan peningkatan mutu pendidikan SMK (Banprop). Output dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut yaitu terlaksananya kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMP, SMA, SMK, terlaksananya kegiatan pelaksanaan PSB, SMP RSBI, SMA dan SMK, dll.


IV-3

4. Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Non Formal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 588.787.500 direalisasikan sebesar Rp. 519.020.000 atau sebesar 88,15%. Program ini dilaksanakan melalui 9 kegiatan diantaranya pembinaan lembaga kursus dan kelembagaan, penyelenggaraan ujian paket A,B,C, sosialisasi dan pelatihan tutor keaksaraan usaha mandiri, dan sosialisasi manajemen LKP. Output dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut yaitu terlaksananya kegiatan pembinaan

instruktur

kursus,

terselenggaranya

ujian

paket

A,B,C,

dan

terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pelatihan tutor keaksaraan usaha mandiri. 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mendapat alokasi anggaran

sebesar

Rp.

9.899.214.100

yang

direalisasikan

sebesar

Rp.

9.829.941.500 atau sebesar 99,30% Program ini dilaksanakan melalui 8 kegiatan diantaranya pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan, pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standart kompetensi, dan kenaikan pangkat, NUPTK, Gaji Berkala, pensiun dan impassing tenaga kependidikan, dll. Output

dari

pelaksanaan

pengembangan

sistem

kegiatan-kegiatan

pendataan

dan

tersebut

pemetaan

yaitu pendidik

terlaksanannya dan

tenaga

kependidikan, dan terlaksanannya pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, dll. 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.141.578.000 direalisasikan sebesar Rp. 1.045.930.000 atau sebesar 91,62%. Program ini dilaksanakan melalui 12 kegiatan diantaranya penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan, penyediaan operasional BOS SD, SMP, SMA (Banprop), bimtek perencanaan, pengadministrasian dan pelaporan BOS SD, SMP, SMA, dan sosialisasi bantuan siswa miskin, dll. Output dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut yaitu terlaksanannya kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan, terpenuhinya penyediaan operasional BOS SD/SMP/SMA, terselenggarannya bimtek, dan terlaksanannya sosialisasi guru dan kepala sekolah, dll. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-4

b) Capaian Kinerja Sesuai RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016, maka capaian kinerja urusan pendidikan diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.1 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2013 No Indikator Target Capaian 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) - Usia 7 – 12 tahun 0,93 0,97 - Usia 13 -15 tahun 0,83 0,82 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI 0,97 0,99 - SMP/MTs 0,95 0,99 - SMA/SMK/MA 0,35 0,52 3 Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI 0,88 0,90 - SMP/MTs 0,77 0,81 - SMA/SMK/MA 0,28 0,40 Rasio Ketersediaan Sekolah/ 4 Penduduk - Pendidikan Dasar 1 : 170 1 : 121 - Pendidikan Menengah 1 : 100 1 : 281 5 Rasio Guru/Murid - SD/MI 1 : 14 1 : 15 - SMP/MTs 1 : 14 1 : 10 - SMA/SMK/MA 1 : 14 1 : 10 6 Angka Putus Sekolah - SD/MI 0,00% 0,0006% - SMP/MTs 0,01% 0,0090% - SMA/SMK/MA 0,01% 0,0083% 7 Angka Kelulusan - SD/MI 100% 100% - SMP/MTs 100% 100% - SMA/SMK/MA 100% 100% Penduduk >15 tahun melek huruf 8 967.347 967.844 (buta aksara)

Sumber : Dinas Pendidikan, 2013

Tabel diatas menunjukkan bahwa beberapa target dapat terpenuhi dan bahkan melampaui, namun beberapa masih berada dibawahnya. Beberapa target yang terpenuhi diantaranya APS Usia 7 – 12 tahun, APK, APM, Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk jenjang Pendidikan Dasar, Rasio Guru/Murid untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, Angka Kelulusan, dan Jumlah penduduk > 15 tahun yang melek huruf. Sementara, target yang tidak terpenuhi antara lain APS Usia 1315 tahun, Angka Putus Sekolah jenjang Sekolah Dasar, Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Pendidikan Menengah. Kurangnya Ketersediaan Sekolah di level Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-5

Pendidikan Menengah berbanding lurus dengan rendahnya APK SMA/SMK/MA. Penyebab lain rendahnya APK SMA/SMK/MA yaitu adanya lulusan SMP/MTs yang langsung bekerja dan adanya lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke luar daerah (Kota Blitar, dll). Selama tahun 2013 banyak prestasi yang diraih oleh Dinas Pendidikan baik di tingkat Nasional maupun tingkat provinsi. 12 Prestasi di tingkat nasional telah diraih, diantaranya Juara II Lomba karya tulis ilmiah, Juara III Lomba Mapel Kompetisi Matematika, Juara I PORSENI Cabang Pencak Silat Kelompok Kelas dan Kelompok Beregu Putra dan Putri, dll.

Di tingkat Provinsi juga meraih 12

prestasi, diantaranya Juara I Pengawas Berprestasi, Juara I Porseni Cabang Tari, dll. c) Permasalan dan Solusi Rendahnya APM SMA/SMK/MA menjadi suatu permasalahan yang perlu mendapat solusi. Solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan permasalahan ini adalah : a. Menambah kuota dan penambahan kelas penerimaan Siswa Baru pada jenjang SLTA. b. Memberikan pelayanan pendidikan yang optimal di sekolah perbatasan dalam bentuk pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, SDM (guru yang berkualitas), dan peningkatan sumber daya lainnya. c. Memberikan pemahaman kepada orang tua wali murid pada saat pertemuan orang tua (khususnya siswa SLTP) tentang pentingnya pendidikan 12 tahun. 2.

URUSAN KESEHATAN Urusan Kesehatan pada tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan kesehatan sebesar Rp. 98.183.517.053 yang direalisasikan sebesar Rp. 97.153.179.306

atau sebesar 98,95%. Adapun realisasi pelaksanaan

program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut: A. Dinas Kesehatan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan pada tahun 2013 medapat alokasi anggaran sebesar Rp. 28.615.584.527,- yang terealisasi sebesar Rp.


IV-6

25.557.964.642,- atau sebesar 89,31%.

Adapun realisasi program dan kegiatan,

capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut : a) Program dan Kegiatan 1. Program Obat dan Perbekalannya (DAK dan Pendamping DAK) Program Obat dan Perbekalannya (DAK dan Pendamping DAK) mendapat alokasi anggaran

sebesar

Rp.

3.070.218.567

yang

direalisasikan

sebesar

Rp.

2.827.261.550 atau sebesar 92,09% yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Peningkatan mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan kesehatan (DAK dan Pendamping DAK), dan Pengadaan Obat dan Perbekalannya (DAK dan Pendamping DAK). Output dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut antara lain tersedianya obat dalam jumlah dan jenis yang mencukupi. 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.16.306.314.500 yang direalisasikan sebesar Rp. 14.377.157.992 atau sebesar 88,17% yang dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan, pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik essensial (bagi penderita akibat dampak rokok/DBHCT), peningkatan kesehatan masyarakat, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah, peningkatan mutu kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, peningkatan pelayanan kesehatan remaja, serta jaminan kesehatan masyarakat dan jampersal. Terealisasinya program ini menghasilkan output yakni tersedianya obat dan alkes dalam jumlah yang cukup, tersedianya dana untuk pengadaan alkes dan obat generik, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas, terpenuhinya operasional puskesmas, memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana bagi PUS. 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan Program pengawasan obat dan makanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.14.034.000 yang direalisasikan sebesar Rp. 13.954.000 atau sebesar 99.43% yang dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan keamanan pangan bahan berbahaya. Terialisasinya program ini menghasilkan output yakni terlaksananya pengawasan pangan dan bahan berbahaya di 1.830 toko.


IV-7

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mendapat alokasi anggaran

sebesar

Rp.

313.209.500,-

yang

direalisasikan

sebesar

Rp.

312.879.500,- atau sebesar 99,89% program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pemantapan taman posyandu. Output dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut yakni perubahan perilaku/pola hidup sehat, terbentuknya SDM kesehatan yang berkualitas, dan pemantauan kesehatan balita. 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program perbaikan gizi masyarakat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 192.770.000 dengan realisasi sebesar Rp. 189.841.600 dengan prosentase 98,48% yang dilaksanakan melalui kegiatan penanggulangan KEP, AGB, GAKY, Kekurangan Vitamin A dan zat gizi mikro. Output dari pelaksanaan kegiatan ini yakni tersedianya sarana obat gizi, PMT & terlaksananya pertemuan gizi. 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.259.767.500 dengan realisasi sebesar Rp. 240.107.500 atau sebesar 92,43% yang dilaksanakan melalui kegiatan penanggulangan DBD, pelayanan, pencegahan & penanggulangan penyakit menular, peningkatan imunisasi, peningkatan surveylance epidemiologi dan penanggulangan wabah. Terealisasinya

program

ini

menghasilkan

output

yakni

terlaksananya

pemberantasan penyakit demam berdarah, tercapainya tujuan P2TB, HIV, Kusta, Diare, ISPA, terimunisasinya bayi, WUS, balita, terpantaunya pola penyakit tertentu & kasus AFP serta tertanggulanginya Kejadian luar biasa (KLB). 7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.28.845.000 yang direalisasikan sebesar Rp. 27.375.700 atau sebesar 94,91% yang

dilaksanakan

Terealisasinya

melalui

program

ini

kegiatan

Monitoring,

menghasilkan

output

evaluasi yakni

dan

pelaporan.

terselenggaranya

monitoring, evaluasi & pelaporan administrasi pembangunan dan pemutakhiran data.


IV-8

8. Progam Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program

Pengadaan,

Peningkatan

dan

Perbaikan

Sarana

dan

Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.8.399.942.410 yang direalisasikan sebesar Rp. 7.538.973.750 atau sebesar 89,75% yang dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan dan rehab puskesmas, pustu, poskesdes dan jaringannya (DAK dan Pendamping DAK), pengadaan sarana dan prasarana puskesamas (bantuan keuangan propinsi), pembangunan

puskesmas,

pustu

dan

poskesdes

(DAU),

pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas. Terialisasinya program ini menghasilkan output yakni tersedianya bangunan fisik puskesmas dan poskesdes, tersedianya bangunan fisik puskesmas/pustu/poskesdes yang layak dan sesuai standart, tersedianya bangunan fisik puskesmas yang memadai. 9. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansiamendapat alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.0000 yang direalisasikan sebesar Rp. 4.930.000 atau sebesar 98,60% yang dilaksanakan melalui Pelayanan pemeliharaan kesehatan Lansia. Terialisasinya program ini menghasilkan output yakni tersedianya vitamin, kms, dan register kartu status di puskesmas cukup. 10. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.25.483.050 yang direalisasikan sebesar Rp. 25.483.050 atau sebesar 100% yang dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri. Terialisasinya program ini menghasilkan output yakni terlaksananya pengawasan dan pengendalian P-IRT. B. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi pada tahun 2013 medapat alokasi anggaran sebesar Rp. 69.567.932.526,- yang terealisasi sebesar Rp. 71.595.214.664,- atau 102,91%.

Adapun realisasi program dan

kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut : 1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 120 000.000 yang direalisasikan sebesar Rp. 119.945.370 dengan prosentase 99,95% yang dilaksanakan melalui kegiatan Biaya Promosi


IV-9

Pelayanan Kesehatan. Terealisasinya program ini menghasilkan output yakni tersedianya promosi pelayanan kesehatan. 2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Perbaikan Sarana Rumah Sakit Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.50.861.932.526,- yang direalisasikan sebesar Rp. 51.055.364.256 atau sebesar 100,38%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, jasa pengelola teknis pembangunan/penyesuaian bangunan ICU, dan pengadaan ambulance/mobil jenazah. Output dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut yaitu tersedianya sarana dan prasarana

rumah

sakit,

tersedianya

jasa

pengelola

pembangunan/penyesuaian bangunan ICU, dan tersedianya

teknis

ambulance/mobil

jenazah 3. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.156.000.000 yang

tereallisasi sebesar Rp.871.004.629

atau sebesar 75,35%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan belanja pemeliharaan rumah sakit,

pemeliharaan kendaraan ambulance/jenasah, dan

belanja pemeliharaan alkes. Output dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yaitu terpeliharanya rumah sakit, terpeliharanya kendaraan ambulance/jenasah, dan terpeliharanya alat kesehatan. 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit t mendapat alokasi anggaran

sebesar

Rp.

17.430.000.000,-

yang

tereallisasi

sebesar

Rp.

19.548.900.409,- dengan prosentase 112,16 %. Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan yaitu Jasa Pelayanan dan Lembur, Jasa Penguburan, dan Biaya Pelayanan Maskin. Output dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut yaitu tersedianya Jasa Pelayanan dan Lembur, tersedianya jasa penguburan, dan tersedianya Biaya Pelayanan Maskin. b) Capaian Kinerja Kinerja Urusan Kesehatan yang telah ditetapkan targetnya dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:


IV-10

Tabel 4.2 Target dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indikator Prosentase balita gizi buruk Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Rasio puskesmas, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit, Klinik rawat inap, Puskesmas perawatan per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk Penurunan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Prevalensi gizi kurang pada balita Angka kematian ibu

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2013

Target 0,12

Capaian 0,11

93

87,9

100%

100%00%

98%

99,9%

1 : 44.559

1 : 12.295

-

1 : 1.554

1 : 20.410

1 : 8.223

1 : 73

1 : 2.638

13,8

14,33

6,86 84,2

2.57 10496,65,25

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa beberapa kinerja yang masih berada di bawah target diantaranya adalah Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization, dan angka kematian ibu dengan capaian 12,45% di bawah target. Cakupan Desa/Kelurahan UCI tidak mencapai target karena penetapan target bayi yang akan mendapatkan imunisasi di desa tidak sesuai dengan jumlah bayi yang lahir di desa. Angka kematian ibu juga tidak dapat memenuhi target karena adanya faktor sosial budaya masyarakat yang berada di luar kendali Pemerintah. Cakupan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin terealisasi untuk pelayanan dasar sejumlah 264.243 pelayanan, yang dilanjutkan dengan rujukan sebanyak 71.233 pelayanan dari 356.173 masyarakat miskin yang terdaftar. Adapun capaian kinerja RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat selama tahun 2013 disajikan dalam tabel berikut :


IV-11

Tabel 4.3 Target dan Capaian Kinerja Pelayanan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun 2013 No

Uraian

Target

Capaian

% Capaian

1

Kunjungan Rawat Inap

14.554

14,998

103.05

2

Kunjungan Rawat Jalan

71.083

87,097

122.53

3

Kunjungan Radiologi

12.526

14.263

113.87

4

Kunjungan Laboratorium

379.708

410.212

108.03

5

Kunjungan Farmasi

242.765

395.006

162.71

6

Kunjungan Bedah Sentral

2.761

2.778

100.62

7

Kunjungan Rehab Medik

13.101

12.692

96.88

8

Menerima Rujukan (Rawat Jalan)

21.927

23.309

106.30

9

Menerima Rujukan (Rawat Inap)

6.719

5.9595

88.69

10

Jumlah Tempat Tidur

200

200

100

11

ALOS (Rata-rata hari rawat)

5 – 7 hari

4 hari

75 – 85%

82.85 %

3,4 – 4,5

6,70

1 – 3 hari

0,8 hari

<3%

4,90

<2,5%

2,30%

12 13 14

BOR (Prosentase tempat tidur terisi) BTO (Frekuensi Pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun) TOI (selang waktu tempat tidur kosong)

15

GDR (angka kematian kasar)

16

NDR (rate kematian kurang dari 48 jam)

Melebihi standar Sesuai standar Melebihi standar Melebihi standar Melebihi standar Melebihi Standar

Sumber : RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, 2014

Dari tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar pelayanan melampaui target, hal ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan dalam mengatasi gangguan kesehatan mereka semakin tinggi, sehingga mereka tidak lagi takut untuk datang ke rumah sakit selain itu juga tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi bekerja sama untuk penanggulangan Kesehatan masyarakat dalam rangka pelayanan dan penanganan penyakit menular. Adapun data kasus penyakit menular yang telah ditangani di Kabupaten Blitar selama tahun 2013 disajikan dalam tabel berikut:


IV-12

Tabel 4.4 Jumlah Kasus Penyakit Menular di Kabupaten Blitar Tahun 2013 NO

PENYAKIT

SATUAN

JUMLAH 2012

1 2 3

4

SKPD Penanggung Jawab 2013

Orang

123

126

Kunjungan

1.890

2.728

Orang

19

19

Kunjungan

1.037

942

Kunjungan

30.457 30.860

26.520 27.027

Kunjungan

761

1.284

Kunjungan

2.873 3.627

3.891 4.741

HIV KUSTA DIARE

ISPA

Dinas Kesehatan dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi RSUD Ngudi Waluyo Wlingi (Rawat Jalan & Rawat Inap) Dinas Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo (Rawat Jalan & Rawat Inap) Dinas Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo (Rawat Jalan & Rawat Inap) Dinas Kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD Ngudi Waluyo, 2013

Dari kasus penyakit menular di Kabupaten Blitar yang ditunjukkan oleh tabel diatas, penyakit menular yang paling banyak diderita oleh masyarakat adalah penyakit Diare dengan jumlah 27.027 kunjungan selama tahun 2013, meskipun angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jenis penyakit menular kedua yang paling banyak diderita adalah ISPA dengan 4.741 kunjungan. Jenis penyakit menular lain yang perlu mendapat perhatian adalah HIV/AIDS. Dalam kurun waktu lima tahun sampai dengan tahun 2013, penderita HIV/AIDS di Kabupaten Blitar berjumlah 475 orang. Hal ini perlu mendapat perhatian karena HIV/AIDS menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, dan ketika virus ini telah menyerang maka penyakit yang lain akan lebih mudah masuk. Dalam hal penanganan penyakit menular ini Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar telah melakukan langkah-langkah penanggulangan DBD, pelayanan, pencegahan & penanggulangan penyakit menular, peningkatan imunisasi, peningkatan surveylance epidemiologi dan penanggulangan wabah.

Sedangkan RSUD Ngudi Waluyo

memberikan pelayanan perawatan terhadap penderita yang berobat ke RSUD Ngudi Waluyo. Khusus untuk penanganan HIV/AIDS sejak tahun 2009 telah disediakan Poli VCT (Voluntary Conseling & Testing HIV) dan CST (Care Support & Treatment) yang memberikan pelayanan berupa perawatan dan konseling bagi penderita. Pada tahun 2013 RSUD Ngudi Waluyo Wlingi juga merealisasikan pembangunan sarana fasilitas pelayanan dan perawatan tambahan berupa: a. CT Scan, yaitu suatu prosedur yang digunakan untuk mendapatkan gambaran dari berbagai sudut kecil dari tulang tengkorak dan otak.


IV-13

b. Unit Hemodialisa, yaitu proses pembersihan darah dari zat-zat sampah, melalui proses penyaringan di luar tubuh. c. Endoscopy, yaitu alat yang digunakan untuk melihat langsung saluran cerna bagian atas (gastroscopy) dan saluran cerna bagian bawah (colonoscopy). d. Pelayanan PONEK dengan Program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival), yaitu pelayanan obstetric dan neonatal regional berupa pelayanan bagi ibu dan bayi baru lahir secara terpadu, komprehensif dan terintegrasi 24 jam. Sebagai wujud perhatian Pemerintah terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin, pemerintah memberikan jaminan kesehatan dan jaminan persalinan kepada masyarakat melalui program Jamkesmas, Jamkesda, dan Jampersal (khusus Jampersal tidak hanya untuk masyarakat miskin, tetapi seluruh ibu melahirkan yang belum mendapat jaminan kesehatan).

Adapun realisasi Pelayanan Kesehatan

melalui Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal disajikan dalam tabel berikut: Tabel 4.5 Realisasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Dan Jaminan Persalinan Kabupaten Blitar Tahun 2013 No. Uraian Kunjungan A. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi 1 Jamkesda 468 Rp. 2. SPM 3.171 Rp. 3. Jamkesmas/Jampersal 17.955 Rp. Jumlah 21.594 Rp. B. Dinas Kesehatan 1. Jamkesmas (Puskesmas) 46.634 Rp. 2. Jampersal (Puskesmas & 84.96 Rp. BPS) 3. Jamkesda (Puskesmas) : - Rawat Inap 739 - Rawat Jalan 485 JUMLAH 56.354 Rp.

Biaya 204.978.577 4.496.117.158 19.692.626.189 24.393.721.924 817.955.000 7.309.334.500

8.127.289.500

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD Ngudi Waluyo, 2014 c) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dialami oleh Dinas Kesehatan atas realisasi program 2013 adalah adanya perubahan sistem melalui E katalog, ketersediaan operasional puskesmas tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan yang semakin meningkat. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan anggaran pada


IV-14

tahun berikutnya untuk peningkatan pelayanan kesehatan seperti puskesmas, dan menyesuaikan E-Katalog melalui pengembangan tim pembinaan. 3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.081.962.650,- yang direalisasikan sebesar Rp. 5.009.517.935

atau sebesar 98,57%. Adapun realisasi pelaksanaan

program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi akan diuraikan sebagai berikut : a) Program dan Kegiatan 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.014.902.650

yang tereallisasi sebesar

Rp. 1.973.787.138 atau sebesar 97,96%. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura, Koordinasi Penilaian Adiwiyata, fasilitasi pengelolaan lingkungan bagi perkebunan tembakau dan pendukungnya, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Bank Sampah), dst. Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Kota Wlingi berhasil meraih penghargaan ADIPURA kategori Kota Kecil Terbersih, 5 sekolah mendapat penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional dan 2 sekolah mendapat penghargaan Adiwiyata

Tingkat

Provinsi,

peningkatan

pengelolaan

lingkungan

pada

perkebunan, terselenggaranya Bintek pengelolaan sampah rumah tangga (Bank Sampah), dst. 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-

yang tereallisasi sebesar Rp. 99.685.000,-

atau sebesar 99,69%. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu konservasi sumberdaya air dan dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air dan kegiatan program Desa/Kelurahan BERSERI (Bersih, Sehat, dan Lestari). Output

dari

pelaksanaan

kegiatan

tersebut

adalah

terlaksananya

pembinaan/sosialisasi konservasi sumberdaya air dan dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air serta teraihnya penghargaan Desa/Kelurahan BERSERI Kategori Mandiri oleh Desa Semen Kecamatan Gandusari, Kategori Madya oleh Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-15

Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon, dan Kategori Pratama oleh Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi dan Kelurahan Bajang Kecamatan Talun. 3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 988.440.000,tereallisasi sebesar Rp. 979.202.797,-

yang

atau sebesar 99,07%. Program ini

dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya penyusunan Buku Informasi Lingkungan

Hidup,

Penyusunan

Dokumen

Lingkungan, Penyusunan

Naskah

Akademik Ranperda Ijin Gangguan (HO) di Kabupaten Blitar, dst. Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya Buku Informasi Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, tersusunnya 1 (satu) dokumen lingkungan yaitu dokumen SLHD; serta tersusunnya naskah akademik Ranperda Ijin Gangguan (HO) di Kabupaten Blitar. 4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.978.620.000,-

yang tereallisasi sebesar Rp. 1.956.843.000,-

atau sebesar

98,90%. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu penataan RTH dan pemeliharaan taman, gapura perbatasan Kota Wlingi. Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya penataan RTH dan terlaksananya pemeliharaan taman, gapura perbatasan Kota Wlingi. b) Capaian Kinerja Kinerja Urusan Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan targetnya dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.6 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013 No Indikator Target Capaian Cakupan pengawasan terhadap 1 80 80 pelaksanaan dokumen Lingkungan % Peningkatan kesadaran industri 2 5% 5% dalam pengolahan limbah 3 Penegakan hukum lingkungan 25 34 % peningkatan akses informasi bagi 4 20% 25% masyarakat % Sosialisasi pada masyarakat 5 4% 70% tentang lingkungan hidup 6 Tersedianya dokumen / informasi 10 11 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-16

No 7 8 9 10 11 12

Indikator tentang Lingkungan Hidup Tersedianya fasilitas RTH Jumlah sekolah yang ikut ADIWIYATA Jumlah masyarakat yang dicalonkan memperoleh Kaplataru Jumlah kegiatan/usaha yang punya dokumen lingkungan Jumlah sungai yang telah dipantau Jumlah sumber mata air yang telah dipelihara

Target

Capaian

4

4 zona

9

15

3

3

1.000 usaha

915 usaha

32 titik

32 titik

33 titik

33 titik

Sumber : Badan Lingkungan Hidup, 2014 Selain indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut, beberapa capaian lain selama tahun 2013 yang diperoleh oleh Badan Lingkungan Hidup disajikan dalam tabel berikut: Tabel 4.7 Capaian Kinerja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2013 No Indikator Target Capaian Peningkatan kesadaran industri 1 80 usaha 74 usaha dalam pengolahan limbah 2 Jumlah Bank Sampah yang terbentuk 9 unit 12 unit Bintek Pengelolaan Lingkungan 3 2 kali 2 kali Hidup Peningkatan akses informasi bagi 4 1 tahun 1 tahun masyarakat Sosialisasi pada masyarakat tentang 5 12 kali 15 kali lingkungan hidup 6 Pencemaran status mutu air 2,22 2,22 Peningkatan penggunaan teknologi 7 49 unit 49 unit ramah lingkungan Jumlah Desa/Kelurahan yang ikut 8 4 4 program Desa/Kelurahan Berseri Jumlah orang yang menjadi kader 9 60 orang 60 orang lingkungan 1 (Tk. Nasional) 1 (Tk. Nasional) Jumlah Ibukota Kecamatan yang 10 21 21 mengikuti Program Adipura (Tk. Kabupaten) (Tk. Kabupaten) c) Permasalahan dan Solusi Dari Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan menghadapi permasalahan banyaknya titik pantau yang harus diuji dan kurangnya anggaran sehingga pengujian tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Untuk itu solusi yang diambil adalah menentukan skala prioritas dalam pengambilan sampel untuk pengujian kualitas air permukaan dan air bawah tanah, serta membentuk Tim


IV-17

Teknis dan mengadakan rapat koordinasi secara rutin dengan instansi terkait untuk meningkatkan koordinasi. 4. URUSAN PEKERJAAN UMUM Urusan pekerjaan umum pada tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengairan dan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.242.818.020.666,- yang direalisasikan sebesar Rp. 239.060.284.370,-atau sebesar 98,45%. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi dari masing-masing SKPD akan diuraikan sebagai berikut : A. Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 206.016.603.666,- dan teralisasi sebesar Rp. 203.160.577.875,- atau sebesar 98,61%. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.500.000.000,- yang

tereallisasi sebesar Rp. 6.313.852.200,-atau sebesar

97,14%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan jalan sebanyak 44 paket. 2.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program anggaran

Rehabilitasi/Pemeliharaan sebesar

Rp.

Jalan

57.049.463.250,-

dan Jembatan yang

mendapat alokasi

tereallisasi

sebesar

Rp.

56.474.265.550,-atau sebesar 98,99%. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan serta peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan.

Total paket pekerjaan yang diselesaikan

melalui program ini adalah sebanyak 296 paket. 3.

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 735.000.000,- yang

tereallisasi sebesar Rp. 732.513.400,-atau

sebesar 99,66%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat sebanyak 10 paket. 4.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan mendapat alokasi anggaran

sebesar

Rp.

1.478.000.000,-

yang

tereallisasi

sebesar

Rp.

1.403.300.775,-atau sebesar 94,95%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-18

pengadaan alat-alat berat sebanyak 6 paket dan kegiatan penunjang pengadaan tanah pelurusan jalan Brongkos – Karangkates sebanyak 4 paket. 5.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

mendapat

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.13.214.749.250,-

yang

tereallisasi sebesar Rp.12.976.910.900,-atau sebesar 98,20%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 50 paket dan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun sebanyak 24 paket. 6.

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 18.620.128.000,- yang tereallisasi sebesar Rp.18.286.577.000,-atau sebesar 98,21%. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa sebanyak 122 paket

7.

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- yang tereallisasi sebesar Rp. 491.405.800,- atau sebesar 98,28%. dilaksanakan

melalui

kegiatan

peningkatan

partisipasi

Program ini

masyarakat

dalam

pengelolaan sungai, danau dan sumber daya lainnya dengan output terlaksananya pengendalian daerah aliran sungai sebanyak 9 paket. 8.

Program Pengendalian Banjir Program

Pengendalian

4.000.000.000,- yang 97,98%.

Banjir

mendapat

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

tereallisasi sebesar Rp. 3.919.111.600,- atau sebesar

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan partisipasi

masyarakat dalam penanggulangan banjir sebanyak 33 paket. 9.

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh mendapat alokasi anggaran

sebesar

Rp.

23.245.979.930,-

23.113.498.050,- atau sebesar 99,43%.

yang

tereallisasi

sebesar

Rp.

Program ini dilaksanakan melalui 2

kegiatan yaitu pembangunan/peningkatan infrastruktur sebanyak 70 paket dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebanyak 14 paket.


IV-19

10. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program pembangunan infrastruktur perdesaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 80.673.283.236,- yang direalisasikan sebesar Rp. 79.449.142.600 dengan prosentase 98,48%. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya pembangunan pembangunan/pengembangan PJU dan jaringan listrik desa/dusun sebanyak 42 paket, pembangunan infrastruktur jaringan listrik perdesaan sebanyak 9 paket, pembangunan jalan dan jembatan sebanyak 846 paket, dst. b) Capaian Kinerja Kinerja urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengairan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.8 Target dan Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Tahun 2013 NO 1

2

3

4

KEGIATAN Target Program Pembangunan jalan dan jembatan -Jumlah jalan aspal yang dibangun 85 = 1857 km - Jumlah panjang jalan makadam yang dibangun = 699 km 23

HASIL 2013 Capain 132 31

- Jumlah jembatan yang dibangun 5 1 = 16 buah Program pemeliharaan jalan dan jembatan - Jumlah panjang jalan yang rusak ringan yang dipelihara = 45 480 1650 km - Jumlah jembatan rusak 3 35 ringan yang dipelihara = 52 - Jumlah panjang jalan hotmix 54 30 yang dibangun=410 - Jumlah panjang gorong45 28 gorong yang dibangun=750 m - Jumlah panjang talud yang 1,3 2,5 dibangun = 6,0 km Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan - Jumlah alat berat yang 5 5 dipelihara = 25 - Jumlah titik lampu PJU yang 4 23 diperbaiki = 5 km - Jumlah jaringan listrik yang 6 6 dipelihara = 15,43 km Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya - Pembangunan rehabilitasi dan 14 8


IV-20

NO

HASIL 2013

KEGIATAN

-

Target

Capain

15

43

15

2

pemeliharaan dam = 95 buah Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan saluran irigasi = 243 km Rehabilitasi pintu air irigasi = 660 buah

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, 2014

Dari tabel diatas diketahui bahwa kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan pengairan ada yang jauh melampaui target, dan beberapa di bawah target

karena

pada

akhirnya

pembangunan

kebinamargaan

dan

pengairan

dilaksanakan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta skala prioritas. Secara lebih terperinci hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan pengairan disajikan dalam tabel berikut : Tabel 4.9 Hasil Kegiatan Pembangunan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Tahun 2012 – 2013 NO

KEGIATAN

A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

BINA MARGA Pembangunan jalan hotmix Pembangunan jalan aspal Pemeliharaan jalan Pembangunan jalan makadam Pembangunan jalan rabat Jalan paving Pelebaran jalan Pembangunan jembatan Rehabilitasi jembatan Pembangunan drainase jalan Pembangunan talud pengaman badan jalan Pembangunan plat duiker Pembangunan jaringan PJU Pemeliharaan jaringan PJU Pengadaan alat berat Pemeliharaan alat berat Pembangunan infrastruktur jaringan listrik perdesaan PENGAIRAN Pembangunan saluran Rehabilitasi/normalisasi sungai

B 1 2


HASIL 2012 2013 23 122 130 30 22.226 11.971 374 5 1 3.677 3.018 28 4

SATUAN

6

30 132 480 31 12.643 5.771 22.144 1 35 4.817 2.559 4 38 6 1 5 9

Km Km Km Km M m m unit unit m m unit desa desa unit unit desa

13.983 20.026

3.362 39.499

m m IV-21

NO 3 4

KEGIATAN Rehabilitasi dan pemeliharaan dam Pemeliharaan pintu air

HASIL SATUAN 2012 2013 7 8 unit 2 unit

Sumber : Dinas PU Bina Marga daan Pengairan, 2014 Dari hasil pembangunan tersebut maka didapatkan kondisi jalan dan irigasi di Kabupaten Blitar pada tahun 2013 sebagai berikut :

NO A. 1 2 3 4 B. I 1 2 3 4

II 1 2 3 4 III 1 2 3 4 5 6 7 8

Tabel 4.10 Kondisi Jalan dan Irigasi Kabupaten Blitar Tahun 2013 KONDISI KONDISI KONDISI URAIAN VOLUME SATUAN BAIK SEDANG RUSAK JALAN Jalan aspal 2.527 km 733 1.264 531 Jalan makadam/ 597 km 149 448 kerikil Jalan beton/ 47 km 21 21 5 rabat beton Tanah 1.295 km JUMLAH 4.466 KM 903 1.733 536 IRIGASI BANGUNAN UTAMA Bendung Tetap 524 bh 260 105 159 Bendung gerak 15 bh 8 3 4 Pompa 7 bh 4 2 1 Pengambilan 102 bh 50 20 32 bebas JUMLAH 648 bh 50 20 32 SALURAN Induk 27.670 m 13.835 5.534 8.301 Sekunder 171.602 m 85.800 34.320 51.482 Pembuang 76.588 m 38.294 15.318 22.976 Suplisi 7.067 m 3.534 1.414 2.119 JUMLAH 282.927 m 141.463 56.586 84.878 BANGUNAN Bagi 41 bh 20 8 13 Bagi sadap 44 bh 22 9 13 Sadap 193 bh 96 39 58 Kantong lumpur 183 bh 91 37 55 Talang 26 bh 13 6 7 Shipon 12 bh 6 3 3 Jembatan 146 bh 72 30 44 Got miring 3 bh 2 1 -


IV-22

NO

URAIAN

9 10 11 12

Gorong-gorong Terjun Pelimpah Pembilas JUMLAH

VOLUME

SATUAN

268 239 7 64 1.126

bh bh bh bh bh

KONDISI KONDISI KONDISI BAIK SEDANG RUSAK 134 54 80 120 48 71 4 2 1 32 13 19 612 250 364

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, 2014 B. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Program dan kegiatan urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang mendapatkan anggaran sebesar 36.801.417.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 35.899.706.495,- atau sebesar 97,55%. Adapun realisasi program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut : a) Program dan Kegiatan 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.676.895.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.645.634.500,- atau sebesar 98,14%. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu minum

dan

dana

proyek

pembangunan jaringan air bersih/air

pemerintah

daerah

dan

desentralisasi

bidang

Infrastruktur Air Minum Tahun Anggaran 2013. 2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 35.124.522.000 yang direalisasikan sebesar Rp. 34.254.071.995,- atau sebesar 97,52%. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya: pembangunan jalan dan jembatan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana air bersir perdesaan, pembangunan trotoar kota wlingi, dst. b) Capaian Kinerja Pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang pada tahun 2013 menghasilkan beberapa keluaran sebagai berikut :


IV-23

NO 1

2 3

Tabel 4.11 Hasil Kegiatan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum Oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2013 URAIAN VOLUME SATUAN Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan : - jalan 68 km - jembatan 2 unit Pembangunan jalan lingkungan 68 km Pembangunan trotoar kota wlingi 2.595 m

Sumber : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, 2014 5. Urusan Penataan Ruang

Urusan penataan ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menjadi urusan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang. Pada tahun 2013 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang tidak melaksanakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penataan ruang. Namun demikian, berkaitan dengan urusan penataan ruang pada tahun 2013 melalui BAPPEDA telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dalam hal penataan ruang adalah belum tersedianya dokumen perencanaan ruang detail mengakibatkan tidak adanya acuan dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang. Oleh sebab itu di tahun mendatang seyogyanya segera disusun rencana detail ruang untuk masing-masing wilayah guna memberikan kejelasan fungsi ruang di masing-masing wilayah. 6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan perencanaan pembangunan pada tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.677.948.550,-

yang direalisasikan sebesar Rp. 7.562.427.078,- atau sebesar

87,15%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan perencanaan pembangunan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1. Program Pengembangan Data dan Informasi Program Pengembangan Data dan Informasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 786.153.000,- yang direalisasikan sebesar Rp. 740.536.400,- atau sebesar 94,20%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan sistem informasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-24

perencanaan pembangunan daerah (SIRENDA) Kabupaten Blitar, koordinasi penyusunan kompilasi dan publikasi data statistik dan hasil pembangunan daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013, publikasi di media cetak dan elektronik kegiatan perencanaan

pembangunan

daerah

di

Kabupaten

Blitar,

publikasi

hasil

pembangunan 2 tahun periode Bupati-Wakil Bupati Blitar, dan publikasi radio kegiatan bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Blitar. Adapun

output

dari

program

ini

adalah

terbangunnya

sistem

informasi

perencanaan pembangunan daerah (SIRENDA), tersusun dan terpublikasikannya data-data statistik daerah dalam bentuk buku Kabupaten Blitar Dalam Angka, PDRB Kabupaten Blitar, PDRB Kecamatan dan Indikator Makro Sosial Ekonomi Tahun 2013, terpublikasinya kegiatan-kegiatan pembangunan Kabupaten Blitar melalui media cetak, tersusunnya buku 2 tahun periode kepemimpinan Bupati dan Wakil

Bupati

Blitar,

dan

terpublikasinya

kegiatan-kegiatan

pembangunan

Kabupaten Blitar melalui media elektronik Radio Persada. 2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 347.100.000,- yang direalisasikan sebesar Rp. 344.043.000,- dengan prosentase 99,12%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan legislasi penetapan Ranperda RTRW Kabupaten Blitar 2011-2031, dan penyusunan masterplan drainase skala perkotaan. Adapun output dari program ini adalah Penetapan Perda No. 5/2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar 2011 -2031, sosialisasi perda no. 5/2013 tentang RTRW kepada stake holders (seluruh SKPD, ormas, LSM, akademisi, pelaku usaha, dll), dan tersusunnya dokumen masterplan drainase skala perkotaan. 3. Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000 yang direalisasikan sebesar Rp. 26.518.000 dengan prosentase 88,39%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi kegiatan badan koordinasi perencanaan ruang daerah (BKPRD). Adapun output dari program ini adalah fasilitasi perencanaan dan penyelesaian permasalahan penataan ruang di Kabupaten Blitar serta peningkatan kualitas SDM penataan ruang di Kabupaten Blitar. 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.237.092.000 yang direalisasikan sebesar Rp. 1.158.670.378 dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-25

prosentase 93,66%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan rancangan RKPD, koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2012, koordinasi dan asistensi penyusunan LAKIP 2012 dan TAPKIN Kabupaten Blitar 2013, penyusunan persetujuan KUA-PPAS TA 2014, koordinasi perencanaan umum dan pengendalian program, koordinasi, evaluasi penyelenggaraan dana tugas pembantuan dan dana alokasi khusus (DAK) serta sosialisasi aplikasi sisitem evaluasi pembangunan (SIEVAP), dan koordinasi serta fasilitasi pelaporan pelaksanaan rencana aksi daerah dan sosialisasi format 8 kolom. Adapun output dari program ini adalah tersusunnya rancangan RKPD Tahun 2014, tersusunnya LKPJ Bupati tahun 2012, tersusunnya LAKIP Tahun 2012 dan TAPKIN Kabupaten Blitar Tahun 2013, tersusunnya KUA-PPAS TA 2014, terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan dana tugas pembantuan dan dana alokasi khusus, terlaksananya sosialisasi aplikasi sistem evaluasi pembangunan (SIEVAP), dan terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaporan pelaksanaan rencana aksi daerah dan sosialisasi format 8 kolom. 5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program perencanaan pembangunan ekonomi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.830.303.050,-

yang direalisasikan sebesar Rp. 1.534.095.400,- dengan

prosentase 83,82%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan review masterplan pengembangan kawasan agropolitan Kecamatan kanigoro, koordinasi dan fasilitasi sharing program hibah kompetensi berbasis institusi (PHKI), sharing program penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasisi mnasyarakat (PLKSDABM), studi analisis dampak sosial ekonomi program putri kencana Kabupaten Blitar, koordinasi, monev pelaporan pelaksanan anti poverty program (APP) Kabupaten Blitar, penyusunan study kelayakan pembangunan BLK bagi petani tembakau dan Ex pekerja pabrik rokok di Kabupaten Blitar, dan kajian potensi lahan budidaya tebu di Kabupaten Blitar. Adapun

output

pengembangan

dari

program

kawasan

ini

agropolitan

adalah

dokumen

Kecamatan

review

Kanigoro,

masterplan

terlaksananya

koordinasi dan fasilitasi sharing program hibah kompetensi berbasis institusi (PHKI), sosialisasi program penanganan lahan kritis kepada masyarakat di 5 lokasi yaitu Dusun Selok dan Dusun Sambirejo Desa Binangun dan Desa Sumber Kembar Kecamatan Binangun, serta Dusun Balerejo Blok A dan Blok B Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo, dokumen hasil kajian analisis dampak sosial ekonomi program putri kencana Kabupaten Blitar, terlaksananya koordinasi, evaluasi dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-26

pelaporan APP di Kabupaten Blitar tahun 2013, dan dokumen study kelayakan pembangunan BLK bagi petani tembakau dan ex pekerja pabrik rokok di Kabupaten Blitar,dst. 6. Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Sosial dan Budaya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.212.580.000 yang direalisasikan sebesar Rp. 1.150.436.950 dengan prosentase 94,88%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan yaitu pemetaan akses informasi perempuan di Kabupaten Blitar, koordinasi monev program PNPM mandiri

perkotaan

dan

PLPBK,

koordinasi,

evaluasi

serta

pendampingan

pelaksanaan PUG Kabupaten Blitar, koordinasi, monev program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kinerja TKPKD, pengembangan data terpilah gender dan

anak

Kabupaten

Blitar

tahun

2013,

penyusunan

feasibility

study

pembangunan RSUD Type D diwilayah Kabupaten Blitar bagian Barat, kajian pengaruh belanja dan investasi pemerintah daerah terhadap PDRB, dan koordinasi dan fasilitasi tanggungjawab sosial perusahaan pada upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blitar. Adapun output dari program ini adalah terlaksananya dokumen hasil kajian pemetaan melek informasi perempuan, pedoman dasar penyusunan kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan serta pengatasan permasalahan perempuan di Kabupaten Blitar, terlaksananya koordinasi dan monev PNPM mandiri perkotaan dan PLPBK, terlaksananya lomba badan keswadayaan masyarakat (BKM), yang dimenangkan oleh BKM Merdeka Desa Wonorejo, peningkatan SDM (Pelatihan) dalam penyusunan perencanaan anggaran responsif gender, terselenggaranya raker penanggulangan kemiskinan yang menghasilkan program-program kerja pronangkis (program penanggulangan kemiskinan) SKPD, peningkatan SDM (pelatihan) Badan Pengelola WSLIC dan penanggung jawab (Kepala Desa), workshop menuju Kabupaten Blitar layak anak dengan peserta SKPD seKabupaten Blitar termasuk Kecamatan dan forum anak, dan dokumen hasil kajian pengaruh belanja dan investasi pemerintah daerah terhadap PDRB. 7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alammendapat alokasi anggaran

sebesar

Rp.

2.290.240.500

yang

direalisasikan

sebesar

Rp.

2.170.612.750 dengan prosentase 94,78%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan

penyusunan

review

rencana

pembangunan

infrastruktur

jangka

menengah (RPIJM) Kabupaten Blitar, penyusunan kajian pelurusan jalan perkebunan bantuan (Penunjang Akses Wisata dan Ekonomi), fasilitasi dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-27

koordinasi pelurusan jalan brongkos (Kabupaten Blitar) Karangkates (Kabupaten Malang), penyusunan kajian infrastruktur pendukung rencana pembangunan bandara pengumpan di Kabupaten Blitar, fasilitasi kanwil X DJKN mendukung rencana pembangunan bandara pengumpan di Kabupaten Blitar, penyusunan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) daerah lingkungan kerja (DLKR) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKP) bandar Udara di Kabupaten Blitar, penyusunan kajian pelurusan jalan desa mronjo kecamatan selopuro (Akses Jalan ke Ibukota Kabupaten), dan penyusunan DED pelurusan jalan bantaran Kecamatan Gandusari. Adapun output dari program ini adalah dokumen hasil review rencana pembangunan investasi jangka menengah (RPIJM) Kabupaten Blitar, dokumen hasil kajian pelurusan jalan perkebunan bantaran (penunjang akses wisata dan ekonomi), terlaksananya koordinasi kegiatan bidang prasarana wilayah ke luar daerah, terlaksananya fasilitasi kanwil X DJKN mendukung rencana pembangunan bandara pengumpan di Kabupaten Blitar, dokumen hasil kajian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) daerah lingkungan kerja (DLKR) dan dan daerah lingkungan kepentingan (DLKP) bandar udara di Kabupaten Blitar, dokumen hasil kajian pelurusan jalan Desa Mronjo, Kecamatan Selopuro (Akses jalan ke Ibukota Kabupaten), dokumen hasil review rencana induk sistem pengelolaan air minum 2013 – 2018, dan dokumen DED pelurusan jalan bantaran Kecamatan Gandusari. 8. Program Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian dan Pengembangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 944.480.000,00

yang

direalisasikan

sebesar

Rp.

781.557.200,00

dengan

prosentase 82,75%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi dewan riset daerah Kabupaten Blitar, fasilitasi dan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan, penyusunan kajian mengenai sistem pongelolaan sampah terpadu, penyusunan kajian dampak sosial ekonomi perpindahan ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro, fasilitasi koordinasi dan konsultasi rencana pengembangan bandara di Kabupaten Blitar, penyusunan kajian potensi kerjasama dan kemitraan antara Kabupaten Blitar dengan Swasta dan Daerah Sekitarnya, serta penyusunan kajian potensi wisata unggulan di Kabupaten Blitar. Adapun output dari program ini adalah terlaksananya fasilitasi kegiatan DRID Kabupaten Blitar, terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan, dokumen hasil kajian dampak sosial ekonomi perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro, terlaksananya fasilitasi, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-28

koordinasi dan konsultasi Rencana Pengembangan bandara di Kabupaten Blitar, dokumen hasil kajian potensi kerjasama dan kemitraan antara Kabupaten Blitar dengan Swasta dan Daerah Sekitarnya, dan dokumen hasil kajian potensi wisata unggulan di Kabupaten Blitar. b) Capaian Kinerja Melengkapai pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana disajikan di atas, beberapa hasil kinerja yang dapat disampaikan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan perencanaan diantaranya adalah pelaksanaan : 1. Hasil pelaksanaan Kegiatan Sharing Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHKI) Kegiatan Sharing Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHKI) merupakan kelanjutan dari program serupa pada tahun 2012. Untuk tahun 2013 hasil yang diperoleh dari program ini adalah lahan inti nilam seluas 30 Ha yang dikelola sebagai lahan budidaya atsiri produktif berbasis nilam, pabrik produsen minyak atsiri berbasis nilam dan persiapan unit suling sereh atau jeruk purut, laboratorium lapang, inisiasi diversifikasi produk atsiri (sereh wangi dan/atau jeruk purut), unit produksi kompos, dan produk diversifikasi nilam skala rumah tangga. 2. Rencana pengembangan Bandar Udara di Kabupaten Blitar Rencana

pengembangan

bandar

udara

di

Kabupaten

Blitar

merupakan

pengejawantahan dari amanat RTRW Provinsi jawa timur 2011 – 2031 (perda No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Propinsi Jatim 2011 – 2031) pasal 38 bahwa rencana pengembangan bandar udara pengumpan di Provinsi Jawa Timur salah satunya berada di Kabupaten Blitar. Amanat tersebut kemudian diperkuat dalam RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031 yang menyatakan bahwa tatanan kebandarudaraan di kabupaten Blitar berupa pengembangan lapangan udara pengumpan di Kecamatan Ponggok. Lapter di Kabupaten Blitar direncanakan sebagai bandara pengumpan dan transit yang dapat mengakomodir perjalanan dari wilayah utama (kota-kota besar) ke wilayah Jawa Timur bagian tengah dan barat.

Keberadaan lapter di kabupaten

Blitar dalam hubungannya terhadap pertumbuhan provinsi jatim diarahkan sebagai salah satu fungsi katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah mengingat potensi-potensi Kabupaten Blitar dan daerah

hinterland (Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek) yang mendukung, diantaranya potensi wisata, industri, peternakan, pertanian, perikanan, pertambangan dan jasa. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-29

Selain itu hasil analisa kebutuhan yang dilaksanakan oleh BPP-FTUB didapatkan jumlah penumpang rata-rata per hari untuk rute Blitar menuju Surabaya sebanyak 179 penumpang, menuju Jakarta sebanyak 101 penumpang, menuju Yogyakarta sebanyak 30 penumpang, menuju Bandung sebanyak 8 penumpang, dan menuju Denpasar sebanyak 59 penumpang. Menindaklanjuti amanah tersebut, maka rencana pengembangan bandar udara pengumpan di Kabupaten Blitar telah dirintis sejak tahun 2012 dengan pelaksanaan kegiatan : 1.

Kajian Studi Kelayakan (FS) Pembangunan Lapangan Terbang di Kecamatan Ponggok Tahun 2012, kerjasama BAPPEDA Kabupaten Blitar dengan BPKM Fakultas Teknik universitas Brawijaya Malang

2.

Kajian Studi Kelayakan (FS) Rute Penerbangan dari Blitar ke Jakarta, Denpasar, Jogjakarta, dan Bandung Penunjang Study Kelayakan Lapter/Bandar Udara Pengumpan di Kecamatan Ponggok Tahun 2012, kerjasama BAPPEDA dengan BPKM Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang

3.

Permohonan Ijin Survey di Lokasi Pangkalan TNI AU Abd. Saleh Detasemen Ponggok kepada Komandan Lanud Abd. Saleh melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar tanggal 5 April 2012 Nomor 050/206/409.201/2012, dan mendapat balasan surat pemberian ijin survey tertanggal 24 April 2012 Nomor B/104/IV/2012. Survey dilaksanakan oleh pihak konsultan.

4.

Koordinasi Bupati Blitar dengan Danlanud Abdul Rahman Saleh Malang pada tanggal 18 September 2012 terkait rencana pembangunan lapter yang lahannya sebagian menggunakan lahan milik TNI AU.

5.

Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pendanaan dan tahapan rencana pembangunan Bandar Udara.

6.

Koordinasi dengan Panglima TNI pada tanggal 22 oktober 2012 terkait rencana pembangunan Bandar Udara

7.

Penandatangan MoU antara Kakanwil X DJKN Surabaya dengan Bupati Blitar terkait Pengelolaan Manajemen Aset/Barang Milik Pemerintah pada tanggal 24 Oktober 2012

8.

Koordinasi Bupati Blitar dengan KASAU TNI AU tanggal 25 Oktober 2012 terkait rencana pendirian Bandar Udara

9.

Ijin Pemanfaatan Tanah Milik TNI AU untuk Bandar Udara di Kabupaten Blitar melalui Surat ijin dari MABES TNI AU tanggal 27 November 2012

Nomor

B/1582-09/27/62/Slogau.


IV-30

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 dilanjutkan pada tahun 2013 dengan melaksanakan kegiatan: 1.

Rapat

Koordinasi

pembentukan

Tim

Koordinasi

Percepatan

Rencana

Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Blitar, tanggal 22 Januari 2013. 2.

Permohonan Ijin Pemanfaatan Barang Milik Negara oleh Bupati Blitar kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui surat Nomor 050/45/409.201/2013 tanggal 5 Februari 2013.

3.

Rapat-rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov Jatim, dengan Kementrian Perhubungan, dan dengan Kanwil DJKN X Surabaya.

4.

Penyusunan Masterplan Bandar Udara di Kabupaten Blitar

5.

Penyusunan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Bandar Udara di Kabupaten Blitar.

Dari langkah-langkah kajian, tinjauan hukum dan koordinasi dengan instansi terkait yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 dan 2013 maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan Bandar Udara di Kabupaten Blitar layak untuk dilaksanakan, akan tetapi terkendala oleh Permenhub Nomor PM69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang mengatur bahwa jarak antar bandara adalah 200 km.

Sementara Bandar Udara terdekat dengan Kabupaten Blitar adalah Bandar

udara Adurrahman Saleh Malang yang hanya berjarak kurang lebih 80 km. Namun demikian, bandar udara di Kabupaten Blitar tetap dapat diwujudkan mengingat Kabupaten Blitar dan daerah hinterlandnya memiliki kebutuhan dan potensi yang mendukung seperti potensi wisata, pemberangkatan TKI, perdagangan, pertanian (termasuk peternakan dan perikanan), dll. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah menyelesaikan ijinijin yang diperlukan seperti ijin pemanfaatan lahan, ijin pintu udara, dan lain-lain. 7. URUSAN PERUMAHAN Urusan perumahan pada tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 22.063.435.700 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 21.669.970.783 atau sebesar 98,22%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi pada urusan perumahan akan diuraikan sebagai berikut :


IV-31

a) Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan mendapat alokasi anggaran

sebesar

Rp.

1.053.642.200,-

yang

tereallisasi

sebesar

Rp.

1.044.271.700 dengan prosentase 99,11%. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan, pengadaan sarana dan prasarana kebersihan, penanggulangan pencemaran sampah di lingkungan TPA, dst.. 2) Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program anggaran

Pembangunan sebesar

Rp.

saluran

drainase/gorong-gorong

2.750.086.900,-

yang

mendapat

tereallisasi

alokasi

sebesar

Rp.

2.737.646.000 atau sebesar 99,55%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000 yang tereallisasi sebesar Rp.2.896.925.000 atau sebesar 96,56%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan stadion olahraga Kabupaten Blitar di Kecamatan Nglegok sehingga terbangun badan lapangan dan drainase lapangan. 4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.900.662.500,- yang tereallisasi sebesar Rp. 1.900.430.283,- atau sebesar 99,99%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah 5) Program Pembangunan Gedung Perkantoran Program Pembangunan Gedung Perkantoran mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 13.359.044.100,- yang tereallisasi sebesar Rp. 13.090.697.800,- atau sebesar 97,99%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan kantor Sekretariat Bupati dan SKPD Kabupaten Blitar di Kanigoro yaitu terwujudnya urugan Kantor Bupati, Pendopo dan Alon-alon serta rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. b) Capaian Kinerja Kinerja urusan perumahan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-32

Tabel 4.12 Target dan Capaian Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2013 No 1

2 3

Indikator Target Capaian Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah) a. Rumah tangga pengguna air 34.162 40.357 bersih b. % pengelolaan air limbah secara swadaya oleh 100% 150% masyarakat c. % penduduk berakses air 100% 100% minum d. Jumlah sarana air bersih 12 57 yang dibangun e. % peningkatan distribusi air 100% 100% bersih f. Jumlah saluran air limbah 12 18 yang dibangun Terlaksananya pembangunan fisik Ibukota Kabupaten Blitar di 20% 20% Kecamatan Kanigoro Terlaksananya pembangunan fisik GOR Kabupaten Blitar di 15% 15% Kecamatan Nglegok

Pada tahun 2013 di Tingkat Propinsi berhasil diraih Juara III Lomba HIPPAM (Himpunan Penduduk pemakai Air Minum) yang diraih oleh Desa Krisik Kecamatan Gandusari, dan Juara III Lomba SANIMAS (Sanitasi) yang diraih oleh Ponpes Al Kamal Desa Kunir Kecamatan Wonodadi. 8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 876.902.000,- terealisasi Rp. 868.603.775,-atau sebesar 99,05%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi sebagai berikut : a) Program dan kegiatan 1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda dengan alokasi anggaran Rp. 61.979.000,- terealisasi Rp. 61.963.000,- atau sebesar 99,97% dilaksanakan melalui kegiatan pendataan dan pembinaan potensi kepemudaan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-33

Output dari program ini adalah terlaksananya pembinaan potensi pemuda di wilayah Kabupaten Blitar. 2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan alokasi anggaran Rp. 129.362.750,- terealisasi Rp.126.957.025,- atau sebesar 98,14%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan diantaranya pembinaan organisasi kepemudaan, jambore pemuda Indonesia dan bhakti pemuda Kabupaten Blitar, peringatan sumpah pemuda, dan pembinaan kelompok usaha pemuda produktif (KUPP). Output dari program ini adalah meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan, terlaksananya jambore pemuda Indonesia dan bhakti pemuda, terjaganya semangat sumpah pemuda dan nasionalisme serta terlaksananya kegiatan pembinaan pemuda. 3. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dengan

alokasi

anggaran Rp.39.048.500,- terealisasi Rp.37.262.500,- atau sebesar 95,42%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan cabang olahraga catur. Output dari program ini adalah terlaksananya pelatihan cabang olahraga catur. 4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dengan

alokasi anggaran

sebesar Rp.646.511.750,- terealisasi Rp. 642.421.250,- atau sebesar 99,36%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan diantaranya peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi, penyelenggaran even olahraga lari wisata (Protar), seleksi dan pengiriman kontingen PORSD/MI TK tingkat provinsiJatim, Gebyar Olahraga Wisata Alam Adventure Trail, dan penyelenggaraan olahraga jalan sehat dalam rangka HUT Prop Jatim. Output dari program ini adalah terlaksananya kegiatan SKJ rutin, sepeda sehat, jalan sehat, terlaksananya kegiatan Olahraga Lari Wisata Proklamator Penataran (Protar), keikutsertaan kontingen Kabupaten Blitar dalam kegiatan POR SD/MI Tingkat Propinsi, terlaksananya kegiatan olahraga wisata alam adventure trail, dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui olahraga jalan sehat. b) Capaian Kinerja Kinerja urusan kepemudaan dan olahraga dalam RPJMD Kabupaten Blitar 20112016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:


IV-34

Tabel 4.13 Target dan Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga 2013 No Indikator Target Capaian Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan 1 kualitas hidup dan kehidupan masyarakat a. Jumlah pemuda yang dibina 250 pemuda 500 pemuda b. Jumlah organisasi olahraga 25 cabor 26 Cabang Olahraga c. Jumlah kegiatan 11 kegiatan 7 Kegiatan kepemudaan d. Jumlah kegiatan olahraga ( 9 kegiatan 10 Kegiatan 8 kegiatan ) e. Lapangan olahraga (744 1.240 lapangan 1.240 lapangan lapangan) f. Jumlah klub olahraga per 5 klub 5 klub 10.000 penduduk g. Jumlah gedung olahraga 1 unit 2 unit 2 Terlaksananya pembinaan SDM kepemudaan a. Jumlah peserta sosialisasi 1.000 orang 220 orang (800 orang) 3 Peningkatan jumlah pemuda pelopor a. Jumlah pemuda pelopor 5 orang 4 orang tingkat kabupaten b. Jumlah pemuda pelopor 2 orang 3 orang tingkat provinsi 4 Peningkatan jumlah lembaga kepemudaan a. Jumlah dan bentuk lembaga 25 organisasi 18 organisasi kepemudaan 5 Terwujudnya pameran produk karya pemuda a. Jumlah pameran produk 2 Kali 1 Kali karya pemuda Meningkatnya profesionalisme tenaga keolahragaan dan kesehatan 6 masyarakat a. Jumlah peserta pembinaan 25 cabor 25 cabor cabang olahraga prestasi b. Peningkatan jumlah 3 paket peralatan olahraga c. Jumlah kegiatan senam kesegaran jasmani dan 48 kali 48 kali rekreasi d. Terlaksananya pembinaan 1 kali 1 Kali olahraga arung jeram e. Terlaksananya pengiriman 1 kali 1 kali POR SD/MI Propinsi ( - ) 7 Terwujudnya data base kelolahragaan a. Jumlah database bidang 1 unit 1 unit olahraga 8. Peningkatan jumlah atlet pelajar yang berprestasi a. Jumlah atlet pelajar yang berprestasi pada masing93 Orang 93 Orang masing cabang olahraga 9. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga a. Jumlah sarana dan 1 unit 1 Unit prasarana olahraga panjat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-35

No

Indikator

Target

Capaian

dinding b. Pembuatan/penyediaan sarana dan prasarana olahraga paralayang

1

Paket

-

Sumber: Dinas PORBUDPAR, 2014

Dari hasil pembinaan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Blitar, maka telah berhasil diraih beberapa prestasi baik di tingkat nasional maupun provinsi. Di tingkat nasional berhasil meraih Juara II Pemuda Pelopor Bidang Teknologi Tepat Guna yang diraih oleh Solimin, SPd. Di tingkat Provinsi berhasil meraih Juara II Pemuda Pelopor Bidang Kewirausahaan atas nama Hendro Widodo dan Juara III Pemuda Pelopor Bidang Bela Negara atas nama Dolis Setiawan. Selain prestasi yang telah diraih, Kabupaten Blitar selama tahun 2013 telah menyelenggarakan beberapa event seperti Invitasi Olahraga Tradisional, Lari Wisata (Protar), dan Gebyar Olahraga Wisata Alam Adventure Trail. Sedangkan event yang diikuti selain seleksi Pemuda Pelopor yang telah menghasilkan prestasi sebagaimana disebutkan di atas, Kabupaten Blitar juga mengikuti seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI) tingkat Provinsi, serta menjadi peserta dalam JPI tingkat Nasional. c) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dialami oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atas realisasi program pada tahun 2013 ialah tidak dianggarkan pameran produk karya pemuda hanya mengikuti expo pemuda pelopor Tingkat Nasional

dan

pemerintah daerah belum memiliki gelanggang / balai remaja. Solusi yang dapat dilakukan adalah mendirikan balai remaja. Hal ini bertujuan balai remaja tersebut sebagai media penggerak olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

Selain

itu

balai

remaja

berperan

sebagai

koordinator

yang

mengindentifikasi nilai-nilai kekayaan budaya Blitar, sehingga nilai jangka panjangnya balai remaja menjadi pusat pengembangan olahraga, budaya dan pariwisata yang disertai dengan bentuk kerjasama dengan beberapa pihak terkait. 9. URUSAN PENANAMAN MODAL Urusan penanaman modal pada tahun 2013 di Kabupaten Blitar ditangani oleh dua SKPD yaitu Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 604.728.000,- yang terealisasi Rp. 586.359.000,- atau sebesar 96,96%. Adapun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-36

realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi akan diuraikan di bawah ini. A. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Alokasi anggaran sebesar Rp.406.250.000,- pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) mampu teralisasi sebesar Rp.387.881.000,- atau 95,47%. Anggaran tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksaan perizinan, pelaksanaan survey/tinjau lokasi, sosialisasi pelaksanaan perizinan, dan publikasi di media cetak dan baliho kegiatan perizinan di Kabupaten Blitar. B. Bagian Perekonomian Alokasi anggaran sebesar Rp.198.478.000,- pada Bagian Perekonomian mampu teralisasi sebesar Rp 198.478.000,- atau sebesar 99,99% yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan manajemen investasi daerah, penyusunan Reperbup tentang RUPM, penyusunan Reperbup tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Output dari program ini adalah adanya investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Blitar, tersusunnya Reperbup tentang RUPM sampai tahun 2015, dan tersusunnya Reperbup tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

b) Capaian Kinerja Kinerja urusan penanaman modal dapat dilaporkan beberapa capaian sebagai berikut: Tabel 4.14 Jumlah SK Perijinan yang Diterbitkan oleh KPTSP Kabupaten Blitar Tahun 2009-2013 NO.

JENIS IJIN

1 2 3

Ijin Prinsip Ijin Lokasi Ijin HO (Hinder Ordonantiee) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Ijin Usaha Industri (IUI) Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

4 5 6 7

2009 35 5 177

JUMLAH SK YANG DITERBITKAN 2010 2011 2012 2013 39 60 38 38 13 10 3 2 354 138 157 223

640

351

524

339

317

924

1.292

1.378

1400

948

104 199

114 148

904 73

67 48

55 139


IV-37

NO.

JENIS IJIN

8

Ijin Penggunaan Kios/Los Pasar SIPU Eksplorasi Baru SIPU Eksplorasi Perpanjangan SIPU Eksploitasi Baru SIPU Eksploitasi Perpanjangan Daftar Ulang SIPU Eksploitasi SIPU Eksploitasi Penciutan SIPPAT Ijin Juru Bor (SIJB) Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP) dan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) Daftar Ulang Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP) dan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) Ijin Pengambilan Mata Air (SIPMA) Ijin Penurapan Mata Air (SIPM) Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah (SIE) Ijin Mendirikan SPBU Daftar Ulang SPBU Ijin Pemasangan Papan Reklame, Iklan, Spanduk & Baliho Ijin Tempat Hiburan dan Permainan Ijin Usaha Hotel Ijin Usaha Rumah Makan/Bar Ijin Usaha Perikanan Ijin Usaha Peternakan Ijin Pemanfaatan Jalan Selain Sebagai Fungsi Jalan Ijin Apotik Ijin Laboratorium Ijin Pengobatan Tradisional Ijin Toko Obat Ijin Balai Pengobatan, Rumah Sakit Bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak Ijin Optik Ijin Toko Alat Kesehatan Ijin Pemanfaatan/

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35

2009 0

JUMLAH SK YANG DITERBITKAN 2010 2011 2012 2013 0 0 0 -

0 0

0 0

14 9

10 0

-

3 5

0 2

0 0

0 0

-

0

17

0

0

-

0

0

0

0

-

0 0 0

2 0 32

0 0 37

0 0 0

-

0

10

0

0

-

0

3

0

0

-

0

1

0

0

-

0

0

0

0

-

1 0 159

1 4 102

0 0 70

0 3 144

75

1

0

0

0

-

4 0

4 1

5 4

2 0

3 -

112 6 206

78 5 30

13 5 0

2 5 0

5 -

2 0 1

22 2 2

19 0 3

18 0 0

15 1

4 2

2 2

5 1

3 0

7 -

0 0 67

3 0 57

3 0 68

0 0 63

37


IV-38

NO. 36 37 38

JENIS IJIN Pemakaian Asset Daerah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tanda Daftar Gudang (TDG) Tanda Daftar Peternakan Rakyat JUMLAH

2009

JUMLAH SK YANG DITERBITKAN 2010 2011 2012 2013

871

1.227

1.107

1152

767

38

51

17

12

16

52

36

13

4

5

3.618

4.007

3.690

3.470

2.653

Sumber : KPTSP Kabupaten Blitar 2014

Secara umum jumlah permohonan ijin pada tahun 2013 menurun hingga 23,54%, penurunan terbesar pada permohonan TDP dan SIUP.

Namun demikian

KPTSP pada tahun 2013 juga tetap mengadakan kegiatan One Day Service (ODS). Seperti halnya tahun lalu, kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pelayanan perijinan SIUP dan TDP secara jemput bola kepada masyarakat dengan mendatangi beberapa kecamatan dan memberikan pelayanan perijinan (SIUP dan TDP) satu hari jadi. Untuk tahun 2013, cakupan pelayanan ODS adalah 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Sanankulon, Wonodadi, Udanawu, Nglegok, Sutojayan, Wonotirto, Selopuro, Gandusari, Kesamben, Binangun dan Talun. Dari hasil pelaksanaan ODS Tahun 2013 diperoleh 275 SIUP baru dan 265 TDP baru. Demikian juga dengan realisasi investasi daerah juga mengalami penurunan jumlah baik unit usaha maupun nilai investasi sebesar 1,75% dan 16,15%. Secara terperinci realisasi investasi daerah non PMA/PMDN tahun 2013 disajikan dalam tebel berikut : Tabel 4.15 Realisasi Investasi Daerah Non PMA/PMDN Tahun 2012 -2013 Unit Usaha Investasi (Rp.) NO. BIDANG USAHA 2012 2013 2012 2013 3 1 Penggilingan Padi 360.000.000 2 Peternakan 9 5 2.000.200.000 1.515.000.000 3 Perikanan 2 4 189.000.000 388.000.000 4 Perkebunan/kehutanan Pertambangan dan Penggalian 5 Mineral Non Logam 54 6 Perindustrian 67 6.418.447.000 5.930.000.000 926 7 Perdagangan 1016 155.200.000.000 127.510.126.000 3 8 Perhotelan/Losmen/Penginapan 4 600.000.000 820.000.000 Restoran/Rumah Makan & 9 1 130.000.000 Bar/Café 317 10 Perumahan dan Ruko 280 19 11 Perkantoran, Supermarket 42 160.000.000 570.000.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-39

NO.

BIDANG USAHA

Unit Usaha

12

Jasa Konstruksi

84

2013 139

13

Pergudangan

12

16

155.000.000

290.000.000

14 15 16

Transportasi Darat dan Laut Kesehatan Koperasi

14 7

-

530.000.000 820.000.000

17

Jasa Hiburan/Rekreasi

1

22 4 -

320.000.000 270.000.000 200.000.000

-

1.539

1.512

165.802.647.000

139.023.126.000

JUMLAH

2012

Investasi (Rp.) 2012

2013

160.000.000

290.000.000

Sumber : KPTSP Kabupaten Blitar, Tahun 2014 Untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan rasa aman serta kemudahan bagi investor dalam berinvestasi, Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2013 telah menyusun 2 rancangan Peraturan Bupati yaitu Raperbup tentang RUPM sampai tahun 2015, dan Raperbup tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. 10. URUSAN KOPERASI DAN UKM Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada tahun 2013 dilaksanakan

oleh

Dinas

Koperasi

dan

UKM

dengan

alokasi

anggaran Rp.

793.152.500,-. Anggaran tersebut mampu terealisasi 95,48% atau sebesar Rp. 629.579.700,-. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi akan dijelaskan sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 57.200.000,- dengan realisasi sebesar 99,48% atau sebesar Rp.56.900.000,-. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi media konsultasi bisnis usaha mikro kecil dan menengah. Output dari program ini adalah terpenuhinya pelayanan konsultasi bisnis bagi UKM. 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dengan alokasi anggaran Rp 450.800.000,- dapat terealisasi Rp. 300.400.000,- atau sebesar 66,64%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan antara lain pelatihan budidaya jamur bagi masyarakat di lingkungan industri, pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku, industri hasil tembakau melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-40

pelatihan pembuatan kue, penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil

tembakau

penggangguran

dalam dan

rangka

pengentasan

mendorong

pertumbuhan

kemiskinan, ekonomi

mengurangi

daerah

melalui

pemberian bantuan sarana usaha. Output dari program ini yaitu meningkatnya ketrampilan dan kesejahteraan keluarga usaha kecil. 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program dengan alokasi anggaran sebesar Rp 285.152.500,- mampu terealisasi Rp.272.279.700,- atau sebesar 95,49%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga. Output dari program tersebut yaitu meningkatnya usaha ritail koperasi. b) Capaian Kinerja Kinerja urusan koperasi dan UKM dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.16 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM 2013 No Indikator Target Capaian Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam 1 pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing a. Prosentase koperasi aktif 100% 80% b. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 660 660 c. Jumlah BPR/LKM 30 30 d. Jumlah peraturan yang memberikan kebijakan dalam pengembangan 9 9 UMKM e. % peningkatan akses permodalan 20% 10% bagi KUMKM f. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil 16.867 16.886 g. % peningkatan kemudahan dengan legalitas bagi usahawan baru h. % peningkatan efektivitas jaringan 20% 15% distribusi usaha UMKM i. % peningkatan kualitas SDM IMKM j. Cakupan bina kelompok 8 9 pedagang/usaha informasl Meningkatnya jumlah perkuatan 2 114 114 kemandirian Usaha Mikro Meningkatnya jumlah akses permodalan 3 20 22 bagi KUMKM Meningkatnya jumlah lembaga 4 30 30 keuangan mikro 5 Meningkatnya jumlah usahawan baru 600 650 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-41

No 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18

Indikator Peningkatan kemudahan legalitas bagi usahawan baru (jumlah usahawan baru yang dengan legalitas) Jumlah KUMKM yang dapat mengakses permodalan Jumlah sarana prasarana produk KUMKM bantuan pemerintah Jumlah sarana prasarana produk yang dimiliki koperasi Peningkatan kualitas SDM UMKM Meningkatnya jumlah usaha mikro yang mandiri Meningkatnya jumlah peraturan yang memberikan kebijakan dalam pengembangan KUMKM Meningkatnya jumlah usaha produktif berskala mikro Jumlah koperasi yang sudah melaksanakan RAT tepat waktu Jumlah pengurus koperasi yang sudah memahami prinsip-prinsip perkoperasian Jumlah koperasi yang sudah memiliki sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian Jumlah koperasi yang sudah pernah mendapatkan penghargaan koperasi berprestasi Jumlah koperasi yang sudah menerapkan manjemen administrasi organisasi koperasi dengan tertib dan benar

Target

Capaian

500

500

20

35

190

190

160

160

1000

850

80

80

7

7

200

215

350

277

3.356

3.484

30

35

15

18

839

871

Sumber : Dinas Koperasi & UKM, 2013

Pencapaian target-target yang telah ditetapkan merupakan hasil kerja keras baik

pemerintah

daerah

maupun

masyarakat

pelaku

koperasi

dan

UMKM.

Perkembangan hasil usaha tersebut tersaji dalam tabel berikut:

NO 1 2

Tabel 4.17 Perkembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Blitar Tahun 2012 - 2013 2012 2013 URAIAN SATUAN TARGET REALISASI TARGET REALISASI Koperasi Aktif % 65% 70% 100% 80% Jumlah UMKM UMKM 16.725 16.753 16.867 16.886

Sumber : Dinas Koperasi & UKM, 2013

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa perkembangan UMKM di Kabupaten Blitar mengalami peningkatan yang positif yaitu meningkat sebesar 0,11%. Adapun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-42

jumlah koperasi aktif yang hanya mencapai 80%menunjukkan perlunya pembinaan lebih lanjut bagi koperasi-koperasi yang tidak aktif agar dapat digerakkan kembali mengingat koperasi merupakan soko guru perekonomian rakyat. c) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dialami oleh Dinas Koperasi dan UKM atas realisasi program tahun 2013 adalah banyaknya tumbuh koperasi baru (KOPWAN) yang belum memahami tata cara pelaksanaan RAT, Banyak UKM yang belum diidentifikasi, belum adanya PERDA yang mengatur pemberdayaan koperasi dan UMKM, dan persyaratan perbankan masih menjadi kendala bagi UMKM untuk mengakses permodalan. Solusi yang dilakukan ialah perlunya tim fasilitator untuk melakukan pembinaan kepada koperasi yang baru agar memahami tata cara pelaksanaan RAT, tim fasilitator juga berperan dalam mengindentifikasi jumlah UKM yang belum terdata. Selain itu untuk mengatur koperasi dan kegiatannya perlu pembuatan PERDA tentang pemberdayaan Koperasi dan UMKM yakni dengan memunculkan industri unggulan Putri Kencana sebagai program pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) demi mempertahankan perekonomian masyarakat Kabupaten Blitar. Peraturan tersebut selain mengatur tentang adminitratif koperasi, juga mengatur

perguliran

modal

yang dipinjamkan

kepada tiap koperasi

demi

memperrkuat kemandirian Usaha Mikro yang bersumber dari APBD II. 11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Urusan kependudukan dan catatan sipil tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran Rp.2.141.168.250 terealisasi Rp.2.126.352.976 atau sebesar 99,30%. Yang dilaksanakan melalui Program Penataan Adminitrasi Kependudukan dengan kegiatan diantaranya pelatihan tenaga pengelola SIAK, implementasi sistem administrasi kependudukan, peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, sosialisasi kebijakan kependudukan, dan peningkatan pelayanan pencatatan sipil. Output dari program ini adalah terlaksananya pelatihan tenaga pengelola SIAK, terbangunnya jaringan online pencatatan sipil, memperlancar pelayanan dan tersedianya perangkat keras yang dibutuhkan, terlaksananya pelayanan terhadap setiap dokumen kependudukan, terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan, dan terlaksananya pelayanan terhadap setiap dokumen akta catatan sipil.


IV-43

a) Capaian Kinerja Kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.18 Target dan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2013 No 1

2

Indikator Target Tercatatnya seluruh kelahiran, perkawinan, kematian, dan mutasi penduduk a. Rasio penduduk berKTP persatuan penduduk 74.700 b. Rasio bayi berakte kelahiran 581 c. Rasio pasangan berakte nikah 355 d. Kepemilikian KTP 750.000 e. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 985 f. Ketersediaan database kependudukan skala 1 unit provinsi g. Penerapan KTP nasional berbasis NIK 1 sistem Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan a. Jumlah KTP diselesaikan 1 tahun 74.700 b. Jumlah KK yang diselesaikan 1 tahun 389.887 c. Jumlah akta kelahiran yang diselesaikan 1 tahun 12.240 d. Jumlah akta nikah 355 e. Akta kematian 12 f. Akta perceraian 72 g. Akta pengangkatan anak 10 h. Akta pengakuan anak 9 i. Ganti nama 6 j. Jumlah penduduk 1.391.084 k. % penduduk berakta kelahiran l. Tersedianya data jumlah penduduk per 1 semester, perbulan, dan per tahun

Capaian 63.026 5.566 253 876.744 1 unit 1 sistem 58.715 74.524 52.005 253 22 79 9 4 2 1.391.084 1

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2014

Dari tabel capaian kinerja Badan Kependudukan dan Pencatatan sipil selama tahun 2013 menunjukkan pencapaian target. Program E-KTP yang dilaksanakan secara nasional telah menyadarkan masyarakat tentang pentingnya memiliki KTP serta lebih tertibnya kepemilikan KTP karena satu penduduk hanya dapat memiliki satu KTP, sehingga kini data kepemilikan KTP dapat menjadi acuan data penduduk yang akurat. Selain KTP juga jumlah bayi berakte kelahiran yang melalmpaui target juga menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Diaplikasikannya SIAK juga membantu pencatatan data kependudukan hingga ke wilayah kecamatan. b) Permasalahan dan Solusi Beberapa indikator dalam capaian kinerja belum dapat terisi, seperti misalnya persentase penduduk berakta kelahiran dan kepemilikan KTP per 1000 penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pencatatan yang ada sekarang belum dapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-44

menjawab indikator tersebut, karena untuk dapat menjawab indikator tersebut diperlukan semacam sensus penduduk untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat. Selain itu juga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami akan pentingnya data kependudukan termasuk tercatatnya kematian dan migrasi. 12. URUSAN KETENAGAKERJAAN Urusan ketenagakerjaan tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Rp.757.990.000 terealisasi Rp. 739.842.550 atau sebesar 97,60%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan

alokasi

anggaran Rp. 130.000.000,- terealisasi Rp. 129.167.000,- atau sebesar 99,36%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan diantaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyusunan profil data ketenagakerjaan dan transmigrasi, pelatihan kewirausahaan pembuatan aneka kue, pelatihan tata rias temanten di Kecamatan Binangun. Output dari program ini adalah tersusunnya profil data ketenagakerjaan dan transmigrasi, pembekalan pembuatan kue, dan adanya perwakilan masyarakat yang memahami tatarias temanten di Kecamatan Binangun. 2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan alokasi anggaran Rp.341.520.000,- terealisasi Rp.338.415.000,- atau sebesar 99,09%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan diantaranya fasilitasi pencegahan, industrial,

penyelesaian

prosedur

penyelesaian

perselisihan

hubungan

fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan penilaian

kecelakaan nihil, dan fasilitasi penerapan upah minimum Kabupaten UMK. Output dari program iniadalah terselenggaranya fasilitasi pencegahan, konsolidasi konflik industrial, terlaksananya perlindungan penilaian kecelakaan nihil, dan adanya standar penerapan upah minimum Kabupaten Blitar.


IV-45

3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program

Peningkatan

Kesempatan

Kerja

dengan

alokasi

anggaran

Rp.

276.470.000,- terealisasi Rp. 262.262.600,- atau sebesar 94,86%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan informasi bursa tenaga kerja, dan pelayanan penempatan tenaga kerja luar negeri. Output dari program ini adalah terlaksananya informasi bursa tenaga kerja, dan pelayanan penempatan tenaga kerja luar negeri 4. Program Peningkatan Pelayanan Informal Program Peningkatan Pelayanan Informal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000 terealisasi Rp. 9.997.950,- atau sebesar 99,98%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan optimalisasi sekretariat penilaian angka kredit petugas operasional. b) Capaian Kinerja Beberapa prestasi yang dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama tahun 2013 diantaranya : 1. Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik tingkat propinsi oleh Bupati Blitar Kabupaten Blitar. 2. Penempatan Tenaga Kerja Produktif dan TKI kompeten tingkat provinsi oleh Bupati Kabupaten Blitar. 3. Penghargaan program kecelakaan nihil ( Zero Accident Award ) tahun 2013 di tingkat provinsi diraih oleh 20 perusahaan. Adapun gambaran kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Blitar tahun 2013 disajikan dalam tabel berikut ini:

NO

Tabel 4.19 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar 2013 URAIAN SATUAN 2011 2012

2013

1.

Pencari Kerja

Orang

20.349

21.231

21.688

2.

Penempatan Penghapusan Pencari kerja

Orang

4.511

4.223

4.124

Orang

1.814

3.878

10.796

4.

Belum ditempatkan

Orang

14.025

13.130

6.768

5.

Permintaan lowongan

Lowongan

4.676

6.099

5.454

6.

Dipenuhi

Lowongan

4.511

4.223

4.124

7.

Penghapusan lowongan

Lowongan

93

1.549

1.287

8.

Sisa Lowongan

Lowongan

72

327

43

3.


IV-46

NO

URAIAN

SATUAN

2011

2012

2013

9.

Pengangguran terbuka

%

3,61

2,86

3,74

10.

Jumlah Angkatan Kerja

Orang

590.838

593.469

616.259

11.

Upah Minimum Kabupaten

Rp

750.000

820.000 1.000.000

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2014 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa yang belum mendapatkan tempat kerja di Kabupaten Blitar mencapai 6.768 dari total pencari kerja sebanyak 21.688. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan antara perkembangan jumlah pencari kerja dengan perkembangan lowongan kerja yang tersedia, apalagi jumlah angka penghapusan lowongan kerja yang cukup tinggi yaitu 10.796 dari jumlah lowongan yang ada. Pada tahun 2013 penawaran lowongan kerja manurun yaitu 5.454 lowongan, dan ditambah adanya peningkatan jumlah penghapusan lowongan kerja cukup tinggi (25,39% dari jumlah lowongan) maka belum dapat menyerap tenaga kerja yang ada, selain itu juga karena tidak terpenuhinya kriteria yang diminta oleh penyedia lowongan sehingga tidak semua lowongan bisa terserap oleh perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa permintaan dari perusahaan ataupun lowongan pekerjaan, tidak sesuai dengan kemampuan tiap calon pekerja, dan disertai dengan menurunnya jumlah lowongan kerja yang ada. Tingginya angka tingkat pengangguran terbuka adalah merupakan dampak dari naiknya harga BBM pada tahun 2013.

Selain itu juga melambatnya

pertumbuhan sektor primer yang banyak menyerap tenaga kerja juga menjadi penyebab meningkatnya TPT pada tahun 2013. Dari sisi pendapatan tenaga kerja, Upah Minimum Kabupaten (UMK) juga terus menunjukkan peningkatan nominal pada 5 (lima) tahun terakhir ini yaitu Rp. 570.000,- pada tahun 2009, Rp. 720.000,- pada tahun 2010, Rp. 750.000,- pada tahun 2011, dan Rp. 820.000,- pada tahun 2012 dan menjadi Rp. 1.000.000,pada tahun 2013. Rata-rata peningkatan upah minimum ini adalah sebesar 15,44% per tahun. Peningkatan tertinggi adalah pada tahun 2010 yaitu sebesar 26,32% dan peningkatan tertinggi kedua adalah sebesar 21,95% pada tahun 2013.

Peningkatan UMK ini adalah kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan

dengan inflasi dan kenaikan BBM, sehingga pekerja masih dapat mengandalkan upah sebagai penghasilan.


IV-47

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN Urusan ketahanan pangan pada tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian dengan alokasi anggaran Rp.16.644.817.600,- terealisasi Rp.16.052.755.500,- atau sebesar 96,44%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi masing-masing SKPD adalah sebagai berikut : a) Program dan Kegiatan A. Dinas Pertanian Urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada tahun 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 15.784.122.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.197.933.500,- atau sebesar 96,29% yang dilaksanakan melalui Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

dengan kegiatan diantaranya penyusunan database potensi produksi pangan, pengembangan sistem informasi pasar, updating Geografis Informasi Sistem, pembangunan sarana dan prasarana pertanian padat karya, dst. Output dari pelaksanaan program ini adalah tersusunnya database potensi produksi pangan, tersedianya sistem informasi pasar, terlaksananya updating Geografis Informasi Sistem, tersedianya sarana dan prasarana pertanian padat karya, dst. B. Kantor Ketahanan Pangan Urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan pada tahun 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 860.695.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 854.822.000,- atau sebesar 99,32% yang dilaksanakan melalui Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

dengan kegiatan diantaranya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, Kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, kegiatan

pengembangan

desa

mandiri

pangan,

kegiatan

pengembangan

diversifikasi tanaman melalui kawasan rumah pangan lestari, dst. Output dari program ini adalah sosialisasi dan bantuan kebun bibit, mengikuti lomba cipta menu tingkat propinsi dalam rangka hari pangan sedunia, dan terlaksananya sosialisasi dan bantuan kebun bibit, dst. b) Capaian Kinerja Kinerja urusan ketahanan pangan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-48

Tabel 4.20 Target dan Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan 2013 No 1 2

Indikator Target Meningkatnya cadangan pangan masyarakat (Jumlah kelompok lumbung 10 kelompok pangan) Tercapainya stabilitas harga gabah kering giling a. Terbelinya gabah waktu panen 11.800 ton/t

Capaian 25 Kelompok 12.779 ton/th

b. Terjualnya gabah waktu harga tinggi

11.800 ton/th

3.256,5 ton/th

3

Terwujudnya distribusi pangan di desa safari mapan bener (jumlah desa safari mapan bener)

1 desa

1 desa

4

Terwujudnya kemandirian pangan di desa (jumlah desa mandiri pangan)

1 desa

5 desa

3%

3%

17.511 ton/bln 689 ton/bln

15.456 ton/th 11.666.to/th

5

6

7

8

9

10 11

Tercapainya kecukupan pangan baik jumlah, mutu, gizi, dan keamanannya (% peningkatan kecukupan pangan) Meningkatnya distribusi pangan (% peningkatan ketersediaan bahan pangan): - Gabah/beras

- Jagung Menguatnya kapasitas kelembagaan pangan (jumlah penguatan kelembagaan 19 LPG 11 LPG pangan) Terlaksananya pertemuan Dewan ketahanan pangan (terkoodinasinya kegiatan Dinas, badan lingkup Pemda 2 kali yang menangani ketahanan pangan/ekonomi Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan (jumlah peningkatan 200 orang 1000 orang pengetahuan) Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu, aman dan terjangkau (% 2% 2% sosialisai penganekaragaman pangan kepada masyarakat) Peningkatan SDM kelompok tentang penanganan pasca panen dan pengolahan hasil a. Jumlah kelompok pelatihan

yang

dengan

4 kelompok

8 kelompok

3%

3%

b. % peningkatan penanganan pasca panen 12 13

Meningkatnya aktifitas ekonomi regional berbasis potensi lokal (jumlah usaha 8 8 produktif berskala mikro) Meningkatnya pemanfaatan pekarangan untuk menambah cadangan pangan keluarga a. Jumlah KK pekarangan b. %

yang

memanfaatkan

berkurangnya

pengeluaran


SKPD Kantor Ketahan Pangan

200

639

10%

30%

Kantor Ketahan Pangan Kantor Ketahan Pangan Kantor Ketahan Pangan Kantor Ketahan Pangan Kantor Ketahan Pangan

Kantor Ketahan Pangan

Kantor Ketahan Pangan Kantor Ketahan Pangan

Kantor Ketahan Pangan Kantor Ketahan Pangan Kantor Ketahan Pangan Kantor Ketahan Pangan Kantor IV-49

No

14 15 16

Indikator kebutuhan sehari-hari

Target

Terpantaunya kondisi riil keragaman pola konsumsi masyarakat menuju Pola 66 Pangan Harapan (PPH) (skor PPH) Terciptanya kreasi pengolahan pangan lokal non beras (lomba kreasi pangan 2 lomba olahan dan lomba cipta menu non beras) Meningkatnya penganekaragaman pangan masyarakat

Capaian

82,5 1 lomba

a. Jumlah kelompok yang dilatih

10 kelompok

8 kelompok

b. Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi

10 kelompok

8 kelompok

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan, 2014

SKPD Ketahan Pangan Kantor Ketahan Pangan Kantor Ketahan Pangan Kantor Ketahan Pangan Kantor Ketahan Pangan

Selain capaian tersebut diatas, pada tahun 2013 juga dilaksanakan penilaian atau skoring Pola Pangan Harapan (PPH).

PPH merupakan penilaian

terhadap pola konsumsi masyarakat dalam hal keanekaragaman pangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai pola konsumsi masyarakat, kebutuhan pangan, hingga perumusan kebijakan strategis ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Blitar.

Penilaian dilaksanakan dengan metode

survey, dengan mengambil sampel sebanyak 9 (sembilan) kecamatan yang terdiri dari 3 kecamatan daerah pertanian, 3 kecamatan daerah pesisir, dan 3 kecamatan daerah perkotaan. Total sampel adalah sebanyak 270 keluarga yang tersebar di 27 desa/kelurahan pada 9 kecamatan. Hasil dari penilaian atau survey PPH tersebut didapati bahwa jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Blitar belum ideal dalam arti belum beragam dan jumlahnya belum sesuai harapan. Rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan ini adalah pengembangan P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Peningkatan Ketersediaan Aneka Ragam Pangan Segar dan Olahan Berbasis Sumber Daya Lokal, Promosi dan Sosialisasi penganekaragaman/diversifikasi pangan, survey dan analisis konsumsi pangan wilayah secara berkelanjutan, dan pemantapan Dewan Ketahanan Pangan. (Laporan Analisis Pola Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) 2013, Kantor Ketahanan Pangan Kab. Blitar, 2013) Beberapa prestasi yang diraih oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar di tahun 2013 yaitu: 1. Juara II lomba KRPL tingkat propinsi diraih oleh KWT Ngudi Lestari Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-50

2. Juara II PPL pendamping KRPL tingkat propinsi diraih oleh Ullimatul Laili, SPT. 3. Mendapatkan penghargaan AGFUND Prizes Tahun 2012 dari Committee of AGFUND (the Arab of Gulf) Prizes yang dilaksanakan di Manila Philipina berup penghargaan atas pelaksanaan Desa Mandiri Pangan. 14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Urusan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan

anak

tahun

2013

dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dengan alokasi anggaran Rp. 773.251.050,- terealisasi Rp. 772.052.585,- atau sebesar 99,84%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1. Program

keserasian

Kebijakan

Peningkatan

Kualitas

Anak

dan

Perempuan Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan alokasi anggaran Rp.91.062.500,- terealisasi Rp.90.851.535 atau sebesar 99,77%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi forum anak menuju blitar layak anak. Output dari program ini adalah keikutsertaan anak dalam rangka hari anak nasional, hari layak anak, hari AIDS 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.402.500,- terealisasi Rp.41.402.500,atau sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS). Output dari program ini adalah terlaksananya pembinaan dan pelatihan kepada wanita. 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan alokasi anggaran Rp. 91.250.050,- terealisasi Rp. 91.115.050,- atau sebesar Program

ini

dilaksanakan

melalui

kegiatan

fasilitasi

upaya

99,85%.

perlindungan

perempuan terhadap tindak kekerasan. Output dari program ini adalah sosialisasi undang-undang perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan


IV-51

4. Program

Peningkatan

peranserta

dan

kesetaraan

gender

dalam

pembangunan Program Peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan

alokasi anggaran Rp. 500.000.000 terealisasi Rp. 500.000.000 atau

sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan output Sosialisasi KDRT. 5. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dengan alokasi anggaran Rp. 49.536.000 terealisasi Rp. 48.683.500atau sebesar 98,28%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Output dari program iniadalah pelatihan kader BKB. b) Capaian Kinerja Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.21 Target dan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungn Anak Tahun 2013 No Indikator Target Capaian Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan serta perlindungan 1 anak a. % jumlah tenaga kerja di 40% 13% bawah umur b. Jumlah kasus traficking 4 kasus 1 kasus c. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan 100% 100% anak dari tindakan kekerasan d. % peningkatan kasus yang 40% 86,67% telah ditangani e. % peningkatan efektivitas 40% 40% Komisi Perlindungan Anak Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif 2 terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat a. % partisipasi perempuan di 60% 35% lembaga pemerintah b. Partisipasi perempuan di 13% 5% lembaga swasta c. Rasio KDRT 3% 28% d. Partisipasi angkatan kerja 310.088 17.728 perempuan 3 Meningkatkan kualitas hidup keluarga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-52

No

4

5 6

7

Indikator Target a. Peningkatan jumlah keluarga 3.067 pra-KS dan KS I yang aktif keluarga berusaha b. Peningkatan jumlah kelompok Bina Lingkungan Keluarga (BLK) 79 kelompok aktif c. Peningkatan kegiatan BLK 750 kali d. Peningkatan jumlah kelompok Binas Keluarga Lansia (BKL) 230 kelompok aktif e. Peningkatan kegiatan BKL 1.230 kali Meningkatnya kualitas hidup keluarga a. Peningkatan jumlah kader kelompok Bina Keluarga Balita 898 kader (BKB) b. Peningkatan kegiatan BKB 390 kali Meningkatkan kualitas hidup keluarga (peningkatan kelompok 462 kelompok UPPKS) Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak a. Pengembangan lembaga perlindungan perempuan dan 8 kegiatan anak b. Peningkatan jumlah vocal point 10 SKPD gender di masing-masing SKPD c. Peningkatan fasilitasi kasus 40 kasus KDRT Peningkatan jumlah lembaga yang 13 lembaga menangani gender

Capaian 3.614 keluarga 44 kelompok 704 kali 274 kelompok 3.276 kali 2.811 kader 567 kali 355 kelompok

6 kegiatan 2 SKPD 21 kasus 13 lembaga

Sumber : BPPKB, 2014

Pada tahun 2013, tercatat beberapa kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Blitar sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: Tabel 4.22 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Dilaporkan No.

URAIAN

Satuan

2012

2013

1 2 3 4 5 6

KDRT Pelecehan seksual Kekerasan anak Traficking Pencabulan Anak dalam kasusu hukum

Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus

11 1 7 22 -

21 42 4 1 6 1



IV-53

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus terbanyak adalah kasus pelecehan seksual, selain kasus terbanyak peningkatannya pun dari tahun lalu juga tinggi. Hal ini dapat disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk melapor lebih tinggi sehingga jumlah kasus yang terctat menjadi lebih banyak. Pada tahun ini Kabupaten Blitar juga kembali menerima penghargaan Tingkat Nasional berupa Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya.

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera tahun 2013 dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). dengan

Program ini

alokasi anggaran Rp. 2.772.794.000,- terealisasi Rp. 2.630.393.280,- atau

sebesar 94,86%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi sebagai berikut : a) Program dan Kegiatan 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan alokasi anggaran Rp. 1.969.524.500 terealisasi Rp. 1.840.868.780 atau sebesar 93,47%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Output dari program ini adalah terbangunnya balai penyuluhan KB, terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional,

terbayarnya

her

registrasi

kendaraan

dinas/operasional, dan terbelinya alat kesehatan non medis (BKB Kit) 2. Program Pelayanan Kontrasepsi Program pelayanan kontrasepsi dengan

alokasi anggaran Rp.28.530.000,-

terealisasi Rp.26.350.000,- atau sebesar 92,35%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi KB dan pelayanan KB medis kontrasepsi. Output dari program ini adalah terlaksananya pemasangan KB dalam rangka momentum dgn TNI, IBI, PKK, Dharma Wanita, dan Bayangkara. 3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program kesehatan reproduksi remaja dengan alokasi anggaran Rp.41.957.000,terealisasi Rp.38.657.000,- atau sebesar

92,13%. Program ini dilaksanakan

melalui kegiatan Advokasi KIE tentang kesehatan reproduksi dan pelatihan PIK KRR bagi penyuluh KB. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-54

Output dari program ini adalah TOT pendidik sebaya KRR untuk siswa SMU dan terlaksananya pelatihan PIK KRR. 4. Program Keluarga Berencana Program keluarga berencana dengan alokasi anggaran Rp. 529.237.500,terealisasi Rp.521.047.500,- atau sebesar 98,45%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan KIE dan Peningkatan Perlindungan Hak reproduksi individu. Output dari program ini pelatihan jurnalistik tentang KB, publikasi PP dan KB melalui media cetak, publikasi PP dan KB melalui media elektronik, dan publikasi KB melalui Mupen. 5. Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR Mandiri dengan alokasi anggaran Rp.150.000.000,- terealisasi Rp.149.925.000,- atau sebesar 99,95%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB. Output dari program ini adalah operasional kegiatan PPKBD 248 kader. 6. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR dengan alokasi anggaran Rp. 53.545.000 terealisasiRp. 53.545.000 atau sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi forum pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Output dari program ini adalaTOT PIK KRR bagi remaja/sebaya. b) Capaian Kinerja Kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.23 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2013 No Indikator Target Capaian 1 Terkendalinya angka pertumbuhan penduduk a. Jumlah PIK-KRR aktif 35 kelompok 56 kelompok b. Jumlah penyuluhan KRR di SLTA 18 kali 22 kali c. Peningkatan kegiatan KIE dan 643 kali 561 kali advokasi d. Peningkatan sarana kegiatan KIE 18 unit 13 unit KB dan KIE KRR Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak 2 dan remaja a. Jumlah kelompok BKB aktif 520 kelompok 652 kelompok Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-55

No

3

4 5 6

Indikator b. Jumlah kelompok BKR aktif c. Jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan BKB (Binas Keluarga Balita) d. Jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan BKR (Bina Remaja Aktif) Terkendalinya angka pertumbuhan penduduk a. Jumlah peserta KB baru b. Jumlah peserta KB pria baru c. Prosentase unmeetneed terhadap PUS d. Jumlah tempat pelayanan KB

Target 202 kelompok

Capaian 255 kelompok

26.200 keluarga

53.429 keluarga

5.550 keluarga

28.409 keluarga

35.421 peserta 2.200 peserta

31.756 peserta 1.029 peserta

8.9%

10.76%

410 tempat 6.180 perkawinan

418 tempat

Jumlah perkawinan 20 tahun ke atas Meningkatnya peran serta masyarakat dalam KB/KR (jumlah kelompok KB) Meningkatnya sarana dan prasarana advokasi KIA

8.809 perkawinan

7.000 kelompok

6.954 kelompok

9 unit

6 unit


Data lain yang dapat disajikan dari pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah : Tabel 4.24 Capaian Program Keluarga Berencana Tahun 2013 Uraian Jumlah

No.

Satuan

1.

Peserta KB baru semua metode

31.756

Akseptor

2.

Peserta KB baru pria

1.029

Akseptor

3.

Jumlah PUS

229.970

PUS

4.

Peserta KB Aktif

169.039

Akseptor

5.

Perkawinan perempuan usia kawin

8.809

Kejadian

56

kelompok

pertama > 20 tahun 6.

PIK RR

Sumber : BPPKB, 2014 Adapun jumlah keluarga sesuai tahapan keluarga pada tahun 2013 tercatat sebagai berikut :


IV-56

1.

Tabel 4.25 Jumlah Keluarga sesuai Tahapan Keluarga Tahun 2013 Jumlah Uraian (Keluarga) Pra Sejahtera 65.772

2.

Sejahtera I

86.386

3.

Sejahtera II

119.283

4.

Sejahtera III

111.700

5.

Sejahtera III Plus

No.

3.588


16. URUSAN PERHUBUNGAN Urusan perhubungan pada tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran Rp.3.605.282.254 terealisasi Rp. 3.541.301.300 atau sebesar 98,22%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program

peningkatan

pelayanan

angkutan

dengan

alokasi

anggaran

Rp1.070.852.854 terealisasi Rp1.068.165.800 atau sebesar 99,75%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan diantaranya parkir berlangganan, survey angkutan orang, sosialisasi pas kecil bagi perahu nelayan (cap bakar), Output dari program ini adalah terwujudnya kegiatan parkir berlangganan, terlaksananya survey angkutan orang, terlaksannya pendataan kapal nelayan. 2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan alokasi anggaran Rp. 1.752.319.100 terealisasi Rp. 1.695.484.200 atau sebesar 96,76%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan diantaranya pengadaan rambu-rambu lalu lintas (dana pendamping), pengadaan marka jalan, pengadaan pagar pengaman jalan, pengadaan dan pemasangan traffic light, pengadaan dan pemasangan portal, pengadaan traffic anouncer system dan cermin tikungan, dan pengadaan ramburambu lalu lintas dana alokasi khusus (sisa pelelangan ta 2011 dan ta 2012). Output dari program ini adalah terwujudnya pengadaan rambu-rambu lalu lintas, terwujudnya pengadaan marka jalan, dan terwujudnya pagar pengaman jalan,


IV-57

3. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor Sakitdengan alokasi anggaran Rp. 218.477.000

terealisasi Rp. 216.628.500 atau sebesar

99,15%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan kelengkapan pengujian kendaraan bermotor. Output dari program iniadalah tercukupinya bahan kebutuhan penyelenggaran pengujian kendaraan bermotor. 4. Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan Program peningkatan keselamatan penggunaan jalan dengan alokasi anggaran Rp. 322.625.500 terealisasi Rp.321.930.500 atau sebesar 99,78%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan diantaranya peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan, sosialisasi keselamatan lalu lintas siswa sekolah, pemantauan arus / volume lalu lintas saat lebaran 2013, dan andalalin pembangunan kawasan atas pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Blitar di kecamatan Kanigoro. Output dari program ini adalah terwujudnya peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan, terlaksananya sosialisasi keselamatan ber lalu lintas siswa sekolah, terwujudnya peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan, dan tersusunya dukungan andalalin atas pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Blitar di Kanigoro. 5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan alokasi anggaran Rp. 241.007.800,- terealisasi Rp.239.092.300 atau sebesar 99,21%.

Program

rehabilitasi/pemeliharaan rehabilitasi/pemeliharaan

ini

dilaksanakan sarana

alat

melalui pengujian

terminal/pelabuhan,

kegiatan kendaraan

rehabilitasi

fasilitas

diantaranya bermotor, LLAJ,

dan

rehabilitasi Berat Traffic Light. Output dari program ini adalah terwujudnya rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor, terwujudnya kegiatan pemeliharaan terminal, dan pemeliharaan 11 unit traffic light dan 35 unit lampu kedip. b) Capaian Kinerja Capaian Kinerja urusan perhubungan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:


IV-58

Tabel 4.26 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan 2013 No 1 2

3

4.

Indikator Bertambahnya kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan (jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki) Terpeliharanya fasilitas perhubungan a. % fasilitas terminal yang direhab b. % kenaikan parkir berlangganan Meningkatnya ketertiban angkutan orang dan barang (rata-rata jumlah angkutan orang dan barang yang diawasi) Bertambahnya prasarana dan fasilitas perhubungan (rata-rata pengadaan rambu-rambu lalu lintas)

Target 28 Unit

Capaian 9 unit Trafficlight dan 19 Unit Warning light

20% 100%

20% 95,82%

5.500 unit

10.759 unit

-469 bh rambu lalin ukuran sedang - 144 m Guadril - 70 m2 Marka Jalan

- 513 bh rambu lalin ukuran sedang -144 m Guadril -70 m2 Marka Jalan

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2014 Selain capaian tersebut di atas, pada tahun 2013 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika juga telah melakukan beberapa kegiatan pembangunan dengan hasil bertambahnya prasarana dan fasilitas perhubungan (pengadaan ramburambu lalu lintas) berupa: -

76 buah RPPJ

-

1 unit traffic light

-

2 paket traffic anouncer system dan cermin tikungan

-

50 paket trafficcone dan rambu portable Dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya petani nelayan di

wilayah pesisir pantai selatan Kabupaten Blitar, maka pada Tahun anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan sosialisasi sekaligus penerbitan dokumen pas kapal nelayan (Cap Bakar/Tanda Selar). Dengan diterbitkannya dokumen pas kapal nelayan (Cap Bakar/Tanda Selar) ini tidak hanya sebagai bukti kepemilikan kapal saja, akan tetapi merupakan kelengkapan surat ijin berlayar, serta sebagai bukti sah untuk dapatnya bertransaksi hasil tangkapan di tengah laut.

Penerbitan dokumen pas kapal ini sebagai tindak lanjut amanat

Pertauran Menteri perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Selama Tahun Anggaran 2013, telah diterbitkan sebanyak 182 dokumen pas kapal dan akan senantiasa diupayakan untuk terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang.


IV-59

Dalam rangka memperlancar mobilitas dan akses masyarakat dari kecamatan satu ke kecamatan lainnya, pemerintah Kabupaten Blitar sampai dengan tahun 2013 telah menyediakan trayek angkutan umum pedesaan yang menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar. Data Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar sampai dengan tahun 2013 berkenaan dengan trayek angkutan umum pedesaan tersebut disajikan dalam tabel 4.27 berikut: Tabel 4.27 Angkutan Trayek di Kabupaten Blitar Tahun 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KODE TRAYEK BB BW WPt WK WKn WR KB KBK

9. 10. 11.

LS BL BG

NO

URAIAN TRAYEK Blitar-Nglegok-Penataran-Dayu-Blitar PP Brongkos- Binangun- Wates Wlingi-Kanigoro-Terminal Patria PP Wlingi-Semen-Krisik PP Wlingi-Selopuro-Bendosewu-Kanigoro PP Wlingi-Doko-Resapombo PP Kademangan-Gawang-Bakung PP Kademangan-Lodoyo-Binangun-BirowoNgadri-Jugo-Kesamben PP Lodoyo-Panggungrejo-Serang PP Blitar-Lodoyo- PP Blitar-Kademangan-Gawang- PP Total

JML TRAYEK MPU MKL 2 3 1 5 11 5 1 2

JUMLAH TOTAL 2 3 1 16 5 1 2

1

2

3

1 2 19 28

1 28

1 3 19 56

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2014 Apabila dibandingkan dengan tahun 2012, jumlah trayek di Kabupaten Blitar pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu dari 163 menjadi 56 atau sebesar 65,64%.

Hal ini disebabkan oleh banyaknya angkutan umum yang

beralih fungsi menjadi kendaraan pick up sebagai dampak menjamurnya sepeda motor, mobil pribadi dan handphone yang mengakibatkan pengusaha angkutan merugi. Pada tahun 2013, Kabupaten Blitar berhasil meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha Kategori Kota Kecil yang diwakili oleh Kota Wlingi. 17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Program dan kegiatan urusan

komunikasi dan informatika mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 878.404.530 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.639.441.137 dengan prosentase 78,29 %. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-60

a) Program dan Kegiatan 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 456.919.530 yang

tereallisasi sebesar Rp. 443.044.137

dengan

ini

prosentase

96,96%.

Program

dilaksanakan

melalui

kegiatan

diantaranya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, pemeliharaan website www.Kabupatenblitar.go.id, pekan informasi jawa timur, penerbitan majalah penataran, pengembangan infrastruktur jaringan tik terintegrasi (e-gov), dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Terialisasinya program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa

mampu

telecenter,

menghasilkan

terpeliharanya

beberapa

website

output

diantaranya

www.blitarKabupatengo.id,

beroperasinya terwujudnya

kegiatan pekan informasi jawa timur, penerbitan majalah penataran, terwujudnya jaringan tik skpd terintegrasi (e-gov), dan terlaksananya

pengelolaan dan

pelayanan informasi dan dokumentasi. 2. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 241.485.000,- yang

tereallisasi sebesar Rp. 196.397.000 dengan

prosentase 81,33%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyebarluasan informasi

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

dan

kegiatan

publikasi

sosialisasi pas kecil bagi perahu nelayan (cap bakar). Output

dari

terlaksananya

program

ini

adalah

telaksananya

informasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan terselenggaranya publikasi sosialisasi pas kecil bagi perahu nelayan. b) Capaian Kinerja Capaian Kinerja urusan komunikasi dan informatika dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.28 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika 2013 No Indikator Target Capaian % peningkatan kualitas materi komunikasi 1 80% 80% dan informasi % peningkatan peran lembaga 2 pemberitaan independen dan media 60% 60% massa 3 xJumlah jaringan komunikasi Astinet 3 MB Astinet 3 MB 4 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 0.02% 0.02% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-61

No Indikator 5 Jumlah surat kabar nasional/lokal 6 Jumlah penyiaran radio/TV lokal Tercapainya kelancaran arus informasi 7 antara SKPD dengan masyarakat a. % peningkatan jaringan informasi b. % peningkatan kualitas komunikasi dan informasi Pengetahuan pengelola tower dan SKPD Kabupaten Blitar tentang perda pembangunan dan penataan menara 8 telekomunikasi bersama dan peraturan perundangan di bidang media massa elektronaika meningkat a. % sosialisasi wawasan sadar informasi bagi masyarakat

Target 11 11 stasiun

Capaian 11 11 stasiun

75%

75%

60%

60%

90%

85%

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2014 Beberapa prestasi juga telah berhasil diraih oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selama tahun 2013, yaitu: 1.

ICT Pura Kategori Muda Tingkat Nasional

2.

Juara III Lomba Cerdik Cermat Komunikatif tingkat Provinsi Jawa Timur diraih oleh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Waradesa Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok

3.

Juara II PPID Award tingkat Provinsi Jawa Timur

c) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang di alami oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atas realisasi program 2013 ialah belum semua desa di Kabupaten Blitar mempunyai KIM dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk mengakses informasi yang telah ada. Serta belum semua SKPD mempunyai Website dan masih adanya provider yang melakukan pembangunan menara sebelum mengajukan rekomendasi zona menara dan masih adanya ego sektoral dari beberapa SKPD. Solusi yang dilakukan adalah sosialisasi dan terus mendorong agar desa segera membentuk KIM dan memberdayakan KIM yang sudah ada. Setiap SKPD Proaktif dalam memasukkan data ke website pemerintah Kabupaten Blitar www.blitarKabupatengo.id

dan

bekerjasama

dengan

Tim

Penataan

dan

Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi. Kemudian pro aktif membuat surat edaran dan mengevaluasinya.


IV-62

18. URUSAN PERTANAHAN Urusan pertanahan tahun 2013 dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Daerah dengan 265.994.950,-

alokasi anggaran Rp. 461.423.000,-

Pemerintahan terealisasi Rp.

atau sebesar 57,65%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan

kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1) Prorgam Fasilitasi Penyelesaian Masalah Sengketa Pertanahan Program Fasilitasi Penyelesain Masalah Sengketa Pertanahan dengan

alokasi

anggaran Rp. 153.000.000,- terealisasi Rp. 115.563.400,- atau sebesar 75,53%. Program ini menghasilkan outpu terlaksananya kegiatan fasilitais penyelesaian masalah sengketa pertanahan. 2) Program Fasilitasi Penyelesain Masalah Sengketa Batas Daerah Program Fasilitasi Penyelesain Masalah Sengketa Batas Daerah dengan

alokasi

anggaran Rp. 308.423.000,- terealisasi Rp. 150.431.550,- atau sebesar 48,77%. Program ini menghasilkan output terlaksananya kegiatan penetapan wilayah perbatasan. b) Capaian Kinerja Capaian Kinerja urusan pertanahan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 20112016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.29 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan 2013 No Indikator Target Capaian 1 Terselesaikannya konflik pertanahan yang ada secara bertahap a. Jumlah kegiatan fasilitasi yang 6 kasus 2 kasus dilakukan b. Jumlah permasalahan yang berhasil 5 kasus 1 kasus diselesaikan c. Jumlah workshop pertanahan yang dilaksanakan

c) Permasalahan dan Solusi  Upaya

fasilitasi

tindak

lanjut

penanganan

permasalahan

kompensasi

penggunaan kawasan hutan oleh PT Semen Dwima Agung di Kecamatan Wates , sampai pada tahap penyelesaian Tata Batas kawasan hutan dengan kawasan lain yang dikuasai masyarakat ;


IV-63

 Tindak lanjut upaya penyelesaian permasalahan perkebunan Karangnongko Kecamatan Nglegok. Putusan Pengadilan tentang masalah ini telah ditetapkan namun eksekusi oleh pihak yang berwenang sesuai permintaan masyarakaat belum dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan substansi antara Amar Putusan Pengadilan dengan Berita Acara Eksekusi. Permasalahan ini akan ditindaklanjuti dengan fasilitasi dan upaya penyelesaian antar para pihak ;  Tindak lanjut permasalahan Perkebunan Swaru Buluroto Kecamatan Garum tentang tuntutan redistribusi lahan untuk masyarakat. Saat ini pemilik hak perkebunan telah melepaskan ± 108Ha lewat Akta Notaris, namun redistribusi belum dapat dilaksanakan karena masyarakat masih terpecah menjadi beberapa kelompok yang berbeda pendapat mengenai luasan tanah yang harus diredistribusi. Terus dilaksanakan upaya untuk mendorong masyarakat agar mencapai kesatuan pendapat sehingga dapat segera membentuk kepanitiaan untuk pelaksanaan redistribusi lahan ;  Tindak lanjut permasalahan Perkebunan Roto Rejokruwuk Kecamatan Garum, pemilik hak telah melepaskan ± 24Ha dan kepanitiaan sudah dibentuk. Akan terus difasilitasi penyelesaian proses redidtribusi dengan memperrtemukan Pemilik kebun, masyarakat dan Tokoh tokohnya untuk mencapai kesepakatan. 19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2013 dengan alokasi anggaran Rp. 12.570.425.900,- dan terealisasi Rp. 12.085.313.025,- atau sebesar 96,14%. Urusan tersebut dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD, yaitu: A. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan alokasi anggaran Rp. 3.780225.500,- terealisasi Rp. 3.727.919.500 atau sebesar 98,62%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan

kegiatan diuraikan sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan Alokasi anggaran Rp. 2.074.137.500 terealisasi Rp. 2.060.398.500 atau sebesar 99,34%. program ini dilaksanakan melalui kegiatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, forum kerukunan umat beragama (FKUB ), pemantapan wawasan kebangsaan, kegiatan ranham, fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), dan fasilitasi forum pembauran kebangsaan (FPK).


IV-64

Output dari program ini adalah terselenggaranya kegiatan upacara HUT RI dan Hari Kesaktian Pancasila dengan lancar dan sukses, terselenggaranya kegiatan silaturahmi antar tokoh agama serta penanganan konflik khususnya masalah agama, terselenggaranya sosialisasi pemantapan wawasan kebangsaan bagi aparat Desa/Kelurahan, terselenggaranya rakor panitia ranham, terlaksananya kegiatan rapat koordinasi

anggota FKDM, dan terlaksananya kegiatan fasilitasi

kegiatan dalam rangka pembauran kebangsaan di Kabupaten Blitar. 2) Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp. 451.850.000 terealisasi Rp.448.871.000 atau sebesar 99,34%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan rakor KONIMDA. Output dari program initerlaksananya kegiatan rapat koordinasi antar anggota KONIMDA. 3) Program pendidikan politik masyarakat Program

pendidikan

politik

masyarakat

dengan

alokasi

anggaran

Rp.

1.254.283.000 terealisasi Rp. 1.218.650.000 atau sebesar 97,16%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan diantaranya fasilitasi pemilukada gubernur 2013, pengembangan data base organisasi masyarakat (Ormas), fasilitasi verifikasi organisasi masyarakat (Ormas), fasilitasi koordinasi partai politik dan stake holder, pengelolaan kegiatan pemberdayaan parpol yang dengan

kursi di DPRD hasil

Pemilu tahun 2009, pembinaan organisasi kemasyarakatan, informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, publikasi program dan kegiatan badan kesbangpol Kabupaten Blitar melalui media elektronik, publikasi penyelenggaraan pemilukada jawa timur, fasilitasi penyelenggaraan pemilu legislatif, dan publikasi program dan kegiatan badan kesbangpol Kabupaten Blitar melalui media Cetak. Output dari program ini adalah terlaksananya kegiatan pemilukada jawa timur dengan tertib dan lancar, tersedianya sarana komputer untuk menunjang kegiatan, terlaksananya kegiatan verifikasi Ormas, terlaksananya kegiatan silaturahmi / komunikasi antara parpol dan stake holder, terlaksananya kegiatan evaluasi parpol yang dengan

bantuan keuangan, terlaksananya kegiatan

pembinaan Organisasi kemasyarakatan, terlaksananya penyusunan laporan ILPPD, terlaksananya

publikasi

kegiatan,

terlaksananya

publikasi

kegiatan,

terlaksananya publikasi kegiatan.


IV-65

dan

B. Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan alokasi anggaran Rp.1.465.517.400,terealisasi Rp.1.360.593.900 atau sebesar 92,84%.

Adapun realisasi pelaksanaan

program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin dengan alokasi anggaran Rp.10.000.000 terealisasi Rp. 9.995.000,- atau sebesar 99,95%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Output

dari

program

ini

terselenggaranya pelaksanaan

kegiatan

operasi

penertiban PNS dan Pelajar. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan alokasi anggaran Rp.90.025.500 terealisasi Rp. 82.149.000 atau sebesar 91,25%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Output dari program ini adalah HUT dan jambore Satpol PP, dan bimbingan teknis satpol PP. Terialisasinya program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Perbaikan Sarana Rumah Sakit yaitu output yaitu terlaksananya HUT dan jambore satpol PP, terselenggaranya kegiatan pengembangan dsiplin aparatur. 3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan

alokasi

anggaran Rp. 1.245.673.000 terealisasi Rp.1.154.408.500 atau sebesar 92,67%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan diantaranya pengendalian keamanan lingkungan, pengamanan wilayah, penegakan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah, belanja makanan dan minuman petugas keamanan. Output dari program ini adalah terselenggaranya kegiatan pengamanan Pilgub Jatim

dan

Pilkades

serentak

di

wilayah

Kabupaten

Blitar

tahun

2013,

terselenggaranya kegiatan pengamanan wilayah, terselenggaranya kegiatan penegakan dan penindakan Perda, dan tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman petugas pengamanan. 4. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan alokasi anggaran Rp.100.000.000 terealisasi Rp.94.372.000 atau sebesar 94,37%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatandiklatsar Linmas dan HUT Linmas. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-66

Output dari program ini adalah terlaksananya kegiatan diklatsar Linmas dan HUT Linmas. 5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan alokasi anggaran Rp. 19.819.400 terealisasi Rp. 19.669.400 atau sebesar 99,24% yang

dilaksanakan

melalui

kegiatan

penyuluhan

pencegahan

peredaran/penggunaan minuman keras sebanyak 4 kali. Output dari program iniadalah terlaksananya kegiatan penyuluhan, pencegahan, peredaran/penggunaan miras sebanyak 2 kali. C)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badan

penanggulangan

bencana

daerah

dengan

alokasi

anggaran

Rp.7.324.682.000,- terealisasi Rp. 6.996.799.625,- atau sebesar 95,52%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut: 1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengan alokasi anggaran Rp. 448.025.000 terealisasi Rp.429.995.000 atau sebesar 95.98%.

Program

ini

dilaksanakan

melalui

kegiatan

pemantauan

dan

penyebarluasan informasi potensi bencana alam, sosialisasi terhadap kesiapsiagaan bencana alam, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, kajian tentang partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana banjir dan longsor, dan rencana kontigensi bencana gunung Kelud. Output dari program ini adalah meningkatakan pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan

bencana,

meningkatkan

pemahaman,

kesiapsiagaan

dan

kesadaran masyarakat dalam menghadapi benacana, meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam menghadapi banjir

dan longsor,

serta kesiapan dalam

menghadapi bencana gunung Kelud. 2. Program Kedaruratan dan Logistik Program kedaruratan dan logistik dengan alokasi anggaran Rp. 238.363.500 terealisasiRp. 197.181.625 atau sebesar 82,72%.

Program ini dilaksanakan

melalui kegiatan diantaranya peningkatan pelatihan dan gladi lapang ketanggap daruratan, operasional mobil pemadam kebakaran, sosialisasi penanganan dini bencana kebakaran, pelatihan petugas pemadam kebakaran, antisipasi bencana, dan pengadaan logistik. Output dari program ini adalah meningkatkan SDM dalam menghadapi bencana, Kelancaran mobil DAMKAR, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-67

penangulangan

kebakaran,

meningkatnya

pengetahuan

petugas

damkar,

kesiapsiagaan terjadinya bencana, dan tersedianya logistik. 3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan alokasi anggaran Rp. 6.638.294.000 terealisasi Rp. 6.369.623.000 atau sebesar 95,95%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan diantaranya monitoring dan evaluasi sarana prasarana daerah rawan bencana, sosialisasi pemeliharan sarana prasarana di daerah rawan bencana, operasional Tim DALA, sistim informasi sarana dan prasarana daerah rawan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana pasca bencana, serta pendataan sarana prasarana pasca bencana. Output dari program ini adalah terlaksananya koordinasi perencanaan & pelaksanaan RR bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana agar masyarakat ikut menjaga sarana & prasarana di bidang rawan bencana, lancar tugas -tugas tim dala, tersediannya informasi tentang sarana/prasarana, terbenahinya sarana prasarana masyarakat kab blitar, dan tersediannya data sarana prasarana 4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dilaksanakan melalui kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sehingga menghasilkan output terwujudnya anggota pengarah BPBD dan masyarakat yang Profesional dalam memanfaatkan teknologi informasi. b) Capaian Kinerja Capaian Kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri secara keseluruhan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.30 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri 2013 No Indikator Target Capaian a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang mantap antara pemerintah dan anggota 1 12 bln/th 12 bln / th FKUB (jumlah pertemuan dengan anggota FKUB) Mengamankan Pancasila dari gangguan yang 2 ingin merubah keberadaan ideologi agama 2 kali 2 kali (jumlah kegiatan) Meningkatnya kondisi masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memahami 2 kali 1 kali 3 etika kehidupan berbangsa dan bernegara pertemuan pertemuan (jumlah pertemuan di wilayah Kabupaten Blitar) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-68

4

Dipahaminya pengertian HAM bagi aparatur pemerintah dan terlaksananya kegiatan RANHAM (jumlah pertemuan)

2 kali pertemuan

5

Menghindari/mencegah terjadinya konflik di masyarakat (jumlah pertemuan)

1 paket daerah

Terwujudnya perekatan dan pembauran bangsa (jumlah pertemuan) Terkoordinasinya Tim Sipora dan terpantaunya orang asing di Kabupaten Blitar (jumlah pertemuan) Terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif (jumlah laporan kegiatan) Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa (jumlah kegiatan) Terciptanya stabilitas sosial dan keamanan di wilayah (jumlah kegiatan) Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang mantap lintas anggota Kominda (jumlah kegiatan) Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, Toga, dan tolek (ormas, LSM, parpol) (jumlah kegiatan) Meningkatnya kinerja dan kerjasama parpol dan pemerintah (jumlah evaluasi) Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan parpol yang bersifat akuntabel (jumlah kegiatan) Terjalinnya koordinasi antara ormas, LSM dan pemerintah serta validasi ormas tersebut agar timbul pemahaman sesuai dengan ketentuan undang-undang (jumlah kegiatan) Tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat yang bersifat transparan dan akuntabel (jumlah laporan)

4 kali pertemuan

1 paket daereah rawan konflik 4 kali pertemuan

1 paket laporan

1 paket laporan

1 paket laporan

1 paket laporan

2 kali kegiatan

2 kali kegiatan

1 paket laporan

1 paket laporan

12 bln/thn

12 bln / th

4 kali keg

4 klai keg

1 kali evaluasi

1 kali evaluas

1 paket

1 paket

4 kali kegiatan

5 kali kegiatan

1 paket/th

1 paket/th

6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

16 b. 1

2

3 kali pertemuan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terciptanya penegakkan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat dan jabatan seseorang a. Penegakkan perda 50 kasus 148 kasus b. % peningkatan kerjasama dalam penegakkan hukum Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat a. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 1 0,51 10.000 penduduk b. Jumlah Linmas per 10.000 penduduk 53 51 c. Rasio Pos Siskamling per jumlah 25 5 desa/kelurahan 3x patroli 2x patroli d. Cakupan patroli petugas Satpol PP dalam sehari dalam sehari


IV-69

3

Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum a. Petugas Perlindungan Masyarakat 252,21% 239,64% (Linmas) di kabupaten b. Angka kriminalitas 50 kasus 40 kasus Meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa tentram, 4 tertib dan aman masyarakat a. Angka kriminalitas yang tertangani 50 kasus 40 kasus b. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di 90% 85% Kabupaten Tercapainya kerjasama pengembangan kemampuan aparat Pol PP dengan 5 54% 0 TNI/POLRI dan Kejaksaan (jumlah personil yang mengikuti pelatihan gabungan) Terciptanya suasana yang terkendali, kondusif di wilayah Kabupaten Blitar untuk 6 menunjang proses pembangunan daerah 1 paket/th (pembinaan keamanan di wilayah Kabupaten Blitar) Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satpol PP, 2014 c) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah adanya pelanggaran Perda terbanyak didominasi oleh Perda HO & Perda IMB, perda trantibum belum lengkap (anjal, gepeng, PKL), terbatasnya PPNS Satpol PP, dan minimnya pemahaman anggota Satpol tentang Produk hukum daerah Kabupaten Blitar. Solusi

yang

masyarakat/lapangan

dilakukan

ialah

khususnya

perlu

para

adanya

pelaku

sosialisasi

usaha

langsung

mengenai

ke

perlunya

kepengurusan perijinan bangunan dan perijinan usaha, melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait mengusulkan Rancangan Perda, dan Pengusulan PNS untuk mengikuti Diklat PPNS, serta perlu adanya bimbingan khusus anggota Satpol tentang Produk-produk hukum yang berlaku. 20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH,

PERANGKAT

DAERAH,

KEPEGAWAIAN

DAN

PERSANDIAN Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun 2013 dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Badan Kepegawaian Daerah


IV-70

(BKD)

dan

Inspektorat.Masing-masing

program,

kegiatan,

capaian

kinerja,

permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: 1) Sekretariat Daerah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian

di

Sekretariat

Daerah

dilaksanakan oleh 8 Bagian, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 11.021.295.400,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp.

9.299.209.776,-

(84,37%).

Pelaksanaan program dan kegiatan secara terperinci oleh masing-masing bagian disajikan berikut ini : a. Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Blitar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.974.650.000 terealisi Rp. 1.467.047.450 denga prosentase 74,29%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah koordinasi penyusunan LPPD

tahun 2012 dan fasilitasi pelaksanaan EKPPD, fasilitasi kerjasama antar daerah, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan PATEN, fasilitasi penyelesaian masalah sengketa pertanahan, pembakuan nama geografis kecamatan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa batas daerah. Output dari program ini adalah tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2012, terlaksananya fasilitasi aparatur pemerintah dan DPRD, terlaksananya tahap awal pelaksanaan PATEN, penyelesaian sengketa pertanahan, terlaksananya pemberian nama geografis di wilayah Blitar, dan terlaksananya penetapan wilayah pembatasan, fasilitasi pemilihan kepala

desa

serentak

di

Kabupaten

Blitar,

penanganan

kasus

pada

pemerintahan desa/kelurahan, dan faslilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, terlantiknya kepala desa serentak di Kabupaten Blitar, terselesainya penanganan kasus di pemerintahan desa, dan terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa. b. Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.215.728.800 terealisasi Rp.1.056.342.250 dengan prosentase 86,89%. Program dan kegiatan serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut:


IV-71

a) Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 29.347.500 terealisasi Rp. 27.397.500 dengan prosentase 93,35%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan monitoring pupuk dan pestisida yang menghasilkan monitoring pendistribusian dan harga pupuk dan pestisida di 22 kecamatan. 2) Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan mendapat alokasi sebesar Rp. 890.515.000 terealisasi Rp. 733.078.450 atau sebesar 82,32%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian raskin, pendistribusian raskin, dan penyelenggaraan pasar murah Kabupaten Blitar menjelang Idul Fitri. Output dari program ini adalah terlaksananya pengendalian raskin, pendistribusian raskin, dan penyelenggaraan pasar murah menjelang Idul Fitri. 3) Program Peningkatan Sumber Daya Alam Program peningkatan sumber daya alam mendapat alokasi anggaran Rp. 295.866.300 terealisasi Rp. 295.866.300 dengan prosentase 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan promosi pameran produk unggulan Kabupaten Blitar. Output dari program ini adalah terpromosinya produk Blitar dan penyelenggaraan pameran Kabupaten Blitar. b) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dialami oleh bagian perekonomian atas realisasi program 2013 adalah terdapat penunggakan pembayaran realisasi pendistribusian

raskin

di

Kecamatan

Kanigoro

dan

Kecamatan

Kademangan, serta kurang jelasnya tempat yang akan dimonitoring. Solusi yang perlu dilakukan adalah memberikan penjelasan kepada kepala desa sebelum realisasi program raskin dan dilakukan proses penyaringan lebih lanjut atas tempat yang akan dimonitoring.


IV-72

c. Bagian Hukum Bagian Hukum mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.777.606.750 terealisasi Rp.543.788.150 dengan prosentase 69,93% yang dilaksanakan melalui Program Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan

Dengan

kegiatan

penyusunan

rencanan

kerja

rancangan

peraturan perundang-undangan, legislasi rancangan peraturan perundangundangan,

fasilitasi

peraturan

perundang-undangan,

kajian

peraturan

perundang-undangan daerah, sengketa hukum dan penegakan peraturan perundang-undangan. penyusunan

draf

Output

rancangan

dari

pelaksanaan

peraturan

program

ini

perundang-undangan,

adalah raperda,

penataan peraturan perundang-undangan, penerbitan buku lembaran daerah Kabupaten Blitar, dan penegakan perundang-undangan. d. Bagian Organisasi Bagian Organisasi melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Efektivitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.119.071.750,- terealisasi Rp. 922.405.750,- atau sebesar 82,43% dengan kegiatan-kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Gelar Pelayanan Publik Kabupaten Provinsi, dan Gelar Kelompok Budaya Kerja Provinsi. Output program ini adalah tersusunnya Peraturan Bupati tentang Standart Pelayanan Minimal dan meningkatnya indeks kepuasan (IKM), serta terialisasinya

gelar kelompok budaya kerja

provinsi. e. Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.713.184.100,- terealisasi Rp. 1.495.108.238,- dengan prosentase 87,27%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi yang dilaksanakan oleh bagian pembangunan diuraikan sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 25.354.600,- terealisasi Rp. 16.654.650,- dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-73

prosentase 65,68%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis/Sertifikasi Perpres 54 tahun 2010. Output dari program ini yaitu peningkatan

kualitas

sumber

daya

aparatur

pemerintah

dibidang

pengadaan barang / jasa Pemerintah. 2. Program Peningkatan Mutu Perencanaan Pembangunan di Bidang Administrasi Pembangunan Program Peningkatan Mutu Perencanaan Pembangunan di Bidang Administrasi

Pembangunan

mendapat

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.1.599.821.350,- terealisasi Rp. 1.401.124.388,- dengan prosentase 88,01%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Layanan pengadaan secara

elektronik

(LPSE),

proses

pengadministrasian

pengadaan

barang/jasa tahun 2013, fasilitasi unit layanan pengadaan (ULP). Output dari program ini yaitu tercapainya prosentase peningkatan mutu perencanaan di bidang adminitrasi pembangunan. 3. Program

Pengendalian

Administrasi

Penyelenggaraan

Pembangunan Program

Pengendalian Administrasi

Penyelenggaraan

Pembangunan

Tahun 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 27.215.750,terealisasi Rp. 25.977.250,- dengan prosentase 95,45%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pelaksanaan pengendalian administrasi penyelenggaran pembangunan pada tahun 2013. Output dari program ini yaitu tercapainya prosentase pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan. 4. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 60.792.400,- terealisasi Rp. 51.351.950,- dengan prosentase 84,47%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaran monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan pada tahun 2013. Output dari program ini yaitu tercapainya prosentase program monitoring, evaluasi dan pelaporan.


IV-74

b) Capaian Kinerja Pada tahun 2013 LPSE Kabupaten Blitar telah melaksanakan Paket pegadaan secara Elektronik (E-Procurement) sebanyak 186 Paket melalui 5 SKPD yaitu : 1. Bagiaan Pembangunan

61 Paket

2. Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

69 Paket

3. Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang

43 Paket

4. Dinas Pertanian

8 Paket

5. RSUD Ngudi Waluyo

5 Paket

Dalam memberikan layanan, LPSE Kabupaten Blitar pada tanggal 20 Nopember 2013 telah mendapatkan Award kategori Kinerja Sistem Elektronik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). f. Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.091.722.000,- terealisasi Rp. 2.784.550.438,- dengan prosentase 90,06%.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian

Umum dan Perlengkapan diuraikan sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.539.996.000 terealisasi Rp. 2.321.911.518 dengan prosentase 91,14%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah, Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya,

Penyelenggaraan

kerumahtanggaan

KDH/

Wakil

KDH

dan

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Output dari program ini adalah terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah, terlaksananya koordinasi dengan pemerintah

pusat

dan

pemerintah

daerah

lainnya,

terlaksananya

penyelenggaraan kerumahtanggaan kepala daerah/wakil kepala daerah, dan terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana KDH/ Wakil KDH. 2. Program Peningkatan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat Program Peningkatan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 551.726.000,- terealisasi Rp.462.638.920,dengan prosentase 83,85%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan


IV-75

Operasional Mess/Guest House Jakarta. Output dari program ini adalah terlaksananya operasional mest/guest house. g. Bagian Humas dan Protokol Bagian Humas dan Protokol mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 171.540.000 terealisasi Rp. 141.570.000 dengan prosentase 82,52% yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan kegiatan diantaranya publikasi advetorial potensi/hasil pembangunan, peningkatan pelayanan seremonial dan keprotokolan, operasional korsik, peningkatan pelayanan kehumasan, dan dokumentasi kebijakan keberhasilan pembangunan. Output dari pelaksanaan program ini adalah terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan baik, terlaksananya pemberitaan tentang kebijakan capaian keberhasilan pembangunan daerah, terlaksananya kegiatan seremonial dan keprotokolan dengan tertib dan lancar, terwujudnya korps musik pendukung kegiatan pemerintah daerah yang berkualitas, dan tersedianya fisik berupa dokumentasi dari hasil pembangunan daerah. h. Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan Rakyat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 957.792.000,- terealisasi Rp. 888.397.500,- dengan prosentase 92,75% yang dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan diantaranya monev dan bantuan sosial tempat ibadah, penyelenggaraan ziarah leluhur Kabupaten Blitar, Rukyatul hilal awal romadhon, 1 syawal dan dzulhijah, lomba MTQ tingkat provinsi Jawa Timur, dan pembinaan calon jemaah haji. Output dari pelaksanaan program ini adalah termonitornya pembangunan tempat ibadah, terlaksananya ziarah leluhur Kabupaten Blitar, terselelenggaranya rukyatulhilal, terlaksananya pengiriman lomba MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur, terlaksananya pembinaan calon jemaah haji. 2) Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 17.849.296.500 terealisasi Rp. 15.857.188.156 dengan prosentase 88,83% yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan kegiatan diantaranya pembahasan, perumpunan dan harmonisasi kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-76

akademis/naskah akademis dan Ranperda yang dibahas pada tahun 2013, pembahasan perubahan APBD tahun 2013, pembahasan Ranperda Pansus I – III, pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi I-IV, pembahasan KUA PPAS, perubahan APBD tahun 2013, pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2014, pembahasan RKA RAPBD tahun 2014 SKPD mitra komisi I-IV, pengawasan program kerja SKPD mitra komisi I-IV, pendalaman tugas komisi I, kegiatan dan penyusunan kajian naskah akademis Ranperda inisiatif komisi I-IV tentang kerjasama pemerintah Kabupaten Blitar, rapat konsultasi dan koordinasi Wakil ketua I-III DPRD, dan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD (LEMHANAS), dst. Output dari program ini adalah terlaksananya pembahasan perubahan APBD 2013, terbahasnya KUAPPAS APBD 2014, terbahasnya RKA mitra komisi I-IV, Intensitas pengawasan program kerja SKPD, terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi anggota DPRD, dan terlaksananya kegiatan LEMHANAS, dst 3) Badan Kepegawaian Daerah Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.098.727.049,- terealisasi Rp. 3.495.760.081,- dengan prosentase 85,28%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

69.127.500,-

dengan

realisasi sebesar Rp. 62.553.368,-

dengan

prosentase 90,48% yang dilaksanakan melalui kegiatan pemulangan pegawai yang pensiun dan Pemindahan tugas PNS. Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pelaksanaan pengiriman berkas pensiun, dan terlaksananya mutasi staf. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mendapat alokasi anggaran

sebesar

Rp.

896.366.351

dengan

realisasi

sebesar

Rp.

827.134.703,- atau sebesar 92,27%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan, diklat dasar pajak bumi bangunan, pendidikan dan pelatihan struktural bagi pns daerah/pengiriman diklat PIM II, pendidikan dan pelatihan tehnis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah, ujian dinas, ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-77

ujian penyesuaian ijasah, peningkatan kapasitas dan motivasi kerja pegawai BKD Kabupaten Blitar. Output dari program ini adalah terlaksananya penyelenggaraan sosialisasi perundang-undangan, terlaksananya penyelenggaraan diklat dasar PBB, terlaksananya pengiriman diklat PIM II, terlaksananya pengiriman pendidikan dan

pelatihan

tehnis

dan

tugas

fungsi,

terlaksananyan ujian

dinas,

terlaksananya penyelenggaraan diklat dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah, terlaksananya ujian penyesuaian ijasah, dan terlaksananya penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan motivasi pegawai BKD Kabupaten Blitar. 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.561.633.000 terealisasi sebesar Rp. 2.281.515.080 dengan prosentase 89,06%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan seleksi penerimaan calon PNS, penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS, perceraian PNS, pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN, penyelenggaraan diklat teknis, pemrosesan penanganan LP2P, proses pengurusan KARIS, KARSU, KARPEG, TASPEN, TAPERUM dan konversi NIP, pembinaan PNS daerah, penyusunan evaluasi jabatan, informasi faktor dan database kepegawaian. Output dari program ini adalah terlaksananya mutasi PNS dalam jabatan struktural dan

fungsional,


penerimaan CPNSD

Kabupaten Blitar, terlaksananya pembinaan karir pegawai melalu proses kenaikan pangkat fungsional, terlaksananya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas dan ijin belajar, terlaksananya pendaftaran calon praja IPDN, terlaksananya peningkatan kualitas bagi pegawai, terlaksananya proses pengurusan KARIS, KARSU, KARPEG, TASPEN, TAPERUM dan Konversi NIP, terlaksananya proses pengusulan tanda penghargaan satyalencana bagi PNS, dan tercapainya laporan harta kekayaan pejabat penyelenggara negara. 4. Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan Data/Informasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 571.600.198 terealisasi sebesar Rp. 324.556.930 dengan prosentase 56,78%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan meliputi seleksi dan pengalihan status GTT/PTT, penyusunan formasi/data bezzeting/kekuatan pegawai, penyusunan produk data kepegawaian, penyedia jasa tenaga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-78

penunjang tehnis administrasi perkantoran, dan pembuatan profil BKD berbentuk multimedia dan penyusunan SOP dan SPP BKD Kabupaten Blitar. Output dari program ini adalah terlaksananya kegiatan ujian kompetensi dasar tenaga honorer menjadi calon PNS, terlaksananya pelaksaan penyusunan formasi bezzeting, tersedianya produk data kepegawaian, dan terlaksananya kegiatan

pembuatan

profil

BKD berbentuk multimedia interaktif

dan

pendampingan penysunan SOP dan SPP BKD Kabupaten Blitar. b) Capaian Kinerja Capaian administrasi

Kinerja keuangan

urusan daerah,

otonomi

daerah,

perangkat

pemerintahan

daerah,

umum,

kepegawaian

dan

persandian yang dilaksanakan oleh BKD dalam RPJMD Kabupaten Blitar 20112016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut; Tabel 4.31 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian (yang Dilaksanakan oleh BKD) Tahun 2013 No Indikator Target Capaian Peningkatan PNS yang mengikuti Diklat Teknis dan 1 Fungsional (∑ PNS yang mengikuti Diklat Teknis 145 orang 137 orang dan Fungsional) Peningkatan jumlah penyelenggaraan Diklat Teknis 2 6 kegiatan 6 kegiatan Fungsional (∑ penyelenggaraan diklat) 3 Peningkatan tingkat kelulusan peserta ujian a. ∑ peserta ujian keseluruhan 250 orang 253 orang b. ∑ peserta ujian keseluruhan yang lulus 250 orang 157 orang c. ∑ peserta yang ujian pengadaan barang dan 100 orang 100 orang jasa d. ∑ peserta yang lulus ujian pengadaan barang 100 orang 26 orang dan jasa e. ∑ peserta ujian dinas 50 orang 53 orang f. ∑ peserta yang lulus ujian dinas 50 orang 53 orang g. ∑ peserta ujian penyesuaian ijasah 100 orang 100 orang h. ∑ peserta yang lulus ujian penyesuaian ijasah 100 orang 78 orang 4 Peningkatan PNS yang mengikuti Diklat Struktural a. ∑ PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan 130 orang 130 orang b. ∑ PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan 6 orang 6 orang tingkat II c. ∑ PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan 4 orang 4 orang tingkat III d. ∑ PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan 120 orang 120 orang tingkat IV % peningkatan penyempurnaan Sistem Informasi 5 Kepegawaian (% penyempurnaan)

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2014


IV-79

c) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dialami Dinas BKD atas realisasi program tahun 2013 ialah rendahnya pemahaman PNS terkait peraturan kepegawaian yang ada, kurang ketatnya persyaratan untuk memperoleh penghargaan satyalencana, dan ABK yang telah disusun belum dapat digunakan karena jabatan fungsional umum belum menyebut nomenklatur. Solusi

yang

dilakukan

adalah

memperketat

persyaratan

dan

selektif

adminitrasi penghargaan penghargaan satyalencana, melalakukan sosialisasi mengenai peraturan kepegawaian dan imtag bagi PNS, serta perlu diadakan anjab ABK ulang agar lebih jelas nomerklatur jabatan fungsional umum tiap SKPD.

4) Inspektorat Inspektorat

mendapat

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

2.064.206.000

terealisasi sebesar Rp. 1.970.775.500 dengan prosentase 95,47%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program

Peningkatan

Pelaksanaan

Sistem

Kebijakan

KDH

Pengawasan mendapat

Internal

dan

Pengendalian

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.1.785.375.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.693.840.500 dengan prosentase 95%.

Program

inidilaksanakan

melalui

beberapa

kegiatan

diantaranya

pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, inventarisasi, pelaporan dan pemutakhiran data hasil pemeriksaan, reviu laporan keuangan pemerintah daerah,

pelaksanaan

pengawasan

khusus

di

lingkungan

Pemda,

dan

pengawasan dalam rangka proses pengadaan CPNSD. Output dari program ini adalah terlaksananya pengawasan rutin oleh aparat pengawasan, tersusunya data hasil pemeriksaan, meningkatnya kualitas hasil reviu SKPD, dan terlaksananya pengawasan penerimaan CPNSD / K2.


IV-80

2. Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur Pengawasan Program Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 278.831.000 terealisasi sebesar Rp. 276.935.000,- dengan prosentase 99%. Program ini dilaksanakan melalui

beberapa

kegiatan

diantaranya

workshop

perundang-undangan,

bimbingan teknis pemetaan SPIP, dan bimbingan teknis penyusunan SOP bidang pengawasan. Output dari program ini adalah terselenggaranya workshop, terselenggaranya bimbingan teknis pemetaan SPIP. b) Capaian Kinerja Kinerja urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilaksanakan oleh Inspektorat dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.32 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian (Yang Dilaksanakan oleh Inspektorat) Tahun 2013 NO 1

2

3

4

5

Indikator Target meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi a. % penurunan jumlah pns yang melanggar aturan 100% b. % efektivitas penegakan hukum untuk pns 100% program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur a. jumlah pengawas dalam pengawasan aparatur 41 orang jumlah b. rasio antara pengawas dengan pns pengawas/pns c. % peningkatan transparansi dalam pengawasan d. % peningkatan profesionalisme pengawas 100% e. % penyempurnaan sistem pengawasan 100% jumlah obrik yang diperiksa a. jumlah pemenuhan pelaksanaan pkpt 94 obrik b. non pkpt 75 obrik menurunnya temuan hasil pemeriksaan a. jumlah hasil temuan pemeriksaan 1.000 b. jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti 850 etl c. jumlah kasus yang masuk 69 kasus meningkatnya sdm dan aparatur pengawasan (jumlah 30 tenaga pemeriksa yang mengikuti bintek)

Capaian 2 100% 27 27:11456 12,5% 60% 94 75 830 98% 63 24

Sumber : Inspektorat, 2014

Berikut ini disajikan kasus yang ditangani dan rekomendasi atau sanksi oleh Inspektorat selama tahun 2013 :


IV-81

Tabel 4.33 Kasus Pengaduan yang Ditangani Oleh Inspektorat Tahun 2013 NO 1 2 3 4 5

JUMLAH (kasus) 41 17 5 1 6 70 kasus

URAIAN Perceraian Indispliner Perselingkuhan Narkoba Lain-lain Jumlah

Sumber : Inspektorat, 2014

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Blitar (BPKAD) mendapat

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

6.966.819.250

terealisasi

Rp.5.183.219.546 dengan prosentase 74,39%. Adapun program dan kegiatan dan capaian kinerja yang dilaksanakan diuraikan sebagai berikut: 1. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.415.464.050 terialisasi Rp. 3.778.049.317 dengan prosentase 85,56%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan

penyusunan

rancangan

peraturan

daerah

tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012, penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari Pemerintah Pusat, dan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Output dari program ini adalah tersedianya Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2012, tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, terselenggaranya monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari Pemerintah Pusat, dan Terselesaikannya Peraturan Bupati tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 2. Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.189. 394.500 terealisasiRp.1.071.000.279 dengan prosentase 48,91%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyelesaian


IV-82

tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, operasional pengelolaan tanah eks bengkok di kelurahan, dan penyusunan standart harga barang. Output dari program ini adalah

penyelesaian tuntutan kerugian daerah,

terselesainya pengelolaan tanah eks bengkok di kelurahan, dan Terlaksananya penyusunan standar harga barang. 3. Program

pembinaan

dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan

kabupaten/kota Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota mendapat

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

361.960.700

terealisasiRp

334.169.950 atau sebesar 92,23%. Program ini dilaksanakan melalui program pembinaan

dan

pengelolaan

keuangan

daerah

kabupaten

blitar,

penatausahaan pengelolaan keuangan Daerah se-Kab. Blitar, Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD), dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di Wilayah. Output dari program ini adalah terselesaikannya peraturan bupati tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan daerah, dan terlaksananya

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

penatausahaan

pengelolaan keuangan di wilayah. 6. Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.559.580.250,terealisasi Rp. 5.387.812.162 dengan prosentase 96,91%. Adapun program dan kegiatan dan capaian kinerja yang dilaksanakan diuraikan sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.513.080.250 dan terealisasi sebesar Rp. 4.361.603.912 atau sebesar 96,64%. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, sosialisasi publikasi pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah melalui mass media, optimalisasi fasilitasi dan pelayanan pajak daerah, sosialisasi pengalihan PBB P2 menjadi Pajak Daerah, intensifikasi peningkatan penerimaan PBB, dst. Output dari pelaksanaan program ini antara lain tercapaianya target pendapatan daerah, terlaksananya sosialisasi publikasi pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-83

media cetak dan media elektronik, terlaksananya fasilitasi dan pelayanan pajak daerah, terlaksananya sosialisasi pengalihan PBB P2 menjadi Pajak Daerah, terlaksananya penagihan PBB se-Kabupaten Blitar, dst. 2) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan sistem informasi pendataan pajak daerah dengan anggaran sebesar Rp. 457.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 453.465.000 atau sebesar 99,23%. 3) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program

Penataan

Peraturan

Perundang-undangan

mendapat

alokasi

anggaran sebesar Rp. 589.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 572.743.250 atau sebesar 97,16%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi pajak daerah dan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah yang menghasilkan 2 dokumen. b) Capaian Kinerja Kinerja urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 20112016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.34 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian (Yang Dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan) Tahun 2013 NO 1

Indikator Target Capaian Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasisi teknologi informasi a. % peningkatan intensifikasi pendapatan daerah 5% 14,59% b. % peningkatan ekstensifikasi pendapatan daerah 5% 14,59% Rp. Rp. c. Jumlah penerimaan pajak daerah 19.074.528.248,- 21.857.219.134,50 d. % penerimaan pajak dibanding target 100 114,59

Sumber : Dinas Pendapatan, 2014

c) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan adalah kurangnya perangkat pendukung pemungutan pajak daerah. Hal ini dapat diselesaikan dengan

cara

secara

bertahap

melakukan

penyempurnaan

perangkat

pemungutan pajak daerah baik software maupun hardware.


IV-84

20. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Urusan pemberdayaan masyarakat desa pada tahun 2013 dilaksanakan oleh Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

mendapat

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

6.163.543.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.882.913.300 dengan prosentase 95.54%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 407.840.000 dengan realisasi sebesar Rp. 402.944.500 dengan prosentase 98,79%. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya sosialisasi monitoring dan evaluasi ADD, pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM), program-program peningkatan keberdayaan masyarakat, pendataan program pembangunan desa/kelurahan, dan sosialisasi dan verifikasi TPAPD. Output dari program ini adalah tersalurkannya alokasi dana desa, terwujudnya kapasitas pengurus UPKU, terwujudnya koordinasi

peningkatan keberdayaan

masyarakat, tersedianya database potensi desa/ kelurahan, dan tersalurkannya dana tambahan penghasilan aparatur desa. 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 940.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 938.066.000 dengan prosentase 99,79%. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDes, fasilitasi pendampingan kelembagaan BUMDes, dan pengembangan kelembagaan pasar desa. Output dari program ini adalah terwujudnya peningkatan SDM pengurus BUMDes, terwujudnya manajemen kelembagaan BUMDes, dan tersedianya rancangan perda pasar desa. 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.026.648.500 dengan terealisasi sebesar Rp. 1.014.278.000 dengan prosentase 98,79%. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya terselenggaranya pencanangan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) Kabupaten Blitar dan hari kesatuan gerak PKK ke-41, peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat Desa/Kel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-85

(LPMD/K) bidang sosial budaya dan PKK, lomba desa tahun 2013, bantuan semen mandiri kepada masyarakat desa/kel Kabupaten Blitar, Fasilitasi Sarana dan Prasarana Adat, dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat. Output program ini adalah terselenggaranya BBGRM dan HKG-PKK di Kabupaten Blitar, terselenggaranya Bimtek Pengurus LPMD/K Bidang Sosbud dan PKK, terlaksanakannya lomba desa/kelurahan, tersalurkannya bantuan semen pada masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana adat kematian, dan tersedianya sarana dan prasarana adat kematian. 4. Pengembangan Data dan Informasi Program Pengembangan Data dan Informasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 95.500.000 dengan terealisasi sebesar Rp. 95.010.000 dengan prosentase 99%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan database profil desa. Output dari program ini adalah terlaksanakannya entri database profil Desa/kelurahan. 5. Fasilitasi Pengolahan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Program Pengolahan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.334.194.500 dengan terealisasi sebesar Rp. 2.075.805.300 dengan prosentase 88,93%. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya gelar TTG dan produk unggulan, fasilitasi TTG perdesaan hand tracktor, pemanfaatan

peralatan TTG mesin paving hidrolik,

mesin pres batako dan mesin molen, pemanfaatan peralatan TTG alat pembuat es batu, pemanfaatan peralatan TTG alat sari belimbing, pemanfaatan peralatan TTG alat sari buah/keripik buah, pemanfaatan TTG mesin cooller dan mesin pembubuk, dan pemanfaatan ttg hand sprayer, pompa air dan mesin diesel pompa air. Output dari program ini yaitu terlaksananya gelar tentang dan produk unggulan, tersedianya handtractor, tersedianya alat mesin paving hidrolik, mesin pres batako dan mesin molen, tersedianya alat pembuat es batu, tersedianya alat pembuat tusuk sate, tersedianya alat sari buah/keripik buah, dan tersedianya mesin hand sprayer, pompa air dan mesin diesel pompa air. 6. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan Program Kemandirian Masyarakat Perdesaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.359.360.000 dengan terealisasi sebesar Rp. 1.356.809.500 dengan prosentase 99,81%. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya peningkatan nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM-MP) dan pengadaan pedum dan petunjuk teknis operasional (PTO) integrasi.


IV-86

Output dari program ini yaitu tersalurkannya modal usaha untuk masyarakat miskin dan tersedianya pedum dan petunjuk teknis operasional (PTO) intregrasi. b) Capaian Kinerja Beberapa prestasi berhasil diraih oleh Kabupaten Blitar yang dimotori oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat selama tahun 2013, prestasi-prestasi tersebut adalah: -

Juara IV lomba desa tingkat Provinsi Jatim, diraih oleh Kecamatan Wlingi

-

Juara IV lomba pasar desa tingkat Provinsi Jatim, diraih oleh Desa Wonodadi Kecamatan Monodadi

-

Juara V lomba UPK Berhasil tingkat Provinsi, diraih oleh Desa Kaligrenjeng Kecamatan Wonotirto.

21. URUSAN SOSIAL Urusan sosial pada tahun 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.001.649.500,- terealisasi Rp. 1.940.453.000 dengan prosentase 96,94%.

Urusan

sosial pada tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya mendapat alokasi anggaran Rp. 325.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 299.820.000 dengan prosentase 92,25%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan diantaranya pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin, peningkatan kemampuan sasaran petugas dan pendamping sosial, pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS melalui program keluarga harapan (PKH). Output dari program ini yaitu terbinanya stimulan usaha bagi masyarakat lingkungan lokalisasi yang kehilangan pekerjaan / usaha, dan terlaksananya kesejahteraan sosial PKH guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas pendamping dan sasaran kegiatan PKH di Kabupaten Blitar. 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial mendapat alokasi anggaran Rp. 193.827.500 dan terealisasi sebesar Rp. 182.631.500 dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-87

prosentase 94,22%.

Program ini

dilaksanakan

melalui

beberapa kegiatan

diantaranya pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana public bagi penyandang cacat dan lansia, penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan. Output dari program ini yaitu terbinanya para lanjut usia yang produktif, terbantunya para korban bencana / musibah, terbinanya perintis dan janda perintis dengan pemberian sembako dan terlaksananya peringatan hari pahlawan. 3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma mendapat alokasi anggaran Rp. 970.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 957.730.000 dengan prosentase 98,73%. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma, pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, peningkatan pelayanan bagi para penyandang cacat (DBHCHT), dan peningkatan pelayanan bagi para penyandang cacat dan eks trauma (DBHCHT). Output dari program ini adalah terlaksananya kegiatan pelatihan penjahitan terhadap penyandang disabilitas, dan terlaksananya pemberian bantuan sembako kepada penyandang disabilitas. 4. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo mendapat alokasi anggaran Rp. 168.000.000 dan terealisasi Rp.168.000.000 dengan prosentase 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Operasi dan pemeliharaan Sarana Panti Asuhan / Jompo. Output dari program ini adalah terbantunya anak yatim piatu dalam panti asuhan. 5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial) mendapat alokasi anggaran Rp. 75.650.000 dan terealisasi sebesar Rp. 74.857.000 dengan prosentase 98,95%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan eks penyandang penyakit

sosial.

Output dari program ini yaitu tertanganinya penyandang masalah sosial. 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial mendapat alokasi anggaran Rp. 269.172.000 dan terealisasi sebesar Rp.257.414.500 dengan prosentase 95,63%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan diantaranya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-88

peningkatan

jejaring kerjasama pelaku-pelaku

masyarakat,

peningkatan

kwalitas

SDM

usaha kesejahteraan

kesejahteraan

sosial

sosial

masyarakat,

pemantauan penyelenggaraan dan pengumpulan sumbangan berhadiah, dan pembinaan mental spiritual dan pendidikan agama. Output dari program ini adalah terbinanya kerjasama antar mitra sosial dalam penanganan PMKS, terbinanya karang taruna/pemuda, terwujudnya pemahaman terhadap peraturan undian bagi penyelenggara undian, dan terlaksananya kegiatan peringatan hari besar agama. b) Capaian Kinerja Kinerja urusan sosial dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.35 Capaian Kinerja Urusan Sosial 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indikator Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Jumlah kegiatan penanganan bencana alam Jumlah perintis dan janda perintis yang dibantu Jumlah lansia yang dilayani Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang dibina Jumlah anak/manula dalam panti/jompo Jumlah pembinaan ANKN, WTS, dan penyakit social lainnya Jumlah pelatihan ketrampilan bagi PMKS Jumlah kegiatan konseling (LK3) Jumlah PSM dan TKSK yang mendapat penyuluhan Jumlah yang mengikuti pendidikan agama Jumlah sosialisasi Jumlah karang taruna yang dibina

Sumber : Dinas Sosial, 2013

Target

Capaian

20 PA

20 PA

60 orang

60 orang

55 orang

41 orang

150 orang 180 orang 8 sekolah

100 orang

750 anak

700 anak

140 PMKS

15 PMKS

50 orang

15 PMKS

36 orang

60 orang

50 orang

22 orang

5 agama

1 agama

60 orang 22 karang taruna

60 orang 22 karang taruna

8 sekolah

Dari tabel di atas menyatakan bahwa penanganan Dinas Sosial terhadap permasalah sosial masyarakat Kabupaten Blitar merujuk pada pengembangan mentalitas dan kemandirian masyarakat PMKS seperti melalui pembinaan 22 karang taruna yang berfungsi sebagai fasilitator dan agen pemberdayaan masyarakat khususnya pemuda, pembangunan infrastruktur pendidikan sebanyak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-89

8 sekolah bagi penyandang cacat dan eks-trauma, merupakan media utama untuk menfasilitasi dan mengarahkan mereka kepada pembentukan karakter dan pengembangan diri.

c) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang di alami Dinas Sosial atas terlaksananya urusan sosial Kabupaten Blitar tahun 2013 diantaranya kurangnya waktu dan dana untuk pelaksanaan pelatihan, belum meratanya bantuan sembako bagi penyandang disabilitas, dan belum tertanganinya janda-janda perintis kemerdekaan secara maksimal. Solusi yang dapat dilakukan diantaranya: 1) Perlunya identifikasi standar umur bagi janda perintis, bagi janda printis tua perlu disediakan jenis mata pencaharian yang sesuai barupa kerajinan tangan, pedagang, dan lain-lain. 2) Peningkatan kapasitas Karang Taruna, dan 3) Peningkatan anggaran ditahun yang akan datang. Hal ini dilakukan untuk menambah tenaga atas program siap-siaga bencana, penanganan Anjal, Janda printis tua, panti jumpo, dan program penanganan kemiskinan.

22. URUSAN KEBUDAYAAN Urusan kebudayaan pada tahun 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.415.757.500,- terealisasi Rp. 2.251.660.750 dengan prosentase 93,20%. Urusan kebudayaan pada tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi sebagai berikut: a) Program dan kegiatan 1. Program Pengembangan Nilai Budaya Program pengembangan nilai budaya mendapat alokasi anggaran Rp. 109.215.000 dan terealisasi sebesar Rp. 100.580.000 dengan prosentase 92,09%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan upacara adat siraman pusaka gong kyai pradah dan upacara adat larung sesaji.Output dari program ini yaitu terlaksananya upacara


IV-90

adat siraman pusaka gong kyai pradah dan terlaksananya upacara adat larung sesaji. 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program

Pengelolaan

Kekayaan

Budaya

mendapat alokasi

anggaran

Rp.

1.473.455.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.380.676.750 dengan prosentase 93,73%. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya pergelaran seni dalam rangka HUT Provinsi Jatim ke 68, resepsi hari jadi Kabupaten Blitar Ke- dan HUT RI Ke-68, pentas seni budaya secara periodik, festival kesenian kawasan selatan, pembuatan pagar candi penataran, pengadaan barang bantuan gamelan, pementasan kesenian di dalam daerah, sarasehan seni budaya, sarasehan sejarah museum dan purbakala, dan pengiriman tim kesenian ke luar daerah. Output dari program ini adalah terselenggaranya pergelaran seni dalam rangka HUT Provinsi Jatim ke 68, resepsi hari jadi Kabupaten Blitar dan HUT RI ke-68, pentas seni budaya secara periodik, festival kesenian kawasan selatan, terbangunnya pagar kompleks candi penataran, tersedianya barang bantuan gamelan, pementasan kesenian di dalam daerah, sarasehan seni budaya, sarasehan sejarah museum dan purbakala, dan terkirimnya tim kesenian ke luar daerah. 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program pengelolaan keragaman budaya mendapat alokasi anggaran Rp. 833.087.500 dan terealisasi sebesar Rp. 770.404.000 dengan prosentase 92,47%. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya pameran keris, purnama seruling penataran, pementasan pesona bumi penataran, pemberian penghargaan kepada seniman berdedikasi, pementasan seni budaya Kabupaten Blitar di TMII Jakarta, dan gelar seni budaya daerah Jawa Timur. Output dari program ini adalah terselenggaranya pameran keris, pagelaran purnama seruling penataran, pagelaran pesona bumi penataran, penghargaan kepada seniman berdedikasi, pementasan seni budaya Kabupaten Blitar di TMII Jakarta, dan terlaksananya gelar seni budaya daerah Jawa Timur. b) Capaian Kinerja Kinerja urusan kebudayaan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:


IV-91

Tabel 4.36 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan 2013 No 1

2

3

4 5

Indikator Target Capaian Berkembangnya penerapan nilai budaya yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan kebijakan pembangunan a. Benda, situs dan kawasan cagar 31 buah 32 buah budaya yang dilestarikan b. Jumlah museum 1 unit 1 unit c. Jumlah petugas pengelola 61 orang 57 orang kekayaan budaya d. % petugas pengelola yang 10% 50% memiliki kompetensi e. % petugas pengelola kekayaan budaya yang telah mengikuti 100% 90% pelatihan f. Jumlah lembaga yang mengelola 5 lembaga 5 lembaga kekayaan budaya g. Lembaga pengelola yang memiliki sistem manajerial yang 75% 75% baik h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga 60% 60% kekayaan budaya Meningkatnya pelaksanaan interaksi budaya dalam rangka peningkatan modal sosial a. Jumlah sarana penyelenggaraan 5 unit 5 unit seni dan budaya (tempat pentas) b. Jumlah grup kesenian 160 grup 164 grup c. Jumlah gedung 1 unit d. Jumlah lembaga yang bergerak 5 lembaga 5 lembaga di bidang pelestarian budaya Terlaksananya pelestarian nilai-nilai budaya a. Jumlah kegiatan upara adat 1 kali 1 kali siraman Gong Kyai Pradah b. Jumlah kegiatan upara adat 1 kali 1 kali Larung Sesaji c. Rehab panggung siraman Gong 1 unit 1 unit Kyai Pradah Terlaksananya pembinaan kesenian karawitan a. Jumlah peserta pembinaan 1 kelompok 1 kelompok karawitan Terlaksananya pelestarian nilai-nilai budaya a. Jumlah kegiatan Festival 1 kali 1 kali Kesenian Kawasan Selatan b. Jumlah kegiatan pementasan 1 kali 1 kali Pesona bumi Penataran c. Jumlah kegiatan pengiriman tim kesenian dalam Festival Karya 1 kali Lagu Daerah d. Jumlah kegiatan pengiriman tim kesenian dalam Festival Karya 1 kali Tari Daerah e. Jumlah kegiatan pengiriman tim kesenian dalam Festival Duta 1 kali Tari Daerah f. Jumlah kegiatan pengiriman tim kesenian dalam Festival Seni 1 kali Pertunjukan


IV-92

No

Indikator Target Jumlah kegiatan pengiriman tim 1 kali kesenian dalam Festival Dalang h. Jumlah kegiatan pengiriman tim kesenian dalam Festival makanan 1 kali khas daerah i. Jumlah kegiatan pengiriman tim kesenian dalam Pawai Budaya 1 kali Hari Jadi Provinsi Jatim j. Jumlah kegiatan upacara dan resepsi peringatan Hari Jadi 1 kali Kabupaten Blitar Terwujudnya pemeliharaan dan penambahan koleksi museum a. Jumlah kegiatan pemeliharaan 1 paket Museum Penataran Terwujudnya pemeliharaan kompleks wisata Candi Penataran a. Jumlah kegiatan pemeliharaan 1 paket kompleks wisata Candi penataran g.

6 7

Capaian 1 kali 1 kali

1 paket 1 paket

Sumber : Dinas PORBUDPAR, 2014 24. Urusan Statistik

Urusan statistik pada tahun 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 352.373.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 348.294.650 atau sebesar 98,84%. Urusan

statistik

pada

tahun

2013

dilaksanakan

oleh

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar. Urusan statistik dilaksanakan melalui program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan Koordinasi, Penyusunan, Kompilasi dan Publikasi Data Statistik dan Hasil Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 yang menghasilkan buku Kabupaten Blitar Dalam Angka 2013, PDRB Kabupaten Blitar 2013, PDRB Kecamatan Tahun 2013 dan Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Blitar 2013, dan Data Terpilah Gender Kabupaten Blitar Tahun 2013 Selain kerjasama dengan BPS, Kabupaten Blitar juga mengunggah data-data profil daerah melalui website nasional SIPD (Sistem Informasi Profil Daerah) Online. a) Capaian Kinerja Kinerja urusan statistik dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:


IV-93

Tabel 4.37 Capaian Kinerja Urusan Statistik 2013

b)

No

Indikator

Target

Capaian

1

Meningkatnya ketersediaan data dan informasi kinerja pembangunan daerah

5 publikasi

5 publikasi

Permasalahan dan Solusi Belum adanya sistem informasi yang dapat mengolah dan menyimpan data dasar daerah sehingga ketersediaan data belum terkelola dengan baik.

Mengingat

pentingnya data yang akurat bagi pembangunan maka perlu disediakan suatu sistem informasi untuk menampung dan mencatat data-data dasar daerah yang diperlukan bagi perencanaan daerah.

25. URUSAN KEARSIPAN Urusan kearsipan pada tahun 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 254.841.000 terealisasi Rp. 248.022.208 dengan prosentase 97,32%.

Urusan

kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 49.540.000 dan terealisasi sebesar Rp. 45.910.000 dengan prosentase 92,67%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah dan Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk Informatika. Output dari program ini yaitu terdokumentasikannya penulisan sejarah desa dan terdokumentasinya kegiatan-kegiatan pemerintah Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan sejarah dan budaya. 2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program peningkatan kualitas pelayanan informasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 38.245.000 dan terealisasi sebesar Rp.38.195.000 dengan prosentase


IV-94

99,86%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis kearsipan. Output dari program ini adalah terlaksananya bintek bagi sekretaris desa. 3. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.19.879.000 dengan prosentase 99,40%. Program ini

dilaksanakan melalui kegiatan kajian sistem administrasi

kearsipan. Output dari program ini adalah terlaksananya peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 147.056.000dan terealisasi sebesar Rp.144.038.208 dengan prosentase 97,95%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan dan peningkatan administrasi

perkantoran.

Output

dari

program

ini

adalah

terlaksananya

administrasi di kantor perpustakaan , arsip dan dokumentasi berjalan dengan baik dan lancer

b) Capaian Kinerja Capaian Kinerja urusan kearsipan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.38 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan 2013 No Indikator Target Meningkatnya sistem administrasi 1 17 kearsipan Meningkatnya kualitas pelayanan 2 18 informasi Terpeliharanya sarana dan 3 2 prasarana kearsipan Meningkatnya penataan, 4 penyelamatan dan pelestarian 51 arsip Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi


Capaian 50 desa/kel 50 14

IV-95

c) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dialami oleh Urusan Kerasipan atas realisasi program tahun 2013 ialah masih rendahnya partisipasi dimasing-masing desa untuk mengikuti penulisan sejarah desa. Solusi yang dilakukan adalah pihak kearsipan perlu mengetahui indikator-indikator penyebab rendahnya partisipasi, hal ini bisa dilakukan oleh pihak kearsipan melalui pastisipasi langsung pada masyarakat. Untuk membuat dokumen sejarah desa tidak semua orang mengetahui, perlunya partisipasi

ialah

untuk

mengindentifikasi

pihak-pihak

yang

mempunyai

pengetahuan lebih terhadap sejarah desa. Kemudian hasil dari identifikasi diberikan pembekalan ataupun pelatihan khusus untuk membuat tulisan tentang sejarah desanya.

26. URUSAN PERPUSTAKAAN Urusan perpustakaan pada tahun 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.80.321.000 terealisasi Rp.80.055.000 dengan prosentase 99,66%. Urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan diantaranya pengembangan minat dan budaya baca, penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, dan perpustakaan keliling. Output dari program ini adalah terlaksananya pengembangan siswa-siswa sekolah untuk mengikuti lomba-lomba perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa serta mengikuti lomba story telling di tingkat provinsi dan nasional, tersedianya bahanbahan bacaan untuk pemustaka, dan terlaksananya mobil perpustakaan

keliling

untuk mengunjungi sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Blitar. a) Capaian Kinerja Capaian Kinerja urusan perpustakaan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 20112016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.39 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan 2013 No Indikator Target Capaian 1 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan a. Jumlah pengunjung 10.800 13.810 perpustakaan per tahun b. Koleksi buku yang tersedia 300 exemplar 1.496 exemplar di perpustakaan daerah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-96

No

Indikator Target c. Sosialisasi layanan perpustakaan : 160 perpustakaan keliling d. % pembinaan lembaga 5 swasta Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Capaian 128 5

b) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dialami oleh urusan perpustakaan Kabupaten Blitar atas realisasi program 2013 ialah kurangnya tenaga pustakawan, untuk Tahun 2013 tidak ada pengadaan bahan pustaka anggaran digunakan untuk rehap taman baca Desa

Sumberjo,

dan

target

belum

dapat

terpenuhi

dikarenakan

lokasi

perpustakaan masih tetap di jalan veteran kota Blitar. Solusi yang dilakukan adalah perlunya penambahan karyawan perpustakaan dan penambahan anggaran untuk merehap taman baca di Desa Sumberjo ditahun 2014.


IV-97

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Blitar melaksanakan 8 (delapan) urusan pilihan yaitu urusan kelautan dan perikanan, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, urusan pariwisata, urusan industri, urusan perdagangan dan urusan ketransmigrasian. 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan kelautan dan perikanan tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.842.584.500 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.229.932.496 atau sebesar 84,06%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi dari masingmasing SKPD diuraikan sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program peningkatan pengembangan sistem mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 13.280.000 dan terealisasi sebesar Rp. 13.280.000 yang dilaksanakan melalui dua

kegiatan

meliputi;

validasi

dan

verifikasi

BMD

serta

penigkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Terealisasinya program tersebut mampu menghasilkan beberapa output yaitu tersusunnya laporan barang milik daerah yang valid dan tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD. 2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

3.282.576.500

dengan

terealisasi

sebesar

Rp.

2.725.676.730

yang

dilaksanakan melalui tiga kegiatan meliputi; Pembangunan Balai Benih Ikan ( DAK dan Pendamping DAK ), Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan, dan Optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI). Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu terbangunnya kolam BBI Babadan dan BBI Klemunan, tersedianya biaya administrasi untuk kegiatan sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan dan tersedianya sarana pembenihan yang cukup. 3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program pengembangan budidaya perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.840.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.675.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan pendataan dan pelaporan produksi perikanan tangkap, potensi pesisir dan PUD. Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu tersedianya bukti penerbitan pencatatan kapal. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-98

4. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program

Pengembangan

Sistem

Penyuluhan

Perikanan

mendapat

alokasi

anggaran sebesar Rp. 150.602.000 dan terealisasi sebesar Rp. 134.519.000 yang dilaksanakan

melalui

beberapa

kegiatan

diantaranya

optimalisasi

SDM

kelembagaan kelautan dan perikanan, pendampingan pasca sertifikasi nelayan, dan pendataan pelaporan produksi perikanan tangkap dalam meninjau potensi pesisir (DAK dan Pendamping DAK ). Output

dari

pelaksanaan

kegiatan

tersebut

yaitu


pengiriman pelaku usaha perikanan untuk mengikuti pembinaan pelatihan temu bisnis bimtek dan sosialisasi, terlaksananya pendampingan terhadap nelayan pasca mendapatkan sertifikasi tanah nelayan dan tersedianya sarana prasarana bagi petugas pendataan. 5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 293.120.000 dengan terealisasi sebesar Rp. 288.907.766 yang dilaksanakan melalui empat kegiatan yaitu introduksi promosi hasil perikanan, pameran dan kontes ikan hias, optimalisasi sub raiser ikan hias dan pendampingan pengembangan usaha mina perdesaan (PUMP). Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu terlaksananya kegiatan introduksi dan promosi hasil perikanan, terlaksananya kegiatan pameran dan kontes ikan hias, tersedianya biaya operasional sub raiser ikan hiasdan tersedianya biaya operasional kegiatan PUMP. 6. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 19.710.000 dengan terealisasi sebesar Rp. 19.710.000 yang dilaksanakan melalui kegiatan pendamping dana tugas pembantuan kegiatan pengembangan sistem prasarana dan sarana di kawasan minapolitan. Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu terciptanya karya perencanaan dan biaya operasional kegiatan pembangunan budidaya. 7. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir Program pengelolaan sumber daya laut pesisir mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 76.456.000 dengan terealisasi sebesar Rp. 41.164.000 dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu Pembinaan dan Evaluasi Pokmaswas dan inventarisasi kawasan kelautan, pesisir dan pulau-pulau Kecil Kabupaten Blitar. Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu terlaksananya pembinaan dan evaluasi Pokmaswas serta terlaksananya pendataan lahan PPI Tambakrejo dan data potensi pesisir. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-99

b) Capaian Kinerja Kinerja urusan kelautan dan perikanan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 20112016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.40 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18

19

Indikator

Target RPJMD 2013

Capaian

2 buah

1 buah

1 kios

-

1 buah

2

-

10 orang

-

-

5 unit

5

60

-

80%

75%

-

2 unit

-

7

30 rakit

-

30 unit

-

45 kapal

-

10%

10 %

-

-

15% 15% 15%

5,8% 5,7% 12%

15%

4%

10% 10% 25% 25% 10%

9,6% 18,3% 15,2% 200.800.000 ekor

10% 10% 10% 10%

15,6% 2,3% 0,19% 0,2%

Ketersediaan fasilitas pelayanan pemasaran TPI Peningkatan ketersediaan kios Peningkatan sarana pemasaran bergerak Peningkatan pengguna sarana pemasaran bergerak Peningkatan prasarana penstabil mutu ikan Peningkatan pengadaan peralatan penstabil mutu ikan Peningkatan pemeriksaan mutu ikan di pasaran Peningkatan kualitas ikan yang dipasarkan Peningkatan sarana pengolahan ikan Peningkatan jumlah produk olahan ikan Peningkatan jumlah rakit rumput laut Tersedianya alat bantu penangkapan ikan (rumpon, mesin kapal) Meningkatnya jumlah kapal yang ada di kolam labuh % capaian pendataan potensi kelautan % pelanggaran pemanfaatan sumber daya laut yang dapat dipantau % peningkatan produksi: - Nila (benih) - Gurami (benih) - Lele (benih) % jumlah tangkapan di perairan umum % peningkatan produksi: - Benih Nila - Gurami - Lele - Ikan Nila - Koi % peningkatan produksi ikan di Kawasan Minapolitan: - Koi - Gurami - Lele - Nila

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2014 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-100

Berikut disajikan data hasil produksi dan nilai produksi perikanan tangkap laut tahun 2011 – 2013: Tabel 4.41 Produksi Perikanan Tangkap Laut (KG) Tahun 2011 -2013

No.

Jenis Ikan

2011

2012

2013

1.

Alu-alu/Manggilala/Pucul

200

6.169

-

2.

Bawal Putih

300

1.080

-

3.

Cakalang

44.200

2.438

45.700

4.

Cendro

700

7.722

2.045.000

5.

Cucut Lanyam

11.300

-

-

6.

Gurita

9.100

2.469

11.890

7.

Ikan Layaran

300

-

-

8.

HIU

-

6.963

10

9.

Kakap merah/bambangan

2.400

6.992

21.600

10.

Kembung

9.800

1.493

1.100

11.

Kerapu lumpur

1.100

5.014

5.600

12.

Kuwe

3.600

8.159

1.000

13.

Layang

651.700

1.032.737

684.700

14.

Layur

600

-

21.100

15.

Lemadang

600

5.039

-

16

Lemuru

18.000

80.443

21.100

17

Madidihang

400

1.445

-

18

Pari

1.000

2.472

1.164

19

Selar

8.600

38.929

14.600

20

Tengiri

2.300

3.047

15.900

21

Tongkol

241.000

328.803

699.500

22

Udang Barong/Udang Karang

700

10.258

112.125

23

Cumi-Cumi

-

8.622

170

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap laut sangat fluktuatif, hal ini lebih disebabkan oleh faktor alam yaitu cuaca dan musim. Adapun produksi perikanan darat yang terdiri dari perikanan budidaya dan ikan hias disajikan berturut-turut dalam tabel berikut:


IV-101

Tabel 4.42 Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2011-2013 (Kg) Jenis Ikan 2011 2012

No.

2013

1.

Mas

41.900

38.700

34.800

2.

Nila

5.507.500

5.714.800

6.044.400

3.

Mujair

14.300

13.600

11.900

4.

Gurami

832.700

881.500

1.208.500

5.

Tawes

608.200

12.200

10.900

6.

Lele

1.101.200

1.444.800

1.619.000

8.105.800

8.105.600

8.929.500

Jumlah

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan 2014.

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum produksi perikanan darat Kabupaten Blitar cenderung meningkat, secara keseluruhan dibandingkan tahun lalu mengalami peningkatan sebesar

10,16% walaupun terdapat penurunan

produksi pada beberapa jenis ikan seperti ikan mas, mujair dan tawes. Hal ini disebabkan karena pembudidaya beralih atau lebih fokus pada budidaya ikan nila, gurami dan lele yang lebih bernilai ekonomis karena lebih digemari masyarakat, hal ini terbukti pada peningkatan yang cukup tinggi dalam produksi ketiga jenis ikan tersebut. Tabel 4.43 Produksi Ikan Hias Tahun 2011 – 2013 (ekor) Jenis Ikan 2011 2012

No. 1.

Koi

2.

2013

160.725.500

176.647.000

200.800.000

Akara

179.000

177.000

179.000

3.

Barbir

251.000

250.000

224.000

4.

Gapi

853.000

854.000

857.000

5.

Cupang

355.000

356.000

359.000

6.

Ialia

99.100

99.000

92.000

7

Manvis

134.000

133.000

223.000

8

Moli

397.000

399.000

401.000

9

Koki

24.000

24.500

26.000

10

Oscar

796.000

795.000

796.000

11

Plati

255.000

254.000

255.000

12

Rainbow

89.100

90.200

93.000

13

Ikan hias lain

2.920.000

2.940.000

2.252.000

167.077.700

183.018.700

206.557.000

Jumlah

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, 2014 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-102

Sebagaimana produksi perikanan budidaya, secara umum produksi ikan hias Kabupaten Blitar juga meningkat dari tahun ke tahun, dibandingkan tahun lalu produksi tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 12,86%. Tabel di atas menunjukkan bahwa ikan koi masih menjadi primadona budidaya ikan hias di Kabupten Blitar dengan jumlah produksi jauh melebihi produksi ikan-ikan hias yang lain. Bahkan ikan koi dari Kabupaten Blitar selama beberapa tahun terakhir selalu mendapatkan penghargaan di berbagai kejuaraan di tingkat Nasional. Pada tahun 2013, 9 prestasi nasional dari beberapa kelompok penilaian diraih oleh pembudidaya ikan koi Kabupaten Blitar. Selain meraih penghargaan dari produksi ikan, pada tahun 2013 Kelompok Pembudidaya Ikan Koi Kabupaten Blitar yaitu POKDAKAN Beringin Koi juga berhasil meraih Juara I Lomba Kinerja dan Kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan Hias Tingkat Nasional. Di tingkat provinsi kelompok binaan Dinas Perikanan dan Kelautan juga berhasil meraih Juara I Lomba Kelompok Pembudidaya Ikan Bidang Perikanan Budidaya yang diraih oleh POKDAKAN Pandanarum Gurami, dan meraih Juara III Lomba Evaluasi POKMAWAS yang diraih oleh POKMAWAS “Bina Samudra” Serang, Kecamatan Panggungrejo. c) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dialami oleh urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Blitar tahun 2013 atas realiasasi program yang terlaksana yaitu adanya pembangunan Kolam BBI Babadan mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan, tingginya minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan bimtek dan kurangnya waktu untuk pelaksanaan kegiatan pendataan lahan PPI Tambakrejo. Solusi yang dilakukan adalah

diberikan kesempatan menyelesaikan

pekerjaan dengan menerapkan denda terkait keterlambatan penyelesaian pembangunan kolam BBI, diberikan tambahan dana untuk kegiatan pelatihan bimtek dan perlu dianggarkan kegiatan sejenis untuk kejelasan status lahan PPI Tambakrejo pada tahun 2014. 2. URUSAN PERTANIAN Urusan pertanian pada tahun 2013 dilaksanakan oleh beberapa SKPD yaitu: (a)Dinas Pertanian; (b) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K); (c) Dinas Kehutanan dan Perkebunan; dan (d) Dinas Peternakan. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk urusan pertanian adalah sebesar Rp. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-103

13.489.109.395,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.150.735.607,- atau 92,61%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi dari masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut: a. Dinas Pertanian Dinas Pertanian dalam melaksanakan urusan pertanian sub sektor pertanian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.122.771.050 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.832.168.700 dengan prosentase 86,31%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program

peningkatan

kesejahteraan

petani

mendapat

alokasi

anggaran

Rp.42.185.000 yang direalisasikan Rp. 39.710.000 atau sebesar 94,13. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pendamping Anti Poverty Program (APP) Pertanian. Output dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu tersedianya pendamping Anti Poverty Program (APP) Pertanian. 2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan mendapat alokasi anggaran Rp. 23.935.000 yang direalisasikan 100%.

Program ini

dilaksanakan melalui kegiatan promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah dan gelar potensi produk unggulan pertanian/perkebunan. Output dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu terselenggaranya pameran di Provinsi dan terselenggaranya gelar potensi di Kecamatan Kanigoro. 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan mendapat alokasi anggaran Rp. 1.710.731.050 yang direalisasikan Rp. 1.424.684.700 atau sebesar 83,28%. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu pengadaan sarana & prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, penyebarluasan informasi teknologi melalui media cetak dan elektronik, teknologi pengembangan perbenihan, dan pengadaan alat-alat laboratorium pertanian. Output dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu terpenuhinya sarana teknologi pertanian, tersampaikannya informasi teknologi, terwujudnya pengembangan perbenihan hortikultura, dan terwujudnya alat-alat laboratorium pertanian.


IV-104

4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan mendapat alokasi anggaran Rp. 345.920.000 yang direalisasikan Rp. 343.839.000 atau sebesar 99,40%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan SLPTT Padi, Jagung dan Kedelai, pengembangan agribisnis tanaman sayuran dan tanaman hias, dan pengembangan agribisnis tanaman buah-buahan dan biofarmaka. Output dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu terealisasinya SLPTT, Berkembangnya agribisnis jamur, dan berkembangnya agribisnis alpukat. b) Capaian Kinerja Kinerja urusan pertanian sub sektor pertanian dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.44 Capaian Kinerja Urusan Pertanian (Sub Sektor Pertanian) 2013 No Indikator Target Capaian 1 Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal/pertanian a. % peningkatan hasil agribisnis/produksi: - Padi 293.158 ton 318.154 ton - Jagung 486.591 ton 496.343 ton - Kedelai 11.809 ton 12.786 ton - Cabe 12.491 ton 15.552 ton - Kentang 208 ton 550 ton - Durian 927 ton 1.945 ton - Manggis 746 ton 1.539 ton - Nanas 3.276 ton 13.230 ton - Belimbing 2.199 ton 5.238 ton - Pisang 22966 18.205 ton b. Penyediaan dan pengembangan bibit unggul tanaman pangan 3 komoditas 3 komoditas dan hortikultura c. Peningkatan dukungan infrastruktur pertanian - Peningkatan jumlah jaringan 9,2 km 14,5 km Irigasi Tingkat Usaha Tani - Peningkatan panjang jalan 8,5 km 17 km usaha tani - Penambahan jumlah 3 unit 1 unit lumbung pangan - Penambahan jumlah 6 unit 2 unit embung - Penambahan jumlah sumur 13 unit 0 unit resapan - Penambahan jumlah gedung 1 unit 1 unit BPP Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-105

No d. e. f. g.

h. i.

Indikator Peningkatan kawasan percontohan komoditi Peningkatan penanganan pasca panen Peningkatan standar mutu produk % peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan - Pembuatan pupuk organik berupa Appo 22 - Pembuatan pestisida hayati Peningkatan pemasaran produk komoditi (promosi) % monitoring distribusi pupuk bersubsidi

Target

Capaian

1 komoditas

1 komoditas

1 komoditas

2 komoditas

2 komoditas

3 komoditas

4 unit

0 unit

22 kelompok

22 kelompok

2 komoditas

3 komoditas

100%

100%

894 kelompok tani

646 kelp tani

1 komoditas

1 komoditas

1 asosiasi

1 asosiasi

1 peraturan

1 peraturan HET

33 unit

76 unit

2 a. b. c.

d. e.

% peningkatan petani yang mendapat pelatihan teknologi/Sekolah Lapang Peningkatan kemitraan antara petani dengan pengusaha % peningkatan perlindungan petani dari persaingan usaha yang tidak sehat (pembentukan asosiasi petani) Jumlah pertauran yang memberikan perlindungan pada petani % peningkatan alsintan yang dihibahkan kepada kelompok tani

Sumber : Dinas Pertanian, 2014

Ketersediaan lahan khususnya lahan sawah merupakan modal dasar utama kegiatan usaha pertanian, semakin luas lahan maka semakin besar pula potensi yang dapat dikembangkan. Kabupaten Blitar memiliki luas 158.879 Ha, dengan lahan sawah seluas 31.705 Ha dan non sawah seluas 127.174 Ha. Rincian penggunaan lahan sawah tersebut adalah sebagai berikut :

No

Uraian

1 2 3 4

Irigasi Tadah Hujan Pasang Surut Lebak Jumlah

Tabel 4.45 Peruntukan Lahan Sawah di Kabupaten Blitar (Dalam Ha Bilangan Bulat) Frekuensi Tanam Padi dalam Non satu tahun Padi 1X 2X 3X 10.324 2.368 4.581 457 3.329 149 3 114 201 86 91 13.854 12.603 4.584 662

Belum Diusaha kan 2 2

Jumlah 27.732 3.595 378 31.705

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Blitar Tahun 2014

Dari tabel tersebut diatas diketahui bahwa masih ada potensi yang dapat digali dari ketersediaan lahan sawah di Kabupaten Blitar untuk meningkatkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-106

produksi padi sebagai sumber pangan utama di Kabupaten Blitar. Beberapa langkah untuk menggali potensi tersebut diantaranya adalah: -

Indeks penanaman padi dari satu kali panen menjadi dua kali lebih panen dalam setahun;

-

Peningkatan sarana irigasi dari setengah teknis ke teknis penuh, dari sederhana ke teknis dan dari irigasi desa menjadi irigasi teknis PU;

-

Peningkatan mutu intensifikasi lahan sawah.

Sedangkan untuk lahan non sawah rincian penggunaannnya dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No. 1.

2.

Tabel 4.46 Penggunaan lahan Non Sawah di Kabupaten Blitar Penggunaan Lahan Luas (Ha) Bukan Lahan Sawah a.Tegal / kebun 45.182 b. Ladang/huma 1.766 c. Perkebunan 13.122 d. Ditanami pohon/hutan rakyat 3.299 e. Padang penggembalaan/padang rumput 18 f. Sementara tidak diusahakan 124 g. Lainnya (Tambak, kolam, empang, tebat, hutan 13.477 negara dll.) Lahan Bukan Pertanian (jalan, perkantoran, sungai, dll) Jumlah

pemukiman,

50.186 127.174

Sumber : BPS dan Dinas Pertanian, 2014

Sebagai daerah yang berbasis pertanian, hasil produksi pertanian terutama tanaman pangan, memegang peranan penting bagi perkembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar, hal ini terlihat dari besarnya sumbangan sektor pertanian pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya yang mencapai 40% lebih. Berikut gambaran produksi tanaman pangan utama di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun sebagaimana tertera pada gambar di bawah ini.


IV-107

Gambar 4.1 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Utama 318,151

281,575

308,256

298,183

361,153

61,663

245,065

711

115,407 90,087

Padi

2013

2012

Jagung

12,786

6,925

12,577

21,135

Ubi Kayu

Ubi Jalar

11,562

Kedelai

2011

5,096 6,614 6,242

Kacang Tanah

Sumber : Dinas Pertanian, 2014 (diolah)

Bila dilihat perkembangannya, produksi pertanian tanaman pangan padi pada tahun 2013 naik jika dibandingkan 2012 sebesar 3,21%. Hal ini mengindikasikan bahwa program peningkatan ketahanan pangan melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) tahun 2013 di Kabupaten Blitar pada tahun 2013 berhasil mendongkrak produktivitas. Sedangkan

jagung

mengalami

dibandingkan tahun sebelumnya.

penurunan

produksi

sebesar

5,57%

Hal tersebut diakibatkan menurunnya luas

tanam sebesar 1.360 ha dibandingkan tahun 2012, juga kondisi iklim tahun 2013 yang tidak mendukung tanaman jagung sehingga terjadi munculnya penyakit bulai. Komoditi lain yang mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 adalah kedelai sebesar 1,67%.

Keadaan tersebut didukung harga kedelai yang bagus

sehingga petani bersemangat dalam budidaya kedelai yang menghasilkan produktivitas yang lebih baik dari pada tahun 2012. Selain

tanaman

pangan

utama,

pertanian

menghasilkan tanaman sayuran dan buah semusim.

Kabupaten

Blitar

juga

Perkembangan produksi

tanaman sayuran dan buah semusim di Kabupaten Blitar pada tahun 2011-2013 disajikan pada gambar berikut:


IV-108

138 2,513 2,102 5,500 6,546 9,184

Bawang Merah Kentang

Gambar 4.2 Perkembangan Produksi Tanaman Sayuran dan Buah Semusim Kabupaten Blitar (2011-2013)

30,569 30,276 25,557 42,350 50,091 27,234

Semangka Melon

3,278 11,838 216 118 1,017 1,000 23,940 22,441 34,682 7,226 11,576 8,126 26,551 26,053 34,422 18,976 27,312 36,901

Jamur Bayam Ketimun Buncis Terung Tomat

2013

Cabe Kecil

230,852

101,893

Cabe Besar

83,536

2012

2011

260,819

155,515

115,489

40,409 47,077 36,145 16,554 9,184 9,184

Kacang Panjang

Kubis -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000


Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa produksi cabe kecil tahun 2013 produksinya lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 karena dengan tingginya harga cabe kecil membuat petani lebih semangat menanam dan mendapat pembinaan dari petugas pertanian sehingga produksi meningkat, sentra cabe kecil di kecamatan Binangun, Wates dan Kademangan. Begitu juga pada cabe besar tahun 2013 produksinya lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 karena petani lebih semangat menanam dan mendapat pembinaan dari petugas pertanian sehingga produksi

meningkat,

sentra

cabe

besar

di

kecamatan

Wonotirto

dan

Panggungrejo. Sedangkan komoditas lainnnya hanya terjadi sedikit penurunan atau kenaikan dan cenderung stabil produksinya sehingga masih dapat memenuhi kebutuhan sayuran di kabupaten Blitar Selanjutnya produksi buah-buahan tahunan seperti rambutan, manggis, dan lain-lain sepanjang tahun 2013 dapat dilihat pada gambar berikut ini : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-109

Gambar 4.3 Perkembangan Produksi Tanaman Buah Tahunan Kabupaten Blitar (2011 - 2013) Petai Duku/lang sep

13,625 23,229 14,293 4,049 4,485 671

Durian

19,452 18,661 27,678

Melinjo

32,120 19,413 14,293

Salak

2013

77,667 92,838

Pisang

Nanas Manggis

Jeruk Siam Belimbing Alpukat

2011

28,984 20,986 29,840

Rambutan

Pepaya

2012

168,592 137,797 141,185

182,048

31,242 19,169 22,965 132,296 123,771

25,656 15,393 7,618 14,325 11,036 5,337 8,047 52,379 36,108 19,983 16,697

78,987

39,278


Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa unggulan kabupaten Blitar yaitu produksi nanas mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012 karena kembali stabilnya harga nanas dan terdapat pengembangan kawasan nanas yang dulu hanya di Kecamatan Ponggok berkembang di Kecamatan Nglegok dan Gandusari. Unggulan lainnya manggis yang juga merupakan buah unggulan nasional mengalami kenaikan karena harga manggis yang stabil bagus sehingga petani lebih intensif dalam merawat dan pembinaan petugas yang intensif. Komoditas lain yang dikembangkan Dinas Pertanian sehingga produksinya lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 adalah durian. Hal tersebut karena adanya varietas unggul lokal yaitu durian badugol dari kecamatan Talun yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi dibandingkan durian lain. Sedangkan produksi tertinggi pada pisang dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 karena harga bagus sehingga budidaya lebih intensif. Beberapa prestasi yang berhasil di raih di bidang pertanian di Tingkat Propinsi pada tahun 2013 diantaranya : 1. Juara III Lomba Gelar potensi Hortikultura oleh Dinas Pertanian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-110

2. Juara III Lomba Kelompok UPJA oleh keompok UPJA “Mekar Makmur” Gogodeso Kecamatan Kanigoro c) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dialami oleh Dinas Pertanian Kabupaten Blitar tahun 2013 adalah adanya kesalahan penganggaran belanja bantuan hibah. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu penganggaran belanja bantuan hibah dikembalikan ke KASDA b. BADAN

PELAKSANA

PENYULUHAN

PERTANIAN,

PERIKANAN

DAN

KEHUTANAN (BP4K) Urusan pertanian yang dilaksanakan oleh BP4k pada tahun 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.202.116.125

dan dapat direalisasikan sebesar Rp.

4.920.499.325 dengan prosentase 94,59%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program

Peningkatan

Kesejahteraan

Petani

mendapat

alokasi

anggaran

Rp.494.195.500 yang direalisasikan Rp. 352.237.000. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu: Peningkatan kemampuan lembaga petani, pelatihan pembuatan pupuk organik, monitoring evaluasi penyusunan RDKK, monitoring pupuk, pelatihan pengembangan pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya (P4S), pelatihan pengendalian hama danpenyakit tanaman terpadu dan pelatihan pemanfaatan lahan kering dengan pola Tumpangsari. Output dari pelaksanaan program ini yaitu terlaksananya penilaian kelas kelompok tani di Kabupaten Blitar, terlaksananya pelatihan pembuatan pupuk organik, terlaksananya laporan penyusunan RDKK tepat waktu, terlaksananya pengawasan peredaran pupuk, terlaksananya pelatihan bagi petani tentang pengembangan P4S, terlaksananya pelatihan bagi petani tentang pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu, dan terlaksananya pelatihan bagi petani tentang pemanfaatan lahan kering pola tumpangsari. 2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan mendapat alokasi anggaran Rp. 778.726.500 yang direalisasikan Rp. 766.151.700. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu: Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, penyebarluasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-111

informasi teknologi melalui media cetak dan elektronik, pelatihan teknologi pengolahan pasca panen, Pelatihan penggunaan sarana dan prasarana produksi pertanian dan pelatihan pengelolaan pertanian berwawasan ramah Lingkungan. Output dari pelaksanaan program ini yaitu terlaksananya pelatihan bagi petani tentang pembuatan biogas, tersebarnya informasi teknologi pertanian melalui siaran radio, liputan dan media, terlaksananya pelatihan teknologi pengolahan pasca panen, terlaksananya pelatihan pemanfaatan mesin perontok padi dan

handsprayer elektrik, serta terlaksananya pelatihan pengelolaan lahan yang berwawasan ramah lingkungan. 3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan mendapat alokasi anggaran Rp.

2.185.942.875

yang

direalisasikan

Rp.

2.074.678.375.

Program

ini

dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan, terpadu/SLPTT

sekolah

tembakau

lapang

(DBHCHT),

pengelolaan SLPTT

sumberdaya

Organik,

tanaman

intensifikasi

lahan

pekarangan untuk pengembangan potensi buah lokal, DEM pengembangan area tembakau (DBHCHT), pelatihan alat pengolah tanah dengan mekanisasi, pelatihan alat pengolah tanah dengan mekanisasi, sentra pengembangan agribisnis komoditas unggulan, pelatihan-pelatihan untuk petani tembakau (DBHCHT), peningkatan kualitas bahan baku melalui bantuan sarana dan prasarana panen dan pasca panen (DBHCHT), dan penguatan ekonomi masyarakat untuk mendorong ekonomi daerah melalui bantuan sarana prasarana berupa peralatan pembuatan pupuk organik dan pestisida organik (DBHCHT). Output dari pelaksanaan program ini yaitu terlaksananya pembekalan teknis budidaya jagung hybrida, terlaksananya teknologi Budidaya tembakau melalui kegiatan SL, tercapainya peningkatan kemampuan petani dalam mengelola tanaman jagung dengan pupuk organik, terlaksananya pembuatan demplot pengembangan area, terdistribusinya handtraktor untuk petani, tercapainya peningkatan produktifitas bahan baku berkadar nikotin rendah, terpenuhinya sarana dan prasarana dalam peningkatan produktifitas bahan baku berkadar nikotin rendah, dan terpenuhinya sarana dan prasarana peralatan pembuatan Pupuk organik dan pestisida organik. 4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan mendapat alokasi anggaran Rp. 37.673.000 yang direalisasikan Rp. 37.673.000.

Program ini dilaksanakan

melalui kegiatan penyuluh penerapan teknologi peternakan tepat guna. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-112

Output dari pelaksanaan program ini yaitu terlaksananya penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna pada ayam buras sebanyak 66 orang petani. 5. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian ProgramPemberdayaan

Penyuluhan

Pertanian

mendapat

alokasi

anggaran

Rp.1.560.356.250 yang direalisasikan Rp. 1.545.077.450. Program ini dilaksanakan melalui beberapa

kegiatan

yaitu

peningkatan

kapasitas

tenaga penyuluh

pertanian, penyusunan program dan programa penyuluhan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia penyuluh pertanian, pemanfaatan lahan BP3K sebagai bp3k model, pelatihan agribisnis, pelatihan penentuan kalender tanam dan PHSL bagi penyuluh, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi tenaga penyuluh lapangan, pelatihan pengembangan profesi penyuluh, dan pelatihan teknologi informasi penyuluhan. Output dari pelaksanaan program ini yaitu terlaksananya pelatihan bagi penyuluh dan THL di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan, terlaksananya penyusunan buku program Tk. Desa, Tk Kec. Dan Tk.Kabupaten, terlaksananya pelatihan bagi kewirausahaan agribisnis bagi PPL, terpenuhinya/terbentuknya BP3K Model sebagai sarana dan wadah penyuluhan bagi petani/kelompok tani, terlaksananya pelatihan agribisnis hortikultura bagi penyuluh, terlaksananya pelatihan penentuan kalender tanam dan PHSL bagi penyuluh, terlaksananya Monev Tupoksi bagi PPL, terlaksananya pelatihan pengembangan profesi penyuluh dan terlaksananya pelatihan teknologi informasi penyuluhan bagi penyuluh. 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Tani Program Pemberdayaan Masyarakat Tani mendapat alokasi anggaran Rp. 145.222.000 yang direalisasikan Rp. 144.681.800. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani. Output dari pelaksanaan program ini yaitu terlaksananya pelatihan pemberdayaan bagi kelompok wanita tani sebanyak 176 wanita tani. b) Capaian Kinerja Kinerja urusan pertanian yang dilaksanakan oleh BP4K dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

No 1

Tabel 4.47 Capaian Kinerja Urusan Pertanian (Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan)Tahun 2013 Indikator Target Capaian Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal/pertanian a. Peningkatan penyebaran 96 jam 96 jam informasi penyuluhan melalui


IV-113

No

2

Indikator b. Pelayanan informasi penyuluhan melalui teknologi cyberextension c. Jumlah LKMA yang terbentuk Meningkatnya daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal a. Penumbuhan penyuluh swadaya b. Pembinaan pada P4S c. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan d. Pembangunan BPP kecamatan e. Penumbuhan dan pengembangan POSLUHDES

Target

Capaian

13 BPP

8 BP3K

48 LKMA

48 LKMA

46 orang 25 P4S

46 orang 21 P4S

1.766 kelompok tani

1.310 kelompok tani

12 BPP

1 BP3K

4 unit

4 unit

Sumber : BP4K, 2014

Beberapa prestasi di tingkat nasional berhasil diraih pada tahun 2013 yaitu Penyuluh Swadaya Berprestasi Kategori I

oleh

Sumidi, dan BP3K

Berprestasi Kategori I oleh BP3K Srengat. c)Permasalahan dan solusi Permasalahan yang dialami oleh BP4K atas realisasi program 2013 ialah masih banyak kelompok tani yang menginginkan pelatihan pupuk organik, belum semua poktan menyusun RDKK, adanya kios yang menjual pupuk tanpa RDKK, kurangnya pengetahuan petani tentang pola tumpangsari, masih perlunya pelatihan di kelompok tani yang lain dikarenakan banyaknya limbah ternak yang dihasilkan, Penguasaan teknik penulisan tabloid belum optimal, peserta belum melaksanakan tindak lanjut dari pelatihan, petani masih lemah dalam penerapan teknologi yang sesuai dengan teknis budidaya jagung, masih banyak petani tembakau yang memerlukan pelatihan melalui kegiatan SL, masih rendahnya kesadaran petani dalam menggunakan pupuk organik, pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya tembakau relatif rendah, rendahnya pengetahuan dan ketrampilan petani tentang teknologi tepat guna, masih perlunya tindak lanjut dari hasil pelatihan, penyusunan Programa Desa masih belum maksimal karena minimnya anggaran, kurangnya pengetahuan masalah kewirausahaan agribisnis, tidak tersedianya dana untuk pemeliharaan BP3K di setiap Kecamatan secara kontinyu (baik APBD I maupun II), pengetahuan PPL dan THL masih kurang tentang Agribisnis serta kemampuan penyuluh dalam bidang teknologi informasi heterogen. Solusi yang dilakukan oleh BP4K adalah mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik, mewajibkan poktan untuk membuat dasar alokasi pupuk pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-114

RDKK, pelatihan masalah tumpangsari pada lahan kering, diadakan perluasan pelatihan pembuatan biogas di wilayah lain, pelatihan Jurnalistik, monitoring dari penyuluh, perlu diadakan pelatihan tentang panen dan pasca panen serta membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tiap Desa. Gapoktan berperan sebagai pihak yang mengkordinasikan kelompok-kelompok tani, memberikan sosialisasi cara pemakaian teknologi, dan sebagai pihak yang memantau kegiatan petani tiap desa. Baik dari segi jual beli pupuk, ataupun pengawasan terhadap ketahanan tiap kelompok tani. Terbangunnya Gapoktan juga akan mempermudah komunikasi antara pihak PB4K dengan para petani, baik dari segi realisasi program yang akan datang ataupun identifikasi kebutuhan kelompok tani secara langsung. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan anggaran APBD tiap tahunnya. c. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Urusan pertanian sub sektor perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, pada tahun 2013 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.889.009.250 dan direalisasikan sebesar Rp. 1.780.296.382 dengan prosentase 94,24%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani mendapatkan alokasi Rp. 273.021.250 direalisasikan Rp. 269.030.250. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan

yaitu

pendidikan

kemasyarakatan

produktif

untuk

penguatan

kelembagaan petani tebu, sekolah lapang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan komoditas Kakao, Anty Poverty Program (APP) perkebunan, dan pembinaan kelembagaan pemberdayaan petani tembakau. Output dari pelaksanaan program ini diantaranya terlaksananya pelatihan petani tebu, terlaksananya SL-PPHP Kakao, dan terlaksananya pembinaan kelembagaan petani tembakau,dst. 2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan mendapat alokasi Rp. 125.000.000 direalisasikan Rp. 122.170.000. Program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu; penanganan pasca panen tanaman tembakau dan sosialisasi publikasi mas media.


IV-115

Output dari pelaksanaan program ini yaitu terlaksananya pengadaan packing tembakau 300 buah, para-para/ widig 250 buah, terpal 100 buah dan tersedianya informasi komoditas unggulan dan program SKPD. 3. Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan mendapat alokasi Rp.1.415.988.000 direalisasikan Rp. 1.315.001.132. Program ini dilaksanakan melalui

beberapa

kegiatan

yaitu

operasional

pendapatan

kebun

dinas,

pengembangan tanaman kenanga, pengadaan sarana dan prasarana pasca panen tembakau, pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau, intensifikasi tanaman cengkeh, sekolah lapang pengendalian hama terpadu tembakau, demplot tanaman tembakau, pengembangan dan pembinaan petani kelapa dan pengadaan sarana dan prasarana pasca panen tanaman tembakau. Output dari pelaksanaan program ini yaitu terlaksananya pemeliharaan kebun dinas, tersedianya bibit tanaman kenanga, tersedianya pupuk kompos, tersedianya peralatan perajang tembakau 10 unit, idik 6250 unit, genset 5 unit, tersedianya peralatan terpal, terlaksananya pengadaan bibit cengkeh, tersedianya bibit tembakau lokal, terlaksananya SL-PHT tembakau, dan terlaksananya pengadaan kendaraan roda tiga. 4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

mendapat

alokasi

Rp.75.000.000 direalisasikan Rp. 74.095.000. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan

pengadaan

sarana

dan

prasarana

penyuluhan

kehutanan

dan

perkebunan.Terialisasinya program tersebut mampu menghasilkan output yaitu tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan dan perkebunan. b)

Capaian Kinerja Kinerja urusan pertanian sub sektor perkebunan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

No 1

Tabel 4.48 Capaian Kinerja Urusan Pertanian (Sub Sektor Perkebunan) Tahun 2013 Indikator Target Capaian Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal/pertanian a. Jumlah petani agribisnis 5.165 5.515 b. % peningkatan produktivitas 9.00 9.50 tanaman agribisnis c. % peningkatan penyediaan bibit 10.61 11.75 unggul tanaman perkebunan


IV-116

No d. e.

f.

g. h.

i. j.

k.

l.

m. n. o.

p.

Indikator % tanaman perkebunan yang terserang hama dan penyakit % capaian program pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan % penurunan tanaman perkebunan yang terserang hama penyakit % capaian program ekstensifikasi perkebunan % peningkatan jumlah petani yang melakukan ekstensifikasi perkebunan % capaian program intensifikasi perkebunan % peningkatan jumlah petani yang melakukan intensifikasi perkebunan % jumlah petani perkebunan yang melakukan diversifikasi komoditi % capaian optimalisasi pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana perkebunan % peningkatan penanganan pasca panen % peningkatan standar mutu produk % peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan % peningkatan pemasaran produk komoditi

Target

Capaian

9.56

9.43

73.59

75.17

9.56

8.95

89.39

90.40

4.95

5.68

87.35

88.70

10.45

11.30

88.75

90

70.00

74.60

20.57

20.80

13.92

13.98

9.07

9.85

12.5

12.75

sumber: Dinas kehutanan dan perkebunan, 2014

Perkebunan Kabupaten Blitar mengahsilkan beberapa jenis tanaman produksi seperti tebu, tembakau, kenanga, cengkeh, kopi, dll. Berikut ini disajikan data luas areal lahan serta hasil produksi perkebunan rakyat selama tahun 2012-2013, yaitu : Tabel 4.49 Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat No. I.

Jenis Tanaman

Tahun 2012 Luas Areal Produksi (Ha) (Ton)

Tahun 2013 Luas Areal Produksi (Ha) (Ton)

TANAMAN SEMUSIM Tebu Tembakau Lokal

6.433,35

514.668,00

6.825,00

539.857,50

606,00

706,10

400,00

260,00


IV-117

No.

Jenis Tanaman Tembakau Virginia

Tahun 2012 Luas Areal Produksi (Ha) (Ton) 815,00 1.068,75

Tembakau Rasa II.

Tahun 2013 Luas Areal Produksi (Ha) (Ton) 91,00 124,12

-

-

320,00

224,00

Kenanga

473,45

2.505,42

513,00

2.515,50

Cengkeh

1.836,00

648,25

1.926,40

678,50

Kopi

2.211,50

1.145,00

2.252,00

1.238,60

Kakao

3.966,10

1.350,00

4.006,10

1.450,00

Kelapa

17.767,18

21.990,18

17.840,00

22.040,50

TANAMAN TAHUNAN

Sumber: Dinas kehutanan dan perkebunan, 2014

Tabel diatas menunjukkan terjadi peningkatan pada produksi tebu, dan penurunan produksi tembakau. Hal ini disebabkan oleh karena perubahan animo masyarakat dalam menanam tebu berkurang berkaitan dengan turunnya harga tebu, serta karena permasalahan cuaca. Sementara produksi tanaman perkebunan tahunan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. c) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dialami oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar tahun 2013 atas realisasi program yang terlaksana yaitu kesulitan mencari narasumber, PNS yang mempunyai kualifikasi pemandu SL dalam SKPD tidak diperbolehkan memandu & menerima honornya sehingga solusi yang dilakukan oleh dinas kehutanan dan perkebunan adalah mencari narasumber dari SKPD lain. d. DINAS PETERNAKAN Dinas Peternakan melaksanakan urusan pertanian sub sektor peternakan, pada tahun 2013 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.4.275.212.970,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.3.617.771.200,-

dengan prosentase 84,62%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak mendapat alokasi Rp.227.616.870 direalisasikan Rp. 225.347.100. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak serta monitoring, evaluasi, pelaporan dan pemantauan hewan qurban.


IV-118

Output dari pelaksanaan program ini yaitu tersedianya sarana pencegahan dan pemberantasan penyakit menular ternak dan tersedianya sarana pengawasan pemantauan hewan qurban. 2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program

peningkatan

produksi

hasil

peternakan

mendapatkan

alokasi

Rp.846.453.000 direalisasikan Rp. 445.374.000 yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu; pendistribusian bibit ternak

kepada masyarakat,

sosialiasi monitoringpengawasan (peredaran dan penggunaan obat hewan), sosialisasi verifikasi monitoring kredit program bantuan pemerintahan dan kemitraan usaha peternakan, monitoring pelaksanaan UKL/UPL, pengawasan mutu pakan, pelatihan penyusunan ransum unggas dan ruminansia dan sosialisasi manajemen ternak unggas. Output dari pelaksanaan program ini yaitu tersedianya DOC ayam buras dan kambing PE ke kelompok ternak, terlaksananya sosialisasi monitoring dan pengawasan (peredaran dan penggunaan obat hewan), terlaksananya kegiatan sosialisasi, monitoring kredit program bantuan dan kemitraan usaha peternakan, terlaksananya kegiatan monitoring bimbingan pelaksanaan UKL/UPL pada usaha peternakan, tersedianya sarana pengawasan mutu pakan ternak, terlaksananya kegiatan pelatihan penyusunan ransum unggas dan ruminansia kepada peternak dan terlaksananya sosialisasi managemen ternak unggas. 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan mendapat alokasi Rp.2.620.346.100 direalisasikan Rp. 2.372.318.150 yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan meliputi pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan, promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah, penyuluhan pemasaran produksi peternakan, pendampingan lomba kelompok agribis tingkat nasional, penyusunan dokumen UKL/UPL untuk pembangunan RPHR dan sharing penyempurnaan pembangunan RPH-R. Output dari pelaksanaan program ini yaitu tersedianya sarana prasarana pasar hewan di Kabupaten Blitar, tersedianya sarana kegiatan kontes ternak dan promosi pasar hewan terpadu, terlaksananya sosialisasi terhadap pedagang pasar hewan, terlaksananya kegiatan lomba agribis tingkat nasional, penyusunan dokumen lingkungan hidup dan tersedianya dana pemeliharaan gedung RPH. 4. Program Peningkatan Peralatan Teknologi Peternakan Program

peningkatan

peralatan

teknologi

peternakan

mendapat

alokasi

Rp.580.797.000 direalisasikan Rp. 574.731.950 yang dilaksanakan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-119

beberapa kegiatan meliputi; penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna, pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna, pemeriksaan kebuntingan sapi betina produktif, kegiatan sosialisasi pemotongan ternak dan pemeriksaan produk pangan dan non pangan asal hewan, sosialiasi monitoring dan evaluasi kegiatan inseminasi buatan serta pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna (Rumah Potong Hewan). Output dari pelaksanaan program ini yaitu tersedianya bahan pemeriksaan laboratorium

pakan,

tersedianya

sarana

bantuan

pelaratan

ayam

buras,

tersedianya kegiatan pemeriksaan kebuntingan sapi betina produktif, tersedianya pengawasan BAH, terlaksananya kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan inseminasi buatandan tersedianya peralatan rumah potong hewan. b) Capaian Kinerja Kinerja urusan pertanian sub sektor peternakan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut :

No 1 2

Tabel 4.50 Capaian Kinerja Urusan Pertanian (Sub Sektor Peternakan) Tahun 2013 Indikator Target Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal/pertanian a. Jumlah kawasan sentra pembibitan ternak Meningkatnya produksi usaha peternakan a. Peningkatan populasi ternak: - Ternak Besar - Ternak Kecil - Unggas b. Peningkatan produksi daging c. Peningkatan produksi telur d. Peningkatan produksi susu Meningkatnya pemasaran dan kualitas hasil-hasil peternakan a. Peningkatan tempat penampungan hasil produksi peternakan b. Peningkatan pembinaan pemasaran produksi ternak c. Peningkatan pengembangan informasi pasar dan distribusi pasar hewan d. Peningkatan kegiatan promosi produk peternakan unggulan daerah Peningkatan usaha peternakan berbasis teknologi tepat guna a. Jumlah teknologi peternakan yang diterapkan b. Jumlah pelayanan pada laboratorium pakan


Capaian

128

152

156.032 115..098 25.047.631 45.677 149.355 42.887

149.365 140.120 23.844.770 62.044 153.486 31.881

1

2

3

8

1

1

1

1

4 610

8 615 IV-120

No

Indikator

Target

Capaian

c. Jumlah peternak (kelompok ternak yang dilatih) d. Jumlah kelahiran hasil IB Pencegahan masuknya penyakit ternak di Kab. Blitar (jumlah kasus penyakit ternak yang dicegah) Peningkatan pelayanan dan pencegahan kesehatan hewan (jumlah hewan yang dilayani untuk pencegahan) Peningkatan pengawasan perdagangan ternak (jumlah ternak yang diawasi) Peningkatan pengawasan mutu pakan dan bahan asal hewan (jumlah sampel yang diawasi) Peningkatan pembinaan peternakan (jumlah kelompok peternak yang dibina) Pengawasan/pembinaan penggunaan obat hewan (jumlah poultry shop yang diawasi)

44 41.988

150 41.875

40 pelayanan

105 pelayanan

3.323 ekor

3.371 ekor

3.323

3371

52 sampel

382 sampel

130

192

77 poultry shop

97 poultry shop

Sumber : Dinas Peternakan, 2014

Jenis ternak di Kabupaten Blitar cukup beragam, mulai hewan ternak besar, hewan ternak kecil dan unggas dengan unggulan ayam petelur.

Tabel dan

gambar berikut secara berturut-turut menyajikan perkembangan populasi dan produksi peternakan :

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tabel 4.51 Perkembangan Populasi Ternak tahun 2011 s/d tahun 2013 URAIAN SAT 2011 2012 2013 S a p i Potong Ekor 189.378 200.008 132.934 Sapi Perah Ekor 20.308 21.570 13.962 Kerbau Ekor 2.699 2.746 2.339 Kuda Ekor 105 134 103 Babi Ekor 1.861 3.395 2.995 Kambing Ekor 116.778 128.445 130.445 Domba Ekor 3.837 4.778 6.680 Ayam Ras Petelor Ekor 13.900.400 15.336.300 15.452.100 Ayam Bukan Ras Ekor 2.341.098 2.555.780 2.557.800 Ayam Ras Ekor 5.468.470 4.992.100 5.029.000 Pedaging Itik Ekor 759.914 725.980 726.090 Entok Ekor 72.491 79.780 79.780 Kelinci Ekor 12.754 13.392 13.392 Puyuh Ekor 348.620 366.000 420.000 Merpati Ekor 21.329 22.395 22.395

Sumber : Dinas Peternakan, 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa populasi ternak di Kabupaten Blitar pada tahun 2013, utamanya pada beberapa produk ternak andalan seperti sapi potong, dan sapi perah mengalami penurunan populasi rata-rata sebesar 29%. Hal ini


IV-121

disebabkan oleh animo masyarakat dalam memelihara ternak yang dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Dari peternakan tersebut dihasilkan produk berupa daging, susu dan telur. Kabupaten Blitar merupakan produsen telur yang tidak saja menguntungkan para pengusaha/produsen melainkan juga dinikmati pula oleh masyarakat pada umumnya yakni para pekerja, dan secara tidak langsung oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melalui peranannya dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Blitar. Disamping telur yang berasal dari ayam ras, cukup banyak pula telor itik yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Blitar. Produk lain yang dihasilkan dari sektor perternakan ini adalah daging dan susu. Berikut ini gambaran produk/hasil peternakan di Kabupaten Blitar tersebut adalah sebagai berikut :

Grafik 4.4 Perkembangan Produksi Ternak Kabupaten Blitar (TON) 2011

2012

2013 152,368,236 138,569,405

153,485,678

62,577,901 62,169,687

62,044,859

43,073,327 40,553,228 31,880,843

Daging

Susu

Telur

Sumber : Dinas Peternakan Kab. Blitar, 2014

Berkurangnya populasi ternak tentu saja berakibat pada menurunnya produksi ternak, sebagaimana dapat kita lihat bersama bahwa produksi daging dan susu mengalami penurunan. Dalam hal perkembangan industri peternakan di Kabupaten Blitar khususnya yang berskala kecil, resume laporan dari kredit perbankan menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada investasi industri peternakan. Jumlah unit usaha meningkat sebesar 72% dari 50 unit usaha pada tahun 2012 menjadi 86 unit usaha pada tahun 2013. Sementara dari nilai investasi mengalami perkembangan sebesar 38,06% yaitu dari Rp. 15.371.700.000,- pada tahun 2012 menjadi Rp. 21.221.900.000,- pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa industri peternakan cukup menarik bagi masyarakat Kabupaten Blitar sehingga dapat terus dikembangkan di masa yang akan datang.

Dengan perhatian dan pembinaan dari pemerintah


IV-122

daerah yang cukup serius maka akan meningkatkan rasa aman masyarakat dalam berinvestasi. Prestasi yang berhasil di raih pada tahun 2013 yaitu Peringkat III Kelompok Ayam Lokal dalam Lomba Kelompok Peternak dan Petugas Berprestasi Tingkat Nasional. c) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dialami oleh urusan pertanian sub sektor peternakan Kabupaten Blitar tahun 2013 yaitu kurang sesuainya ruangan laboratorium dengan jumlah peralatan sehingga solusi yang dilakukan adalah perlu kalibrasi alat laboratorium

pakan

pada

program

penelitian

dan

pengembangan

teknologi

peternakan tepat guna. 3. URUSAN KEHUTANAN Urusan kehutanan pada tahun 2013 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.882.306.250 direalisasikan sebesar Rp. 1.589.092.750 dengan prosentase 84,42%. Program dan kegiatan urusan kehutanan pada tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan

kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a) Program dan kegiatan 1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program rehabilitasi hutan dan lahan mendapatkan alokasi Rp. 1.782.306.250 direalisasikan Rp. 1.496.137.750.

Program ini dilaksanakan melalui beberapa

kegiatan yaitu Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan (DAK dan Pendamping DAK), pendukung Kegiatan DAK Bidang Kehutanan, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pembuatan turus jalan, pembuatan hutan rakyat pola agroforestry dan Penanaman Satu Milyar Pohon (Obit) Output dari pelaksanaan program ini diantaranya terlaksananya rehabilitasi HR 220 Ha, HR Pengkayaan 100 Ha, Agroforestry 25 Ha, tersusunnya Rancangan HR 10 Unit, HR Pengkayan 5 Unit, Agroforestry 1 Unit, terlaksananya koordinasi rekonsiliasi PSDH dan Timber Cruising, terlaksananya pembuatan turus jalan, terlaksananya

pembuatan

hutan

rakyat

pola

agroforestry,

terlaksananya

pengadaan 1 Unit Motor trail, 21 Unit GPS, 2 Unit Laptop, 1 Printer dan terlaksananya gerakan penanaman pohon di Kabupaten Blitar.


IV-123

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan mendapatkan alokasi Rp.100.000.000 direalisasikan Rp. 92.955.000. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu pelestarian sumber air, pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari dan pembinaan Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH) dan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN). Output dari pelaksanaan program ini diantaranya tersedianya bibit tanaman kehutanan, jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dan terbinanya pedagang kayu dan pengusaha kebun. b) Capaian Kinerja Kinerja urusan kehutanan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

No 1 2

3

4

Tabel 4.52 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2013 Indikator Target Capaian % penurunan luas lahan kritis 9,00 9,61 Meningkatnya cakupan penghijauan (tersedianya bibit yang memenuhi 1.000.000 batang 1.206.370 batang persyaratan untuk RHL) Meningkatnya produktivitas lahan hutan untuk produksi hasil hutan 125 ton 537,08 ton bukan kayu (jumlah hasil hutan bukan kayu) Meningkatnya kualitas SDM penyuluh 30 30 kehutanan

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2014

Sektor Kehutanan di Kabupaten Blitar menghasilkan sejumlah jenis kayu seperti jati, mahoni, sono, dll. Berikut disajikan perkembangan produksi hutan rakyat Kabupaten Blitar tahun 2012-2013 :

No 1 2 3 4

Tabel 4.53 Perkembangan Produksi Hutan Rakyat Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2013 Produksi (M3) Jenis Kayu 2011 2012 Jati 23.200,85 24.489,39 Mahoni 3.379,13 2.423,20 Sono 3.444,77 3.634,85 Kayu lainnya (Mindi, Akasi, Mangga, 44.459,39 44.953,18 Sengon, Nangka, Kelapa, dll) JUMLAH 74.484,14 75.500,62

2013 25.482,49 2.619,07 4.140,12 45.879,57 78.121,26

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2014


IV-124

Tabel di atas menunjukkan menunjukkan bahwa produksi hutan rakyat Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun secara keseluruhan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,42%. Dari hasil pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan didapati kondisi lahan kering di Kabupaten Blitar sebagai berikut:

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KECAMATAN Wates Binangun Panggungrejo Sutojayan Wonotirto Bakung Kademangan Srengat Ponggok Gandusari Wlingi Doko Kesamben Selorejo JUMLAH

Tabel 4.54 Luas Lahan Kritis di Kabupaten Blitar Tahun 2013 (dalam Ha) LUAS TELAH DITANGGULANGI MELALUI GERHAN LAHAN KRITIS 2010 2011 2012 2013 JUMLAH (2009) 1.077 103 37 80 184 404 352 129 216 345 3.228 173 312 150 90 725 20 2.018 30 60 102 192 2.186 102 254 75 204 635 1.248 178 142 75 244 639 69 23 10 33 38 20 10 8 38 6 6 6 151 228 24 25 164 213 222 82 46 50 35 213 156 72 37 25 20 154 10.994 886 1.094 560 1.057 3.597

SISA LAHAN KRITIS 673 7 2.498 20 1.826 1.551 609 36 151 15 9 2 7.397

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2014

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 telah mengurangi jumlah lahan kritis di Kabupaten Blitar sebesar 32,72%. Penanganan lahan kritis diutamakan pada daerah-daerah dengan luasan lahan kritis terbesar seperti Kecamatan Wonotirto, Bakung, Kademangan, Panggungrejo dan Wates yang setiap tahun mendapat penanganan. 4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Urusan energi dan sumber daya mineral

pada tahun 2013 mendapatkan

alokasi anggaran sebesar Rp. 59.158.592.200,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 55.461.102.738,- dengan prosentase 93,74% yang dilaksanakan melalui Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dengan kegiatan yaitu pengawasan bidang migas, pengawasan bidang pertambangan, study banding bidang energi dan sumber daya mineral serta pembinaan dan pengawasan bidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-125

pertambangan.

Output dari

pelaksanaan program

ini

yaitu

terlaksananya

pengawasan bidang migas, terlaksananya pengawasan bidang pertambangan, terlaksananya study banding energi dan sumber daya mineral dan terlaksananya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan. 5. URUSAN PARIWISATA Urusan pariwisata pada tahun 2013 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.123.896.500,- direalisasikan sebesar Rp. 2.634.577.200,- dengan prosentase 84,33%. Program dan kegiatan urusan pariwisata pada tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun realisasi pelaksanaan

program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1. Program Pengembangan Pemasaran Wisata Program Pengembangan Pemasaran Wisata mendapat alokasi Rp. 340.320.000 direalisasikan Rp. 334.473.000.

Program ini dilaksanakan melalui beberapa

kegiatan yaitu festifal kuliner prop Jatim, festival penataran IV tahun 2013, pemilihan duta wisata kabupaten blitar dan pengiriman duta wisata Prop Jatim, pembuatan leaflet dan Spanduk Wisata, pembinaan pemberdayaan duta wisata dan promosi pariwisata unggulan. Output dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu keikutsertaan Kabupaten Blitar dalam festifal kuliner Provinsi Jawa Timur, terlaksananya festival penataran IV Tahun 2013, terlaksananya festival penataran IV Tahun 2013, terselengaranya kegiatan pemilihan duta wisata kabupaten blitar dan pengiriman duta wisata Provinsi Jawa Timur, terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan duta wisata dan publikasi kepariwisataan melalui media elektronik. 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata mendapat alokasi Rp. 2.738.576.500 direalisasikan Rp. 2.300.104.200. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan meliputi rehabilitasi kolam renang penataran, intensifikasi pengelolaan obyek wisata, penyusunan DED pembanguan destinasi wisata penataran, blitar berbunga (Full Flower), study kelayakan (Feasibility Study) pembangunan pariwisata Kabupaten Blitar, penyusunan regulasi daerah tentang kepariwisataan, fasilitasi

partisipasi

kegiatan-kegiatan

dan

lomba-lomba

kepariwisataan,

pengembangan wisata hiburan dan kuliner, fasilitasi partisipasi kegiatan pada


IV-126

lomba-lomba kepariwisataan dan penyusunan DED pengembangan destinasi wisata pantai. Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya kegiatan bertambahnya kualitas fasilitas kolam renang, terpenuhinya kebutuhan operasional kawasan wisata, terpenuhinya kebutuhan operasional kawasan wisata, tersedianya DED pembangunan destinasi wisata penataran, terlaksananya Blitar berbunga (Full

Flower), tersedianya dokumen studi kelayakan pengembangan pariwisata Kabupaten

Blitar,

tersedianya

regulasi

daerah

tentang

kepariwisataan,

terlaksananya kegiatan pengembangan wisata hiburan dan kuliner, keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan dan lomba-lomba kepariwisataan, dan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan dan lomba-lomba kepariwisataan. b) Capaian Kinerja Kinerja urusan pariwisata dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: Tabel 4.55 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata 2013 No 1

2

3 4 5

Indikator Target Capaian Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja a. Penyelenggaraan festival seni 10 kali 11 kali dan budaya b. Kunjungan wisata 99.280 orang 1.125.025 orang c. % peningkatan kerjasama antar daerah dalam bidang 100% kepariwisataan d. Jumlah lembaga pelaku usaha 33 Lembaga 29 Lembaga kepariwisataan e. % peningkatan kawasan wisata 13% 25% f. Jumlah tempat wisata ekosistem 7 Tempat Wisata 7 tempat wisata dan wisata bahari g. % peningkatan produk wisata 13% 25% h. Jumlah desa wisata 3 desa 4 desa i. Jumlah peraturan yang memfasilitasi usaha 2 perda kepariwisataan Terlaksananya promosi wisata a. Jumlah kegiatan promosi 5 kegiatan 6 kegiatan b. Jumlah baliho yang dicetak 2 unit 10 unit c. Jumlah leaflet yang dicetak 4000 lembar 4000 Lembar Terlaksananya Festival Penataran 1 kali 1 kali Peningkatan Pembinaan dan 20 orang 20 orang Pemberdayaan Duta Wisata Terkirimnya peserta pemilihan raka2 orang 2 orang


IV-127

No 6

Indikator raki Jawa Timur Pengembangan destinasi pariwisata a. Jumlah pembangunan sarana prasarana pariwisata

Target

Capaian

12 unit

3 unit

Sumber : Dinas PORBUDPAR, 2013

Berikut disampaikan pula perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Blitar dalam tabel berikut: Tabel 4.56 Perkembangan Kepariwisataan di Kabupaten Blitar Tahun 2012-2013 Uraian 2011 2012 2013

No 1

2 3 4

Satuan

Jumlah kunjungan wisatawan ke Daerah Tujuan Wisata (DTW) dengan perincian sebagai berikut: - Wisatawan Domestik 565.035 1.035.693 1.122.820 Orang - Wisatawan Manca Negara 2.547 2.425 24.950 Orang JUMLAH 567.582 1.038.118 1.125.025 Orang Jumlah kunjungan tamu ke hotel 24.805 24.950 Orang Jumlah hotel 10 10 Hotel Jumlah kamar 202 202 Kamar


Menurut data di atas jumlah wisatawan dan jumlah kunjungan tamu hotel ke Kabupaten Blitar mengalami peningkatan, hal ini akan lebih memicu Pemerintah Kabupaten Blitar untuk lebih mengembangkan potensi wisata apaagi dengan masih banyaknya potensi wisata potensial Kabupaten Blitar yang belum dikelola secara profesional. Bukan hanya lokasi wisatanya yang perlu dibangun namun juga suprastruktur dan infrastruktur penunjang lainnya. Dengan pengelolaan yang lebih profesional, promosi, peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur dan suprastruktur wisata maka pariwisata dapat menjadi industri baru di Kabupaten Blitar. Tabel 4.57 Perolehan PAD dari Sektor Pariwisata Tahun 2012-2013 No Uraian 2012 2013 Retribusi Penginapan/ 1 250.000 5.000.000 Pesanggrahan/Villa Retribusi tempat rekreasi dan 2 olahraga a. Lahor 468.700.000 647.600.000 b. Penataran 210.974.000 303.126.000 c. Pantai Tambakrejo 27.800.000 88.200.000 d. Pantai Serang 18.500.000 18.822.000 e. Pantai Jolosutro 20.900.000 16.200.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

+/1900%

38% 44% 217% 2% -22% IV-128

No

Uraian f. Rambut Monte g. Wisata Arung Jeram JUMLAH

2012 5.972.000 3.200.000 756.296.000

2013 17.828.000 6.000.000 1.102.776.000

+/199% 88%


Peningkatan jumlah wisatawan dan pengunjung hotel secara otomatis juga meningkatkan PAD dari sektor wisata. Profesionalisme pengelolaan obyek wisata dan hotel akan lebih meningkatan animo masyarakat untuk menghabiskan liburan dengan berwisata di Kabupaten Blitar. Selain capaian tersebut di atas, sektor kepariwisataan Kabupaten Blitar pada tahun 2013 juga meraih 3 penghargaan Tingkat Nasional yaitu Juara I Kelompok Sadar Wisata yang diraih oleh POKDARWIS Puspa Jagad Desa Semen Kecamatan Gandusari, Peringkat V Desa Wisata yang diraih oleh Desa Semen Kecamatan Gandusari dan Peringkat VIII Desa Wisata yang diraih oleh Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari. 6. URUSAN INDUSTRI Urusan industri

pada tahun 2013 mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp.2.839.518.300 direalisasikan sebesar Rp. 2.737.571.200 dengan prosentase 96,40%. Program dan kegiatan urusan industri pada tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi mendapat alokasi Rp.434.492.000,- direalisasikan Rp. 421.442.000,-. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan meliputi pengembangan sistem inovasi teknologi industri,

penguatan

kemampuan

industri

berbasis

teknologi,

penguatan

kemampuan industri berbasis teknologi dalam rangka pembinaan lingkungan di sekitar IHT (DBHCHT) dan pelatihan pertukangan bagi masyarakat di Kab. Blitar. Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya pelatihan finishing dan bantuan alat bagi IK mebel, bantuan peralatan bengkel, bantuan peralatan pertukangan, mesin pembuat tepung, mesin konveksi dan peralatan bengkel serta pelatihan finishing mebel. 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program

Pengembangan

Industri

Kecil

dan Menengah

mendapat alokasi

Rp.1.955.680.000,- direalisasikan Rp. 1.875.508.500,-. Program ini dilaksanakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-129

melalui beberapa kegiatan yaitu fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, dan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya dalam rangka pembinaan lingkungan di sekitar IHT (DBHCHT). Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu bantuan peralatan pengolahan kembang gula, peralatan bengkel, mesin pembuat roti, peralatan dan bahan batik, bantuan peralatan/mesin bagi IK Gula kelapa, konveksi, kripik, kue, percetakan, mebel, bengkel, pengolahan kayu batako, percetakan, pecah batu dan tusuk sate, dan Bantuan peralatan/mesin bagi IK paving stone, pengolah susu, batu bata, pengolah kripik, pecah batu, dodol, batako, pakan ternak, mebel dan bengkel. 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program

Peningkatan

Kemampuan

Teknologi

Industri

mendapat

alokasi

Rp.341.050.000 direalisasikan Rp. 332.324.400. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan meliputi pembinaan kemampuan teknologi industri, dan pengembangan dan pelayanan teknologi industri. Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu bantuan peralatan molen mobil bagi IK batu bata, dan Bantuan peralatan bagi IK pengolah kayu, paving stone, batako, perabotan alumunium, pengolah pupuk dan tenda. 4. Program Penataan Struktur Industri Program

Penataan

Struktur

Industri

mendapat

alokasi

Rp.

124.020.000

direalisasikan Rp. 108.296.300. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri dan penyediaan sarana informasi melalui pendataan industri rokok di Kabupaten Blitar (DBHCHT). Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu bantuan peralatan bagi IK mebel, minyak atsiri dan bengkel kendaraan bermotordan pendataan industri rokok di Kabupaten Blitar. b) Capaian Kinerja Perkembangan Industri Kecil di Kabupaten Blitar menunjukkan trend yang positif baik dari segi jumlah unit usaha maupun jumlah tenaga kerjanya sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini:


IV-130

Grafik 4.5 Perkembangan Industri Kecil Kabupaten Blitar Tahun 2011 -2013 Jml Industri Kecil

Jml Tenaga Kerja

28,044

28,201

28,627

8,789

8,854

8,946

2011

2012

2013

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2014

Dari jumlah tersebut rata-rata sebesar 90%-nya adalah industri non formal. Hal ini menunjukkan bahwa industri di Kabupaten Blitar masih didominasi oleh industri non formal, namun justru industri inilah yang juga dapat menyerap tenaga kerja sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah agar industri ini dapat berkembang lebih baik dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Beberapa industri di Kabupaten Blitar juga telah memiliki komoditas ekspor yaitu minyak atsiri, kerajinan topeng indian, dan kerajinan batok. Pasar ekspor untuk ketiga komoditas ini adalah Eropa. Nilai komoditi ekspor industri kecil dari industri mebel/peralatan rumah tangga dari kayu tahun 2013 adalah Rp. 1.082.021.500,-. C) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkenaan dengan urusan industri yaitu regulasi yang memberatkan perusahaan rokok kecil sehingga banyak perusahaan rokok yang tutup. Solusi yang perlu dilakukan pada realisasi tahun mendatang adalah meminimalisir regulasi yang memberatkan perusahaan rokok. 7. URUSAN PERDAGANGAN Urusan perdagangan pada tahun 2013 mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp.

2.795.416.400

direalisasikan

sebesar

Rp.2.751.779.701

dengan

prosentase 98,43%. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-131

a) Program dan Kegiatan 1. Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD Program

Pengembangan

dan Pengendalian BUMD

mendapat alokasi Rp.

89.950.000 direalisasikan Rp. 81.711.171. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan dan sosialisasi Ranperda, pendampingan BUMD dan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian kredit program. Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu fasilitasi kegiatan operasional PD Savitri Indah, monev kinerja dan usaha 3 BUMD, dan monev dan fasilitasi penyelesaian kredit ledog. 2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan mendapat alokasi Rp. 37.790.000 direalisasikan Rp. 34.190.000. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan program peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa. Terialisasinya program tersebut mampu menghasilkan output yaitu pengawasan barang tidak ber SNI bersama tim: makanan olahan, miras dan barang elektronik. 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri mendapat alokasi Rp.646.776.400 direalisasikan Rp. 631.283.530. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu promosi produk unggulan Kabupaten Blitar, pengadaan kendaraan dinas operasional resi gudang

(sisa DAK 2011), pengembangan

pengelolaan system resi gudang dan promosi produk unggulan daerah melalui media Elektronika. Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu keikutsertaan pada pameran pada event lokal manapun, pengadaan kendaraan operasional resi gudang, monev dan fasilitasi pelaksanaan SRG dan tayangan produk unggulan Kab. Blitar di radio Mayangkara, JTV, Koran. 4. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program pembinaan pedagang kaki lima mendapatkan alokasi Rp. 159.155.000 direalisasikan Rp. 156.405.000. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu fasilitasi dan peralatan usaha PKL. 5. Program Pengelolaan Pasar Daerah Program Pengelolaan Pasar Daerah mendapat alokasi Rp. 1.861.745.000 direalisasikan Rp. 1.848.190.000. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana pasar tradisional, monev Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-132

dan

pembinaan

pasar

tradisional, renovasi pasar

tradisional

(DAK)

dan

pendamping DAK renovasi pasar tradisional. Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu renovasi pasar-pasar tradisional, pendampingan dan pembinaan pengelola pasar dan renovasi pasar wlingi. b) Capaian Kinerja Di Kabupaten Blitar terdapat 15 pasar Kabupaten yang dikelola. PAD yang dihasilkan

dari

ke-15

pasar

ini

pada

tahun

2.729.971.100,- atau sebesar 91,64% dari target.

2013

adalah

sebesar

Rp.

Tidak tercapainya target ini

adalah karena perlunya peningkatan sarana dan prasarana pasar.

Namun

demikian, meskipun tidak mencapai target, capaian PAD dari pasar pada tahun 2013 meningkat sebesar 11,42% dari tahun 2012. Selain pasar daerah juga terdapat 2 (dua) BUMD yang juga menyumbangkan sejumlah PAD bagi Kabupaten Blitar. Perkembangan penerimaan PAD dari BUMD disajikan pada tabel berikut:

NO 1 2

Tabel 4.58 Perkembangan Penerimaan PAD dari BUMD Tahun 2011 – 2013 Realisasi PAD (Rp.) BUMD 2011 2012 PD Safitri Indah / Apotik 52.500.000,55.000.000,Bank Perkreditan Rakyat 113.270.835,428.790.806,(Hambangun Artha Selaras)

2013 75.000.000,417.445.550,-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2014 Pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang signifikan pada perolehan PAD

dari BPR HAS yaitu sebesar 278,55%. Membaca peluang yang sangat baik ini dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Blitar, maka pada tahun 2013 BPR HAS mengembangkan usaha dengan membangun cabang yang berlokasi di Kecamatan Sanankulon, karena itulah laba bersih pada tahun 2013 mengalami penurunan sehingga realisasi PAD pada tahun 2013 juga menurun. Pada tahun 2013 juga tercatat jumlah PK 5 di Kabupaten Blitar adalah sebanyak 1.893 PK 5 dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Srengat (171 PK 5), Kecamatan Kademangan (164 PK 5) dan Kecamatan Wlingi (163 PK 5). Adapun jumlah UKM Perdagangan adalah sebesar 10.719 UKM dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Nglegok (682 UKM), Kecamatan Kesamben (662 UKM) dan Kecamatan Kanigoro (634 UKM). Dari jumlah tersebut, jumlah usaha yang tidak memiliki SIUP pada tahun 2013 adalah sebanyak 4.747 perusahaan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

IV-133

Sehingga dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% usaha perdagangan telah memiliki SIUP. c) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terjadi dalam realisasi urusan perdagangan pada tahun 2013 adalah kreditor pada program pembinaan dan fasilitasi penyelesaian kredit sisa 141 orang. Solusi yang perlu dilakukan pada realisasi tahun mendatang terkait program pembinaan dan fasilitasi penyelesaian kredit adalah akan diselesaikan secara bertahap pada tahun berikutnya terkait kredit yang belum diselesaikan sebesar Rp. 2.091.000.000. 8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN Urusan ketransmigrasian pada tahun 2013 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.130.000.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.127.404.900 dengan prosentase 98%. Program dan kegiatan urusan ketransmigrasian pada tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut: a) Program dan Kegiatan 1. Program Transmigrasi Regional Program transmigrasi regional mendapatkan alokasi Rp.80.000.000 direalisasikan Rp. 77.406.000.Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan meliputi penerangan penyuluhan, motivasi, pendaftaran, seleksi transmigrasi regional, pelatihan

transmigrasi

regional

dan

pemberdayaan

serta

pemberangkatan

transmigrasi umum. Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu terlaksananya penerangan penyuluhan, motivasi, pendaftaran, seleksi transmigrasi regional, terealisasinya pelatihan

transmigrasi

regional

dan

pemberdayaan

serta

terlaksananya

pemberangkatan transmigrasi umum. 2. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program pengembangan wilayah transmigrasi mendapatkan alokasi Rp.50.000.000 direalisasikan

Rp.

49.998.900.Program

ini

dilaksanakan

melalui

kegiatan

peningkatan kerjasama wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.


IV-134

Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu terlaksananya peningkatan kerjasama wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi. b) Capaian Kinerja Pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Blitar mengirimkan 19 Kepala Keluarga untuk bertransmigrasi dengan rincian sebagai berikut: 1. 10 KK (34 jiwa) ke Provinsi Maluku Utara 2. 9 KK (35 jiwa) ke Majene, Provinsi Sulawesi Barat.


IV-135

BAB

V PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan azas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggunjawabkan kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan

tugas

pemerintah

dapat dilakukan

dengan menggunakan

azas

desentralisasi dan azas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Dengan demikian selain memberikan

penekanan terhadap efisiensi dan

efektifitas, maka sebagai konsekuensi logis dari penugasan tersebut mengandung makna bahwa disatu sisi pemberi tugas harus menyediakan pembiayaan dan sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan sisi lain pelaksana/penerima tugas pembantuan harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tersebut sebagai tuntutan akuntabilitas. Dalam alur dana APBN ke daerah (money follow function), belanja untuk urusan Tugas

Pembantuan

merupakan

Belanja

Pemerintah


Pusat

di

daerah V-1

melalui

Kementerian/Lembaga yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Gubernur/Bupati/dan Walikota. Bahkan dalam Bab XI pasal 95 UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian Negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran/lembaga. Dalam azas Tugas Pembantuan ada 3 (tiga) jenis pemberian Tugas Pembantuan yaitu : 1.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas –tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Sebagian urusan yang diberikan kepada pemerintah propinsi atau kabupaten/kota dan desa tersebut diluar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah yaitu : Politik luar negeri, pertahanan, keamanan,yustisi, moneter dan fiscal nasional dan agama.

2.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian urusan atau tugas-tugas yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah provinsi, antara lain dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian yung pemerintah dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.

3.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas – tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi

wewenang

kabupaten/kota

termasuk

sebagian

tugas

yang

wajib

dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/kota yang meliputi : pekerjaan umum, kesehatan, perikanan dan kelautan, ketahanan pangan, pertanian, peternakan, penanaman modal dan tenaga kerja. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

V-2

Dari

pejelasan

pelaksanaan tugas

tentang

tugas

pembantuan

bagi

pembantuan

Pemerintah

tersebut, secara eksplisit

Kabupaten/Kota terbagi menjadi

dua, yaitu: Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dan

Tugas Pembantuan yang diberikan kepada pemerintah desa. Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, Pemerintah Pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementrian/Lembaga/Departemen/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementrian Keuangan (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah,

demikian

pula

Pemerintah

Daerah

berkewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan. Dalam implementasinya

tugas

pembantuan

yang

termuat

dalam

rencana

kerja

kementerian/lembaga akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah seiring dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Dasar Hukum Dasar-dasar

Hukum

yang

menjadi

landasan

dilaksanakannya

tugas

pembantuan yang diterima dibiayai dari sumber dana APBN terutama sebagai berikut: A.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;

B.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;

C.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;


V-3

D. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; E.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

F.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

G. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara; H. Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; I.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Kekayaan Negara/Daerah;

J.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

K.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

L.

Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

M. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011 tentang perubahan atas nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan Gubernur di wilayah provinsi bahwa Gubernur wakil dari pemerintah; N. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

V-4

Tugas Pembantuan pada dasarnya lebih mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pola dan mekanisme pendanaan dekonsentrasi serta

tugas

pembantuan yang wajib diikuti oleh seluruh penyelenggara kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pada tahun 2013 ada 10 (sepuluh) SKPD Pemerintah Kabupaten Blitar yang melaksanakan Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah Pusat sebagai berikut :

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tabel 5.1 SKPD Kabupaten Blitar Penerima Tugas Pembantuan Tahun 2013 KEMENTERIAN NAMA SKPD PAGU REALISASI /LEMBAGA Kementrian Badan Perencanaan 650.000.000 619.943.400 Dalam Negeri Pembangunan Daerah Kementerian Badan Pemberdayaan 24.786.863.000 24.771.463.000 Dalam Negeri Masyarakat Kementerian Dinas Pertanian 7.941.862.000 7,747.420.400 pertanian Kabupaten Blitar Kementerian Kantor Ketahanan 986.800.000 976.025.800 Pertanian Pangan Kementerian Dinas Peternakan 5.371.259.000 5.276.845.355 Pertanian Kabupaten Blitar Kementerian Dinas Kelautan dan Kelautan dan Perikanan Kabupaten 2.169.120.000 2.139.667.004 Perikanan Blitar Kementerian Dinas Tenaga Kerja dan 1.325.758.000 792.840.000 tenaga Kerja Transmigrasi Kementerian Dinas PU Cipta Karya & 40.240.000.000 40.120.084.800 Pekerjaan Umum Tata Ruang Kementerian Dinas Kesehatan 2.589.490.000 2.478.671.000 Kesehatan Kementerian RSUD Ngudi Waluyo 7.000.000.000 6.910.478.300 Kesehatan Wlingi JUMLAH

93.061.152.000

% 95,37 99,93 97,55 98,90 98,24 98,64 59,80 99,70 95,72 98,72

91.883.269.059 98,73

Sumber: KPPN Blitar dan SKPD Pengelola APBN, 31 Desember 2013 Pada tahun 2013, ada 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga yang mengalokasikan dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Blitar. Dari total pagu yang dialokasikan sebesar Rp. 93.061.152.000,- dan dapat direalisasi sampai dengan akhir tahun 2013 sebesar Rp.91.883.269.059,- atau 98,73 persen. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

V-5

Adapun alokasi dana Tugas Pembantuan yang tertinggi adalah dari Kementerian Pekerjaan Umum yaitu sebesar Rp 40.240.000.000 atau 43% dari total pagu dana tugas Pembantuan di Kabupaten Blitar, yang kedua Kementerian Dalam Negeri yaitu sebesar Rp. 24.786.863.000,- atau 27% dari total pagu dan pengalokasian yang terendah dari Kementerian Perencanaan Pembangunan sebesar Rp. 650.000.000,- atau sebesar 1% dari total pagu. Adapun pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima oleh pemerintah

daerah dari

Pemerintah Pusat oleh masing-masing SKPD diuraikan

sebagai berikut : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada tahun 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan Program Bina Pembangunan Daerah Nomor : 010.06.4.052149/2013

dengan dasar hukum pelaksanaan SP DIPA

dengan anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- dan

dapat direalisasikan sebesar Rp. 619.943.400,- atau 95,37%, yang dilaksanakan melalui kegiatan: fasilitasi/pembinaan/monev bidang penataan ruang daerah dan lingkungan hidup se kabupaten Blitar. 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pada tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan Program Peningkatan Nasional Keberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) dengan dasar hukum pelaksanaan SP DIPA Nomor : 010.05.5.059605/2013

jumlah dana sebesar Rp.

24.786.863.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 24.786.863.000,- atau 99,93%, yang dilaksanakan melalui kegiatan: bantuan modal usaha dan terpenuhinya sarana dan prasana untuk masyarakat miskin perdesaaan di 22 kecamatan, 215 desa/kelurahan yaitu Ponggok, Gandusari, Wates, Binangun, Panggungrejo, Bakung, Talun,

Kademangan,

Wonotirto,

Wonodadi,

Sanankulon,

Nglegok,

Selopuro,

Kesamben, Udanawu, Doko, Garum, Gandusari, Srengat, Kanigoro, dan Wlingi.


V-6

3. Dinas Pertanian Pada tahun 2013 Dinas Pertanian melaksanakan dua program, yaitu : a.

Program Pengembangan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu Tanaman Pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan. Instansi pemberi tugas pembantuan adalah Departemen Pertanian dan SKPD pelaksana Dinas Pertanian Kabupaten Blitar. Ada 5 (lima) kegiatan pelaksanaan program ini yaitu : 

Pengelolahan Produksi Tanaman aneka kacang dan umbi , dasar hukum pelaksanaan SP DIPA Nomor : 018.03.4.059143/2013, anggaran sebesar Rp. 3.853.900.000, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.3.849.940.000,atau 99,89%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:

sekolah lapangan

pengelolahan tanaman terpadu (SLPTT) komoditas aneka kacang dan Umbi seluas 7000 hektar; pengembangan budidaya aneka kacang dan umbi seluas 50 hektar; selesainya laporan sekolah (SLPTT), pengembangan budidaya aneka kacang dan umbi. 

Pengelolahan Nomor:

produksi

tanaman

018.03.4.059143/2013,

Serelia, dasar hukum pelaksanaan dengan

anggaran

sebesar

Rp.

2.237.500.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.187.385.000,- atau 97,76%,

yang

dilaksanakan

melalui

kegiatan:

sekolah

lapangan

pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) komoditas serelia seluas 16.000 hektar dan selesainya 3 (tiga) laporan pengelolaan produksi serelia. 

Pengelolahan sistem penyediaan benih tanaman pangan, dasar hukum pelaksanaan SP DIPA Noor : 018.03.4.059143/2013, dengan anggaran sebesar

Rp.

64.955.000,-

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.

51.015.000,-atau 78,54%, yang dilaksanakan melalui kegiatan laporan kegiatan perbenihan sebanyak satu. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

V-7



Penanganan Pasca panen tanaman pangan, dasar hukum pelaksanaannya SP DIPA Nomor: 018.03.4.059143/2013, dengan anggaran sebesar Rp. 605.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 593.135.000,-, atau 98,04%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:

tersalurkannya bantuan

sarana pasca panen tanaman pangan kepada 3 (tiga ) kelompok tani untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut. 

Dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura, sebagai dasar hukum pelaksanaannya SP DIPA Nomor: 018.03.4.059143/2013, dengan anggaran sebesar Rp. 105.507.000,- dan

dapat

direalisasikan

sebesar Rp. 98.173.000,- atau 93,05%, yang dilaksanakan melalui kegiatan: 1 (satu) rancangan kegiatan dan rencana kerja tanaman pangan; terlaksananya administrasi kegiatan manajemen tanaman pangan selama 12 bulan; laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan sebanyak 3 laporan dan perangkat penolah data dan komunikasi sebanyak 1 unit. b. Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman Hortikultura

berkelanjutan.

Instansi

pemberi

tugas

pembantuan

adalah

Departemen Pertanian dan SKPD pelaksana Dinas Pertanian Kabupaten Blitar. Ada 2 (dua) kegiatan pelaksanaan program ini yaitu :  Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah berkelanjutan, sebagai dasar hukum pelaksanaannya SP DIPA Nomor: 018.04.4.059594/2013, dengan anggaran sebesar Rp. 965.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar

Rp. 899.716.000,- atau 93,24%, yang

dilaksanakan melalui kegiatan: pengembangan kawasan tanaman buah 4 ha, terlaksananya sekolah lapangan GAP 4 kelompok, pemberdayaan kelembagaan usaha di 4 lembaga, menyerahkan sarana dan prasarana pasca panen 4 unit.


V-8

 Dukungan menejemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura, sebagai dasar hukum pelaksanaannya SP DIPA Nomor: 018.04.4.059594/2013, dengan anggaran sebesar Rp. 110.000.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 68.056.400,- atau 61,87%, yang dilaksanakan melalui kegiatan: 4 laporan penataan dan pengelolaan pelaksanaan pengembangan hortikultura,

Bantuan benih/bibit kepada petani

dalam mendukung

ketahanan pangan, dan selesainya 4 dokumen penataan dan pengelolahan perencanaan dan perlengkapan kepegawaian pengembangan hortikultura serta laporan perkantoran selama 4 bulan.

4.

Dinas Kelautan dan Perikanan Pada tahun 2013 Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan dua program yaitu: a. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, sebagai dasar hukum pelaksanan kegiatan SP DIPA nomor : 032.04.4.05214/2013, dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 596.823.000,- atau 99,47%, Instansi pemberi tugas pembantuan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan SKPD pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan dengan hasil keluaran meningkatnya produksi perikanan budidaya. Ada 5 (lima) kegiatan pelaksanaan program ini yaitu : 

Pengembangan

sistem

kesehatan

ikan

dan

lingkungan

pembudidayaan ikan, sebagai dasar hukum pelaksanaan SP DIPA nomor : 032.04.4.05214/2014, dengan anggaran sebesar Rp. 28.400.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 28.396.000,- atau 99,98%, yang dilaksanakan

melalui

kegiatan:

meningkatnya

produksi

perikanan

budidaya di 15 (lima belas) jenis penyakit ikan dapat dikendalikan. 

Pengembangan sistem perbenihan, sebagai dasar hukum pelaksanaan SP DIPA nomor: 032.04.4.05214/2013, dengan anggaran sebesar Rp.


V-9

1.800.000,- dan dapat direalisasikan Rp. 1.500.000.- atau 83,33%, yang dilaksanakan melalui kegiatan: pengembangan sistem perbenihan ikan dengan mutu terjamin 1 Dokumen. 

Pengembangan Sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, sebagai dasar hukum pelaksanaan SP DIPA nomor: 032.04.4.05214/2013, dengan anggaran sebesar Rp. 416.703.000,- dan dapat direalisasikani sebesar Rp. 416.472.000,- atau 99,94%, yang dilaksanakan melalui kegiatan: pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan di 1 Wilayah.



Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan, sebagai dasar hukum pelaksanaan SP DIPA nomor : 032.04.4.05214/2014, dengan anggaran sebesar

Rp.

41.763.000,-

45.086.000,atau

dan

92,63%,

dapat

yang

direalisasikan

dilaksanakan

sebesar

melalui

Rp.

kegiatan:

pengembangan usaha minapolitan di 14 kelompok. 

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen perikanan budidaya, sebagai dasar hukum pelaksanaan SP DIPA nomor:

032.04.4.05214/2014,

dengan

anggaran

sebesar

Rp.

108.011.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 107.691.200,- atau 99,70%, yang dilaksanakan melalui kegiatan: perencanaan kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data terkini dan akurat; pengelolahan keuangan aset milik negara (SAI, SABMN, PNPB) dan Administrasi Persuratan selama 12 bulan. b. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan, sebagai dasar hukum pelaksanaan SP DIPA nomor: 032.06.4.059602.2014, dengan anggaran sebesar Rp. 1.569.120.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.543.844.400,- atau 98,39%, Instansi pemberi tugas pembantuan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan SKPD pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan dengan hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

V - 10

keluaran meningkatnya pemasaran produk perikanan dalam negeri.

Ada 4

(empat) kegiatan pelaksanaan program ini yaitu : 

Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan,

sebagai

dasar

hukum

pelaksanaan

SP

DIPA

nomor:

032.06.4.059602.2013, dengan anggaran sebesar Rp. 837.080.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.823.570.000,- atau 98,39%, yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

pengembangan sarana dan prasarana

pemasaran hasil perikanan dalam negeri (1 Pasar) 

Fasilitasi pengembangan industri pengelolahan hasil perikanan, sebagai dasar hukum pelaksanaan SP DIPA Nomor: 032.06.4.059602.2013, dengan sebesar Rp. 281.868.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 277.718.000,- atau 98,53%, yang dilaksanakan melalui kegiatan: sarana dan prasarana pengembangan dan pembinaan produk hasil perikanan dan dibina (1 Lokasi).



Fasilitasi pengembangan produk hasil perikanan non konsumsi, sebagai dasar hukum pelaksanaan SP DIPA nomor: 032.06.4.059602.2013, dengan anggaran sebesar Rp. 325.634.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 318.225.000,- atau 97,72% yang dilaksanakan melalui kegiatan: sarana dan prasarana pengembangan dan pembinaan produk hasil perikanan non konsum (1 lokasi).



Peningkatan dukungan manajemen tugas teknis lainnya Ditjen P2HP, sebagai

dasar

hukum

pelaksanaan

SP

DIPA

nomor:

032.06.4.059602.2013, dengan anggaran sebesar Rp. 124.538.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 90.662.131,- atau 72,79%, yang dilaksanakan melalui kegiatan: Dokumen perencanaan dan pelaporan (1 dokumen).


V - 11

5. Dinas Peternakan kabupaten Blitar Pada tahun 2013 Dinas Peternakan menerima alokasi anggaran dari Kementerian Pertanian sebesar Rp. 5.371.259.000,- dilaksanakan melalui Program Pencapaian Swasembada Daging sapi dan peningkatan penyediaan Pangan Hewani yang aman, sehat, utuh. Dasar hukum pelaksanaan adalah SP DIPA nomor: 018.06.4.059596/2013,

dan

5.276.845.355,- atau 98,24%.

anggaran

dapat

direalisasikan

sebesar

Yang dilaksanakan program tersebut melalui

Rp. 5

Kegiatan yaitu : a. Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan Sumber daya Lokal, sebagai dasar hukum pelaksanaan SP DIPA nomor: 018.06.4.059596/2013, dengan anggaran sebesar Rp. 1.135.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 902.085.000,- atau 79,48%, yang dilaksanakan kegiatan: Pengembangan kawasan sapi potong; Pengembangan budidaya sapi perah, Penguatan kelembagaan pelayanan inseminasi (IB), dan 1 unit kendaraan bermotor sebagai penunjang kelancaran kegiatan tersebut. b. Peningkatan produksi pakan ternak dengan pemberdayaan sumber daya lokal, sebagai dasar hukum pelaksanaan SP DIPA nomor: 018.06.4.059596/2013, dengan anggaran sebesar Rp. 501.239.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 243.000.000,- atau 48,48%, yang dilaksanakan melalui kegiatan: pengembangan integrasi tanaman ruminansia, pengembangan lumbung pakan (LP) rumininsia. c. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan Nebuler strategis dan penyakit Zoonosis, sebagai dasar hukum pelaksanaan

SP DIPA nomor :

018.06.4.059596/2013, dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 58.801.080,- atau 39,20%, yang dilaksanakan melalui kegiatan: penguatan puskeswan, 3 unit perangkat pengolah data dan


V - 12

komunikasi dan 1 unit kendaraan bermotor sebagai penunjang kelancaran kegiatan tersebut. d. Peningkatan Kuantitas dan kualitas bersih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal, sebagai dasar hukum pelaksanaan SP DIPA nomor: 018.06.4.059596/2013, dengan anggaran sebesar Rp. 910.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 903.610.200,- atau 99%, yang dilaksanakan melalui kegiatan: Pembibitan sapi potong, penguatan sapi/kerbau betina bunting. e. Penjamin Pangan hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan Non pangan, sebagai dasar hukum pelaksanaan SP DIPA nomor: 018.06.4.059596/2013, dengan anggaran sebesar Rp. 2.675.000.000,dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.636.152.200,- atau 99,29%, yang dilaksanakan melalui kegiatan: fasilitasi penataan kios daging, fasilitasi tempat pengumpulan susu (TPS) fasilitasi rumah potong hewan ruminansia (RPH-R), Pembelian kendaraan bermotor untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

6. Kantor Ketahanan Pangan Pada tahun 2013 Kantor Ketahanan Pangan menerima alokasi anggaran dari Kementerian Pertanian

sebesar Rp 986.800.000,- yang dilaksanakan melalui

Program Peningkatan Diversifikasi Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan.

Dasar

hukum

pelaksanaan

adalah

SP

DIPA

Nomor:

6691/018.11.4.059604/2013. Dengan anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 976.025.800,- atau 98,91%. Program tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu: 1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, sebagai dasar hukum pelaksanaan SP DIPA Nomor: 6691/018.11.4.059604/2013, dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

V - 13

anggaran sebesar Rp. 136.300.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 133.700.000,- atau 98.09%. yang dilaksanakan melalui kegiatan: 4 (empat) jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan dan 4 (empat) lokasi penanganan rawan pangan SKPG. 2) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar, sebagai dasar hukum Nomor:

6691/018.11.4.059604/2013,

dengan

pelaksanaan SP DIPA anggaran

sebesar

Rp.

805.500.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 801.270.000,- atau 99.47%.

Yang

dilaksanakan

melalui

kegiatan:

pendampingan

P2KP

(Percepatan penganeragaman Konsumsi pangan) di 4 (empat) desa; Empat laporan pemantauan monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP; empat laporan situasi konsumsi pangan penduduk. 3) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan. Sebagai dasar pelaksanaan SP DIPA Nomor: 6691/018.11.4.059604/2013, dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 41.055.800,- atau 91.23% yang dilaksanakan melalui kegiatan dukungan menejemen dan administrasi selama 4 (empat) Bulan. 7. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Pada tahun 2013 Dinas PU Cipta Karya dan Tata

Ruang menerima

anggaran sebesar Rp. 40.240.000.000 dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan anggaran ini sampai akhir tahun dapat direalisasikan sebesar Rp. 40.120.084.000,atau 100%, dinas PU Cipta karya dan Tata Ruang dengan anggaran tersebut telah melaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu : 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PPIP dan Infrastruktur Air Limbah), sebagai dasar hukum pelaksanaan Nomor 033.05.1.503237/2013, dengan anggaran sebesar Rp. 30.700.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 30.700.000.000 atau 100%. yang dilaksanakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

V - 14

melalui kegiatan: terbangunnya infrastruktur perdesaan (PPIP) di 106 desa di Kabupaten Blitar: Infrastruktur Air Limbah (SPMB/USRI) di 12 Desa di Kecamatan Wlingi dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. 2. Program Bina pembangunan Daerah, sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan SP DIPA nomor : 010..06.4.0522151/2013, dengan anggaran sebesar Rp. 2.400.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.280.084.800,- atau 95,00%. Yang dilaksanakan melalui kegiatan: pembangunan gedung kantor pemerintah sebanyak 7 (tujuh) Unit yaitu Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Selopura, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Selorejo. 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Dengan dasar hukum pelaksanaan kegiatan sebesar

SP DIPA Nomor:

033.05.5.503237/2013 dengan anggaran sebesar Rp. 7.140.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.140.000.000,- atau 100%, yang

dilaksanakan

melalui kegiatan: kewaspadaan Masyarakat (PNPM Mandiri perkotaan/P2KP) di 42 unit di Kecamatan Wlingi, Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

8. Dinas Kesehatan Pada Tahun 2013 Dinas Kesehatan melaksanakan 2 (dua) program antara lain : a. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan dasar hukum pelaksanaan SP

DIPA

Nomor: 024.03.4.059595/2013, alokasi

sebesar Rp. 2.085.600.000,-

dan dapat

direalisasikan

anggaran

sebesar Rp.

2.081.330.000,- atau 99,79% yang dilaksanakan melalui kegiatan: bantuan operasional kesehatan (BOK) kepada 24 puskesmas dan menyelenggarakan lokakarya Mini untuk menunjang pencapaian SPM.


Hasil

yang

diharapkan

V - 15

program ini adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. b. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang pertama kali diterima Dinas Kesehatan di Kabupaten Blitar dengan dasar hukum pelaksanaannya SP DIPA Nomor: 024.05.4.052150/2013 alokasi anggaran sebesar Rp. 504.409.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 397.341.000,atau

78,77% yang dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi 100 bangunan

sarana air minum bukan jaringan perpipaaan di 10 desa dan 3 kecamatan di Kabupaten Blitar. 9. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Pada tahun 2013 RSUD Ngudi Waluyo Wlingi melaksanakan Program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan dasar hukum pelaksanaan kegiatan DIPA No. 024-04.4/0595/2013 yang diterima dari Kementerian Kesehatan dengan alokasi dana

sebesar

Rp.

7.000.000.000,-

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp

6.910.478.300,- atau 98,72%. Yang dilaksanakan melalui kegiatan meningkatnya upaya kesehatan dasar, rujukan, tradisional, alternatif dan komplementer, kesehatan kerja, olah raga dan matra serta standarisasi, akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan output pelayanan perkantoran, alat

kedokteran

dan

kesehatan keluarga berencana sebesar 63 unit.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Seperti

yang telah diuraikan didepan bahwa pemerintah daerah dapat

menyerahkan Tugas Pembantuan kepada Desa dalam Wilayah berkaitan dengan pelaksanaan sebagian Urusan Wajib yang menjadi tanggungjawabnya. Di Kabupaten Blitar, dalam kurun waktu tahun 2013 tidak ada urusan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan atau ditugaskan kepada desa.


V - 16

C. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SOLUSI YANG DILAKSANAKAN Berdasarkan laporan yang diterima serta fakta di lapangan, masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pencapaian target program dan kegiatan dalam penyelenggaran tugas pembantuan tahun 2013. Kendala atau permasalahan tersebut diantaranya adalah : 

Masih ada DIPA turun pada pertengahan tahun menyebabkan dana yang diberikan tidak dapat diserap secara maksimal. Kasus ini terjadi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dengan SP DIPA Nomor: 024-05.4.052150/2013 dengan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dari Kementerian Kesehatan RI sekitar bulan juli 2013. Solusi

yang

dilaksanakan

adalah

konsultasi

dan

koordinasi

dengan

Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Keuangan RI.  Mundurnya Jadwal proses pelelangan dari jadwal yang telah ditentukan termasuk mundurnya pelaksanaan serah terima kegiatan sehingga menghambat proses pencairan anggaran. Persoalannya ini berdampak pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Solusi yang dilaksanakan adalah untuk itu, sebagai antisipasi pada pelaksanaan Tugas Pembantuan di tahun anggaran berikutnya maka penyiapan berkas-berkas untuk pelaksanaan lelang dilakukan sedini mungkin terutama pada awal-awal pelaksanaan kegiatan, sehingga proses lelang dapat dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan. Instansi yang diharapkan dapat membantu proses lelang ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.  Permasalahan timbul pada tahap pelaksanaan yaitu adanya keterlambatan kedatangan alat sementara masa kontrak sudah berakhir. Kasus ini terjadi pada Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi . Solusi

yang

dilaksanakan

adalah

konsultasi

dengan

KPPN

Blitar

dilaksanakan sesuai prosedur yang diberikan oleh KPPN Blitar. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

V - 17

dan

 Terjadinya kekosongan kepala Dinas (pensiun) pada pertengahan tahun, kasus ini terjadi pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi akhirnya tidak berani menyerap anggaran Dana APBN Tugas Pembantuan sehingga untuk penyerapan tidak bisa secara maksimal . Solusi yang dilaksanakan adalah koordinasi dengan pejabat berwenang di pemerintahan kabupaten Blitar.  Seluruh kegiatan agar dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah direncanakan termasuk penetapan SK pengelola.  Memantapkan peran Bappeda sebagai Koordinator penyelenggaraan kegiatan APBN lingkup

Kementerian/Lembaga

terutama

dalam

hal

penyampaian

laporan

pelaksanaan kegiatan.  SKPD penerima dana Tugas Pembantuan sesuai ketentuan yang ada harus tertib dan konsisten dalam menyampaikan laporan kinerjanya secara triwulanan kepada Bupati cq. Bappeda Kabupaten Blitar.


V - 18

BAB

VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi memberi penekanan kepada prinsip-prinsip otonomi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua kewenangan diluar yang menjadi kewenangan pemerintah (pusat) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Sedangkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) implementasi dari asas-asas tersebut memuat tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum yang terbagi menjadi : 1. Urusan Desentralisasi yang memuat 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan; 2. Tugas Pembantuan dan; 3. Tugas Umum Pemerintahan. Pelaksanaan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2013 antara lain mencakup : 1. Kerjasama antar daerah; 2. Kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga; 3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah; 4. Pembinaan batas wilayah; 5. Pencegahan dan penanggulangan Bencana; 6. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

VI-1

7. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban. Dengan uraian masing-masing sebagai berikut :

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH Seperti yang termuat dalam Bab IX Pasal 195 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Pada Tahun 2013 beberapa kerjasama antar daerah adalah sebagai berikut: 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jatim dalam kegiatan JAMKESDA dan PT. ASKES (Persero) dalam kegiatan pelayanan Askes kepada masyarakat. Kerjasama ini berdasarkan pada Permendagri No. 23 tahun 2004 Keputusan Gubernur 188/23/KTSP/013/2007 dan PERMENKES no 416/MENKES/PER/II/2011. Terselenggaranya kerjasama ini mampu menghasilkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan peserta ASKES. 2. BPPKAD Kabupaten Blitar bekerjasama dengan PT. PLN Area pelayanan Kediri dan PT. PLN area pelayanan Malang dalam kegiatan pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan selama 3 tahun. Kerjasama ini mampu menghasilkan pendapatan dari pajak daerah sektor pajak penerangan jalan. 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar bekerjasama dengan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi dan Kabupaten Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dalam penempatan keluarga transmigran sebanyak 20 Kepala Keluarga. 4. Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Malang dalam fasilitasi kerjasama antar kedua daerah berdasarkan pada MoU nomor: 119/13/421.022/2013 dan 119/I.005/409.011/2013.

Kerjasama ini

mampu

menghasilkan

peningkatan

teknologi informasi, administratif, dan infrastruktur daerah.


VI-2

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA Kerjasama dengan

pihak

ketiga

dilaksanakan

oleh

SKPD

dalam

rangka

pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku, utamanya dalam pengadaan barang dan jasa baik melalui pengadaan langsung maupun proses tender lewat e procurement. C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. Ada beberapa SKPD sebagai representasi Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain : a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) - Bekerja sama dengan Polres , Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kantor Pos Cabang, dan Kantor Kemenag di Kabupaten Blitar dalam rangka kewaspadaan dini masyarakat. - Bekerja sama dengan Polres dan Kodim 0808 Blitar dalam rangka ketentraman, ketertiban dan kondusifitas daerah. - Bekerja sama dengan Polres Blitar, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan Negeri Blitar dalam rangka kerukunan umat beragama dan kondusifitas daerah. - Bekerja sama Kodim 0808 dan Polres Blitar dalam rangka pembauran kebangsaan di Kabupaten Blitar. b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika: - Bekerja sama dengan Polres Blitar dalam rangka pembahasan tentang keselamatan

berlalu

lintas

dan mensinergikan

tugas

pokok

dan

fungsi

penyelenggara lalu lintas dengan mengacu pada Undang-undang No. 22 Tahun 2009. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

VI-3

c. Dinas Perikanan Dan Kelautan: - Bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Badan Pertanahan Nasional dalam rangka Koordinasi tentang penyiapan calon peserta sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan. -

Bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam rangka Koordinasi tentang pelaksanaan, penyiapan dokumen administrasi, monev dan pelaporan kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB).

d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil -

Bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka Rakor tentang Persiapan Penyerahan DP4 dan pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam rangka penyelenggaraan pemilu 2014.

-

Bekerja sama dengan Kepala Disnaker dan Dispendukcapil Provinsi Jawa timur dalam

rangka

rakor

tentang

optimalisasi

pelaksanaan

program

bidang

kependudukan. -

Bekerja sama dengan Gubernur Jawa Timur dalam rangka penyerahan DP4 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur JATIM.

-

Bekerja sama dengan Gubernur Jawa Timur dalam rangka rakor nasional bidang kependudukan dengan tema menyambut dan memanfaatkan bonus demografi.

-

Bekerja sama dengan Gubernur Jatim dalam rangka rapat fasilitasi pelaksanaan PILGUB JATIM.

-

Bekerja sama dengan Kepala Disnaker dan Dispendukcapil Provinsi Jawa timur dalam rangka rakor dan advokasi percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak JATIM.

-

Bekerja sama dengan Kepala Bakorwil Madiun dalam rangka Rakor persiapan dan kesiapan pelaksanaan pemilu Pilkada.

-

Bekerja sama dengan Gubernur JATIM dalam rangka sosialisasi percepatan penyelesaian perekaman e-KTP Kab/Kota se-JATIM


VI-4

-

Bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka RAKERNAS pendaftaran penduduk.

-

Bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka sosialisasi UU tentang Perubahan atas UU No 23 2006 tentang ADMINDUK.

e. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) -

Bekerja sama dengan perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam rangka pengelolaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Kerja sama ini dilakukan atas kesepakatan kerja kemitraan antara perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang berdasarkan pada dasar hukum 461/HK.101/J1/2013.

f. Bagian Pemerintahan - Bekerja sama dengan POLRES Kota Blitar dalam rangka monitoring tahapan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak agar sesuai peraturan yang berlaku.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Blitar tidak melakukan pembinaan batas wilayah baik antar kecamatan maupun antar desa/kelurahan. Namun Kabupaten Blitar masih harus menyelesaikan sengketa masalah perbatasan dengan Kabupaten Kediri yang menyangkut wilayah Gunung Kelud. E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Dengan telah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maka BPBD adalah SKPD yang bertanggungjawab atas upaya pencegahan dan penanggulangan bencana sejak tahun 2011. Beberapa kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Blitar pada tahun 2013 antara lain adalah banjir dan tanah longsor, puting beliung dan kekeringan. Dalam rangka penanganan bencana tersebut BPBD Kabupaten Blitar melakukan tindakan pendirian posko bencana di lokasi, pemberian bantuan sembako, bronjong, dan penyediaan air bersih.


VI-5

Selain dari bencana yang terjadi tahunan seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan, di Kabupaten Blitar juga berpotensi terjadi bencana gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi.

Untuk mengantisipasi bencana tersebut dilakukan

sosialisasi, pemetaan daerah rawan bencana, pembuatan jalur evaluasi, dan pembuatan rencana kontigensi dan SOP dalam penanggulangan bencana.

Secara

terperinci kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Blitar selama tahun 2013 disajikan dalam tabel di bawah ini: Tabel 6.1 Kejadian Bencana di Kabupaten Blitar Tahun 2013 NO

KORBAN LUKA BERAT/ MENINGGAL RINGAN 0 0

JUMLAH KEJADIAN

JENIS BENCANA

1

Angin Puting Beliung

73

2

Tanah Ambles/Tanah Longsor

74

0

0

3

Banjir

2

0

0

4

Hujan Angin

0

0

0

5

Jembatan Ambrol & Jalan Desa

3

0

0

11

0

0

Ambles 6

Kebakaran

Sumber : BPBD, 2013

Selain BPBD, Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar tahun 2013 melakukan kegiatan sebagai bentuk antisipasi penanggulangan bencana khususnya bencana rawan pangan berupa kegiatan sebagai tabel berikut: Tabel 6.2 Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Dalam Antisipasi Bencana No 1

Kegiatan/program

Keterangan

Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan ialah pembekalan ketrampilan

pemanfaatan

pada masyarakat tentang pembuatan dan pengolahan

pekarangan

untuk

pangan yang berbasis kearifan lokal. Hal ini dilakukan

pengembangan

sebagai bentuk antisipasi semakin berkurangnnya bahan

pangan

pangan berupa beras, dengan demikian masyarakat

(Pendampingan

tidak bergantung pada satu jenis bahan pangan beras

P2KP)

saja. Kegiatan ini


membantu peningkatan potensi

VI-6

wilayah serta penambahan pendapatan keluarga. 2

Kegiatan Mandiri

Desa

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan

Pangan

masyarakat desa, yaitu kepala desa, bidan desa, dan

(Pendampingan

tokoh

masyarakat

DEMAPAN)

perubahan

yang

desa

sebagai

agen

mengarahkan

penggerak

masyarakat

pemanfaatan lahan kosong sebagai tempat

pada

bercocok

tanam untuk meningkatkan perekonomian keluarga. 3

Pemantapan

Kegiatan

Kelembagaan

ketahanan pangan sebagai bentuk evaluasi tentang

Kabupaten

kegiatan sebelumnya terkait dengan kegiatan kesediaan pangan,

ini

dilakukan

distribusi

menghasilkan

pangan,

dan

pola

kebijakan

konsumsi

masyarakat tentang jajanan anak melihat data SKPG. 4

5

Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan tanaman

Pengembangan

pangan berupa sayur, buah-buahan dan ternak (ikan

Cadangan

ataupun kelinci) yang bertujuan untuk meningkatkan

Pangan

Daerah

pendapatkan keluarga.

Kegiatan

Kegiatan ini menghasilkan penguatan kelompok tani,

Pengembangan

penguatan

Cadangan

Lembaga Pembelian Gabah (LPG) dengan Bulog dalam

Pangan

Daerah

Lembaga

Distribusi

Pangan

(P-LDPM),

pemasaran bahan pangan serta peningkatan koordinasi pangan masyarakat.

6

Kegiatan

Kegiatan ini memberikan bantuan isi lumbung sebagai

Pengembangan

sistem pengamanan bahan pangan bagi masyarakat,

Lumbung

agar demikian terbangun kesetabilan harga pangan berupa beras dan jagung.

7

Pembangunan

Kegiatan ini dilakukan sebagai pendukung tempat

Lumbung

penyimpanan bahan pangan untuk cadangan pangan masyarakat.

8

Monitoring,

Evaluasi

dan pelaporan

Kegiatan monitoring terhadap ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan suatu wilayah, sebagai bentuk bahan evaluasi.

9

Peningkatan dan

10

Mutu

keamanan

Pemantauan

bahan

pangan

atau

makanan

yang

dikonsumsi masyarakat sebagai bentuk uji sampel

pangan

keamanan makanan.

Pengembangan

Pemberian pelatihan dan bantuan peralatan penepungan

Teknologi Non Beras

untuk pengolahan tepung ketela sebagai tepung MOCAF dan penganekaragaman bahan pangan masyarakat.

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan 2014.


VI-7

Dari beberapa jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Blitar selama tahun 2013 berikut cara penanggulangan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sekaligus antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana yang terjadi pada tabel berikut : Tabel 6.3 Jenis dan Penanggulan Bencana NO

JENIS BENCANA

STATUS

PENANGGULANGAN Membantu masyarakat menyelesaikan pohon tumbang dengan penebangan Kerja bakti, membantu bronjong, karung zak

1

Puting beliung

Darurat

2

Tanah Ambles/ Longsor

Darurat

3

Banjir

Darurat

4

Hujan Angin

5

Jembatan ambrol dan jalan desa ambles

Darurat

Membuat jembatan darurat dari sesek

6

Kebakaran

Darurat

Melakukan pemadaman/mbl.damkar

7

Kekeringan

Darurat

Drooping air bersih/mobil Tanki Air

Normal Kesiap siagaan

Kajian dan Pemetaan daerah rawan bencana

siaga

8

Gunung berapi Gempa bumi dan 9 tsunami Sumber: SKPD BPBD 2014

Mendirikan Posko, Evakuasi korban,mendirikan Dapur Umum, Rehabilitasi Tangkis, membantu karung zak Persiapan Pencegahan terjadinya bencana

Sosialisasi

E. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS Beberapa kawasan khusus yang menjadi kewenangan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, antara lain adalah : 1. Kawasan Minapolitan Kecamatan Nglegok Berawal dari visi Kementrian Perikanan dan Kelautan yang mentargetkan Indonesia sebagai produsen perikanan terbesar di dunia pada tahun 2020, maka dikembangkanlah suatu program untuk mendukung pencapaian target tersebut yaitu Minapolitan. Kabupaten Blitar yang memiliki potensi perikanan darat yang cukup bagus menyambut baik program nasional ini sehingga pada tahun 2009 mulai menyusun Masterplan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok, yang kemudian

pada

tahun

2010

melalui

Keputusan

Bupati

Blitar

Nomor

188/151/409.012/KPTS/2010 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Minapolitan di Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

VI-8

Kabupaten Blitar maka ditetapkanlah Kecamatan Nglegok sebagai kawasan Minapolitan di Kabupaten Blitar. Penetapan ini diperkuat dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 050/2005/202.2/2011 tanggal 4 Mei 2011 perihal Penetapan Kabupaten Blitar sebagai Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Jawa Timur. Kecamatan Nglegok dipilih sebagai lokasi pengembangan Kawasan Minapolitan karena kecamatan ini memiliki potensi perikanan darat yang sangat bagus dengan komoditi andalan ikan koi dan didukung dengan komoditas ikan konsumsi seperti lele, gurami dan nila. Pendanaan pengembangan Kawasan Minapolitan ini dianggarkan dalam APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Blitar. Pengembangan Kawasan Minapolitan selain dilakukan melalui pembangunan sektor perikanan, juga

dilakukan

pembangunan

sektor-sektor

yang

mendukung

seperti

pembangunan infrastruktur.

2. Kawasan Wisata Kabupaten Blitar memiliki banyak potensi wisata dengan berbagai karakteristik menjadi daya tariknya, ciri khas dan laju pertumbuhan wisata di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut: a.

Kawasan Wisata Candi Penataran Wisata Candi Penataran merupakan wisata yang terdapat obyek wisata yang terdiri atas Candi Penataran, Kolam Renang berstandard nasional, Museum Penataran, Kolam Perahu, Lapangan Tenis, Flying Fox, Makam Syekh Subakir dan beberapa obyek wisata lainnya.

b. Kawasan Wisata Olak Alen Di kawasan wisata ini dikenal sebagai Wisata Lahor, terletak di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Dengan naik ke atas gardu pandang yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, pengunjung akan

dapat melihat keindahan panorama lingkungan

Bendungan Lahor. Selain itu juga terdapat Pasar Ikan, dan terdapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

VI-9

tempat untuk berwisata kuliner dengan menu berbagai masakan ikan air tawar. c.

Petilasan Rambut Monte Petilasan Rambut Monte menyimpan peninggalan purbakala berupa candi yang digunakan sebagai tempat pemujaan oleh Umat Hindu, selain itu juga terdapat kolam ikan Sengkaring yang konon sudah berusia ratusan tahun dan dikeramatkan oleh masyarakat setempat.

Hawa sejuk,

keasrian alam dan keindahan Panorama Gunung Kelud menambah keindahan Petilasan Rambut Monte. d. Kawasan Wisata Pantai Tambak Rejo Pantai Tambakrejo menawarkan keindahan pantai serta pelelangan ikan, pasar

ikan

sekaligus

wisata

kulinernya.

Pantai

Tambakrejo

oleh

Pemerintah Kabupaten Blitar juga dilengkapi dengan Pesanggrahan dan gazebo-gazebo untuk kenyamanan pengunjung. Setiap tanggal 1 Suro juga terdapat wisata budaya yaitu upacara Larung Sesaji yang dilakukan oleh penduduk setempat. e.

Kawasan Wisata Pantai Serang : Pantai Serang menawarkan keindahan pasir putih dengan serpihan kerang dan batu-batu karang, serta arena pancing di laut bebas. Seperti halnya Pantai Tambakrejo, Pantai Serang oleh Pemerintah Kabupaten Blitar juga dilengkapi dengan gazebo-gazebo untuk kenyamanan pengunjung. Setiap tanggal 1 Suro juga diadakan upacara Larung Sesaji.

f.

Kawasan Wisata Pantai Jolosutro : Pantai Jolosutro merupakan pantai dengan hamparan pasir putih yang sangat indah didukung panorama alam laut dan perbukitan yang masih asri. Umat Hindu melaksanakan Upacara Melasti yang melibatkan ribuan orang tiap tahunnya.

3. Kawasan Kehutanan Potensi hutan di Kabupaten Blitar terdiri dari hutan negara dan hutan rakyat.

Untuk hutan negara, data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan


VI-10

Kabupaten Blitar tahun 2010 menunjukkan bahwa luas hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani di Kabupaten Blitar adalah 35.418,6 Ha. Kawasan hutan tersebut terbagi dalam hutan produksi seluas 23.515 Ha dan hutan lindung seluas 11.903,6 Ha. Berikut ini pertumbuhan potensi Hutan Negara tahun 2013: Tabel 6.4 Produksi Hutan Negara di Wilayah Kabupaten Blitar No.

Jenis Kayu

1.

Jati

2.

Tahun 2012 Jumlah Produksi Pohon (M3)


6,355

2,313.284

47,543

6,561.748

Acc Mangium

12,534

1,935.850

42,047

5,682.040

3.

Mahoni

79,706

6,406.501

9,809

3,129.210

4.

Sengon

17,106

2,374.184

1,858

734.560

5.

Pinus

2,550

327.180

2,252

201.670

6.

Damar

283

416.720

1,603

1,826.630

7.

Sonokeling

49

81.710

562

387.760

8.

Mindi

4,038

76.500

874

82.600

9.

Johar

1,863

364.010

913

116.250

10.

Flamboyan

86

65.770

103

19.370

13.

Acasia Au

361

14.700

2,139

241.910

14.

Acasia Csrp

219

123.680

7

7.200

15.

Eucalyptus

134

13.690

148

11.960

16.

Salam

20

16.520

108

99.630

17.

Mimbo

-

-

56

0.580

18.

Kesambi

-

-

70

20.320

19.

Winong

-

-

1

5.180

20.

Trembesi

-

-

3

0.930


VI-11



No.

Jenis Kayu

21.

Sonokembang

-

-

5

0.360

22.

Sengonbuto

-

-

12

26.890

JUMLAH 124,977 Sumber: Dinas HUTBUN, 2014

14,381.619

110,113

19,156.798

Adapun untuk pertumbuhan produksi hutan rakyat telah disajikan pada Bab IV sub bab Urusan Kehutanan. G. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SKPD Kabupaten Blitar yang melaksanakan kegiatan yang terkait dengan upaya pemeliharaaan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Secara umum kondisi trantibum di Kabupaten Blitar cukup kondusif. Tidak terjadi gangguan yang bersifat masal dan fatal. Dengan kerjasama yang terjalin baik dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan koordinasi dengan perangkat di wilayah, gangguan trantibum semisal pencurian dan tindakan kriminal lainnya relatif dapat diatasi dengan baik. Hanya saja memang masih ditemui beberapa kendala yang apabila dapat diatasi dengan baik akan semakin mempercepat terciptanya kamtibmas yang stabil dan kondusif. Beberapa hal yang dirasakan masih menjadi kendala adalah : a. Kab. Blitar belum memiliki Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum secara lengkap b. Kurangnya intensitas koordinasi lintas sektoral terkait masalah perijinan di wilayah Kab. Blitar c. Kurangnya wawasan / pengetahuan anggota tentang dasar-dasar hukum d. Kurangnya jumlah personil Satpol PP baik tenaga lapangan maupun PPNS e. Kurangnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

VI-12

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan trantibum selama tahun 2013 adalah : Tabel 6.5 Kegiatan Penyelenggaraan Trantibum di Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2013 NO

Kegiatan

Jumlah

1.

Patroli Keamanan Wilayah

511 kali

2.

Pengamanan Pejabat

44 kali

3.

Pengamanan Pilkada

3 kali

4.

Patroli Poskotis Idul Fitri

15 kali

5.

Pengamanan Demo

15 kali

6.

Operasi Penertiban Spanduk

19 kali

7.

Patroli Poskotis tahun baru

10 kali

8.

Pembinaan PKL

4 Kali

9.

Pembinaan Gepeng/pengamen liar

11 kali

Sumber : Satpol PP Kabupaten Blitar Tahun 2014 Dari berbagai kendala diatas, beberapa hal yang dapat diupayakan guna memaksimalkan upaya pemeliharaan trantibum antara lain : a. Penambahan jumlah personil kendala : pengajuan jumlah personil masih belum terealisasi secara ideal b. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik dengan instansi-instansi terkait kendala : pelaksanaan koordinasi tidak berkesinambungan dan seringkali justru tidak sinkron karena salah satu pihak tidak konsekuen dengan tugasnya c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kendala : tidak ada tim khusus dalam penyelenggaraan sosialisasi sehingga pelaksanaanya tidak berkesinambungan


VI-13

BAB

VII

PENUTUP

Secara garis besar, pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sepanjang tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dapat dikatakan berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas umum pemerintahan, desentralisasi, serta pelaksanaan tugas pembantuan dapat dilaksanakan dengan relatif lancar. Ditinjau dari sisi demografi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar mencatat bahwa pada 2013, jumlah penduduk kabupaten ini sebesar 1.131.135 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari jumlah penduduk tahun sebelumnya sebanyak 1.126.151 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,43%. Dari sisi komposisi jenis kelamin, populasi penduduk perempuan di Kabupaten Blitar melampaui jumlah penduduk laki-laki. Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi dua tahun sebelumnya dimana populasi penduduk laki-laki Kabupaten Blitar lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, hal ini mengindikasikan semakin pentingnya pembangunan yang mengedepankan pengarusutamaan gender di Kabupaten Blitar. Untuk mengetahui kualitas Sumber Daya Manusia suatu daerah, dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun dari 3 (tiga) komponen yaitu Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli. Nilai IPM Kabupaten Blitar pada tahun 2013 adalah 74,46 yang menempati urutan ke 13 dari 38 Kabupaten dan Kota se Provinsi Jawa Timur. Kondisi makro ekonomi Kabupaten Blitar pada tahun 2013 mengalami perlambatan dari 6,35 (2012) menjadi 5,76 (2013). Artinya, ekonomi tetap meningkat namun dengan laju yang lebih lambat dari tahun sebelumnya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Blitar, namun merupakan fenomena regional Jawa timur. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

VII-1

Dari sisi PDRB, pergeseran peranan sektor yang mendominasi strukturnya terus terjadi, yaitu bergesernya dominasi sektor pertanian yang terus menurun meskipun tetap menjadi sektor yang paling dominan hingga tahun 2013

(42,35%) sebaliknya sektor

Perdagangan, Hotel dan Restauran (PHR) terus meningkat (31,78%) meskipun belum menjadi sektor yang paling dominan. Hal ini merupakan indikasi bahwa struktur perekonomian masyarakat kabupaten Blitar mulai bergeser dari sektor primer yaitu pertanian ke sektor tersier yang diwakili oleh sektor PHR. Hal ini cukup menggembirakan, mengingat sektor tersier dibangun dari sektor-sektor yang tidak bergantung pada sumber daya alami. Disamping itu secara teoritis salah satu ciri daerah yang maju adalah jika daerah tersebut lebih didominasi oleh sektor yang tidak bergantung pada keberadaan sumber daya alam. Sementara itu, untuk melihat secara kasar tingkat kemakmuran rakyat suatu daerah dapat didekati dari PDRB per kapita. Sejak tahun 2008, PDRB per kapita Kabupaten Blitar berkisar diatas 8 juta rupiah. Pada 2013, BPS mencatat PDRB per kapita Kabupaten Blitar mencapai Rp. 15.150.576,-. Dari nominal tersebut dapat terlihat bahwa secara umum rata-rata PDRB per kapita sebulan di tahun 2013 sebesar Rp. 1.262.548,atau Rp. 42.085,- per hari. Jika dibandingkan dengan laju inflasi yang juga meningkat pada tahun 2013 dari 4,82 menjadi 5,45 dapat dipastikan bahwa angka laju pertumbuhan PDRB Per Kapita, yang dalam hal ini didasarkan pada harga berlaku, jauh berada di atas angka laju inflasi. Hal tersebut menjelaskan bahwa secara umum masyarakat Kabupaten Blitar tidak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup karena angka inflasi jauh lebih kecil dibanding nilai pendapatan perkapita masyarakat yang diwakili oleh PDRB per kapita. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Blitar dapat dikatakan cukup tinggi. Dari sisi kebijakan pengelolaan keuangan daerah,

dalam konteks pengelolaan

pendapatan daerah di Kabupaten Blitar, proporsi sumber pendapatan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan proporsi rata-rata dibawah 8% dari total Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

VII-2

pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang, selain intensifikasi penerimaan dari sumber-sumber Pendapatan daerah yang telah diidentifikasi, , antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga dimasa mendatang, proporsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber–sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah. Kebijakan

umum

belanja daerah

diarahkan pada peningkatan

efisiensi,

efektifitas, transparansi, akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Belanja daerah dikelompokan ke dalam belanja langsung dan tidak langsung yang masing-masing kelompok dirinci kedalam jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung, jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu, untuk belanja langsung jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Kebijakan belanja daerah hingga tahun 2013 masih didominasi oleh belanja tidak langsung dengan rata-rata proporsinya terhadap belanja total adalah sebesar 61,72%, sedangkan untuk belanja langsung diperkirakan sekitar 38,28 % atau sisanya. Dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, selama tahun 2013 Kabupaten Blitar melaksanakan keseluruhan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Blitar pada tahun 2013 secara umum dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan adanya komitmen yang cukup tinggi dari seluruh aparatur pemerintah daerah beserta stakeholders terkait untuk mematuhi ketentuan yang berlaku di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah.


VII-3

Pelaksanaan Tugas Pembantuan juga dilaksanakan dengan baik dan lancar oleh 10 (sepuluh) SKPD yang mendapatkan alokasi dana dan kegiatan Tugas Pembantuan dari 7 (tujuh) Kementrian dengan pagu total sejumlah Rp. 93.061.152.00,- yang mampu direalisasikan hingga 99%nya. Selain urusan pemerintahan umum dan pelaksanaan Tugas Pembantuan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang antara lain ,mencakup kerja, sama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, kordinasi dengan instansi vertikal di daerah,

pembinaan

batas

wilayah,

pencegahan

dan

penanggulangan

bencana,

pengelolaan kawasan khusus, dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban juga berjalan dengan baik dan lancar sehingga kondisi perikehidupan masyarakat di Kabupaten Blitar selama tahun 2013 sangat kondusif. Beberapa hal yang patut dicatat antara lain adalah, berhasil ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar dengan ditetapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011 2031, bertambahnya jenis pelayanan kesehatan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yaitu adanya perawatan CT Scan, Hemodialisa, Endoscopy, dan Pelayanan PONEK dengan program EMAS. Di bidang lingkungan hidup, beberapa pencapaian antara lain, diraihnya kembali Piala Adipura untuk kota Wlingi, Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional maupun provinsi oleh 7 Sekolah, serta penghargaan desa berseri tingkat Provinsi. Di bidang Ketahanan Pangan mendapatkan Agfund Prizes Tahun 2012 dari Commitee of Agfund International Prizes for Pioneering Human Development Project di Manila untuk Desa mandiri Pangan. Penghargaan Wahana Tata Nugraha untuk Kota Wlingi juga diraih di Bidang Perhubungan. Serta berbagai macam juara dan penghargaan lain yang diterima oleh Kabupaten Blitar baik tingkat Provinsi maupun Nasional. Demikianlah keseluruhan Laporan Keterangan Pertangggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013 yang dapat disampaikan. Tersusunnya laporan ini dapat terwujud atas kerjasama yang baik dan solid dari Tim penyusun dan dukungan dari semua pihak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2013

VII-4

terutama jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar, dan pihak – pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Pada akhirnya semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan membekati kita sekalian dalam melaksanakan pengabdian demi masyarakat Kabupaten Blitar dan Bangsa serta Negara yang kita cintai. Amin.


VII-5

bimbingannya akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan naskah Laporan

Recommend Documents