Bersama Pers Mahasiswa

----------------------------------------------------Bersama Pers Mahasiswa Sehimpun Tulisan

Haris Firdaus

1

Tentang Kumpulan Ini Sejak kali pertama terdaftar sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, saya langsung tertarik pada aktivitas pers mahasiswa. Hanya berselang beberapa hari sesudah orientasi mahasiswa baru, saya mendatangi sekretariat Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) VISI FISIP UNS dan mendaftar sebagai anggota organisasi itu. Selama kurun 2004-2008, saya aktif di organisasi itu dengan ragam peran yang berbeda. Saya mengalami banyak kejadian, menjalani beraneka ragam proses yang kadang memusingkan kadang membahagiakan. Mulai tahun 2005, saya belajar menulis dengan cara mencatat hal-hal yang terjadi di sekitar saya. Salah satu ihwal yang mulai saya tuliskan adalah mengenai pers mahasiswa. Pengalaman berorganisasi di LPM VISI FISIP UNS bisa dikatakan sangat membekas pada saya sehingga tak terasa cukup banyak hal berkait organisasi itu, atau aktivitas pers mahasiswa secara umum, yang kemudian saya tuliskan. Tulisan-tulisan itulah yang kemudian saya susun menjadi kumpulan ini dengan niat sederhana: sekadar sebagai dokumentasi tulisan yang berserakan. Secara keseluruhan, kumpulan ini berisi sejumlah tulisan saya tentang jurnalisme, pers mahasiswa, dan LPM VISI FISIP UNS. Tulisan-tulisan ini dibuat dalam rentang 2005-2008 dan dipublikasikan di banyak tempat. Orang-orang yang bukan anggota LPM VISI FISIP UNS mungkin akan kesusahan membaca bagian ketiga kumpulan ini yang secara khusus membahas organisasi itu. Oleh karenanya, bagian itu bisa saja dilewatkan begitu saja. Secara khusus, tulisan-tulisan ini saya persembahkan untuk semua kawan saya di LPM VISI FISIP UNS. Selamat menjalani proses! Sukoharjo, Agustus 2009 Haris Firdaus

2

Daftar Isi Halaman Judul-------------1 Tentang Kumpulan Ini----------2 Daftar Isi------------------------------3 Bagian I. Jurnalisme--------------------4 a. Jurnalisme, Percakapan, dan Penggambaran Peta---------5 b. Sumpah Prajurit Asa Bafagih-----------10 c. Harmoko dan “Anak-anak”--------------------12 d. Pil Pahit Jurnalisme Indonesia--------------14 e. Jurnalisme Warga: Beberapa Serakan Pikir---------16 f. Mencari Sosialisme Fabian yang “Hilang”---------21 Bagian II. Pers Mahasiswa--------------------25 a. “Bulan Madu” Sudah Berakhir?-------------26 b. Pers Mahasiswa dan Keberpihakan-------------29 c. Pers Mahasiswa, Bisa Apa?----------------------32 d. Fungsi Kontrol Persma dan Kegiatan Non Penerbitan----34 e. Salah Makna Soal Penerbitan dan Non Penerbitan--------37 f. Mencari Posisi, Meraih Idealisme---------------------39 g. Pers Gerakan Berorientasi Internal----------------42 h. KEJ, Pers Mahasiswa, dan Dilema-------------45 Bagian III. Lembaga Pers Mahasiswa VISI------------------------49 a. Memoar Pengusiran---------------------------50 b. Memoar Pengusiran (2)---------------------------52 c. Mencoba Menafsir “Nilai-nilai Ke-VISI-an”----------55 d. Kaderisasi dan Soal yang Belum Selesai--------------58 e. Tentang Pedoman Sistem Kaderisasi---------------62 f. Tentang Hierarki Hukum dan Kekuasaan----------------65 g. Logika Progresif--------------------------68 Biodata-----------------------------------72

3

Jurnalisme

4

Jurnalisme, Percakapan, dan Penggambaran Peta /1/ Di Kopenhagen, Denmark, ada suatu masa ketika jurnalisme tidak dimulai dari sebuah sikap ingin tahu—seperti pernah dimaklumkan Goenawan Mohamad. Di kota itu, sekitar tahun 1840-an, jurnalisme dimulai dengan sebuah kebencian dan berakhir dengan berita skandal yang mencemooh. Syahdan, di tahun-tahun itu, terdapat sebuah majalah mingguan bernama Corsair yang dengan menggebu terus-menerus memuat berita skandal. Hampir semua tokoh di Kopenhagen telah jadi sasaran cemooh dari majalah tersebut. Anehnya, berkala itu segera saja berkembang pesat. Selama lima tahun awal penerbitannya, Corsair yang dipimpin Meyer Goldschmidt itu menjadi majalah yang paling luas penyebarannya di seluruh pelosok Denmark. Soren Aabye Kierkegaard, seorang filsuf eksistensialis paling terkemuka dari Denmark, semasa hidupnya pernah punya pengalaman buruk dengan Corsair. Kierkegaard yang awalnya mendapat pujian dari majalah itu, pada satu waktu mengatakan bahwa dirinya lebih suka mendapat cemooh dari mingguan itu. Mendengar keinginan Kierkegaard, Corsair pun mengabulkannya. Kierkegaard kemudian jadi salah satu tokoh Kopenhagen yang selalu dicemooh. Selama delapan bulan berturut-turut Corsair terus-menerus menyerang Kierkegarard dengan tulisan maupun karikatur mereka. Secara dramatis, berkala lain pun kemudian ikut terpancing untuk turut serta dalam aksi penyerangan tersebut. Pada titik paling ekstrem, Kierkegaard merasa bahwa ia tak mungkin lagi memerbaiki opini umum tentang dirinya. Ia beranggapan tak bakal bisa tampil di hadapan umum kecuali dalam citra sebagai korban cemoohan Corsair. Meski begitu, Kierkegaard diam dan hanya sekali saja menulis bantahan. Tapi di luar sikapnya secara pribadi, ia kemudian mengembangkan sebuah pemikiran yang menganggap pers dan media—dan oleh karenanya barangkali jurnalisme—adalah sebuah “demoralisasi”. Pers, melalui jurnalisme, baginya adalah sebuah mesin pembentuk pendapat umum yang meniadakan pendapat individu sebagai pribadi yang berdaulat. Kierkegaard memang seorang pemikir yang beranggapan bahwa individu seharusnya menjadi pribadi yang bebas dan independen. Pada titik tertentu, filsuf itu memang menolak bersatunya individu ke dalam sebuah kelompok bila persatuan itu terjadi hanya lantaran individu tersebut gagal tampil dengan kesejatiannya dan dengan tanggung jawabnya sendiri. /2/ Bagaimana sebenarnya jurnalisme diawali? Sekitar tiga ribu tahun yang lalu, jurnalistik barangkali dimulai ketika Amenhotep III—seorang Firaun di Mesir—mengirimkan ratusan pesan kepada para perwira yang ia perintah di provinsi-provinsi kekuasaannya untuk mengabarkan peristiwa apa saja yang terjadi di ibu kota. Seribu tahun kemudian, di Roma, Julius Caesar “menerbitkan” Acta Diurna yang berisi tindakan-tindakan senat, peraturan-peraturan pemerintah, juga

5

berita kelahiran dan kematian. Acta Diurna—yang secara harfiah diartikan sebagai “tindakan-tindakan harian” atau “catatan-catatan harian”—biasanya ditempelkan di tempat-tempat umum dan dipercaya sebagai cikal-bakal media massa di dunia. Di abad 17, cikal-bakal jurnalisme modern baru benar-benar lahir. Jurnalisme lahir dari sebuah tempat yang di jaman ini tak memiliki relasi intens dengan jurnalisme: kafe, pub, atau kedai minuman. Di Inggris dan Amerika Serikat, ketiga tempat itu dulu adalah pusat interaksi sosial antara para pendatang dengan penduduk kota setempat. Interaksi sosial yang terutama berwujud perbicangan itulah awal mula jurnalisme. Para pemilik bar bertindak sebagai “wartawan” dengan memoderatori perbincangan dan juga mencatat di sebuah buku ketika ada pendatang jauh yang membawa kabar-kabar penting. Pada awal mulanya, berita adalah sebuah percakapan di kafe. Surat kabar pertama juga muncul dari kafe-kafe macam itu pada 1609 ketika percetakanpercetakan mulai mencetak berita perkapalan, gosip, dan argumen politik yang sumber utamanya adalah catatan-catatan milik para pemilik bar dan kafe. Lalu evolusi mulai timbul dan barangkali terlalu panjang untuk bicara tentang bagaimana jurnalisme bisa sampai ke dalam bentuknya yang sekarang. Yang barangkali mendesak untuk ditanyakan—terutama dalam sebuah forum yang diberi label “diklat jurnalistik”—adalah apa itu jurnalisme dan atau jurnalistik. Tapi, benarkah sebuah definisi begitu penting untuk dikemukakan? Saya tak terlampau yakin meski juga tak sepenuhnya menolak. Definisi jurnalistik atau jurnalisme bisa dengan gampang ditemukan dalam berbagai buku teks yang tipis-tipis itu. Secara mudah, jurnalisme, menurut Curtis D. MacDougall, adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan perstiwa. Definisi macam ini terus terang saja memang tak terlampau memuaskan. Cuma, sebagai rambu-rambu, definisi tadi tetap saja berguna paling tidak agar kita yang awam tak kehilangan pegangan. Yang paling penting sebenarnya adalah memahami apa tujuan dari jurnalisme. Dalam pokok soal ini, mau tak mau kita mesti menoleh pada Bill Kovach dan Tom Rosenstiel. Dua wartawan yang mengguncang abad 21 dengan “sembilan elemen jurnalisme”-nya itu, sepakat untuk menyebut bahwa tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri. Di sinilah keduanya bersimpang jalan dengan Kierkegaard. Kalau Kierkegaard—oleh karena pengalamannya berhadapan dengan pers dan pemikirannya yang eksistensialis—beranggapan bahwa pers akan menghilangkan kemerdekaan indvidu dalam mengambil sikap, Kovach dan Rosenstiel beranggapan pers bisa dan memang seharusnya mendorong individu jadi merdeka. Tampak bahwa mereka memiliki tujuan yang sama: bagaimana agar seorang individu bisa merdeka. Cuma, tujuan itu harus direalisasikan dengan jalan lain. Kierkegaard percaya jurnalisme hanya akan menghambat pencapaian eksistensi manusia yang merdeka, Kovach dan Rosenstiel percaya jurnalisme bisa mendukung arahan itu.

6

/3/ Sembilan elemen jurnalisme “ditemukan” Kovach dan Rosenstiel setelah mereka memraktekkan jurnalisme dalam maknanya yang paling awal: percakapan. Percakapan dengan 3.000 orang dan melibatkan kesaksian lebih dari 300 wartawan itulah yang kemudian memunculkan sembilan elemen jurnalisme. Seperti perkataan mereka, buku The Elements of Jounalism: What Newspeople Should Know and The Public Expect terutama bukan sebuah argumen tapi lebih mirip deskripsi dari budaya jurnalisme yang muncul setelah keduanya menyimak selama tiga tahun apa saja yang disampaikan anggota masyarakat dan wartawan. Maka, yang penting untuk digarisbawahi adalah sembilan elemen jurnalisme bukanlah sebuah proposisi hasil pemikiran Kovach dan Rosenstiel semata. Sembilan elemen itu adalah sebuah hasil percakapan, pendeknya, sebuah hasil dari jurnalisme pula. Sembilan elemen jurnalisme terdiri dari: (1) kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran; (2) loyalitas pertama jurnalisme kepada warga; (3) intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi; (4) praktisi jurnalisme harus independen terhadap sumber berita; (5) jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan; (6) jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga; (7) jurnalisme harus membuat hal penting menarik dan relevan; (8) jurnalisme harus menjaga berita komprehensif dan proporsional; (9) para praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti hati nurani mereka. Jujur saja, untuk menjabarkan seluruh elemen jurnalisme itu barangkali butuh waktu panjang dan terus terang saya tak yakin mampu melakukan itu dengan baik. Sebuah penjelasan memikat dari Andreas Harsono, salah satu murid Kovach, tentang sembilan elemen itu barangkali bisa dirujuk kalau anda membutuhkan rujukan singkat. Kalau mau berlama-lama, baca saja buku Kovach dan Rosenstiel. Dalam esai ini, saya hanya akan bicara tentang tiga elemen jurnalisme yang sering “dilupakan” para aktivis pers mahasiswa. Pertama, intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi. Disiplin dalam verifikasi adalah sebuah pembeda utama dan paling tegas antara jurnalisme dengan hiburan, propaganda, fiksi, atau seni. Kalau hiburan berfokus pada hal yang menggembirakan hati, propaganda mengarang atau menyeleksi fakta, dan fiksi mengarang skenario untuk sampai pada kesan tertentu, maka jurnalisme sejak awal hendak menceritakan sesuatu secara setepat-tepatnya. Saya kira, elemen ini sering diabaikan aktivis pers mahasiswa. Karena kemampuan yang memang masih harus dikembangkan atau ketidaktahuan, verifikasi dalam berita pers mahasiswa saya kira masih lemah. Pada titik ini, elemen ini harus digarisbawahi. Kedua, jurnalisme harus membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. Ini soal bagaimana kita memilih isu dan bagaimana menyajikannya. Banyak pihak yang beranggapan bahwa menarik dan relevan hampir selalu ada dalam kutub yang berlawanan. Kovach dan Rosenstiel menolaknya, saya pun begitu.

7

Tapi, dalam pers mahasiswa, soal sebenarnya bukan itu. Kebanyakan pers mahasiswa, setidaknya di UNS, tetap berusaha menyajikan sesuatu yang relevan. Sayangnya, tak banyak dari mereka yang mampu mengemas hal relevan itu dengan menarik. Berita-berita pers mahasiswa, kadang masih jatuh pada lubanglubang dasar yang menyebabkan nilai berita mereka turun derajatnya menjadi opini atau sekadar propaganda buruk. Dalam pendapat saya, sebuah berita yang baik harus memiliki beda yang tegas dengan sebuah ceramah, atau sebuah prasangka. Sebuah berita yang menarik adalah tulisan yang secara faktual tak bermasalah, disajikan secara sistematis sehingga mudah dibaca, dan dalam taraf tertentu, sebuah berita yang baik adalah sesuatu yang menyentuh dan menggerakkan. Paling tidak, kemenarikan—sekaligus keberhasilan—sebuah berita bisa ditentukan dari beberapa hal: (a) apakah berita itu telah cukup komprehensif, dalam artian meliputi seluruh aspek yang bersinggungan dengan tema yang diangkat atau belum; (b) apakah berita itu sudah memenuhi syarat dasar sebagai berita atau belum, maksudnya apakah berita itu sudah cover both sides, menghindarkan opini dari penulis, dan apakah fakta-fakta yang disajikan sudah diberi konteks yang secukupnya; (c) apakah berita tersebut sudah disajikan secara sitematis, mudah dimengerti, dan menarik, atau belum. Ketiga, jurnalisme harus menjaga berita agar komprehensif dan proporsional. Kovach dan Rosenstiel mengibaratkan jurnalisme sebagai “kartografi modern”. Jurnalisme mesti menghasilkan semacam peta bagi warga untuk mengambil keputusan tentang kehidupan mereka sendiri. Nilai jurnalisme, oleh karena itu, bergantung pada kelengkapan dan proporsionalitas. Berita dan jurnalisme adalah sesuatu yang terbatas. Dalam artinya yang paling hakiki, proposisi tadi berarti bahwa keduanya tak mampu melingkupi seluruh aspek yang ada di sekitar manusia. Tapi, bagi Kovach dan Rosenstiel, jurnalisme tetap harus menyajikan sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua bagian dari anggota komunitas yang mereka tuju. Kedua wartawan itu menganggap bahwa jurnalisme adalah sebuah “kartografi sosial”: semacam proses penggambaran peta tentang kondisi sosial. Jadi, peta hasil jurnalisme itu tak boleh bolong-bolong dan hanya melingkupi anggota komunitas yang atraktif atau yang potensial untuk mendapat iklan. /4/ Luwi Ishwara pernah membuat tiga kategori tentang wartawan yang baik. Pertama, reporter yang baik adalah mereka yang tahu tentang sesuatu yang menarik bagi pembacanya. Dalam buku Seandainya Saya Wartawan Tempo, Goenawan Mohammad banyak bercerita soal bagaimana menggali fakta yang menarik, bukan saja fakta-fakta besar yang “hard”, tapi juga fakta kecil yang kelihatan remeh. Mengumpulkan sesuatu yang menarik—dan tentu saja tetap relevan bagi pembaca kita—berguna agar peristiwa yang kita ceritakan tidak menjadi peristiwa yang biasa-biasa saja. Kedua, wartawan yang baik selalu memiliki rasa ingin tahu. Ketika mengantar terjemahan buku Kovach dan Rosenstiel, Goenawan Mohammad mengatakan bahwa sikap ingin tahu merupakan awal dari jurnalisme. Jurnalisme,

8

kata wartawan yang lebih dulu terkenal sebagai penyair itu, tidak bermula dan berakhir dengan sebuah berita. Sikap ingin tahu justru menjadi awal sekaligus dasarnya, seperti sebuah batu pertama yang berlanjut dengan fondasi sebuah lorong. Bagi Goenawan, setelah fondasi itu rampung, maka jurnalisme—melalui wartawan tentu saja—harus menempuhnya, dalam keadaan ruwet dan licin, serta membutuhkan kecerdikan dan ketrampilan tertentu. Tapi, bukan hanya itu: jurnalisme juga membutuhkan semacam kesediaan dan kemampun dari praktisinya untuk menjadi polisi lalu-lintas, jaksa, dan hakim bagi dirinya sendiri yang awas terhadap tiap bentuk pelanggaran. Jadi, terdakwa pertama dalam jurnalisme bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Di sinilah pentingnya sebuah sikap rendah hati: semacam kesadaran dari seorang reporter bahwa dirinya memang hanya seorang “pelapor”, dan bukan seorang penceramah yang sedang menasehati masyarakat, juga bukan ilmuwan yang sudah meneliti obyeknya dengan seksama. Seorang reporter adalah seorang terdakwa bagi dan oleh dirinya sendiri. Ketiga, seorang wartawan, kata Ishwara, harus memiliki kemampuan observasi yang baik. Saya kira, banyak di antara kita yang menganggap bahwa tugas utama reporter hanya sekadar wawancara. Padahal, observasi terhadap obyek berita tak kalah pentingnya. Dalam genre tulisan seperti feature dan narasi—sering pula disebut sebagai jurnalisme sastrawi—observasi bahkan mendapat kedudukan yang penting. Bukan hanya karena data yang kita butuhkan memang tak bakal semuanya kita dapat lewat mulut orang lain, tapi juga karena melalui observasi, serpihanserpihan kecil dari fakta yang sering luput saat wawancara bisa kita temukan, kemudian kita bawa ke rumah untuk dirumuskan ulang, lalu digubah dalam sebuah tulisan yang memikat. Sebuah observasi penting agar kita mampu membuat sebuah visualisasi yang memikat dari sebuah kejadian. Dalam straight news, memang jarang ada visualisasi kecuali untuk kejadian tertentu. Tapi dalam feature dan narasi, visualisasi sering menjadi kebutuhan mutlak. Tentu saja, observasi bukan hanya pengamatan dengan mata, tapi juga dengan indera pendengaran, penciuman, bahkan rasa atau sentuhan pun kadang dibutuhkan. (Makalah Diklat Jurnalistik Dasar LPM Scienta MIPA UNS pada Sabtu, 29 Maret 2008)

9

Sumpah Prajurit Asa Bafagih 18 Maret 1953. Barangkali tak banyak insan pers Indonesia yang ingat apa yang terjadi pada tanggal itu. Bukan sesuatu yang amat besar memang, tapi tetap harus dikenang. Hari itu, Harian Pemandangan memuat sebuah berita berjudul “21 Perusahaan Industri di mana Mengetahui Menurut Rentjana Modal sing Baru, Dapat Diusahakan”. Berita itu menyebut pemerintah Indonesia berniat membuka keran penanaman modal asing di 21 sektor industri. Di antaranya, menurut Pemandangan, adalah perusahaan makanan-minuman kaleng-botol, “pharmacie industri”, serta pabrik mobil dan traktor. Berita itu kemudian membikin panas Perdana Menteri Wilopo karena persoalan penanaman modal asing dianggap sebagai “rahasia negara” oleh Tuan PM. Yang tambah membikin kesal, Pemandangan sebelumnya telah mengeluarkan berita yang juga dianggap “membocorkan rahasia negara”: sebuah berita tentang kenaikan gaji pegawai negeri. Dua kasus itu, sama-sama membuat Pemandangan dilaporkan ke hadapan hukum. Kalau dalam soal kenaikan gaji pegawai negeri mereka “hanya” berhadapan dengan Kementriaan Urusan Pegawai, dalam kasus investasi modal asing mereka langsung berhadapan dengan Wilopo, sang Perdana Menteri Indonesia saat itu. Wilopo melaporkan Pemandangan pada 8 April 1953 ke Kejaksaan Agung. Wilopo juga meminta dilakukan pencarian terhadap sumber berita dalaam soal investasi modal asing tersebut. Saya tak tahu, kenapa soal kenaikan gaji pegawai dan investasi modal asing dianggap sebagai “rahasia negara”. Setahu saya, saat itu bahkan sebenarnya kriteria “rahasia negara” pun tak jelas. Apalagi, kalau kita melihat realitas sekarang, berita kenaikan gaji pegawai negeri dan investasi modal asing sebenarnya berita yang amat biasa. Pemerintah sekarang justru bekeperluan untuk “membocorkan” berita itu ke pers agar masyarakat luas dan pihak yang terkait kepentingan tersebut bisa tahu. Kasus hukum yang menimpa Pemandangan kemudian berlarut-larut. Berdasar catatan Tempo, Pemimpin Redaksi Pemandangan Asa Bafagih, harus bolak-balik ke Kejaksaan Agung guna menyelesaikan masalah itu. Ia sempat diperiksa beberapa kali. Dan, tiap kali pemeriksaan dilakukan, jaksa selalu mendesak Bafagih untuk memberitahu siapa sumber dari kedua berita tersebut. Asa memilih diam seribu bahasa. Ia agaknya sedang memraktekkan hak tolak atau hak ingkar: sebuah hak—berdasar Kode Etik Jurnalistik yang berlaku sekarang—untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Asa bahkan sempat berkata: “Hak ingkar ini bagi kami, wartawan, sama seperti sumpah prajurit bagi tentara.” Metafora Bafagih menandakan bahwa keteguhan memegang hak ingkar adalah sesuatu yang menentukan martabat dan integritas seorang wartawan. Penolakan Bafagih—sekaligus bisa dianggap pemakaian hak tolaknya— menurut Kurniawan Junaedhie merupakan awal diakuinya hak tolak bagi

10

wartawan. Yang menarik adalah setelah statment Bafagih itu terjadi demonstrasi dari kalangan wartawan Indonesia yang mendukung Bafagih. Ratusan wartawan PWI Kring Jakarta, PWI Pusat, Persatuan Wartawan Tionghoa, Reporters Club, serta wartawan-wartawan dari Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Semarang, serta karyawan penerbitan surat kabar, pada 5 Agustus 1953 menggelar protes besar-besaran di muka Kejaksaan Agung. Protes tersebut sebelumnya telah diikuti dengan dukungan lewat berbagai tajuk rencana di beberapa media massa lain. PWI juga turut mendukung Bafagih dengan meminta pemerintah menjelaskan apa itu “rahasia negara”. Dewan Kehormatan PWI pun dengan tegas menyatakan pada pemerintah bahwa kasus itu akan merenggangkan hubungan pers dengan pemerintah. Kasus Bafagih memang berakhir bahagia. Pada 15 Agustus 1953, kasus tersebut, menurut Jaksa Agung R. Soeprapto, akan “dikesampingkan”. Penuntutan atasnya tidak akan diteruskan. Bafagih akhirnya bebas, bahkan di kemudian hari ia sempat menjadi anggota DPRGR mewakili Nadhatul Ulama. Ia juga pernah menjabat Duta Besar RI untuk Srilanka, serta Aljazair merangkap Tunisia. Akhir kasus Bafagih menarik. Pers menang dan orang pers yang terlibat kasus hukum tersebut tak dikucilkan. Bahkan ia sempat menjadi bagian dari pemerintah: sesuatu yang amat jarang terjadi sekarang. Tapi ada yang harus dicamkan: perangkat hukum Indonesia tahun 1950an, mengambil pendapat Dan Lev, memang masih berfungsi sebagaimana mestinya, dengan wibawa yang tinggi, serta sistem hukum yang berjalan dengan baik. Saat itu, kedaulatan hukum terjaga, intervensi pemerintah ditolak, dan kaum yudikatif berdiri sama tegak dengan kaum eksekutif dan legislatif. Jadi, “wajar” kalau Bafagih bisa menang. Seandainya, ia hidup di masa orde baru atau saat ini, barangkali Bafagih tak “seberuntung” itu. Yang harus dicatat pula, kehidupan pers di Indonesia tahun 1950-an sebenarnya amat bebas, jauh beda dengan kondisi 10 tahun kemudian di mana pers mesti mengabdi pada kepentingan politik. Rosihan Anwar, Pemimpin Redaksi Harian Pedoman, mengatakan bahwa hingga akhir 1950-an pers Indonesia benar-benar merasakan kebebasan. Sensor tak ada, apalagi pembredelan. Jadi, kasus Bafagih saat itu bisa dikatakan “menyimpang” dari kelaziman. Rosihan menyebut cara Wilopo menangani kasus Bafagih sebagai “gaya warisan pemerintah kolonial”. Artinya, saat itu pemerintah memang belum pernah memerkarakan berita yang terbit di sebuah media sebelumnya. Bafagih adalah yang pertama. (Dipublikasikan di Blog “Rumah Mimpi” [http://rumahmimpi.blogspot.com])

11

Harmoko dan “Anak-anak” Di Indonesia, kata Harmoko suatu kali, tidak pernah terjadi pembredelan pers. Yang terjadi, menurutnya, adalah “pelaksanaan peraturan”. Ia juga mengatakan bahwa pelarangan terbit beberapa pers di Indonesia harus dilihat dalam kerangka “pembinaan”. Pembatalan SIUPP, kata dia, dilakukan ketika lembaga pers yang bersangkutan sudah melakukan kesalahan fatal. Barangkali, Menteri Penerangan dalam Kabinet Pembangunan IV dan V itu ingin mengatakan soal “kebablasan”-nya beberapa lembaga pers kita. Ia pernah mengatakan bahwa ada insan-insan media kita yang masih beranggapan sistem pers di Indonesia adalah sistem liberal. Padahal, menurutnya, sistem pers kita adalah “Sistem Pers Pancasila”. Harmoko pernah mengibaratkan pers yang dilarang terbit sebagai anakanak yang dikeluarkan dari sekolah karena tidak menuruti peraturan yang ada. Saya tersenyum kecut membaca pernyataan itu. Sebab, tentu saja, kata-kata Harmoko adalah “kata-kata bersayap”. Ia tak serta merta bisa dianggap sebagai sebuah usaha manusia menggambarkan fenomena atau pemikiran yang dirasakannya. Kata-kata, dalam kasus Harmoko tadi, adalah sebuah alat membentuk realitas. Bagaimanapun, ukuran “kebablasan” dalam menilai sebuah pemberitaan di masa orde baru adalah ukuran yang sepenuhnya berdasar nafsu pemerintah. Dan, mirip dengan metafora Harmoko sendiri, pers saat itu memang hanya ditempatkan sebagai “anak-anak”: sebuah sosok yang mesti dibimbing, dikasih petuah, diingatkan dengan galak kalau salah, atau disingkirkan kalau sudah berani melawan. Pemerintah—sekali lagi memakai metafora Harmoko—adalah si pemilik sekolah yang punya kewajiban membimbing “anak-anak” itu agar berkelakuan baik, agar bisa menjadi pribadi yang sesuai dengan “harapan umum”. Semua itu memang terlihat indah, setidaknya dulu ketika orde baru masih tegak. Tapi begitulah politik kata-kata. Di jaman orde baru, politik kata-kata bukan hal baru. Dalam persoalan pembredelan pers, Harmoko memang mesti berkelit karena sesuangguhnya ia juga ada dalam posisi yang “sulit”: Harmoko pada dasarnya juga seorang wartawan. Ia mendirikan surat kabar Pos Kota pada 1970 dan sempat menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia. Sejak kecil, bahkan Harmoko hanya punya satu cita-cita: mendirikan surat kabar. Berdasar pengakuannya sendiri, keinginan itu mulai muncul sejak ia duduk di bangku kelas dua Sekolah Rakyat. Ketika itu, Harmoko sering membacakan berita-berita dari surat kabar yang dibawa para Tentara Pelajar untuk para pengungsi perang yang sebagian besar buta huruf. “Waktu itu saya hanya bercita-cita membuat koran. Mungkin karena melihat orang-orang yang mendengar berita yang saya baca semuanya manthukmanthuk (mengangguk-angguk). Saya lantas berpikir, wah barang ini fungsinya besar sekali. Hebat benar, dari selembar kertas saja orang jadi tahu,” begitu kirakira pengakuan Harmoko.

12

Karenanya, tak heran kalau dalam sebuah wawancara ia pernah mengatakan bahwa “darah daging saya wartawan”. Itu pula yang konon membuatnya bercita-cita akan kembali menekuni kerja sebagai wartawan setelah lepas dari posisi menteri. Tapi, sebagai wartawan, Harmoko sesungguhnya punya kekurangan. Ia, misalnya, menganggap bahwa penonjolan kriminalitas di Pos Kota yang dipimpinnya bukan merupakan masalah. Menurutnya, yang penting bukan penonjolan sebuah informasi, tapi keseluruhan dari informasi yang ada. Artinya, meski Pos Kota memang menonjolkan kriminalitas, tapi secara keseluruhan kriminalitas tak menjadi dominan dalam seluruh isi surat kabar itu. Makanya, bagi Harmoko, penonjolan itu tak masalah. Toh masyarakat masih bisa menikmati perihal lainnya di Pos Kota. Pernyataan ini dikeluarkan tahun 1989. Saya tak tahu apakah saat itu ilmu komunikasi di Indonesia masih sangat terbelakang atau tidak. Cuma, pernyataan Harmoko itu, dilihat dari ilmu analisis media saat ini, tentu saja amat menggelikan. Dalam sebuah surat kabar—dan juga media massa lainnya—yang terpenting justru bukan keseluruhan informasi yang ada, melainkan informasi apa yang hendak ditonjolkan. Sebab, pembaca surat kabar tak akan mungkin—atau minimal sangat jarang—membaca keseluruhan isi di sebuah surat kabar. Ia, kemungkinan besar, hanya akan membaca beberapa berita saja. Pilihannya untuk membaca sebuah berita dan meninggalkan yang lain, bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain oleh ketertarikannya pada hal-hal tertentu. Tapi, selain itu, faktor yang determinan dalam pemilihan berita untuk dibaca oleh seseorang adalah penonjolan sebuah berita oleh media yang bersangkutan. Artinya, berita-berita yang ditonjolkan oleh sebuah surat kabar—dengan cara ditaruh sebagai headline, misalnya—kemungkinan besar akan selalu dibaca oleh pembaca. Pada titik inilah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seorang pembaca akan lebih terpengaruh oleh berita-berita yang ditonjolkan ketimbang keseluruhan berita yang ada dalam surat kabar. Dalam konteks Pos Kota, yang terpenting justru berita-berita kriminal yang ditonjolkan, bukan keseluruhan berita yang ada. Di sini, Harmoko menampakkan kecenderungan untuk kurang teliti dalam melakukan sebuah analisis. Atau, ia memang sengaja mengeluarkan “analisis dangkal” guna menutupi kelemahan koran yang dipimpinnya. Di sini pula terlihat paradoks Harmoko sebagai seorang yang mengaku “berdarah daging” wartawan. Di satu sisi, ia berusaha membela penerbitan yang ia dirikan, tapi di sisi lain ia juga tak segan membatalkan SIUPP milik media lainnya. Ia memang mengaku sedih ketika sebuah lembaga pers dilarang terbit. Tapi, sedih saja tidak cukup, Bung! (Dipublikasikan di Blog “Rumah Mimpi” [http://rumahmimpi.blogspot.com])

13

Pil Pahit Jurnalisme Indonesia pada Bill Kovach Bung Kovach, di Indonesia, sembilan elemen jurnalisme yang kau kenalkan barangkali hanya akan jadi mimpi sekaligus bumbu pahit penambah ironi. Bagaimana tidak, Bung! Di Indonesia, berdasar sebuah survei yang dilakukan Dewan Pers tahun 2007 lalu, sekitar 80 persen wartawannya ternyata belum pernah membaca Kode Etik Jurnalistik secara penuh! Bung, anda boleh tertawa pahit, atau malah ngakak. Tapi, inilah ironi yang dihadapi Indonesia, Bung. Bung, saya baru dapat kabar dari seorang kawan—masih mahasiswa— yang sedang magang jadi wartawan di sebuah harian lokal di Denpasar, Bali, sana. Dan kabar kawan saya itu bukannya kabar tentang bagaimana profesionalnya kerja sebuah harian lokal di Denpasar, tapi justru tentang ironi yang saya ceritakan di awal. Bayangkan, Bung, di harian lokal Denpasar yang terbit Senin-Jumat itu (kita pasti heran kenapa harian itu memilih waktu terbit yang membikin ngakak kayak gitu) semua wartawannya boleh menerima amplop berisi uang alias suap! Yang membuat ironi ini jadi tambah pahit adalah bahwa pembolehan menerima amplop itu ternyata berdasar sebuah “perintah” langsung dari Pemimpin Umum harian itu. Anda boleh geleng-geleng kepala sampai pusing, Bung Kovach. Tapi begitulah. Amplop, yang oleh banyak organisasi profesi wartawan di Indonesia begitu dikecam, begitu dijauhi, ternyata dibolehkan untuk diterima di harian itu berdasar sebuah perintah “resmi”. Sejauh yang saya tahu, di harian berskala nasional pun memang kadang ada wartawan yang terima amplop. Dan, kadang redakturnya pun tahu kalau anak buahnya menerima amplop tapi tak memberi teguran apa-apa. Tapi, minimal, di harian itu amplop tak jadi benda yang boleh diterima secara terang-terangan dan bahkan tak perlu disabdakan oleh Pemimpin Umum-nya bawah amplop itu halal! Kalau penerimaan amplop itu sudah jadi bagian dari kebijakan resmi media, tentu ini yang berbahaya karena itu berarti media yang bersangkutan siap mengorbankan apa saja demi kepentingan finansial mereka. Dan, khlayak pembaca tentu saja tidak perlu percaya atau bahkan tak perlu membaca beritaberita di harian kayak gitu. Saya kira, tinggal menunggu waktu—atau malah sudah terjadi?—di mana harian itu akan mulai membiniskan beritanya. Satu berita bisa dihargai sekian juta, sesuai pesanan dan tawaran. Cuma, yang perlu dicatat juga adalah bahwa itu semua terjadi karena keuangan perusahaan yang minim, tentu saja. Pandangan realistis bahwa wartawan bukan makhluk yang biasanya digaji banyak membuat orang-orang jurnalisme Indonesia mesti menelan pil pahit ironi itu: di satu sisi, menerima amplop tentu saja melanggar etika dan mengorbankan independensi pers, tapi di sisi lain tak menerima amplop berarti kebutuhan keluarga tak tercukupi, anak tak bisa minum susu, dan sebagainya. Publik Indonesia yang mudah lupa ini barangkali tak lagi mengingat seorang bernama Jarar Siahaan Jarar adalah seorang wartawan lokal di luar Jawa yang menjadi anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sebuah organisasi

14

profesi wartawan yang paling getol melawan amplop. Selama bertahun-tahun bekerja, Jarar memang taat pada kode etik AJI: ia tak menerima amplop saat bertugas. Cuma, harian yang memperkerjakannya ternyata tak memberi gaji yang cukup. Di tengah kepungan dilema yang menimpanya, ia putuskan keluar dari wartawan dan otomatis dari anggota AJI. Konon, ia memilih mendirikan blog buat menyalurkan minat jurnalistiknya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Jarar membuka warung oli dan pulsa di depan rumahnya. Mendengar kisah Jarar, Bung Kovach, barangkali anda akan tersadar betapa ironi jurnalisme di negeri kami memang amat pahit. Betapa kepentingan untuk menegakkan profesionalisme kaum jurnalis masih harus menunggu entah berapa lama lagi. Apalagi, untuk membuat para wartawan dan pengelola media mau mempraktekkan sembilan elemen jurnalisme yang anda perkenalkan, Bung. Entah, masih berapa tahun kami mesti menunggu untuk menyaksikan sembilan elemen itu bisa dipraktekkan secara penuh di sini. Bung, di harian lokal Denpasar tempat kawan saya magang itu, beritaberita disiarkan kadang tanpa melalui proses editing yang memadai. Ini tentu saja ironi tambahan: bagaimana di sebuah kota “surga dunia” itu ternyata khalayak disuguhi berita yang standar jurnalistiknya masih jauh panggang dari api. Di harian itu pula, kata kawan saya, bahasa-bahasa bombasme masih mendominasi. Bahasa kriminal yang melebih-lebihkan dan membuat kita kadang bergidik merinding saking kasarnya bahasa itu, masih dipraktekkan dan barangkali dijunjung tinggi. Amerika Serikat memang jauh dari sini, Bung. Dan idealisme yang anda bangun di sana—yang saya yakin juga belum 100% tercapai—ternyata juga masih jauh pencapainnya di sini. Indonesia, memang belum punya umur panjang dalam sejarah persnya. Jadi, agaknya profesionalisme juga masih harus menunggu. Saya akan bersabar, Bung. Tidak tahu yang lain bagaimana. (Dipublikasikan di Blog “Rumah Mimpi” [http://rumahmimpi.blogspot.com])

15

Jurnalisme Warga: Beberapa Serakan Pikir /1/ Sampai saat ini, saya belum bisa menemukan definisi ilmiah dari jurnalisme warga. Definisi paling pas yang ilmiah tentang jurnalisme warga yang saya tahu, seperti dikemukakan Sandri Indra Astuti, adalah nihil alias belum ada.1 Mochammad Nanang Kurniawan, yang saya kutip dalam TOR untuk semnas kita, adalah acuan utama saya dalam memahamai wilayah yang disebut sebagai “jurnalisme warga”.2 Namun, sebagai semacam pegangan, jurnalisme warga—dalam tulisan ini saja—tetap perlu diberi pengertian, meski amat terbatas. Jurnalisme warga ala saya adalah sebuah praksis jurnalisme di mana warga masyarakat biasa menjadi produsen, distributor, sekaligus konsumen dari informasi. Tentu saja, sebagaimana dalam jurnalisme biasa, tiga proses berantai tadi selalu berada dalam kategori yang sifatnya “massa”, bukan “kelompok” ataupun “interpersonal”. Ada banyak hal yang mengiringi lahirnya jurnalisme warga. Perdebatan tentang etika dan standar kerja jurnalistik media massa dalam praktek jurnalisme warga adalah perdebatan yang melelahkan. Selain itu, latar belakang, sejarah, dan banyak hal lain yang patut dicatat dalam soal jurnalisme warga. Cuma, tulisan ini tidak akan mempersoalkan semua itu, semata-mata karena keterbatasan saya. Tulisan ini hendak mempersoalkan jurnalisme warga (citizen journalism) dalam konteks Indonesia dengan amat terbatas. Pokok paling penting dari tulisan ini adalah pengaitan jurnalisme warga sebagai sebuah ide yang “diserap” dari Amerika Serikat dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. /2/ “Gagasan-gagasan besar Eropa masuk ke Hindia Belanda sebagai ide tanpa landasan materialnya, sementara barang-barang teknologi Eropa masuk sebagai materi tanpa sejarah idenya,” kata Ronny Agustinus dalam sebuah esainya.3 Saya membaca esai itu beberapa minggu yang lalu dan teringat kembali akan esai itu ketika akan menyusun tulisan ini. Ketika mulai mengamati fenomena jurnalisme warga—sebagai bagian dari persiapan menuju seminar nasional LPM VISI—saya sebenarnya tak menemukan “kejanggalan” apa-apa dengan ide jurnalisme warga dan penerapannya di Indonesia sehingga tak perlu merasa perlu “memberi catatan”. Saya membaca 1

Saya membaca wawancara antara sebuah media bernama “Kampus” dengan Santi Indra Astuti, seorang dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, tentang jurnalisme warga. Wawancara itu saya dapat dari internet. Maaf, tidak bisa menunjukkan link ke file wawancara itu. 2 Mochammad Nanang Kurniawan, seorang wartawan yang menyelesaikan S2 di Filipina dengan tesis tentang Jurnalisme Warga dengan subyek penelitian Radio Elshinta. Dalam tesis berjudul Indoneisans Turn to Elshinta Radio Station to Become Citizen Journalists, Nanang mengutip pendapat salah satu pakar jurnalisme warga yang mengatakan bahwa bentuk jurnalisme warga ada 11 macam. Dalam konteks tulisan ini, saya akan lebih banyak mengacu pada jurnalisme warga di internet, terutama blog, karena melalui media itu jurnalisme warga menemukan bentuknya yang paling ideal. Sumber: http://jakartaku.wordpress.com/tag/jurnalisme/ 3 Esai Ronny Agustinus berjudul “Video: Not All Correct” dimuat dalam Jurnal Karbon. Sumber: http://journalkarbon.org.

16

artikel-artikel yang saya unduh via google dari banyak “pendukung” gagasan itu. Wimar Witoelar, blogger plus komentator politik yang dulu pernah jadi jubir Gus Dur waktu menjabat Presiden RI, adalah salah satu tokoh yang banyak dirujuk ketika bicara blog dan jurnalisme warga, selain, tentu saja, “Sang Bapak Blog Indonesia”: Yang Mulia Enda Nasution. Wimar, sebagai blogger, tentu saja bersikap positif terhadap kehadiran jurnalisme warga di Indonesia. Ia katakan, bahwa melalui jurnalisme warga kegiatan pemberitaan kini bisa beralih dari ke tangan orang biasa. Dunia pemberitaan yang baru akan terbentuk sehingga memungkinkan pertukaran pandangan yang lebih spontan dan lebih luas dari media konvensional.4 Dalam citizen journalism, masyarakat menjadi obyek sekaligus subyek berita melalui blog yang diterbitkan langsung. Dapat dikatakan bahwa citizen journalism ini lahir dari peradaban dan perkembangan teknologi. Sekarang, berita konvensional (cetak maupun radio-televisi) sudah mulai didampingi oleh Internet, bahkan sekarang tiap orang bisa menjadi penulis. Hal ini bukan merupakan bentuk persaingan media, tapi justru merupakan perluasan media. Bukan hanya pemodal besar yang bisa berkomunikasi dengan publik, tapi siapa saja yang bisa ke warnet.5 Gagasan inilah yang kemudian membuat beberapa pakar media massa mendengungkan “kematian” media konvensional, terutama koran. Ketika akan tiba suatu masa di mana warga biasa saja bisa melakukan produksi dan distribusi informasi—di samping tentu saja konsumsi—apakah masih dibutuhkan sebuah lembaga khusus untuk melakukan tugas produksi dan distribusi informasi itu? Gagasan “kematian”—atau paling tidak terancamnya bisnis media massa cetak—telah banyak mempengaruhi kontestasi bisnis media massa kita. Tak tanggung-tanggung, Kompas, sebagai koran paling mapan di Indonesia saat ini pun ternyata turut gelisah menghadapi ramalan Philip Mayer—yang bilang bahwa eksistensi koran akan habis tahun 2040. Kegelisahan itu kemudian berakibat pada usaha-usaha perbaikan oleh para punggawa Kompas yang kemudian menghasilkan konsep“re-desain” Kompas yang diluncurkan pada 28 Juni 2005, tepat ultah Kompas ke-40.6 Bambang Haryanto—calon pembicara semnas kita—adalah salah satu tokoh yang juga getol menyuarakan soal jurnalisme warga. Sebagai Ketua Epsitoholik Indonesia—kumpulan orang-orang yang kecanduan menulis surat pembaca—Bambang memang banyak menulis soal surat pembaca, jurnalisme warga, dan blog. Sama seperti Wimar, Bambang adalah pendukung mutlak jurnalisme warga. Bagi dia, jurnalisme warga adalah sebuah model jurnalisme baru yang memungkinkan terjadinya demokratisasi dalam ranah informasi. Tapi, selama ini gagasan berkembangnya jurnalisme warga hampir selalu merujuk pada teoritikus asing dari barat sono. Atau, kalaupun merujuk pada fakta4

Keterangan tentang Wimar dan jurnalisme warga ini berasal dari sumber kedua, yaitu tulisan Bambang Haryanto berjudul “Wimar Witoelar’s World, Citizen Journalism dan Epistoholik Indonesia”. Sumber: http://esaiei.blogspot.com. 5 Paragraf ini sepenuhnya saya kutip dari tulisan Bambang di atas. 6 Keterangan tentang “re-desain” Kompas bisa ditemukan dalam St Sularto (Ed), Kompas. Menulis dari Dalam, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007, terutama dalam Bab III, hal 237-261.

17

fakta sebagai pembuktian dari pesatnya gagasan itu, fakta yang dipilih adalah fakta dari Amerika Serikat atau paling banter, ya, fakta perkembangan jurnalisme warga di Korea Selatan.7 Itulah catatan pertama saya terkait soal jurnalisme warga. Catatan lain yang perlu ditambahkan: posisi Wimar, atau misalnya saja, Bambang Haryanto, adalah posisi sebagai “pendorong”, bukan pengamat yang detail. Sebagai “pendorong”, keduanya biasanya akan memilih teori dan memilah fakta tertentu yang mendukung perkembangan jurnalisme warga.8 /3/ Di salah satu blog favorit saya (http://rumputeki.multiply.com), beberapa hari lalu saya menemukan sebuah ulasan tentang media massa dan konser maut di Bandung yang mengakibatkan jatuhnya korban tewas sebanyak 10 orang. Ternyata, soal konser maut di Bandung itu juga menjadi bahan gosip para blogger Indonesia terutama setelah munculnya dua tulisan dari dua blogger yang hadir langsung dalam konser band underground nan keras itu. Dua tulisan itu dianggap sebagai penyeimbang berita-berita yang muncul di media massa konvensional.9 Saya klik link yang ada di blog favorit saya itu, dan kemudian tulisan tentang konser maut oleh dua blogger berbeda itu saya copy-paste. Di rumah, saya baca tulisan itu, dan saya benarkan pendapat yang mengatakan bahwa tulisan itu adalah “penyeimbang berita-berita yang muncul di media massa konvensional”. Sebab, dalam salah satu tulisan yang berjudul “Cerita Pendek Tragedi Berdarah Konser Musik Beside”, saya menemukan fakta lain yang tak diungkap media massa konvensional: ternyata ada unsur kesalahan polisi yang amat fatal—bukan sekedar kesalahan dalam prosedur pemberian ijin seperti diberitakan televisi— yang ikut membuat banyaknya jumlah korban dalam konser itu. Dalam ulasan di http://rumputeki.multiply.com, Mas Mumu—sang pengelola blog— atas dasar kenyataan bahwa blog, dalam kasus konser Beside, bisa juga menjadi sumber informasi yang bahkan lebih “akurat” ketimbang media massa konvensional, membuat sebuah kesimpulan yang barangkali sedikit gegabah: “Mungkin sudah saatnya kita mengucapkan selamat tinggal pada media massa konvensional”. Melalui kesimpulan itu, barangkali, Mas Mumu akan kembali meneriakkan bahwa “sudah saatnya orang menjadikan blog sebagai sumber informasi pengganti media konvensional!” Saya tidak mengamini kesimpulan Mas Mumu. Bagi saya, alasan bahwa tulisan di blog tersebut juga dirujuk sebagai sumber informasi bukan berarti secara otomatis eksistensi media konvensional akan hilang. Bahkan ketika blog sudah 7

Korsel adalah prototype negara dari mana para “pendorong” jurnalisme warga selalu berkiblat. Ini wajar karena di Korsel jurnalisme warga memang sudah dalam posisi ideal. Situs jurnalisme warga di sana, Oh My News, adalah “media” terkemuka di sana sekaligus sudah go international dengan 42 ribu kontributor yang menyumbang 200 artikel per hari. Berita bahasa Inggrisnya digrap oleh 900 pewarta warga dari 85 negara. 8 Meski Wimar sendiri pernah mengatakan bahwa, “munculnya citizen journalism bukan kehendak saya, saya hanya melaporkannya.” Tapi, dalam posisi sebagai “juru bicara blog”, Wimar memang dianggap—paling tidak oleh Bambang—sebagai pembawa pembawa kabar tentang kaitan blog dan jurnalisme warga pada masyarakat banyak. 9 Saya tidak memiliki link yang merujuk pada sumber lengkap dua tulisan itu. Tapi link ke dua tulisan itu bisa ditemukan dalam http://rumputeki.multiply.com.

18

makin menggejala dan digemari, belum tentu media massa biasa akan serta merta punah. Rupert Murdoch memang pernah berkata bahwa, “Saya percaya banyak redaktur dan reporter kini tidak memedulikan pembaca. Tidak heran bila pembaca, khususnya orang muda, meninggalkan surat kabar.”10 Murdoch barangkali benar, dilihat dalam konteks Amerika Serikat karena saat ia mengucapkan kalimatnya itu ia sedang berada di depan American Society of Newspaper Editor. Di Indonesia, konteks kalimat itu hanya benar separo: memang banyak redaktur dan reporter Indonesia yang juga tidak memedulikan pembaca, tapi benarkah orang muda Indonesia sudah meninggalkan koran? Benarkah orang muda negara kita sekarang berganti “kitab suci” ke jurnalisme warga? Saya jadi teringat Ronny Agustinus yang kutipan dari esainya saya catut untuk tulisan ini di awal: “Gagasan-gagasan besar Eropa masuk ke Hindia Belanda sebagai ide tanpa landasan materialnya, sementara barang-barang teknologi Eropa masuk sebagai materi tanpa sejarah idenya.” Kutipan itu penting dalam konteks ini karena ia menggambarkan bahwa “ide-ide yang berasal dari dunia Barat sono” ketika masuk ke Indonesia terkadang menjadi “berbeda sama sekali” karena “ketiadaan landasan material”. Ronny Agustinus, dalam esainya memang membahas seni video dari perspektif seni, teknologi, dan sosial, dan bukan fenomena jurnalisme warga. Cuma, ada semacam “kesejajaran” antara pembahasan Ronny dengan pembahasan jurnalisme warga. Bagi saya, ide tentang jurnalisme warga, sebagai sebuah ide besar dari Barat, sampai saat ini belum menemukan sebuah pupuk yang bisa membuatnya subur tumbuh di negara kita. Landasan material untuk itu memang telah ada: internet dan blog sudah bisa diakses kapan saja. Cuma, landasan material itu masih belum terdistribusikan secara luas di seluruh masyarakat. Internet, meski terus mengalami perluasan jangkauan, masih tetap belum diakses mayoritas masyarakat kita. Koneksi internet di Indonesia memang masih sangat rendah (hanya sekitar 8%) bila dibandingkan dengan negara tetangga Singapura (66,3%), Malaysia (38,9%), serta negara tempat lahirnya Oh My News (Korea Selatan – 66,1%).11 Berdasarkan penelitian GlobeScan (2006) untuk BBC, Reuters, dan The Media Center, di Indonesia televisi masih menduduki peringkat pertama media sebagai sumber berita (56%), peringkat kedua adalah koran (21%), sementara radio dan internet sebenarnya berada pada posisi seimbang (9%).12 Selain itu, kalau kita bicara blog—dalam fungsi yang ada sekarang—maka kita juga sekaligus bicara tentang “budaya menulis”. Dan, agaknya kita mesti mengakui: budaya tulis kita masih amat lemah, bahkan jauh lebih lemah daripada 10

Lihat Ninok Leksono, Surat Kabar di Era Baru Media dan Jurnalistik, dalam St Sularto (Ed), Kompas. Menulis dari Dalam, op cit, hal 273. Murdoch, jangan-jangan, memang seorang pengusaha yang gemar “meramal”. Ia juga pernah bilang bahwa tahun 2006, konon, adalah awal kematian koran. Seberapa jauh “ramalan” Murdoch terbukti? 11 Dikutip dari Retty N Hakim, Jurnalisme Warga di Internet, Suara Publik di Dunia Global, sumber: http://wikimu.com 12 Ibid.

19

budaya baca kita yang memang sangat lemah. Kesimpulan demikianlah yang juga diambil Mochammad Nanang Kurniawan ketika ia ingin meneliti jurnalisme warga melalui blognya. Karena budaya tulis masih lemah, maka jurnalisme warga berbasis tulisan tentu juga akan lemah. Pada titik ini, kita bisa memahami pilihan Nanang untuk meneliti “jurnalisme warga berbasis oral” yang ada di Radio Elshinta. Pembandingan itu sekaligus menguatkan kesimpulan lama yang pahit: kita adalah “masyarakat lisan” ketimbang “masyarakat literer”. /4/ Pembicaraan jurnalisme warga, sebagai sebuah ide yang lahir di Amerika Serikat, sebaiknya tidak meninggalkan kondisi sosial masyarakat sana. Demikian pula, agaknya kita mesti juga membahas kondisi sosial dan tingkat literasi masyarakat Korea Selatan karena di sanalah justru jurnalisme warga berkembang dengan amat pesat dengan Oh Yeon-ho dan situs jurnalisme warganya yang didirikannya sejak Februari 2000: Oh My News. Situs ini kini sudah go international dan bahkan Oh Yeon-ho kembali berulah dengan mendirikan sekolah jurnalisme warga!13 Di Indonesia, ada Penyangkul, Halamansatu, dan Wikimu, situs-situs jurnalisme warga yang menggunakan sistem pengelolaan yang agak beda satu sama lain. Kalau tidak salah, Penyangkul telah berani menerbitkan sebuah buku tentang jurnalisme warga. Langkah ini, saya kira, adalah sebuah terobosan guna meningkatkan apresiasi kaum intelektual Indonesia atas jurnalisme warga. Tapi, apresiasi masyarakat biasa yang masih jarang mengakses internet terhadap jurnalisme warga, belum bisa diharapkan datang dalam waktu dekat. Jurnalisme warga, akan tetap jadi sebuah ide yang butuh “pem-bumi-an” lebih lanjut oleh penggagas-penggagasnya. (Makalah Diskusi Internal LPM VISI tentang Jurnalisme Warga pada Februari 2008)

13

Perkembangan jurnalisme warga di AS dan Korea Selatan, sangat mungkin dipengaruhi adanya momentum yang melambungkan genre ini. Di AS, momentum itu adalah munculnya “erosi kepercayaan” terhadap media saat Pemilu 1988. Di Korsel, jurnalisme warga juga berkembang pesat di sekitar waktu Pemilihan Presiden. Momentum inilah yang kemudian diperkuat oleh adanya “landasan material” yang ada. Di Indonesia, momentum itu belum ada, “landasan materail” juga belum kuat.

20

Mencari Sosialisme Fabian yang “Hilang” /1/ Kaum jurnalis Indonesia harus mengenang—dan barangkali berterima kasih—pada dua hal yang tak ada kaitannya dengan jurnalisme: Sendratari Ramayana dan Restoran Mbok Berek. Sebab, keduanya adalah “saksi” dari sebuah peritiwa penting yang cukup berpengaruh pada dunia jurnalisme Indonesia: berdirinya Harian Kompas, sebuah surat kabar terbesar di Indonesia saat ini. Ya, Kompas memang dimulai dari sebuah pertemuan antara Petrus Kanisius Ojong dan Jakob Oetama di sebuah pementasan Sendratari Ramayana di Candi Prambanan. Setelah pertemuan itu, mereka berdua—yang sudah saling kenal meski bekerja pada dua penerbitan yang beda—makan di Restoran Mbok Berek. Pada prosesi makan itulah tercetus sebuah ide dari PK Ojong untuk menerbitkan sebuah “media pendobrak”. Saat itu, sekitar awal tahun 60-an, pemerintahan Soekarno memang melarang masuknya media massa dari negerinegeri barat sehingga, dalam pikiran PK Ojong, masyarakat menjadi “terisolasi” dari informasi penting dunia. Ojong mengatakan bahwa media yang akan diterbitkan itu mesti memuat informasi yang mampu membuka mata dan telinga masyarakat. Secara teknis, direncanakan menerbitkan sebuah media dengan artikel-artikel yang ditulis bergaya “human story”, meniru Majalah Readers Digest. Obrolan sambil makan nasi berlauk ayam itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Majalah Intisari pada Agustus 1963. Edisi pertama yang terbit pada hari ke-22 bulan itu sudah menampilkan banyak penulis luar yang bisa dibilang “canggih” pada masa itu. Beberapa penulis luar itu antara lain: Nugroho Notosusanto, Soe Hok Djin (Arief Budiman), Soe Hok Gie, Ajip Rosidi, dan Rijono Pratikno. Intisari yang sampai sekarang masih bertahan adalah cikal bakal pertemanan abadi antara Ojong dan Jakob. Keduanya kemudian diminta oleh Frans Seda, Menteri Perkebunan RI pada tahun 1965, untuk membuat sebuah surat kabar independen. Ide Frans Seda sebenarnya berawal dari sebuah percakapan telepon dengan Jenderal Ahmad Yani. Secara khusus, dalam pembicaraan itu, Yani—yang menjabat Menteri TNI AD saat itu—meminta Seda membuat sebuah surat kabar guna membendung pengaruh koran-koran milik PKI. Seda kemudian menghubungi Igantius J Kasimo, seorang pengurus Partai Katolik. Keduanya kemudian bertemu Ojong dan Jakob. Lalu lahirlah Kompas yang awalnya ingin dinamai sebagai “Bentara Rakayat” tapi kemudian diganti atas usul Bung Karno pada Seda. Kompas lahir pertama tanggal 28 Juni 1965 dengan edisi pertamanya sejumlah empat halaman. Dengan motto “Amanat Hati Nurani Rakyat”, surat kabar ini kemudian berkembang jadi harian terbesar di Indonesia yang meluaskan bisnisnya pada penerbitan buku dan usaha lainnya dengan membentuk Kelompok Kompas Gramedia.

21

/2/ Riwayat Kompas bisa ditemui dalam buku berjudul “Kompas. Menulis dari Dalam” yang terbit pada November 2007. Buku yang awalnya dicetak terbatas pada April 2007 ini kemudian dicetak dan diperjualbelikan untuk umum. Berisi tulisan-tulisan dari para wartawan Kompas, buku ini bisa jadi menghimpun kisah Kompas yang paling lengkap sampai saat ini. Saya membeli buku itu di Toko Buku Toga Mas, Yogyakarta. Beberapa hari kemudian, saya baca buku itu dalam waktu yang tak terlampau lama. Dilihat dari materi tulisan, buku ini sebenarnya ingin menerang-jelaskan banyak hal tentang Kompas. Cuma, agaknya hal itu kurang bisa tercapai. Banyak hal yang diulang di beberapa tulisan. Jumlah kontributor yang cukup banyak membuat struktur tulisan bisa tak seragam. Ini sebenarnya masih bisa ditolerir. Cuma, ada hal lain yang lebih krusial: beberapa tulisan di buku itu kurang bisa menggambarkan dengan utuh materi yang harusnya digambarkan oleh tulisan tersebut. Bagi saya, Bab II yang berjudul “Kompas dan Pergulatan Inteletualnya” adalah bab yang paling “lemah”. Soalnya, bab itu adalah bab “inti” yang punya tujuan besar: menerangkan bagaimana Kompas bergulat dengan proses intelektualnya, tapi tak berhasil. Bagi saya, bab ini tak mampu memberi gambaran yang utuh tentang bagaimana “pergulatan intelektual Kompas”. Tulisan Julious Pour berjudul “Kearifan mengintip Ke Belakang dan Keberanian Menatap Ke Depan” yang diletakkan pada bagian paling awal dari Bab II mungkin dimaksudkan sebagai “amunisi utama” bab ini. Sayangnya, tulisan ini tak banyak menyentuh “sisi intelektual” Kompas. Alih-alih memberi gambaran yang utuh, tulisan ini malah cenderung “mengulang” sejarah Kompas dan bagaimana hubungan Ojong dan Jakob yang telah dijelaskan dengan cukup gamblang pada Bab I. Bahkan—ini yang cukup banyak saya sayangkan—“ideologi” Kompas, yaitu humanisme transedental hanya disinggung tak lebih dari dua halaman pada tulisan Julious Pour itu. Padahal, pergulatan intelektual sebuah institusi tentunya digerakkan oleh sebuah “ideologi” yang dianut secara kolektif. Pada kasus Kompas, humanisme transedental itulah yang menggerakkan proses intelektual tersebut. Kees De Jong bahkan pernah membuat disertasi tentang Kompas dan peranannya di tengah keragaman agama di Indonesia. Dalam disertasi yang ia pertahankan di Universitas Katolik Nijmegen, Belanda itu, De Jong menulis bahwa humanisme transedental adalah pilar sekaligus falsafah hidup Kompas. Dari sini saja, bisa kita lihat betapa penelusuran humanisme transedental itu sangat penting dalam melihat pergulatan intelektual Kompas. Tulisan-tulisan lanjutan di Bab II, tak menyentuh “pergulatan intelektual Kompas” secara utuh tapi hanya menyentuh bagian per bagian: Ninuk Mardiana Pambudy dan Maria Hartiningsih menulis tentang lahirnya Rubrik “Swara”, Efix Mulaydi menulis tentang langkah-langkah “budaya” yang dilakukan Kompas, sedang Hardanto Subagyo menulis tentang unit teknologi informasi milik Kompas.

22

Meski mengandung kekurangan, buku itu tetap menghadirkan sebuah kisah yang menarik, mudah dibaca, juga lepas dari sikap arogansi. Kehadirannya menjadi penting tatkala Kompas makin berkembang menjadi bisnis raksasa sekaligus menjadi institusi budaya yang makin berpengaruh dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Dilengkapi data kuantitatif dan tanggal-tanggal penting yang berkaitan dengan Kompas, buku ini memudahkan orang membaca perkembangan sebuah harian besar di Indonesia dari masa awal yang penuh keprihatinan sampai sekarang mengalami kejayaan. Secara khusus, masuknya tulisan tentang langkah-langkah Kompas menghadapi era media digital yang menyebabkan banyak ilmuwan meramalkan “kematian media cetak”, juga amat menarik untuk disimak. Saya kira, kemampuan dan keberanian Kompas dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi adalah satu faktor pendorong perkembangan pesat harian itu. /3/ Selain humanisme transedental yang banyak diperkenalkan oleh Jakob Oetama, ada satu “paham” lain yang (seharusnya) berpengaruh di Kompas, paling tidak pada saat awal harian itu berdiri. “Paham” itu adalah apa yang disebut sebagai “sosialisme Fabian”. Nama “paham” itu barangkali agak asing bagi generasi sekarang seperti saya yang menerima pelajaran ilmu politik di universitas dengan sangat “simpel”. Sosialisme Fabian merupakan nama sebuah pendirian yang dianut sebuah kelompok intelektual di Inggris pada akhir abad 19. Nama kelompok itu: Fabian Society. Berdiri pada tahun 1884, Fabian Society adalah kelompok yang kemudian menginspirasi kehadiran Partai Buruh di Inggris. Saya belum menemukan sebuah penjelasan ilmiah yang panjang lebar tentang apa itu sosialisme Fabian. Tulisan Frans M Parera di Jurnal Prisma No. 4/1985 yang berjudul “Menegakkan Keadilan Sosial: Pengalaman dan Visi PK Ojong” adalah referensi pertama yang saya baca tentang kaitan Ojong dan sosialisme Fabian. Sayang, tulisan itu tak banyak memberi referensi tentang sosialisme Fabian. Kaitan paham itu dengan Kompas yang didirikan dan dipimpin Ojong pun tak saya temukan. Dalam Buku “Kompas. Menulis dari Dalam”, hanya satu tulisan yang menyebut sosialisme Fabian. Tulisan yang diletakkan paling awal itu juga ditulis Frans M Parera dengan judul “Kompas Sebagai Lembaga Bisnis”. Dalam tulisannya, Frans M Parera mengacu pada tulisan Frans Seda berjudul “Sepanjang Jalan Kenangan”. Tak ada keterangan di mana tulisan Seda terbit. Referensi waktu yang diberi Parera hanyalah bahwa tulisan Seda muncul pada usia Kompas yang ke-25. Dalam “Kompas Sebagai Lembaga Bisnis”, Parera—mengutip Seda— mengatakan adanya “Fabian Society Made In Indonesia”. Kelompok ini adalah sebuah kelompok yang memiliki mimpi kolektif tentang Indonesia Baru yang mirip dengan mimpi Inggris Baru yang dipunyai Fabian Society.

23

Apa yang dimaksud “Fabian Society Made In Indonesia” adalah sebuah kelompok cendekiawan Indonesia yang memiliki mimpi kolektif sosialisme demokrat dengan perjuangan rakyat yang berbeda dengan perjuangan ala komunis. Dalam pandangan kelompok ini, semiskin-miskinnya seorang fakir jelata, ia masih memiliki harta yang layak dipertahankan: hati nurani. Hati nurani adalah wujud dari semangat hidup tidak pantang menyerah terhadap berbagai tekanan hidup, kata Parera. Dan hati nurani pula yang mesti diacu kala memperjuangkan keadilan sosial. Barangkali, inilah beda sosialisme Fabian—yang bagi saya terlihat mirip dengan sosialisme demokrat—dengan komunisme: kalau komunis konon katanya menghalalkan segala cara demi revolusi, sosialisme Fabian masih berjuang mencapai keadilan sosial sebagai cita-citanya dengan panduan hati nurani. Tulisan “Kompas Sebagai Lembaga Bisnis” memang menyebut bahwa “sosialisme Fabian masih dipelihara di perusahaan KKG”. Cuma, Parera tak menyebut bagaimana operasionalisasi paham itu dalam perusahaan sebesar KKG sampai saat ini. Barangkali, inilah yang “hilang” dari sejarah Kompas. Kalau benar PK Ojong adalah seorang penganut sosialisme Fabian, seharusnya paham itu berimbas pada Kompas. Apalagi, sampai tahun 1980 Ojong adalah pemimpin tertinggi harian itu yang banyak memberi kerangka falsafah pada organisasi. Tapi, jejak sosialisme Fabian di Kompas dan KKG hampir “tak terlacak” lagi. Barangkali bukan karena paham itu sudah tak ada lagi di Kompas, tapi lebih karena tak ada orang—bahkan orang dalam Kompas sendiri—yang berusaha membuktikan paham itu masih ada atau tidak di Kompas. Bahkan dalam Buku “Kompas. Menulis dari Dalam”—yang mungkin merupakan biografi “terlengkap” Kompas—penyebutan sosialisme Fabian hanya muncul dalam satu tulisan. Di bundel biografi Kompas keluaran resmi harian itu—yang saya dapat dari seorang kawan yang melakukan penelitian tentang Kompas—juga tak disebut-sebut soal sosialisme Fabian-nya PK Ojong. Agaknya, memang diperlukan sebuah upaya mencari sosialisme Fabian yang hilang itu. (Dipublikasikan di Blog “Rumah Mimpi” [http://rumahmimpi.blogspot.com])

24

Pers Mahasiswa

25

“Bulan Madu” Sudah Berakhir? Melalui tulisan ini saya ingin sejenak melihat dan memikirkan kembali posisi atau hubungan Persma dengan organisasi pergerakan mahasiswa. Adapun yang saya maksud dengan organisasi pergerakan mahasiswa adalah: pertama, organisasi internal kampus yang menduduki fungsi-fungsi dalam pemerintahan mahasiswa. Contoh dari organisasi semacam ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Mahasiswa (DEMA). Organisasi tipe ini bisa saja berlainan nama namun yang terpenting adalah fungsi dan kedudukannya sama dengan BEM dan DEMA. Kedua, organisasi yang lazim disebut dengan organisasi eksternal kampus seperti KAMMI, HMI, IMM, PMII, GMNI, LMND, dan lain sebagainya. Sebagaimana umum diketahui bahwa persma dan organisasi pergerakan mahasiswa sempat mengalami fase “bulan madu” saat orde baru masih berkuasa. Adanya common enemy alias musuh bersama yaitu pemerintahan Soeharto, mampu membuat sinergi antara berbagai macam organisasi pergerakan mahasiswa dan juga dengan persma. Dalam fase itu, aktivis persma dan pergerakan mahasiswa bahu-membahu melawan keotoriteran rezim orde baru. Kalau kawan-kawan pergerakan mahasiswa yang menyusun dan melaksanakan demonstrasi, maka aktivis-aktivis persma waktu itu menerbitkan media-media yang memuat aksi-aksi yang dilakukan, tuntutan yang diminta, serta kebobrokan dalam tubuh pemerintah. Kerja sama yang baik itulah yang sedikit banyak berperan dalam melahirkan proses reformasi yang ditandai dengan mundurnya Soeharto tahun 1998 silam. Karena kemalasan berpikir atau kurangnya kejelian melihat kondisi real, seringkali masa “bulan madu” antara persma dengan organisasi pergerakan mahasiswa terus saja disebut-sebut. Padahal fase “bulan madu” itu mungkin saja telah lama berakhir. Kini, agaknya telah terjadi sebuah fase baru dalam hubungan antara persma dengan organisasi pergerakan mahasiswa. Akan tetapi, saya tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Pertama kali akan saya kemukakan alasan kenapa saya menganggap fase “bulan madu” sudah berakhir dan kini ada fase baru dalam hubungan antara persma dengan organisasi pergerakan mahasiswa. Alasan saya untuk mengatakan fase “bulan madu” sudah berakhir adalah pengalaman dan refleksi saya atas pengalaman itu selama saya aktif dalam kegiatan persma di Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo. Meski baru sekitar dua tahun aktif, namun agaknya saya telah melihat fenomena yang menuju ke arah itu. Dalam tulisan ini saya hanya akan menyajikan seputar kejadian dan kecenderungan yang berkaitan dengan hubungan antara persma dengan organisasi pergerakan mahasiswa di UNS. Hal ini karena keterbatasan-keterbatasan yang ada. Keinginan saya adalah ketika saya telah bercerita pengalaman di UNS, maka kawan-kawan dari berbagai kampus juga menceritakan pengalaman masingmasing dengan topik yang sama: seputar hubungan persma dengan organisasi pergerakan mahasiswa. Baiklah, saya akan mulai bercerita. Ketika saya memasuki kampus UNS tahun 2004 dan mulai aktif di dunia keorganisasian, ada satu kecenderungan yang

26

saya lihat berkaitan dengan “tingkah” para aktivis organisasi pergerakan mahasiswa. Heroisme Gerakan Mahasiswa begitu disuarakan dengan amat antusias selama masa penyambutan mahasiswa baru. Para “anak bawang” itu diprovokasi untuk mengikuti organisasi pergerakan mahasiswa yang ada baik di internal kampus maupun di luar kampus. Saya pun sempat terlibat dalam organisasi semacam itu. Agaknya “aroma” perjuangan Gerakan Mahasiswa masih ingin terus disuarakan dengan suara-suara yang terkadang berlebihan. Berlebihan karena ternyata dunia pergerakan mahasiswa ternyata tak seindah yang digambarkan. Menjelang akhir tahun 2004, ada kejadian menghebohkan di BEM UNS (tempat saya pernah magang sebagai pengurus). Saat itu adalah saat-saat akhir kepengurusan. Pada waktu itu pula ada beberapa pengurus BEM UNS yang mengundurkan diri secara “berjama’ah”. Pengunduran diri ini konon karena BEM UNS tidak lagi mampu menjadi organisasi yang menjalankan idealismenya. Banyak indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh BEM UNS dari garis perjuangannya, demikian kata beberapa pengurus yang mengundurkan diri. Saya mengenal betul salah seorang pengurus yang mengundurkan diri. Dan perkenalan secara pribadi itu membuat saya yakin ia tidak berbohong soal itu. Ia marah dan akhirnya keluar. Pada tahun 2005, hal yang sama terjadi. Sekitar 9 pengurus BEM UNS yang berasal dari Partai Mahasiswa tertentu (yang sebenarnya juga organisasi pergerakan mahasiswa tertentu pula) mengundurkan diri dengan alasan yang hampir sama. Bahkan salah seorang pengurus yang mengundurkan diri mengatakan bahwa BEM UNS terlibat dalam aksi dukung-mendukung salah satu calon walikota Solo. Meski bisa saja salah, tapi kejadian ini mengindikasikan ada sesuatu yang “salah” dalam tubuh organisasi macam BEM. Apalagi jika saya melihat peta perpolitikan kampus UNS yang sesungguhnya. Adalah satu hal yang tidak dipungkiri bahwa BEM dan DEMA adalah organisasi-organisasi yang diincar oleh organisasi pergerakan mahasiswa dari berbagai ideologi untuk “dikuasasi”. Ketika Pemira (Pemilu Raya) UNS tahun 2004 diadakan, ada beberapa partai Mahasiswa yang ikut. Dari seluruh partai yang ada itu, semuanya merupakan “jelmaan” dari organisasi pergerakan mahasiswa seperti KAMMI, HMI, PMII, dan lain sebagainya. Pada hemat saya, sebenarnya “penguasaan” BEM dan DEMA oleh para aktivis organisasi pergerakan mahasiswa adalah sah, asalkan dilakukan dengan cara yang terhormat. Dan tentu saja, dengan tujuan yang jelas. Selama ini, kecenderungan yang ada adalah “penguasaan” itu demi sekedar gengsi lembaga atau buat memperbanyak kader mereka. Dan di sinilah letak kondisi yang kurang ideal itu. Ketika tujuan “penguasaan” lembaga-lembaga macam BEM dan DEMA adalah demi gengsi dan perbanyakan kader, maka orang-orang yang terlibat dalam BEM dan DEMA pun akan lebih sibuk untuk menjaga gengsi dan mencari kader ketimbang bekerja sesuai kedudukannya. Yang juga perlu diingat adalah jangan sampai membuat BEM dan DEMA condong ke arah organisasi pergerakan mahasiswa tertentu baik dalam ideologi terlebih dalam hal kepentingan. Dari deskripsi singkat ini, dapat disimpulkan bahwa di UNS telah terjadi semacam “persaingan” yang terkadang tidak sehat antar berbagai elemen

27

organisasi pergerakan mahasiswa untuk menguasai kampus UNS. Tujuannya, seperti yang telah disebut adalah untuk memperbanyak kader dan mungkin juga gengsi. Menghadapi kondisi macam ini, mau tidak mau organisasi-organisasi pers mahasiswa di UNS harus menjaga jarak dengan organisasi-organisasi pergerakan mahasiswa itu. Penjagaan jarak itu perlu supaya persma di UNS tidak ikut terlibat dalam persaingan itu atau supaya persma juga tidak dijadikan lahan perebutan oleh mereka. Selain itu, kondisi-kondisi yang tidak sehat di kalangan organisasi pergeraklan mahasiswa di UNS juga harus mendapat perhatian (dalam artian menjadi sasaran kritik) dari persma. Sepanjang yang saya ketahui, hal ini telah mulai dilakukan. Berikut ini adalah buktinya. Pertama, sekitar tahun 2003, LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) VISI FISIP UNS melalui buletinnya mengkritik kinerja BEM FISIP UNS yang buruk. Saat itu terjadi protes dari beberapa kalangan mengenai kinerja buruk BEM FISIP sehingga LPM VISI merespon dengan mengangkat isu itu. Kedua, tahun 2004, LPM Motivasi FKIP UNS mengeluarkan pemberitaan berkaitan dengan pengunduran diri beberapa pengurus BEM UNS. Dalam waktu yang beriringan, LPJ (Laporan pertanggung Jawaban) Presiden BEM UNS juga menjadi bahan pemberitaan karena LPJ itu sarat dengan berbagai kontroversi. Bahkan dalam satu buletinnya LPM Motivasi memuat tulisan salah satu pengurus BEM UNS yang mengundurkan diri. Dalam tulisan itu, dunia pergerakana mahasiswa disebut sebagai “lingkungan donat busuk”. Ketiga, dalam tahun 2004, LPM VISI memuat ketidakberesan dalam mekanisme LPJ Presiden BEM dan DEMA. Meski yang menjadi sorotan adalah BEM dan DEMA FISIP, namun karena persamaan mekanisme, sebenarnya sasaran kritik dari pemberitaan itu adalah juga BEM dan DEMA se-UNS. Keempat, tahun 2005, LPM Motivasi kembali memuat berita soal pengunduran diri 9 pengurus BEM UNS. Dalam buletinnya itu juga dimuat wawancara dengan salah seorang yang mengundurkan diri yang mengatakan BEM UNS condong pada salah satu organisasi pergerakan mahasiswa dan bahkan ikut mendukung salah seorang calon walikota Solo. Kelima, tahun 2005, LPM VISI mengangkat isu fungsi dari Partai Mahasiswa bagi mahasiswa lain secara umum. Pengangkatan isu ini didasari oleh ketidakjelasan fungsi Partai Mahasiwa yang cenderung hanya menjadi “Partai Pemira” saja. Barangkali masih ada pemberitaan dari LPM lain di UNS yang menjadikan ketidakberesan dalam organisasi pergerakan mahasiswa sebagai sasaran kritik. Akan tetapi karena keterbatasan saya, hanya lima hal itu yang dapat saya hadirkan dalam tulisan ini. Dari lima hal itu bisa dilihat betapa fase “bulan madu” telah berakhir. Kini, persma dan organisasi pergerakan mahasiswa di UNS telah memasuki fase baru dalam hubungan mereka. Sebuah fase di mana sasaran kritik persma di UNS kini tidak lagi para pengelola kampus saja, akan tetapi juga para “teman” dan “mantan pacar” mereka dulu: organisasi pergerakan mahasiswa. Saya tidak berani menyebut kecenderungan semacam ini sebagai sebuah gejala umum yang juga sama di tiap universitas dan kota. Untuk sampai pada kesimpulan yang mencakup seluruh persma yang ada di Indonesia, kita masih harus melakukan pengkajian lebih jauh. (Dipublikasikan di milis Persma Indonesia)

28

Pers Mahasiswa dan Keberpihakan Dan menjadi sebuah pilihan pula jika kemudian pers mahasiswa mencoba untuk tidak sekedar memotret realitas, memposisikan keberpihakan secara tegas dalam upaya pendidikan di massa mahasiswa. Kalimat di atas saya ambil dari tulisan Desmiwati, Pemimpin Umum LPM Solidaritas FISIP Unsoed tahun 2004, yang berjudul Berjuang Bersama Pers Mahasiswa dan dimuat dalam Jurnal Solid edisi 1/XV/2004. Dalam tulisan singkat itu, Desmiwati antara lain hendak mengatakan bahwa pers mahasiswa (persma) hendaknya tidak ragu-ragu untuk menyatakan keberpihakannya. Meskipun persma termasuk organisasi pers, ia tidak boleh “berlindung di balik profesionalisme dan netralitas media”. Jadi, bagi Desmiwati, keberpihakan persma dalam sajian jurnalistik yang dikeluarkannya adalah sesuatu yang “halal” dan bahkan wajib. Bahkan secara terang-terangan Desmiwati menyebut juranlisme persma sebagai “jurnalisme keberpihakan”. Konsep keberpihakan dalam organisasi pers umum seringkali dianggap “tabu”. Media-media profesional selalu saja mengklaim diri sebagai media yang netral dan tidak memihak dalam mengeluarkan pemberitaan. Padahal, dapat dibuktikan bahwa ada beberapa media profesional yang sama sekali tidak netral dalam meliput dan menyajikan suatu peristiwa menjadi berita. Namun ketidaknetralan ini tetap saja tidak diakui dan ditutupi. Berbeda dengan di dunia pers umum, dalam pers mahasiswa keberpihakan sepertinya telah menjadi sesuatu yang wajar dan diterima. Seperti dikatakan Desmiwati, persma seharusnya memang merumuskan keberpihakannya secara tegas dalam pemberitaan-pemberitaan yang dikeluarkannya. Bukan sekedar memotret realitas, tapi juga menakar dan menimbang baik buruk realitas tersebut. Hal ini karena persma dikelola oleh para mahasiswa yang dianggap sebagai intelektual dan memiliki idealisme serta hasrat melakukan perubahan. Dan bukankah perubahan tidak bisa dilakukan tanpa merumuskan keberpihakan? Berkaitan dengan masalah keberpihakan dalam pemberitaan yang dikeluarkan oleh persma, ada beberapa persoalan yang harus dicermati. Persoalan pertama, apakah persma harus selalu menampakkan keberpihakan dalam beritaberita yang dikeluarkannya. Bagi saya, jawabannya tidak. Persma tidak harus selalu berpihak dalam tiap persoalan yang ia angkat menjadi berita. Kadangkala persma juga harus bersikap netral. Ketika permasalahan yang diangkat menjadi berita adalah permasalahan yang sifatnya “abu-abu”, maka persma harus netral. “Abu-abu” berarti tidak jelas mana pihak yang salah dan mana pihak yang benar atau kategori benar dan salah tidak tepat digunakan dalam konteks persoalan itu. Sebagai contoh, dalam kasus perebutan kursi Presiden BEM yang melibatkan beberapa calon, maka persma harus mengeluarkan pemberitaan yang netral atau tidak memihak salah satu calon. Sebab masing-masing calon punya kepentingannya sendiri dan tidak tepat menggunakan kategori “benar-salah” dalam kasus ini. Akan tetapi, dalam kasus yang sifatnya “hitam putih” maka persma harus menampakkan keberpihakannya. Dalam kondisi yang semacam ini, pihak yang

29

“benar” dan pihak yang “salah” dapat diklasifikasikan dengan berbagai alat dan pertimbangan. Misalnya saja dalam kasus kenaikan biaya SPP yang diputuskan secara sepihak, maka persma boleh saja mengambil sikap dengan menolak kenaikan itu dengan berbagai pertimbangan. Persoalan kedua, kepada siapa persma harus berpihak? Apakah kepada mahasiswa karena persma memang miliknya mahasiswa? Tentu saja, keberpihakan yang buta terhadap kepentingan mahasiswa haruslah dihindari. Keberpihakan persma harus ditujukan kepada pihak-pihak yang berada dalam posisi kebenaran. Jadi, misalnya ada sebuah kasus yang melibatkan kepentingan mahasiswa dan kepentingan birokrat kampus, maka hendaknya dilakukan dulu analisa terhadap persoalan itu apakah mahasiswa yang benar atau sebaliknya, birokratlah yang benar. Bila memang mahasiswalah yang salah, maka persma harus tidak segan untuk berpihak kepada birokrat kampus. Demikian sebaliknya. Kejujuran dan hati nurani, bagi saya, adalah alat yang paling ampuh buat menentukan pihak mana yang harus kita bela kepentingannya. Persoalan ketiga, bagaimana keberpihakan itu diwujudkan? Menurut saya, keberpihakan yang diusung oleh persma tidak boleh diwujudkan dengan cara yang “membabi buta”. Keberpihakan itu haruslah diwujudkan secara elegan dan tetap dalam koridor-koridor aturan jurnalistik yang “baik”. Sebab persma berbeda dengan organisasi kemahasiswaan lainnya yang bebas beropini apa saja. Persma, sebagai organisasi pers, terikat dengan prinsip-prinsip tertentu dalam mengeluarkan pemberitaan. Karena itu, keberpihakan persma terhadap satu kepentigan tertentu merupakan keberpihakan yang diwujudkan dengan cara yang tidak sama dengan organisasi mahasiswa lainnya. Keberpihakan persma adalah “keberpihakan ala pers”. Dalam persoalan ini, ada beberapa hal yang harus diingat. Pertama, keberpihakan persma dalam pemberitaan hendaknya dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui pernyataan narasumber. Misalnya, apabila seorang aktivis persma yang sedang menulis berita tentang kenaikan harga BBM ingin menolak kenaikan itu, maka ia tidak boleh menulis secara langsung penolakan itu. Yang harus dilakukannya adalah mencari narasumber yang sependapat dengannya kemudian mengutip pernyataan narasumber itu. Kedua, keberpihakan dalam pemberitaan tidak berarti pihak-pihak yang kontra dengan kepentingan yang kita bela tidak kita beri tempat sama sekali dalam pemberitaan. Pihak-pihak yang berlawanan dengan kepentingan yang kita bela haruslah tetap diberi porsi yang wajar dalam pemberitaan. Namun sebisa mungkin kita mesti menunjukkan kekurangan dari pendapat dari pihak yang kontra itu. Caranya dengan mengkonfrontasikan pendapat narasumber lain yang sependapat dengan kita yang bisa mematahkan argumentasi dari pihak yang kontra dengan kepentingan yang kita bela. Misalnya dalam kasus kenaikan harga BBM, pendapat dari pejabat pemerintah yang pro terhadap kenaikan itu harus tetap kita muat. Namun setelah pendapat pejabat itu kita kutip, kita harus mengutip pernyataan narasumber lain yang kontra terhadap kenaikan itu dan mampu mematahkan pendapat dan alasan yang dikemukakan si pejabat. Selain dengan cara mengkonfrontasikan, keberpihakan bisa dibangun dengan memberi penekanan pada pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan

30

kepentingan yang kita bela. Penekanan itu bisa dilakukan dengan menempatkan pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan kepentingan yang kita bela pada tempat yang akan menarik perhatian pembaca. Misalnya dalam judul, lead, atau akhir berita. Dengan strategi penempatan itu, perhatian pembaca akan lebih terfokus pada pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan kepentingan yang kita perjuangkan sehingga kesan yang muncul yang di benak pembaca akan sama dengan yang kita harapkan. Ketiga, keberpihakan harus disertai dengan penjelasan yang logis. Penjelasan tersebut diusahakan sebisa mungkin berupa pendapat dari narasumber, fakta-fakta yang terjadi, atau kalau terpaksa bisa dari si penulis berita sendiri. Penjelasan ini sangat penting agar pembaca memahami alasan keberpihakan yang kita bangun dan mengamininya. Bagi persma, keberpihakan adalah sesuatu yang perlu dan bahkan terkadang “wajib”. Namun yang perlu diingat adalah jangan sampai keberpihakan itu membuat kualitas dari pemberitaan persma merosot mutunya. Jangan sampai berita-berita yang disajikan oleh media-media terbitan persma beralih menjadi semacam “opini” yang secara membabi buta berpihak terhadap satu kepentingan tertentu tanpa mengindahkan kaedah-kaedah jurnalistik. Keberpihakan terhadap sebuah kepentingan yang benar memang suatu hal yang mulia. Namun bila keberpihakan itu dibangun tanpa mengindahkan prinsip-prinsip jurnalistik yang baik, maka keberpihakan itu justru menjadi cacat karena tidak sesuai dengan karakteristik persma sebagai organisasi pers. Bukankah tujuan yang mulia harus dicapai dengan sarana yang mulia pula? Maka kalau Desmiwati menyatakan jurnalisme persma adalah “jurnalisme keberpihakan”, saya ingin mengatakan kalau jurnalisme persma yang baik adalah “jurnalisme keberpihakan yang elegan”. (Dimuat di Majalah Novum Fakultas Hukum UNS No.18/XIX/Desember/2006)

31

Pers Mahasiswa, Bisa Apa? (Untuk Abdul Rahman) Bisa apa pers mahasiswa? Ya, bisa apa pers mahasiswa yang hanya mampu menerbitkan buletin dalam jangka waktu bulanan atau tiga bulanan dan majalah dalam jangka waktu tahunan? Bisa apa pers mahasiswa yang hanya mempu mengedarkan terbitannya itu dalam ruang lingkup yang terbatas dan oleh karenanya medianya itu menjadi segmented? Ya, dengan kemampuan menerbitkan media yang ringkih itu dan kemampuan mendistribusikan media yang sempit itu, apa kontribusi pers mahasiswa bagi Indonesia? Bagi bangsa ini? Bagi masyarakat luas? Jangan-jangan tak ada. Kalau begitu, buat apa pers mahasiswa dipertahankan. Jadi, bubarkan saja pers mahasiswa di seluruh Indonesia! Begitu? Selesai? Habis perkara! Barangkali hal ini yang diinginkan oleh Abdul Rahman ketika ia menulis komentar singkat dalam mailing list ini beberapa saat lalu. Antara lain Abdul menyebut kontribusi real pers mahasiswa yang selama ini tidak kelihatan karena pers mahasiswa hanya mampu menerbitkan media dalam jangka waktu yang cukup lama dan distribusi yang sempit. Sebuah nada pesimisme yang, bagi saya, agak kebablasan. Memang Abdul masih menyisakan adanya fungsi bagi pers mahasiswa: buat pengembangan kemampuan jurnalistik dan mengasah idealisme. Tapi, apa sisa fungsi ini tidak terlampau kecil? Tahun 2004, Andreas Sigit Harsanto, Pemred LPM Solidaritas FISIP Unsoed saat itu, pernah memaklumatkan penolakan terhadap tesis bahwa pers mahasiswa adalah “sekedar” laboratorium jurnalistik yang berfungsi mengasah dan melatih kemampuan jurnalistik anggota-anggotanya. Dan bagi Andreas, pers mahasiswa harus mampu berbuat lebih dari itu. Paling tidak, menjadi organisasi yang mampu berperan dalam mempengaruhi dinamika masyarakat. Berbuat sesuatu yang lebih dari sekedar “laboratorium jurnalistik” itulah yang agaknya diinginkan dan dikhayalkan oleh sebagian besar aktivis pers mahasiswa. Sebab, buat apa susah-susah belajar jurnalistik kalau kemampuan itu hanya ngendon dalam otak kita dan tidak ada faedahnya sama sekali bagi pihak di luar kita. “Berbuat sesuatu yang lebih” rumusannya bisa berbeda-beda antara organisasi pers mahasiswa yang satu dengan yang lain. Ada yang ingin menjadi “anjing penjaga” bagi jalannya kebijakan di kampus, ada yang ingin menjadi organisasi yang mampu menghadirkan bacaan alternatif bagi dunia pemikiran, atau ada yang tetap setia pada idealisme “purba”: menjadi pihak yang mengkritisi pemerintah. Apapun rumusan “berbuat sesuatu yang lebih” itu, maka kita mesti melihatnya sebagai sebuah idealisme, arahan, dan mungkin angan-angan. Dan konsekuensinya, kita tak bisa melihat dalam waktu yang sekejap idealisme itu bakal terwujud. Yang bisa kita harapkan dapat disaksikan dalam waktu dekat adalah sebuah usaha yang terus-menerus untuk mewujudakan idealisme itu. Dengan bekal semangat yang kadang naif. Dengan keberanian yang kadang ngawur.

32

Maka, bagi “orang luar”, sangat mungkin idealisme yang diusung itu bakal tetap dilihat sebagai angan-angan kosong sang pungguk yang memimpikan memeluk bulan. Keinginan secara cepat menyaksikan tercapainya idealisme itu pada hakekatnya adalah sebuah ketidaksabaran yang wagu. Seperti orang-orang yang berharap bahwa reformasi akan segera menghadirkan perbaikan. Tapi nyatanya, beberapa tahun reformasi perbaikan itu tetap saja dianggap tak ada. Bukan karena perbaikan itu tak pernah ada, tapi harapan akan perbaikan yang sempurna itulah yang menutupi mata bahwa sebenarnya perbaikan telah ada betapapun kecilnya. Ya, betapapun tidak teraturnya terbitan pers mahasiswa, pastilah sudah ada sumbangan yang ia berikan pada pihak di luar dirinya. Betapapun terbatasnya distribusi media pers mahasiswa, pastilah sedikit-sedikit telah ada kontribusinya. Sulitnya, bagi orang yang perfeksionis dan memandang segalanya dari sudut pandang ideal, maka kontribusi itu akan dengan segera dilupakan. Bukan karena kontribusi itu tak pernah ada. Tapi harapan bahwa pers mahasiswa akan memberikan kontribusi yang sempurna dalam jangka waktu yang cepat itulah yang membuat orang beranggapan pers mahasiswa tidak bisa berbuat apa-apa. Kemampuan penerbitan pers mahasiswa yang tersendat-sendat dan pendistribusian yang tidak maksimal ditambah dengan berbagai persoalan internal lain, bukan berarti lalu pers mahasiswa tidak bisa apa-apa. Paling tidak, ada usaha buat melakukan “apa-apa” itu dan memberi kontribusi dalam rangka mewujudakan rumusan “berbuat sesuatu yang lebih” itu. (Dipublikasikan di milis Persma Indonesia)

33

Fungsi Kontrol Persma dan Kegiatan Non Penerbitan Ketika saya berbicara tentang ”memperkuat fungsi kontrol pers mahasiswa”, tentu saja saya beranggapan bahwa fungsi utama pers mahasiswa adalah fungsi kontrolnya. Dalam konteks organisasi pers mahasiswa yang saya aktif di dalamnya sekarang, fungsi kontrol yang ingin dicapai adalah fungsi kontrol internal. Artinya, pihak-pihak yang ingin dikontrol oleh organisasi pers mahasiswa saya adalah pihak-pihak internal kampus di mana organisasi pers mahasiswa saya eksis. Pilihan seperti ini telah banyak diperdebatkan. Wajar jika kemudian ada yang tidak sepakat dengan ”penyempitan” peran semacam ini. Atau silakan saja kalau ada yang beranggapan bahwa fungsi pers mahasiswa bisa diubah-ubah setiap waktu: kadang bisa mengontrol, kadang bisa menghibur, kadang bisa sekedar memberi informasi saja. Silakan saja para aktivis pers mahasiswa manapun mengemukakan fungsi-fungsi atau peran apa yang dimainkan oleh organisasi pers mahasiswanya. Bagi saya, posisi atau peran yang dimainkan oleh pers mahasiswa memang tidak harus tunggal. Artinya, masing-masing organisasi atau lembaga pers mahasiswa bisa saja memilih salah satu posisi yang sekiranya pas atau malah tidak memilih sebuah posisi secara jelas. Yang harus dikemukakan sebenarnya adalah alasan kenapa sebuah posisi dipilih atau tidak dipilih. Berbagai pertimbangan baik internal organisasi atau eksternal harus dikemukakan minimal kepada anggota-anggotanya sendiri. Hal ini penting supaya para pegiat sebuah lembaga pers mahasiswa memiliki pemahaman yang sama ke mana organisasinya mau dibawa. Tradisi “menyatakan diri” ini telah dimulai dengan sangat baik oleh Balairung. Di tiap akhir halaman jurnal mereka, selalu terbit sebuah tulisan yang merupakan refleksi atas perjalanan Balairung dan sedang di mana posisi mereka. Berbagai alasan menyertai pilihan mereka. Bagi saya, ini sebuah tradisi yang bagus. Tradisi refleksi dan berkaca, kemudian menuliskannya adalah sebuah tradisi yang harus dikembangkan oleh organisasi manapun yang ingin arah organisasinya jelas serta anggota-anggotanya memahami arah yang telah disepakati itu. Baiklah, itu seklilas soal pilihan posisi pers mahasiswa beserta fungsifungsi yang menyertainya. Dalam tulisan ini, saya tak akan mengemukakan alasan kenapa lembaga pers mahasiswa saya memilih fungsi kontrol internal. Alasan tentang itu sudah pernah saya tulis dalam tulisan berjudul Pers Gerakan Berorientasi Internal dan sudah pernah saya kirim ke milis ini. Dalam tulisan ini saya akan berfokus pada upaya peningkatan atau penguatan fungsi kontrol pers mahasiswa (khususnya lembaga pers mahasiswa saya). Kata kunci utama dalam penguatan fungsi kontrol pers mahasiswa, bagi saya, adalah kegiatan non penerbitan.Selama ini saya melihat (terutama di kampus saya) banyak pers mahasiswa yang terlalu “bangga” akan hasil terbitan mereka dan lupa untuk mengevaluasi diri apakah tujuan penerbitan produk mereka tercapai atau tidak. Apakah fungsi kontrol (bila itu yang dipilih) yang dijalankan terbitan mereka sudah tercapai atau tidak, seringkali tidak ada alat ukur yang jelas.

34

Maka kebanyakan aktivis pers mahasiswa sekedar berbangga bila sudah berhasil mengeluarkan terbitan tanpa ingat lagi bahwa penerbitan sebuah produk adalah “sarana” dan bukan “tujuan”. Penerbitan produk jurnalistik dilakukan demi “sesuatu yang lain”. Dalam konteks organisasi saya, penerbitan produk dilakukan salah satunya untuk melakukan kontrol sosial terhadap kondisi internal kampus. Tapi tak jarang kegiatan penerbitan dianggap selesai setelah berakhirnya masa sirkulasi dan evaluasi. Jarang sekali ada refleksi apakah fungsi kontrol yang ingin dijalankan sudah tercapai atau belum. Kalau saya melakukan analisis (yang sifatnya mentah) atas proses penerbitan yang dijalankan oleh lembaga pers mahasiswa di kampus saya, hampir bisa dipastikan fungsi kontrol (yang memang dipilih oleh kebanyakan pers mahasiswa di kampus saya) yang diinginkan melalui terbitan mereka belum tercapai. Bagaimanapun juga, terbitan pers mahasiswa masih saja bisa disebut ringkih: keluar dalam tempo yang tidak tetap, kualitas tulisan dan lay out harus terus ditingkatkan, sirkulasi terbatas, dan jumlahnya sedikit. Kalaupun terbitan mereka bisa melakukan fungsi kontrol, tentu realitasnya tak sama dengan harapan. Masih ada kesenjangan yang jauh antara harapan dengan fakta di lapangan. Bagi saya, terlalu berkutat pada terbitan dan hanya mengandalkan terbitan sebagai satu-satunya alat kontrol yang dimiliki pers mahasiswa, adalah sebuah kekhilafan. Sudah saatnya pola pikir seperti ini dirombak. Keinsyafan untuk mengakui betapa ringkihnya terbitan pers mahasiswa harus dimiliki sembari terus berusaha memperbaiki kelemahan itu. Tapi, selain perbaikan terbitan (yang sudah merupakan kewajiban dan tidak perlu diperdebatkan), pers mahasiwa harus melakukan usaha agar fungsi kontrolnya dapat terasa. Dan menurut saya, sarana untuk melakukan fungsi kontrol ternyata bisa ditemukan dalam kegiatan non penerbitan. Bagi saya, kegiatan diskusi yang biasanya merupakan ”kegiatan ilmiah” bisa dirubah sebagai kegiatan dengan tujuan untuk melakukan kontrol sosial. Kegiatan lain adalah kegiatan jajak pendapat yang juga bisa dibilang efektif bila dipadukan dengan diskusi dan penerbitan. Kegiatan ini bisa diperkuat dengan pembukaan jaringan kepada organisasi-organisasi lain yang berkepentingan dengan isu yang sedang kita kontrol. Lobying informal ternyata tak bisa dilupakan sebagai salah satu sarana kontrol sosial. LPM VISI FISIP UNS, organisasi pers mahasiswa tempat saya aktif sampai sekarang, telah mulai memraktekkan pemikiran itu. Memadukan kegiatan non penerbitan dan penerbitan sebagai sarana kontrol terhadap kondisi kampus. Meski baru mencoba beberapa bulan, optimisme saya bahwa fungsi kontrol melalui kegiatan non penerbitan akan cukup efektif mulai tumbuh. Optimisme ini tumbuh ketika LPM VISI bekerja sama dengan sebuah organisasi lain di kampus FISIP UNS menyambut agenda Pemilu Raya Mahasiswa FISIP dengan kegiatan diskusi dan jajak pendapat. Timing yang tepat serta jarangnya ada kegiatan diskusi yang mengambil tema tentang politik kampus membuat diskusi yang kami selenggarakan cukup ”meriah”. Setidaknya, para aktivis kampus yang hadir memberi apresiasi dan isu apatisme mahasiswa terhadap politik kampus (yang kami suarakan melalui diskusi dan jajak pendapat

35

tersebut) menggema di kalangan pegiat mahasiswa di FISIP UNS. Cara pandang dan pemikiran baru tentang kemajuan politik kampus pun bermunculan dalam diskusi itu. Debat antara berbagai komponen organisasi mahasiswa terjadi dengan seru namun tetap dalam suasana kekeluargaan. Barangkali pemaparan ini akan dianggap sebagai ”narsis”. Silakan saja, tak masalah. Barangkali juga akan timbul pertanyaan: apakah kegiatan non penerbitan yang telah dilaksanakan LPM VISI FISIP UNS di atas benar-benar lebih efektif dalam melakukan kontrol? Harus diakui, kegiatan non penerbitan yang kami lakukan sebagai alat kontrol mungkin saja belum 100% efektif. Tapi bagi saya, kegiatan itu membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang selama ini belum kami lihat. Dan bagi kami, kemungkinan itu adalah kemungkinan yang sangat menjanjikan. Saya sepakat bahwa ciri khas utama pers mahasiswa adalah terbitannya. Tapi, dalam melaksanakan fungsi kontrol sosialnya, pers mahasiswa tak bisa hanya mengandalkan terbitannya. Ia harus melakukan berbagai cara dan mencari berbagai kemungkinan untuk bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Bukankah demikian? (Dipublikasikan di milis Persma Indonesia)

36

“Salah Makna” Soal Penerbitan dan Non Penerbitan Baiklah, debat tentang penguatan fungsi kontrol persma memang selayaknya dilanjutkan. Tentu pemikiran-pemikiran yang muncul dalam debat seperti ini akan sangat berguna bagi perkembangan pers mahasiswa. Selain itu, perdebatan tentang tema ini bisa menjadi pemicu kembali bagi para pegiat milis ini untuk kembali memanaskan suasana dengan berbagai pemikiran yang dimiliki. Terhadap pertanyaan dan pernyataan Budi Purnomo, saya akan coba tanggapi melalui tulisan ini. Pokok pikiran Budi ada tiga. Pertama, kenapa harus memilih kegiatan non penerbitan untuk memerkuat fungsi persma? Kedua, soal kegiatan non penerbitan yang akan lebih baik bila dipadukan dengan kegiatan penerbitan. Ketiga, upaya memerkuat fungsi kontrol bisa saja dilakukan melalui jalur penerbitan tapi non persma alias menyuarakan pendapat melalui media massa umum. Contoh yang diberikan Budi untuk pemikirannya ini adalah dengan menulis surat pembaca di media massa umum (kalau kita takut tidak punya space di media massa umum). Permasalahan pertama, kenapa harus kegiatan non penerbitan? Jawabannya: karena kegiatan non penerbitan memiliki potensi yang cukup banyak untuk dikembangkan menjadi salah satu sarana penguat fungsi kontrol pers mahasiswa. Sebagai ilustrasi, saya akan menceritakan sebuah pengalaman saya terkait dengan kegiatan non penerbitan dan fungsi kontrol. Sekitar tahun 2005, saya dan beberapa kawan melakukan liputan mendalam mengenai dugaan penyimpangan pembangunan sebuah gedung di kampus saya. Hasil liputan itu kemudian saya tuangkan dalam tulisan dan diterbitkan oleh media lembaga pers mahasiwa yang saya ikuti. Tapi, setelah diterbitkan, ternyata suasana tetap “dingin-dingin saja”. Tak ada tanggapan yang cukup memadai dari kawan-kawan mahasiswa lainnya. Dekanat sebagai biang keladi masalah itu juga diam saja. Tapi soalnya menjadi lain beberapa waktu kemudian. Kebetulan saya diundang untuk terlibat dalam menggagas sebuah forum audiensi dengan dekanat fakultas tempat saya belajar. Forum itu dimaksudkan sebagai sebuah forum untuk membicarakan berbagai masalah yang dikeluhkan mahasiswa kepada pihak dekanat. Teringat liputan yang pernah saya lakukan, saya kemudian membawa permasalahan itu ke dalam forum audiensi. Berbagai data yang saya punya, termasuk kaset hasil wawancara saya bawa. Di forum itu, saya kemudian menggugat masalah dugaan penyimpangan gedung itu, langsung pada Dekan fakultas saya. Meski sempat mengelak, akhirnya dekan mengaku telah terjadi penyimpangan dalam pembangunan gedung itu. Pengakuan seperti ini menjadi penting, sebab disaksikan oleh cukup banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai komponen yang ada. Pengakuan itu, telah menjadi titik terang baru dalam permasalahan itu. Mahasiswa sebagai publik telah tercerahkan oleh adanya pengakuan itu. Pengakuan itu tidak akan terjadi kalau saja saya cuma membawa masalah itu dalam penerbitan produk jurnalistik. Seperti sudah kita semua tahu, penerbitan pers mahasiswa seringkali banyak terkendala. Makanya, penerbitan pers mahasiswa (tentu saja tidak semua) sering saya sebuat sebagai “ringkih”. Dalam

37

kondisi inilah, kegiatan non penerbitan bisa memainkan perannya untuk menutup celah yang ditinggalkan oleh terbitan kita. Dalam kasus saya, kegiatan penerbitan ternyata bisa dianggap lebih ampuh dibanding kegiatan non penerbitan. Persoalan kedua, sinergi antara kegiatan non penerbitan dan penerbitan. Ya, saya setuju bahwa sinergi keduanya adalah yang terbaik. Kalau saya sekarang membahas masalah kegiatan non penerbitan, bukan berarti saya meninggalkan kegiatan penerbitan. Juga, tidak berarti pula kegiatan non penerbitan dan penerbitan tidak bisa seiring sejalan. Keduanya, bagi saya, harus saling melengkapi. Sebuah jajak pendapat akan lebih baik bila hasilanya dipublikasikan secara luas melalui penerbitan media. Tapi akan lebih sempurna lagi bila masalah yang diangkat dalam jajak pendapat itu juga diangkat dalam sebuah dialog publik atau diskusi. Sebaliknya, tema penerbitan kita akan lebih menggigit jika kita mencoba mengangkatnya menjadi sebuah diskusi atau bila terbitan itu kita perkuat datanya melalui jajak pendapat. Jadi, tak ada masalah dalam sinergi antara keduanya. Ketiga, masalah pegiat persma yang masuk ke media massa umum untuk menyuarakan isu, misalnya saja melalui surat pembaca. Budi menyebut “jalur” ini sebagai “jalur penerbitan” tapi yang “non persma”. Saya tidak sependapat dalam hal ini. Kalau yang dimaksud Budi adalah para pegiat persma harus menulis artikel atau surat pembaca di media umum, maka bagi saya itu termasuk “kegiatan non penerbitan” bukan “penerbitan”. Sebab yang dimaksud dengan “kegiatan penerbitan” dalam dunia persma adalah kegiatan di mana para pegiat persma mengumpulkan data, menuliskannya, kemudian menerbitkannya dalam bentuk media massa milik mereka dan didistribusikan. Artinya, kegiatan penerbitan adalah “kegiatan menerbitkan sebuah media tersendiri” bukan terlibat menulis dalam sebuah terbitan. Seorang pegiat persma yang menulis surat pembaca di media umum tidak bisa dikatakan ia menempuh atau sedang melaksanakan “kegiatan penerbitan”. Jadi, usulan Budi—agar pegiat persma mencari space di media umum dengan menulis surat pembaca—sebenarnya justru menunjukkan kesepakatan Budi bahwa kegiatan non penerbitan ternyata bisa memberi andil yang tidak sedikit pada penguatan fungsi kontrol persma. Di sini, “kesalahan” memberi makna pada kegiatan non penerbitan dan kegiatan penerbitan membuat Budi mendukung kegiatan non penerbitan tanpa disadarinya. Ini tentu berlawanan dengan kalimatnya, “Pokoknya para pegiat persma tetap fokus di bidang penerbitan.” Kalaupun hal ini mau didebat, maka boleh saja mengatakan bahwa seorang pegiat persma yang menulis surat pembaca itu memang terlibat dalam kegiatan penerbitan media massa umum di mana ia mengirim suratnya itu. Tapi, sekali lagi, tidak bisa dikatakan ia terlibat dalam “kegiatan penerbitan persma tempat ia bergiat”. Namun saya sepakat bila cara yang disodorkan Budi (menyuarakan isu melalui media massa non persma) patut dicoba. Siapa tahu kita bisa memafaatkan kekuatan media massa umum untuk mencapai tujuan kita atau menguatkan fungsi kontrol kita. Bukan begitu? (Dipublikasikan di milis Persma Indonesia)

38

Mencari Posisi, Memilih Idealisme Apakah pers mahasiswa harus back to campus? Ataukah harus tetap ada di masyarakat? Atau, apa sebenarnya pengertian “back to campus” itu? Menjadi media yang menyajikan isu-isu kampus doang? Ataukah menjadi media dengan jurnalisme yang berbau akademis-teoretis seperti layaknya ciri sebuah “kampus”? Perdebatan soal bagaimana “seharusnya” pers mahasiswa menempatkan diri, seperti seringkali disebut, muncul ketika rezim orde baru tumbang. Saya tak akan mengulangi teori “kehilangan lahan” itu. Pendeknya, kebebasan pers yang memicu “keberanian” media umum untuk mengeluarkan pemberitaan yang “mengkritik” penguasa telah membuat pers mahasiswa menjadi “tersingkir”. Saya sendiri kurang menyukai istilah “kehilangan lahan”. Seolah-olah pers mahasiswa dan pers umum adalah saingan. Seolah-olah mengkritik penguasa adalah “lahan pemberitaan” yang harus diperebutkan antara pers mahasiswa dan pers umum. Bagi saya, fungsi kontrol pers terhadap kekuasaan tidaklah perlu “diperebutkan”. Memang selama ini, setahu saya, tidak ada aktivis pers mahasiswa yang secara tersurat mengatakan bahwa pers mahasiswa harus berebut lahan dengan pers umum. Akan tetapi teori “kehilangan lahan” menyiratkan itu. Fungsi kontrol terhadap pemerintah yang sempat dijalankan oleh pers mahasiswa (saya tak tahu seberapa efektif), memang kini telah diambil alih oleh pers umum. Dan kejadian itu, bagi saya, tidak perlu ditangisi dan kita tak perlu merasa “kehilangan lahan”. Justru kita patut bersyukur, bukankah “lahan” itu akan lebih tergarap dengan subur oleh pers umum ketimbang bila kita yang menggarapnya? Ya, yang perlu kita lakukan adalah melakukan refleksi dan mencari “lahan” lain yang belum atau tidak mungkin digarap oleh pers umum. Dan para aktivis pers mahasiswa agaknya telah melakukan itu. Pencarian “lahan” itu memang telah menghasilkan perdebatan yang seru. Back to campus kemudian jadi istilah yang muncul. Cuma, dalam perdebatan soal “reposisi pers mahasiswa” itu ada hal yang sering dilupakan. Perdebatan tentang reposisi itu selalu diarahkan pada pencarian posisi baru yang universal dan bisa berlaku umum. Artinya, posisi baru yang sedang dicari itu diandaikan dapat cocok dengan semua pers mahasiwa yang ada di Indonesia. Tendensi pencarian “posisi baru yang universal” ini terlihat dengan perdebatan yang terjadi yang selalu berisi kalimat-kalimat seperti: pers mahasiswa itu harus begini, harus begitu, harus bisa a, harus bisa b, dan lain sebagainya. Dalam menanggapi perdebatan itu, saya hanya ingin tanya: siapa yang dimaksud dengaan kata-kata “pers mahasiswa” itu? Apakah itu berarti seluruh pers mahasiswa di Indonesia? Wah, kalau itu benar, maka bagi saya, ada yang terlewat dalam perdebatan itu. Soalnya, saya percaya bahwa perdebatan tentang posisi baru pers mahasiswa tidaaklah bisa diakukan secara “umum” atau universal. Sebab pencarian posisi baru bagi pers mahasiswa yang bisa berlaku universal dan di mana saja, berakibat terpinggirkannya karakteristik dan kondisi masing-masing organisasi pers mahasiswa yang ada di Indonesia. Padahal faktor internal adalah faktor yang mutlak harus jadi pertimbangan dalam melakukan refleksi dalam rangka mereposisi pers mahasiswa. Selama ini memang faktor internal telah jadi

39

pertimbangan, namun faktor yang jadi pertimbangan itu pun di-gebyah uyah. Artinya, tiap-tiap organisasi pers mahasiswa disamakan kondisi internalnya. Misalnya saja, klaim tentang penerbitan yang tidak bisa rutin atau distribusi yang tidak merata. Barangkali, memang itulah kondisi umum pers mahasiswa. Tapi, bukan berarti semua organisasi pers mahasiswa mengalami hal seperti itu. Ada beberapa organisasi pers mahasiswa di UNS misalnya, yang bisa melakukan penerbitan—meski dalam bentuk buletin—secara berkala dan cenderung bisa dikatakan tepat waktu. Bagi saya, perdebatan tentang “bagaimana seharusnya pers mahasiswa sekarang” haruslah dibenturkan dengan realitas konkret yang ada pada masingmasing organisasi pers mahasiswa. Sekali lagi, realitas konkret yang berangkat dari pengalaman nyata dan bukan sebuah “teori umum hasi generalisasi”. Seringkali kita berjumpa dengan debat yang mengatakan bahwa pers mahasiswa harus menjadi pers pergerakan, pers alternatif, pers akademis, atau malah pers hiburan kawula muda. Sebenarnya perdebatan itu sah saja dilakukan. Namun sayang, perdebatan yang dilakukan itu baru sebatas perdebatan tentang kondisi pers mahasiswa secara umum (seolah-olah semua pers mahasiswa sama). Jadi kalau kesimpulan debat itu adalah pers mahasiswa sebaiknya menjadi pers gerakan, maka lalu seluruh pers mahasiswa yang ada di Indonesia diharuskan jadi pers gerakan. Kalau kesimpulannya harus menjadi pers hiburan, maka pers mahasiswa pun harus menjadi pers hiburan. Begitu? Untunglah, selama ini tak ada (atau belum ada) kata sepakat untuk permasalahan itu. Lalu bagaimana seharusnya reposisi pers mahasiswa mesti dilakukan? Bagi saya, reposisi itu mesti berupa refleksi kontekstual yang dilakukan oleh masing-masing aktivis pers mahasiswa terhadap kondisi internal organisasinya dan juga lingkungan sekitarnya. Tentu saja hasil refleksi seperti ini adalah posisi atau idealisme yang hanya bisa cocok untuk organisasinya saja, bukan untuk organisasi pers mahasiswa yang lain Sebab bagi saya, posisi baru yang diangankan bisa berlaku buat seluruh pers mahasiswa yang ada adalah sebuah posisi yang tak mungkin. Ya, tak semua pers mahasiswa cocok menjadi pers gerakan misalnya (ini kalau terminologi pers gerakan disepakati jadi salah satu pilihan). Juga tak selamanya pers mahasiswa cocok jadi pers akademis. Balairung yang kini jadi semacam pers akademis (istilah pers akademis ini saya pinjam dari Deni Andriana) dengan menerbitkan jurnal, mungkin cocok dengan pilihan itu karena tradisi akademis yang ada dalam organisasi itu cukup kuat. Sedangkan bagi LPM VISI misalnya, pilihan menjadi pers akademis belum bisa diambil sepebuhnya karena tradisi yang ada dalam organisasi ini adalah tradisi yang mirip dengan apa yang oleh Deni Andriana disebut sebagai pers pergerakan. Ya, sudah saatnya perdebatan tentang bagaimana pers mahasiswa seharusnya memposisikan diri dikhususkan lagi menjadi refleksi kritis terhadap kondisi internal lembaganya. Salah satu keuntungan refleksi kritis internal adalah kesempatan untuk mempraktekkan hasil refleksi itu ke dalam praksis organisasi menjadi lebih terbuka. Sebab bisa saja kita sudah berbusa-busa berdebat tentang posisi ideal pers mahasiswa namun ketika debat itu telah mengeluarkan hasil, kita tak mampu membuat hasil debat itu jadi kenyataan. Soalnya, debat yang dilakukan itu terlalu umum dan dibumbui berbagai teori tetek bengek yang

40

internasioanl tapi lupa pada kondisi real di kampung halaman organisasinya (jangan diartikan saya benci teori, lho). Jangan-jangan, misalnya saja, ketika kita berdebat tentang pers akademis, ternyata kebanyakan anggota pers mahasiswa kita tak pernah berurusan dengan yang namanya penelitian. Bukankah, seperti telah disinggung dalam forum ini beberapa waktu lalu, kelemahan utama para mahasiswa seperti kita adalah bisa omong banyak soal idealisme tapi tak pernah mampu mewujudkannya? (Dipublikasikan di milis Persma Indonesia)

41

Pers Gerakan Berorientasi Internal (Refleksi atas Kondisi Pers Mahasiswa di UNS) Perdebatan tentang bagaimana pers mahasiswa harus menempatkan diri, di Univesitas Sebelas Maret (UNS), agaknya telah mendekati “tahap akhir”. Ketika mencoba mencermati terbitan yang dihasilkan oleh pers mahasiswa di UNS— terutama dalam bentuk buletin—akan terlihat bahwa pers mahasiswa di UNS hampir memiliki kesamaan dalam orientasi pemberitaan mereka. Akan segera terlihat bahwa hampir seluruh pers mahasiswa di UNS berorientasi pada isu-isu internal di UNS sendiri. Secara lebih spesifik, pers mahasiswa di UNS berusaha melakukan kontrol terhadap kebijakan “penguasa” yang ada di kampus mereka (baik rektorat dan dekanat sebagai birokrat pengelola kampus, maupun BEM dan DEMA sebagai “penguasa” di tingkatan mahasiswa). Ya, hampir setiap terbitan—sekali lagi, dalam bentuk buletin—ditujukan untuk melakukan kritik terhadap kebijakan yang diambil rektorat, dekanat, maupun para mahasiswa yang tergabung dalam BEM dan DEMA. Tiap kali pers mahasiswa di UNS menghasilkan produk, akan dapat dipastikan bahwa isi produk itu merupakan kritik atau paling tidak pemberitaan tentang ketidakberesan yang terjadi di kampus mereka. Ini bisa dilihat antara lain di empat buletin yang diterbitkan oleh pers mahasiswa di UNS yaitu Buletin AK 47 (LPM Motivasi FKIP UNS), Buletin Civitas (LPM Kentingan UNS), Buletin Ledak (LPM Novum FH UNS), dan Buletin Acta Diurna (LPM VISI FISIP UNS). Isu-isu seperti ketidakberesan dalam pengadaan jaket almamater (Ak 47), ketidakberesan pengelolaan Asrama Mahasiswa UNS (Civitas), ketidakberesan dalam kegiatan piknik para dosen dan karyawan Fakultas Hukum (Ledak), dan kontroversi Surat Edaran Rektor UNS tentang organisasi mahasiswa (Acta Diurna) adalah contoh isu yang “digemari” oleh para aktivis pers mahasiswa di UNS. Masih banyak lagi contoh yang lain yang membuktikan bahwa pers mahasiswa di UNS adalah pers mahasiswa yang selalu mengarahkan pemberitaannya pada kondisi internal kampusnya yang tidak beres. Agaknya, telah terjadi semcam “kesepakatan” bahwa pers mahasiswa di UNS akan selalu memuat pemberitaan yang berurusan tentang kritik internal kampusnya. Dan “kesepakatan” ini makin terlihat ketika LPM VISI FISIP UNS menggelar diskusi dengan tema Mencari Posisi Ideal Pers Mahasiswa di Indonesia pada Oktober 2006 lalu. Saat itu, Dadang Yhanedy (Pemimpin Umum LPM Motivasi FKIP UNS) dan Hendra (Pemimpin Redaksi LPM Novum FH UNS) sama-sama sepakat bahwa posisi ideal pers mahasiswa adalah tetap sebagai “pengontrol kekuasaan”. Permasalahannya, ketika kontrol atas kekuasaan pemerintah pusat dan (mungkin saja) pemerintah daerah telah dilakukan oleh pers umum, maka pers mahasiswa harus mengontrol kekuasaan yang lain. Dan kekuasaan yang harus dikontrol oleh pers mahasiswa itu adalah kekuasaan di kampus mereka baik kekuasaan para pengelola kampus maupun kekuasaan di tingkatan pemerintahan mahasiswa (BEM dan DEMA). Dalam istilah Dadang, pers mahasiswa haruslah menjadi pers gerakan yang bukan sekedar menginformasikan sesuatu tetapi juga melakukan kontrol sosial. Karena tuntutan keadaan, maka kontrol sosial yang dijalankan oleh pers

42

mahasiswa adalah kontrol terhadap kondisi internal kampusnya sendiri. Tentu saja ini tidak berarti bahwa pers mahasiswa otomatis “haram” memberitakan isu-isu di luar kampusnya. Isu-isu eksternal kampus tetap saja boleh diangkat tetapi secara prosentase mungkin jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding isu internal. Menurut saya, ada beberapa alasan kenapa pers mahasiswa di UNS mengambil pilihan sebagai pers gerakan yang berorientasi pada kondisi internal kampusnya. Pertama, secara ideal, aktivis pers mahasiswa di UNS masih menganggap tugas utama pers mahasiswa adalah melakukan kontrol sosial. Keyakinan ini didasarkan pada sejarah masa lalu pers mahasiswa di Indonesia yang tumbuh pertama kali untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Sejarah pers mahasiswa ketika Indonesia telah merdeka juga menunjukkan bahwa pers mahasiswa adalah pers yang melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Di sekitar tahun 1966-1974, kita mengenal Harian KAMI, Mahasiswa Indonesia, dan Mimbar Demokrasi sebagai pers yang dikelola mahasiswa yang sering memuat isu-isu politik yang mengkritik penguasa. Pers mahasiswa saat itu ikut menumbangkan rezim orde lama dan menegakkan orde baru. Namun setelah orde baru menunjukkan indikasi menyimpang, pers mahasiswa pun melakukan kritik terhadap penguasa orde baru. Dampaknya adalah di tahun 1974 ketika pecah peristiwa Malari, tiga penerbitan mahasiswa yang paling berpengaruh (Harian KAMI, Mahasiswa Indonesia, dan Mimbar Demokrasi) dibredel oleh penguasa. Setelah pembredelan di tahun 1974, muncul tiga penerbitan mahasiswa yang kemudian jadi berpengaruh yaitu Salemba (Universitas Indonesia), Gelora Mahasiswa (Universitas Gajah Mada), dan Kampus (Institut Teknologi Bandung). Sama seperti para pendahulunya, tiga penerbitan yang mulai muncul tahun 1976 ini juga masih berorientasi kritik terhadap penguasa. Sejarah pers mahasiswa di Indonesia dulu yang menempatkan kontrol sosial sebagai fungsi utamanya itulah yang agaknya mempengaruhi aktivis pers mahasiswa di UNS untuk memilih kontrol sosial sebagai fungsi utama mereka. Namun para aktivis pers mahasiswa di UNS saat ini menyadari sangat tidak mungkin melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah pusat seperti yang dulu dilakukan oleh para pendahulu mereka. Sebab kran kebebasan pers telah mendorong pers umum untuk mengambil alih fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintahan pusat dan juga (mungkin) pemerintahan daerah. Karena itulah, pers mahasiswa di UNS berusaha mencari kekuasaan yang belum mendapat kontrol oleh pers umum. Dan kekuasaan yang relatif belum mendapat perhatian dari pers umum tentu saja adalah kekuasaan di dalam kampus. Alasan kedua, adanya ketidakberesan dan penyimpangan yang terjadi di UNS. Selama ini para aktivis pers mahasiswa meyakini sangat banyak ketidakberesan yang terjadi dalam struktur birokrasi UNS yang sangat jarang diperhatikan oleh mahasiswa. Bahkan organ-organ internal yang seharusnya menyuarakan ketidakberesan itu sepereti BEM dan DEMA juga turut “diam”. Entah karena ketidaktahuan atau hanya karena kemalasan. Menghadapi kondisi seperti ini, pers mahasiswa UNS kemudian memutuskan harus menyuarakan semua ketidakberesan tersebut, tentu saja sesuai kemampuannya. Ketika kontrol yang dijalankan BEM dan DEMA terhadap birokrasi kampus dirasa tidak efektif,

43

maka pers mahasiswa merasa harus mengambil alih fungsi itu. Bahkan pers mahasiswa di UNS juga telah mulai melakukan kritik terhadap teman-teman mereka sendiri sesama mahasiswa yang duduk di jajaran pemerintahan mahasiswa yang berbuat sesuatu yang kurang ideal. Ketiga, tradisi pers mahasiswa di UNS yang “mewarisi” pers gerakan. Selama ini pers mahasiswa di UNS memang lebih dekat dengan aktivitas pers yang bisa dikategorikan sebagai pers gerakan ketimbang jenis pers yang lain seperti pers akademis maupun pers hiburan, misalnya. Kondisi ini menyebabkan para aktivis pers mahasiswa di UNS lebih terbiasa memainkan posisi sebagai pers gerakan dari pada posisi yang lain. Karena itulah, ketika posisi sebagai pers gerakan yang berorientasi pada kondisi internal kampus dijalankan, para aktivis pers mahasiswa di UNS telah sedikit banyak terbiasa dengan posisi itu. Catatan: sejarah pers mahasiswa di Indonesia dalam tulisan ini saya kutip dari Buku Didik Supriyanto yang berjudul Perlawanan Pers Mahasiswa, Protes Sepanjang NKK/BKK (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998). (Dipublikasikan di milis Persma Indonesia)

44

KEJ, Pers Mahasiswa, dan Dilema Sebagian kita yang sudah membaca hasil penelitian Wina Armada Sukardi yang disokong Dewan Pers mungkin akan terperanjat.14 Dalam penelitian yang mencoba mendapat gambaran tentang pemahaman Kode Etik Jurnalistik (KEJ) di kalangan wartawan itu, didapat hasil bahwa sebagian besar wartawan Indonesia belum memiliki pemahaman yang baik mengenai KEJ. Lebih dari itu, ternyata mayoritas responden dalam penelitian itu menjawab bahwa mereka—yang notabene merupakan wartawan profesional—belum pernah membaca KEJ. Tak tanggung-tanggung, jumlah responden yang belum pernah membaca KEJ adalah 78 %, sebuah jumlah yang sangat besar. Padahal, sebagai sebuah aturan profesi, KEJ penting untuk dipahami agar wartawan profesional yang bekerja di lapangan tidak melakukan “malpraktek”. KEJ adalah sebuah panduan tentang bagaimana sepatutnya dan sebaiknya wartawan bekerja melakukan kegiatan jurnalistiknya.15 Pemahaman yang kurang terhadap KEJ otomatis membuat kegiatan jurnalistik seorang wartawan dilakukan menjadi kurang ideal karena dilakukan tanpa berdasar sebuah pedoman baku yang telah disepakati. Akibatnya, kegiatan jurnalistik wartawan bisa merugikan masyarakat dan menjadi kontraproduktif dengan tujuan awal jurnalisme. Selama ini, diskusi soal KEJ hanya dikaitkan dengan kerja jurnalistik yang dilakukan wartawan profesional. Hal ini sebenarnya wajar mengingat KEJ memang dibuat untuk memberi pedoman pada orang yang berprofesi sebagai wartawan. Masalahnya, ada pula kegiatan jurnalistik yang tidak dilakukan oleh wartawan profesional. Kegiatan jurnalistik pers mahasiswa dan kegiatan jurnalistik yang dilakukan para pewarta warga dalam Citizen Journalism, contohnya. Kedua kelompok ini jelas tidak masuk dalam kategori wartawan profesional. Tapi, kedua kelompok ini jelas melakukan kerja jurnalistik dalam kurun waktu tertentu. Lalu, haruskah KEJ juga dianut oleh mereka yang bukan wartawan profesional tapi melakukan kerja jurnalistik? Tulisan ini mencoba membahas pertanyaan itu, khusus dari sudut pandang pers mahasiswa. Persoalan jurnalisme warga dan KEJ agaknya lebih kompleks dan perlu sebuah pembahasan lebih mendalam. Filosofi Kode Etik Pada dasarnya, kode etik hanyalah monopoli orang-orang yang bekerja dengan profesi tertentu saja. Secara filossofis, banyak teori yang mengungkap kenapa sebuah profesi mesti memiliki kode etik. Menurut Wina Armada Sukardi, dalam perkembangan masyarakat manapun, pasti terdapat sebuah kelompok yang berprofesi tertentu dan memiliki tradisi tertentu. Secara tradisonal, ada empat

14

Hasil penelitian Wina bersama Dewan Pers kemudian dibukukan dalam sebuah buku bertajuk Close Up Seperempat Abad Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik pada Oktober 2007 lalu. Selain soal penelitian itu, buku ini juga memberi gambaran tentang KEJ dan beberapa hal yang terkait dengannya. 15 Lihat Wina Armada Sukardi, Close Up Seperempat Abad Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers, Jakarta, 2007, hal 4.

45

bidang profesi yang hampir selalu ada dalam masyarakat manapun: kedokteran, hukum, wartawan, dan rohaniawan.16 Lewat proses tertentu, pengemban profesi itu dituntut memiliki tingkat moralitas yang tinggi yang bersumber pada pengabdian untuk sesama manusia serta kepentingan umum serta keahlian teknis dari ilmu di bidangnya. Selain itu, pengemban profesi juga memiliki sebuah kekuasaan untuk menjalankan keahlian dan ketrampilannya. Dalam menjalankan profesi, biasanya pengemban profesi akan menemukan masalah-masalah yang terkait dengan keahlian teknisnya sekaligus berhubungan dengan masalah moralitas. Persoalan-persoalan yang muncul itulah yang kemudian membuat pengemban profesi membutuhkan sebuah pedoman perilaku tentang bagaimana menjalankan profesinya. Pedoman perilaku itulah yang kemudian disebut sebagai kode etik. Penyusunan kode etik diserahkan pada para pengemban profesi sendiri sebagai orang yang paling tahu akan proifesinya.17 Dilihat dari sejarah terbentuknya kode etik tersebut, jelas sudah bahwa kode etik hanya berlaku bagi para pengemban profesi. Otomatis, KEJ sebenarnya hanya mengikat para wartawan profesional saja. Para mahasiswa yang bergiat di pers mahasiswa sebenarnya tidak harus terikat dengan KEJ dan otomatis tidak bisa dikenai sanksi kalau melanggar KEJ. Status ini beda dengan wartawan profesional. Wartawan profesional yang diputuskan oleh Dewan Pers telah melanggar KEJ harus menerima sanksi walaupun hanya berupa sanksi moral dari masyarakat atau sanksi dari perusahaan pers atau organisasi wartawan yang ia ikuti.18 Namun, meski begitu, kalau kita percaya bahwa salah satu fungsi dari pers mahasiswa adalah sebagai “laboratorium jurnalistik” bagi para pegiatnya, maka tidak ada salahnya KEJ juga menjadi acuan dalam kerja jurnalistik pers mahasiswa. Bagaimanapun, KEJ adalah sebuah pedoman perilaku yang jika ditaati akan bermanfaat dalam hal peningkatan kualitas kerja jurnalistik pers mahasiswa. Pasal-pasal yang ada dalam KEJ adalah sebuah arahan yang bagus dan jelas bagi kerja jurnalistik pers mahasiswa. Apalagi, kondisi kebebasan pers yang sekarang cenderung memarginalkan pers mahasiswa harus disikapi dengan sebuah peningkatan kualitas produk. Kalau kualitas produk pers mahasiswa tidak bisa meningkat dan memenuhi standar jurnalistik yang mapan, bagaimana mungkin masyarakat akan tertarik membaca terbitan pers mahasiswa? “Jurnalisme Keberpihakan” dan Dilema Tapi penerimaan pers mahasiswa terhadap KEJ juga memunculkan dilema tersendiri. Dilema itu muncul karena pers mahasiswa memiliki sejarah dan karakter sendiri yang berbeda dengan pers umum. Awal terbentuknya pers mahasiswa, bagaimanapun, lebih dekat pada “kubu mahasiswa” daripada “kubu pers”. Artinya, “semangat ala mahasiswa”—dan bukan “semangat ala pers”— 16

Ibid, hal 2. Ibid, hal 2-3. 18 Akan tetapi wartawan yang melanggar KEJ sebenarnya juga bisa dikatakan melanggar produk hokum yaitu Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999. Hal ini karena dalam UU Pers pasal 7 ayat 2 disebut bahwa “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.” 17

46

yang sebenarnya lebih kental mewarnai pergerakan pers mahasiswa. Karena itu, tidak heran kalau kita membaca sejarah pers mahasiswa akan kita dapati sejarah perlawanan yang heroik ala anak muda dan bukan semangat untuk memberitakan secara berimbang dan cover both side ala pers umum. Ide keberpihakan sangat kuat tertanam dalam perjalanan gerakan pers mahasiswa. Terbitan-terbitan pers mahasiswa dikenal sangat diwarnai keberpihakan pada rakyat dan kebencian pada penguasa yang lalim. Karakter para pengelolanya yang muda dan memiliki idealisme tinggi dipastikan menguatkan identitas tersebut. Maka, tak heran, sampai hari ini ide keberpihakan merupakan gagasan yang masih tertancap kuat dalam benak sebagian pengelola pers mahasiswa yang memahami sejarah dan filosofi awal terbentuknya pers mahasiswa. Di Jurnal Solid edisi 1/XV/2004, Desmiwati, Pemimpin Umum LPM Solidaritas FISIP Universitas Jenderal Sodirman tahun 2004, menulis sebuah artikel bertajuk Berjuang Bersama Pers Mahasiswa.19 Tulisan itu merupakan sebuah tulisan yang menggebu-gebu dan dipenuhi dengan semangat perlawanan khas anak muda. Dalam uraiannya yang singkat, Desmiwati antara lain hendak mengatakan bahwa pers mahasiswa hendaknya tidak ragu-ragu untuk menyatakan keberpihakannya. Meskipun persma termasuk organisasi pers, ia tidak boleh “berlindung di balik profesionalisme dan netralitas media”. Jadi, bagi Desmiwati, keberpihakan persma dalam sajian jurnalistik yang dikeluarkannya adalah sesuatu yang “halal” dan bahkan wajib. Bahkan secara terang-terangan Desmiwati menyebut jurnalisme persma sebagai “jurnalisme keberpihakan”. Kalau “jurnalisme keberpihakan” ala Desmiwati kita terima, maka apakah kita telah melanggar KEJ? Sebab, dalam Pasal 1 KEJ disebutkan bahwa “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.” Kata “berimbang” dalam pasal itulah yang barangkali bisa kita lawankan dengan konsep “keberpihakan”-nya Desmiwati. Pada Pasal 3 KEJ juga diulangi lagi bahwa “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.” Dalam prakteknya, pasal 3 itu kadang tidak dilaksanakan oleh pers mahasiswa karena ada beberapa pers mahasiswa dalam terbitannya biasanya secara menggebu-gebu menyerang satu pihak tertentu tanpa mempertimbangkan prinsip keberimbangan yang proporsional, dan kadang terjadi campur aduk fakta dan opini. Keberpihakan, oleh sebagian pengelola pers mahasiswa, diartikan sebagai “keberpihakan mutlak” sehingga harus menggunakan segala daya upaya dan tanpa memikirkan kaedah jurnalistik untuk memihak kubu tertentu sembari menyerang kubu lain. Maka, tak heran kalau dalam sebuah berita di buletin salah satu pers mahasiswa di UNS kita temui kalimat sebagai berikut: “ Hanya saja, muncul 19

Jurnal Solid adalah sebuah jurnal yang diterbitkan oleh LPM Solidaritas FISIP Universitas Jenderal Sodirman (Unsoed), Purwokerto. Jurnal ini, kalau saya tidak salah, hanya berhasil terbit sekali. “Matinya” jurnal itu, bagi saya, merupakan sesuatu yang harus disayangkan karena jurnal itu sebenarnya sebuah eksperimen menarik yang menandakan pegiat pers mahasiswa berusaha menyiasati keterbatasan ruang yang justru tercipta ketika kebebasan pers makin terbuka.

47

selentingan-selentingan di luar bahwa munculnya calon independen dalam pemira mahasiswa hanya menjadi satu fenomena yang ada karena mahasiswa kita membeo perilaku pemerintah yang sedang ngetrend, yaitu memunculkan calon independen dalam pilkada. Semangat mahasiswa mengalami degradasi yang tajam karena dianggap hanya membeo keputusan dan tingkah laku pemerintah saja.”20 Kalimat-kalimat itu adalah kalimat dalam berita dan bukan artikel atau tajuk rencana. Tapi dilihat dari segi jurnalistik, kalimat itu tidak layak disebut sebagai kalimat yang ada dalam sebuah berita. Alasannya jelas: si “wartawan mahasiswa” yang menulis berita itu sama sekali tidak mencantumkan narasumber yang mengeluarkan pernyataan yang menganggap “bahwa munculnya calon independen dalam pemira mahasiswa hanya menjadi satu fenomena yang ada karena mahasiswa kita membeo perilaku pemerintah yang sedang ngetrend, yaitu memunculkan calon independen dalam pilkada.” Narasumber yang tidak ada itu jelas segera memunculkan dugaan bahwa pendapat itu adalah pendapat pribadi si “wartawan mahasiswa” atau malah “pendapat resmi” dari lembaga pers mahasiswa tempat dia bergiat. Artinya, prinsip pemisahan fakta dan opini jelas tidak dipenuhi. Dalam kasus ini, lembaga pers mahasiswa itu memilih “jurnalisme keberpihakan” dengan menyatakan sebuah opini untuk mendukung gagasan yang didukungnya. Meski lembaga pers mahasiswa yang bersangkutan masih memberi tempat pada pendapat yang sepakat dengan calon independen dalam pemira, namun memasukkan opini ke dalam sebuah berita jelas bisa ditengarai sebagai sebuah pemihakan yang tidak berimbang. Kasus itu adalah bukti real tentang adanya dilema ketika pers mahasiswa memilih ingin mengadopsi KEJ dalam kerjanya. Tapi, sebenarnya, saya percaya, dilema itu bisa diselesaikan. Artinya, tetap ada sebuah titik temu antara prinsip berimbang dalam KEJ dengan “jurnalisme keberpihakan” ala pers mahasiswa. Titik temu itu tentunya bisa diharapkan menyelesaikan dilema yang ada.21 Nah, kalau dilema ini sudah selesai, masalah selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan pemahaman para pegiat pers mahasiswa tentang KEJ dan aplikasinya. Barangkali, masalah kedua ini akan lebih sulit. (Makalah pada Diskusi Internal LPM VISI tentang Kode Etik Jurnalistik)

20

Demi menjaga nama baik pers mahasiswa yang bersangkutan, tidak perlu saya sebut pers mahasiswa mana yang membuat berita dengan cara yang seperti itu. He2☺ 21 Salah satu “tugas” diskusi yang kita lakukan ini adalah mencari titik temu itu. Bagaimana “jurnalisme keberpihakan” tetap bisa kita adopsi tanpa harus bertentangan dengan KEJ, itulah yang harusnya bisa kita temukan.

48

Lembaga Pers Mahasiswa VISI

49

Memoar Pengusiran Pada Kamis, 21 Februari 2008, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) VISI FISIP Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo menerima kabar dari Sekretaris Jurusan Administrasi Negara (AN) FISIP UNS tentang keputusan pemindahan Sekretariat LPM VISI. Alasannya: ruang Sekretariat LPM VISI itu nantinya akan digunakan sebagai tambahan Kantor Jurusan AN. Sekretaris Jurusan AN mengatakan keputusan itu sudah mutlak, dan seminggu lagi LPM VISI harus angkat kaki. Namun, setelah dicek pada Dekan FISIP UNS, keputusan pemindahan itu belum secara resmi diturunkan. Tulisan ini adalah narasi tentang kesimpangsiuran perpindahan itu. Narasi ini tak mewakili sikap resmi LPM VISI FISIP UNS. *** Kamis siang (21/2), Nur Heni Widyastuti, Pemimpin Umum LPM VISI FISIP UNS, masuk ke sekretariat LPM VISI dengan wajah tegang. Ia diam saja ketika saya dan Paramita (Sekretaris Redaksi Terbitan LPM VISI) menanyainya. Saat itu, Heni baru saja kembali setelah menghadap Sekretaris Jurusan Administrasi Negara (AN) FISIP UNS Drs. Agung Priyono untuk membicarakan tentang rencana kepindahan Sekretariat LPM VISI. Beberapa saat kemudian, Heni mulai bersuara tapi kata-katanya terdengar putus-putus. Rupanya, ia bicara sambil menangis. Melihat semua itu, saya hanya diam saja, menunggu ia bercerita secara lebih tenang. Ketika sudah mampu mengendalikan emosi, Heni bercerita pada saya dan Paramita bahwa Sekretaris Jurusan AN bersikeras bahwa Sekretariat LPM VISI harus dipindah, tanpa bisa ditolak. Alasan kepindahannya karena ruang sekretariat itu mau dipakai guna perluasan Kantor Jurusan AN. Yang lebih memedihkan hati, alasan Heni untuk berkeberatan dengan kepindahan itu sama sekali tak digubris Agung. Agung bahkan mengatakan seminggu lagi kami mesti angkat kaki dari sekretariat kami karena perpindahan itu sudah mendapat persetujuan resmi dari Dekanat FISIP UNS. Padahal, seminggu lagi, LPM VISI akan menggelar Seminar Nasional, jadi tak mungkin mengurusi kepindahan dalam minggu ini. Heni sudah mengatakan pada Agung bahwa seminggu lagi LPM VISI akan menggelar semnas tapi Agung tetap tak menggubris. Kalau LPM VISI bersikeras tak mau pindah, kata Agung, bisa muncul surat peringatan. Mendengar semua itu, saya yang sebenarnya sedang puasa, tak kuasa menahan emosi. Saya merasa ada yang tak beres karena Agung, selaku Sekretaris Jurusan AN, tak berwenang mengurusi soal perpindahan ruang di FISIP UNS. Yang berwenang dalam pengaturan ruang adalah Dekanat FISIP UNS khususnya Pembantu Dekan II. Saya pun segera naik ke lantai dua menuju kantor dekanat. Tapi di sana, sedang ada rapat sehingga saya belum bisa ketemu dengan Dekan atau jajarannya. Beberapa jam berselang, saya (sebagai Staf Litbang LPM VISI) dan Rizky (Staf Sekretariat LPM VISI) akhirnya berhasil menemui Dekan FISIP UNS Drs. Supriyadi SN SU. Kami mengadu soal rencana perpindahan itu dan bertanya kenapa semua itu bisa terjadi.

50

Dekan menjawab bahwa Jurusan AN sebenarnya belum mengajukan permohonan secara resmi terhadap Dekanat untuk “mengambil” Sekretariat LPM VISI. Pihak Jurusan AN baru mengajukan permohonan secara lisan pada Dekan untuk memperluas kantor mereka dengan mengambil ruang dapur dan Sekretariat LPM VISI menjadi bagian dari kantor itu. Sebagai ganti, LPM VISI akan mendapat sebuah ruangan lain di dekat kamar mandi. Saya kemukakan pada Dekan bahwa teman-teman LPM VISI merasa kaget dengan langkah yang diambil Sekretaris Jurusan AN. Dekan pun mengaku tak tahu bahwa Sekretaris Jurusan AN ternyata sudah menemui pengurus LPM VISI untuk bicara masalah itu. Dekan mengaku Sekretaris Jurusan AN tak pernah melapor bahwa ia akan menemui langsung Pengurus LPM VISI untuk melakukan pembicaraan. Kini, saya yang ganti kaget. Ternyata, langkah yang diambil Sekretaris Jurusan AN adalah sebuah langkah “ilegal”! Ya, perpindahan Sekretariat LPM VISI ternyata belum disetujui secara resmi oleh Dekanat FISIP UNS karena surat permohonan untuk memperluas Kantor Jurusan AN pun belum diajukan! Kalau perluasan Kantor Jurusan AN belum diajukan secara resmi dan itu artinya belum disetujui, atas dasar apa Drs. Agung Priyono menekan Pemimpin Umum LPM VISI untuk segera angkat kaki seminggu lagi? Atas dasar apa Sekretaris Jurusan AN mengatakan bahwa kalau LPM VISI bersikeras akan ada surat peringatan? Saya terus bertanya-tanya, bahkan sampai saya menulis tulisan ini pun pertanyaan itu belum terjwab. Sikap pengurus LPM VISI atas pemindahan itu sendiri belum ditentukan. Namun mayoritas sebenarnya keberatan dengan perpindahan itu meski konon kabarnya ruang untuk ganti sekretariat itu lebih luas. Bagaimanapun, teman-teman LPM VISI merasa telah nyaman tinggal di sekretariat yang sekarang. Terlepas dari sikap keberatan atau tidak atas perpindahan itu, langkah Sekretaris Jurusan AN yang menekan Pemimpin Umum LPM VISI adalah langkah yang sangat disesalkan. Sebagai dosen, juga sebagai birokrat, seharusnya ia paham bagaimana tata cara perpindahan ruang di sebuah fakultas! Dekan FISIP UNS juga tak membenarkan sikap Sekretaris Jurusan AN itu dan Senin (25/2) besok rencananya akan digelar pertemuan tiga pihak: Dekanat, Jurusan AN, dan LPM VISI. Langkah Dekan FISIP UNS ini juh lebih bijaksana daripada secara sepihak memerintahkan pindah dan malah secara semena-mena memberi tenggang waktu maksimal seminggu! Siang ini, Jumat (22/2), kawan-kawan LPM VISI akan mengambil sikap soal perpindahan sekretariat yang sudah seperti rumah bagi mereka itu. Semoga yang terbaiklah yang akhirnya diputuskan Tuhan untuk terjadi. (Dipublikasikan di Blog “Rumah Mimpi” [http://rumahmimpi.blogspot.com])

51

Memoar Pengusiran (2) Pada Selasa 9 April 2008, persoalan pemindahan Sekretariat Lembaga Pers Mahasiswa VISI FISIP Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, kembali memanas. Hari itu, Nur Heni Widyastuti (Pemimpin Umum LPM VISI), Rini Setyowati (Sekretaris Umum LPM VISI), dan Setiadi Budi Nugroho (Staf Usaha LPM VISI) menghadiri pertemuan untuk membahas persoalan itu. Seperti pernah saya tulis sebelumnya, Sekretariat LPM VISI rencananya dipindah dengan alasan dipakai perluasan Kantor Jurusan Administrasi Negara (AN) FISIP UNS. Dalam pertemuan yang dihadiri tiga pihak itu—LPM VISI, Dekanat FISIP UNS, dan Jurusan AN FISIP UNS—perwakilan LPM VISI meminta ada surat keputusan resmi tentang pemindahan itu. Anehnya, Sekretaris Jurusan AN Drs. Agung Priyono menolak mentahmentah permintaan yang sebenarnya wajar itu. Yang lebih kontroversial, Agung marah-marah dan memilih walk out dari pertemuan itu! Berikut kisah selengkapnya. *** Saya ada di sekretariat ketika Nur Heni, Rini, dan Setiadi kembali dari pertemuan dengan pihak dekanat dan Jurusan AN membahas soal rencana pemindahan Sekretariat LPM VISI. Saya tak berani bertanya kepada mereka tentang hasil pertemuan itu. Saya lihat Heni dan Rini berwajah tegang. Setiadi demikian pula. Ketiganya sempat ngobrol dengan beberapa kawan lain tentang persoalan itu dengan ekspresi yang sama-sama tegang. Saya berfirasat: ada lagi yang tak beres. Beberapa waktu kemudian, saya sempatkan bertanya pada Setiadi. Ia menerangkan tidak dengan urut dan detail Jadi, saya agak sulit mendapat gambaran utuh tentang jalannya pertemuan itu. Yang saya tahu: Agung Priyono pergi meninggalkan ruangan saat pertemuan sebenarnya belum selesai. Konon, ia marah karena mendengar permintaan kawan-kawan saya yang ingin mendapat surat keputusan resmi dari Dekanat FISIP UNS perihal pemindahan itu. Sore harinya, setelah diskusi tentang kaderisasi yang berbusa-busa, Heni menceritakan dengan detail jalannya pertemuan itu. Dalam forum itu, seperti sudah saya ulangi berkali-kali, pihak LPM VISI meminta surat keputusan resmi tentang pemindahan itu. Alasannya jelas: pemindahan itu seharusnya menjadi sebuah keputusan resmi yang sudah sewajarnya pula disahkan dan didokumentasikan dalam selembar surat keputusan. Permintaan itu, siapapun tahu, tak memberatkan dan seharusnya diterima dengan wajar-wajar saja. Tapi permintaan yang biasa dan wajar sekali itu ditanggapi dengan emosional oleh Agung Priyono yang mewakili Jurusan AN. Katanya, kalau mesti ada surat seperti itu, pertemuan tiga pihak tak perlu ada. Saya tak tahu bagaimana detailnya, tapi setelah berdebat, Agung memutuskan keluar forum dan mengatakan bahwa Jurusan AN tak mau ikut campur lagi perihal persoalan itu. Ia menyerahkan penyelesaian masalah tersebut pada dekanat dan LPM VISI.

52

Setelah Agung pergi, pertemuan dilanjutkan, tapi tentu saja tak lagi kondusif. Setelah didesak, Pembantu Dekan II Drs. Marsudi, MS akhirnya menyetujui dibuatnya surat resmi tersebut. Mengenai beberapa kompensasi yang diminta LPM VISI, PD II menyatakan akan mengusahakan. Setelah itu, pertemuan selesai. Saya dan kawan-kawan sekali lagi merasa ada yang tak beres dengan soal pemindahan itu. Proses yang tidak transparan dan terkesan ingin menang sendiri nampak dari sikap yang dikeluarkan dekanat dan Jurusan AN dalam persoalan ini. Apalagi, banyak desas-desus tak mengenakkan di seputar masalah pemindahan tersebut. Pendeknya, banyak yang berfirasat bahwa pemindahan itu tak melulu soal perluasan kantor saja. Ada soal lain yang melatarbelakanginya. Beberapa hari sebelumnya, ketika PD II secara baik-baik memanggil perwakilan LPM VISI untuk membicarakan pokok soal itu, harapan sebenarnya telah timbul. Hampir semua pengurus LPM VISI amat menghargai sikap PD II yang demikian. Saat itu, kami berharap bahwa proses yang baik-baik itulah yang akan terjadi dalam masalah ini. Tapi, harapan saya dan kawan-kawan agaknya akan kandas di tengah jalan. Sikap emosional pihak Jurusan AN menunjukkan bahwa mereka tak punya itikad yang baik untuk menyelesaikan soal ini dengan sebaik-baiknya. Saya dan kawan-kawan kini terus bercuriga bahwa ada sentimen-sentimen tertentu di balik rencana pemindahan itu. Kalau anda membaca tulisan saya sebelumnya di blog ini tentang masalah pemindahan itu (“Memoar Pengusiran”), anda akan tahu betapa sikap tak bersahabat sudah ditunjukkan pihak Jurusan AN sejak awal. Masalah pemindahan Sekretariat LPM VISI sudah mencuat sejak Februari lalu. Pada Kamis (21/2), Agung Priyono memanggil Heni dan mengatakan bahwa LPM VISI harus segera pindah dari sekretariatnya karena ruangan tersebut akan dipakai untuk Kantor Jurusan AN. Saat itu Heni mengatakan keberatan atas pemindahan itu tapi Agung tak menggubrisnya dan tetap meminta LPM VISI segera pindah. Bahkan, Agung sempat berkata jika LPM VISI tak mau pindah, akan ada surat peringatan atau paksaan. Sikap semena-mena Agung saat itu diitanggapi LPM VISI dengan menyatakan penolakan atas pemindahan itu. Apalagi setelah kami konfirmasi ke Dekan FISIP UNS ternyata pemindahan tersebut saat itu belum resmi. Proses pemindahan sekretariat yang tak semestinya itu juga dimuat dalam Buletin Acta Diurna Edisi Khusus Februari 2008 dalam sebuah berita berjudul “Drama Relokasi Dapur VISI” (Bisa ditilik di Blog LPM VISI: http://lpmvisi.blogspot.com). Kini, masalah yang hampir sama kembali terulang. Pihak Dekanat FISIP UNS—melalui PD II—dan Pihak Jurusan AN ternyata masih saja bersikap tak wajar dalam proses pemindahan itu. Penghargaan kedua pihak tersebut terhadap LPM VISI sebagai lembaga kemahasiswaaan ternyata amat minim. LPM VISI masih dianggap sebagai anak kucing yang mudah saja ditindas dengan semenamena. Kelak, saya dan kawan-kawan di LPM VISI akan membuktikan bahwa kami bukan anak kucing yang diam saja ketika ditindas. Kami juga bukan

53

manusia yang menerima apa adanya atas segala perlakuan yang ditimpakan pada kami. Menghadapi soal ini, saya dan beberapa kawan sepakat—dengan mengutip Wiji Thukul—hanya ada satu kata: LAWAN! (Dipublikasikan di Blog “Rumah Mimpi” [http://rumahmimpi.blogspot.com])

54

Mencoba Menafsir “Nilai-nilai Ke-VISI-an” /1/ Kebiasaan berorganisasi tanpa “refleksi”, terkadang membuat kita tenggelam dalam rutinitas harian yang kita ”lupa” maknanya. Intensitas kegiatan yang sering, jadwal rapat yang padat, atau tugas yang menumpuk pada akhirnya bisa berakibat kita meninggalkan sisi-sisi ”filosofis” dalam sebuah organisasi. Jadilah organisasi yang kita jalankan menjadi sebuah organisasi yang benar-benar ”teknis”. Kegiatan, rapat, atau penugasan, menjadi sesuatu yang ”kering”, sesuatu yang kadang kita sendiri lupa kenapa kita mesti melakukannya. Barangkali gejala ini juga terjadi di LPM VISI. Seperti telah kita tahu, LPM VISI memang sebuah organisasi dengan jadwal yang kian hari kian bertambah banyak. Persoalan-persoalan seringkali muncul terus-menerus, tanpa jeda, dan menguras habis tenaga kita. Lalu, gejala ”kekeringan” ini kian hari kian nampak. Apa yang saya sebut sebagai ”kekeringan”, tak lain tak bukan adalah sebuah fenomena tentang rendahnya tingkat pemahaman anggota LPM VISI terhadap tujuan organisasinya dan juga terhadap nilai-nilai yang ada dalam organisasi ini. Parahnya, kondisi itu disusul oleh sebuah kondisi lain yang juga mengkhawatirkan: sosialisasi dan internalisasi nilai di LPM VISI yang macet. Gejala ini nampak dari minimnya pemahaman anggota organisasi itu terhadap nilai-nilai yang sebenarnya dianut oleh LPM VISI. Bahkan para Dewan Pimpinan LPM VISI sekarang pun mungkin akan terdiam dan bengong lalu menggeleng ketika ditanya: ”Nilai-nilai apa sih yang dinut organisasimu?” Mungkin ketidakpahaman ini karena ada anggapan bahwa nilai-nilai resmi di LPM VISI—atau sebut saja ”Nilai-nilai Ke-VISI-an”—belum terumuskan secara jelas. Pembicaraan tentang ”Nilai-nilai Ke-VISI-an” juga sangat jarang atau malah boleh dikatakan belum pernah dilakukan secara serius. Bahkan dalam pembahasan Pedoman Sistem Kaderisasi (PSK) pada tahun 2004 lalu, pembahasan tentang nilai-nilai resmi LPM VISI juga tidak mendalam. Padahal, sesuai amanat PSK, nilai-nilai tersebut idealnya ”menjadi ruh dalam kaderisasi yang harus diinternalisasi oleh para kader dan akan terkepresikan dalam gerak dan aktivitas lembaga”. Sekarang, setelah tiga tahun PSK dibuat, apakah ”nilai-nilai” itu sudah berusaha diinternalisasikan secara sadar dan sistematis? Alih-alih melakukan itu, rumusan secara jelas tentang ”Nilai-nilai Ke-VISI-an” saja masih banyak yang tidak paham. Artinya, jangankan melakukan internalisasi, sekedar tahu saja tentang nilai-nilai di LPM VISI saja mungkin tidak. Padahal kalau saja kita mau menengok sebentar pada PSK, pasti akan kita temukan rumusan dari ”Nilai-nilai Ke-VISI-an”. Dalam Bagian tentang Asas di PSK, kita akan menemukan enam nilai dasar yang menjadi penjabaran dari Asas LPM VISI yaitu Pancasila. Enam nilai dasar itu, seperti dalam PSK, adalah Ketuhanan, Humanisme, Kebhinekaan, Integralistik, Demokrasi, dan Keadilan Sosial. Karena pengertian Asas adalah ”nilai-nilai yang dibuat dan disepakati bersama dan menjadi landasan gerak organisasi”, maka otomatis enam nilai itu

55

merupakan nilai-nilai yang resmi dianut oleh LPM VISI dan seharusnya diinternalisasi. Persoalannya, setelah tahu tentang enam nilai dasar itu, kita mungkin akan segera sadar bahwa nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang “jauh”. Artinya, nilainilai tersebut merupakan nilai-nilai normatif yang enak dicapkan, indah dihafal, tapi sangat sulit dilihat dan diukur dalam konteks sehari-hari LPM VISI. Maka, proses internalisasi pun menjadi sesuatu yang membingungkan. Sampai saya menulis tulisan ini pun, saya masih belum menemukan sebuah formula untuk mengukur dan melihat apakah enam nilai dasar yang disebut dalam PSK itu sudah tumbuh atau belum. Saya tentu saja berharap bahwa diskusi yang akan kita lakukan akan menjawab kebingungan saya! /2/ Seperti telah disebut dalam TOR, penggalian ”Nilai-nilai Ke-VISI-an” bisa dilakukan pada berbagai peraturan hukum yang ada, seperti AD/ART, GBHPK, Mekanisme Kerja, dan PSK. “Penggalian” pada PSK telah saya lakukan dan enam nilai dasar telah coba saya munculkan. Pembacaan saya terhadap AD/ART memunculkan tiga nilai dasar lain: intelektualitas, kepedulian sosial, dan berpihak pada kebenaran. Dalam Pasal 6 Anggaran Dasar LPM VISI disebut bahwa tujuan LPM VISI adalah “peningkatan intelektualitas dan kepedulian mahasiswa dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur.” Dari pasal itulah saya berani menyimpulkan bahwa intelektualitas, kepedulian sosial, dan berpihak pada kebenaran adalah tiga nilai dasar lain yang masuk dalam kategori “Nilai-nilai Ke-VISI-an”. Intelektualitas dilihat dari cara pikir seorang anggota LPM VISI saat melihat suatu fenomena atau menghadapi masalah. Cara pandang yang logis, sistematis, dan menyeluruh, adalah ciri cara pandang seorang intelektual. Kalau dalam melihat sebuah fenomena atau menyelesaikan masalah seorang anggota LPM VISI sudah berpikir secara sistematis, logis, dan menyeluruh, maka berarti nilai intelektualitas sudah terinternalisasi. Selain itu, intelektualitas juga bisa dilihat dari keluasan pengetahuan seseorang. Dan keluasan pengetahuan ini selalu berbanding lurus dengan rasa keingintahuan dan kegemaran membaca dan diskusi. Kalau kegiatan membaca dan diskusi adalah kegiatan yang sudah jadi bagian dari gaya hidup anggota LPM VISI, maka artinya nilai intelektualitas sudah jadi bagian yang inheren dalam diri mereka. Kepedulian sosial bisa dilihat dari kepedulian seseorang terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Dalam konteks LPM VISI, maka kepedulian sosial seorang anggota dilihat dari kepedulian dan perhatian yang ia berikan pada kondisi lingkungannya, dari yang terdekat (Kampus FISIP UNS), sampai yang terjauh (Indonesia atau bahkan kondisi dunia internasional). Tentu saja tidak bisa kita mengharapkan setiap anggota LPM VISI akan memberikan perhatian pada seluruh isu yang ada di sekitarnya. Tapi minimal, ketertarikan dan kepeduliannya akan beberapa isu penting yang terjadi di sekitarnya akan menjadi salah satu alat ukur sampai sejauh mana ia menginternalisasi nilai kepedulian sosial.

56

Sedangkan tentang nilai berpihak pada kebenaran, sebenarnya nilai ini adalah nilai yang jamak terdapat dalam manusia yang “wajar”. Maka, nilai ini pun seharusnya menjadi salah satu nilai yang dipegang baik secara individual sebagai anggota LPM VISI maupun secara organisatoris. Nilai ini penting dan bisa diaplikasikan pula pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh LPM VISI. Saya tak ingin membawa perdebatan tentang definisi kebenaran dan ukurannya dalam tulisan ini. Bagi saya, hati nurani yang jernih serta akal dan argumen yang sehat akan bisa menuntun kita pada “kebenaran”. /3/ Meski tak disebut dalam TOR, penggalian “Nilai-nilai Ke-VISI-an” tak hanya bisa dilakukan dengan pembacaan tekstual atas berbagai produk hukum yang ada di LPM VISI. Penggalian dan perumusan nilai itu juga bisa dilakukan dengan jalan merefleksikan pengalaman yang kita dapat di LPM VISI. Dan, refleksi pribadi saya atas pengalaman berorganisasi di LPM VISI membuat saya mengambil kesimpulan bahwa salah satu nilai yang juga bisa dimasukkan sebagai bagian dari “Nilai-nilai Ke-VISI-an” adalah nilai kekeluargaan. Barangkali tentang nilai ini, kita sudah hafal dan kerap kali mendengar bahwa LPM VISI tak hanya hendak menjadi sebuah organisasi tapi juga berhasrat menjadi sebuah keluarga. Artinya, selama proses berorganisasi di LPM VISI, para anggota hendaknya saling mendekat satu sama lain sehingga bisa terjadi keintiman seperti layaknya keintiman sebuah keluarga. Nilai kekeluargaan menjadi penting karena nafas organisasi ini sebagian besar ditentukan oleh hubungan yang harmonis antar anggotanya. Bila terjadi salah paham atau perselisihan antara satu anggota dengan anggota lain, hal itu diyakini akan mengganggu gerak organisasi. Maka, persoalan seperti itu harus dihindarkan, dan kalaupun ada, mesti diselesaikan. /4/ Saya tahu, proses yang kita lakukan dalam mengenal dan menginternalisasi “Nilai-nilai Ke-VISI-an” mungkin masih panjang dan berliku. Tulisan ini, dan juga diskusi yang akan kita lakukan, juga cuma semacan “hidangan pembuka”. Proses lain masih menunggu. Cuma, pertanyaannya: “Maukah kita?” (Makalah Diskusi Internal LPM VISI tentang Nilai-nilai Ke-VISI-an pada Juni 2007)

57

Kaderisasi dan Soal yang Belum Selesai /1/ 25-27 Februari 2005 di Wisma Subud, Tawangmangu, Karanganyar, sebuah “penemuan” sedang terjadi. Selama tiga hari itu, beberapa pengurus dan anggota LPM VISI sedang mengikuti sebuah forum yang diberi nama “Ngudo Roso Kaderisasi LPM VISI FISIP UNS”. Forum itulah yang menghasilkan Rekomendasi Sistem Kaderisasi LPM VISI yang beberapa bulan berselang disahkan oleh Musyawarah Besar LPM VISI menjadi Pedoman Sistem Kaderisasi (PSK). Forum ngudo roso itu adalah sebuah eksperimen untuk mengkaji kembali beberapa hal mendasar di tubuh LPM VISI terutama terkait dengan persoalan kaderisasi. Dalam eksperimen itulah lahir sebuah “penemuan” penting, yaitu perumusan kembali Tujuan LPM VISI. Keberanian merumuskan tujuan organisasi saat itu, bagi saya, adalah sebuah keputusan yang mungkin saja “terlampau berani” karena perumusan ulang itu bisa jadi merupakan perumusan ulang hakekat dari sebuah organisasi! Dalam sebuah tulisannya yang berjudul “Sedikit Tentang Ke-VISI-an” (Disampaikan pada Diskusi Internal LPM VISI pada 21 Januari 2008), Abdul Rahman, salah satu penggagas “Ngudo Roso Kaderisasi LPM VISI”, mengatakan bahwa ada empat alasan kenapa Tujuan LPM VISI harus diganti. Pertama, pegiat LPM VISI saat itu tidak mengetahui landasan munculnya tujuan sehingga kurang bisa memahami maksud dari tujuan itu. Kedua, interpretasi atas tujuan pada saat itu menyimpulkan bahwa tujuan tersebut belum memiliki arah yang jelas. Ketiga, ada pemikiran untuk menata kembali sistem yang ada di LPM VISI. Keempat, mempertegas orientasi LPM VISI sebagai pers gerakan. Keempat alasan itulah yang kemudian membuat para pegiat LPM VISI sepakat mengganti Tujuan LPM VISI yang lama—yaitu menciptakan iklim kampus yang akademis dan sebagai alat memperjuangkan kebenaran—diganti menjadi tujuan baru, yaitu: peningkatan intelektualitas dan kepedulian mahasiswa dalam memerjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan baru tersebut—yang dirasa lebih pas dan lebih bisa dipahami— kemudian dijadikan patokan awal menyusun Rekomendasi Sistem Kaderisasi. Dilihat dari namanya, rekomendasi yang kemudian menjadi PSK tanpa perubahan sama sekali itu, memiliki tujuan yang besar: menjadi pedoman bagi para pegiat LPM VISI dalam melaksanakan sistem kaderisasi. Musyawarah Besar LPM VISI tahun 2007 merekomendasikan untuk mengkaji kembali PSK secara mendalam. Rekomendasi itu jelas membuat Pengurus LPM VISI tahun 2007/2008 memiliki “kewajiban” untuk memikirkan kembali PSK dan kaderisasi yang dijalankan selama ini. Mubes tahun 2007 tak memberikan “ancar-ancar” yang rigid tentang bagaimana pengkajian kembali itu mesti dilakukan. Maka, pengurus LPM VISI jelas mesti mencari jalan sendiri ke mana sebenarnya pembahasan tersebut akan diarahkan.

58

Tulisan ini adalah sebuah awalan untuk mencari arah ke mana pembahasan dan kajian PSK akan dijalankan. Tulisan ini bukan hendak melakukan penjelasan atas PSK. Hal yang demikian sudah pernah dilakukan Abdul Rahman dalam tulisannya yang saya sebut di atas. Tulisan ini juga bukan semata-mata sebuah refleksi atas aplikasi PSK di dalam proses organisasi LPM VISI. Refleksi seperti itu pernah dibuat Nur Heni Widyastuti dalam tulisannya yang bertajuk “Sebuah Refleksi Sistem Kaderisasi LPM VISI Saat Ini” (Juga disampaikan pada Diskusi Internal LPM VISI, 21 Januari 2008). Meski belum bisa dikatakan paripurna, dua tulisan tadi bisa dirujuk guna pengertian yang lebih baik tentang PSK dan proses keorganisasian LPM VISI. Tulisan ini akan diarahkan untuk mencari akar pemikiran tentang kaderisasi yang “dianut” PSK. Pencarian yang demikian, bagi saya, adalah pencarian yang akan memberi pengertian kepada kita tentang bagaimana sebenarnya PSK memahami dan mendefinisikan kaderisasi. /2/ Definisi kaderisasi dalam PSK adalah sebuah definisi yang “gigantis” atau “sangat besar”. Ya, kaderisasi dalam PSK dimaknai sebagai “proses atau usaha yang dilakukan oleh kader-kader organisasi pada kurun waktu tertentu demi menjaga eksistensi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi”. Padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaderisasi “hanya” mengacu pada sebuah proses mengkader (memilih, menyiapkan, dan menjadikan orang untuk memegang pekerjaan-pekerjaan penting dalam organisasi). Membandingkan dua definisi di atas, jelas bahwa lingkup definisi kaderisasi dalam PSK lebih luas dibanding definisi KBBI. Saya bahkan berani mengatakan bahwa kaderisasi yang dicerminkan oleh PSK meliputi “seluruh proses organisasi”! Saya memang pernah mendengar semacam “keyakinan” bahwa “seluruh proses dalam organisasi adalah kaderisasi”. Keyakinan macam inilah yang juga dicerminkan oleh PSK dan memang secara khusus diyakini oleh para perumus PSK. Ketika saya ngobrol dengan Abdul Rahman, saya mendapat afirmasi atas pendirian tersebut: para perumus PSK dulu memang meyakini bahwa “seluruh proses dalam organisasi adalah kaderisasi”, atau dengan kata lain, kaderisasi dalam perspektif mereka itu meliputi seluruh proses dalam organisasi. Kalau kita merujuk pada Bagian Sistematika Kaderisasi dalam PSK, pendirian bahwa “seluruh proses dalam organisasi adalah kaderisasi” juga bisa kita lihat. Dalam bagian tersebut, tertera bahwa “proses kepengurusan” masuk menjadi bagian dari “sistematika kaderisasi”. Artinya, seluruh proses dalam sebuah kepengurusan organisasi merupakan bagian dari kaderisasi. Hal ini makin menguatkan keyakinan saya bahwa PSK dan juga para perumusnya dulu meyakini bahwa proses kaderisasi adalah proses yang “besar” karena ia meliputi seluruh proses dalam organisasi. Saya menyebut kaderisasi yang demikian dengan istilah “kaderisasi sebagai proses besar”.

59

Dasar pemikiran tentang “kaderisasi sebagai proses besar” ini membuat tujuan dibuatnya PSK juga menjadi sebuah tujuan yang amat besar. Karena “seluruh proses dalam organisasi adalah kaderisasi”, maka PSK pun dibuat untuk memberi pedoman pada “seluruh proses dalam organisasi” tersebut! Tujuan tersebut jelas merupakan tujuan yang ambisius dan amat ideal. Hal itu pula yang menurut saya menyebabkan PSK yang saat ini ada tak mampu mencapai tujuannya—untuk memberi pedoman pada “seluruh proses dalam organisasi”—karena PSK yang saat ini memang masih amat minimalis terutama bagian Sistematika Kaderisasi-nya. /3/ Dasar pemikiran tentang kaderisasi yang ada dalam PSK—dan otomatis diyakini oleh para perumusnya dulu—bukan satu-satunya dasar pikiran tentang kaderisasi. Selain “kaderisasi sebagai proses besar”, ada pula keyakinan tentang kaderisasi yang menyebut “kaderisasi sebagai proses kecil”. Definisi KBBI tentang kaderisasi, misalnya, adalah pencerminan dari keyakinan macam itu. Dalam beberapa organisasi yang memiliki “Departemen Kaderisasi”, keyakinan macam ini juga dipegang. Ketika sebuah organisasi “menyerahkan” urusan kaderisasi “hanya” pada satu departemen saja, itu berarti mereka meyakini bahwa proses kaderisasi adalah sebuah proses yang “kecil”: ia adalah proses yang memang dilaksanakan demi pengembangan diri kader dan bukan untuk tujuan lainnya. Proses kaderisasi yang demikian ini tentu saja akan menjadi lebih sempit daripada yang didefinisikan oleh PSK. “Kaderisasi sebagai proses kecil” ini tak akan meliputi seluruh “usaha yang dilakukan oleh kader-kader organisasi pada kurun waktu tertentu demi menjaga eksistensi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi” seperti yang dikatakan PSK. “Kaderisasi sebagai proses kecil” ini tak akan mencakup proses lain yang tujuan utama dan pertama-tamanya bukan untuk menyiapkan orang-orang untuk menduduki posisi tertentu dan bukan untuk mengembangkan diri kader. /4/ Kenapa dasar pikiran tentang kaderisasi tersebut menjadi penting? Bagi saya, penjernihan kesadaran atas dasar pikiran tentang kaderisasi apa yang dianut PSK merupakan titik pijak terpenting sekaligus paling awal untuk melakukan pembahasan tentang PSK. Bagi saya, kita mesti memilih dulu dasar pikiran mana yang akan kita anut: “kaderisasi sebagai proses besar” atau “kaderisasi sebagai proses kecil”. Meski PSK yang sekarang dan para perumusnya dulu jelas-jelas menganut keyakinan “kaderisasi sebagai proses besar”, kita tetap mesti membahas ulang keyakinan tersebut sembari membandingkan dengan keyakinan yang lain. Selain untuk mencari keyakinan yang mana yang paling benar, juga untuk merefleksi kira-kira keyakinan mana yang sesuai dengan LPM VISI. “Kaderisasi sebagai proses besar” dalam tataran ide kelihatannya memang unggul. Pendirian tersebut mengandaikan bahwa seluruh proses dalam organisasi bisa saling berkait dan dapat dikontrol. Merumuskan pedoman sistem kaderisasi

60

dengan keyakinan macam itu berarti membuat sebuah pedoman yang menyeluruh dan detail tentang seluruh proses dalam organisasi dilihat dari sudut pandang kaderisasi. Itu artinya, seluruh proses yang ada dalam organisasi LPM VISI mesti didetailkan, dibuat rencana ideal dilihat dari sudut pandang kaderisasi, dan kemudian dibuat mekanisme kontrol yang tepat. Saya tak tahu adakah pedoman yang demikian detail bisa benar-benar terwujud. Sebelum memulai usaha ke arah itu, saya kira, kita tak akan mengetahui apakah yang demikian itu mustahil atau tidak. Sebaliknya, “kaderisasi sebagai proses kecil” juga mengandung resiko jika keyakinan itu yang kita anut. Pemahaman itu berpotensi menyempitkan kaderisasi sebagai sekadar ritual training dan lain sebagainya. Pendeknya, ruh kaderisasi terancam akan jadi amat sempit. Lalu, mana yang mesti dipilih? Saya kira, kita mesti menjawabnya samasama. Yang jelas, setelah pilihan itu kita ambil dan patok telah ditetapkan, kita bisa beranjak pada soal lainnya: tentang format dan isi PSK yang ideal dan juga soal lain terkait PSK, seperti soal kedudukan pedoman itu dalam keseluruhan tata hukum LPM VISI, dan lain sebagainya. (Dipublikasikan di Milis LPM VISI)

61

Tentang Pedoman Sistem Kaderisasi Di awal kepengurusan, ketika akhirnya saya dipercaya sebagai penanggung jawab “Kajian PSK”, saya tahu bahwa itu bukan sebuah tugas mudah. Ada beban historis yang panjang, harapan-harapan yang melambung tentang perbaikan kaderisasi, sekaligus kebingungan hendak menenpuh jalan mana. Lama saya tak mampu menemukan sebuah jalan yang bisa saya tempuh untuk memulai obrolan tentang Kajian PSK. Saya terus saja mengalami kebingungan, bahkan ketika pada Januari 2008 diskusi tentang PSK digelar di visi. Sama sekali belum ada pencerahan pascadiskusi itu. Saya masih saja mengalami “kerabunan” mau ke mana. Beberapa kawan, saya kira juga mengalami hal yang sama. Dua bulan menjelang kajian PSK pun, seingat saya, saya masih belum menemukan sebuah pencerahan utk memulai proses itu. Sekitar Maret/April 2008, mulailah saya memaksakan diri untuk berbicara secara intensif ttg PSK dengan beberapa kawan, mencari masukan dari sidang milis visi, dan mencoba secara serius berpikir tentang arah kajian PSK itu nantinya. Dalam beberapa kesempatan, saya selalu gagal dan gagal. Saya ingat bahwa saya hanya mampu berkata pada Fillia (Kabid Litbang) bahwa Kajian PSK itu nanti akan terdiri dari dua sesi besar: sesi pemahaman dan sesi pengkritisan. Kalau sesi pemahaman, mngkn tak masalah tapi sesi pengkritisan? Pertanyaan itu “tiba-tiba” saja mendapat jawaban di sebuah sore. Saat itu, Fillia kembali mengajak ngobrol saya tentang PSK. Saya cermati beberapa pertanyaannya dan tiba-tiba saja terbersit tentang sebuah frasa: “paradigma kaderisasi”. Frasa itulah yang akhirnya saya utak-atik, saya debatkan dengan Fillia (pertama2), dan akhirnya saya simpulkan: itulah jalan masuknya! Pada akhirnya, dengan yakin saya berkata pada Fillia bahwa jalan masuk mengkritisi PSK adalah dengan menguliti paradigma kaderisasi yang dianut PSK. Paradigma kaderisasi di sini mengacu pada apakah kaderisasi dalam PSK itu dipandang sebagai proses besar atau sebagai proses kecil. Kaderisasi sebagai proses besar adalah memandang bahwa segala proses organisasi itu pasti merupakan kaderisasi. Kaderisasi sebagai proses kecil memandang bahwa hanya proses-proses dlm organisasi yg tujuan utamanya melakukan kaderisasi sajalah yang merupakan bagian dari kaderisasi. Pengulitan saya menghasilkan kesimpulan bahwa PSK VISI ternyata memandang proses kaderisasi sebagai proses besar. Setelah semua itu, akhirnya saya berkesimpulan bahwa, bagi saya, perdebatan tentang apakah PSK akan memandang kaderisasi sebagai proses kecil atau proses besar itulah yang merupakan titik masuk Kajian PSK. Pemikiran saya itu saya sampaikan dalam Diskusi Internal visi bulan April (kalo tidak salah). Diskusi yang sengaja diadakan sebagai awalan bagi Kajian PSK itu, sayang sekali, cuma dihadiri segelintir orang. Tapi, poin tentang “jalan masuk” ke Kajian PSK itu, saya kira tersampaikan. Sebelum diskusi itu, saya sempat ngobrol dengan Abdul—konseptor PSK tahun 2005. Saya berdebat dengan dia soal paradigma kaderisasi besar dan kecil. Saya condong ke paradigma kecil, dia condong ke paradigma besar. Pascadiskusi, tim konseptor PSK

62

bergerak. Saya, Fillia, Heni, dan Annisa melakukan pertemuan beberapa kali hingga akhirnya masa kajian PSK tiba padahal konsep PSK yang dibuat belum matang. Kajian PSK sendiri berjalan dengan sedikit manusia. Kajian yang dilaksanakan 9-11 Mei itu ternyata menjadi awal di mana proses pengkajian PSK berlama-lama. Tiga hari ternyata tak cukup. Kajian PSK hanya berhasil memilih Paradigma Kaderisasi Mikro sebagai anutan PSK dan hanya mampu melakukan pengkritisan sampai bagian Orientasi Kaderisasi. Kajian dilanjutkan sampai beberapa kali di Bulan Mei. Selama proses itu, kajian berlangsung tak bergairah sehingga banyak menghabiskan waktu. Perdebatan paling besar saat melanjutkan pembahasan PSK adalah ketika menentukan siapakah penanggung jawab kaderisasi. Menurut AD ART saat ini, pj secara tak langsung adalah Litbang. Tapi sistematika kaderisasi yang baru ternyata memuat banyak sekali proses: ada rekruitmen, diklat jurnalistik, kajian dan diskusi, diklat kwu, dan diklat kepemimpinan. Masing2 proses itu juga masih dibagi2 lagi sehingga menjadi cukup banyak jika diturunkan dalam proker. Padahal, proker Litbang tahun ini sudah ada 14. Apabila seluruh kegiatan kaderisasi harus diserahkan pada litbang, maka akan terjadi penumpukan tugas. Litbang akan jadi overload prokernya dan pemimpin litbang akan kesulitan dalam melakukan koordinasi. Lalu muncul opsi agar diklat kwu diserahkan ke Bidang Usaha dan diklat kepemimpinan diserahkan ke Sekreatriat. Tapi opsi ini akan menyulitkan koordinasi dan kontroling kaderisasi selain bahwa opsi tersebut kurang bisa diterima secara rasional berdasar logika pembagian kerja visi saat ini. Maka, lalu muncul opsi ketiga: membentuk bidang baru! Opsi ini tampaknya terlihat paling ideal karena secara rasional ia bisa diterima (tentu setelah melakukan perubahan AD/ART pada Mubes besok) sekaligus ia menguntungkan dalam dua hal: pertama, kaderisasi akan menjadi fokus karena ia ditangani satu bidang yang memang khusus utk itu; kedua, litbang bisa konsentrasi pada tugas lain seperti riset, dokumentasi, jajak pendapat, dll. Selama ini, fungsi litbang sbg pendukung penerbitan visi belum maksimal karena bidang ini juga dibebani fungsi kaderisasi. Kalau melihat pers umum, maka litbang memang hanya konsen pada back up keredaksian, bukan pada soal SDM. Jadi, secara rasional, sistem ini lebih ideal. Tapi sesuatu yang ideal dalam rasio belum tentu produktif ketika diterapkan. Bisa saja ia menjadi kontraproduktif ketika manusia-manusia yang hendak menjalankan “ideal” itu tak siap. Saya takut hal itu yang terjadi. Pembentukan bidang baru adalah sebuah proses besar: ia akan merubah tata struktur visi yang mapan secara radikal. Ia akan menguras pemikiran kawankawan dlm pembentukan konsepnya dan di tahun-tahun awal, kita harus bereksperimen dengan bidang itu. Pola kerja belum ada sehingga kita lah yang akan menentukan bagaimana pola kerja itu sendiri. Saya pesimis waktu itu: mampukah visi sekarang menanggungkan beban sebesar itu? Tapi mau apa lagi. Kawan-kawan telah memutuskan: Bidang Kaderisasi akhirnya disepakati untuk dibentuk. Perasaan saya campur aduk ketika keputusan menyerahkan kaderisasi pada Bidang Kaderisasi diambil. Selama proses pengambilan keputusan itu, saya

63

berusaha untuk lebih banyak diam dan ingin sekali bahwa yang mengambil keputusan adalah mereka yang masih akan menjadi pengurus karena merekalah yang akan menanggungkan akibat langsung dari keputusan itu. Sampai saat ini, ketika mengenangkan pengambilan keputusan itu, perasaan saya masih campur aduk. Di satu sisi, saya terkejut karena dua hal. Pertama, dalam benak saya, Kajian PSK tak akan mengakibatkan perubahan yang se-radikal itu. Saya seperti masih tak percaya bahwa keputusan itu diambil dalam sebuah forum yang sebelumnya saya bayangkan akan “lurus-lurus” saja. Kedua, saya “terharu sekaligus heran” ketika akhirnya kawan-kawan memilih opsi itu. Bagi saya, memilih opsi itu adalah memilih risiko utk bersusah-payah bertahuntahun ke depan. Tahun depan, kesusah-payahan itu jelas akan amat terasa. Tata kerja, pola koordinasi, dan pemikiran konseptual ttg Bidang kaderisasi tentu mesti dibuat. Dan saya sepenuhnya yakin: itu bukan hal yang mudah. Di sisi lain, saya takut pilihan itu akan jadi bumerang. Ketakutan itu hadir menghantui saya karena kondisi LPM VISI di akhir kepengurusan ini justru tak stabil: konsentrasi pengurus kacau, kerja jadi asal-asalan, dan banyak pengurus yang masih punya hak jadi pengurus berniat meninggalkan LPM VISI tahun depan. Kalau kondisi di akhir kepengurusan ini tak segera dibalikkan, saya takut bahwa pilihan membentuk Bid. Kaderisasi benar2 jadi sesuatu yg kontraproduktif. Dalam kondisi itu, saya menyadari bahwa pilihan LPM VISI tak banyak. Para pengurus saat ini mesti merubah keadaan, mulai lagi berkonsentrasi, mulai lagi berkonsolidasi membentuk solidaritas, dan siap bersama2 berbagi beban. Tanpa itu, pilihan membentuk Bidang Kaderisasi hanya akan jadi sesuatu yang ditangisi. (Dipublikasikan di Milis LPM VISI)

64

Tentang Hierarki Hukum dan Kekuasaan /1/ Hari-hari ini di LPM VISI, siapakah yang masih bicara soal hierarki hukum dan kekuasaan? Saya kira, hampir tidak ada. Hari-hari ini, di LPM VISI, kita jauh lebih banyak bicara soal-soal seperti piala eropa, fabregas, atau spanyol. Kita juga jauh lebih suka bicara tentang si A atau si B yang digosipkan pacaran dengan si H, atau bicara tentang si W yang disanding-sandingkan dengan si P. Kalaupun masih ada yang bicara soal hierarki, mereka pasti tak bicara secara “terbuka”. Mereka yang nekad bicara tentang hierarki, kalaupun ada, adalah orang-orang yang marjinal: pembicaraan mereka pasti dilakukan dengan bisik-bisik, di ujung ruangan LPM VISI yang jauh dari orang bergosip, atau di waktu sore ketika LPM VISI sudah sepi. Tapi, oh, saya sebenarnya salah ketika memakai frasa “hari-hari ini”. Ya, sebab, sejak dulu pun sebenarnya, kita tetap jarang bicara soal hierarki. Anda boleh membantah saya: hierarki kan sudah banyak dibahas di rakor, rapim, dan forum khusus tertentu yang memakan waktu lama. Tapi saya akan mengatakan kepada Anda: pembahasan di rakor, rapim, atau forum khusus itu, kalau dijumlah waktunya, maka jumlahnya masih tetap akan kalah jauh jika kita bandingkan dengan waktu yang kta habiskan utk ngobrol soal fabregas atau budex. Ya, coba saja, Anda jumlahkan seluruh waktu kita di rapim, rakor, forum khusus, maupun dalam obrolan informal, yang kita gunakan utk bicara soal hierarki, lalu bandingkan dengan berapa banyak waktu yang kita butuhkan utk meledek seorang kawan kita. Coba saja bandingkan! Saya hampir bisa memastikan: waktu kita bergosip akan jauh lebih banyak—amat jauh malah!— dibanding waktu kita utk hierarki. Seandainya itu benar, dan kita tahu soal itu, mungkin kita akan berpikir ulang kenapa di suatu pagi, kita bersama-sama, tanpa malu-malu dan basa-basi atau pekewuh, akhirnya memutuskan penghentian pembicaraan soal hierarki. Ya, dengan pede dan dengan perasaan sebagai orang yang telah berbuih-buih membahas hierarki, kita kemudian meng-cut pembahasan hierarki dengan satu alasan yang kelihatan manusiawi: karena kawan2 (dan kita sendiri) sudah tak mampu lagi melanjutkan pembahasan itu. Kita menganggap diri sendiri sudah tak mampu konsentrasi lagi, sudah terlampau banyak beban yang kita pikul, sudah overdosis tanggung jawab! Duh, saya cuma khawatir: kala kita merasa menjadi manusia yang demikian, kita sebenarnya menjadi orang narsis yang tak punya cermin. Lalu, dengan segenap argumentasi, kita akan membela keputusan penghentian itu sebagai keputusan yang paling tepat dan manusiawi di tengah kondisi LPM VISI yang kaco dan tanpa konsentrasi. Ya, ya, kita bicara tentang proker yang jangan dipaksakan, tentang kerja organisasi yang manusiawi, atau entah apalagi. Saya hanya takut: saat kita mengeluarkan semua argumentasi itu, kita sebenarnya sedang berapologi, bukan menjlentrehkan alasan.

65

/2/ Tapi, sudahlah. Di sini, mari kita bicarakan kembali hierarki. Kalau memang di dunia nyata—di sekre LPM VISI yang awut-awutan itu—sudah tak kondusif lagi membahas hierarki secara “terbuka”, mari kita oper pembicaraan ini di milis. Semoga dengan demikian, hierarki menjadi tak tamat riwayatnya—dan sekadar diserahkan tanggung jawab pembahasannya ke sc mubes. Mari bicara dari soal pengertian paling dasar. Pertama, apa itu hierarki hukum. Hierarki hukum mungkin boleh saja diartikan hanya sebagai tata urutan produk hukum LPM VISI. Tapi pertanyaan yang menyusul: apa sebenarnya fungsi tata urutan macam itu? Sekadar memberitahu kita mana produk hukum yang tinggi dan mana yang rendah sehingga kita tahu bahwa produk hukum A, misalnya, tak boleh bertentangan dengan produk hukum B? Cuma sekadar itu? Kalau Cuma sekadar itu, masihkah layak pembicaraan dilanjutkan? Bukankah fungsi hierarki menjadi amat kecil? Itulah kenapa, di suatu forum pembahasan hierarki, saya katakan bahwa hierarki hukum harus mampu memiliki fungsi yang jauh lebih dari itu. Bagi saya, hierarki hukum harusnya memberi pedoman pada kita tentang kaitan antara satu produk hukum dengan produk hukum lainnya. Artinya, dalam hierarki hukum nantinya, kita tidak hanya diberitahu bahwa AD itu lebih tinggi daripada ART tapi juga sekaligus diberi penerangan tentang apa hubungan antara AD dengan ART. Demikian seterusnya. Bagi saya, yang penting bukan hanya tata urutan, tapi juga sebuah “pedoman relasi” yang menerang-jelaskan pada kita hubungan antarproduk hukum. Bukan hanya mana yang lebih tinggi atau rendah, tapi juga soal kaitan. Dengan memahami kaitan, sebenarnya kita otomatis menentukan posisi tinggi rendah, sekaligus kita mencoba memberi penafsiran umum atas produk hukum itu. Contoh konkretnya: ketika kita mencoba mencari relasi antara AD dengan ART, kita pasti akan memberi penafsiran tentang apa itu AD dan tentang apa itu ART. Dari penafsiran ini, akan timbul jawaban soal relasi. Ketika kita tahu bahwa AD itu adalah “kepala” dan ART adalah “mata”, misalnya, maka kita akan tahu apa hubungan antara keduanya. Ketika relasi antara AD dan ART telah ketemu, maka posisi tinggi-rendah otomatis kita pahami. Tentu saja, sebelumnya kita mesti mendaftar apa saja yang masuk menjadi “produk hukum LPM VISI” sehingga kita tahu dengan pasti siapa sih anggota hierarki hukum itu. Setelah semua anggota didata, selanjutnya diberi penafsiran umum atas masing-masing produk, lalu cari saja kaitan antar produk hukum. Ketika relasi sudah ketemu, seperti saya katakan, hukum tinggi rendah akan ketemu. Logika pembahasan hierarki hukum ini juga akan berlaku bagi pembahasan hierarki kekuasaan. Yang urgen bukan hanya menduduk-rendahkan satu forum dengan forum lainnya tapi juga mencoba mencari “titik temu” atau “kesinambungan” antar forum. Masalahnya, mencari kaitan jauh lebih sulit ketimbang membuat tata urutan semata. Kadang secara “kasat mata”, amat sulit mencari kaitan antara satu produk hukum dengan produk lainnya. Saya kira, itulah kenapa kita mesti membahas hierarki itu tidak dengan “mata yang kasat” saja. Kita mesti melakukan

66

pembahasan mendalam dan detail, menyusuri lorong-lorong kemungkinan tertentu yang bisa membukakan jalan keluar buat kita. Mencari kaitan antara RI dengan AD atau ART misalnya, tidak semudah mencari kaitan AD dengan ART meski dengan mudah kita bisa mengatakan— secara instink saja sebenarnya—bahwa RI pasti di bawah AD/ART. Belum lagi direpotkan soal SK dan PSK. Apa kaitan antara PSK dengan GBHPK misalnya. Atau apa relasi SK dengan RI. Ini semuan pertanyaan yang tak mudah dijawab. Terus terang, saya sendiri belum menemu jawab secara mantap. Untuk menemu jawabnya, kita butuh forum yang kondusif untuk pembahasan itu. Yang saya sebut kondusif itu, minimal, peserta forum itu tak menderita kemalasan pikir atau ketiadaan perhatian. Masing2 anggota forum merasa bertanggung jawab dan tak hanya mendudukkan posisinya sebagai pengekor saja. Susahnya, mencari forum kondusif dengan batas minimal itu pun, di LPM VISI saat ini, tampaknya amat sulit. /3/ Untungnya, seperti diputuskan di rakor terakhir hari ini (3/7), hierarki tetap dibahas di kepengurusan ini meski yang membahas hanya sc mubes. Pembahsan inilah yang akan dibawa sebagai usulan di mubes. Saya kira, ini sesuatu yang seharusnya dilakukan. Saya tahu, sc mubes—yang mayoritas diisi dewan pimpinan—mungkin hanya punya waktu sedikit utk membahas itu, mungkin sekira 3 minggu kalau pembahasan dimulai setelah pleno, selain bahwa sebagian mereka sedang dan akan magang. Tapi, haruskah pembahasan dimulai setelah pleno? Bukankah “hari-hari ini” pun sc mubes bisa saja dibentuk dan mulai bekerja? Yang penting pula, sc mubes harus memenuhi syarat minimal sebuah forum yang kondusif agar bs menghasilkan (atau sekadar merampungkan pembahasan hierarki) hierarki yang baik. Apalagi, sc mubes itu juga dibebani dengan pembahasan tentang bidang kaderisasi dan litbang baru. Keberhasilan menyelesaikan hierarki dan juga merampungkan amanat PSK tentang konsep bidang kaderisasi dan litbang baru, akan berdampak positif terhadap pengurusan depan. Bukan hanya meringankan beban riil tapi juga memberi dorongan dan rasa percaya diri bagi kawan2 yg akan maju jadi pengurus. Sebaliknya, kalau pembahasan ini gagal, kepengurusan depan jelas mendapat beban kerja riil sekaligus beban mental. Saya kira, itu sesuatu yang buruk. (Dipublikasikan di Milis LPM VISI)

67

Logika Progresif /1/ Sebuah organisasi yang baik adalah sebentuk lembaga yang tahu bahwa ia berjalan bukan atas dasar “tradisi” atau sekadar tanggung jawab. Sebuah organisasi yang ingin menjadi maju harus tahu: dirinya adalah tautan dari masa lalu dan hendak berjalan menuju masa depan. Tentu saja, “tautan dari masa lalu” dan “berjalan menuju masa depan” itu bukan kita maknai sebagai segugus konsep waktu saja, tapi juga sebagai sebentuk “logika”. Saya selalu membayangkan, sebuah organisasi yang baik adalah lembaga yang tahu sejarah awalnya dan kemudian bisa menangkap sejarah itu sebagai bekal perjalanan ke depan. Organisasi itu tahu sejarah, tapi tidak melestarikan sejarah. Ia justru bergerak—berdasar sejarah—menuju sebuah penemuan baru, kepada perjalanan baru, dan—ini yang terpenting—perbaikan-perbaikan. Dalam bahasa yang lebih mudah, sebuah organisasi yang baik adalah mereka yang tahu bahwa tahun demi tahun harus diisi dengan perbaikan dan kemajuan. Maka, dalam organisasi yang demikian, tradisi harus disebut sebagai sesuatu yang mungkin saja tinggal masa lalu: ia memang boleh dipertimbangkan untuk kita ambil kalau baik tapi harus dilepaskan sepenuhnya jika ia memang buruk. Tapi yang lebih penting: dalam organisasi yang baik, orang-orang bekerja dan berproses tidak melulu atas dasar tradisi. Kita mesti berpikir, membuat konsep baru, menerjang masa lalu, dan kemudian membuat “kemajuan”. Saya menyebut organisasi yang demikian sebagai organisasi dengan “logika progresif”. Apa yang saya sebut sebagai “logika progresif” adalah semacam alur pikir yang selalu haus dan hendak menuju pada kemajuan serta terus melakukan perbaikan. Ini sebenarnya agak klise. Tapi orang sering melupakan: dalam sebuah “logika progresif”, progresivitas harus dilaksanakan dengan sadar dan melalui perencanaan yang matang. Kita tak bisa lagi menjawab dengan klise yang parah bahwa “tiap orang pun akan butuh dan secara instingtif menuju kemajuan”. Tidak. Itu sudah kuno. Dalam sebuah organisasi modern, kemajuan—bukan tradisi—harus diusahakan secara sadar, dengan perencanaan yang matang. Dalam sebuah progresivitas, ada semangat dan harapan untuk terusmenerus maju dan memperbaiki diri. /2/ Saya sangat ingin melihat LPM VISI menjadi organisasi dengan “logika progresif” macam itu. Oleh karena itu, saya seringkali merasa menyesal tiap kali masalah kuno—semisal ketidakaktifan pengurus atau anggota—muncul di LPM VISI dan kita masih saja bingung dan menghabiskan tenaga untuk menyelesaikan masalah itu. Dalam bayangan saya, sebuah organisasi yang telah lebih dari 20 tahun berdiri seharusnya tak lagi mengalami kesulitan buat merampungkan masalah macam itu. Saya tahu: LPM VISI adalah organisasi mahasiswa dan masalah umur lama sama sekali tidak membantu. Sebab, dalam organisasi mahasiswa senantiasa ada “gerak-putus”, semacam kesinambungan yang tidak ada. Dalam organisasi

68

mahasiswa, seringkali tak ada sistem yang mapan, sehingga umur lama bukan berarti kemapanan. Dalam organisasi mahasiswa, pendeknya, seringkali tak ada kesinambungan antar-pengurus dalam rentang waktu yang lama. Maka saya menyebut organisasi mahasiswa adalah lembaga yang tak tahu sejarahnya sendiri. Ia seringkali tak tahu menahu bagaimana pengurus sepuluh tahun lampau dijalankan; bagaimana mereka mengatasi masalah2nya; atau bagaimana sistem kerjanya. Lalu pengurus yang sekarang harus meraba-raba lagi, harus membentuk sistem kerja sendiri, harus mencari tahu cara menyelesaikan soal yang mendera mereka. Bagi saya, ini gambar yang ironis. Buat apa kita mesti mencari jalan jika sebenarnya para pendahulu kita sebenarnya telah menemukan jalan itu? Sayangnya, jalan yang ditemukan para pendahulu kita itu sama sekali tak dipetakan, tak didokumentasikan, sehingga ia tak sampai pada kita. Lalu, kita merasa tak diwarisi apa2, kita tak berbekal apa2 dari masa lalu. Kebodohan macam ini—yakni tak mendokumentasikan atau membuat “sejarah organisasi”—seringkali berulang. Dan, tahun ini pun, kita mungkin tak akan sempat berpikir soal itu. Ini gambar yang makin ironis karena kebodohan dari tahun ke tahun terus berulang. Saya harus menegaskan: sebuah organisasi dengan logika progresif adalah lembaga yang tahu masa lalu sehingga ia bisa mengukur dirinya telah sampai mana. Juga, capaian-capaian apa yang telah dibikin pendahulunya yang bisa diambil jadi pelajaran atau harus dibuang. Mereka yang tak tahu masa lalu tak akan pernah menjadi progresif. Sebab, progresivitas selalu berawal dari satu titik yang dijadikan pangkal ukur langkah-gerak. Tanpa itu, progresivitas jadi nihil: yang ada sekadar langkah acak yang ngawur. Maka, masalah pertama kita, jika kita hendak jadi sesuatu yang progresif adalah sejarah. Ya, mulai saat ini, serpih sejarah dan masa lalu harus lekas dikemasi. Selain itu, secara sadar, sejarah dari sekarang harus dibikin dan terusmenerus dibikin. Mengais sejarah macam itulah yang saya lakukan ketika saya menelusuri lagi sejumlah teks untuk mempersiapkan kajian PSK (Pedoman Sistem Kaderisasi). Sejumlah teks—pengantar Forum Ngudo Roso tahun 2005, makalah diskusi beberapa kawan dari waktu-waktu yang berbeda, dan juga teks asli PSK— itulah titik berangkat Kajian PSK tahun ini. Saya selalu memberi penekanan sejarah pada teks, sebab sejarah lisan tak pernah bisa diandalkan. Oleh karena itulah, saya selalu meminta kawan2 yang ingin ikut kajian PSK 2008 untuk kembali membaca teks-teks itu, dan berusaha menemukan “sesuatu” di dalamnya. Membaca teks2 itu jadi penting untuk tahu bagaimana sebenarnya sejarah PSK, dan juga tujuan awal teks itu. Selain itu, sebuah produksi teks juga mesti diusahakan. Saya memutuskan menulis makalah “Kaderisasi dan Soal yang Belum Selesai” juga atas dasar niatan bahwa tahun ini sejarah harus ditulis dan dilestraikan dalam teks. Saya merasa perlu menulis buah pikiran yang melandasi kerja Kajian PSK tahun 2008 karena sebuah gagasan dalam teks akan terus abadi dan bisa dibaca dari tahun ke tahun. Dengan dokumentasi teks tentang PSK dari 2005-2008 misalnya, saya bayangkan anak2 LPM VISI tahun 2015 yang ingin mengkaji kembali PSK tak akan berangkat dari ruang hampa sejarah. Mereka tak akan kerepotan, tak akan merasa

69

bingung tentang apa yang mesti dilakukan. Kerja produksi teks sekaligus dokumentasi, saya bayangkan, akan menjadi kerja yang buahnya akan dituai LPM VISI bertahun-tahun ke depan. Pikiran macam ini pula yang membuat saya mendukung kerja dokumentasi hasil diskusi rutin LPM VISI mulai tahun ini. Saya selalu berharap, lima tahun lagi anak-anak LPM VISI yang akan menggelar diskusi tak akan lagi kesulitan, tak lagi gelagapan mencari tema, atau memetakan sebuah materi diskusi. Sebab, di lemari bank data mereka, akan bisa ditemukan setumpuk teks dari masa lalu yang memberi tahu ke mana mereka mesti berjalan. Saya selalu membayangkan itu dan membuang bayangan tentang seorang staf litbang dept kajian dan diskusi yang—tiap kali diskusi rutin hendak tiba—merenung di pojok sekretariat memikirkan tema atau mencari pembicara. Saya ingin membuang bayangan itu dan menggantinya dengan sosok staf litbang yang sibuk dengan tumpukan data di depannya dan dengan semangat mencoba mencari ilham dari diskusi yang dilakukan pendahulunya lima atau sepuluh tahun lalu. Karena itulah sejarah jadi penting. Juga produksi dan dokumentasi teks. /3/ Mereka yang tahu sejarah, bisa bergerak maju—dalam artinya yang hakiki. Mereka yang buta sejarah, hanya seolah-olah bergerak maju. Sebab maju selalu dimulai dari sebuah titik pada jarak tertentu. Dan maju membutuhkan ukuran: sejauh mana kita telah meninggalkan titik awal itu. Tapi maju juga membutuhkan kesadaran bahwa kita harus “menjadi progresif”. Tiap sebuah kepengurusan tiba, kita harus sadar: kita tak akan hanya melakukan sesuatu yang sudah dilakukan oleh pengurus-pengurus tahun sebelumnya, tapi juga memperbaikinya, membuat konsep baru, atau bahkan membuat kegiatan baru. Kesadaran macam ini, belum sepenuhnya berakar pada kesadaran kita, agaknya. Itulah kenapa, di LPM VISI, dari tahun ke tahun kadang kita mengalami de javu: seolah-olah proker yang sama terus berulang, tanpa sebuah usaha untuk memperbaikinya. Itulah yang saya lihat misalnya, pada Bidang X yang masih mengulangi kesalahan-kesalaham masa lalu, masih hanya menjalankan proker dengan konsep yang tak berubah semenjak 2 tahun lampau, dan masih saja mewarisi pola pikir pendahulunya yang ketinggalan zaman dan juga sedikit tak rasional. Tiap melihat hal macam ini, saya seolah merasa kita berhenti, terkurung pada tradisi, dan terjebak pada pola pikir para pendahulu kita. Tradisi butuh diketahui memang, tapi bukan sekadar buat dilestarikan. Tradisi perlu diketahui justru untuk ditimbang secara kritis, untuk kemudian dinilai: apakah masih perlu dipakai atau dibuang atau dibakar saja. Tradisi Bidang X yang saya sebut di atas sebagai contoh, adalah tradisi yang perlu dibuang, setidaknya menurut saya. Kenapa? Karena tradisi itu adalah tradisi yang “buruk”: dalam bayangan saya, ia membuat Bidang X tersebut sebagai seolah-olah bidang yang hanya mengurusi “hal-hal teknis” saja dan lebih membutuhkan tenaga daripada pemikiran konseptual yang memadai. Kalau tradisi

70

macam ini yang diwarisi, tentu saja Bidang X akan bertahan dalam kebekuan, ia akan menjadi bidang yang jumud. Logika progresif dalam sebuah organisasi harus menyentuh semua lini organisasi itu. Di LPM VISI, ia seharusnya tak hanya menyentuh Bidang Redaksi saja—yang tahun ini mencapai kemajuan-kemajuan tertentu—tapi juga, misal, Litbang dan Usaha, juga Kebendaharaan dan Kesekretariatan. Semuanya harus digerakkan oleh ruh yang sama: “ruh menjadi maju”. Memang, adakalanya, dalam waktu tertentu—mungkin selama satu kepengurusan—kita harus konsentrasi pada bidang tertentu, misalnya. Itulah yang terjadi selama dua tahun belakangan di mana LPM VISI hampir terus-terusan konsen pada perbaikan terbitan—supaya kualitasnya lebih bagus dan terbitnya lebih rutin. Kini, ketika Redaksi sudah sedikit banyak memenuhi harapan itu, kita harus bergerak ke bidang lain—kalau bisa secara bersamaan. Litbang, misalnya, yang selama dua tahun juga terus mengalami perbaikan-perbaikan—meski sifatnya “kecil-kecilan”—juga harus berpikir untuk mengembangkan diri, terutama misalnya dalam hal riset dan penyediaan data bagi redaksi. Dua tugas ini yang semenjak dulu tak bisa dijalankan secara maksimal karena berbagai hal. Mulai tahun depan—apalagi ketika telah ada bidang baru— maka Litbang mau tak mau harus dituntut untuk bisa mengembangkan diri, minimal dalam dua tugas di atas. Kebendaharaan juga begitu. Ia harus mampu menjadi bidang yang berdaya dan menentukan di LPM VISI, idem dito dengan Kesekretariatan. Usaha demikian pula. Kalau selama ini Usaha hanya berkutat dengan proker yang itu-itu saja, tahun depan, ketika telah ada ranah kaderisasi yang menyentuh bidang itu, maka ia harus berkembang. Ia harus “menjadi progresif”. Pencarian dana mandiri, misalnya, yang selama ini masih hanya berupa menjual bunga di wisuda saja—berapa tahun konsep ini diulang-ulang?—harus mengalami perbaikan perencanaan, kalau bisa temukan sarana-sarana baru untuk pencarian itu. Juga, dalam hal sirkulasi produk LPM VISI, terus saja terjadi pengulangan tiap tahun, dan belum ada konsep baru yang bisa membuat “kebekuan” itu pecah. /4/ Sebagai pers mahasiswa, LPM VISI saat ini bisa dianggap sudah menemukan “pola gerakan” yang lumayan pas: yakni menjadi pers gerakan dengan orientasi lebih banyak ke internal kampus. Yang kita butuhkan sekarang adalah bagaiamana menjalankan “pola gerakan” itu secara baik. Kita harus terus memperbaiki diri lagi, memperbaharui konsep-konsep lama, dan terus beranjak. Bisa dikatakan: kita beruntung hidup dalam organisasi yang sedikit banyak sudah memiliki “pola gerakan” yang pas. Tugas kita saat ini, sekali lagi, adalah bagaiamana agar “pola gerakan” itu bisa kita jalankan dengan baik sehingga manfaat dari gerakan organisasi kita bisa dirasakan secara luas oleh publik yang kita tuju. Saya kira, kita membutuhkan logika progresif untuk menjalankan “pola gerakan” yang kita punyai secara baik. (Dipublikasikan di Milis LPM VISI)

71

Biodata Haris Firdaus lahir di Solo, 29 Maret 1986. Lulus dari Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret, Solo, pada 2009. Sejak 2004-2008 aktif di Lembaga Pers Mahasiswa VISI FISIP UNS. Menulis banyak jenis tulisan: puisi, cerpen, artikel umum, dan esai kebudayaan. Sejumlah tulisannya pernah dimuat di beberapa media massa dan buku. Bergiat di Kabut Institut, Buletin Sastra Pawon, dan Kelompok Diskusi Perkotaan Balai Soedjatmoko. Mengelola Blog “Rumah Mimpi” [http://rumahmimpi.blogspot.com]. Bukunya yang telah terbit berjudul Misteri-misteri Terbesar Indonesia (2008). Tinggal di Makamhaji, Sukoharjo. Alamat email: [email protected].

72