berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan, yang sebelumnya diurus pemerintahan pusat. Untuk itu, selain diperlukan

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri terutama berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan, yang sebelumnya diurus pemerintahan pusat. Untuk itu, selain diperlukan kemampuan keuangan, diperlukan juga adanya sumber daya manusia berkualitas, sumber daya alam, modal, dan teknologi (Rudini, 1995:48 dalam Silalahi, et al, 1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17

Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Sumber daya manusia yang dibutuhkan tersebut antara lain adalah (Silalahi, et al, 1995:12): 1. Mempunyai wadah, perilaku, kualitas, tujuan dan kegiatan yang dilandasi dengan keahlian dan ketrampilan tertentu. 2. Kreatif dalam arti mempunyai jiwa inovatif, serta mampu mengantisipasi tantangan maupun perkembangan, termasuk di dalamnya mempunyai etos kerja yang tinggi. 3. Mampu sebagai penggerak swadaya masyarakat yang mempunyai rasa solidaritas sosial yang tinggi, peka terhadap dinamika masyarakat, mampu kerja sama, dan mempunyai orientasi berpikir people centered orientation. 4. Mempunyai disiplin yang tinggi dalam arti berpikir konsisten terhadap program, sehingga mampu menjabarkan kebijaksanaan nasional menjadi program operasional pemerintah daerah sesuai dengan rambu-rambu pengertian program urusan yang ditetapkan. Tujuan otonomi daerah menurut Smith (1985) dalam analisa CSIS yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari kepentingan Pemerintah Pusat tujuan utamanya adalah pemdidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara, bila dilihat dari sisi kepentingan Pemerintah Daerah ada tiga tujuan, yaitu:

18

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktifitas politik di tingkat lokal atau daerah. 2. Untuk menciptakan local accountability, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat. 3. Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Selanjutnya jika dilihat dari tujuan otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. Nyata berarti pemberian otonomi pada daerah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan

19

dinamis didasarkan pada kondisi dan perkembangan pembangunan dan bertanggungjawab adalah pemberian otonomi yang diupayakan untuk memperlancar pembangunan di pelosok tanah air. Uraian di atas merupakan tujuan ideal dari otonomi daerah. Pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi daerah, terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan daerah.

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan UU NO 33 Tahun 2004 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Dalam kenyataannya PAD belum bisa memberikan kontribusi yang siginifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan, tidak signifikannya peran PAD dalam anggaran daerah tidak lepas dari system tax assigment di Indonesia yang masih memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk mengumpulkan pajak-pajak potensial. Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

20

Sedangkan menurut Herlina Rahman(2005:38) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004) Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hamper tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya (Kaho, 1997: 61; Suparmoko, 2002:16). Sehubungan dengan posisi keuangan ini, ditegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Sehubungan hal tersebut, daerah hendaknya memiliki

21

kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri. Menurut Davey (1988), sumber pendapatan pemerintah regional adalah sebagai berikut: 1. Alokasi dari pemerintah pusat: a) Anggaran pusat (votes); b) Bantuan pusat (grants); c) Bagi-hasil pajak; d) Pinjaman; e) Penyertaan modal. 2. Perpajakan. 3. Retribusi (charging). 4. Pinjaman. 5. Perusahaan (badan usaha).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1.

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22

a. Hasil Pajak Daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah digolongkan ke dalam dua kategori menurut tingkat Pemerintahan Daerah, yaitu: 1) Pajak Provinsi yang terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 2) Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan Pajak Parkir. b. Hasil Retribusi Daerah Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

23

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah Hasil perusahaan milik daerah merupakan bagian dari keuntungan/laba bersih Perusahaan Daerah baik bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah, maupun yang modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain terdiri dari hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro. 2.

Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemeberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (PP No.104 Tahun 2000). Adapun pos-pos dana perimbangan tersebut terdiri dari: a. Bagian daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari Sumber Daya Alam, seperti: kehutanan, perikanan, pertambangan, minyak, dan gas bumi.

24

b. Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. c. Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Selanjutnya bagi daerah yang sumber daya alamnya terbatas namun memiliki jumlah penduduk yang besar maka memperoleh maka memperoleh DAK yang cukup besar demikian pula sebaliknya. Pembagian DAK akan menciptakan horizontal equity bagi daerah sedangkan pembagiannya disebut vertical equity yaitu antar pusat dan daerah. 3.

Pinjaman Daerah Pinjaman daerah berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Pinjaman daerah dari dalam negeri bersumber dari pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, masyarakat dan sumber lainnya. Sedangkan pinjaman dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

25

4.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari hibah atau penerimaan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya.

C. Pengertian Pemerintah Daerah Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara tahun 1945. Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 dalam penjeasannya di Undang-undang nomor 32 tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan

26

keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. D. Pengertian Retribusi Didalam buku Perpajakan Indonesia Edisi 10 ; salemba empat, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi sesuai dengan Undang-Undang DPRD adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemberian Daerah unutk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemungutan Retribusi ini juga memperhatikan objek dan subjek Retribusi seperti halnya Pungutan Pajak Daerah. 1. Objek Retribusi Pemungutan Retribusi dilakukan terhadap objek retribusi yaitu : 1. Jasa Umum Retribusi jasa umum yang dikenakan atas jasa umum yang digolongkan sebagai retribusi jasa umum sebagai objek atas retribusi

27

jasa umum ini yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan bermanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan termasuk dalam kategori retribusi jasa umum : a.

Retribusi Pelayanan Kesehatan.

b.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

c.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.

d.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

e.

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

f.

Retribusi Pelayanan Pasar

g.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

h.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

i.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

j.

Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus

k.

Retribusi Pengelolaan Limah Cair

l.

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan n.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Jenis Retribusi Umum dimaksud dapat juga tidak dipungut bila ternyata potensi penerimaannya kecil dan atas kebijakan nasional/daerah untuk membelikan pelayanan secara cuma-cuma.

28

2. Jasa Usaha Retribusi jasa usaha ini dikenakan atas jasa usaha sebagai objek retribusi jasa usaha ini yaitu : a.

Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal

b.

Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Termasuk kategori retribusi Jasa Usaha : a.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

b.

Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan

c.

Retribusi Tempat Pelelangan

d.

Retribusi Terminal

e.

Retribusi Tempat Khusus Parkir

f.

Retribusi Tempat Penginapan/Vilaa

g.

Retribusi Rumah Potong Hewan

h.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

i.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

j.

Retribusi Penyebrangan di Air dan,

k.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu Sebagai objek retribusi perizinan tertentu ini yaitu perizinan pelayanan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau pribadi

29

yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi perizinan tertentu ini meliputi : a.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

b.

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

c.

Retribusi Izin Gangguan

d.

Retribusi Izin Trayek

e.

Retribusi Izin Periklanan

2. Retribusi Daerah

Terdapat dua karakteristik yang penting dalam retribusi (menurut Adolf Wagner C.Goedhart) yaitu: a.

Adanya sifat kontraprestasi tertentu yang langsung dapat ditunjuk bagi jasa yang diberikan oleh negara.

b.

Prestasi negara yang bersangkutan dilakukan berdasarkan tugas spesifik negara.

Menurut cara menentukan jumlah pungutan, maka retribusi dapat dibagi menjadi : 1.

Retribusi Tetap, yaitu jumlah pungutan berdasarkan ketetapan.

30

2.

Retribusi Kelas, yaitu retribusi yang banyaknya pungutan telah ditentukan atau tergantung pada pendapatan dari para pembayar retibusi. Sedangkan retribusi menurut cara pembayarannya dapat dibedakan dalam retribusi kontan dan retribusi materi.

Di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi haruslah diperhatikan norma-norma hukum yang berlaku, atas pemungutan retribsui tersebut. Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1957, tentang Peraturan umum retribusi daerah yang menyebutkan batasan dan azas pengenaan retribusi daerah : 1.

Retribusi tidak boleh merupakan rintangan keluar masuknya atau pengangkatan barang keluar dan kedalam daerah

2.

Dalam peraturan retribusi daerah tidak boleh diadakan perbedaan, atau memberikan keistimewaan yang menguntungkan perorangan, golongan atau keagamaan.

Penarikan pemungutan yang merupakan keterkaitan antara pemerintah dengan warga negara dalam hubungan yang bersifat hukum publik, maka pemungutan tersebut bagi Pemerintah paling sedikit harus memenuhi prasyarat-prasyarat yang berlaku secara umum. 3. Ketentuan Umum Retribusi Daerah Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan pajak dan retribusi daaerah yaitu meliputi:

31

1. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 2. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 3. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 4. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 5. Jasa Umum adalah jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

32

7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 9. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi. 10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan danretribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi. 11. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

33

E. Retribusi Terminal Sesuai dalam peraturan daerah Kota Bandar Lampung No. 6 Tahun 2011 tentang retribusi terminal tertuang di dalamnya bahwa: (Dishub , 2011) 1. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat, menurunkan orang, barang, mengatur kedatangan, dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi. 2. Retribusi terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas fasilitas yang diberikan kepada umum didalam lingkungan terminal.

1. Nama, Objek dan Subjek Retribusi menurut Perda No.6 tahun 2011 Pasal 19 Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan pemakaian fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 20 a) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan Tempat Parkir untuk kendaraan penumpang, Bus Umum, Tempat kegiatan Usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan Terminal yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. b) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

34

Pasal 21 Subjek Retribusi Terminal adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 2. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa menurut Perda No.6 tahun 2011 Pasal 22 Tingkat penggunaan jasa Terminal diukur berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan, ukuran tempat dan frekuensi waktu penggunaan fasilitas Terminal. 3. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

35

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

Jenis pelayanan

Jenis kendaraan/Fasilitas 1. Angkutan Kota : a. Mobil Penumpang Tempat Memuat dan b. Bus Menurunkan Penumpang c. Taxi Umum dan Mobil Bus 2. Angkutan perbatasan : Umum a. Mobil Penumpang 3. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) a. Mobil penumpang b. Bus  Ekonomi  Eksekutive/AC 4. Angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) a. Mobil penumpang b. Bus  Ekonomi  Eksekutive/AC Tempat Bongkar Muat

Mobil Barang atau Non Bus

1. Kendaraan tidak Umum:  Mobil Penumpang  Bus Tempat Parkir  Mobil Angkutan Barang  Sepeda motor 2. Kendaraan yang menginap Kios Tempat usaha Pemakaian Fasilitas Kamar Mandi Umum Sarana kebersihan umum WC Umum Pengambilan Air Tempat Usaha/Kios: Kebersihan lingkungan 1. Kecil (luas < 16 m2) terminal 2. Sedang (luas 16 s/d 25 m2) 3. Besar (luas > 25 m2) Tempat istirahat awak Per Orang kendaraan umum Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Tarif (Rp) 1.500/hari 1.000/sekali masuk 1.000/sekali masuk 1.000/sekali masuk

2.000/sekali masuk 2.000/sekali masuk 5.000/sekali masuk

5.000/sekali masuk 5.000/sekali masuk 10.000/sekali masuk 5.000/sekali masuk 2.000/sekali masuk 5.000/sekali masuk 5.000/sekali masuk 1.000/sekali masuk 5.000/hari 5.000/m2 /bulan 2.000/sekali masuk 2.000/sekali masuk 1.000/pikul 2.000/hari 3.000/hari 5.000/hari 3.000/sekali masuk

36

F. Tarif Retribusi

1.

Pengertian Tarif Pengertian tarif sering kali diartikan sebagai daftar harga (sewa, ongkos dan sebagainya) sehingga dengan kata lain tarif sama dengan harga. Dalam kamus bahasa indonesia tarif merupakan harga satuan jasa, aturan pungutan dan daftar bea masuk. Dapat disimpulkan bahwa tarif merupakan kebijakan daftar harga atas pembayaran jasa, sewa, ongkos dan sebagainya, tarif juga menjadi dasar aturan pungutan tertentu dan sebagai daftar bea masuk.

2.

Jenis-jenis Tarif Selanjutnya akan dijelaskan beberapa jenis-jenis tarif: 1.

Tarif nominal : adalah besarnya presentase tarif suatu barang tertentu yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Buku Tarif Bea Masuk Indonesia yang digunakan saat ini adalah buku tarif berdasarkan ketentuan harmonized system atau HS yang menggunakan penggolongan barang dengan sistem 9 digit. Penggolongan barang dengan sistem digit ini akan mempermudah dan memperlancar arus perdagangan internasional karena adanya kesatuan kode barang untuk seluruh negara, terutama yang telah menjadi anggota World Customs Organization (WCO) yang bermarkas di Brussel.

37

2.

Tarif proteksi efektif : Tarif proteksi efektif ini disebut juga sebagai Effective Rate of Protection (ERP), yaitu kenaikan Value Added Manufacturing (VAM) yang terjadi karena perbedaan antara presentase tarif nominal untuk barang jadi atau CBU (Completely Built-Up) dengan tarif nominal untuk bahan baku/ komponen input impornya atau CKD (Completely Knock Down).

3.

Tarif berdasarkan harga (burden rate) : tarif yang digunakan dalam pembebanan overhead pra produksi.

4.

Tarif bunga efektif (effective rate of interest) : adalah tarif bunga di pasaran pada saat pengeluaran obligasi.

5.

Tarif dasar (basing rate): a.

Tempat yang dipilih untuk dijadikan dasar penentu dari tariftarif pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain.

b. 6.

Tarif untuk menentukan tarif-tarif lainnya.

Tarif diskonto (discount rate): adalah tarif yang digunakan untuk menghitung bunga yang harus dipotongkan dari nilai jatuh tempo dari wesel.

7.

Tarif pajak (tax rate): adalah tarif yang diterapkan atas penghasilan kena pajak untuk menghitung pajak penghasilan yang terhutang. Tarif ini ditetapkan dalam undang-undang.

8.

Tarif pajak marjinal (marginal tax rate): adalah tarif pajak tertinggi yang dikenakan terhadap laba dari wajib pajak.

9.

Tarif transito (cut back rate): adalah tarif pengangkutan yang dikenakan untuk pengapalan transito

38

10. Tarif varian upah langsung (direct labor rate variance): adalah perbedaan biaya antara tarif sebenarnya yang dibayar untuk upah langsung dengan tarif standar untuk memproduksi barang. 11. Tarif yang ditentukan lebih dulu (predetermined transfer price): adalah beban biaya tidak langsung yang ditentukan terlebih dahulu untuk tiap departemen yang menggunakannya. Jadi disini bebanbeban yang dianggarkan, sehingga setelah terjadi dicari selisih efisiensi (spending variance).

3. Tarif Retribusi Tarif retribusi merupakan kebijakan dan dasar aturan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

G. Desentralisasi Fiskal dan Teori Pertumbuhan Ekonomi Desentralisasi fiskal memang diyakini oleh para ahli akan mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi harus diakui bahwa teoritis yang menjelaskan hubungan kedua hal tersebut saat ini sedang dikembangkan dan menjadi perdebatan diantara para ahli. Terdapat argumentasi yang menyatakan bahwa efek dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi alokasi atas berbagai sumber daya publik. Berbagai penelitian mengenai kaitan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara menemukan hasil yang bervariasi

39

dan tidak konsisten satu dengan lainnya. Walaupun berbagai literatur teoritik sepakat bahwa implementasi desentralisasi fiskal yang tepat akan mendorong peningkatan efisiensi ekonomi, khusus nya di sektor publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun berbagai kajian empirik penerapan desentralisasi fiskal di berbagai negara menghasilkan output yang bervariasi. Secara intuitif desentralisasi fiskal dapat mendorong efisiensi ekonomi dan secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Oates, 1993; Martines dan McNab, 1997). Mereka berargumen bahwa pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena daerah mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing. Jadi menurut pandangan ini pemerintah daerah dipercaya dapat mengalokasikan dana kepada setiap sektor ekonomi secara efisien daripada yang dilakukan pemerintah pusat. Tetapi pengaruh langsung desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi jika desentralisasi fiskal tidak berjalan secara efektif. Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh prosuk domestik bruto (PDB). Variabel ini sering digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu negara sudah dikelola dengan benar. Menurut Mankiw (1999), PDB dapat dipandang dalam dua hal. Pertama, total pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam perekonomian. Kedua adalah total pengeluaran atas barang dan jasa dalam ekonomi. Dari dua pandangan tersebut, PDB dapat mencerminkan kinerja pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut studi yang dilakukan oleh Zhang dan Zou (1998), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi disuatu negara dipengaruhi oleh

40

beberapa faktor seperti desentralisasi fiskal, tenaga kerja, perpajakan nasional, perpajakan provinsi, investasi, keterbukaan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di masing-masing sektor dalam ekonomi. Faktor lain yang juga bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran dan perkembangan teknologi (Mankiw, 1999).

H. Inflasi dan Nilai Waktu Uang 1. Inflasi a) Pengertian Inflasi Menurut Parkin dan Bade inflasi adalah pergerakan ke arah atas dari tingkatan harga. Secara mendasar ini berhubungan dengan harga, hal ini bisa juga disebut dengan berapa banyaknya uang (rupiah) untuk memperoleh barang tersebut. Dengan kata lain Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus selama peride tertentu. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya hargaharga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi

41

adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terusmenerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. b) Penyebab Inflasi Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan yaitu kelebihan likuiditas, uang atau alat tukar lebih yang lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter dimana wewenang nya dipegang oleh Bank Sentral. Penyebab yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi ,distribusi atau juga termasuk kurangnya distribusi yang lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah seperti kebijakan fiscal diantaranya perpajakan, pungutan, inesntif ataupun disinsentif juga termasuk kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll. c) Penggolongan Inflasi 1. Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan

42

menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang. 2. Berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga, inflasi terbagi menjadi inflasi tertutup (closed inflation) dan inflasi terbuka (open inflation). Inflasi tertutup (closed inflation) terjadi jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, sedangkan inflasi terbuka (open inflation) menunjukan kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum. 3. Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan : a. Inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun) b. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% per tahun) c. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% per tahun) d. Hiperinflasi (lebih dari 100% per tahun)

d) Dampak inflasi terhadap perekonomian Dampak inflasi terhadap perekonomian yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada tingkat kemakmuran masyarakat, berikut ini dampak negatif dari inflasi: 1. Terhadap distribusi pendapatan ada pihak-pihak yang dirugikan, diantaranya : a. Inflasi akan merugikan bagi mereka yang berpendapatan tetap, seperti; pegawai negeri. Contoh, amir seorang pegawai negeri

43

memperoleh gaji Rp. 6.000.000 setahun dan laju inflasi

10%.

Bila penghasilan Amir tidak mengalami perubahan, maka ia akan mengalami penurunan

pendapatan riil sebesar 10% x Rp.

6.000.000 = Rp. 600.000. b. Kerugian akan dialami bagi mereka yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai. c. Kerugian akan dialami para kreditur, bila bunga pinjaman yang diberikan lebih rendah dari inflasi. d. Di lain pihak ada yang diuntungkan dengan adanya inflasi: - Orang yang persentase pendapatannya melebihi persentase kenaikan inflasi. - mereka yang memiliki kekayaan bukan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk barang atau emas. 2. Dampak terhadap efisiensi, berpengaruh pada: a. Proses produksi dalam penggunaan faktor-faktor produksi menjadi tidak efesien ada saat terjadi inflasi. b. Perubahan daya beli masyarakat yang berdampak terhadap struktur permintaan masyarakat terhadap beberapa jenis barang. 3. Dampak inflasi terhadap output (hasil produksi): a. Inflasi bisa menyebabkan kenaikan produksi. Biasanya dalam keadaan inflasi kenaikan harga barang akan mendahului kenaikan gaji, hal ini yang menguntungkan produsen. b. Bila laju inflasi terlalu tinggi akan berakibat turunnya jumlah hasil produksi, dikarenakan nilai riil uang akan turun dan masyarakat

44

tidak senang memiliki uang tunai, akibatnya pertukaran dilakukan antara barang dengan barang. 4. Dampak inflasi terhadap pengangguran Suatu negara yang berusaha menghentikan laju inflasi yang tinggi, berarti pada saat yang sama akan menciptakan pengangguran. Hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran untuk jangka pendek dapat dijelaskan dengan menggunakan Kurva Phillip yang dikemukakan oleh ekonom bernama A.W. Phillips. Kurva ini digunakan oleh Phillips ketika melakukan pengamatan terhadap korelasi antara pengangguran dengan upah dan inflasi di negara Inggris. Hubungan tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran yang merepresentasikan Kurva Phillips dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 2. Hubungan tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran

45

Dari Gambar 2 diketahui bahwa tingkat inflasi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Artinya jika tingkat inflasi tinggi, maka pengangguran akan menjadi rendah. Atau sebaliknya, penganggguran akan menjadi tinggi jika perekonomian suatu negara mengalami inflasi yang rendah. A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agre-gat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) maka, pengangguran berkurang. e) Hubungan antara inflasi, nilai waktu uang dan tarif retribusi daerah. Inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu dan proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Hal tersebut sangat berhubungan dengan nilai waktu uang karena nilai waktu uang merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga dari pada nilai uang masa yang akan datang karena nilai uang akan berubah menurut waktu yang disebabakan oleh inflasi.

46

Bila dilihat dari segi inflasi dan nilai waktu uang, secara tidak langsung tarif retribusi daerah harus dinaikkan seiring dengan adanya tingkat inflasi demi kelancaran dan peningkatan pendapatan daerah. Bila hal tersebut tidak dilakukan maka pendapatan akan kurang optimal. 2. Teori Nilai Waktu Uang (Time Value of Money) Time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu uang adalah merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga dari pada nilai uang masa yang akan datang atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaaan waktu. Hal tersebut sangat mendasar karena nilai uang akan berubah menurut waktu yang disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya seperti adanya inflasi, perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah dalam hal pajak, suasana politik, dan lainnya. Teori nilai waktu uang di masa datang dirumuskan sebagai berikut : Fn = F0 (1 + r) n Keteragan : Fn = Future Value atau Nilai Mendatang F0 = Nilai Awal r = Rate atau tingkat Bunga (Inflasi) n = Tahun Ke-n (dibaca dan dihitung pangkat n)

47

I. Penelitian Terdahulu Retribusi Terminal adalah salah satu komponen Retribusi Daerah yang memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi Pendapatan Asli Daerah. Terminal merupakan prasarana transportasi umum untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan penumpang antar sarana ransportasi umum serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum. Dalam penelitian, penulis harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Beberapa peneliti ternyata tertarik untuk mengulas hal-hal yang berkenaan dengan retribusi terminal yang berwujud pada analisis skripsi. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu tentang retribusi terminal.

48

5. Penelitian Terdahulu TabelTabel 1. Penelitian Terdahulu No

Judul

Pengarang

1.

Analisis Potensi Eko Sumiyanto; Retribusi Terminal Penumpang Dalam Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Meningkatkan Indonesia, 2009 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 – 2006

Metode

Tujuan

Hasil / Simpulan

Perbandingan Penelitian

Deskriptif kualitatif

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi retribusi terminal terhadap

Penelitian ini membahas bahwa Kontribusi Retribusi Terminal Penumpang terhadap Pendapatan Asli

Pada penelitian ini penulis hanya membahas tentang seberapa besar kontribusi retribusi terminal terhadap PAD Kabupaten Boyolali. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dengan cara merasionalisasikan tarif dari masing – masing jenis retribusi terminal berdasarkan inflasi Kota Bandar lampung dan teori nilai waktu uang yang bertujuan untuk peningkatan PAD kota Bandar Lampung dari sektor Retribusi Terminal.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2001 2006

Daerah Kabupaten Boyolali terus mengalami penurunan dari tahun 2001 hingga tahun 2006 dengan rata-rata kontribusi tiap tahunnya sebesar 1,24%.

48

49

6. Penelitian Terdahulu TabelTabel 2 Penelitian Terdahulu No

Judul

Pengarang

Metode

Tujuan

Hasil / Simpulan

Perbandingan Penelitian

1.

Kontribusi Pemungutan Retribusi Terminal

Gatot Priyono;

Deskriptif kualitatif

Untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi Retribusi Terminal

Penelitian ini membahas bahwa pemungutan retribusi terminal dari tahun 2005 sampai dengan

Pada penelitian ini penulis hanya membahas tentang seberapa besar kontribusi retribusi terminal terhadap PAD Surakarta. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dengan cara merasionalisasikan tarif dari masing – masing jenis retribusi terminal berdasarkan inflasi Kota Bandar lampung dan teori nilai waktu uang yang bertujuan untuk peningkatan PAD kota Bandar Lampung dari sektor Retribusi Terminal.

Di Terminal Tirtonadi Terhadap Penerimaan Asli Daerah Di Kota Surakarta Tahun 2005-2008

Fakultas Ekonomi, Universitas sebelas maret Surakarta, 2009

terhadap Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surakarta dari tahun 2005 sampai 2008.

tahun 2008 adalah dinilai masih sangat kurang dalam kontribusinya untuk retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.

49