BERITA RESMI STATISTIK

BERITA RESMI STATISTIK BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No. 67/08/64/Th.XIX, 3 Agustus 2016

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) KALIMANTAN TIMUR 2015 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) KALIMANTAN TIMUR 2015 SEBESAR 81,24 NAIK SEBESAR 3,47 POIN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2014







Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur 2015 sebesar 81,24 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini naik 3,47 poin dibandingkan dengan IDI Kalimantan Timur 2014 sebesar 77,77. Kinerja demokrasi Kalimantan Timur berada pada kategori “baik”. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Perubahan IDI Kalimantan Timur dari 2014-2015 dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yakni Kebebasan Sipil turun 0,21 poin (dari 93,28 menjadi 93,07), Hak-Hak Politik naik 12,32 poin (dari 70,42 menjadi 82,74), dan Lembaga-lembaga Demokrasi turun 5,95 poin (dari 69,94 menjadi 63,99). Metodologi pengumpulan data IDI terdiri dari 4 sumber data yaitu : (1) review surat kabar, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. 1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur 2015 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur 2015 sebesar 81,24 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 3,47 poin dibandingkan dengan IDI Kalimantan Timur 2014 sebesar 77,77. Dengan peningkatan ini, tingkat demokrasi Kalimantan Timur secara umum juga mengalami kenaikan dari kategori sedang menjadi kategori baik. Perubahan IDI dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 72,31; 2010 sebesar 73,04, 2011 sebesar 66,37, 2012 sebesar 71,23, 2013 sebesar 68,13, 2014 sebesar 77,77 dan 2015 sebesar 81,24. Nilai IDI Kalimantan Timur 2015 merupakan capaian tertinggi selama 7 tahun penghitungan IDI (2009-2015). Perlu diketahui, mulai periode 2015 diterapkan 2 indikator baru komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini. Fluktuatifnya angka IDI adalah cermin dinamika situasi demokrasi di wilayah Kalimantan Timur. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas dan memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi di Kalimantan Timur. Berita Resmi Statistik Kalimantan Timur No. 67/08/64/Th.XIX, 3 Agustus 2016

1

Grafik 1. Perkembangan IDI Kalimantan Timur, 2009-2015 100

Baik

72.31

80

73.04 66.37

71.23

68.13

2012

2013

77.77

81.24

2014

2015

sedang 60

Buruk

0

2009

2010

2011

2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Kalimantan Timur Angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil, aspek Hak-hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi. Untuk capaian demokrasi 2015 nilai indeks aspek kebebasan sipil sebesar 93,07; aspek hak-hak politik sebesar 82,74; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 63,99. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Kalimantan Timur, 2009-2015 100

98.22

97.79

97.16 91.84

93.28

92.14

93.07

Baik

Kebebasan Sipil 80

72.34

Sedang 67.57

68.10

82.74

Lembaga Demokrasi 69.68

60 54.78

53.89

70.42

58.20

69.94

63.99

51.69 55.36

45.12 Buruk 0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, pada 2015 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Kebebasan Sipil sejak awal pengukuran 2009 sudah mencapai kategori “baik”. Sementara pada aspek Hak-hak Politik sejak 2009 hingga 2013 stabil pada kategori “buruk”. Perubahan signifikan terjadi pada 2014 dan 2015, aspek ini menembus kategori “sedang” pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 meningkat kembali mencapai kategori “baik”.

Berita Resmi Statistik Kalimantan Timur No.67/08/64/Th.XIX, 3 Agustus 2016

2

Aspek Lembaga Demokrasi sejak 2009-2012 merupakan aspek yang secara kategori stabil pada kategori “sedang”. Namun pada tahun 2013 sempat terjadi penurunan signifikan sampai menembus kategori “buruk”. Dan di tahun 2014-2015 aspek ini meningkat kembali ke kategori “sedang”. Selama kurun waktu 7 tahun IDI Kalimantan Timur dihitung, baru dua tahun terakhir ini indeks aspek Hak-hak Politik lebih tinggi dibandingkan aspek Lembaga Demokrasi. Sementara nilai aspek Kebebasan Sipil selalu berada pada posisi di atas aspek lainnya. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan signifikan pada aspek Hak-hak politik yaitu sebesar 12,32 poin dibandingkan tahun 2014. Ini merupakan pencapaian gemilang dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Sementara nilai kebebasan sipil dan lembaga demokrasi mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,21 dan 5,95 poin. 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Kalimantan Timur Menurut nilai indeks variabel IDI 2015 terdapat tujuh variabel yang mengalami peningkatan indeks, dua variabel mengalami penurunan dan dua variabel tetap. Dari tujuh variabel yang mengalami kenaikan, empat diantaranya meningkat cukup berarti. Kenaikan terbesar terjadi pada indeks variabel kebebasan berpendapat dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Pada Grafik 3 terlihat lebarnya jarak plot tahun 2014 dengan plot tahun 2015, memperlihatkan variabel Kebebasan Berpendapat dan Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan meningkat paling besar, dari kategori “sedang” tembus menjadi “baik”, masing-masing dari 63,90 pada 2014 menjadi 89,59 pada 2015 dan 71,09 pada 2014 menjadi 95,65 pada 2015. Variabel lain yang juga meningkat secara bermakna adalah variabel Peran Partai Politik dan Peran DPRD yang masing-masing meningkat sebesar 14,64 dari 7,36 pada 2014 menjadi 22,00 pada 2015 dan sebesar 9,96 dari 40,56 pada tahun 2014 menjadi 50,52 pada tahun 2015. Selebihnya meningkat tidak cukup bermakna, nilai indeks relatif tetap. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. Pada Grafik 3 dapat diketahui variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah menurun sangat tajam sebesar 47,59 dari 100,00 pada 2014 menjadi 52,41 pada 2015. Akibat penurunan tersebut, kategori indeks variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah merosot dari kategori “baik” menjadi “buruk”. Penurunan ini sejatinya imbas dari perubahan indikator penyusunnya. Pada tahun 2015 dilakukan evaluasi IDI yang salah satunya mengevaluasi komponen IDI. Hasilnya merekomendasi mulai IDI 2015 perlu dilakukan penggantian pada indikator 25 dan 26. Dengan demikian komponen variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah berubah. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Berita Resmi Statistik Kalimantan Timur No. 67/08/64/Th.XIX, 3 Agustus 2016

3

Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Kalimantan Timur, 2014-2015

Peran Peradilan yang Independen

Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 100

Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

80

60

Kebebasan Berkeyakinan

40 20 0

Kebebasan dari Diskriminasi

Peran Partai Politik

Peran DPRD Pemilu yang Bebas dan Adil

Kebebasan Berpendapat

Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan…

2014 2015

4. Perkembangan Skor Indikator IDI Kalimantan Timur Indikator pada IDI 2015 Kalimantan Timur terdapat 18 indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 24, 27, dan 28. Pada tahun 2015 masih terdapat masalah kronis yakni kinerja demokrasi “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, perda yang merupakan inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan kegiatan kaderisasi yang dilakukan peserta pemilu, kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN dan upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik. 5. Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan


4

Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi pada tingkat provinsiprovinsi di seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja. Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2015

Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 1

Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah/walikota/bupati, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga datadata yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu Berita Resmi Statistik Kalimantan Timur No. 67/08/64/Th.XIX, 3 Agustus 2016

5

dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Pada 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” dahulu “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” dahulu “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.


6

Tabel 1: Perkembangan Indeks Aspek, Variabel dan Skor Indikator IDI Kalimantan Timur 2014-2015 o

ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR

2014

2015

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA KALIMANTAN TIMUR KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES) Kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Kebebasan berkeyakinan Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama Kebebasan dari diskriminasi

77,77 93.28 91.25 90.00

81,24 93,07 100,00 100,00

100.00

100,00

63.90 56.67

89,59 87,50

100.00

100,00

96.92 95.65

89,84 91,30

100.00

87,50

100.00

85,00

96.53

99,90

Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS) Hak memilih dan dipilih Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) Perempuan terpilih di DPRD provinsi Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS) Pemilu yang bebas dan adil Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara Peran DPRD

100.00

100,00

87.50

100,00

100.00

100,00

70.42 69.75 98.72 60.00

82,74 69,82 98,72 60,00

67.77 68.72

67,77 68,72

36.36 71.09 42.17 100,00 69.94 99.37 100.00 98.73 40.56

36,36 95,65 91,30 100,00 63,99 99,37 100,00 98,73 50,52

Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan

54.23

65,77

Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD Rekomendasi DPRD kepada eksekutif Peran Partai politik

30.77 0.00 7.36

37,50 7,14 22,00

23

Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu

0.00

14,29

24

Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi

73,56

91,46

A. I. 1 2 II. 3 4 III. 5 6 7 IV. 8 9 10 B. V. 11 12 13 14 15 VI. 16 17 C. VII. 18 19 VIII. 20 21 22 IX.


7

ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR X. 25

26 XI. 27 28

Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah/ Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif Peran Peradilan yang independen Keputusan hakim yang kontroversial Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi


2014

2015

100,00 100,00

52,41 55,26 -

100,00 100,00 100,00 100,00

50,00 100,00 100,00 100,00

8

BPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Informasi lebih lanjut hubungi : M. Habibullah, S.Si, M.Si (Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur) UB. Ahmad Muhammad Saleh, SE (Kepala Bidang Statistik Sosial) Telp: (0541) 732793, Fax: (0541) 201121 e-mail: [email protected]


9

BERITA RESMI STATISTIK

Recommend Documents