BERITA RESMI STATISTIK
BPS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
No.15/02/52/Th I,16 Februari 2015
Tipologi Wilayah Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014 Pendataan Potensi Desa (Podes) adalah satu-satunya sumber data BPS yang
berbasis
kewilayahan yang sangat komprehensif dan mampu menggambarkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah setingkat desa di seluruh Indonesia. PODES dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. PODES bertujuan menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi : sosial, ekonomi, sarana, dan prasarana wilayah Berdasarkan hasil Podes 2014, pada bulan April 2014 di Provinsi NTB tercatat 1.141 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 995 desa, 142 kelurahan dan 4 UPT. Podes juga mencatat sebanyak 116 kecamatan dan 10 kabupaten/kota. Jumlah wilayah administrasi menurut keberadaaan infrastruktur: Terdapat 11 desa/kelurahan (0,96%) tidak ada SD/MI. Sebanyak 976 desa/kelurahan (85,54%) belum tersedia Puskesmas Sebanyak 609 desa/kelurahan (53,37%) belum tersedia Puskesmas Pembantu (Pustu). Sebanyak 193 desa/kelurahan (16,91%) Masih terdapat pasar tanpa bangunan. Sebanyak 125 desa/kelurahan (10,96 %) masih ada keluarga yang belum mendapat listrik yang disalurkan oleh PLN. Sebanyak 301 desa/kelurahan (26,38%) belum mempunyai penerangan di jalan utama desa. Sebanyak 1.139 desa/kelurahan menggunakan sarana transportasi darat, dimana 6 desa/kelurahan (0,53%) di antaranya memiliki kondisi jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun.
Menurut Podes 2014, terdapat 1 (satu) desa terluar yang berada di 1 (satu) pulau kecil terluar bernama Pulau Sophialouisa yang berada di Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 1. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indeks komposit tertimbang dengan skala 0-100 yang dihitung untuk setiap wilayah pemerintahan setingkat desa. Semakin besar indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. IKG bervariasi antar wilayah dengan rentang antara 16,41 sampai 67,96.
1
Menurut PP No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar terdapat 92 pulau kecil terluar. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km2 yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
Berita Resmi Statistik No.15/02/52/Th I,16 Februari 2015
1
1.
Wilayah Administrasi Pemerintahan
Pendataan Podes dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Podes 2014 dilaksanakan pada bulan April 2014 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa, yaitu desa, kelurahan, nagari, dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Wilayah setingkat desa yang didata harus memenuhi tiga syarat, yaitu: 1) mempunyai wilayah dengan batas yang jelas, 2) mempunyai penduduk yang menetap di wilayah tersebut, dan 3) mempunyai pemerintahan. Menurut Podes 2014, tercatat sebanyak 1.141 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 995 desa1, 142 kelurahan dan 4 UPT. Selain itu, juga tercatat sebanyak 116 kecamatan dan 10 kabupaten/kota. Kecamatan
Kabupaten 10
10
2011
2014
Desa/Kelurahan
116
116
116
2008
2011
2014
1084
1141
2011
2014
913
9
2008
2008
Gambar 1.1. Jumlah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Hasil Podes, 2008 – 2014
2.
Indeks Kesulitan Geografis Desa
Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN, salah satu komponen yang digunakan dalam pengalokasian dana desa adalah IKG desa. BPS telah menyusun IKG untuk seluruh wilayah pemerintahan setingkat desa (desa, nagari, dan UPT). IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai skala dari 0 (nol) sampai 100 (seratus) dan disusun oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin tinggi indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. Tabel 2.1. menyajikan IKG setiap Kabupaten/Kota. IKG terendah sebesar 16,41 yang terdapat di Kabupaten Bima dan IKG tertinggi sebesar 67,96 yang terdapat di Kabupaten Bima. Nilai tengah IKG se Provinsi NTB adalah sebesar 35,69. Tabel 2.1 Indeks Kesulitan Geografis Desa Menurut Kabupaten/Kota Provinsi dan Kabupaten KAB. LOMBOK BARAT
Indeks Kesulitan Geografis Desa (Skala 0 - 100) Minimum Nilai Tengah Maksimum 18.66 32.51 55.19
KAB. LOMBOK TENGAH
17.76
33.98
53.60
KAB. LOMBOK TIMUR
19.41
35.18
56.12
KAB. SUMBAWA
19.89
35.85
66.95
KAB. DOMPU
23.61
36.13
63.03
KAB. BIMA
16.41
38.92
67.96
KAB. SUMBAWA BARAT
21.53
36.57
58.43
KAB. LOMBOK UTARA
16.60
33.68
49.81
16.41
35.69
67.96
KOTA MATARAM KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Berita Resmi Statistik No.15/02/52/Th I,16 Februari 2015
2
3.
Desa/Kelurahan Terluar
Menurut Podes 2014, terdapat terdapat 1 (satu) desa terluar yang berada di 1 (satu) pulau kecil terluar bernama Pulau Sophialouisa yang berada di Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005. Berikut disajikan jumlah wilayah administrasi pemerintahan terluar menurut provinsi. Tabel 3.1. Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Terluar Menurut Provinsi, 2014 No.
Provinsi
(1) 1 NTB
4. 4.1.
(2)
Jumlah Jumlah Pulau Terluar Pulau Terluar yang Ada (PP No. 78 Tahun Desa/Kelurahan Kabupaten 2005) (Podes 2014) (3) (4) (5) 1 1 Lombok Barat
Jumlah Kecamatan (6) Sekotong
Desa/ Kelurahan (7) Buwun
Keberadaan Infrastruktur Pendidikan
Hasil Podes 2014 menunjukkan bahwa hampir semua desa/kelurahan di Provinsi NTB sudah terjangkau oleh sarana pendidikan setingkat SD/MI. Hanya 0,96 persen (11 desa/kelurahan) yang tidak ada SD/MI. Sarana pendidikan menengah pertama dan menengah atas juga telah tersedia di sebagian besar wilayah Desa/Kelurahan di NTB. Dari 1.141 desa/kelurahan yang tercatat dalam Podes 2014, 287 desa/kelurahan yang tidak ada SMP/MTs, 656 desa/kelurahan yang tidak ada SMU/MA, dan 938 desa/kelurahan yang tidak ada SMK. Secara lengkap, persentase wilayah menurut keberadaan sarana pendidikan disajikan dalam gambar berikut. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan SD/MI 0,96
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan SMP/MTs
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan SMA
25.15 42,51 57,49
99.04
74,85
Ada
Tidak Ada
Gambar 4.1. Persentase Wilayah Menurut Keberadaan Sekolah, 2014
4.2.
Kesehatan
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945. Untuk itu, ketersediaan sarana kesehatan dasar di setiap wilayah menjadi sangat penting. Podes 2014 menunjukkan bahwa hanya di 165 desa/kelurahan (14,46%) telah mempunyai Puskesmas dan sebanyak 532 desa/kelurahan (46,63%) telah mempunyai Pustu. Sebanyak 976 desa/kelurahan (85,54%) yang belum mempunyai Puskesmas dan sebanyak 609 desa/kelurahan (53,37%) yang belum mempunyai Pustu. Persentase wilayah menurut ketiadaan sarana kesehatan disajikan dalam tabel berikut.
Berita Resmi Statistik No.15/02/52/Th I,16 Februari 2015
3
Tabel 4.1. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Tidak Ada Puskesmas Dan Pustu Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2014 Desa/Kelurahan yang Tidak Memiliki Puskesmas
Kabupaten/Kota
Desa/Kelurahan yang Tidak Memiliki Pustu
Jumlah
Persentase
Jumlah
Persentase
(2)
(3)
(4)
(5)
Lombok Barat
104
85,25
66
54,10
Lombok Tengah
112
80,58
57
41,01
Lombok Timur
225
88,58
162
63,78
Sumbawa
142
85,54
71
42,77
Dompu
71
87,65
47
58,02
Bima
170
88,08
110
56,99
Sumbawa Barat
55
84,62
36
55,38
Lombok Utara
25
75,76
8
24,24
Kota Mataram
39
78,00
33
66,00
Kota Bima
33
86,84
19
50,00
NTB
976
85,54
609
53,37
(1)
4.3.
Pasar
Tersedianya sarana perdagangan seperti pasar dapat menjadi salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu wilayah. Hasil Podes 2014 mencatat sebanyak 242 desa/kelurahan (21,21%) sudah ada pasar dengan bangunan, dan tercatat sejumlah 193 desa/kelurahan (16,91%) terdapat pasar tanpa bangunan. Persentase desa/kelurahan menurut ketiadaan pasar dengan bangunan disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.2. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pasar Tanpa Bangunan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2014 Kabupaten/Kota
Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pasar Tanpa Bangunan Jumlah (2)
Persentase (3) 10,66
Lombok Tengah
13 31
Lombok Timur
109
42,91
Sumbawa
8
4,82
Dompu
2
2,47
Bima
16
8,29
Sumbawa Barat
3
4,62
Lombok Utara
1
3,03
Kota Mataram
10
20,00
-
-
193
16,91
(1) Lombok Barat
Kota Bima NTB
22,30
Berita Resmi Statistik No.15/02/52/Th I,16 Februari 2015
4
4.4.
Listrik
Ketersediaan penerangan listrik menjadi hal yang penting untuk menunjang kemajuan suatu wilayah. Tercatat sebanyak 1.114 desa/kelurahan (97,63%) telah terdapat keluarga pengguna listrik yang disalurkan oleh PLN. Selain itu, terdapat sebanyak 6 kabupaten/kota yang seluruh desa/kelurahannya ada keluarga pengguna listrik PLN. Keenam kabupaten/kota tersebut, yaitu Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima. Terkait keberadaan penerangan jalan utama di desa/kelurahan, sebanyak 301 desa/kelurahan (26,38%) masih belum tersedia penerangan jalan. Kabupaten Bima adalah satu-satunya kabupaten dengan persentase tertinggi desa yang tidak memiliki penerangan jalan utama (diatas 50 persen). Kabupaten Lombok Timur adalah satu-satunya kabupaten yang lebih dari 90 persen desa/kelurahannya sudah memiliki penerangan jalan utama desa, sedangkan Kota Mataram dan Kota Bima adalah kota dimana seluruh kelurahannya sudah memiliki penerangan jalan utama desa. Persentase desa/kelurahan menurut keberadaan keluarga pengguna listrik dan penerangan di jalan utama disajikan pada gambar berikut. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penerangan di Jalan Utama Desa
0,26
26,38
73,62 99,74
Ada
Tidak Ada
Gambar 4.2. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama Desa 10,69
0,26
97,63
Listik PLN
Listrik Non PLN
Tidak Ada Listrik
Gambar 4.3. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik
Berita Resmi Statistik No.15/02/52/Th I,16 Februari 2015
5
4.5.
Jalan
Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting sebagai sarana pengangkutan yang berperan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan jalan akan meminimalkan modal komplementer sehingga proses produksi dan distribusi akan lebih efisien. Pembangunan prasarana jalan akan meningkatkan pertumbuhan wilayah-wilayah baru dengan meningkatnya volume lalu lintas. Sebaliknya, prasarana jalan yang buruk dan rusak akan menghambat alokasi sumber daya, pengembangan industri, pendistribusian faktor produksi, barang dan jasa, yang pada akhirnya akan memengaruhi pendapatan. Hasil Podes 2014 menunjukkan sebanyak 1.139 desa/kelurahan menggunakan sarana transportasi darat, dimana 1.073 desa/kelurahan (94,21%) sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Artinya masih terdapat 66 desa/kelurahan (5,79%) yang lalu-lintasnya masih bergantung pada kondisi jalan dan cuaca. Secara lengkap, persentase desa/kelurahan menurut jenis lalu lintas dan keberadaan jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dapat dilihat pada gambar berikut.
2,54
0,18
Darat dan Darat dan Air
4,13
1,14
0,53
97,28 94,21 Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Kecuali Saat Tertentu Sepanjang Tahun Kecuali Sepanjang Musim Hujan Darat
Air
Darat dan Air
Tidak Dapat Dilalui Sepanjang Tahun
Gambar 4.4. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Lalu-Lintas dari dan ke Desa/Kelurahan serta Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih.
Berita Resmi Statistik No.15/02/52/Th I,16 Februari 2015
6
Lampiran 1.Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi NTB Tahun 2014 Kabupaten/Kota
Kecamatan
Desa/Kelurahan
(1)
(2)
(3)
Lombok Barat
10
122
Lombok Tengah
12
139
Lombok Timur
20
254
Sumbawa
24
166
8
81
18
193
Sumbawa Barat
8
65
Lombok Utara
5
33
Kota Mataram
6
50
Kota Bima
5
38
Dompu Bima
NTB
116
1.141
Lampiran 2. Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Setingkat Desa Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2014 Kabupaten/Kota
Desa
Kelurahan
UPT
Jumlah
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Lombok Barat
119
3
-
122
Lombok Tengah
127
12
-
139
Lombok Timur
239
15
-
254
Sumbawa
157
8
1
166
Dompu
72
9
-
81
Bima
191
-
2
193
Sumbawa Barat
57
7
1
65
Lombok Utara
33
-
-
33
Kota Mataram
-
50
-
50
Kota Bima
-
38
-
38
NTB
995
142
4
1.141
Berita Resmi Statistik No.15/02/52/Th I,16 Februari 2015
7
Lampiran 3. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA dan SMK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2014 Desa/Kelurahan yang Ada SMP/MTs
Desa/Kelurahan yang Ada SMU/MA
Desa/Kelurahan yang Ada SMK
(3)
(4)
(5
121
95
63
30
Lombok Tengah
139
132
108
31
Lombok Timur
253
215
133
53
Sumbawa
162
104
28
17
Dompu
81
67
33
12
Bima
192
120
60
21
Sumbawa Barat
61
33
11
8
Lombok Utara
33
33
18
10
Kota Mataram
50
35
20
13
Kota Bima
38
20
11
8
NTB
1.130
854
485
203
Kabupaten/Kota
Desa/Kelurahan yang ada SD/MI
(1)
(2)
Lombok Barat
Lampiran 4. Jumlah Wilayah Desa/Kelurahan yang Tidak Ada Sarana Pendidikan Dasar Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2014 Jumlah Desa/Kelurahan yang Tidak Ada SMK
Kabupaten/Kota
Jumlah Desa/ Kelurahan Tidak Ada SD/MI
Jumlah Desa/Kelurahan yang Tidak Ada SMP/MTs
Jumlah Desa/Kelurahan yang Tidak Ada SMU/MA
(1)
(2)
(3)
(4)
Lombok Barat
1
27
59
Tidak Ada 92
Lombok Tengah
0
7
31
108
Lombok Timur
1
39
121
201
Sumbawa
4
62
138
149
Dompu
0
14
48
69
Bima
1
73
133
172
Sumbawa Barat
4
32
54
57
Lombok Utara
0
0
15
23
Kota Mataram
0
15
30
37
Kota Bima
0
18
27
30
11
287
656
938
NTB
(5)
Berita Resmi Statistik No.15/02/52/Th I,16 Februari 2015
8
Lampiran 5. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Puskesmas Dan Pustu Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2014
Kabupaten/Kota
Desa/Kelurahan yang Memiliki Puskesmas
Desa/Kelurahan yang Memiliki Pustu
Jumlah
Persentase
Jumlah
Persentase
(2)
(3)
(4)
(5)
Lombok Barat
18
14,75
56
45,90
Lombok Tengah
27
19,42
82
58,99
Lombok Timur
29
11,42
92
36,22
Sumbawa
24
14,46
95
57,23
Dompu
10
12,35
34
41,98
Bima
23
11,92
83
43,01
Sumbawa Barat
10
15,38
29
44,62
Lombok Utara
8
24,24
25
75,76
Kota Mataram
11
22,00
17
34,00
Kota Bima
5
13,16
19
50,00
165
14,46
532
46,63
(1)
NTB
Lampiran 6. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama Desa Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2014
Kabupaten/Kota
Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik
Ada Penerangan Di Jalan Utama Desa
Listrik PLN
Listrik Non-PLN (3)
(4)
Lombok Tengah
120 139
18 8
101 95
Lombok Timur
254
16
232
Sumbawa
158
27
126
Dompu
81
7
48
Bima
182
23
74
Sumbawa Barat
59
12
58
Lombok Utara
33
11
18
Kota Mataram
50
-
50
Kota Bima
38
-
38
1.114
122
840
(1)
Lombok Barat
NTB
(2)
Berita Resmi Statistik No.15/02/52/Th I,16 Februari 2015
9
Lampiran 7. Jumlah dan Persentase Desa /Kelurahan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2014 Desa/Kelurahan yang Ada Pasar Dengan Bangunan
Kabupaten/Kota
Jumlah
Persentase
(1)
(2)
(3)
Lombok Barat
29
Lombok Tengah
55
23,77 39,57
Lombok Timur
56
22,05
Sumbawa
19
11,45
Dompu
12
14,81
Bima
24
12,44
Sumbawa Barat
6
9,23
Lombok Utara
15
45,45
Kota Mataram
22
44,00
Kota Bima
4
10,53
NTB
242
21,21
Lampiran 8. Jumlah Desa/Kelurahan yang Lalu-Lintas dari dan ke Desa/Kelurahan Melalui Darat Menurut Kondisi Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih Dan Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2014 Kondisi Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih Sepanjang Tahun
Sepanjang Tahun Kecuali Saat Tertentu
Sepanjang Tahun Kecuali Sepanjang Musim Hujan
Tidak Dapat Dilalui Sepanjang Tahun
Total
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Lombok Barat
116
4
1
122
Lombok Tengah
132
7
-
1 -
Lombok Timur
241
8
4
-
253
Sumbawa
142 81
6 -
2 -
166
Dompu
16 -
Bima
182
5
64
1
3 -
192
Sumbawa Barat
2 -
Lombok Utara
28
5
-
-
33
Kota Mataram
49
1
-
-
50
Kota Bima
38
-
-
-
38
1.073
47
13
6
1.139
Kabupaten/Kota
(1)
NTB
139
81 65
Berita Resmi Statistik No.15/02/52/Th I,16 Februari 2015
10
Berita Resmi Statistik No.15/02/52/Th I,16 Februari 2015
11
