BERITA RESMI STATISTIK

BERITA RESMI STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR No. 16/02/35/Th. XIII, 16 Februari 2015

Tipologi Wilayah Jawa Timur Hasil Pendataan Potensi Desa 2014  Pendataan Potensi Desa (Podes) dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Berdasarkan hasil Podes 2014, pada bulan April 2014 di Jawa Timur tercatat 8.502 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 7.721 desa dan 781 kelurahan. Podes juga mencatat sebanyak 664 kecamatan dan 38 kabupaten/kota.  Jumlah wilayah administrasi menurut keberadaaan infrastruktur:  Terdapat 52 desa (0,61%) tidak ada SD (termasuk MI)  Seluruh kecamatan terdapat SLTP  Terdapat 16 kecamatan (2,41%) tidak ada SLTA  Seluruh kecamatan telah tersedia Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu).  Sebanyak 25 kecamatan (3,77%) tidak mempunyai pasar dengan bangunan.  Sebanyak 8.501 desa/kelurahan menggunakan sarana transportasi darat, di mana 145 desa (1,71%) di antaranya memiliki kondisi jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. 1.

Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pendataan Podes dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Podes 2014 dilaksanakan pada bulan April 2014 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa, yaitu desa, kelurahan, nagari, dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Wilayah setingkat desa yang didata harus memenuhi tiga syarat, yaitu: 1) mempunyai wilayah dengan batas yang jelas, 2) mempunyai penduduk yang menetap di wilayah tersebut, dan 3) mempunyai pemerintahan. Menurut Podes 2014, tercatat sebanyak 8.502 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 7.721 desa dan 781 kelurahan. Selain itu, juga tercatat sebanyak 664 kecamatan dan 38 kabupaten/kota. Lihat Lampiran 1. 8505

8502

8502

2011

2014

8477 8465

2003

2005

2008

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Desa/Kelurahan, 2003-2014

2.

Infrastruktur

2.1.

Pendidikan

Hasil Podes 2014 menunjukkan bahwa 99,39 persen desa/kelurahan mempunyai sarana SD (termasuk Madrasah Ibtidaiyah). Hanya 0,61 persen (52 desa) yang tidak mempunyai sarana SD. Pada desa yang tidak mempunyai SD, keseluruhannya memiliki jarak tempuh ke SD terdekat kurang dari 3 km. Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur No.16/02/35/Th.XIII,16 Februari 2015

1

Sarana pendidikan SLTP telah tersedia di seluruh wilayah kecamatan, sedangkan sarana pendidikan SLTA telah ada di 97,59 persen kecamatan. Untuk kecamatan yang tidak mempunyai SLTA, sebanyak 5 kecamatan (0,75%) diantaranya jarak tempuh ke SLTA terdekat lebih dari 6 km. Secara lengkap, persentase wilayah menurut keberadaan sarana pendidikan disajikan dalam Gambar 2. Persentase Desa Menurut Keberadaan SD

Persentase Kecamatan Menurut Keberadaan SLTP

Persentase Kecamatan Menurut Keberadaan SLTA

0,61

2,41

99,39

100,00 97,59 Ada

Tidak Ada

Gambar 2. Persentase Wilayah Menurut Keberadaan Sekolah, 2014

2.2.

Kesehatan

Tersedianya pelayanan kesehatan dasar merupakan hak masyarakat. Podes 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 664 kecamatan (100%) telah mempunyai Puskesmas/Pustu. 2.3.

Sarana Perdagangan dan Konsumsi

Sarana perdagangan merupakan salah satu sarana ekonomi yang cukup vital dalam kehidupan masyarakat. Maju mundurnya perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari kondisi sarana perdagangan setempat. Sarana perdagangan dalam pendataan Podes 2014 disini dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok pasar dan kelompok toko. Kelompok pasar dibedakan lagi berdasarkan kondisi dan keberadaan bangunan, sehingga ada tiga jenis pasar yaitu; pasar dengan bangunan permanen, pasar dengan bangunan semipermanen, dan pasar tanpa bangunan. Sedangkan kelompok toko dibedakan menjadi tiga jenis yaitu kelompok pertokoan, minimarket, dan toko kelontong. Sampai dengan tahun 2014 desa/kelurahan di Jawa Timur yang memiliki Pasar dengan bangunan permanen sebesar 16,49 persen. Untuk desa/kelurahan yang memiliki Pasar dengan bangunan semipermanen sebesar 11,87 persen. Sedangkan desa/kelurahan di Jawa Timur yang memiliki Pasar tanpa bangunan sebesar 9,88 persen. Sebaran pasar dengan bangunan permanen cenderung terkonsentrasi lebih banyak di wilayah perkotaan, sedangkan untuk pasar dengan bangunan semipermanen maupun pasar tanpa bangunan sebarannya cenderung lebih merata antara perkotaan dan perdesaan. Perkembangan sebaran sarana perdagangan yang masuk kelompok toko (kelompok pertokoan, minimarket, dan toko kelontong) dari tahun 2011 sampai saat ini rata-rata menunjukkan peningkatan. Jika dilihat dari tingkat perkembangan jumlah desa/kelurahan yang memiliki sarana perdagangan ini, jumlah desa/kelurahan yang memiliki toko kelontong merupakan yang paling rendah perkembangannya yaitu hanya sebesar 0,07 persen. Untuk desa/kelurahan yang memiliki kelompok pertokoan berada diurutan nomor dua dengan tingkat perkembangan sebesar 3,25 persen. Sedangkan minimarket sebagai kompetitor dari toko kelontong mengalami perkembangan yang cukup pesat yaitu sebesar 40,47 persen. Jika dilihat sebarannya, toko kelontong

Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur No.16/02/35/Th.XIII,16 Februari 2015

2

sebarannya relatif merata antara wilayah perkotaan maupun perdesaan. Sedangkan untuk kelompok pertokoan dan minimarket sebarannya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Tabel 1. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Sarana Perdagangan dan Konsumsi, 2011-2014 Jenis Sarana

2011

2014

(1)

(2)

(3)

Sarana Perdagangan Pasar - Pasar dengan bangunan permanen

2.066

- Pasar dengan bangunan semipermanen - Pasar tanpa bangunan

1.402 1.009

874

840

- Kelompok pertokoan

1.756

1.813

- Minimarket

1.448

2.034

- Toko Kelontong

8.387

8.393

8.038

8.192

Toko

Sarana Konsumsi - Warung/kedai makanan minuman

Perkembangan desa/kelurahan yang memiliki warung/kedai makanan minuman cukup bagus, bila dibandingkan tahun 2011 desa/kelurahan yang memiliki warung/kedai makanan minuman telah tumbuh sebesar 1.92 persen. Hal ini mungkin disebabkan warung/kedai makanan minuman saat ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan primer manusia yaitu kebutuhan akan pangan, namun juga sudah berkembang menjadi kebutuhan tersier. Hal ini seiring dengan perkembangan yang gaya hidup yang terjadi di masyarakat, dimana warung/kedai makanan minuman bukan hanya sebagai tempat makan dan minum saja, namun telah berkembang menjadi tempat wisata kuliner. 2.4.

Industri Mikro dan Kecil Fasilitas ekonomi merupakan salah satu unsur stimulus untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Jumlah dan keragaman fasilitas ekonomi menunjukkan tinggi rendahnya aktifitas perekonomian masyarakat setempat. Desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas ekonomi yang jumlahnya banyak dan beraneka ragam menunjukkan aktifitas perekonomian masyarakatnya cukup tinggi. Namun sebaliknya, desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas ekonomi yang jumlahnya sedikit dan kurang beraneka ragam menunjukkan aktifitas perekonomian masyarakatnya yang cenderung kurang aktif. Keberadaan industri mikro dan kecil, disini dikelompokkan menurut bahan baku utama industri tersebut. Industri mikro dan dan kecil mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian nasional terutama dalam penyerapan jumlah tenaga kerja, dimana sebagian besar sektor ini merupakan jenis usaha padat karya. Perkembangan sebaran Industri Mikro dan Kecil di Jawa Timur dari tahun 2011 ke tahun 2014 hanya mengalami peningkatan yang kecil. Jumlah desa/kelurahan yang memiliki industri mikro dan kecil berbahan baku kayu mengalami peningkatan sebesar 3,08 persen dibanding tahun 2011. Demikian juga dengan jumlah desa/kelurahan yang memiliki industri berbahan baku logam mulia/logam dan kain masing-masing mengalami peningkatan sebesar 2,20 persen dan 4,79 persen. Selain itu jumlah desa/kelurahan yang memiliki industri gerabah dan industri makanan minuman juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 14,96 persen dan 6,25 persen. Peningkatan sebaran Industri Mikro dan Kecil ini merupakan suatu hal yang baik bagi peningkatan perekonomian warga Jawa Timur.


3

Tabel 2. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Industri Mikro dan Kecil, 2011-2014 Jenis Industri Kecil dan Mikro

2011

2014

(1)

(2)

(3)

Industri dari kulit Industri dari kayu Industri dari logam mulia atau bahan logam Industri anyaman Industri gerabah/keramik/batu Industri kain/tenun

718 5.489

709 5.658

1.134

1.159

3.158 2.233 1.502

2.806 2.567 1.574

Industri makanan dan minuman

5.230

5.557

Industri lainnya

2.132

1.574

Meskipun demikian tidak seluruh jenis Industri Mikro dan Kecil mengalami peningkatan sebaran dibandingkan pada tahun 2011. Jumlah desa/kelurahan yang mempunyai Industri Mikro dan Kecil berbahan baku kulit pada tahun ini mengalami sedikit penyusutan sebaran dibanding tahun 2011 yaitu sebesar 1,25 persen. Demikian juga dengan jumlah desa/kelurahan yang memiliki Industri anyaman dan Industri lainnya mengalami penyusutan yang cukup besar masing-masing sebesar 11,15 persen dan 26,17 persen. 2.5.

Koperasi

Koperasi dan Industri Kecil dan Mikro merupakan bentuk pengejawantahan ekonomi kerakyatan dan merupakan bentuk organisasi ekonomi yang cocok bagi karakteristik bangsa Indonesia. Selain itu peranan koperasi dalam perekonomian nasional tidak kecil. Koperasi yang dicatat pada pendataan Podes 2014 merupakan koperasi yang masih aktif/beroperasi. Berdasarkan pendataan ini Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat merupakan koperasi dengan sebaran yang paling kecil di Jawa Timur yaitu hanya 1,18 persen. Ada diurutan kedua terbawah sebaran koperasi adalah Koperasi Unit Desa yaitu sebesar 7,96 persen. Untuk Koperasi Simpan Pinjam di Jawa Timur sebarannya cukup besar yaitu mencapai 44,59 persen. Sedangkan koperasi dengan sebaran yang paling besar adalah Koperasi Lainnya yaitu sebesar 50,81 persen. Tabel 3. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Koperasi, Perkreditan, dan Perbankan, 2014 Fasilitas Koperasi, Perkreditan, dan Perbankan

Jumlah

(1)

(2)

Koperasi Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (KOPINKRA) Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Koperasi Lainnya Perkreditan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR)

677 100 3.791 4.320 4.818

Fasilitas Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP - E)

1.178

Fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK)

2.795

Perbankan Bank Umum Pemerintah

1.160

Bank Umum Swasta

402

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

916


4

Akses pembiayaan merupakan salah satu unsur penting dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Berbagai program pembiayaan untuk masyarakat yang digulirkan beragam macamnya. Masingmasing program mempunyai tujuan dan sasaran yang berbeda-beda, namun masih ada benang merahnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil pendataan Podes 2014, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang seharusnya bisa diakses oleh seluruh desa/kelurahan di Jawa Timur ternyata hanya 56,67 persen yang ada program ini. Untuk Kredit Usaha Kecil (KUK), desa/kelurahan di Jawa Timur yang memiliki program ini hanya 32,87 persen. Sedangkan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), desa/kelurahan di Jawa Timur yang mengakses program ini hanya 13,85 persen saja. Selain fasilitas kredit yang digulirkan oleh pemerintah, masyarakat juga bisa memanfaatkan perbankan sebagai alternatif dalam mendapatkan akses pembiayaan. Selain itu perbankan mempunyai peran yang cukup penting dalam perekonomian suatu daerah, dimana perbankan berperan sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat atau sektor riil, atau dunia usaha yang memerlukan. Ketersediaan dan kemudahan akses pembiayaan semacam ini tentu berpengaruh terhadap perkembangan Industri Mikro dan Kecil. Hal ini juga terbukti di Jawa Timur dimana perkembangan sebaran Industri Mikro dan Kecil hanya sedikit mengalami peningkatan. Kondisi seperti ini mungkin juga dipengaruhi oleh kurang meratanya program pembiayaan yang diperuntukkan bagi Industri Kecil dan menengah di Jawa Timur. 2.6.

Jalan

Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting sebagai sarana pengangkutan yang berperan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan jalan akan meningkatkan efisiensi proses produksi dan distribusi. Hasil Podes 2014 menunjukkan sebanyak 8.501 desa/kelurahan menggunakan sarana transportasi darat, di mana 8.356 desa/kelurahan (98,29%) sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Artinya masih terdapat 145 desa (1,71%) yang lalu-lintasnya masih bergantung pada kondisi jalan dan cuaca. Secara lengkap, persentase desa/kelurahan menurut jenis lalu lintas dan keberadaan jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dapat dilihat pada Gambar 4. Gambar 3. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih

Sepanjang tahun 98.29%

Sepanjang tahun kecuali saat tertentu 1.03% Sepanjang tahun kecuali sepanjang musim hujan 0.53% Tidak dapat dilalui sepanjang tahun 0.15%


5

3.

Bencana Alam

Bencana alam merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang kejadiannya tidak terduga, mengancam dan mengganggu kehidupan/penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam sehingga dapat (berpotensi) mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian materi (harta benda), kerusakan lingkungan, dan rasa khawatir bagi sebagian besar penduduk. Jenis bencana alam yang dicatat antara lain: tanah longsor, banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang laut, angin puyuh/puting beliung/topan, gunung meletus, kebakaran hutan, dan kekeringan (lahan). Sejumlah desa mengalami peningkatan kejadian bencana alam selama kurun waktu pendataan Podes 2011 sampai dengan Podes 2014 dengan jenis-jenis bencana alam tersebut meliputi gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran hutan, dan kekeringan (lahan). Adapun bencana alam yang paling banyak dialami oleh desadesa di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir (tahun 2011, 2012, 2013) adalah banjir yang terjadi di 1.218 desa kemudian diikuti oleh angin puting beliung dan tanah longsor masing-masing sejumlah 937 desa dan 665 desa. Tabel 4. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Bencana Alam yang Terjadi, 2011-2014 Jenis Bencana Alam

2011

2014

(1)

(2)

(3)

Tanah Longsor

673

665

1.370

1.218

Banjir Bandang

228

111

Gempa Bumi

10

207

Tsunami

0

0

Gelombang pasang laut

86

56

Angin puyuh/ puting beliung/ topan

831

937

Gunung meletus

101

43

Kebakaran hutan

17

28

Kekeringan (lahan)

28

139

Banjir

10 Besar Kabupaten/Kota (% Desa mengalami Bencana Alam) (4)

Pacitan, Trenggalek, Kota Batu, Kota Malang, Sampang, Ponorogo, Malang, Pamekasan, Situbondo, Bojonegoro Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Bojonegoro, Trenggalek, Gresik, Situbondo, Ngawi, Jember, Kota Batu, Pasuruan Situbondo, Bojonegoro, Probolinggo, Trenggalek, Malang, Ngawi, Nganjuk, Tuban, Bondowoso, Pasuruan Pacitan, Kota Batu, Banyuwangi, Tulungagung, Trenggalek, Malang, Kota Malang, Blitar, Situbondo, Jember Situbondo, Sampang, Kota Probolinggo, Banyuwangi, Pamekasan, Probolinggo, Sumenep, Bangkalan, Pasuruan, Trenggalek Situbondo, Kota Batu, Pamekasan, Bondowoso, Ngawi, Sumenep, Pacitan, Bojonegoro, Sampang, Banyuwangi Probolinggo dan Sumenep Ponorogo, Ngawi, Pasuruan, Trenggalek, Situbondo, Mojokerto, Pacitan, Malang, Lumajang, Madiun Situbondo, Ngawi, Tulungagung, Pamekasan, Trenggalek, Bojonegoro, Mojokerto, Pasuruan, Pacitan, Ponorogo

Bencana alam yang dicatat pada Podes 2011 yaitu bencana yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan dirinci setiap tahun, yaitu 2008, 2009, dan 2010. Bencana alam yang dicatat pada Podes 2014 yaitu bencana yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan dirinci setiap tahun, yaitu 2011, 2012, dan 2013. Yang dicatat adalah ada tidaknya kejadian bencana alam yang berdampak langsung terhadap warga (korban jiwa, materiil, maupun nonmateriil).


6

Menurut UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Bencana alam yang kerap terjadi di Jawa Timur membutuhkan fasilitas maupun upaya antisipasi untuk mengantisipasi kerugian akibat bencana alam yang terjadi. Beberapa upaya/sarana yang tercakup dalam Podes 2014 adalah sistem peringatan dini bencana alam, sistem peringatan dini khusus tsunami, dan perlengkapan keselamatan. Tabel 5. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Ketersediaan Fasilitas/Upaya Antisipasi, 2014 Fasilitas/Upaya Antisipasi

Jumlah

(1)

(2)

Sistem peringatan dini bencana alam

904

Sistem peringatan dini khusus tsunami

39

Perlengkapan keselamatan

158

10 Besar Kabupaten/Kota (% Desa melakukan Upaya Antisipasi) (3)

Kota Blitar, Pacitan, Trenggalek, Jember, Bojonegoro, Tulungagung, Jombang, Madiun, Mojokerto, Ponorogo Pacitan, Jember, Banyuwangi, Trenggalek, Lumajang, Tulungagung, dan Malang Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Madiun, Kota Malang, Madiun, Blitar, Kota Mojokerto, Kota Batu, Bojonegoro, Lumajang


7

BERITA RESMI STATISTIK

Recommend Documents