BERITA RESMI STATISTIK

BERITA RESMI STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK No14/02/53/Th.XVIII, 16 Februari 2015

Tipologi Wilayah Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2014  Pendataan Potensi Desa (Podes) dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Berdasarkan hasil Podes Provinsi NTT 2014, pada bulan April 2014 tercatat 3.270 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 2.951 desa dan 319 kelurahan. Podes juga mencatat sebanyak 306 kecamatan dan 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT.  Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indeks komposit tertimbang dengan skala 0-100 yang dihitung untuk setiap wilayah pemerintahan setingkat desa. Semakin besar indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. IKG di NTT bervariasi antar wilayah dengan rentang antara 20,21 sampai 80,77.  Berdasarkan Podes 2014 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur teridentifikasi sebanyak 62 desa/kelurahan berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain (desa/kelurahan terdepan).  Menurut Podes 2014, di wilayah Provinsi NTT terdapat desa/kelurahan yang berada di satu pulau dari sebanyak lima pulau-pulau kecil terluar yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 20051.  Jumlah wilayah administrasi Provinsi NTT menurut keberadaaan infrastruktur:  Terdapat 141 desa/kelurahan (4,31%) tidak ada SD/MI.  Sebanyak 3 kecamatan (0,98%) belum tersedia Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu).  Sebanyak 62 kecamatan (20,26%) tidak mempunyai pasar dengan bangunan.  Sebanyak 20 desa/kelurahan (0,61%) tidak ada keluarga pengguna listrik PLN.  Sebanyak 2.972 desa/kelurahan (90,87%) belum mempunyai penerangan di jalan utama.  Sebanyak 3.243 desa/kelurahan menggunakan sarana transportasi darat, dimana 63 desa/kelurahan (1,94%) di antaranya memiliki kondisi jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun.

1

Menurut Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar terdapat 92 pulau kecil terluar. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km 2 yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

Berita Resmi Statistik No14/02/53/Th.XVIII, 16 Februari 2015

1

1.

Wilayah Administrasi Pemerintahan

 Pendataan Podes dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Podes 2014 dilaksanakan pada bulan April 2014 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa, yaitu desa, kelurahan, nagari, dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Wilayah setingkat desa yang didata harus memenuhi tiga syarat, yaitu: 1) mempunyai wilayah dengan batas yang jelas, 2) mempunyai penduduk yang menetap di wilayah tersebut, dan 3) mempunyai pemerintahan. Menurut Podes 2014, di wilayah Provinsi NTT tercatat sebanyak 3.270 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 2.951 desa dan 319 kelurahan. Selain itu, juga tercatat sebanyak 306 kecamatan dan 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT.

Kab/Kota

Kecamatan

Desa/Kelurahan

306

22

3.270

21

2.966 290

2008

2.803

286

20

2011

2008

2014

2011

2014

2008

2011

2014

Gambar 1.1. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Hasil Podes di Provinsi NTT, 2008 – 2014

2.

Indeks Kesulitan Geografis Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN, salah satu komponen yang digunakan dalam pengalokasian dana desa adalah IKG desa. BPS telah menyusun IKG untuk seluruh wilayah pemerintahan setingkat desa (desa dan nagari). IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai skala dari 0 (nol) sampai 100 (seratus) dan disusun oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin tinggi indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. Tabel 2.1. menyajikan IKG setiap kabupaten. IKG desa terendah sebesar 20,21 yang terdapat di Kabupaten Belu dan IKG desa tertinggi sebesar 80,77 yang terdapat di Kabupaten Alor. Nilai tengah IKG desa di Provinsi NTT adalah sebesar 49,87.


2

Tabel 2.1. IKG Desa Menurut Kabupaten Di Provinsi NTT, 2014

IKG Desa Provinsi dan Kabupaten

Terendah

Nilai Tengah

Tertinggi

(2)

(3)

(4)

20,21

49,87

80,77

KAB. SUMBA BARAT

32,36

52,15

71,77

KAB. SUMBA TIMUR

33,46

50,04

79,67

KAB. KUPANG

23,83

40,59

57,04

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

22,28

56,44

74,08

KAB. TIMOR TENGAH UTARA

31,53

48,00

78,39

KAB. BELU

20,21

49,92

67,34

KAB. ALOR

22,52

54,68

80,77

KAB. LEMBATA

27,18

49,57

69,15

KAB. FLORES TIMUR

28,23

48,36

72,03

KAB. SIKKA

20,59

44,01

75,24

KAB. ENDE

23,40

53,20

78,22

KAB. NGADA

28,76

48,11

71,46

KAB. MANGGARAI

32,06

45,62

70,14

KAB. ROTE NDAO

34,88

44,57

74,58

KAB. MANGGARAI BARAT

28,09

58,00

78,61

KAB. SUMBA TENGAH

32,72

57,08

72,50

KAB. SUMBA BARAT DAYA

31,75

54,46

76,73

KAB. NAGEKEO

27,11

51,14

74,48

KAB. MANGGARAI TIMUR

32,66

53,53

72,38

KAB. SABU RAIJUA

39,38

48,98

72,72

KAB. MALAKA

29,38

51,93

71,30

KOTA KUPANG

-

-

-

(1) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


3

3.

Desa/Kelurahan Terdepan

Desa/kelurahan terdepan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut desa atau kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung darat dengan negara lain. Menurut Podes 2014 di wilayah Provinsi NTT teridentifikasi sebanyak 62 desa/kelurahan sebagai desa/kelurahan terdepan. Wilayah-wilayah tersebut berada di 17 kecamatan kabupaten/kota yang tersebar di empat Kabupaten, yaitu: Kupang,Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka. Berikut disajikan jumlah wilayah administrasi pemerintahan terdepan menurut kabupaten. Tabel 3.1. Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan Menurut Kabupaten di Wilayah Provinsi NTT, 2014

4.

No.

Kabupaten

(1)

(2)

Jumlah Kecamatan

Desa/Kelurahan

(3)

(4)

1

Timor Tengah Utara

8

24

2

Belu

7

32

3

Malaka

1

4

4

Kupang

1

2

Provinsi NTT

17

62

Desa/Kelurahan Terluar

Menurut Podes 2014, di wilayah Provinsi NTT terdapat 123 desa/kelurahan yang berada di satu pulau dari sebanyak lima pulau-pulau kecil terluar yang tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2005. Wilayah-wilayah tersebut tersebar di 14 kecamatan dan semuanya terdapat di Kabupaten Alor. Berikut disajikan jumlah wilayah administrasi pemerintahan terluar menurut kabupaten/kota di wilayah Provinsi NTT. Tabel 4.1. Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Terluar Menurut Kabupaten, 2014 No.

Kabupaten

(1)

1 2 3 4 5

(2)

Sumba Timur Kupang Alor Rote Ndao Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur

5.

Keberadaan Infrastruktur

5.1.

Pendidikan

Jumlah Pulau Terluar (Perpres No. 78 Tahun 2005)

Jumlah Pulau Terluar yang Ada Desa/Kelurahan (Podes 2014)

Kecamatan

Desa/ Kelurahan

(3)

(4)

(6)

(7)

1 1 1 1 1

1 -

14 -

5

1

14

-124 124

Jumlah

Hasil Podes 2014 menunjukkan bahwa hampir semua desa/kelurahan sudah terjangkau oleh sarana pendidikan setingkat SD/MI. Hanya 4,31 persen (141 desa/kelurahan) yang tidak ada SD/MI. Sarana pendidikan menengah pertama dan menengah atas juga telah tersedia di sebagian besar wilayah kecamatan di Indonesia.


4

Dari 306 kecamatan di wilayah Provinsi NTT yang tercatat dalam Podes 2014, semua kecamatan telah memiliki SMP/MTs dan hanya 49 kecamatan yang tidak ada SMU/SMK/MA. Secara lengkap, persentase wilayah menurut keberadaan sarana pendidikan disajikan dalam gambar berikut. Persentase Desa Menurut Keberadaan SD/MI

Persentase Kecamatan Menurut Keberadaan SMP/MTs

4,31

Persentase Kecamatan Menurut Keberadaan SMA/SMK/MA 16,01

100,00

83,99

95,69 Ada

Tidak Ada

Gambar 5.1. Persentase Wilayah Menurut Keberadaan Sekolah di Wilayah Provinsi NTT, 2014

5.2.

Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945. Untuk itu, ketersediaan sarana kesehatan dasar di setiap wilayah menjadi sangat penting. Podes 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 303 kecamatan (99,02%) dari 306 kecamatan telah mempunyai Puskesmas/Pustu. Sebaran kecamatan yang mempunyai fasilitas Puskesmas/Pustu tersebar di Kabupaten/Kota dengan sebaran yang ditampilkan pada gambar berikut.

Gambar 5.2. Jumlah Kecamatan yang Memiliki Ada Puskesmas/Pustu Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi NTT, 2014


5

5.3.

Pasar

Tersedianya sarana perdagangan seperti pasar dapat menjadi salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu wilayah. Hasil Podes Provinsi NTT 2014 mencatat sebanyak 428 desa/kelurahan yang tersebar di 244 kecamatan (79,74%) sudah ada pasar dengan bangunan sedangkan sebanyak 62 kecamatan (20,26%) belum memiliki pasar dengan bangunan. Persentase kecamatan yang ada pasar dengan bangunan menurut Kabupaten 2014 disajikan pada gambar berikut:

Gambar 5.3. Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi NTT, 2014

5.4.

Listrik

Ketersediaan penerangan listrik menjadi hal yang penting untuk menunjang kemajuan suatu wilayah. Tercatat sebanyak 2.624 desa/kelurahan (80,24%) telah terdapat keluarga pengguna listrik PLN. Ini menunjukkan masih ada sebanyak 19,76% desa/kelurahan di wilayah Provinsi NTT masih terdapat keluarga yang belum menggunakan listrik PLN. Terkait keberadaan penerangan jalan utama di desa/kelurahan, sebanyak 2.972 desa/kelurahan (90,89%) masih belum tersedia penerangan jalan. Persentase desa/kelurahan menurut keberadaan keluarga pengguna listrik dan penerangan di jalan utama disajikan pada gambar berikut. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik

Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penerangan di Jalan Utama Desa 9,11

0,61

99,39

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada 90,89

Gambar 5.4. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama Desa


6

Non PLN, 39,05

Tidak Ada Listrik, 0,46

PLN, 60,49

Gambar 5.5. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik

5.5.

Jalan

Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting sebagai sarana pengangkutan yang berperan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan jalan akan meminimalkan modal komplementer sehingga proses produksi dan distribusi akan lebih efisien. Pembangunan prasarana jalan akan meningkatkan pertumbuhan wilayah-wilayah baru dengan meningkatnya volume lalu lintas. Sebaliknya, prasarana jalan yang buruk dan rusak akan menghambat alokasi sumber daya, pengembangan industri, pendistribusian faktor produksi, barang dan jasa, yang pada akhirnya akan memengaruhi pendapatan. Hasil Podes 2014 menunjukkan sebanyak 3.243 desa/kelurahan menggunakan sarana transportasi darat, dimana 3.180 desa/kelurahan (98,05%) sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Artinya masih terdapat 63 desa/kelurahan (1,94%) yang lalu-lintasnya masih bergantung pada kondisi jalan dan cuaca. Secara lengkap, persentase desa/kelurahan menurut jenis lalu lintas dan keberadaan jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dapat dilihat pada gambar berikut. Sepanjang Tahun Kecuali Sepanjang Musim Hujan 6%

Tidak Dapat Dilalui Sepanjang Tahun 2%

Sepanjang Tahun Kecuali Saat Tertentu 12%

Sepanjang Tahun 80%

Gambar 5.6. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Lalu-Lintas dari dan ke Desa/Kelurahan serta Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih


7

Lampiran 1. Jumlah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2014

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Kab. Sumba Barat

6

74

Kab. Sumba Timur

22

156

Kab. Kupang

24

177

Kab. Timor Tengah Selatan

32

278

Kab. Timor Tengah Utara

24

193

Kab. B e l u

12

81

Kab. A l o r

17

175

Kab. Lembata

9

151

Kab. Flores Timur

19

250

Kab. Sikka

21

160

Kab. E n d e

21

278

Kab. Ngada

12

151

Kab. Manggarai

11

162

Kab. Rote Ndao

10

89

Kab. Manggarai Barat

10

169

Kab. Sumba Tengah

5

65

Kab. Sumba Barat Daya

11

131

Kab. Nagekeo

7

113

Kab. Manggarai Timur

9

176

Kab. Sabu Raijua

6

63

Kab. Malaka

12

127

Kota Kupang

6

51

306

3.270

Nusa Tenggara Timur


8

Lampiran 2. Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Setingkat Desa Menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi NTT, 2014 Kabupaten/Kota

Desa

Kelurahan

UPT

Jumlah

Kab. Sumba Barat

63

11

0

74

Kab. Sumba Timur

140

16

0

156

Kab. Kupang

160

17

0

177


266

12

0

278


160

33

0

193

Kab. B e l u

69

12

0

81

Kab. A l o r

158

17

0

175

Kab. Lembata

144

7

0

151

Kab. Flores Timur

229

21

0

250

Kab. Sikka

147

13

0

160

Kab. E n d e

255

23

0

278

Kab. Ngada

135

16

0

151

Kab. Manggarai

145

17

0

162

Kab. Rote Ndao

82

7

0

89


164

5

0

169

Kab. Sumba Tengah

65

0

0

65


129

2

0

131

Kab. Nagekeo

97

16

0

113


158

18

0

176

Kab. Sabu Raijua

58

5

0

63

Kab. Malaka

127

0

0

127

Kota Kupang

0

51

0

51

2.951

319

-

3.270

Nusa Tenggara Timur


9

Lampiran 3. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada SD/MI dan Kecamatan yang Ada SMP/MTs dan SMU/SMK/MA Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi NTT, 2014

Desa/Kelurahan yang ada SD/MI

Kecamatan yang Ada SMP/MTs

Kecamatan yang Ada SMU/SMK/MA

Kab. Sumba Barat

68

6

6

Kab. Sumba Timur

154

22

14

Kab. Kupang

176

24

24


272

32

24


183

24

22

Kab. B e l u

78

12

10

Kab. A l o r

173

17

17

Kab. Lembata

138

9

6

Kab. Flores Timur

230

19

16

Kab. Sikka

156

21

12

Kab. E n d e

251

21

16

Kab. Ngada

137

12

9

Kab. Manggarai

158

11

11

Kab. Rote Ndao

88

10

8


160

10

10

Kab. Sumba Tengah

62

5

4


129

11

10

Kab. Nagekeo

113

7

7


175

9

9

Kab. Sabu Raijua

57

6

6

Kab. Malaka

123

12

10

Kota Kupang

48

6

6

3.129

306

257

Kabupaten/Kota

Nusa Tenggara Timur


10

Lampiran 4. Jumlah Wilayah yang Tidak Ada Sarana Pendidikan Menurut Jarak ke Sarana Pendidikan Terdekat dan Kabupaten/Kota, 2014

Jumlah Desa/ Kabupaten/Kota Kelurahan

Jumlah Desa/Kelurahan yang Jarak ke SD/MI > 3 km

Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada

Jumlah Kecamatan yang Jarak ke

Jumlah Kecamatan yang Ada

Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada

SMP/MTs

SMP/MTs

SMU/SMK/MA

SMU/SMK/MA

Tidak Ada SD/MI (1)

> 6 km

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kab. Sumba Barat

6

0

0

0

6

0

Kab. Sumba Timur

2

0

0

0

14

8

Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. B e l u

1

0

0

0

24

0

6

0

0

0

24

8

10

0

0

0

22

2

3

0

0

0

10

2

Kab. A l o r

2

0

0

0

17

0

Kab. Lembata

13

0

0

0

6

3

Kab. Flores Timur

20

0

0

0

16

3

Kab. Sikka

4

0

0

0

12

9

Kab. E n d e

27

0

0

0

16

5

Kab. Ngada

14

0

0

0

9

3

Kab. Manggarai

4

0

0

0

11

0

Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua

1

0

0

0

8

2

9

0

0

0

10

0

3

0

0

0

4

1

2

0

0

0

10

1

0

0

0

0

7

0

1

0

0

0

9

0

6

0

0

0

6

0

Kab. Malaka

4

0

0

0

10

2

Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

3

0

0

0

6

0

141

0

0

0

257

49


11

Lampiran 5. Jumlah dan Persentase Kecamatan yang Ada Puskesmas/Pustu Menurut Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi NTT, 2014

Kabupaten/Kota Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. B e l u Kab. A l o r Kab. Lembata Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. E n d e Kab. Ngada Kab. Manggarai Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

Kecamatan yang Memiliki Puskesmas/Pustu Jumlah Persentase 5 83,33 22 100,00 24 100,00 31 96,88 24 100,00 12 100,00 17 100,00 9 100,00 19 100,00 21 100,00 20 95,24 12 100,00 11 100,00 10 100,00 10 100,00 5 100,00 11 100,00 7 100,00 9 100,00 6 100,00 12 100,00 6 100,00 303 99,02


12

Lampiran 6. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama Desa Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi NTT, 2014

Kabupaten/Kota

Keberadaan

Ada

Keluarga Pengguna Listrik

Penerangan Di Jalan Utama Desa

Listrik

Listrik

PLN

Non-PLN

Jumlah

Kab. Sumba Barat

54

50

74

8

Kab. Sumba Timur

119

114

150

11

Kab. Kupang

154

63

177

13


233

182

275

13


163

89

191

5

Kab. B e l u

62

54

81

15

Kab. A l o r

134

84

171

2

Kab. Lembata

100

78

151

25

Kab. Flores Timur

227

57

249

24

Kab. Sikka

137

77

158

29

Kab. E n d e

244

68

277

25

Kab. Ngada

138

59

151

26

Kab. Manggarai

152

63

162

5

Kab. Rote Ndao

80

57

89

9


125

125

169

5

Kab. Sumba Tengah

44

41

64

4


82

113

131

10

Kab. Nagekeo

100

47

113

12


75

160

176

0

Kab. Sabu Raijua

47

47

63

2

Kab. Malaka

103

65

127

6

Kota Kupang

51

1

51

49

2.624

1.694

3.250

298

Nusa Tenggara Timur


13

Lampiran 7. Jumlah dan Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Kabupaten Kota, 2014

Kecamatan yang Ada Pasar Dengan Bangunan

Kabupaten/Kota

Jumlah

Persentase

Kab. Sumba Barat

6

100,00

Kab. Sumba Timur

21

95,45

Kab. Kupang

18

75,00


24

75,00


19

79,17

Kab. B e l u

9

75,00

Kab. A l o r

17

100,00

Kab. Lembata

9

100,00

Kab. Flores Timur

16

84,21

Kab. Sikka

16

76,19

Kab. E n d e

16

76,19

Kab. Ngada

9

75,00

Kab. Manggarai

6

54,55

Kab. Rote Ndao

9

90,00


9

90,00

Kab. Sumba Tengah

4

80,00


9

81,82

Kab. Nagekeo

3

42,86


6

66,67

Kab. Sabu Raijua

3

50,00

Kab. Malaka

9

75,00

Kota Kupang

6

100,00

244

79,74

Nusa Tenggara Timur


14

Lampiran 8. Jumlah Desa/Kelurahan yang Lalu-Lintas dari dan ke Desa/Kelurahan Melalui Darat Menurut Kondisi Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih , 2014 Kondisi Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Ataau Lebih

Sepanjang Tahun

Sepanjang Tahun Kecuali Saat Tertentu

Sepanjang Tahun Kecuali Sepanjang Musim Hujan

Tidak Dapat Dilalui Sepanjang Tahun

Total

Kab. Sumba Barat

66

3

5

0

74

Kab. Sumba Timur

131

14

9

2

156

Kab. Kupang

144

19

13

0

176


185

75

18

0

278


175

14

3

1

193

Kab. B e l u

72

6

3

0

81

Kab. A l o r

118

31

5

17

171

Kab. Lembata

136

8

6

1

151

Kab. Flores Timur

225

14

7

4

250

Kab. Sikka

130

12

6

7

155

Kab. E n d e

207

28

21

18

274

Kab. Ngada

138

10

1

2

151

Kab. Manggarai

142

16

3

1

162

Kab. Rote Ndao

86

1

1

1

89


93

32

30

5

160

Kab. Sumba Tengah

50

3

12

0

65


102

20

5

1

128

Kab. Nagekeo

95

7

7

3

112


100

42

34

0

176

Kab. Sabu Raijua

56

7

0

0

63

Kab. Malaka

106

21

0

0

127

Kota Kupang

51

0

0

0

51

2.608

383

189

63

3.243

Kabupaten

Nusa Tenggara Timur


15

BERITA RESMI STATISTIK

Recommend Documents