BERITA RESMI STATISTIK

BERITA RESMI STATISTIK BPS KABUPATEN BLITAR No. 01/11/Th.I, 21 November 2016

PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

RINGKASAN  Persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Blitar pada tahun 2015 sebesar 9,97 persen, turun 0,25 poin dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 10,22 persen.  Secara absolut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar sebanyak 114.120 jiwa, turun 2.600 jiwa dibandingkan tahun 2014.  Garis Kemiskinan (GK) pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 4,74 persen atau Rp. 11.584,- per kapita per bulan. Tahun 2015, GK Kabupaten Blitar tercatat sebesar Rp. 255.966,per kapita per bulan. Jika rata-rata jumlah anggota rumah tangga adalah 4 anggota, maka batas GK menjadi Rp. 1.023.864,- per bulan, sedikit diatas UMK Kabupaten Blitar pada tahun 2015.  Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Blitar tahun 2015 naik 0,4 poin, dari 1,21 menjadi 1,61. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Blitar semakin jauh dari GK dibandingkan pada tahun 2014.

 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Blitar tahun 2015 juga naik 0,15 poin, dari 0,23 menjadi 0,38. Kenaikan ini juga mengandung arti bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin lebar.  Dari tiga indikator kemiskinan diatas, yaitu Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Blitar dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar pada tahun 2015 memang mengalami penurunan, namun kualitas hidup penduduk miskinnya makin menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya dibutuhkan upaya lebih keras lagi dari pemerintah daerah untuk

mengentaskan penduduk miskin lebih banyak lagi di tahun mendatang.

1 Berita Resmi Statistik BPS Kabupaten Blitar, November 2016

Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Blitar Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun, kemiskinan di Kabupaten Blitar berhasil turun sebanyak 2,16 poin, yaitu dari 12,13 persen menjadi 9,97 persen. Perkembangan yang sangat menggembirakan karena dibandingkan dengan tren penurunan secara umum di Provinsi Jawa Timur, penurunan kemiskinan di Kabupaten Blitar relatif lebih cepat. Dalam kurun waktu yang sama, angka kemiskinan di Jawa Timur “hanya” berhasil turun sebanyak 1,93 poin. Gambar 1. Perkembangan Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin dan Inflasi Kabupaten Blitar Tahun 2010-2015 Secara umum, angka kemiskinan di

30

Jawa Timur pada tahun 2015 adalah GK 25

naik. Kabupaten Blitar adalah satu diantara 16 Kabupaten/Kota yang angka kemiskinannya turun pada tahun ini.

20

Penurunan

ini

tidak

lepas

dari

penurunan yang tajam pada angka

15

inflasi tahun 2015. 10

P0

Dengan mengutip angka inflasi Kota Kediri, inflasi tahun 2015 adalah inflasi

5

Inflasi

terendah dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Rendahnya inflasi

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

berdampak

pada

kenaikan

garis

kemiskinan yang tidak terlalu tinggi. Perubahan Garis Kemiskinan Garis Kemiskinan (GK) adalah harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya. GK merupakan cutting off (titik potong) antara penduduk miskin dan tidak miskin di suatu wilayah. Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Kontribusi garis kemiskinan makanan mencapai 73,28 persen terhadap total garis kemiskinan, sedangkan garis kemiskinan non makanan hanya berkontribusi 26,72 persen.

Berita Resmi Statistik BPS Kabupaten Blitar, November 2016 2

Jika dilihat per komoditi, komoditi beras masih merupakan komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan. Bahkan untuk wilayah perdesaan, kontribusinya mencapai 30,87 persen, sedangkan wilayah perkotaan sebesar 25,42 persen. Dengan demikian sangat penting untuk menjaga kestabilan harga beras. Namun untuk wilayah perdesaan khususnya yang didominasi oleh pertanian, tingginya harga beras tidak terlalu berdampak pada kondisi ekonominya. Bahkan jika tingginya harga beras tersebut juga berawal dari tingginya harga gabah, justru akan meningkatkan pendapatan mereka. Selain beras, komoditi yang juga punya andil besar adalah rokok kretek filter, tempe, gula pasir dan seterusnya (BRS BPS Provinsi Jawa Timur No. 64/09/35/Th.XIII, 15 September 2015). Garis kemiskinan Kabupaten Blitar pada tahun 2015 adalah Rp. 255.966,-, naik 4,74 persen atau sebanyak Rp. 11.584,-. Jika rata-rata jumlah anggota rumahtangga adalah 4 orang, maka garis kemiskinan Kabupaten Blitar menjadi Rp. 1.023.864,- per bulan. Artinya jika rumah tangga tersebut memiliki pendapatan atau pengeluaran di bawah Rp. 1.023.864,- per bulan, maka rumah tangga tersebut akan masuk dalam kelompok miskin. Dibandingkan Upah Minimum Kabupaten Blitar yang sebesar Rp. 1.405.000,- pada tahun 2015, batas GK ini masih lebih rendah. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga harus dilihat bagaimana kualitas kemiskinannya. Kualitas kemiskinan disini dapat diukur dengan melihat seberapa jauh jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan seberapa besar keragaman pengeluaran di antara mereka. Jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan diukur dengan sebuah indeks yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Semakin besar nilai P1, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap GK yang berarti pula semakin sulit untuk mengentaskannya. Keragaman pengeluaran diantara penduduk miskin dihitung dengan menggunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Semakin besar nilai P2, maka ketimpangan pendapatan atau pengeluaran di antara mereka juga semakin lebar. Kondisi paling ideal adalah penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan penurunan nilai P1 dan juga nilai P2. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Blitar pada tahun 2015 adalah penurunan angka kemiskinan namun tidak diikuti dengan penurunan nilai P1 maupun P2 nya.


Gambar 2. Perkembangan P1 dan P2 Kabupaten Blitar Tahun 2010-2015 Kenaikan yang cukup tajam terjadi pada

2,5

nilai P1 atau indeks kedalamannya. Dari 1,21 pada tahun 2014 menjadi 1,61 pada

2

P1 1,5

tahun 2015, naik 0,4 poin. Hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten

1

Blitar

pada

tahun

2015

semakin jauh dari Garis Kemiskinan. Dengan demikian pengeluaran penduduk

0,5

P2

miskin di Kabupaten Blitar makin jauh dari batas GK sehingga dibutuhkan upaya lebih

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

keras

lagi

untuk

mengangkat

taraf

kehidupan ekonominya. Selain P1, nilai P2 pada tahun 2015 juga mengalami kenaikan, meskipun kenaikannya tidak setajam pada P1. Kenaikan P2 sebesar 0,15 poin, yaitu dari 0,23 pada tahun 2014 menjadi 0,38 pada tahun 2015. Kenaikan ini juga menggambarkan bahwa perbedaan pendapatan diantara penduduk miskin juga semakin tinggi. Ketika tingkat perbedaan makin besar, maka makin sulit juga untuk mengatasinya. Gambar 3. Penduduk Rentan Miskin di Kabupaten Blitar 325000 KELOMPOK RENTAN MISKIN ANTARA GK S/D 1,2 GK

300000 275000 250000

GK

225000 200000 175000 150000

125000


Selain tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, yang perlu diwaspadai juga adalah keberadaan kelompok rentan miskin. Kelompok rentan miskin meliputi penduduk yang pengeluaran per kapita per bulannya antara GK sampai dengan 1,2 GK. Jumlah kelompok rentan miskin di Kabupaten Blitar mencapai 5,95 persen, merupakan jumlah yang cukup besar. Seperti dijelaskan sebelumnya, Garis Kemiskinan (GK) adalah batas antara penduduk miskin dan tidak miskin. Jumlah penduduk miskin sangat ditentukan oleh besaran GK. Karena GK sangat dipengaruhi oleh inflasi, maka kecenderungan GK untuk naik dari tahun ke tahun sudah hampir pasti. Penduduk yang saat ini pengeluarannya berada di sekitar GK lah yang paling rentan terhadap perubahan GK. Karena GK hampir pasti selalu naik, maka jika kenaikan batas miskin ini tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan dari penduduk yang saat ini pendapatannya tidak jauh dari GK, maka mereka akan berubah dari yang sebelumnya tidak miskin menjadi masuk ke kelompok miskin. Dinamika ini akan mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk miskin. Ilustrasi sederhananya adalah jika nilai GK Kabupaten Blitar naik 20 persen dari sekarang menjadi Rp. 307.000,-, sedangkan kehidupan ekonomi tidak berubah maka jumlah penduduk miskin akan menjadi 1,5 kali lipat dari jumlah sekarang. Oleh karena itu, selain mengentaskan penduduk miskin juga penting untuk mengangkat ekonomi kelompok rentan miskin agar kenaikan GK tidak menjadikan mereka kembali terjun ke kelompok miskin. Tabel 1. Karakteristik Penduduk Miskin di Kabupaten Blitar Rata2 Umur KRT

56

Rata2 Jumlah ART Jenis Kelamin KRT

Produktifitas KRT

Tingkat Pendidikan

4

Rata-rata umur Kepala Rumah Tangga (KRT)

dari kelompok rumah tangga

Laki2

80 %

yang tergolong miskin di Kabupaten

Perempuan

20 %

Blitar relatif tua yaitu 56 tahun, hampir

Bekerja

88 %

memasuki masa pensiun.

Tidak Bekerja

12 %

Berdasarkan

Tidak Tamat SD

26 %

sekitar 88 persen KRT bekerja dan

SD

58 %

hanya sekitar 12 persen KRT sisanya

aktifitas

ekonominya,

yang tidak bekerja.

SMP

4%

SLTA

12 %

Berdasarkan tingkat pendidikan, lebih

-

dari tiga per empat kepala rumah

PT Sumber: Susenas diolah, BPS

tangga miskin berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah.


Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2015 masih pada kisaran 7 tahun. Artinya program wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan pemerintah sejak 22 tahun yang lalu masih belum tercapai. Beberapa wilayah perkotaan di Jawa Timur, rata-rata lama sekolah penduduknya sudah diatas 9 tahun. PR (Pekerjaan Rumah) pemerintah daerah untuk lebih bekerja keras dalam hal percepatan peningkatan pendidikan masyarakat. Tidak bisa tidak, jika ingin menekan angka kemiskinan, pendidikan harus diutamakan karena pendidikan pada hakikatnya merupakan investasi tidak langsung (indirect invesment) bagi proses produksi dan investasi langsung (direct invesment) bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (human quality). 89 % Petani

Perdagang an, Hotel, Restoran 3% Konstruksi 8%

11 % Petani Penggarap

Jasa 13% Transporta si 4%

Pertanian 72%

Gambar 4. Distribusi Penduduk Miskin Kabupaten Blitar Menurut lapangan Pekerjaan Tahun 2015

Sektor pertanian masih mendominasi pekerjaan dari KRT yang tergolong miskin di Kabupaten Blitar. Pertanian disini meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, peternakan maupun perikanan. Dari 72 persen yang bekerja disektor pertanian, 89 persen diantaranya adalah petani (memiliki lahan/modal sendiri) namun sebagai petani gurem, sedangkan hanya 11 persen yang sebagai petani penggarap (buruh/pekerja bebas). Dengan demikian intervensi pemerintah terkait kebijakan di sektor pertanian yang berpihak ke petani miskin akan sangat membantu dalam menekan angka kemiskinan. Intervensi tersebut harus berupa kebijakan yang berimplikasi pada peningkatan nilai tukar petani (pendapatan petani lebih besar dari pengeluaran produksi maupun konsumsi rumah tangga).


Dengan mengetahui siapa mereka yang termasuk penduduk miskin, diharapkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam hal pengentasan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran dan tepat guna. Kesenjangan Kemiskinan se-Eks Karesidenan Kediri Gambar 5. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Se-Eks Karesidenan Kediri, 2010-2015 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

Trenggalek Kab. Kediri Nganjuk

Kab. Blitar Tulungagung Kota Kediri Kota Blitar

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tingkat kemiskinan Kabupaten Blitar jika dibandingkan dengan 7 (tujuh) kabupaten kota disekitarnya (se-eks Karesidenan Kediri) adalah berada di kisaran tengah. Diantara tujuh kabupaten/kota tersebut yang memiliki tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Blitar, sedangkan yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Trenggalek. Jika dilihat trend data kemiskinan selama enam tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar konsisten mengalami penurunan. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan 5 (lima) kabupaten/kota lain cenderung berfluktuatif. Dibandingkan dengan PDRB per kapita, dari 7 (tujuh) kabupaten/kota tersebut, yang memiliki PDRB per Kapita tertinggi adalah Kota Kediri, diikuti berturut-turut Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri dan terendah adalah Kabupaten Nganjuk. Meskipun tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduknya, namun PDRB per kapita dapat menjadi indikator awal keterbandingan kemakmuran penduduknya.


Penjelasan Teknis dan Sumber Data Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic

needs

approach).

Dengan

pendekatan

ini,

kemiskinan

dipandang

sebagai

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index (P0) yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. GK dijadikan batas pembeda antara penduduk miskin dan tidak miskin. Disebut penduduk Miskin jika pengeluaran per kapita per bulan nya dibawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbia-umbian, ikan, daging, telur dan susu,sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 36 jenis komoditi. Indeks Kedalaman Kemiskinan/Poverty Gap Indeks (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan/Poverty Severity Indeks (P2), merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota 2015 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) bulan Maret 2015. Jumlah sampel untuk Kabupaten Blitar adalah 840 Rumah tangga dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.


BPS KABUPATEN BLITAR Informasi lebih lanjut hubungi: SEKSI STATISTIK SOSIAL Telepon : 0342-801474 E-mail : [email protected]


BERITA RESMI STATISTIK

Recommend Documents