BERITA ACARA DAN PROBLEMATIKANYA Disusun oleh : DRS.H.M. ALWI MALLO.MH.
PENDAHULUAN Sifat acara pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan di Indonesia berdasarkan HIR dan R.Bg. dilakukan secara lisan yang berarti dilakukan dengan kontak langsung berupa tanya jawab dengan lisan antara majelis hakim dengan para pihak, begitupula sewaktu mendengar keterangan saksi-saksi; Atas dasar pemeriksaan seperti itu, hakim dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pihak pencari keadilan, sangat memerlukan seseorang untuk membantu mencatat jalannya pemeriksaan dipersidangan. Undang-Undang telah menentukan bahwa tugas tersebut diberikan kepada Panitera/Panitera Pengganti yang berkewajiban membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang dipengadilan. Berdasarkan catatan yang dibuat oleh Panitera/Panitera Pengganti disusunlah Berita Acara Sidang yang sangat berguna bagi hakim dalam menyusun putusan, oleh karena pentingnya Berita Acara Sidang tersebut , sehingga pembuatan atau penyusunannya harus dilakukan dengan cermat, teliti dan hati-hati, agar akurasinya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan; PENGERTIAN BERITA ACARA Kata berita acara merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata “ berita” dan “ acara”. Menurut bahasa kata berita berarti :Cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa, kabar, pemberitahuan, pengumuman. Sedangkan kata acara berarti : 1. Hal atau pokok yang akan dibicarakan; 1
2. Hal atau isi karangan; 3. Kegiatan yang dipertunjukkan, disiarkan atau diperlombakan; 4. Pemeriksaan dalam pengadilan; 5. cara. Dalam bahasa Belanda berita acara disebut dossier atau process verbal atau verslag yang artinya berita acara atau berkas perkara. Sebutan yang hampir sama dalam bahasa Inggris disebut “ dossier” atau “official report” yang berarti juga berita acara. Menurut istilah dijelaskan oleh M. Yahya Harahap,SH. (mantan Hakim Agung ), bahwa berita acara dilihat dari segi hukum adalah akta resmi yang mempunyai nilai autentik karena dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang, sedangkan bila dilihat dari segi fungsinya berita acara adalah akta resmi yang memuat segala kejadian di persidangan pengadilan yang terkait dengan perkara yang diperiksa sebagai dasar pembuatan putusan. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Berita Acara Sidang adalah akta yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dijadikan dasar atau bahan bagi hakim dalam membuat putusan. Sebagai akta autentik, semua yang tercantum dalam berita acara adalah keterangan resmi, sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Jika ada orang yang menilai berita acara tersebut palsu maka harus membuktikan kepalsuannya ( Pasal 165 HIR ). DASAR HUKUM - Pasal 185 dan186 HIR; - Pasal 197 dan 198 R.Bg.
2
- Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi “Panitera, WakilPanitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim, yaitu dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan”; BENTUK – BENTUK BERITA ACARA Dalam praktek di pengadilan terdapat 6 (enam) bentuk berita acara yang sering dibuat yaitu ; 1. Berita acara panggilan sidang atau yang disebut dengan relaas panggilan. Berita acara seperti ini dibuat oleh juru sita/juru sita pengganti yang berisi pemberitahuan atau panggilan kepada pihak untuk menghadiri sidang yang disertai pernyataan bertemu atau tidak dengan pihak yang dipanggil; 2.Berita acara sidang adalah berita acara yang dibuat oleh Panitera/Panitera Pengganti yang mengikuti persidangan. Berita acara sidang merupakan rekaman peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang berhubungan dengan perkara; 3. Berita acara pemeriksaan setempat ( descente ), berita acara ini juga termasuk berita acara sidang, hanya saja tempat persidangannya bukan di dalam ruang sidang melainkan dilokasi tempat objek sengketa, Pemeriksaan setempat dapat dibuka di ruang sidang kemudian berangkat ke tempat objek barang kemudian kembali keruang sidang untuk menutup persidangan atau dapat juga dibuka dan ditutup di kantor kelurahan bahkan dapat juga dibuka dan ditutup dilokasi objek sengketa; 4. Berita acara aanmaning, yaitu berita acara yang dibuat dipersidangan pada saat pihak yang kalah di aanmaning atau ditegur agar melaksanakan putusan dengan suka rela; 5. Berita acara eksekusi yaitu berita acara yang dibuat oleh Panitera/Juru Sita/ juru sita pengganti pada saat pelaksanaan eksekusi; 6. Berita acara penyitaan yaitu berita acara yang dibuat oleh juru sita/ juru sita pengganti sewaktu atau setelah melakukan penyitaan terhadap barang – 3
barang objek sengketa yang merupakan milik penggugat atau tergugat atau keduanya; FUNGSI BERITA ACARA SIDANG Berita acara sidang mempunyai beberapa fungsi yaitu : 1. Sebagai dasar bagi hakim dalam menyusun putusan ; 2. Sebagai landasan dalam menilai putusan tingkat pertama dalam pemeriksaan tingkat banding ; 3. Sebagai bagian dari dokumentasi pengadilan; 4. Sebagai rujukan dalam membuat pengganti putusan; 5. Sebagai bahan informasi ilmu pengetahuan; TEKNIS PEMBUATAN BERITA ACARA SIDANG Pembuatan berita acara sidang menggunakan kertas A4 70 gram. Margin atas dan bawah berjarak 3 cm, margin kiri 4 cm dan margin kanan 2 cm. jarak antara baris pertama dengan baris berikutnya 1,1/2 spasi, dengan menggunakan huruf font arial 12. Format atau bentuk berita acara sidang menggunakan format balok atau segi empat atau format iris talas. Kalau format balok, kertas di bagi dua seperdua bagian kiri diisi dengan pertanyaan dan seperdua bagian kanan disi dengan jawaban, sedangkan format iris talas kertas juga dibagi dua tapi pada kolom pertanyaan bagian kanannya berbentuk miring kebawah semakin kebawah semakin kecil, sedangkan pada kolom jawaban bagian kiri miring kebawah semakin kebawah semakin besar; Dalam menulis Tanya jawab dalam berita acara dapat dilakukan dengan menggunakan kalimat langsung seperti; “ Apakah saudara saksi mengenal tergugat” jawaban “ ya, saya kenal dengan tergugat “ , tetapi dapat juga menggunakan kalimat tidak langsung seperti “ atas pertanyaan ketua majelis
4
tergugat menyatakan akan memberi jawaban secara tertulis dan mohon diberi waktu” . Kepala BAS ( Berita Acara Sidang ) memakai huruf capital tanpa diberi garis di bawahnya. Nomor perkara ditulis dengan 4 digit dan setelah kata nomor tidak memakai titik dua. Di bawah Nomor BAS untuk sidang pertama ditulis “ Sidang Pertama dan untuk sidang berikutnya cukup ditulis “ Lanjutan “. Contoh: BERITA ACARA SIDANG Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA. Ab. Sidang pertama Penulisan identitas para pihak meliputi nama, umur, agama, pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal. Bila para pihak atau salah satu pihak menggunakan kuasa hukum, maka identitas kuasa hukum ditulis/diletakkan setelah identitas para pihak. Kata melawan ditempatkan di tengah-tengah ( center text) dengan menggunakan huruf kecil. Untuk menjelaskan susunan majelis ditulis dengan menggunakan kalimat “ Susunan majelis yang bersidang “. Nama-nama majelis hakim ditulis lengkap dengan titelnya dengan menggunakan huruf capital pada awalnya, Jika susunan majelis pada BAS sidang pertama dan BAS lanjutan tidak terjadi perubahan, maka pada BAS lanjutan ditulis kalimat” Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu”, tetapi jika terjadi perubahan susunan majelis maka pada BAS lanjutan ditulis nama majelis yang baru; Alinea baru pada setiap kalimat pengetikannya harus masuk 5(lima) karakter(ketukan). Berita acara sidang harus diberi nomor halaman secara bersambung dari sidang pertama sampai sidang yang terakhir dan diletakkan pada sebelah kanan bawah. Semua jawaban ( termasuk dalam rekonpensi), replik, duplik, rereplik, reduplik, alat bukti tertulis dan semua surat/dokumen tertulis serta 5
kesimpulan para pihak, menjadi satu kesatuan dengan berita acara sidang juga diberi nomor halaman secara berurutan menurut kronologis persidangan. Pada dasarnya seorang panitera pengganti dalam mendampingi majelis hakim di persidangan bertugas mencatat semua peristiwa atau kejadian di persidangan, namun demikian seorang panitera pengganti harus pintar memilih dan memilah hanya peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara saja yang harus di muat dalam berita acara sidang, untuk itu seorang panitera dituntut untuk mengetahui pokok perkara yang disidangkan, tahapantahapan persidangan dan agar dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik perlu konsentrasi penuh terhadap pertanyaan majelis hakim dan jawaban para pihak dan dapat menulis cepat dengan singkatan-singkatan. Pembuatan berita acara sidang harus mengunakan bahasa Indonesia yang baku ( EYD ), jika ada bahasa asing, bahasa asing tersebut harus ditulis terjemahannya dalam kurung, juga harus dihindari memakai kata-kata gaul atau bahasa daerah setempat. Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan berita acara sidang, maka memperbaikinya tidak boleh menggunakan correction fluid seperti Tip-Exdan sejenisnya, tetapi harus menggunakan metode renvoi seperti : SC = Sah Coret untuk kata/kalimat yang tidak dipakai, atau SCG = Sah Coret Ganti untuk kata/kalimat yang diganti, kemudian kata penggantinya ditulis di atas kata yang dicoret, atau ST =Sah Tambah apabila ada penambahan kata, tambahannya ditulis diatasnya. Kata yang dicoret atau diganti diberi garis ( tapi tetap bisa terbaca), dan bila kalimat yang dicoret atau ditambah itu panjang dipakai Z Cross, kemudian pinggir sebelah kiri ditulis SC, ST, atau SCG baru diparaf oleh Panitera pengganti/Ketua Majelis. HAL-HAL YANG HARUS TERCANTUM DALAM BAS. Suatu berita acara sidang harus memuat hal-hal sebagai berikut ; 1. Judul , Nomor perkara dan pernyataan sidang keberapa ; untuk masalah ini telah di jelaskan di atas; 6
2. Nama pengadilan yang memeriksa, tempat persidangan, tanggal,bulan dan tahun pelaksanaan sidang; 3. Nama, bin, agama, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal dan kedudukan para pihak yang berperkara, jika menggunakan kuasa hukum, identitas pihak principal ditulis terlebih dahulu; 4. Nama-nama majelis hakim dan panitera pengganti yang menyidangkan perkara, jika pada sidang pertama dan keduatidak berubah, maka untuk sidang berikutnya cukup ditulis susunan “majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu”, tapi jika terjadi pergantian majelis, maka namanama majelis yang baru kembali ditulis lengkap; 5. Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum; 6. Pernyataan hadir atau tidaknya para pihak yang berperkara, kalau hadir apakah dia hadir sendiri atau diwakili oleh kuasanya; 7. Keterangan tentang usaha mendamaikan para pihak oleh majelis hakim ( untuk perkara perceraian), kalau tidak berhasil maka kedua belah pihak diperintahkan mengikuti proses mediasi , selanjutnya menulis dan menetapkan nama mediator yang dipilih atau yang ditunjuk oleh majelis hakim; 8. Pernyataan sidang tertutup untuk umum ( bagi perkara yang harus tertutup untuk umum), seperti perkara perceraian; 9. Pernyataan tentang adanya pembacaan surat gugatan, jawaban, replik dan kesimpulan masing-masing pihak; 10. Dalam hal pemeriksaan bukti tertulis/surat harus ada pernyataan kalau alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P1 dan seterusnya untuk penggugat/pemohon dan kode T1 dan seterusnya untuk tergugat/termohon; 11.Pernyataan sidang terbuka untuk umum ( apabila sidang sebelumnya dinyatakan tertutup untuk umum ); 7
12.Terhadap perkara yang ditunda pemeriksaannya, harus ditulis adanya penundaan sidang disertai dengan hari, tanggal, bulan dan tahun untuk sidang berikutnya. Bagi yang hadir diberitahukan agar hadir pada hari dan tanggal tersebut, sedang bagi yang tidak hadir diperintahkan kepada juru sita pengganti untuk memanggil yang bersangkutan, dan penundaan sidang harus pula disebut alasan penundaannya; contoh: sidang ditunda sampai dengan hari………………..tanggal………………..2015 untuk ……………….; 13.Pernyataan persidangan ditutup dan penandatanganan berita acara sidang oleh ketua majelis dan panitera pengganti / panitera sidang; Apabila ketua majelis berhalangan tetap, maka berita acara sidang ditandatangani oleh hakim anggota yang lebih senior, tetapi jika panitera sidang yang berhalangan harus dicatat dalam berita acara dan disebutkan dalam putusan. Setelah Panitera Pengganti mengikuti persidangan dengan mencatat jalannya sidang dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sidang, maka panitera pengganti kembali menyusun/mengetik Berita acara sidang secepat mungkin atau paling lambat sehari sebelum persidangan berikutnya dilakukan,hal ini perlu dilakukan untuk menjamin akurasi isi berita acara sidang, sebab jika penyusunan/pengetikan terlambat dilakukan Panitera pengganti dikhawatirkan tidak dapat mengingat secara detail dan sempurna apa yang terjadi dalam persidangan terutama jawaban para pihak dan keterangan-keterangan saksi, sementara pembuatan putusan sangat tergantung kepada isi berita acara sidang yang akurat, bukan sebaliknya. Contoh BAS pertama P dan T hadir
8
BERITA ACARA SIDANG Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA. Ab. Sidang pertama Pengadilan Agama ………………. yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari ……………….. tanggal………………….. atas perkara…………………………….. antara : …………………bin/binti……………….. Umur…………. Agama Islam , Pendidikan…………………….., Pekerjaan ……………………………… Tempat tinggal / kediaman di………………………………. RT………….RW………, Kelurahan…………………, Kecamatan…………………. Kota/Kabupaten………………………….sebagai Penggugat/Pemohon;
melawan
…………………..bin/binti
…………………Umur …………Agama Islam, Pendidikan……………………., Pekerjaan………………………………… Tempat tinggal/ kediaman di………………………..RT……………….RW…………..,Kelurah an ……………………….,Kecamatan……………………………., Kota/Kabupaten…………………………….sebagai Tergugat/Termohon;
Susunan Majelis yang bersidang : Nama lengkap sebagai Ketua Majelis 9
…………………………………………..
sebagai Hakim Anggota
………………………………………….. sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh…………………………………………. …….sebagai Panitera Pengganti Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon menghadap ke persidangan; Penggugat / Pemohon menghadap sendiri ; Tergugat / Termohon menghadap sendiri ; Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan/permohonan; Selanjutnya Ketua majelis mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa Penggugat/Pemohon dan Tergugat/ Termohon harus menempuh proses mediasi di Pengadilan. Setelah itu Ketua Majelis menjelaskan tatacara mediasi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama…………………………….. Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon sepakat memilih saudara(i) ………………………… sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan sebagai berikut*; Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon, sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator, atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara(i)………………. Sebagai mediator dengan penetapan sebagai berikut;
10
Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon diminta untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk; Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari ……………… tanggal………………….pukul………….untuk memberi kesempatan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon mengikuti proses mediasi, serta memberitahu kepada penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon, supaya hadir kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi.* Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian, guna memberikan kesempatan kepada Penggugat/pemohon dan tergugat/Termohon mengikuti proses mediasi ;* Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua majelis menyatakan sidang ditutup. Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.
Panitera Pengganti,
Ketua Majelis,
11
Contoh BAS pertama P hadir T tidak hadir BERITA ACARA SIDANG Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA. Ab. Sidang pertama Pengadilan Agama……………………………yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari………….. tanggal………….. dalam perkara……………… antara : ………………………….bin/binti…………. Umur………tahun, agama Islam, pekerjaan…………………, pendidikan………………………, tempat kediaman di ……………..RT………..RW………..Kelurahan…… ……………….,Kecamatan………………..Kota/Ka bupaten……………………… sebagai Penggugat/Pemohon; melawan ………………………..bin/binti…………umur…….tahun, agama Islam,pekerjaan……………….,pendidikan, tempat kediaman di………………RT………..RW…………..,Keluraha n/Desa………………..Kecamatan……………. Kabupaten/Kota……………………………………… sebagai tergugat/Termohon;
Susunan majelis yang bersidang : 1…………………………………… sebagai Ketua Majelis; 12
2……………………………………sebagai Hakim Anggota; 3…………………………………….sebagai Hakim Anggota; dan dibantu …………………………………………sebagai Panitera Pengganti; Setelah siding dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dipanggil menghadap kepersidangan; Penggugat/Pemohon menghadap sendiri; Tergugat/Termohon tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor…………… tanggal……………. Yang dibacakan di persidangan Tergugat/Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan; Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari………..tanggal…………………,pukul…………..,untukmemanggil Tergugat/Termohon dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat/Termohon untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta memberitahu Penggugat/Pemohon untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi; Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup; Demikian berita acara siding ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti; Panitera Pengganti
Ketua Majelis
……………………………………………
…………………………………….
13
BERITA ACARA SITA Berita acara sita adalah berita acara yang dibuat oleh Panitera/Panitera Pengganti atau Juru Sita/ Juru Sita Pengganti pada saat melakukan atau setelah melakukan penyitaan. Suatu penyitaan yang tidak disertai dengan berita acara, maka penyitaan yang dilakukan adalah tidak sah. Berita acara sita dipandang benar dan telah memenuhi syarat formil, apabila telah memuat hal-hal sebagai berikut ; 1. Waktu pelaksanaan sita yang meliputi hari, tanggal, bulan, tahun dan jam; 2. Mencantumkan nama, pekerjaan dan alamat kedua orang saksi; 3. Merinci secara lengkap tindakan yang dilakukan yang meliputi : - Barang/benda apa saja yang disita; - Jenis, ukuran dan letak barang/objek yang disita; - Keterangan tentang hadir/tidaknya termohon; - Penegasan mengenai penjagaan barang yang disita; - Penjelasan tentang non bevending terhadap barang/objek yang tidak ditemukan; - Keterangan tentang terlaksana/ tidaknya pelaksanaan sita; 4. Penandatanganan berita acara oleh pejabat pelaksana sita dan dua orang saksi; 5. Mendaftarkan berita acara sita kepada Kantor Kelurahan/Desa (barang tetap tidak bersertifikat)atau Kantor Pertanahan Nasional ( barang tetap yang bersertifikat) CONTOH Berita Acara Sita BERITA ACARA SITA JAMINAN ( CONSEVATOIR BESLAG) Nomor…../Pdt.G/2015/PA.Ab. Pada hari ini………………. Tanggal……………….. , saya………………………..Panitera/jurusita Pengadilan Agama…………….. atas 14
perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dalam surat penetapannya tanggal……………………. Nomor dalam perkara : ………………………..,umur…………….. agama…………… pendidikan……………………,Pekerjaan bertempat tinggal di……………………….. Selanjutnya disebut Penggugat/Pemohon; Melawan ……………………..,umur………………..agama…………………….pendidikan……………. Pekerjaan…………………….,bertmpat tinggal di………………………………………. Selanjutnya disebut Tergugat/ Termohon; Untuk melukukan penyitaan( sita Jaminan) atas barang yang ada di tangan Tergugat/Termohon yang lebih jelas diuraikan dalam surat gugatan/permohonan, maka saya dengan disertai dua orang saksi masing-masing : 1………………………………..umur…………….agama………….pendidikan……………… pekerjaan…………………..bertempat tinggal di………………………… 2…………………………………umur……………agama…………..pendidikan……………… pekerjaan…………………….bertempat tinggal di………………………………………… telah datang dilokasi objek yang akan disita, dan disana bertemu dan berbicara dengan tergugat/Termohon sendiri; Setelah kepadanya diberitahukan tentang maksud kedatangan saya dengan memperlihatkan surat penetapan tersebut di atas, maka saya dengan disaksikan oleh dua orang saksi tersebut melakukan penyitaan atas barang-barang kepunyaan Tergugat/Termohon berupa; 1.……………………………………………………………………… 2……………………………………………………………………… dst; Sebagai penyimpan barang- barang sitaan tersebut di atas telah ditunjuk…………………………… dengan diberitahukan kepadanya bahwa sebelum ada penetapan lebih lanjut mengenai penyitaan ini, barangbarang yang telah disita tersebut tidak boleh dipindahkan atau dihilangkan dari tangannya sendiri dengan jalan penjualan dan sebagainya; 15
Kepada…………………. Selaku Kepala Desa/Lurah telah saya beritahukan mengenai penyitaan barang-barang itu dengan maksud supaya hal itu diumumkan di tempat itu agar dapat diketahui orang banyak; Kemudian saya telah meninggalkan dan menyerahkan pula kepada pihak Penggugat/Pemohon dan tergugat/termohon masingmasing sehelai salinan berita acara penyitaan ini; Demikian, berita acara penyitaan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Panitera/Jurusita, saksi-saksi, Tergugat/termohon dan Kepala Desa/Lurah; Saksi-saksi Panitera/Jurusita 1………………………………. 2………………………………. Penyimpan barang sitaan Tergugat/ Termohon …………………………………………….. Perincian biaya ……………………………….Rp……………… ……………………………….Rp……………….. Pada hari…………………tanggal………………….pukul………..telah memerintahkan supaya penyitaan barang-barang tetap tersebut di atas diumumkan dengan jalan mendaftarkannya dalam register yang telah disediakan untuk itu. Panitera/Jurusita ………………………… Pada hari ini……………………… tanggal………………jam…………………. Saya Panitera/Jurusita Pengadilan Agama………………… telah mendaftarkan untuk seperlunya kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional…………….. tentang penyitaan barang-barang tetap tersebut. Panitera/Jurusita 16
………………………………………….
BERITA ACARA EKSEKUSI Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam perkara dan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela . Pasal 197 ayat(5) HIR atau Pasal 209 ayat (4) RBg memerintahkan kepada pejabat yang melaksanakan eksekusi untuk membuat berita acara eksekusi, dengan demikian keabsahan suatu eksekusi sangat ditentukan dengan adanya berita acara. Banyak terjadi ketidak pastian eksekusi disebabkan karena berita acaranya yang tidak betul seperti ; - Tidak menerangkan secara seksama peristiwa yang terjadi pada saat pelaksanaan eksekusi; -
Tidak dijelaskan secara tegas objek yang dieksekusi, sebagian atau seluruhnya; - Tidak menyebutkan secara jelas identitas,luas atau batas-batas tanah yang dieksekusi ; Barang yang dieksekusi tidak sesuai dengan amar putusan pengadilan.
Dengan demikian dalam pembuatan berita acara eksekusi perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut ; 1. Harus memuat nama, pekerjaan dan tempat tinggal dua orang saksi yang membantu pejabat pelaksana eksekusi dalam melaksanakan eksekusi ( Pasal 197 ayat 5 HIR atau Pasal 210 RBg.); 2. Harus merinci secara lengkap jalannya pelaksanaan eksekusi terutama mengenai identitas barang yang dieksekusi seperti jumlahnya, jenisnya, batas-batasnya, luasnya dsb; 17
3. Keterangan tentang hadir/tidaknya termohon eksekusi; 4. Keterangan tentang pengawasan barang/objek yang dieksekusi; 5. Penjelasan tentang non bevending (objek yang tidak ditemukan/tidak sesuai dengan amar putusan); 6. Keterangan tentang dapat/tidaknya eksekusi dilaksanakan; 7. Keterangan tentang penyerahan barang yang dieksekusi kepada pemohon eksekusi; 8. Berita acara harus ditandatangani oleh pejabat pelaksana eksekusi dan dua orang saksi ; Penandatanganan berita acara merupakan syarat sahnya suatu eksekusi ( Pasal 197 ayat 6 HIR atau Pasal ayat 1 RBg.). Keikutsertaan Kepala Desa dan pihak tereksekusi menandatangani berita acara eksekusi bukan merupakan syarat formil keabsahan eksekusi, akan tetapi ikut sertanya kepala Desa dan tereksekusi menandatangani berita acara menjadikan pelaksanaan eksekusi lebih sempurna lagi; CONTOH BERITA ACARA EKSEKUSI. BERITA ACARA EKSEKUSI Nomor ………/Pdt.G/2015/PA. Ab. Pada hari ini………………………… tanggal………………saya……………………… Panitera/Jurusita Pengadilan agama…………………..atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan penetapan tanggal…………………Nomor………/Pdt.G/2015/PA. Ab. Dengan dibantu oleh dua orang saksi yang saya kenal dan dapat dipercaya masing-masing: 1……………………………….umur ………… pekerjaan Pegawai Pegawai Pengadilan agama………………….. bertempat tinggal di………………….. 2. …………………………….. umur…………… pekerjaan Pegawai Pengadilan Agama………………… bertempat tinggal di……………………..
18
Telah datang di tempat objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu diDesa/Kelurahan…………………..Kecamatan………………….Kabupaten/ Kota…….…….untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama……………….. tanggal……………nomor……../Pdt.G/2015/PA. Ab. Yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara : …………………………..Umur…………..pendidikan………….pekerjaan………………..ber tempat tinggal di…………………Desa/Kelurahan……………….Kecamatan…………. Kabupaten/ Kota…………………sebagai Penggugat/Pemohon melawan …………………………..Umur……………….pendidikan………………..pekerjaan…………… bertempat tinggal di………………..Desa/Kelurahan…………………..Kecamatan…… …………….Kabupaten/Kota……………… di sana kami bertemu dan berbicara dengan : 1. Pemohon eksekusi………………………………….. 2. Termohon eksekusi……………………………………. Dan kami beritahukan maksud kedatangan kami yaitu untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama………………..tanggal………………… Nomor………/Pdt.G/2015/PA.Ab. yang telah berkekuatan hukum tetap, sambil menunjukkan dan membacakan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama tersebut; Selanjutnya saya menjelaskan isi dan maksud surat penetapan tersebut dan menyampaikan kepada pihak-pihak yang hadir dan kepada saksisaksi bahwa pelaksanaan putusan ini segera akan dilaksanakan; Selanjutnya kami datang ketempat objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu berupa yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan………………………………,Kecamatan………………………….., Kabupaten/Kota Persil No………. kelas…………..luas………… beserta bangunannya dengan batas-batas sebagai berikut : Utara……………………………… Selatan………………………….. 19
Barat……………………………….. Timur………………………………… Setelah objek sengketa tersebut dibenarkan oleh kedua belah pihak, maka tanah beserta bangunan tersebut kami cabut dari tangan/penguasaan Tergugat…………………………,dan seketika itupula kami bagikan kepada pihak-pihak berperkara sebagaimana bunyi amar putusan Pengadilan agama……………..; Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan saksi-saksi dan selanjutnya selembar dari berita acara ini diberikan kepada masing-masing pihak pemohon eksekusi dan termohon eksekusi; Yang melakukan eksekusi Saksi-saksi
Panitera/jurusita
1…………………………….. 2…………………………………
…………………………………
PENUTUP. Demikian uraian tentang sekelumit masalah berita acara, semoga ada manfaatnya amin.
Penyusun.
. DAFTAR PUSTAKA 1. M.Yahya Harahap,S.H.; Hukum Acara Perdata; 2. ------------------------------; Ruang Lingkup Permasalahan eksekusi Bidang Perdata; 20
3. Mahkamah Agung R.I ; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi, Tahun 2013; 4. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; Konfigurasi dan Dinamika Hukum Peradilan Agama, Tahun 2013; 5. Pengadilan Tinggi Agama Makassar; Pedoman Kerja Hakim, Panitera dan Jurusita sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Edisi Revisi Tahun 2011;
21
