BERITA ACARA PENJELASAN KANTOR

BERITA ACARA PENJELASAN KANTOR Nomor: 3/BA/SATKER/PJSA.SDA-NT.II/PKJ/XII/2015 Tanggal : 22 Desember 2015 UNTUK PAKET-PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA SATKER PJSA SDA NUSA TENGGARA II PROVINSI NTT

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas, Jam 10:00 WITA, kami yang bertanda-tangan di bawah ini Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Penyedia Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air SDA Nusa Tenggara II Provinsi NTT Tahun Anggaran 2016 ULP NTT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kasatker PJSA SDA NT.II Prov. NTT Nomor : HK.01.22/SATKER/PJSA SDA-NT II/XI/31/2015 Tanggal 30 November 2015, dengan dihadiri oleh peserta lelang, telah bersama-sama melaksanakan penjelasan kantor untuk paket-paket pekerjaan tersebut diatas. Penjelasan dalam berita acara ini dilakukan sesuai ketentuan dalam dokumen pengadaan, apabila ada perubahan yang bersifat merubah ketentuan yang ada dalam dokumen pengadaan, maka akan dimuat dalam addendum dokumen pengadaan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan. I.

UMUM 1. Rapat dibuka oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Penyedia Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air SDA Nusa Tenggara II Provinsi NTT Tahun Anggaran 2016 ULP NTT. 2. Jumlah peserta lelang yang hadir = 9 (sembilan) peserta lelang (daftar hadir terlampir). 3. Peserta yang hadir sesuai point 2 diatas merupakan wakil dari seluruh peserta yang mengikuti proses pelelangan paket-paket pekerjaan tersebut diatas. 4. Pelaksanaan penjelasan kantor ini dilaksanakan bersama untuk semua Paket Pekerjaan Konstruksi di lingkungan Satker PJSA SDA Nusa Tenggara II Provinsi NTT TA. 2016

II.

PENJELASAN UMUM

A. Lingkup Pekerjaan; 1.

Pokja ULP

:

Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Penyedia Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air SDA Nusa Tenggara II Provinsi NTT Tahun Anggaran 2016 ULP NTT

2.

Alamat Pokja ULP

:

Kantor Satker PJSA SDA NT.II Prov. NTT Jl. Jembatan Liliba No. 2 Bundaran PU – Kupang Telp/Fax. 0380 825192

3.

email

:

[email protected]

4.

Website

:

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: lpse.pu.go.id

5.

Sumber Dana

:

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBN Rupiah Murni Tahun Anggaran 2016

6.

Data Paket Pekerjaan No Paket

Nama Paket Pekerjaan

Harga Perkiraan Sendiri (HPSxRp.1000)

Kategori Pengadaan

Kualifikasi (Sub Kualifikasi)

Klasifikasi Bidang

Sub Bidang

I

PPK KEGIATAN PKSDA-I

1

Pembangunan Embung Serbaguna 7 buah di Kab. Kupang (P. Timor)

19.880.000

Pelelangan Umum

Menengah Bangunan (M2) Sipil

2

Pembangunan Embung Serbaguna 5 buah di Kab. Kupang (P. Semau)

9.060.000

Pelelangan Umum

Menengah Bangunan (M1, M2) Sipil

3

Pembangunan Embung Serbaguna 10 buah di Kab. Timor Tengah Selatan

12.380.000

Pelelangan Umum


4

Pembangunan Embung Serbaguna 6 buah di Kab. Timor Tengah Utara

7.380.000

Pelelangan Umum


5

Pembangunan Embung Serbaguna 6 buah di Kab. Belu

7.380.000

Pelelangan Umum

6

Pembangunan Embung Serbaguna 6 buah di Kab. Malaka

7.380.000

Pelelangan Umum

7

Pembangunan Embung Serbaguna 8 buah di Kab. Rote Ndao

24.760.000

Pelelangan Umum

8

Pembangunan Embung Serbaguna 8 buah di Kab. Sabu Raijua

25.575.000

Pelelangan Umum

9

Pembangunan Embung Serbaguna 4 buah di Kab. Alor (P. Alor)

14.835.000

Pelelangan Umum

Menengah Bangunan Jasa (M1, M2) Sipil Pelaksanaan untuk Menengah Bangunan Konstruksi (M1, M2) Sipil Saluran Air, Menengah Bangunan Pelabuhan, (M2) Sipil Dam, dan Menengah Bangunan Prasarana (M2) Sipil Sumber Daya Menengah Bangunan Air Lainnya (SI001) (M2) Sipil

10

Lanjutan Pembangunan Embung Serbaguna Oenaem di Kab. Timor Tengah Utara

5.175.000

Pelelangan Umum


11

Lanjutan Pembangunan Embung Serbaguna Oematnunu di Kab. Kupang

2.890.000

Pemilihan Langsung


12

Rehabilitasi Embung Serbaguna 12 buah di Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU dan Kab. Belu

3.900.000

Pemilihan Langsung


II

PPK KEGIATAN PKSDA-II

13

Pembangunan Embung Serbaguna 4 buah di Kab. Ende

5.000.000

Pemilihan Langsung


14

Pembangunan Embung Serbaguna 2 buah di Kab. Sikka

6.400.000

Pelelangan Umum


15

Pembangunan Embung Serbaguna 5 buah di Kab. Ngada

6.250.000

Pelelangan Umum

16

Pembangunan Embung Serbaguna 6 buah di Kab. Nagekeo

17.100.000

Pelelangan Umum

17

Pembangunan Embung Serbaguna 4 buah di Kab. Manggarai Barat

5.000.000

Pemilihan Langsung

18

Pembangunan Embung Serbaguna 2 buah di Kab. Flores Timur (P. Adonara)

6.600.000

Pelelangan Umum

19

Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Serbaguna 6 buah di Pulau Flores dan Kepulauan

12.500.000

Pelelangan Umum

Menengah Bangunan Jasa (M1, M2) Sipil Pelaksanaan untuk Menengah Bangunan Konstruksi (M2) Sipil Saluran Air, Menengah Bangunan Pelabuhan, (M1, M2) Sipil Dam, dan Menengah Bangunan Prasarana (M1, M2) Sipil Sumber Daya Menengah Bangunan Air Lainnya (SI001) (M2) Sipil

20

Rehabilitasi Embung Serbaguna 12 buah di Kab. Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat

5.500.000

Pelelangan Umum


No Paket

Nama Paket Pekerjaan

Harga Perkiraan Sendiri (HPSxRp.1000)

Kategori Pengadaan

Kualifikasi (Sub Kualifikasi)

Klasifikasi Bidang

Sub Bidang

III

PPK KEGIATAN PKSDA-III

21

Pembangunan Embung Serbaguna 6 buah di Kab. Sumba Timur

19.530.000

Pelelangan Umum


22

Pembangunan Embung Serbaguna 6 buah di Kab. Sumba Tengah

19.530.000

Pelelangan Umum

23

Pembangunan Embung Serbaguna 5 buah di Kab. Sumba Barat

6.035.000

Pelelangan Umum

24

Pembangunan Embung Serbaguna 1 buah di Kab. Sumba Barat Daya

13.280.000

Pelelangan Umum

25

Lanjutan Pembangunan Spillway Embung Serbagauna Praiwainggai dan Pamburu di Kab. Sumba Timur

6.790.000

Pelelangan Umum

26

Rehabilitasi Embung Serbaguna 4 buah di Kab. Sumba Timur dan Kab. Sumba Tengah

1.440.000

Pemilihan Langsung

Menengah Bangunan Jasa (M2) Sipil Pelaksanaan untuk Menengah Bangunan Konstruksi (M1, M2) Sipil Saluran Air, Menengah Bangunan Pelabuhan, (M2) Sipil Dam, dan Menengah Bangunan Prasarana (M1, M2) Sipil Sumber Daya Air Lainnya (SI001) Kecil Bangunan

IV

PPK KEGIATAN SUPAN-I

27

Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Benanain Ruas Haitimuk (sal.Sek.BSK 17-BSK 19) (0,35 km) di Kab. Malaka

9.545.000

Pelelangan Umum


28

Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Malibaka (Perbatasan RI-RDTL 0,50 km) di Kab. Belu

14.500.000

Pelelangan Umum


29

Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Mota'ain (Perbatasan RI-RDTL 0,50 km) di Kab. Belu

14.500.000

Pelelangan Umum

30

Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Motamasin (Perbatasan RI-RDTL 0,7 km) di Kab. Malaka

19.500.000

Pelelangan Umum

31

Pembangunan Pengamanan Pantai Lasiana (Penanganan Pasca Bencana di P. Timor) 0,50 km di Kota Kupang)

22.400.000

Pelelangan Umum


Menengah Bangunan Jasa (M1, M2) Sipil Pelaksanaan untuk Konstruksi Menengah Bangunan Saluran Air, (M1, M2) Sipil Pelabuhan, Dam, dan Menengah Bangunan Prasarana (M1, M2) Sipil Sumber Daya Air Lainnya (SI001)

V

(K2, K3)

Sipil

Jasa Pelaksanaan untuk Konstruksi Menengah Bangunan Saluran Air, (M2) Sipil Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Menengah Bangunan Sumber Daya Air Lainnya (M2) Sipil (SI001)

PPK KEGIATAN SUPAN-II

32

Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Maumere (0,125 km) di Kabupaten Sikka

3.505.000

Pemilihan Langsung

33

Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Numba/Nagapenda (0,3 km) di Kabupaten Ende

7.060.000

Pelelangan Umum

34

Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Larantuka (0,275 km) di Kab. Flores Timur

5.720.000

Pelelangan Umum

. B.

Metode Pemilihan; Metode pemilihan :  Untuk Paket No. 1-10, 14-25, 27-31, 33-34 adalah e-Lelang Umum dengan Pasca Kualifikasi



C.

Untuk Paket No. 11-13, 26, 32 adalah e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pasca Kualifikasi

Metode Pemasukan Dokumen Penawaran; 1.

Metode pemasukan Dokumen Penawaran adalah : Metode Satu File

2.

Dokumen penawaran dimasukan / diupload melalui website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : lpse.pu.go.id, dengan ketentuan dan petunjuk penggunaan seperti pada website tersebut

D. Kelengkapan yang Harus Dilampirkan Bersama Dokumen Penawaran; Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran, adalah ; 1. surat penawaran; 2. jaminan penawaran asli (untuk paket pekerjaan dengan nilai diatas Rp 2.500.000.000,00); 3. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); 4. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra); 5. daftar kuantitas dan harga; 6. dokumen penawaran teknis, a.l : Metoda Pelaksanaan; Jadwal Waktu Pelaksanaan; Spesifikasi Teknis [apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda dari yang ditetapkan] Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan; 7. RK3K; 8. rekapitulasi perhitungan TKDN; 9. data kualifikasi; 10. daftar Barang yang diimpor (apabila impor). E.

Jadwal Batas Akhir Pemasukan Dokumen Penawaran dan Pembukaan Dokumen Penawaran 1). jadwal batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, adalah : Hari : Rabu Tanggal : 13 Januari 2016 Pukul : 09:00 WITA Tempat : diupload ke website LPSE PU-PERA : lpse.pu.go.id 2). jadwal pembukaan Dokumen Penawaran Hari : Rabu Tanggal : 13 Januari 2016 Pukul : 10.00 WITA - SELESAI Tempat : Kantor Satker PJSA SDA NT.II Prov. NTT Jl. Jembatan Liliba No. 2 Bundaran PU – Kupang

(jadwal pemasukan dan pembukaan penawaran jika ada perubahan akan kami sampaikan dalam addendum dokumen) F.

Tata Cara Pembukaan Dokumen Penawaran; tata cara pembukaan Dokumen Penawaran, adalah sebagai berikut : 1. Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum dalam LDP yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi. 2. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP. 3. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka Pokja ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam. 4. Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULP yang ditunjuk oleh Pokja ULP. 5. Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabila dokumen penawaran pokok/utama sebagaimana dimaksud pada Dokumen Pengadaan Bab.III pasal 16.1 terpenuhi. Surat pengunduran diri (misalnya) tidak termasuk sebagai penawaran. 6. Apabila jumlah penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) maka dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosisasi harga/biaya terhadap penawaran yang masuk. 7. Pokja ULP membuka Dokumen Penawaran dihadapan peserta (apabila ada). 8. Pokja ULP memeriksa kelengkapan/ pemenuhan Dokumen Penawaran yang meliputi: a. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran; b. Jaminan Penawaran asli (untuk paket pekerjaan dengan nilai diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)); c. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan); d. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra); e. daftar kuantitas dan harga; f. dokumen penawaran teknis; - Metoda Pelaksanaan; - Jadwal Waktu Pelaksanaan; - Spesifikasi Teknis [apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda dari yang ditetapkan] - Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan; g. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; h. RK3K; i. data kualifikasi; dan j. Daftar barang yang diimpor (apabila impor). 9. Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran. 10. Pokja ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran yang paling kurang memuat: a. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk; b. jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap; c. harga penawaran masing-masing peserta; d. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada); e. keterangan lain yang dijumpai dalam pembukaan Dokumen Penawaran (apabila ada);

11. 12. 13. 14.

15.

f. tanggal pembuatan Berita Acara; dan g. tanda tangan anggota Pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Pokja ULP apabila tidak ada saksi dari peserta. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara. Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran dalam bentuk file elektronik. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan Pokja ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) sebagaimana tercantum dalam LDP yang dapat diunduh oleh masing-masing peserta. Tata cara pembukaan dokumen penawaran sesuai petunjuk penggunaan aplikasi SPSE pada website LPSE.

G. Metode Evaluasi; 1.

Metode evaluasi penawaran menggunakan sistim gugur

2.

Tata cara evaluasi perpedoman pada : 

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Permen PU No. 7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi



Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk paket tersebut diatas beserta addendumnya (jika ada).

H. Hal-hal Yang Menggugurkan Penawaran; Hal-hal yang menggugurkan penawaran. antara lain : 1.

Dokumen Penawaran tidak dapat didownload atau setelah didownload dokumen Rusak (setelah dilakukan konfirmasi ke LPSE kementerian PU-PERA).

2.

Dokumen penawaran yang berhasil dibuka tidak lengkap sebagaimana yang disyaratkan.

3.

Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan/KSO menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

4.

Tidak memenuhi syarat administrasi, antara lain: a). Masa berlaku penawaran kurang dari yang disyaratkan dalam Dokumen pengadaan. b). Menyampaikan jaminan penawaran yang tidak memenuhi syarat seperti :  Tidak diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, konsorsium perusahaan asuransi umum, konsorsium lembaga atau konsorsium perusahaan penjaminan, yang mempunyai program asuransi

kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan, atau telah mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila berbentuk konsorsium  Masa berlaku jaminan penawaran tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen pengadaan sekurang-kurangnya (90 HK + 14 HK = 104 HK) terhitung sejak tanggal batas akhir pemasukkan penawaran.  nama peserta tidak sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran  Nilai jaminan penawaran tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen pengadaan.  nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran tidak sama dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan;  Nama paket yang dijamin tidak sama dengan nama paket yang dilelangkan.  Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Operasi/KSO) tidak ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO;

Sama

 Tidak menyampaikan jaminan penawaran asli sampai batas akhir pemasukan penawaran. c). Surat kuasa (jika dikuasakan) tidak ditandatangain oleh yang berhak. d). surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra) tidak memenuhi persyaratan 5. Tidak memenuhi syarat teknis. antara lain: a). Metoda pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan penawar terhadap pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara teknis. 1.

Tahapan / urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar pada metode pelaksanaan dalam penyelesaian pekerjaan utama tidak dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan tidak diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan.

2.

Metode kerja setiap kegiatan bagian pekerjaan utama dan setiap kegiatan pekerjaan penunjang/sementara yang terkait dengan pekerjaan utama tidak dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan tidak diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan.

Dalam membuat Metode pelaksanaan minimal harus memuat/beriisi : - Bagan alir kegiatan pokok yang menggambarkan urutan pelaksanaan kegiatan secara sistematis mulai dari awal sampai dengan akhir pelaksanaan pekerjaan dan sinkron dengan metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jadwal bahan, jadwal tenaga dan jadwal alat. - Metode pelaksanaan harus menggambarkan semua uraian kegiatan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga dan urutan harus sinkron dengan bagan alir kegiatan yang disampaikan.

- Pada metode pelaksanaan harus dapat menjelaskan kebutuhan alat, bahan dan tenaga kerja sesuai dengan item pekerjaan dalam daftar kuantitas dan harga dan perhitungan harus dengan koefisien pada analisa teknis dan analisa harga satuan pekerjaan. - Analisa teknis pekerjaan berisikan koefisien alat, bahan dan tenaga kerja yang sesuai dengan analisa harga satuan pekerjaan. - Analisa harga satuan untuk pekerjaan Lumpsump harus diuraikan. - Khusus untuk Metode Pelaksanaan paket pekerjaan embung serbaguna harus dijelaskan metode pelaksanaan per jenis embung (Embung Besar dan Embung Kecil). Jenis embung pada paket pekerjaan masing-masing dapat dilihat pada lampiran berita acara ini. b). Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP. c). Jenis. kapasitas. komposisi dan jumlah peralatan tidak memenuhi syarat minimum sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan. d). Personil inti tidak memenuhi syarat minimum sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan. e). bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP (ketentuan subkontrak dipersyaratkan untuk nilai penawaran harga di atas Rp 25.000.000.000,00); f). RK3K tidak memenuhi persyaratan yaitu sasaran dan program K3 yang secara umum tidak menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3. 6. Total harga penawaran melebihi HPS 7. Tidak memenuhi syarat Kualifikasi. antara lain: a). Tidak memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan (seperti Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi) atau izin usaha tersebut sudah tidak berlaku (surat / keterangan dalam proses perpanjangan tidak dipakai); b). Tidak menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana sesuai contoh formulir isian kualifikasi pada dokumen pengadaan; c). salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya masuk dalam Daftar Hitam; d). tidak memiliki NPWP dan tidak memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan 2014). e). tidak memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta

termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; f). Tidak Memiliki kemampuan pada klasifikasi/sub klasifikasi pekerjaan yang sesuai/sejenis untuk badan usaha non kecil; g). Tidak memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; h). Tidak menyampaikan/mengisi daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan; i). Tidak memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS, Dalam hal kemitraan yang menyampaikan surat dukungan keuangan hanya lead firm; j). untuk usaha non-kecil (paket di atas Rp 2.500.000.000,00) tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD=3NPT) pada sub klasifikasi pekerjaan yang sejenis/kompleksitas yang setara. Pengalaman Pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara yang digunakan untuk menghitung KD adalah : -

Untuk paket no 1 s.d 25 adalah : Pekerjaan Bendungan dan Perawatannya

-

untuk paket no. 27 s.d 34 adalah : Pekerjaan Persungaian, Rawa, Pantai dan Perawatannya

k). Tidak mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP) l). dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO : evaluasi persyaratan pada huruf a) sampai dengan huruf f), dan h), dan i) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan/KSO. Khusus untuk huruf g) evaluasi persyaratan digabungkan sebagai evaluasi kemitraan/KSO, dukungan keuangan (huruf i) hanya atas nama kemitraan/KSO sedangkan huruf j) hanya dinilai untuk perusahaan lead Firm 8. Tidak memenuhi pembuktian kualifikasi, antara lain a) Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan telah diberikan kesempatan serta tenggang waktu yang cukup. b) ditemukan data tidak benar/pemalsuan data/tidak dapat menunjukan dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir. 9. Hal-hal yang menggugurkan penawaran tetapi belum tercantum dalam point 1 s/d 8 di atas. maka dalam evaluasi penawaran Pokja ULP berpedoman pada ketentuan yang dituangkan dalam Dokumen Pengadaan beserta adendumnya. I.

Jenis Kontrak yang Akan Digunakan; Jenis kontrak yang akan digunakan adalah kontrak harga satuan

M. Ketentuan dan Cara Sub Kontrak Sebagian Pekerjaan Kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Serta Koperasi Kecil;  Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bukan merupakan pekerjaan utama, kecuali pekerjaan spesialis

  

Penyedia menentukan sendiri bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan dan menominasikan sub penyedia jasa setempat usulan dari peserta nilai penawaran < Rp25.000.000.000 tidak dipersyaratkan mensubkontrakan pekerjaan Penawaran terkait dengan bagian pekerjaan yang disubkontrakan memenuhi syarat sebagai berikut: a. sebagian pekerjaan utama disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis; dan/atau b. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

N. Besaran, Masa Berlaku, Penjamin yang Dapat Menerbitkan Jaminan dan Penyampaian Jaminan Penawaran Asli; 1.

Besarnya Jaminan Penawaran minimal adalah:

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PAKET PKSDA I Pembangunan Embung Serbaguna 7 buah di Kab. Kupang (P. Timor) Pembangunan Embung Serbaguna 5 buah di Kab. Kupang (P. Semau) Pembangunan Embung Serbaguna 10 buah di Kab. Timor Tengah Selatan Pembangunan Embung Serbaguna 6 buah di Kab. Timor Tengah Utara Pembangunan Embung Serbaguna 6 buah di Kab. Belu Pembangunan Embung Serbaguna 6 buah di Kab. Malaka Pembangunan Embung Serbaguna 8 buah di Kab. Rote Ndao Pembangunan Embung Serbaguna 8 buah di Kab. Sabu Raijua Pembangunan Embung Serbaguna 4 buah di Kab. Alor (P. Alor) Lanjutan Pembangunan Embung Serbaguna Oenaem di Kab. Timor Tengah Utara Lanjutan Pembangunan Embung Serbaguna Oematnunu di Kab. Kupang Rehabilitasi Embung Serbaguna 12 buah di Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU dan Kab. Belu PKSDA II Pembangunan Embung Serbaguna 4 buah di Kab. Ende Pembangunan Embung Serbaguna 2 buah di Kab. Sikka Pembangunan Embung Serbaguna 5 buah di Kab. Ngada Pembangunan Embung Serbaguna 6 buah di Kab. Nagekeo Pembangunan Embung Serbaguna 4 buah di Kab. Manggarai Barat Pembangunan Embung Serbaguna 2 buah di Kab. Flores Timur (P. Adonara) Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Serbaguna 6 buah di Pulau Flores dan Kepulauan

Nilai Jaminan Penawaran Minimal (2% HPS) (Rp.) 397,600,000 181,200,000 247,600,000 147,600,000 147,600,000 147,600,000 495,200,000 511,500,000 296,700,000 103,500,000 57,800,000 78,000,000 100,000,000 128,000,000 125,000,000 342,000,000 100,000,000 132,000,000 250,000,000

NO

20 21 22 23 24 25

27 28 29 30 31

32 33 34

PAKET Rehabilitasi Embung Serbaguna 12 buah di Kab. Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat PKSDA III Pembangunan Embung Serbaguna 6 buah di Kab. Sumba Timur Pembangunan Embung Serbaguna 6 buah di Kab. Sumba Tengah Pembangunan Embung Serbaguna 5 buah di Kab. Sumba Barat Pembangunan Embung Serbaguna 1 buah di Kab. Sumba Barat Daya Lanjutan Pembangunan Spillway Embung Serbagauna Praiwainggai dan Pamburu di Kab. Sumba Timur SUPAN I Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Benanain Ruas Haitimuk (sal.Sek.BSK 17-BSK 19) (0,35 km) di Kab. Malaka Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Malibaka (Perbatasan RI-RDTL 0,50 km) di Kab. Belu Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Mota'ain (Perbatasan RI-RDTL 0,50 km) di Kab. Belu Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Motamasin (Perbatasan RI-RDTL 0,7 km) di Kab. Malaka Pembangunan Pengamanan Pantai Lasiana (Penanganan Pasca Bencana di P. Timor) 0,50 km di Kota Kupang) SUPAN II Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Maumere (0,125 km) di Kabupaten Sikka Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Numba/Nagapenda (0,3 km) di Kabupaten Ende Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Larantuka (0,275 km) di Kab. Flores Timur

Nilai Jaminan Penawaran Minimal (2% HPS) (Rp.) 110,000,000 390,600,000 390,600,000 120,700,000 265,600,000 135,800,000

190,900,000 290,000,000 290,000,000 390,000,000 448,000,000 70,100,000 141,200,000 114,400,000

2.

Jaminan penawaran berlaku selama 104 (seratus empat) hari kalender dan efektif mulai tanggal batas akhir pemasukan penawaran.

3.

Alamat penerima jaminan penawaran : Kepada Yth. : Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Penyedia Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air SDA Nusa Tenggara II Provinsi NTT Tahun Anggaran 2016 ULP NTT d.a. Jl. Jembatan Liliba No. 2 Bundaran PU Kupang-NTT Telp/Fax. (0380) 825192

4.

Jaminan Penawaran diterbitkan oleh : Bank Umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, konsorsium perusahaan asuransi umum, konsorsium lembaga atau konsorsium perusahaan penjaminan, yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan, atau telah mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila berbentuk konsorsium, dan diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Kelompok Kerja ULP; atau

5.

Jaminan penawaran asli bagi penyedia jasa yang mengikuti pengadaan secara elektronik wajib diterima Pokja ULP sebelum batas waktu pemasukan penawaran berakhir (Tanggal 13 Januari 2016 Jam 09.00 WITA).

III. PENJELASAN TAMBAHAN A. Penjelasan Lapangan 1). Semua pihak yang berkepentingan dengan kegiatan pejelasan lapangan. baik Pokja ULP maupun masing-masing Peserta Lelang. menyiapkan biaya secara sendiri-sendiri untuk kegiatan dimaksud. 2). Peserta lelang harus memberikan informasi kepada Pokja ULP tentang kehadirannya untuk mengikuti kegiatan penjelasan lapangan. selambat-lambatnya pada: Hari : Selasa Tanggal : 22 Desember 2015 Waktu : 16:00 WITA. B. Klarifikasi dan Konfirmasi Penawaran 1) Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran, Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dokumen penawaran dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis. 2) Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait. 3) Klarifikasi dan konfirmasi penawaran dilakukan apabila Pokja ULP meragukan hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran apabila Pokja ULP menganggap sudah jelas yang tertulis dalam dokumen penawaran maka tidak diperlukan klarifikasi dan konfirmasi. C. Pembuktian Kualifikasi dan Verifikasi 1) Pembuktian Kualifikasi a) Setelah evaluasi kualifikasi, pokja ULP akan mengundang rekanan untuk hadir dalam acara pembuktian kualifikasi/verifikasi. Dalam pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau yang menerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama b) Lampiran pendukung kualifikasi yang diminta pada saat pembuktian kualifikasi/verifikasi adalah bukti asli atau salinan yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwewenang. c) Lampiran dokumen kualifikasi yang dibuktikan adalah dokumen pendukung dari yang tertulis/tertuang dalam Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia

pada aplikasi SPSE sehingga dalam mengisi form tersebut harus memperhatikan kecocokan dengan dokumen sebenarnya. d) Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila dokumen yang digunakan dalam pembuktian kualifikasi masih diragukan kebenarannya. e) Apabila peserta tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi atau hasil pembuktian kualifikasi ditemukan data tidak benar/ pemalsuan data/ tidak dapat menunjukan dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir, maka peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam, Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/kas Daerah. f)

Dihimbau untuk rekanan sesegera mungkin menyiapkan semua lampiran dokumen pendukung kualifikasi (lampiran dokumen kualifikasi tidak perlu diupload ke LPSE) sehingga pada saat pembuktian semua dokumen sudah siap karena tidak ada dispensasi waktu untuk menunjukan dokumen yang diminta.

g) Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi 2) Lampiran pendukung kualifikasi yang disiapkan untuk pembuktian kualifikasi / verifikasi yaitu : a) Akta perusahaan dan perubahannya. b) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang masih berlaku c) Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan sudah dikonversi sesuai ketentuan 

Menggunakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang dan sub bidang yang sama yang masih berlaku dan sudah dikonversi sesuai ketentuan.



Penyedia Jasa yang ditunjuk sebagai pemenang harus mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku termasuk sudah diregistrasi ulang oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) setempat.

d) Menunjukan SKA/SKT yang masih berlaku dan ijazah asli / legalisi basah bagi personil inti. e) Tanda terima surat setoran SPT tahun 2014. f)

Bukti kontrak dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) paket tertinggi untuk pengalaman di bidang/sub bidang pekerjaan yang sesuai selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

g) Bukti kepemilikan/sewa peralatan, antara lain : i.

Jika Milik Sendiri : STNK / BPKB / Invoice / Faktur Pajak Pembelian Alat.

ii.

Jika Sewa : Surat Perjanjian Sewa yang dilengkapi bukti kepemilikan dari pihak penyewa berupa : STNK / BPKB / Invoice / Faktur Pajak Pembelian Alat

h) Surat dukungan bank. i)

Harus menunjukan berkas asli atau salinan yang sudah dilegalisir untuk point a) s/d point h) di atas

D. Lain-lain 1).

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurangkurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini : a) Terdapat kesamaan dokumen teknis. antara lain: metode kerja. bahan. alat. analisa pendekatan teknis. harga satuan. dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; b) seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; c) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; d) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran. antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan. susunan. dan format penulisan; e) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

2).

Untuk yang bermitra : a) Yang berhak menandatangani dokumen adalah leader atau yang diberikan kuasa yang dibuktikan dengan surat kuasa. b) Kop surat dan cap perusahaan harus menggunakan kop dan cap kemitraan (KSO).

3).

Semua peserta wajib mengisi Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE karena evaluasi kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Elektronik Kualifikasi tersebut. Untuk yang bermitra: hanya ”leader” yang mengisi form isian elektronik sedangkan anggota kemitraan mengisi form isian kualifikasi secara manual (sesuai contoh form pada dokumen pengadaan) dan diupload bersama dokumen penawaran.

IV. Tanya Jawab 1) PT. Nanda Karya Putra Pratama Pertanyaan : Dalam pengisian data kualifikasi pada aplikasi SPSE, data-data seperti surat-surat pernyataan tidak ada, bagaimana cara menyampaikannya? Jawaban : Data kualifikasi tambahan jika tidak dapat diakomodir dalam Form Isian Elektronik Data Kualifikasi dapat disampaikan melalui aplikasi SPSE: Dokumen Persyaratan Kualifikasi Lainnya (dalam form isian kualifikasi SPSE). V.

Penutup Berita acara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan konstruksi.

Demikian berita acara penjelasan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Penyedia Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air SDA Nusa Tenggara II Provinsi NTT Tahun Anggaran 2016 ULP NTT

Djoniur S. Doga, ST Ketua/Anggota

Adrian Alexander Toelle Sekretaris/Anggota

Willem Sidharno, ST, MT Anggota

Fransiska M. Seran, Bsc Anggota

Joni Wilson Lada, A,MdT Anggota

Erens R. Z. Ratu Radja, SST Anggota

Quirinus Opat, SST Anggota

Hiberten Djahatang, SST Anggota

Samiung H. Sutami, A.MdT Anggota

Mengetahui wakil penyedia jasa :

PT. NANDA KARYA PUTRA PRATAMA

PT. DAYA TIRTA UTAMA

............................................

...................................................

Lampiran Berita Acara Penjelasan Kantor

DAFTAR WAKTU PELAKSANAAN DAN JENIS PEKERJAAN PAKET-PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA SATKER PJSA NT.II PROV.NTT TA. 2016 NO

PAKET

Waktu Pelaksanaan (Hari Kalender)

JENIS PEKERJAAN

1 Pembangunan Embung Serbaguna 7 buah di Kab. Kupang (P. Timor)

210

- Embung Kecil (homogen) : 6 bh - Embung Besar : 1 bh

2 Pembangunan Embung Serbaguna 5 buah di Kab. Kupang (P. Semau)

180

- Embung Kecil (homogen) : 4 bh - Embung Kecil (Geomembran) : 1 bh

3 Pembangunan Embung Serbaguna 10 buah di Kab. Timor Tengah Selatan

210

- Embung Kecil (homogen) : 10 bh

4 Pembangunan Embung Serbaguna 6 buah di Kab. Timor Tengah Utara

180


5 Pembangunan Embung Serbaguna 6 buah di Kab. Belu

180


6 Pembangunan Embung Serbaguna 6 buah di Kab. Malaka

180


7 Pembangunan Embung Serbaguna 8 buah di Kab. Rote Ndao

210


8 Pembangunan Embung Serbaguna 8 buah di Kab. Sabu Raijua

210


9 Pembangunan Embung Serbaguna 4 buah di Kab. Alor (P. Alor)

180

- Embung Kecil (Geomembran) : 4 bh

10 Lanjutan Pembangunan Embung Serbaguna Oenaem di

180

11 Lanjutan Pembangunan Embung Serbaguna Oematnunu di Kab. Kupang

180

12 Rehabilitasi Embung Serbaguna 12 buah di Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU dan Kab. Belu

180

13 Pembangunan Embung Serbaguna 4 buah di Kab. Ende

180

- Embung Kecil (Homogen) : 4 bh

14 Pembangunan Embung Serbaguna 2 buah di Kab. Sikka

180


15 Pembangunan Embung Serbaguna 5 buah di Kab. Ngada

180


16 Pembangunan Embung Serbaguna 6 buah di Kab. Nagekeo

210

- Embung Kecil (Homogen) : 5 bh - Embung Besar : 1 bh

17 Pembangunan Embung Serbaguna 4 buah di Kab. Manggarai Barat

180


18 Pembangunan Embung Serbaguna 2 buah di Kab. Flores Timur (P. Adonara)

180


19 Rehabilitasi dan Peningkatan Embung Serbaguna 6 buah di Pulau Flores dan Kepulauan

210

20 Rehabilitasi Embung Serbaguna 12 buah di Kab. Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat

210

NO

PAKET

Waktu Pelaksanaan (Hari Kalender)

JENIS PEKERJAAN

21 Pembangunan Embung Serbaguna 6 buah di Kab. Sumba Timur

210


22 Pembangunan Embung Serbaguna 6 buah di Kab. Sumba Tengah

210


23 Pembangunan Embung Serbaguna 5 buah di Kab. Sumba Barat

180


24 Pembangunan Embung Serbaguna 1 buah di Kab. Sumba Barat Daya

180

- Embung Besar : 1 bh

25 Lanjutan Pembangunan Spillway Embung Serbagauna Praiwainggai dan Pamburu di Kab. Sumba Timur

180

26 Rehabilitasi Embung Serbaguna 4 buah di Kab. Sumba Timur dan Kab. Sumba Tengah

180

27 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Benanain Ruas Haitimuk (sal.Sek.BSK 17-BSK 19) (0,35 km) di Kab. Malaka

180

28 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Malibaka (Perbatasan RI-RDTL 0,50 km) di Kab. Belu

180

29 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Mota'ain (Perbatasan RI-RDTL 0,50 km) di Kab. Belu

180

30 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Motamasin (Perbatasan RI-RDTL 0,7 km) di Kab. Malaka

180

31 Pembangunan Pengamanan Pantai Lasiana (Penanganan Pasca Bencana di P. Timor) 0,50 km di Kota Kupang)

210

32 Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Maumere (0,125 km) di Kabupaten Sikka

210

33 Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Numba/Nagapenda (0,3 km) di Kabupaten Ende

210

34 Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Larantuka (0,275 km) di Kab. Flores Timur

210

BERITA ACARA PENJELASAN KANTOR

Recommend Documents