-52-
BABIV
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam Bab ini akan membahas mengenai potensi perpajakan usaha jasa
Internet dengan menganalisis obyek-obyek Pajak Penghasilan Pasai 23 dan PPN berupa penyerahan jasa yang berada dalam lingkungan Internet atau yang
berhubungan dengan Internet atau jasa yang muncul akhir-akhir ini karena perkembangan Internet seperti yang telah digambarkan pada Bab III. Di samping
itu juga akan menganalisis mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi sehubungan dengan peraturan dan perlakuan perpajakannya di mana dituntut adanya keadilan dan kepastian hukum terhadap usaha ini dan juga dijelaskan upaya-upaya optimalisasi potensi pajak yang terkait dengan usaha jasa Internet.
A. Analisis Atas Peraturan Perpajakan yang Terkait 1. Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan
Mengingat perkembangan yang semakin marak usaha jasa Internet yang
didukung dengan perkembangan teknologi telekomunikasi maupun teknologi informasi apabila dilihat dari aspek perpajakannya merupakan potensi yang patut diperhatikan bagi penerimaan negara. Munculnya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam lingkungan Internet ini diharapkan dapat memberikan
kontribusinya dalam
pencapaian target penerimaan pajak yang telah
-53-
dituangkan dalam APBN yang merupakan tantangan yang semakin berat khususnya bagi Direktorat Jenderal Pajak.
Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang Internet ini
diharapkan kesadarannya untuk melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dalam hal ini pajak penghasilannya melaiui sistem self assessment, Pada akhir tahun pajak melaiui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), perusahaan ini diberi wewenang untuk menghitung sendiri berapa besar pajak yang terutang dan melunasinya melaiui setoran akhir PPh Pasal 29 setelah
diperhitungkan angsuran setoran PPh Pasal 25 selama tahun berjalan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya sistem pemungutan pajak
berdasarkan self assessment mengandung kelemahan. Salah satunya adalah sistem ini sering disalahgunakan oleh wajib pajak untuk melakukan kecurangan atau tidak melaporkan penghasilan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat terjadi karena penghitungan pajak dilakukan sendiri oleh wajib
pajak, berdasarkan pembukuan yang dibuat wajib pajak. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diterapkan juga sistem with holding yang berfungsi sebagai
pelengkap dan
pengawasan atas sistem self assessment berupa
pemotongan/pemungutan pajak, oleh pihak ketiga. Dengan demikian DJP
perlu melakukan pengawasan atas sistem self assessment yang merupakan penghitungan pajak yang terutang oleh wajib pajak sendiri yang bergerak dalam lingkungan Internet ini pada akhir tahun pajak yang bersangkutan yaitu
-54-
yang salah satunya melalui mekanisme pemotongan PPh Pasal 23.
Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Kep-176/PJ./2000 tanggal 26 Juni 2000 tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto
Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (I) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Peraturan ini merupakan usaha-usaha ekstensifikasi obyek-obyek jasa lain yang dapat
digali potensi PPh-nya melalui mekanisme pemotongan PPh Pasal 23. Mengenai jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa Internet dialur pada nomor 2 poin g Lampiran 1 I Keputusan tersebut,
Dengan demikian hal ini merupakan usaha-usaha DJP dalam menggali potensi pajak usaha jasa Internet dalam bidang pajak penghasilan (PPh).
Apabila diperhatikan tidak ada perincian yangjelas mengenai jasa-jasa apa saja yang termasuk dalam pengertian jenis jasa pemanfaatan informasi di
bidang teknologi. hanya selanjutnya disebutkan termasuk jasa.lnternet. Lain halnya dengan jasa pada poin b, c, dan d yaitu jasa perancang/desain, jasa
instalasi/pemasangan maupun jasa perawatan/pemeliharaan/ perbaikan, yang lebih jelas merinci jasa-jasa yang termasuk didalamnya. Misalnya adalah pada
poin. b, di mana dirinci bahwa yang termasuk datam jasa perancang/desain adalah jasa perancang interior dan jasa peraneang pertamanan, jasa peraneang
mesin dan jasa perancang peralatan, jasa perancang alat-alat transportasi/ kendaraan, jasa perancang iklan/logo dan jasa perancang alat kemasan.
-55-
Begitu pula dengan jasa penunjang di bidang penambangan migas yang
dibuat dalam lampiran tersendiri menjelaskan pengertian dan perincian jasa (yaitu lampiran 3 peraturan tersebut). Hal ini lebih mencerminkan suatu kepastian hukum terutama yang terkait dengan syarat certainty suatu peraturan perpajakan mengenai jasa-jasa mana saja yang akan dipotong PPh Pasal 23.
Menurut
ketegasan
pendapat
penulis
karena
tidak
adanya
perincian
atau
lebih lanjut mengenai jenis jasa ini akan timbul pertanyaan-
pertanyaan yang pada dasarnya mencerminkan keragu-raguan dari pihak-pihak
yang terkait yang berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 maupun pihak yang dipotong PPh Pasal 23. Bisa jadi masyarakat yang melakukan usaha di
bidang Internet ketika melihat dan membaca Keputusan Direktorat Jenderai Pajak ini akan bertanya-tanya tentang hal ini seperti yang penulis amati pada suatu forum diskusi perpajakan di Internet. Misalnya saja ada pertanyaan
mengenai usaha jasa warung Internet yang mereka jalani apakah termasuk di dalam pengertian jasa Internet.
Selain akan menimbulkan keragu-raguan bagi pelaku usaha, bagi aparat pajak sendiri apabila tidak memahami jasa-jasa Internet menu rut
penulis akan
mengalami
kesulitan dalam
menjalankan
tugas-tugasnya.
Mengingat jasa ini relatif baru sehingga perlu pemahaman atas jasa-jasa Internet mana saja yang merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23.
Sebagaimana diketahui
para aparat
pajak yang
melakukan
pengujian
-56-
kepatuhan dalam bentuk verifikasi terhadap penyelenggara jasa Internet maupun
perusahaan
yang
menggunakan
jasa
Internet
dengan
adanya
petunjuk yang jelas akan dapat. melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik mengikuti peraturan atau petunjuk tersebut. Misalnya dalam menerapkan law
enforcement
berupa
sanksi
hukum
terhadap
pelaku
usaha
yang
diwajibkan/ditunjuk untuk melakukan pemotongan namun tidak dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang ada
Dalam teori yang telah dijelaskan pada Bab II, syarat kepastian hukum itu harus dipenuhi dalam pembuatan peraturan perpajakan. Syarat ini menekankan pentingnya kepastian mengenai hukum yang mengaturnya sehingga menjamin setiap orang tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajibannya. Kepastian
hukum berarti bahwa makna kalimat dan makna istilah harus tepat, tegas, dan tidak ambigius atau mengandung arti ganda, ataupun memberi kesempatan untuk
ditafsirkan lain daripada yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Selanjutnya untuk menjawab ketidakpastian tersebut menurut penulis perlu dikeluarkan
Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak berupa penegasan
mengenai pengertian jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi dan juga
pengertian dari jasa Internet itu sendiri. Lalu perlu diberikan perincian jasa apa saja yang dapat dimasukkan di dalam jenis jasa ini mengingat banyak sekali jenis jasa dalam bisnis Internet ini di Indonesia mulai dari infrastruktur, service provider sampai bisnis content, arlinya apakah jasa itu yang merupakan
-57-
pendukung kehadiran (presence) di Internet atau jasa-jasa yang dijual melalui
Internet. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh DJP dalam menerangkan pengertian jasa teknik dan jasa manajemen sehubungan dengan adanya pertanyaan-peitanyaan yang ditujukan kepada DJP mengenai jasa-jasa itu. DJP
pada akhirnya mengeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE08/PJ.222/1984 tanggai 15 Maret 1984 perihal jasa teknik dan jasa manajemen tersebut. Peraturan-peraturan yang dibuat untuk kepentingan Wajib Pajak harus
diusahakan supaya peraturan-peraturan tersebut jelas dan tegas sehingga mencerminkan suatu kepastian hukum. Oleh karena itu DJP perlu memperhatikan
pendapat-pendapat ataupun saran-saran dari pihak-pihak yang terkait dalam perumusan regulasi dan kebijakan Internet di Indonesia misalnya dalam hal ini
adalah
Menteri
Perhubungan
dan
Telekomunikasi
yang
membawahi
Direktorat Jenderal Pos dan Teiekomunikasi. Saat ini Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi telah mempersiapkan rancangan kebijakan mengenai Internet
misalnya rancangan keputusan tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang di dalamnya mengatur pula jasa akses Internet, atau rancangan kebijakan tarip jasa akses Internet, dan Iain-Iain. Selanjutnya karena dalam Kep-176/PJ./2000 mengatur pula tentang jasa teiekomunikasi yang bukan untuk umum dan hal ini
dapat terkait dengan pelaku usaha jasa Internet sebagai pemanfaat jasa telekomunikasi menurut penulis agar dalam pelaksanaan ketentuan tersebut tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda maka DJP perlu memberikan penegasan lebih lanjut mengenai jasa-jasa telekomunikasi mana saja yang atas
-58-
imbalannya dilakukan pemotongan oleh pemanfaat jasa.
Walaupun sampai saat ini belum ada penegasan lebih lanjut, hal ini merupakan semacam dorongan bagi suatu perusahaan yang memanfaatkan
jasa Internet untuk memotong pajak dan menyetor ke kas negara. Apabila tidak
dilakukan maka perusahaan yang berkewajiban memotong dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila dikaji lebih mendalam maka penulis dapat mengambil suatu gambaran bahwa dengan
dimasukkannya jenis jasa lnternet.ini sebagai obyek PPh Pasal 23 tentunya ada
beberapa
alasan
yang
dapat
diterima,
yaitu
sebagai
berikut:
a Saa. ini semakin marak jasa Interne, yang berkembang di Indonesia
sehingga un.uk menarik penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan jasa Internet yang kemungkinannya suli, terpantau maka digunakanlah ketentuan PPh Pasa, 23 sebagaipembayaran pendahuluan pajak penghasilan. Pembayaran pajak dilakukan pada tahun berjalan melalui pemotongan oleh Pihak Iain yang menggunakan jasa.Dengan demikian pemotongan di sini
bertujuan sebagai pengawasan bagi sistem self assessment oleh perusahaanperusahaan jasa Internet.
- Wajib pajak yang dipotong penghasilannya tidak akan dirugikan karena pada akhir tahun PPh Pasa, 23 dapa, dikreditkan dalam perhitungan
besarnya pajak terutang selama tahun pajak yang bersangkutan. Jadi penting
bagi wajib pajak penyelenggara jasa Internet yang dipotong penghasilannya untuk menerima bukti pemotongan dari pihak-pihak yang wajib melakukan
-59-
pemotongan sehingga dapat digunakan sebagai kredit pajak.
Jadi walaupun jenis jasa Internet yang diatur dalam Kep-176/PJ./2000
masih mengandung unsur ketidakpastian bagi pelaku usaha namun pada dasarnya PPh Pasal 23 yang dimaksudkan adalah bersifat tidak final sehingga bagi pihak penyelenggara
jasa
,nternet
yang
dikenakan
pemotongan
dapat
mengkreditkannya pada akhir tahun perhitungan SPT.
2. Peraturan di Bidang Pajak Pertambahan Nilai
Mengenai jasa Internet di bidang PPN telah dikeluarkan peraturan perpajakan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan surat edaran nomor: SE-45/PJ.53
1/1996 tanggal 25 November 1996 yang menyatakan bahwa jasa layanan Internet merupakan Jasa Kena Pajak. Penegasan ini merupakan jawaban Direktora, Jenderal Pajak terhadap semakin marak dan berkembangnya bisnis Internet di tanah air dan dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut maka perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa layanan Internet (ISP) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dapat penulis katakan bahwa maksud dan tujuannya adalah agar ada suatu penegasan mengenai perlakuan perpajakannya sehingga tercipta perlakuan PPN
yang sama di antara sesama pelaku bisnis Internet tersebut. Dengan adanya
perlakuan PPN yang sama tersebut, pada akhirnya diharapkan akan
menimbulkan suatu persaingan yang sehat di antara perusahaan-perusahaan penyelenggara jasa Internet.
-60-
Apabila diperhatikan dalarn SE-45/PJ.531/1996 yang diatur atau yang
lebih ditekankan adalah jasa akses Internet saja. Hal tersebut nyata pada poin 3 mengenai Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN temtang ataS penyerahan jasa layanan Internet adalah biaya sewa akses yang ditanggung
atau dibayar atau seharusnya ditanggung atau dibayar oleh pelanggan. Dapat
dimaklumi bahwa pada saat itu yang berkembang pesat adalah penyediaan jasa akses Internet saja, dengan kata lain jasa-jasa seperti hosting, desain, co-location
belum banyak pemakainya. Memang pada pokotoya penyelenggara jasa Internet memberikan jasa akses Internet. Namun perkembangan yang begitu pesat dengan
makin maraknya usaha-usaha dalam lingkungan Internet lainnya seperti hosting,
detain, co-location dan Iain-Iain menyebabkan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang memberikan jasa-jasa tersebut selain akses Internet kepada pelanggannya. Oleh karena jasa-jasa lain belum ada penegasan mengenai
perlakuan PPN-nya dikhawatirkan ada pengusaha-pengusaha jasa Internet yang be.um mengenakan PPN atas jasa yang diberikan dan daiam prakteknya memang
terdapat pengusaha-pengusaha jasa Internet yang belum melaksanakan kewajiban pemungutan dan penyetoran PPN. Menurut penulis hal ini dapat menyebabkan
adanya perlakuan yang tidak seragam atas jasa-jasa Internet karena di satu pihak dikenakan PPN sedang di lain pihak tidak. Padahal sesuai dengan karakteritik PPN
bahwa PPN mempakan pajak obyektif di mana PPN tidak membedakan siapa yang memanfaatkan jasa. Sepanjang pengguna jasa mengkonsumsi jasa yang sama maka akan diperlakukan sama. Oleh sebab Itu perlu adanya penegasan lebih
-61-
lanjut mengenai jasa-jasa Internet yang dikenakan PPN.
B. Analisis Atas Obyek-Obyek Pajak Dalam Usaha Jasa Internet l.ObyekPPhPasaI23 a. Jasa Akses ke Internet
Telah dibahas di atas mengenai jenis jasa pemanfaatan informasi di
bidang teknologi, termasuk jasa Internet yang merupakan obyek pemotongan
PPh Pasal 23. Apakah dalam hal ini pemberian jasa akses Internet oleh penyelenggara jasa merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23?
Apabila pertama
ditclusuri
pada
peraturan-peraturan
sebelumnya,
DJP
kali menggunakan istilah Internet yailu pada surat edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-45/PJ.53I/1996 tanggal 25 November 1996 tentang PPN alas Jasa Layanan Jaringan Internet. Yang diatur di sini adalah hanya jasa akses
Internet saja sebagaimana ditegaskan pada point 3 mengenai dasar pengenaan pajaknya adalah biaya sewa akses. Setelah tanggal tersebut DJP belum pernah mengeluarkan peraturan pelaksanaan lainnya mengenai jasa Internet. Jadi
dalam hal ini keterkaitannya adalah mengenai jasa akses Internet itu sendiri. Namun DJP sendiri telah memanfaatkan Internet itu antara !ain dengan diresmikannya homepage Direktora. Jendera, Pajak sebagai sarana penunjang kinerja Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal I Maret 1999 (SE-51/PJ./1999 tanggal 23 Maret 1999).
Seperti telah dijelaskan pada Bab III, pemberian jasa ini ditujukan baik
-62-
pada pengguna dial-up maupun dedicated Namun sebenarnya apabila dikaji
lebih lanjut ada dua target pasar yang menjadi incaran para penyelenggara jasa, yaitu pengguna individu dan pengguna korporat. Pengguna individu di sini pada umumnya akan menggunakan line telepon yang sudah dimiliki untuk
mengakses Internet. Biaya paket akses yang tersedia untuk pelanggan individu
tidak semaha! alau jauh lebih murah dibandingkan dengan paket untuk korporat. Dapat dimaklumi karena adanya keterbatasan kemampuan pelanggan perorangan
misalnya dalam hal penyediaan dana anggaran untuk keperluan tersebut. Logikanya selain harus membayar biaya akses, pelanggan individu akan
membayar biaya telepon yang dipakai sebagai media saluran Internet. Olch sebab itu paket yang diberikan pun terbatas untuk sekian belas atau puluh jam
saja, jarang yang memakai paket akses unlimited misalnya. Menurut pengalaman penulis sebagai pengguna jasa Internet, ISP menyediakan laporan baikyang bersifat summary maupun detil kepada pelanggan dial-up untuk dapat mengetahui sudah
seberapa jauh waktu pemakaian jasa oleh pelanggan.. Dengan demikian dapat saja informasi tersebut dipakai misalnya untuk menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki pelanggan.
Lain halnya apabila perusahaan-perusahaan besar yang menginginkan
akses Internet untuk kepentingan jaringan lokalnya, biasanya paket akses untuk jenis ini sangat mahal. Selain harus membayar biaya akses yang mahal ke ISP, perusahaan juga harus membayar media saluran telekomunikasi khusus yang juga memang mahal kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi tersebut. Biasanya
-63-
jaringan khusus yang diminta perusahaan ini bersifa. sambungan permanen
(dedicated connection) sehingga perusahaan dapat memanfaatkan Internet setiap waktu (unlimited access),
Lagipula karena sifatnya yang permanen
menyebabkan jasa ini sulit untuk dipantau, lain dengan akses dial-up yang secara otomatis terekam
waktu pemakaiannya pada server komputer
perusahaan jasa.
Menurut penulis karena ada potensi pajak penghasilan yang besar atas penghasilan yang diterima oleh ISP terutama dalam menyediakan akses
Internet kepada perusahaan-perusahaan maka sudah selayaknya perlu ada pengawasan atas imbalan jasa yang diterima ISP dengan melakukan sistem
pemotongan pajak penghasilan. Kemudian bahwa sesuai dengan SE-
45/PJ.53./.996 tanggal 25 November ,996 telah ditetapkan bahwa jasa
■ayanan Internet adalah jasa akses. Selain itu ada kemungkinan a.as pemberian jasa ini sulit dipantau oleh aparat perpajakan karena memang sangat
. teknis sekali sifatnya. Jadi menurut penulis jasa Internet yang dimaksudkan
dalam poin g Lampiran II KeP-l76/PJ./2000 tanggal 26 Juni 2000 meliputi jasa akses Internet.
b. Jasa Hosting Web
Pada dasarnya jasa-jasa hosting maupun co-location tidak dapat dipisahkan dari jasa akses Internet. Jasa nosiing maupun conation yang
diberikan oleh penyelenggara jasa memanfaatkan infrastruktur salunm Internet
-64-
yang dimilikinya, sehingga jasa-jasa ini merupakan nilai tambah dari adanya koneksi Internet.
Penyelenggara jasa yang menawarkan hosting Web baik yang bersifat
.Wmaupun dedicated *Un menampung situs Web para pelanggannya dalam server milik mereka dan menyambungkannya ke jaringan Internet. Dan
perusahaan hosting yang baik akan memberikan informasi-informasi laporan lalu lintas untuk situs pelanggan. Sebagian besar penyedia layanan penempatan Web akan memberikan data tersebu, dalam laporan yang mudah dibaca dan
mengirimkannya ke pengguna jasa. Informasi-informasi penting tersebut misalnya
jumlah pengguna unik (pengguna yang berbeda, karena ada satu atau lebih pengguna yang masuk oerulang kali) yang bisa diketahui berdasarkan alamat
Internet mereka, serta jumlah halaman yang dilihat para pengunjung.
Setiap individu maupun korporat yang akan menghadirkan profile mereka di Internet ataupun untuk tujuan lain memerlukan jasa ini apabila mereka tidak menginginkan untuk mempunyai server sendiri dan terhubung secara permanen ke Internet. Penawarannya pun terdiri dari paket-paket yang
pada dasarnya semakin banyak fitur yang ditawarkan akan semakin mahal
biaya yang harus dikeluarkan pelanggan seperti kapasitas tempat yang disediakan.
Mengenai jasa hosting ini sebenarnya dapat dikategorikan sebagai
sewa
atau penggunaan harta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c
poin . UU PPh. Sebabnya adalah bahwa pelanggan menggunakan server Web
-65-
perusahaan penyelenggara jasa. Namun ada sifat unik yang menurut penulis
tidak tepat apabila dikategorikan dalam sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, mengingat harta yaitu server Web yang digunakan tidak dikuasai oleh pelanggan artinya tidak ditempatkan di rumah atau di gedung milik pelanggan melainkan pelanggan hanya dapat memelihara situs Web mereka di server secara remote dari jarak jauh melalui
Internet. Pelanggan tidak
memelihara hardware-nya melainkan hal tersebut dilakukan oleh penyelenggara jasa.
Selain itu karena dalam hal ini masih terkait dengan suatu lingkungan
Internet sehingga lebih tepat apabila jasa hosting ini termasuk dalam jasa Internet yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Namun demikian
apabila diperhatikan tidak ada perbedaan tarif efektif pemotongan atas imbalan dari sewa atau penggunaan harta dengan jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi (termasuk jasa Internet), yaitu sama-sama sebesar 6% dari jumlah penghasilan bruto.
Mencermati makin banyaknya penyelenggara jasa ini di tanah air perlu
kiranya dilakukan pengamanan penerimaan negara dengan pengawasan terhadap penghasilan yang diterima oleh mereka yang berusaha dalam bidang ini, sehingga perlu dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan yang diterima wajib pajak.
c. Jasa Co-Location Server Web
Jasa ini mirip dengan hosting jenis dedicated server di mana
-66-
perbedaannya hanyalah terlctak pada kepemilikan perangkat server Web. Kalau pada jasa dedicated server, server yang dipakai adalah milik penyelenggara jasa, sedangkan pada jasa co-location, perangkat server Webnya adalah milik pelanggan.
Pada jasa co-location, server Web milik pelanggan dititipkan pada suatu tempat yang aman yang merupakan tanggung jawab perusahaan
penyelenggara jasa untuk kemudian dihubungkan ke jaringan Internet secara terus-menerus. Tempat yang aman di sini bisa berarti kabinet yang aman, power yang stabil dan punya cadangan, maupun pemeliharaan rutin, di mana
pada tempat perusahaan pelanggan tidak dapat menjamin keamanan tersebut.
Jasa ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan berbasis Internet misalnya seperti perusahaan portal. Pelanggan dikenakan biaya bulanan atas jasa yang
diterima dan besarnya biaya pada umumnya memperhatikan permintaan
konsumen seberapa besar kapasitas bandwidth yang diminta, semakin besar akan semakin mahal. Jadi dapat dikatakan bahwa pemakai jasa ini adalah perusahaan-perusahaan yg mengandalkan Internet untuk berbagai kebutuhan. Penyelenggara jasa akan membebankan biaya penitipan server tersebut yang akan memasukkan
unsur-unsur biaya koneksi
Internet,
biaya
pemeliharaan dan biaya sewa tempat dalam menghitung harga jualnya. Oleh
karena adanya unsur-unsur obyek PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima oleh penyelenggara jasa terutama adanya pembebanan biaya
koneksi ke Internet dan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya
-67-
bahwa jasa koneksi Internet secara permanen merupakan obyek PPh Pasal 23 maka atas jasa co-location ini menurut penulis akan termasuk juga dalam pengertian
jasa Internet sebagaimana yang tertuang dalam jenis jasa lain Lampiran II poin g Kep-176/PJ.720OO tersebut. Jadi jelas dalam hal ini jasa co-location dapat dimasukkan sebagai obyek pemotongan PPh Pasal 23 dalam rangka pelengkap dan pengawasan bagi perusahaan penyelenggara jasa dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
d. Jasa Pembuatan Situs Web
Untuk pembuatan suatu situs Web diperlukan orang-orang yang ahli merancang Web (Web design) maupun memprogram Web (Web programming).
Saat ini sudah bermunculan dan makin bertambah banyak orang-orang yang memiliki keahlian tersebut dan banyak perusahaan yang memerlukan berani membayar mahal kepada mereka atau mereka diizinkan untuk bekerja secara paruh waktu (part time) pada perusahaan. Hal ini dapat dimengerti karena saat
ini bisnis melalui Internet sedang gencar-gencarnya dilakukan oieh banyak orang. Seiring dengan itu mereka membutuhkan suatu situs Web yang mampu
menarik para pengunjung untuk singgah pada situs mereka. Tidak dapat
dihindari mereka membutuhkan tenaga perancang Web yang profesional. Contohnya dalam pembuatan situs portal di mana selain desain yang menarik juga diperlukan mesin pencari untuk memudahkan user dalam proses pencarian yang diperlukan, atau pemberian e-mail gratis pada user di mana diperlukan suatu pemrograman khusus untuk menangani database e-mail tersebut.
-68-
Menurut pendapat penulis jasa desain Web dan pemrograman Web ini
dapat dikategorikan sebagai jasa teknik. Sedangkan dalarn Bab II telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jasa teknik yang telah adalah pemberian jasa dalam bentuk informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang
industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang meliputi suatu proyek tertentu, membuat suatu jenis produk tertentu, dan dapat juga dalam bentuk
informasi yang berkenaan dengan pengalaman di bidang manajemen. Jasa ini bisa diberikan sekali saja atau berkali-kali sesuai dengan
kontrak perjanjian yang telah disepakati. Maksudnya diberikan sekali saja bahwa si penerima jasa misalnya tidak ingin memperbahami situs Web mereka karena atas informasi yang diberikan oleh pembuat jasa mereka sudah dapat melakukannya sendiri, sedangkan berkali-kaii di sini dimaksudkan adalah situs
Web penerima jasa perlu diperbaharui atau di-update dengan alasan-alasan tertentu dalam periode waktti tertentu. Misalnya supaya pengunjung tidak
merasa bosan dengan tampilan yang itu-itu saja, atau situs-situs berita yang
tiap saat perlu perbaharui sehubungan dengan adanya berita-berita baru misalnya dari pelosok tanah air, dan Iain-lain.
Berkenaan dengan makin maraknya orang-perorangan maupun badan usaha yang bergerak dalam bidang ini menurut penulis perlu digali potensi
pajaknya atas penghasilan yang diterima desainer. Untuk melakukan pengawasan
atas
penghasilan yang tidak dilaporkan perlu dilakukan
pcmotongan pajak penghasilan oleh pihak ketiga. Dan berdasarkan analisis
-69-
di atas terhadap jasa pembuatan situs Web menurut penulis merupakan obyek dan potensi PPh Pasal 23. Atas jasa pembuatan situs Web (Web design maupun Web programming! ini belum diatur dalam Kep-176/PJ./2000 tanggal 26 Juni 2000 walaupun menurut penulis dapat saja dimasukkan
dalam kategori jasa teknik. Namun dengan lebih spesifik menyebutkan jenis jasa ini dalam peraturan perpajakan ha! ini lebih menjamin adanya suatu
kepastian hukum. Jadi dengan alasan-alasan di atas sebaiknya jasa pembuatan situs Web dapat dipertimbangkan sebagai perluasan obyek pajak
PPh Pasal 23 dan dimasukkan dalam kategori jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Untuk perkiraan penghasilan neto adalah sesuai dengan jasa teknik sebesar 40%. e. Jasa-jasa Lainnya
Penyelenggara jasa Internet dalam melayani pelanggan berupa perusahaan-perusahaan korporat atau pengusaha warung Internet biasanya akan melakukan instalasi-instalasi komputer dan peralatannya yang terkait dengan
jaringan komputer (LAN) Tergantung tingkat kesukaran yang dihadapi maka atas pemasangan jaringan komputer pada perusahaan pelanggan biasanya
akan dikenakan biaya. Atas imbalan jasa ini perusahaan pelanggan
berkewajiban memotong PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan dalam KepI76/PJ./2000 pada Lampiran- II poin c mengenai jasa instalasi/pemasangan
-70-
peralatan. Begitu juga atas pelatihan dan konsultasi di bidang Internet
karena obyek-obyek ini pada dasarnya merupakan pemberian jasa teknik dan yang sudah jelas diatur dalam perundangan perpajakan yang berlaku yaitu Kep-176/PJ.720O0 tangga! 26 Juni 2000.
Perlu diperhatikan juga apabila terjadi pelatihan yang terkait misalnya dengan
jasa co-location ha! ini akan menimbuikan terutangnya PPh Pasal 23. Sebagai contoh adalah seperti yang pernah penulis baca pada media Internet atas terjadinya penyusupan crackers ke server co-location di AccessNet. Dalam media tersebut
dijelaskan pula bahwa AccessNet juga menyediakan pelatihan untuk dua system administrator ten pelanggan yaitu PT Interaksi Intimedia dengan maksud untuk memperkecil resiko kemungkinan server pelanggan disusupi oleh crackers,
Dalam pelatihan itu diterangkan mengenai beberapa lubang yang terdapat
dalam sistem operas! pelanggan. Menurut penulis pemberian pelatihan tersebut masuk dalam kategori pemberian jasa teknik. Jadi dalam hal ini terjadi pemberian
informasi mengenai sistem operasi yang digunakan dalam server pelanggan, sehingga apabila ada imbalan atas jasa yang diberikan maka hal ini akan menimbuikan terutangnya PPh Pasal 23.
2. Obyek Pajak Pertambahan Nilai
Pada Bab II dijelaskan bahwa pertambahan nilai tercipta karena
digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur pemisahaan dalam menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau dalam
memberikan pelayanan jasa. Semua biaya yang berkaitan dengan menghasilkan,
-71-
menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan pelayanan
jasa merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Berikut ini akan dibahas mengenai jasa-jasa Internet yang makin marak sebagai potensi PPN yang perlu diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak: a.
Jasa Akses Internet
Jasa akses Internet merupakan jasa yang disediakan oleh penyelenggara jasa Internet kepada pelanggan sehingga pelanggan dapat mengakses dan memanfaatkan Internet untuk berbagai macam kegiatan seperti sebagai sumber pencarian informasi, diskusi dan lain sehagainya. Akses ke Internet terjadi karena menggunakan infrastruktur saluran komunikasi yang telah ada seperti saluran
telepon atau infrastruktur jaringan TV kabel. Dalam ha! ini pertambahan nilar tercipta karena adanya pemberian pelayanan jasa. Mengenai jasa akses Internet ini
telah ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pajak bahwa jasa akses Internet merupakan obyek PPN.
Sementara itu, pada saat ini dengan makin majunya perkembangan
teknologi telekomunikasi menyebabkan makin banyaknya metode untuk mengakses Internet. Menurut penulis pada dasarnya jasa akses Internet ini
merupakan perpanjangan dari media telekomunikasi yang ada sehingga akibatnya
adalah apabila seseorang mengakses Internet maka ia pun harus menggunakan jasa telekomunikasi. Jadi dengan makin banyaknya pengakses Internet maka pendapatan atas jasa telekomunikasi pun bertambah. Dengan kata lain potensi PPN
-72-
yang muncul daiam hal
ini selain atas penyerahan jasa akses juga atas
penyerahan jasa telekomunikasi yang digunakan. Dalam hal ini DJP perlu juga
memperhatikan perkembangan usaha jasa di bidang telekomunikasi karena
infrastruktur Internet tergantung dari teknologi jaringan telekomunikasi yang ada. Contohnya adalah perkembangan akses internet melalui satelit
atau kabel serat optik yang disebut dengan layanan multimedia broadband.
Pada saat pertama kali berlangganan pada umumnya pelanggan akan
dikenakan biaya pendaftaran yaitu untuk men-setup atau pengadministrasian account pelanggan
dan
biaya
bulan
pertama
berlangganan.
Jadi
perlu
ditegaskan dasar pengenaan pajak (DPP) pada bulan pertama adalah biaya pendaftaran dan biaya akses yang ditanggung atau dibayar atau seharusnya ditanggung atau
dibayar
oleh
pelanggan,
sedangkan
pada
bulan-bulan
berikutnya DPP-nya hanya berupa biaya akses saja. Namun demikian dari hasil pengamatan penulis hal ini tidak mutlak karena ada beberapa service provider yang tidak mengenakan charge atas pendaftaran.
b. Jasa - jasa Hosting Web dan Co-location Server Web
Telah dijelaskan pada Bab III, bahwa jasa-jasa yang diselenggarakan oleh perusahaan penyelenggara jasa Internet tidak hanya jasa akses Internet saja melainkan ada beberapa jasa-jasa lainnya terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan Internet. Jasa-jasa selain jasa akses adalah jasa Web hosting
Web, dan co-location server Web. Melihat perkembangan belakangan ini maka perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa ini tidak hanya penyelenggara
-73-
jasa Internet (ISP) saja namun muncul perusahaan-perusahaan lain yang dalam hal ini menyelenggarakan jasa Internet namun tidak menawarkan jasa akses Internet yang disebut sebagai Internet Presence Provider. Menurut penulis hal ini menunjukkan makin banyaknya masyarakat baik pengusaha rnaupun
bukan
pengusaha
yang menggunakan
Internet untuk
berbagai
keperluan. Apabila mereka ingin menampilkan kehadiran mereka di Internet tentunya akan menggunakan jasa-jasa tersebut diatas.
Apabila ditinjau dari pokok-pokok ketentuan mengenai pajak atas
konsumsi di dalam negeri yang tercantum dalam Penjelasan Atas UU Nomor 11
Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM, pertambahan nilai tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam memberikan pelayanan
jasa. Perusahaan-perusahaan Internet seperti jasa hosting dan co-location sebenarnya menggunakan jasa akses Internet yang dimilikinya untuk dijual
kepada pihak lain. Dalam jasa hosting, perusahaan menyediakan tempat pada server mereka untuk menampung situs-situs Web pelanggan, sedangkan dalam
jasa co-location, perusahaan menyediakan tempat yang aman untuk menampung server pelanggan dan menghubungkannya secara permanen ke jaringan Internet.
Di sini terjadi pertambahan nilai dari penjualan jasa hosting dan co-location kepada pelanggan dikurangi dengan penggunaan jasa akses Internet dari ISP. Berdasarkan perundangan perpajakan yang berlaku yang telah dinyatakan
dalam landasan teori pada Bab II, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 4A Undang-
-74-
undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPn BM sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994, jasa-jasa tersebut di atas tidak termasuk dalam jenis jasa yang
dikecualikan
dari
pengenaan
PPN.
Dengan
dernikian jasa-jasa
atas
pemanfaatan Internet seperti hosting, dan co-location yang diselenggarakan
oleh ISP maupun IPP seperti yang telah dikemukakan di atas merupakan Jasa Kena Pajak. Atas penyerahan jasa ini akan terutang PPN apabila yang memanfaatkannya berada di dalam daerah pabean. Dasar pengenaan
pajak untuk menghitung PPN
yang terutang atas
penyerahan jasa hosting Web maupun jasa co-location server Web adalah nilai
penggantian yaitu semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penyelenggara jasa, atau dengan kata lain semua biaya yang dibayarkan oleh pelanggan termasuk adanya biaya pendaftaran pertama kali dan juga biaya berbagai fitur-fitur tambahan yang dikehendaki dan digunakan oleh pelanggan. c. Jasa Pembuatan Situs Web Jasa pembuatan situs Web rnakin marak sejalan dengan perkembangan makin banyaknya pengguna Internet di tanah air. Jasa ini belum diatur secara khusus oleh DJP namun menurut penulis perlu dipertegas karena merupakan
potensi PPN yang perlu digali. Sesuai dengan pengertian Jasa Kena Pajak bahwa jasa
menghasilkan
ini
termasuk
barang
(tak
dalam
pengertian jasa
berwujud)
karena
yang
pesanan
dilakukan
atas
untuk
petunjuk dari
pemesan. Atas suatu karya situs Web yang dihasilkan maka pembuat situs atau
-75-
desainer menerima imbalan jasa. Sesuai ketentuan Pasal 4A UU PPN jo Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun
1994, jasa pembuatan situs Web
(desain dan pemrograman Web) tidak termasuk dalam jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN., oleh karena itu jasa ini merupakan Jasa Kena Pajak. Dengan
demikian atas penyerahan jasa ini harus terutang PPN apabila dimanfaatkan di dalam daerah pabean. Dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPN yang terutang atas penyerahan jasa pembuatan situs Web adalah nilai penggantian yang
diminta
oleh
pembuat
situs
Web
atau
harga
yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian. C. Analisis Atas Perlakuan Pcrpajakan Usaha Jasa Internet 1.
Perlakuan PPh Pasal 23
Disebutkan pada Lampiran 11 poin nomor 2 huruf g Kep-176/PJ./2000,
jenis jasa lain yang atas imbalannya dipotong PPh Pasal 23 adalah jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet. Jadi jenis jasa ini merupakan obyek PPh Pasal 23 dan dikenakan pajak dengan tarif 15% dari perkiraan penghasilan neto yang ditetapkan sebesar 40% sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tersebut. Dengan demikian tarif
efektifnya adalah sebesar 15% x 40% = 6% dari penghasilan bruto di luar PPN. Hal ini berlaku juga atas penyerahan jasa teknik yang diatur dalam poin nomor 2 huruf a dalam lampiran yang sama peraturan tersebut. Jadi tarif efektif PPh Pasal 23 atasjasa teknik adalah 6% juga. Dalam hal siapa yang melakukan pemotongan telah diatur dalam
-76-
Undang-undang
PPh
1994.
Pihak
yang
membayar
penghasilan
wajib
melakukan pemotongan dan menyetorkannya ke kas negara, yaitu badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan,
Bentuk Usaha Tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, kemudian orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh Pasal 23.
Mengenai orang pribadi sebagai pemotong pajak sejauh ini apabila
diperhatikan pada peraturan perpajakan yang berlaku yaitu dalam Pasal I jo. Pasal 2 Keputusan Dirjen Pajak Nomor: Kep-50/PJ./1994 tanggal 27 Desember
1994 tentang Penunjukkan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu
sebagai Pemotong PPh Pasal 23 ditetapkan bahwa akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (kecuali Camat), pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pcmbukuan, yang telah terdaftar sebagai wajib pajak
ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa. Jadi selama
ini orang pribadi yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23 hanya atas sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta saja (yaitu yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c poin 1 UU PPh).
Menurut penulis melihat makin maraknya pengusaha-pengusaha warung Internet orang-perorangan
saat
ini,
mereka
dapat
saja
ditunjuk
oleh
DJP untuk
melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa akses Internet kepada ISP. Hal ini mengingat potensi pajak yang timbul yang pada dasarnya akses yang mereka
-77-
gunakan merupakan paket akses yang memerlukan waktu akses yang besar sehingga biaya yang dikeluarkan cukup besar dan bagi penyelenggara jasa juga
merupakan potensi penerimaan yang besar. Apalagi sekarang bermunculan layanan akses broadband misalnya lewat satelit atau jaringan TV kabel yang
merupakan alternatif menarik bagi pengusaha warung Internet selain meialui saluran telepon baik secara dial-up maupun leased line. Apabila pengusahapengusaha warnet ini ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas jasa Internet
maka dalam hal ini perlu digalakkan penyuluhan-penyuluhan mengenai hak dan
kewajibannya sebagai pemotong PPh Pasal 23 oleh DJP. Namun demikian menurut penulis penunjukan sebaiknya terbatas pada pengusaha warnet yang
besar
misalnya dengan karakteristik
menggunakan saluran telekomunikasi
permanen seperti leased line atau VSAT dan yang telah menjalankan usahanya dengan menyelenggarakan pembukuan. Hal yang sama berlaku juga bagi para pelanggan orang-perorangan yang
memakaijasa hosting Web pada penyelenggara jasa Internet. Dampak harus
melakukan pemotongan pajak penghasilan belum terasa karena pada dasarnya mereka tidak ditunjuk oleh DJP sebagai pemotong pajak. Dengan demikian atas pembayaran
imbalan jasa-jasa akses Internet, hosting maupun desain yang
dilakukan oleh individu pada umumnya tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Menurut penulis hal ini memang ditujukan bagi pemakai jasa. korporat sehingga mereka wajib melakukan pemotongan pajak atas pembayaran imbalan jasa. Namun bagi penyelenggara jasa Internet maupun usaha lain di bidang Internet serta
-78-
pengguna jasa Internet yang wajib melakukan pemotongan perlu diberikan penyuluhan agai di antara mereka terjadi keseragaman perlakuan perpajakan. Adanya ketidaseragaman perlakuan perpajakan dalam hal pemotongan
PPh Pasal 23 menurut penulis dapat disebabkan dua hal. Pertama, ISP tidak tahu menahu mengenai hal ini, Alasan ini bisa disebabkan karena tidak adanya sosialisasi mengenai Kep-176/PJ./2000. Alasan lainnya bisa saja disebabkan karena ada unsur ketidakpastian mengenai jasa-jasa internet mana saja yang dilakukan pemotongan. Kedua, ISP tidak ingin dilakukan pemotongan atas
penghasilan yang diterimanya. Mengenai hal ini ada dugaan bahwa pihak perusahaan jasa tidak ingin informasi penghasilan yang diterima dilaporkan dalam SPT.
Selanjutnya
atas
biaya
registrasi
menurut
penulis
tidak
dilakukan
pemotongan PPh Pasal 23 dengan alasan biaya registrasi hanya berupa aktivasi account pelanggan dan kegiatan adminstrasi pembukuan atau sejenisnya. Namun
apabila dalam biaya registrasi termasuk juga biaya imtalasi hardware ataupun pengaturan jaringan di tempat pelanggan, maka ha! ini menurut penulis termasuk obyek PPh Pasal 23 yang harus dilakukan pemotongan sesuai Kep-176/PJ./2000 mengenai jasa instalasi/pemasangan. Hal ini pun perlu dipertegas oleh DJP apakah biaya registrasi termasuk dalam pengertian jasa Internet. Selain itu perlu diperhatikan juga jumtah yang dipotong. Misalnya
apabila
perusahaan berlangganan
100.000,00
sebulan,
apakah
akses
dalam
hal
Internet jenis dial-up seharga Rp ini
pantas dilakukan
pemotongan?
-79-
Tentunya apabila dipotong maka hanya sejumlah Rp 6.000,00 saja sehingga
dapat terjadi biaya pemungutan/pemotongan dan penyetoran ke kas negara bisa
lebih tinggi dari hasil yang rnasuk ke kas negara, yang menurut penulis tidak pantas dilakukan pemotongan dengan kata lain dapat diabaikan karena jumlah yang tidak material. Namun hal ini apabila dilakukan melalui kontrak misalnya selama satu tahun dan harus dibayar di muka maka jumlah yang harus
dibayarkan adalah sebesar Rp 1.200.000,00 setahun dan jumlah pajak yang harus dipotong menjadi lebih reaiistis yaitu sebesar Rp 72.000,00.
Lebih banyak dijumpai seperti hal tersebut di atas adalah atas pemanfaatan jasa hosting karena harga yang ditawarkan relatif murah kecuali apabila kapasitas dan spesifikasi yang diininta adalah khusus yaitu sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang membutuhkan space sangat besar. Jadi apabila perusahaan pelanggan melakukan pemotongan pajak atas imbalan jasa ini yang hanya
katakanlah Rp 200.000 sebulan berarti 6% x Rp 200.000,00 adalah Rp 12.000,00. Menurut penulis perlu dilakukan pembatasan berapa batas imbalan minimal yang realistis untuk dilakukan pemotongan agar dapat memenuhi syarat economics of collection atau apabila besarnya pajak relatif tidak material
jumlahnya maka tidak perlu dilakukan pemotongan dengan kata lain dapat diabaikan. Namun khusus untuk jasa hosting jenis dedicated server perlu dilakukan pemotongan atas imbalan jasa karena nilai transaksi yang terjadi relatif besar.
Pada Bab II telah dijdaskan mcngenai saat tcrutang, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23, yaitu:
-80-
•
PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
•
PPh Pasal 23 yang hams disetorkan oleh pemotong pajak selambat-
lambatnya tanggal sepuluh bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak
•
Pemotong
PPh
Pemberitahuan
Pasal
23
diwajibkan
menyampaikan
Surat
Masa (SPM) selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari
setelah Masa Pajak berakhir.
•
Pemotong
kepada
PPh
Pasal
23
harus
member!
tanda
bukti
pemotongan
orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak
penghasilan yang dipotong.
Untuk memperjelas ketentuan di atas mengenai perlakuan PPh Pasal 23, maka diberikan contoh mengenai jasa co-location server Web. PT ABC berniat menggunakan jasa server co-location yang diselenggarakan oleh perusahaan jasa Internet PT Indoteknet. Sesuai dengan permintaan PT ABC jumlah saluran
kecepatan (bandwidth) yang diminta adalah sebesar 64 kbps. Untuk itu PT Indoteknet mcmbebankan biaya setup (registrasi dan instalasi) sebesar Rp 550.000,00 dan biaya bulanan sebesar Rp 4.400.000,00 minimal waktu kontrak
adalah
4
bulan.
PT
Indoteknet juga
mengadakan
pelatihan bagi system
administrator PT ABC yang menggunakan sistem operas! SunOS, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan oleh PT ABC adalah sebesar Rp 21.450.000 (termasuk PPN). Pada saat penandatangan kontrak tanggal 3 Agustus 2000
-81 -
jumlah tersebut dilunasi seluruhnya. Dalam hal ini PT ABC hams melakukan pcinotongan PPh Pasai 23 atas imbalan jasa Internet dan jasa teknik yang
diterima oleh PT Indoteknet sebesar Rp 1.170.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:
Jumlah jasa termasuk PPN
Rp2 1 .450.000,00
-/- PPN (10/110 x Rp 21.450.000,00)
Rp
Jumlah jasa tidak termasuk PPN
Rp 19.500.000,00
Perkiraan penghasiian neto (jasa Internet/teknik) Dasar pemotongan PPh Pasal 23
i 5 %
PPh Pasal 23 yang harus dipotong PT ABC
memotong
sejumlah
40%
Rp 7.800.000,00
Tarif PPh Pasal 23
Atas
1.950.000.00
Rp
1.170.000,00
Rp
tersebut
PT
]. 170.000,00
ABC
harus
dan menyetorkannya kepada kas negara selambat-lambatnya
tanggal 10 September 2000 dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP). Bukti pemotongan dibuat dengan tiga rangkap dan lembar pertama hams
diserahkan kepada pihak perusahaan jasa yang menerima penghasiian dalam
hal ini PT Indoteknet. Selambat-lambatnya tanggal 20 September 2000 PT ABC diwajibkan menyampaikan SPM ke KPP dengan dilampiri daftar bukti pemotongan, SSP, dan bukti pemotongan PPh Pasal 23.
Sedikit penulis tambahkan mengenai kemungkinan adanya potensi pajak
-82-
lainnya dalam usaha ini yaitu mengenai PPh Pasal 26 Dalam gambaran usaha pada Bab III teiah dijelaskan adanya pernbayaran-pernbayaran jasa Internet ke luar negeri
seperti atas sewa bandwidth ke upstream provider oleh penyelenggarajasa Internet di dalam negeri. Untuk itu perlu dicermati adanya potensi pajak PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa tersebut dan perlu diteliti apakah penyelenggarajasa di dalam negeri melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas imbalan jasa yang diberikan. Selain
itu
banyak
pula
penyelenggara jasa
hosting di
tanah
air
yang
memanfaatkan jasa dedicated server dari luar negeri yang mana atas pembayaran imbalan jasa menurut penulis akan timbul PPh Pasal 26 bersifat final yang harus diiakukan pemotongan oleh penerima jasa di Indonesia. Contohnya adalah PT A merupakan ISP yang berdiri dan berkedudukan
di Indonesia. Setiap bulan PT A harus melakukan pembayaran sewa bandwidth
berkapasitas 4 Mbps ke ISP Global di USA, setelah dikonversi ke dalam rupiah adalah sebesar Rp 250.000.000,00. Di samping itu untuk melayani kebutuhan pelanggan dalam negeri akan jasa hosting Web perusahaan menggunakan perangkat server Web sendiri yang berlokasi di Indonesia dan juga menyewa
beberapa server Web dari perusahaan yang sama di USA. Biaya yang harus
dikeluarkan untuk sewa server ini setelah dikonversi ke dalam mata uang dalam negeri adalah Rp 50.000.000,00 per bulan. Atas imbalan sejumlah Rp 300.000.000,00 ini PT A berkewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% final dari jumlah tersebut. Jadi sejumlah Rp 60.000.000,00 merupakan PPh Pasal 26 yang harus disetor ke kas negara.
-83-
Apabila pihak pemberi jasa di luar negeri tidak bersedia dipotong pajak
atas imbalan jasa Internet yang diterima atau diperolehnya, maka dalam hal ini pihak penerima jasa di dalam negeri harus menanggung potongan pajak tersebut. Jumiah imbalan jasa yang terutang atau yang dibayarkan ke luar
negeri tersebut merupakan jumiah neto (yaitu suatu jumiah imbalan yang
telah dipotong PPh Pasai 26) yang jumlahnya adalah sebesar 80% dari jumiah
imbalan jasa bruto yang terutang atau dibayar. Oleh karena itu penghitungan PPh Pasal 26 (tarif 20% misalnya karena tidak ada tax treaty} menjadi 20% dikali jumiah imbalan bruto, yaitu 20% x 100/80 x imbalan jasa yang terutang atau
dibayar atau 25% dikali jumiah imbalan jasa yang terutang atau dibayar. Melihat contoh di atas apabila ISP Global di USA tidak berkenan dilakukan pemotongan dalam arti
ia hanya bersedia menerirna neto sebesar Rp
300.000.000,00 maka perhitungan dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah 100/80 x Rp 300.000.000,00 -Rp 375.000.000,00. Selanjutnya besarnya PPh Pasal 26 yang terutang adalah sebesar 20% x Rp 375.000.000,00 = Rp 75.000.000,00. Jadi
perusahaan di
USA tersebut tetap menerima imbalan jasa sejumlah Rp
300.000.000,00 sesuai yang dikehendakinya. 2. PerlakuanPPN
Sesuai memori penjelasan Pasal 1 huruf f UU Nomor 11 tahun 1994 bahwa pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali ditentukan lain oleh undang-
undang. Selanjutnya yang diatur secara rinci oleh PP 50 Tahun 1994 adaiah jenis-
jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Akibat pemuatan dalam bentuk negative
-84-
list tersebut UU PPN memiliki kemampuan yang fleksibel dan mudah mengikuti perkembangan karena pengertian Jasa Kena Pajak menjadi sangat
luas sehingga luas pula cakupan obyek pajaknya. Jadi penampilan negative list mempunyai dampak yang menguntungkan dalam menggali potensi pajak. Namun
perlu diperhatikan pula
bahwa dengan
hanya mengandalkan Peraturan
Pemerintah Nomor 50 tahun 1994 tanpa peraturan pelaksanaan maupun petunjuk pelaksanaan akan menimbulkan tanda tanya besar dikalangan masyarakat wajib pajak tentang jenis-jenis jasa yang alas penyerahannya dikenakan PPN. Permasalahan ini selalu diselesaikan dengan jawaba.n-jawaban yang sama bahwa semua jasa selain 12 kelompok jasa yang diatur dalam peraturan pemerintah
tersebut adalah Jasa Kena Pajak. Meskipun demikian, masyarakat tetap masih
bertanya-tanya mengenai jenis jasa yang dimaksud oleh jawaban itu. Terlebih lagi
dengan perkembangan dunia usaha Internet yang begitu banyak menawarkan jasa-jasa Internet sehingga perlu adanya penegasan mengenai jasa-jasa tersebut agar tercipta perlakuan PPN yang sama oleh pelaku-pelaku usaha di dalam
negeri. Apabila disimak lebih mendalam, penetapan negative list memang kurang memberikan kepastian hukum.
Pengamatan penulis pada situs-situs Web pemsahaan jasa Internet
tidak
seluruhnya menampilkan
daftar harga
dengan
diserlai
informasi
apakah sudah termasuk PPN atau beium. Dikhawatirkan bahwa banyak usaha ini yang belum mehporkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan
kata lain dalam prakteknya masih banyak perusahaan-perusahaan tersebut yang
-85-
belum memenuhi kewajibannya memungut PPN atas pemanfaatan jasa hosting, desain, dan co-location.
Hal ini menurut penulis dapat memberikan iklim persaingan yang tidak
sehat bagi pelaku bisnis sejents terutama penyelenggara jasa Internet (ISP), di mana pengenaan dan pemungutan
PPN
ini mempakan kewajiban bagi
Pengusaha Kena Pajak. Mengingat pada Bab II telah dijelaskan adanya prinsipprinsip dasar pengenaan pajak, saiah satunya adalah obyek dan subyek pajak dibuat seluas mungkin dengan tetap memperhatikan azas keadilan dalam pemungutan pajak. Maka jasa-jasa hosting, desain dan co-location mempakan obyek pajak bam yang semakin marak akhir-akhir ini yang perlu digali potensinya.
Menurut penulis mengenai
tidak dilakukannya pemungutan oleh
perusahaan jasa Internet bisa disebabkan oleh beberapa alasan: a.
Wajib pajak masih mempakan Pengusaha Kecil
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 1 UU PPN 1984, Pengusaha Kecil
bukan Pengusaha Kena Pajak. Tetapi apabila terjadi hal yang sebaliknya, yaitu pengusaha yang tergolong sebagai Pengusaha Kecil mengajukan permohonan kepada Kepala KPP setempat memilih untuk dikukuhkan
menjadi Pengusaha Kena Pajak maka setelah dikukuhkan, Pengusaha Kecil tersebut menjadi Pengusaha Kena Pajak sepenuhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3A. ayat (2) UU PPN,
Selanjutnya berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan RI No. 648/KMK,04/1994 tanggal 29 Desember 1994, yang dimaksud pengusaha kecil di bidang jasa adalah pengusaha yang
-86-
seiama satu tahun buku melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan
jumlah bruto tidak lebih dari Rp 120.000.000,00. Jadi dalam hal ini apabila seorang pengusaha jasa hosting dan/atau jasa desain mempunyai omzet setahun kurang dari Rp 120.000.000,00 tidak diwajibkan untuk
melaporkan usahanya kecuali ia memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
b. Wajib pajak sebenarnya sudah merupakan PKP tapi belum melapor
Hal seperti ini bisa saja terjadi mengjngat banyaknya pengusahapengusaha baru yang bergerak dalam bidang ini. Ada kalanya mereka belum
mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan dalam perundangan perpajakan
khususnya dalam masalah PPN ini. Namun hal lain adalah wajib pajak tidak man melapor dengan alasan karena pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak
belum mcmberikan penegasan mengenai perlakuan atas jasa yang dimaksud. Menurut pendapat penulis perlu dikeluarkan penegasan bahwa jasa-jasa
dalam lingkungan Internet lainnya selain jasa akses Internet terutama jasa hosting, desain, dan co-location merupakan Jasa Kena Pajak dan bagi perusahaan yang
bergerak dalam bidang tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan memperhatikan batasan Pengusaha Kecil. Jadi pada dasarnya DJP perlu mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan yang sifatnya berupa penegasan atas jasa-jasa Internet yang berkembang saat ini di tanah air.
Salah satu karakteristik PPN adalah bahwa PPN merupakan pajak tidak
-87-
langsung. Karakteristik ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinaris pajak) dengan penanggung jawab pajak atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda.
Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai penerima Jasa Kena Pajak atas jasa Internet yang diberikan penyelenggara jasa. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha
Kena Pajak yang bertindak selaku penyelenggara jasa Internet Apabila terjadi penyimpangan
pemungutan
PPN,
aparat
pajak
akan
meminta
pertanggungjawaban kepada Pengusaha Kena Pajak tersebut dan bukan kepada
konsumen pelanggan penerima jasa Internet baik pelanggan itu merupakan orang pribadi ataupun korporat.
Berdasarkan Pasal 3A ayat (1) UU PPN, pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh
Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib mempunyai
Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Penarnbahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah yang temtang. Selanjutnya Pasal 3 A ayat (3) menyatakan bahwa orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Iuar Daerah
Pabean sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang
penghitungan dan tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi dalam hal ini penyelenggara jasa Internet menyerahkan Jasa Kena Pajak
yaitu jasa akses Internet, jasa hosting Web, jasa desain Web dan/atau jasa co-location
sesuai
pengusaha jasa
Internet
pembahasan ini
wajib
memiliki
sebelumnya nomor
sehingga
pengukuhan
PKP,
memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.
Apabila pengusaha memanfaatkan-jasa Internet dari luar negeri dalam hal ini adalah memanfaatkan akses Internet (link) ke jaringan backbone dari luar negeri dan/atau memanfaatkan server dalam hal ini adalah menyewa dedicated server dari perusahaan di luar negeri maka sesuai dengan Pasal 3 A ayat 3 UU PPN, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak
Pertambahan Niiai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Di sini diatur iebih ianjut dalam Keputusan Menteri Keuangan No:597/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 jo SE
Dirjen Pajak Nomor SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17Maret 1995. Untuk Iebih memperjelas mengenai pemanfaatan jasa Internet dari
luar
negeri
oieh
pengusaha jasa
Internet berikut diberikan
contoh
penghitungan dan perlakuan PPN-nya. PT A memanfaatkan jasa Internet dari
luar negeri dan diwajibkan melakukan pembayaran sewa bandwidth sebesar Rp 400.000.000,00 kepada perusahaan Internet di USA yang merupakan upstream provider-nya. Seperti yang telah dikemukakan dalam subbab
sebelumnya PT A diharuskan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar
20% (non tax treaty), sedangkan mengenai perhitungan PPN yang terutang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
-89-
1)
10% dari jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan dalam hal: a) jumlah yang dibayarkan belum termasuk PPN;
b) tidakada surat perjanjian untuk pembayaran yang dimaksud; dan c) ada surat perjanjian tetapi tidak ada penegasan bahwa dalam harga kontrak sudah lermasuk PPN.
2) 10/1 10 dari jumlah pembayaran yang dinyatakan sudah termasuk PPN.
Apabila kondisi pertama yang terjadi maka PT A wajib menyetor PPN terutang sebesar 10% x Rp 400.000.000,00 = RP 40.000.000,00, sedangkan
apabila yang terjadi adalah sesuai dengan kondisi yang kedua maka PT A
hams menyeior PPN sebesar 10/1 10 x Rp 400.000.000,00 = Rp 36.363.636,00
ke kas negara menggunakan surat sctoran pajak. Oleh karena PT A merupakan Pengusaha Kena Pajak maka PPN yang dibayarkan tersebut dapat dikreditkan dengan pajak keluaran.
Pada kenyataannya di Indonesia sendiri terdapat pengusaha-pengusaha baik orang perorangan
maupun yang berbentuk
badan yang bertindak
sebagai
pengusaha hosting provider yang memanfaatkan jasa sewa dedicated server
dari luar negeri., Menurut pendapat penuiis pengusaha-pengusaha ini agar
dihimbau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang Saat Dimulainya Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau Jasa Kena
Pajak dari Luar Daerah Pabean, Penghitungan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Sesuai dengan poin nomor 4 surat edaran
-90-
tersebut bahwa orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari
luar Daerah Pabean harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP kepada kantor pelayanan pajak yang berwenang atas wilayah tempattinggal atau tempat kedudukan orang pribadi atau badan tersebut.
Berdasarkan Pasal II ayat (1) UU PPN, pada prinsipnya pajak terutang pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak. Kelentuan ini tidak mempersoalkan tentang
penyerahan Jasa Kena Pajak. Ketentuan ini tidak mempersoalkan tentang pembayaran, sehingga prinsip timbulnya utang pajak dalam UU PPN adalah prinsip akrual. Karena pada saat itu sudah timbu! utang pajak, maka pajak
tersebut wajib dipungut oieh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.
Sarana untuk melakukan kewajiban ini adalah faklur pajak yang berdasarkan Pasal 1 huruf l UU PPN merumuskan bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu, Pasal 13 ayat (1) UU PPN ditentukan
bahwa PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur pajak yang dibuat jenisnya bisa faktur pajak sederhana atau faktur pajak standar.
Pengusaha Kena Pajak setiap bulan wajib menghitung jumlah pajak yang temtang dalam satu masa pajak, yang jangka waktunya sama dengan satu bulan
takwirn. Dalam mekanisme penghitungannya, Pengusaha Kena Pajak yang
bersangkutan menghitung selisih antara pajak keluaran yang dipungut dengan pajak rnasukan yang telah dibayar. Apabila jumlah pajak keluaran lebih besar
-91 -
daripada jumlah pajak masukan, Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib menyetorkan selisihnya ke kas negara. Namun sebaliknya, apabila ternyata
jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, maka Pengusaha
Kena
Pajak
berhak
memperoleh
pengembalian
atau
dikompensasikan dengan utang pajak masa pajak berikutnya. Semua kegiatan penghitungan dan penyetoran ini wajib dilaporkan kepada kantor peiayanan pajak di tempat tinggal atau kedudukan Pengusaha Kena Pajak yang
bersangkutan.Khusus mengenai jasa hosting dan/atau desain Web dapat dilakukan
tanpa pertemuan fisik antara penjuai dan pembeli dengan
melakukan transaksi sccara elektronik. Bagi pengusaha-pengusaha di tanah air yang bergerak dalam usaha ini perlu diberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai
periakuan
kesepakatan transaksi
pajak
internasional
e-commerce
khususnya
dalam
maka
PPN.
Karena
penyelesaian
menurut
belum
masalah
penulis
adanya
perpajakan
ketentuan-ketentuan
perpajakan yang berlaku di Indonesia sepanjang masih relevan dapat
dipakai untuk mengatasi permasaiahan periakuan perpajakannya. Misalnya dalam hai terjadi pemesanan hosting maupun desain dari pelanggan luar negeri
kepada
pengusaha jasa
dalam
negeri
maka
sesuai
dengan
karakteristik PPN yang menganut prinsip tempat tujuan {destination principle} atas jasa yang diberikan tidak dikenakan PPN atau harus bebas dari
komponen pajak. Namun sebaliknya atas pcmanfaatan jasa hosting dan/atau desain di dalam daerah pabean dari penyedia jasa di luar negeri harus dikenai
-92-
pajak. Untuk mengatasi perlakuan PPN atas jasa yang diberikan kepada pelanggan luar negeri perlu diberikan penyuluhan maupun himbauan untuk mencantumkan pernyataan dalam situs Web mereka bahwa pengenaan PPN
hanya berlaku bagi pengguna jasa di dalarn daerah pabean (Indonesia) sedangkan pelanggan luar negeri tidak dikenakan pajak.
Selanjutnya permasalahan lain yang muncul yang sudah tidak relevan lagi
dengan peraturan perpajakan yang ada misalnya adalah pengguna atau
konsiimen akhir jasa hosting dalam negeri yang memanfaatkan jasa dari luar negeri. Penulis tekankan di sini adalah pengguna yang merupakan konsumen akhir. Sesuai dengan Pasal 4 huruf e UU PPN menyatakan bahwa atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah
pabean terutang PPN, kemudian Pasal 3 A UU PPN menyatakan bahwa orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak tersebut wajib memungut,
menyetor,
dan
melaporkan
PPN
yang
terutang
yang
penghitungan dan tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu Keputusan Menteri Keuangan nomor: 597/KMK. 04/1994 tanggal 21
Desember 1994. Selanjutnya dalam petunjuk pelaksanaannya yaitu surat
edaran Dirjen Pajak nomor SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 pada poin 4 bahwa orang pribadi tersebut wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP kepada KPP yang berwenang. Melihat hal-hal tersebut di atas menurut penulis periakuan perpajakan tersebut sudah tidak
relevan lagi apabila konsumen akhir jasa hosting (bahkan jasa-jasa lainnya
-93-
maupun BKP tak berwujud misalnya beli software} yang dilakukan melalui
Internet harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan
usahanya ke KPP. Padahal pemakai jasa merupakan konsumen akhir dan tidak melakukan usaha Iain halnya apabila seorang pengusaha jasa Internet maka ia wajib melaporkan usahanya.
Permasalahan perlakuan PPN ini dialarni juga oleh negara-negara lain yang menerapkan Value Added Tax (VAT) seperti di Inggris. Dan belum
ada penyelesaian yang pasti mengenai hal ini. Menurut penulis hal ini bukan berarti jasa hosting di Indonesia tidak akan dikenakan PPN, sebab
pada dasarnya pengenaan PPN tersebut masih dapat dilaksanakan apabila pengguna maupun penyedia jasa berada di dalam daerah pabean. Lalu
bagaimana dengan perlakuan PPN bagi konsumen akhir tersebut di atas? Menurut penulis sementara ini mereka yang menggunakan jasa tersebut tidak
akan terjangkau oleh aparat perpajakan. Namun perlu diperhatikan bahwa untuk menggunakan jasa hosting di luar negeri mereka harus menggunakan kartu kredit.
Apabila dilihat perkembangannya di Indonesia bahwa pemegang kartu kredit masih terbatas bagi kalangan tertentu dan hal lainnya adalah masih sedikitnya pemegang kartu kredit yang mau bertransaksi di Internet karena masih
rendahnya tingkat kepercayaan mereka terutama dilihat dari aspek keamanan. Melihat hal ini menurut penulis banyak berkembang pengusaha-pengusaha
hosting di tanah air yang memberi alternatif selain menerima kartu kredit juga transfer bank bagi pelanggan-pelanggan yang tidak dalam satu kota dengan
-94-
pengusaha jasa dan juga mencrima pembayaran tunai apabila si peianggan
masih tinggal dalam satu kola. Bahkan menurut pengamatan penulis beberapa perusahaan jasa hosting tidak menerima pembayaran melalui kartu kredit
sehingga mereka mencantumkan juga satu atau beberapa nomor rekening bank mereka. Hal ini merupakan informasi penting dalam hal melakukan suatu veriflkasi pada perusahaan jasa tersebut.
D. Optimalisasi Potensi Pajak Atas Usaha Jasa Internet
Optimalisasi penggalian potensi pajak dapat ditempuh dengan dua cara
yaitu ekstensifikasi dan intensiflkasi. Apa yang penulis sajikan sebelumnya adalah merupakan upaya-upaya dalam pelaksanaan program ekstensifikasi khususnya perluasan obyek-obyek pajak PPh Pasal 23 maupun PPN. Dengan ekstensifikasi maksudnya
adalah
memperbanyak
jumlah
subyek
pajak
sehingga
memperbanyak barisan jumlah pembayar pajak. Oleh karena itu perlu juga
adanya informasi mengenai siapa pelaku usaha atau subyek pajaknya. Dalam
upaya
ekstensifikasi
wajib
pajak,
perlu
diidentiflkasikan
pengusaha atau perusahaannya mengenai keberadaan atau domisilinya, dapat
dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan serta data yang berasal baik dari lingkungan DJP sendiri (intern) maupun data dari luar lingkungan DJP (ekstern). Data yang bersifat intern contohnya adalah pemanfaatan data yang bcrupa bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang disampaikan ke KPP oleh pemotong pajak. Informasi yang dapat diambil udalah naina wajib pajak
-95-
yang berusaha dalam bidang jasa Internet, alamat atau kaiau tersedia juga NPWP-nya.
Sedangkan meialui data ektern dapat dilakukan dengan melibatkan banyak pihak lain seperti kerja sama dengan APJII untuk mendapatkan informasi-informasi ISP yang menjadi anggotanya. Kemudian dapat juga dengan memanfaatkan Internet, misalnya mencari usaha terkait dengan mesin pencari (search engine), kemudian memasuki situs Web perusahaan yang
bersangkutan dan melihat informasi yang ada baik nama perusahaan, alamat, telepon/fax, dan sebagainya. Atau dapat juga langsung menanyakan
informasi yang diperlukan meialui e-mail pengusaha atau pemsahaan jasa Internet. Dengan pemanfaalan data dan informasi yang ada maka pengusaha (orang pribadi) atau perusahaan (badan) tersebut dapat dihubungi
dan
dihimbau untuk mendafiarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP apabila belum
mempunyai NPWP dan/atau untuk dikukuhkan
menjadi Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang berwenang atas wilayah tempat tinggal kedudukan orang pribadi atau badan tersebut. Dalam
upaya
intensifikasi.
dimaksudkan
agar para wajib pajak
membayar pajak sesuai dengan jumlah obyek yang selengkapnya dan
sebenarnya. Oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan pengujian kepatuhan wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha jasa Internet meialui
kegiatan pemeriksaan oleh aparat pajak baik verifikasi lapangan maupun verifikasi kantor. Kegiatan pemeriksaan merupakan bentuk terjalinnya interaksi
-96-
dan komunikasi dengan wajib pajak sehingga aparat pajak dituntut untuk bisa menjelaskan maksud dari ketentuan peraturan perpajakan. Di samping itu perlu
didukung dengan law enforcement berupa sanksi hukum secara konsisten, baik berupa sanksi administrasi inaupun sanksi pidana atas pelanggaran yang terjadi.
Namun demikian untuk melakukan pemeriksaan atas usahajasa Internet, aparat perpajakan perlu membenahi diri dengan meningkatkan kemampuan
memahami konsep-konsep audit pengolahan data elektronik. Begitu pula pemahaman akan usaha jasa Internet perlu dipelajari oleh aparat perpajakan. Dengan
memanfaatkan fasilitas diskusi
perpajakan
dapat
meningkatkan
mailing list di
berbagai
pengetahuan
Internet
aparat
dalam
bidang
teknologi telekomunikasi maupun teknologi informasi yang terkait dengan usaha jasa Internet. Contohnya adalah dengan mengikuti mailing list
[email protected]
khusunya bidang
yang
mernbahas
masalah-masalah
teknologi
mikroelektronika kemudian
[email protected]
yang membahas masalah-masalah teknik, tip maupun trik serta segala hal mengenai jasa hosting dan jasa desain Web dan sebagainya. Dengan banyak
bertanya mengenai suatu permasalahan dalam bidang jasa Internet yang sesuai menurut penulis sedikit demi sedikit aparat perpajakan dapat memahami
konsep-konsep dasar atau mekanisme proses suatu jasa Internet yang akhirnya
berguna dalam melaksanakan tugas verifikasi perpajakan dalam bidang jasa tersebut. Selain itu dapat pula aparat perpajakan memulainya dari tabloid-tabloid
-97-
telekomunikasi maupun komputer sehingga minimal
istilah-istilah maupun
konsep-konsep dasar dari usaha Internet dapat dipahami.
Selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh DJP adalah masalah kepatuhan
sukarela (voluntary compliance} wajib pajak yang perlu ditingkatkan. Seperti yang telah dikemukakan di alas bahwa DJP telah melakukan upaya dalam
menjaring potensi fiskalatas usaha jasa Internet yaitu dengan mengeluarkan peraturan perpajakan dalam bidang PPh maupun PPN. Namun mengingat tingkat
kepatuhan (tax compliance) dan rasio pajak (tax ratio) yang relatif lebih rendah dibanding negara-negara lain perlu dilakukan upaya meningkatkan dan menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti perlu
dilakukan kegiatan pemeriksaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun dcmikian selain itu kepatuhan sukarela dapat pula dipengaruhi oleh suatu kesadaran pajak dari wajib pajak' tersebut.
Sedangkan faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak adalah pelayanan
yang baik dari DJP. Menurut penulis di sini peran dari pusat penyuluhan perpajakan DJP dapat ditingkatkan. Pusat penyuluhan perpajakan memiliki tugas memberikan penyuluhan perpajakan guna meningkatkan kesadaran wajib
pajak. Kesadaran wajib pajak, akan hak dan kewajiban perpajakannya, diyakini secara umum
dapat meningkat seiring dengan
meningkatnya
pengetahuan perpajakan wajib pajak itu sendiri. Ketidaktahuan akan peraturan
perpajakan sering menjadi penyebab ketidapatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu upaya penyuluhan yang dilakukan pusat penyuluhan DJP masih perlu
-98-
ditingkatkan sehingga semua lapisan masyarakat akan mengerti hak dan kewajiban perpajakannya. Diharapkan makin banyak orang secara sukarela mendaftarkan diri menjadi wajib pajak baru. Salah satu upaya yang telah
dijalankan oleh pusat penyuluhan DJP adaiah dengan membuka homepage DJP (www.pajak.go.id).
Menurut penulis sudah selayaknya dilakukan demikian karena
dengan Internet dapat menjangkau setiap orang yang memanfaatkannya. Selama ini peraturan perpajakan menjadi bahan komersial penerbit buku perundangan. Apalagi harga yang ditawarkan adalah menurut penulis sangat mahai misalnya untuk suatu tahun masalah di bidang PPh dijual seharga Rp
60.000,00. Itu pun baru satu bidang yaitu PPh, masih ada bidang lainnya yaitu KUP, PPN, PBB, maupun Bea Meterai sehingga dapat dibayangkan berapa yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku. Belum lagi mereka yang memanfaatkan teknologi informasi
dengan menjual compact disc berisi peraturan perpajakan yang cukup lengkap dari tahun 80-an. Menurut penulis sudah saatnya pemanfaatan Internet
diberdayakan dengan mengisi setiap perundangan perpajakan dalam homepage DJP tersebut di samping dalam bentuk media-media lainnya. Dengan membuat situs jenis database dilengkapi dengan mesin pencari maka suatu masalah yang akan dicari dalam Form Field mesin pencari tersebut hanya
dengan memasukkan keyword-nya saja dapat mempermudah pengakses menemukan
peraturan
perpajakan
yang
terkait.
-99-
Adalah amat kurang bijaksana apabila tercapainya rencana penerimaan pajak dan peningkatan ,„ mtio hanya dilaktikan 0,eh mm ^.^ ^ ^^
tanggung jawab tersebut terutama ada di tangan mereka. Yang periu disadari
oleh semua pihak adalah bahwa masa.ah perpajakan ada,ah masalah nasional. Peningkatan penerimaan negara apalagi dalam suasana bangsa dan negara yang masih dilanda krisis berkepanjangan merupakan masa.ah besar yang
membutuhkan kesadaran, semangat, bantuan dan kerja sama dari semua pihak yang
terkait dengan perpajakan. Kesadaran dan kerelaan masyarakat khususnya bagi
pelaku usaha jasa Fernet untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku adalah merupakan elemen penting dalam realisasi penerimaan pajak guna pembiayaan pengeluaran negara.
