METODOLOGI 3.1. Kerangka Pemikiran Pelaksanaan sistem pemerintahan desentralisasi yang telah berjalan selama 12 tahun, belum mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber
dari
pengembangan
ekonomi
lokal,
bahkan
yang
lebih
mengkhawatirkan lagi adalah kemampuan daerah secara mandiri untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya belum memadai dan cenderung porsinya semakin menurun. Kondisi ini dikhawatirkan akan menyebabkan timbulnya “moral hazard9” di tingkat pemerintahan daerah dalam hal untuk lebih menggantungkan beban biaya operasional pemerintahan daerah pada sumber pendanaan dari pemerintah pusat untuk membiayai administrasi pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, tanpa berusaha untuk melakukan perubahan pada perbaikan organisasi pemerintahan daerah itu sendiri dengan menerapkan prinsip efisiensi. Di satu sisi, pemerintah daerah mengakui menghadapi keterbatasan dalam membiayai pembangunan daerah, namun di sisi lainnya organisasi pemerintah daerah semakin diperbesar, yang tentu saja membawa konsekuensi pada peningkatan alokasi pengeluaran publik untuk belanja pegawai dan operasional kantor. Kebergantungan pada dana perimbangan dan adanya keterbatasan anggaran daerah, menuntut pemerintah Kota Bogor untuk lebih selektif dalam penggunaan pengeluaran publik melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang sinergi antar instansi pemerintah dan perumusan indikator kinerja yang terukur. Pembelajaran dari pengalaman kinerja pelaksanaan RPJMD Kota Bogor periode 2004-2009 dan adanya penetapan visi pembangunan 2010-2014, yaitu menjadikan Kota Bogor sebagai Kota Perdagangan, menuntut pemerintah Kota Bogor untuk lebih bekerja keras dan fokus dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor tersebut. Pencapaian tujuan dan visi pembangunan Kota Bogor tidak hanya 9
Moral hazard adalah tindakan yang muncul karena individu atau lembaga tidak mengambil konsekuensi dan tanggung jawab penuh atas tindakannya, dan membiarkan pihak lain yang berperan untuk bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut. Moral Hazard adalah kasus khusus dari information asymmetry, yang cenderung menimbulkan penggunaan sumberdaya yang tidak efisien. http://en.wikipedia.org/wiki/Moral_hazard.
56
dapat mengandalkan pada peningkatan kinerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan semata, namun diperlukan adanya sinergi
perencanaan secara
horisontal antar masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan mulai dari sektor hulu sampai hilir, yaitu mulai dari sektor pertanian, perindustrian, sampai pada sektor perdagangan. Penelitian ini menitikberatkan pada upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kota Bogor melalui keselarasan indikator kinerja yang berorientasi outcome dan sinergi perencanaan antar instansi pemerintahan penyelenggaraan urusan pilihan yang memiliki fungsi pembangunan baik di sektor riil (yaitu pertanian, perindustrian, UMKM) maupun sektor perdagangan. UMKM menjadi salah satu bagian dari penelitian ini (walaupun merupakan bagian dari urusan wajib pemerintahan) lebih disebabkan karena urusan UMKM secara implementatif terkait dengan urusan perdagangan dan perindustrian. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 9 di bawah. R P J M D 2 0 1 0 -2 0 1 4 V IS I K o t a p e r d a g a n g a n d e n g a n s u m b e r d a y a m a n u s ia p r o d u k tif d a n p e la y a n a n p rim a
M is i I M e n g e m b a n g k a n p e r e k o n o m ia n m a s y a r a k a t y a n g b e r tu m p u p a d a k e g ia t a n ja s a p e rd a g a n g a n
1. 2. 3. 4.
M M M M
e n in g k a t k a n e n in g k a t k a n e n in g k a t k a n e n in g k a t k a n
T u ju a n p e n g e m b a n g a n p e r e k o n o m ia n k h u s u s n y a s e k to r P e rd a g a n g a n p e n g e m b a n g a n p e r e k o n o m ia n p a d a s e k to r I n d u s tr i p e ra n k o p e ra s i d a n U K M p e n g e m b a n g a n s e k t o r p e r t a n ia n b e r b a s i s a g r i b i s n i s
S a s a ra n 1 . M e n in g k a t n y a d a y a s a in g p a d a s e k to r p e r d a g a n g a n 2 . a . M e n in g k a tn y a k e g ia t a n in d u s tr i r u m a h t a n g g a, in d u s t ri k e c il d a n m e n e n g a h y a n g t a n g g u h m a n d iri d a n b e r d a y a s a in g , d a n b . T e r s e d ia n y a i n f o r m a s i s e n t r a - s e n t r a I K M 3 . M e n in g k a t n y a k e ta n g g u h a n d a n k e m a n d ir ia n k o p e ra s i d a n U K M 4 . B e r k e m b a n g n y a u s a h a a g r i b i s n is
P ro g ra m U ru s a n P e rd a g a n g a n 1 . P r o g r a m P e n in g k a ta n E f is ie n s i P e r d a g a n g a n d a la m N e g e ri 2 . P r o g r a m P e r l in d u n g a n K onsum en dan P engam anan P e rd a g a n g a n 3 . P r o g r a m P e n in g k a ta n d a n P engem bangan E kspor 4 . P r o g r a m p e m b in a a n p e d a g a n g k a k i lim a d a n asongan
P ro g ra m U ru s a n In d u s tri 1 . P ro g ra m P e n g e m b a n g a n I n d u s tr i K e c il d a n M e n e n g a h 2 . P ro g ra m P e n g e m b a n g a n K e w ira u s a h a a n d a n K e u n g g u la n K o m p e t itif U s a h a K e c il M e n e n g a h
P ro g ra m U ru s a n K o p e ra s i & UKM 1 . P ro g ra m P e n in g k a t a n K u a l i t a s K e le m b a g a a n K o p e ra s i 2 . P ro g ra m P e n g e m b a n g a n S is t e m P e n d u k u n g U s a h a B a g i U s a h a M ik ro K e c il D a n M enengah
P r o g r a m U r u s a n P e rt a n ia n 1 . P r o g r a m P e n in g k a t a n P r o d u k s i P e r t a n ia n 2 . P ro g ra m P e n c e g a h a n d a n P e n a n g g u la n g a n P e n y a k it T e rn a k 3 . P r o g r a m P e n in g k a t a n P e m a s a r a n H a s il P r o d u k s i P e r t a n ia n
IN D IK A T O R K IN E R J A S in e rg i
P e la k s a n a a n
O u tc o m e O rie n te d
T e ru k u r
P e m a n ta u a n d a n E v a lu a s i
Gambar 9 Kerangka Pemikiran
57
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian difokuskan pada pemerintahan daerah Kota Bogor. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada: 1.
Aspek geografi, Kota Bogor berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor, serta lokasinya yang dekat dengan ibukota negara, Jakarta.
2.
Aspek ekonomi, lokasi Kota Bogor yang strategis memberikan kontribusi besar dalam perkembangan kegiatan ekonomi, terutama di sektor properti dan perdagangan.
3.
Aspek pemerintahan, adanya pengakuan dari pemerintah pusat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 120-276 Tahun 2011 Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009, menetapkan bahwa Kota Bogor sebagai kota peringkat ke-10 yang berprestasi paling tinggi secara nasional.
4.
Aspek perencanaan, sebagai salah satu kota di Indonesia dengan RPJMD 2010-2014 yang sudah mengfokuskan pembangunan daerah pada suatu sektor unggulan tertentu, yaitu sektor perdagangan. Pelaksanaan penelitian direncanakan selama 3 (tiga) bulan mulai dari Bulan
Mei sampai dengan Juli 2011.
3.3. Metode Penelitian Penelitian ini mengunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif (qualitative and quantitative approach). Pertama, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali atau mendapatkan informasi lebih detail mengenai perencanaan daerah, terutama indikator kinerja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan Kota Bogor, dan untuk menganalisa sinergi indikator kinerja antar instansi pada urusan perdagangan, industri, UMKM, dan pertanian. Menurut Neergaard dan Parm (2007), pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk digunakan dalam rangka memperoleh informasi secara detail dari nara-sumber terpercaya yang sulit diperoleh melalui pendekatan kuantitatif. Kedua, pendekatan kuantitatif digunakan dalam rangka untuk menindaklanjuti hasil yang dicapai dalam
58
pendekatan kualitatif guna membantu penyusunan strategi alternatif dalam mendorong sinergi program pembangunan dan indikator kinerja antar instansi pada urusan perdagangan, industri, UMKM, dan pertanian.
3.3.1 Sasaran Penelitian dan Teknik Sampling Unit analisis dari penelitian ini adalah pemerintahan daerah Kota Bogor berkaitan dengan penilaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan dalam rangka pencapaian visi Kota Bogor sebagai Kota Perdagangan. Pada tahap pendekatan kualitatif, peneliti akan menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth interview) dengan responden yang menjadi sasaran penelitian adalah pejabat pemerintahan di Dinas Perdagangan dan Industri, Kantor UMKM (usaha kecil dan menengah), Dinas Pertanian, Bappeda Kota Bogor, dan Anggota DPRD Kota Bogor pada Komisi B (Bidang Ekonomi). Selain itu, pihak dari dunia usaha yang dijadikan responden adalah Kamar Dagang Daerah (Kadinda), dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang objektif dan independen mengenai keterukuran indikator kinerja yang telah disusun pemerintah Kota Bogor dalam dokumen perencanaannya, yaitu RPJMD 20102014. Pemilihan responden menggunakan metode purposive sampling (nonprobabilistic) dengan karakteristik responden pada pemerintahan Kota Bogor adalah memiliki jabatan setingkat eselon III di bagian perencanaan program pada instansi yang sudah disebutkan di atas. Total jumlah responden yang akan dijadikan sebagai narasumber adalah sebanyak 7 orang sebagaimana dapat dilihat secara detail pada Tabel 2 di bawah ini.
59
Tabel 2 Jabatan dan Instansi Responden Jabatan
Instansi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Kepala Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan Perdagangan Pelaksana Seksi Bina UMKM dan PKL Kantor Koperasi dan UMKM Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pertanian Pelaksana Sub Bagian Perekonomian dan Bappeda Kota Bogor dan Pelaksana Bidang Organisasi dan Tatalaksana Bidang Ortala Kantor (Ortala) Walikota Anggota Komisi B (Bidang Ekonomi) Tahun 2010 DPRD Kota Bogor Ketua Kadinda Tahun 2010 Kamar Dagang Daerah Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri
3.3.2. Metode Pengumpulan Data Pada penelitian ini data yang dikumpulkan adalah kombinasi data primer dan sekunder. Data primer yang sifatnya kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi lebih detail terkait pemahaman dan persepsi responden terpercaya berdasarkan pengalamannya dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Bogor, terutama berhubungan dengan penentuan indikator kinerja penyelenggaraan pembangunan urusan pilihan pemerintahan. Sedangkan data sekunder digunakan untuk menganalisa permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang sebagian besar merupakan data kuantitatif. Data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Bogor, hasil penelitian sebelumnya, majalah dan surat kabar, e-data, Bappeda, Dinas Perdagangan dan Industri, Kantor UMKM, dan Dinas Pertanian. Jenis data sekunder yang dibutuhkan secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah.
60
Tabel 3 Jenis dan Sumber Data No. Jenis Data 1. RPJMD 2. 3.
4.
5.
6. 7.
8.
Periode Data Sumber Data 1. 2004-2009 Bappeda 2. 2010-2014 Rencana Kerja Pemerintah 2010, 2011, dan Bappeda Daerah (RKPD) 2012 1. Dinas Perdagangan dan Industri 1. 2004-2009 2. Kantor Koperasi dan Usaha Renstra SKPD 2. 2010-2011 Kecil dan Menengah (UMKM) 3. Dinas Pertanian 1. Dinas Perdagangan dan Industri 2. Kantor Koperasi dan Usaha Renja SKPD 2010 - 2011 Kecil dan Menengah (UMKM) 3. Dinas Pertanian Laporan Monev Kegiatan Bappeda Bagian Bina Pembangunan, terutama di 2009-2010 Program sektor perdagangan BPS Kota Bogor dan Kota Bogor Dalam Angka 2005 s.d. 2010 Bappeda Data Indikator Kinerja Website Kabupaten Kabupaten Serdang 2006-2010 Serdang Bedagai Bedagai (RPJMD) Statistik Ekspor-Impor 2006-2010 Badan Pusat Statistik (BPS)
3.3.3. Metode Pengolahan dan Analisa Data Proses pengolahan data primer dan sekunder pada penelitian ini menggunakan metode pengolahan sederhana dalam bentuk deskriptif statistik, frekuensi, dengan memanfaatkan fasilitas pengolahan data secara komputerisasi pada Microsoft Excel atau SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Tahapan analisa data yang dilaksanakan pada penelitian ini terdiri dari: (1) analisa indikator kinerja, dan (2) analisa sinergi perencanaan. Secara detail masingmasing analisa dapat dilihat pada Gambar 10 di bawah ini.
61
Gambar 10 Tahapan Analisa Penelitian
1. Analisa Indikator Kinerja dalam RPJMD Kota Bogor 2010-2014 di Sektor Perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan Pertanian Analisa indikator kinerja dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu Pertama, pendekatan document review, yaitu menganalisa konsistensi antar indikator kinerja pemerintah Kota Bogor yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor 2010-2014 dengan dokumen perencanaan, yaitu rencana strategi (Renstra) di masing-masing SKPD dalam hal ini adalah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Koperasi dan UMKM, dan Dinas Pertanian. Kedua, menganalisa
indikator
kinerja
dengan
pendekatan
SMART
(Specific,
Measureable, Acceptable, Realistic, Timely). Menurut Poister (2003), pendekatan SMART dapat digunakan untuk menilai indikator kinerja, yang antara lain adalah: Specific (jelas), yaitu indikator kinerja yang disusun harus jelas, tepat, dan sesuai kebutuhan agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi. Measureable (terukur secara obyektif), yaitu indikator kinerja yang disusun harus menggambarkan sesuatu yang jelas ukurannya, menunjukkan cara untuk pencapaian indikator sesuai data dasar yang jelas. Acceptable (dapat diterima), yaitu indikator kinerja yang ditetapkan maknanya harus dipahami dan diterima oleh stakeholder pelaksana karena dinilai bermanfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan. Realistic (realistis), yaitu indikator kinerja harus dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan ruang lingkup kewenangan stakeholder pelaksana. 62
Time-bound (terikat waktu), yaitu pencapaian indikator yang disusun harus didukung oleh ketersediaan waktu, jadwal pentahapan, dan ketersediaan data. Berdasarkan kriteria SMART di atas, penilaian indikator kinerja perencanaan pembangunan Kota Bogor pada urusan perdagangan, industri, UMKM, dan pertanian menggunakan instrumen kuesioner seperti yang terdapat pada Tabel 4 di bawah ini. Tabel 4 Format Penilaian Indikator Kinerja Menurut Urusan Pilihan Tahun Urusan Pilihan: __________ Sasaran: a. b.
2010
2011
2012
2013
2014
Keterangan (1 = berorientasi outcome 2= berorientasi output)
Indikator Kinerja:
a. b.
1 1
2 2
Nilai Kriteria SMART Specific (Spesifik) Measurable (Terukur) Acceptable (Dapat Diterima) Realistic (Realistis)
a. b. a. b. a.
Time-bound (Rentang Waktu
a.
1
2
3
4
5
Nilai SMART
b. a. b.
b.
Keterangan: Format penilaian indikator kinerja di atas diadopsi dari suatu proposal tesis Sumber: Koswara, 2010
Interpretasi terhadap kualitas indikator kinerja menurut urusan pilihan pada sektor perdagangan, industri, UMKM dan pertanian dilakukan dengan menjabarkan masing-masing kriteria SMART dalam skala penilaian 1 s.d. 5 seperti yang tertuang dalam Tabel 5 berikut ini.
63
Tabel 5 Interpretasi Penilaian Indikator Kinerja Menurut Aspek SMART Nilai
1
Specific
Indikator kinerja tidak spesifik
Measurable
Indikator kinerja tidak dapat diukur dan tidak ada data dasar
Acceptable
2
3
4
5
Indikator kinerja cukup spesifik
Indikator kinerja sudah tepat dan spesifik Ukuran indikator kinerja sudah tepat dan data tersedia
Indikator kinerja sangat tepat dan spesifik Ukuran indikator kinerja sudah sangat tepat dengan data up to date dan mudah di evaluasi Indikator kinerja sangat dipahami dan jadi pedoman kerja oleh SKPD
Indikator kinerja masih multiinterpretasi Indikator kinerja mungkin dapat diukur bila ada data dasar
Indikator kinerja dapat diukur dan data tersedia
Indikator kinerja tidak dapat dipahami
Indikator kinerja dapat dipahami, namun kurang diterima SKPD
Indikator kinerja cukup dipahami dan dpt diterima SKPD
Realistic
Indikator kinerja tidak mungkin terealisasi
Indikator kinerja dapat dicapai dg biaya besar dan bantuan pihak lain
Time-bound
Indikator kinerja tidak dapat dijadwalkan pencapaiannya
Indikator kinerja tidak disusun secara tahunan, tapi dalam 5 tahun ke depan
Indikator kinerja dapat direalisasikan dengan sumberdaya yang ada Pencapaian indikator kinerja telah dijadwalkan tiap tahun
Indikator kinerja telah dipahami dan diupayakan pencapaiannya oleh SKPD Indikator kinerja dapat direalisasikan dengan kemampuan sendiri Penjadwalan pencapaian indikator kinerja sudah tepat
Indikator kinerja dapat direalisasikan dengan biaya yang efisien Jadwal pencapaian indikator kinerja telah tepat dan dapat dijadikan pedoman kerja SKPD
Keterangan: Interpretasi penilaian indikator kinerja di atas diadopsi dari suatu proposal tesis Sumber: Koswara, 2010
Berdasarkan Interpretasi di atas, dilakukan pembobotan terhadap penilaian akhir dari indikator kinerja pada urusan perdagangan, industri, UMKM, dan pertanian. Pembobotan terhadap interpretasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini. Tabel 6 Pembobotan Penilaian Akhir Terhadap Indikator Kinerja Interval Nilai 1 – 1,9 2 – 2,9 3 – 3,9 4 – 4,9 5
Interpretasi Nilai SMART Indikator kinerja tidak spesifik, tidak dapat diukur, susah dipahami dan tidak dapat direalisasikan Indikator kinerja dapat dipahami, namun sulit di evaluasi dan direalisasikan Indikator kinerja dapat diukur, dipahami dan direalisasikan Indikator kinerja sudah tepat, jelas, mudah dipahami dan dapat direalisasikan oleh SKPD Indikator kinerja sangat tepat, mudah dievaluasi dan direalisasikan oleh SKPD
64
Ketiga, menilai orientasi dari indikator kinerja yang disusun (apakah output oriented atau outcome oriented) berdasarkan pendekatan Program Model Logika (Logic Model Program). Menurut Poister (2003), pelaksanaan pengukuran kinerja harus bermakna, yaitu, harus langsung berhubungan dengan misi, tujuan, dan outcome yang diharapkan dari sebuah program, dan harus mewakili dimensi kinerja yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari logika program. Untuk itu, peneliti melakukan identifikasi mengenai hubungan input-output-outcome dari suatu program pada urusan perdagangan, industri, UMKM, dan pertanian. Pendekatan yang digunakan adalah Program Model Logika, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 11 di bawah ini.
Sumber: Poister (2003)
Gambar 11 Program Model Logika
Secara umum, pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard dan Program Model Logika. Kedua pendekatan tersebut memiliki karakteristik dalam penggunaannya. Menurut Poister (2003:184), Balanced Scorecard adalah suatu kerangka kerja untuk mengukur kinerja organisasi, sedangkan Program Model Logika digunakan untuk fokus pada pengukuran kinerja program. Program Model Logika akan sangat membantu dalam memastikan bahwa suatu organisasi fokus pada output dan outcome yang paling relevan. Program Model Logika merupakan logika yang mendasari penyusunan program yang diharapkan mengarah pada pencapaian hasil (outcome) yang ditargetkan. Manfaat dari model ini adalah sebagai alat untuk mengidentifikasi ukuran kinerja yang berorientasi outcome (hasil) agar secara
65
langsung terkait dengan tujuan dan sasaran. Hal yang paling penting dalam mengidentifikasi logika program adalah membedakan antara output dan outcome. Output merupakan keluaran yang langsung diperoleh dari pelaksanaan kegiatan, sedangkan outcome adalah hasil yang menunjukkan efektifitas program. Untuk mengukur kinerja keseluruhan dari pencapaian visi Kota Bogor tidak hanya dapat dilihat dari aspek output-nya saja, melainkan harus melihat outcome karena menunjukkan efektivitas program. Dalam hal logika program, output memiliki nilai yang belum menunjukkan manfaat secara langsung, namun output sangat penting karena memicu terjadinya perubahan yang mengarah pada outcome yang diinginkan. Outcome adalah dampak substantif yang dihasilkan dari memproduksi output tersebut (Poister, 2003). Output dianggap sebagai kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup digunakan untuk mengukur kesuksesan suatu program. Namun, tanpa adanya kualitas output yang baik, program tidak akan dapat menghasilkan outcome yang diinginkan. Kualitas output cenderung lebih kuat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang berada di luar kendali program. Beberapa contoh yang menunjukkan perbedaan antara output dan outcome dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 7 Contoh Perbedaan antara Output dan Outcome Program Program Layanan Perizinan Satu Pintu Program Wisata Kota Bogor
2.
Output 1. Prosedur (SOP) layanan satu pintu 2. Fasilitas Layanan 3. Biaya Perizinan 1. Fasilitas obyek wisata 2. Diversifikasi obyek wisata 3. Penyelenggaraan promosi wisata
Outcome 1. Pertumbuhan realisasi nilai investasi Kota Bogor 2. Persentase peningkatan kepuasan konsumen 1. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan 2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Bogor
Analisa Sinergi Perencanaan Antar Sektor Perdagangan, Perindustrian, UMKM, dan Pertanian
Peneliti melakukan penilaian sinergi indikator kinerja antar SKPD yang tertuang dalam renstra. Hal ini karena menurut peneliti, untuk mencapai tujuan pembangunan Kota Bogor sebagai Kota Perdagangan, tidak hanya dapat mengandalkan pada pencapaian indikator kinerja di sektor perdagangan semata,
66
melainkan juga sangat tergantung dari pencapaian indikator kinerja pada sektor lainnya di urusan industri, UMKM, dan pertanian. Dengan kata lain, pencapaian tujuan pembangunan hanya dapat dilakukan bila terdapat sinergi indikator kinerja antar urusan pembangunan, dalam penelitian ini adalah antar urusan di sektor perdagangan, industri, UMKM dan pertanian. Pendekatan yang digunakan dalam analisa sinergi indikator kinerja antar SKPD pada urusan perdagangan, industri, UMKM, dan pertanian adalah document review terhadap dokumen perencanaan di masing-masing instansi dan analisa deskriptif melalui wawancara mendalam (in-depth interview). Tujuan wawancara ini adalah untuk menilai seberapa jauh sinergi indikator kinerja yang telah dilakukan oleh SKPD untuk saling mendukung dalam pencapaian tujuan perencanaan Kota Bogor di sektor ekonomi. Analisa sinergi perencanaan di ketiga SKPD tersebut didasarkan pada aspek fungsi dari masing-masing intansi (SKPD); perencanaan program dan implementasinya antar SKPD; dan produk yang diprioritaskan pengembangannya di masing-masing SKPD tersebut.
3.4. Penyusunan Strategi Sinergi Perencanaan dan Rancangan Program Berdasarkan hasil wawancara mendalam(in-depth interview), peneliti melakukan penyusunan strategi sebagai rekomendasi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan pada penyelenggaraan urusan pilihan baik disektor perdagangan, industri, UMKM, maupun pertanian yang difokuskan pada strategi perencanaan dengan pendekatan kompetensi inti (lihat Sub Bab 2.4 dalam Bab II:Tinjauan Pustaka). Strategi sinergi ini bermanfaat untuk mendorong tahapan kegiatan inovasi dalam menentukan produk/komoditi unggulan daerah yang dapat dijadikan sebagai obyek untuk menyinergikan dokumen perencanaan di ketiga SKPD tersebut. Penyusunan sinergi perencanaan dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan yang difokuskan pada produk unggulan daerah lebih dikarenakan: (i) adanya kondisi keterbatasan belanja pembangunan pemerintah Kota Bogor pada urusan pilihan pemerintahan, sehingga perlu adanya fokus dan prioritas pembangunan pada suatu pengembangan produk unggulan; (ii) produk
67
unggulan yang dikembangkan dari hulu ke hilir atau dari sektor pertanian sampai ke sektor perdagangan secara terintegrasi dapat lebih mempermudah dalam penyusunan sinergi program dan indikator kinerja pemerintah Kota Bogor dalam penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam penyusunan sinergi perencanaan antar SKPD di urusan perdagangan, industri, UMKM, dan pertanian adalah pertama, mengidentifikasi sinergi fungsi instansi antar urusan perdagangan, industri, UMKM, dan pertanian, dengan didasarkan pada hasil identifikasi faktor ekternal, program yang sudah ada di tiap SKPD, dan tujuan dan sasaran sebagaimana yang sudah tercantum dalam RPJMD 2010-2014. Kedua, mengidentifikasi pengembangan usaha dan menentukan produk/komoditi unggulan Kota Bogor yang dapat digunakan untuk menyinergikan sektor perdagangan, industri, UMKM, dan Pertanian, melalui analisa data sekunder yang dapat diperoleh dari berbagai data yang dipublikasikan baik oleh BPS maupun hasil studi lainnya. Penentuan produk unggulan Kota Bogor akan dinilai baik dari aspek produksi, jumlah usaha, penyerapan tenaga kerja, aspek perdagangannya (produk berorientasi ekspor), aspek keterkaitan produk (menggunakan pendekatan pohon industri) dan optimalisasi ketersediaan fasilitas pemerintah. Ketiga, menyusun rencana induk pengembangan produk unggulan dan indikator kinerja berorientasi outcome yang terukur, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan pilihan pemerintah Kota Bogor dengan visi sebagai kota Perdagangan. Dalam rangka menindaklanjuti hasil penyusunan strategi dalam menyinergikan perencanaan yang berbasis pengembangan produk unggulan Kota Bogor, peneliti melakukan penyusunan rancangan program agar strategi yang ada tersebut dapat direalisasikan secara lebih baik di tingkat pemerintah daerah. Penyusunan rancangan program ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.050/200/II/Bangda/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN), yang mana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota.
68
