Berangkat dari permasalahan di atas, dalam melakukan pembangunan infrastruktur ataupun

Kata Pengantar Pemerintah telah menyusun Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011- 2030, yaitu arahan makro indikatif untuk rencana pembangunan infrastruktur, investasi dan usaha bisnis

pembangunan infrastruktur ataupun investasi bisnis lainnya tertunda hingga menimbulkan kerugian di banyak pihak dan pada saat yang bersamaan kelestarian lingkungan hidup pun

Berangkat dari permasalahan di atas, dalam melakukan pembangunan infrastruktur ataupun

diatur dalam peraturan yang ada, namun pada praktiknya investor masih menemui berbagai

Pedoman investor ini disusun sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada investor terkait tata

Dr. Sofyan A. Djalil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Ucapan Terima Kasih Technical Assistance for Strategic Planning, Debottlenecking and Fast Tracking MP3EI and MPA Projects Implementation (Phase II) yang didanai oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) sebagai dukungan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hendak memberikan apresiasi kepada dapat berkontribusi dalam percepatan penyediaan pembangunan infrastruktur dan investasi di masa yang akan datang dengan tetap memperhatikan kelestarian

Pengarah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah mengadakan

untuk memahami isu-isu penting dan hambatan dalam berinvestasi sebagai acuan Bidang Perekonomian hendak mengucapkan terima kasih kepada masing-masing yang diberikan:

Penanaman Modal (BKPM)] Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)]

Kementerian Kehutanan]

BAB 1 Pendahuluan

2

BAB 2 Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011 – 2030

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan (Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Areal Penggunaan Lain/APL)

BAB 3 Kebijakan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Di Indonesia

BAB 4 Perubahan Status Hukum Kawasan Hutan

BAB 5 Studi Kasus

BAB 6 Pelajaran Yang Diperoleh

1.1 KATEGORI LAHAN DI INDONESIA

BAB 7 Kontak Penting Di Indonesia

1.2 KLASIFIKASI FUNGSI KAWASAN HUTAN

masyarakat lokal, serta bagi perekonomian daerah dan

Peruntukan Fungsi

Fungsi Pokok

Produksi hasil hutan kayu dan non-kayu melalui sistem silvikultur Produksi Produksi hasil hutan kayu dan non-kayu, dapat melalui sistem Produksi hasil hutan kayu dan non-kayu, tetapi secara spasial

-

Perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara

(KK)

Perlindungan sistem pendukung kehidupan, melestarikan biodiversitas dan kesinambungan utilisasi sumber daya alam dan

Taman Buru

1.3 DISTRIBUSI KAWASAN HUTAN DI INDONESIA Pada 2013, Kementerian Kehutanan mencatat total


3

BAB 1 Pendahuluan



Kawasan Hutan (Juta Ha)


Persentase

Hutan Produksi Terbatas (HPT)

27,68

22 %

Hutan Produksi Tetap (HP)

28,89

23 %

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)

15,52

13 %

Hutan Lindung (HL)

29,91

24 %

Hutan Konservasi (KK)*

21,99

18 %

123,99

100%

Total *hanya daratan, tidak mencakup perairan

No

Provinsi

Produksi Terbatas

Produksi

Total

Produksi yang dapat

Konservasi (KK)

1 2 3 4

Riau

5

Kepulauan Riau

6

Jambi Bengkulu

Bangka Belitung

10

Lampung

11

Jakarta

-

12 13

Banten

-

14

-

15 16

-

-

-

-

Bali

-

Nusa Tenggara

-

Barat

4

-


Penggunaan

BAB 5 Studi Kasus

No

Provinsi


Produksi Terbatas

Produksi

Produksi yang dapat


Total Konservasi (KK)

Penggunaan

Nusa Tenggara Timur

20

Kalimantan Barat

21

Kalimantan Tengah

22

Kalimantan Timur

23 24 25 26

30

Maluku

31 32

Papua

33

Papua Barat

Total


5

BAB 1 Pendahuluan

6





BAB 5 Studi Kasus



2.1 RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL 2011 – 2030

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)

perbaikan produktivitas dan nilai sumber daya hutan, partisipasi komunitas lokal dalam pengelolaan hutan, pengembangan riset dan teknologi kehutanan, institusi

perencanaan indikatif makro yang digunakan sebagai acuan untuk membangun prasarana, investasi, dan

serta optimalisasi keunggulan komparatif kehutanan

diharapkan dapat menghasilkan transformasi institusi yang terencana dan terstruktur dengan baik untuk

RKTN memiliki 6 kriteria fungsi makro spasial: (1)

dimaksudkan untuk memberi panduan pengelolaan hutan melalui penggunaan sumber daya hutan yang adil dan berkesinambungan, potensi multifungsi hutan

Tabel 4. Kriteria Penentuan Arahan Spasial RKTN dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Indonesia No

Arahan Spasial

Kriteria

Pemanfaatan

1 Konservasi tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan serta mempertimbangkan aspek 2 Perlindungan

melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta Mangrove

yang merupakan area gambut dengan kedalaman 2 meter atau lebih, yang tidak

3 Rehabilitasi

percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam pertambangan dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan


7

BAB 1 Pendahuluan

No


Arahan Spasial


Kriteria


Pemanfaatan

4 Pengusahaan

pengusahaan hutan skala besar (korporasi) dengan Produksi dengan penutupan

Besar

5 Pengusahaan

pengusahaan hutan skala kecil (masyarakat) dengan

Kecil

diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap

6 hutan

dikonversi dengan penutupan

hutan rakyat dan untuk memenuhi kebutuhan sektor

dari 2 meter, serta tidak dibebani

Analisis Kawasan Hutan (Arahan Pemanfaatan) pada 2011 Kementerian Kehutanan mengembangkan analisis spasial yang menghasilkan luas arahan indikatif rencana kehutanan tingkat nasional, seperti

Tabel 5. Analisa Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan

Arahan Spasial

HPT

HP

HPK

HL

-

-

-

0,61

1,45

3,42

Total

KK -

23,20

23,20

-

dan lahan gambut 2,23

4,14

3,62

13,52

-

-

54,53

besar 1,45

8


1,53

-

-

24,46

32,60

-

-

4,06

BAB 5 Studi Kasus



Rasionalisasi Kawasan Hutan Pada Tahun 2030 Kementerian Kehutanan telah melakukan proyeksi dikelola dan dimanfaatkan dengan baik mencapai tahun 2030 dengan membuat skenario kebutuhan (transmigrasi, perkebunan, pertanian, dsb), hutan hutan tahun 2030:

Tabel 6. Analisa Arahan Spasial Kawasan Hutan

Arahan Spasial

HPT

HP -

HPK -

HL -

Total

KK -

0,61

23,20

23,20

-

lahan gambut 3,32

3,62

11,53

-

-

43,63

1,44

-

arahan

16,14 besar

arahan

1,15 arahan

-

-

-

112,34 -

-


9

BAB 1 Pendahuluan

10





BAB 5 Studi Kasus



3.1 HIRARKI KEBIJAKAN STATUS KAWASAN HUTAN DI INDONESIA

tata ruang mengacu pada bagaimana pemerintah mengelola penyebaran penduduk dan aktivitas dalam beberapa skala peruntukan ruang/space, termasuk akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi

kegiatan, lahan yang ditargetkan terkadang tumpang

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah

ini akan ditekankan pada ruang lingkup yang kedua, dan regulasi terkait proses perubahan peruntukan

UU No. 26 / 2007 tentang Penataan Ruang

UU No. 32 / 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 41 / 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah No. 26 / 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah No. 27 / 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah No. 10 / 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 9 / 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 / 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 / 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Kehutnan No. P. 36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Urutan Hirarki Hukum di Indonesia

KOTAK 2

KOTAK 1

masing-masing undang-undang dan regulasi


11

BAB 1 Pendahuluan




3.2 UNDANG-UNDANG NO. RUANG Ruang, ada tiga level rencana tata ruang berdasarkan area administratif dengan urutan sebagai berikut:

rencana tata ruang, dan mengusulkan perubahan

hutan yang telah ditetapkan harus diintegrasikan dalam rencana pola ruang Rencana Tata Ruang

rencana tata ruang harus mengacu pada rencana tata rencana tata ruang provinsi harus mengacu pada rencana tata ruang nasional, sedangkan rencana ruang kabupaten/kota harus mengacu pada rencana

dan Rencana Tata Ruang Pulau, yang penyusunannya

kebutuhan untuk menyesuaikan rencana tata ruang rencana tata ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkesinambungan berdasarkan utama perencanaan tata ruang berdasarkan daerah

3.3

UNDANG-UNDANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Pada dasarnya, setiap kegiatan yang dilakukan perlindungan fungsi lingkungan hidup, prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti yang diatur dalam dan kerusakan lingkungan hidup diantaranya terdiri

hutan konservasi, lahan gambut, dan daerah aliran sungai, sedangkan area budidaya mencakup hutan

Peraturan Pemerintah tentang rencana tata ruang nasional harus disesuaikan paling lambat 1 tahun

tata ruang harus dipersiapkan dan disesuaikan paling lambat 2 tahun setelah undang-undang ini

tata ruang kabupaten/kota harus disesuaikan paling lambat 3 tahun setelah undang-undang ini

12


dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu hutan berkaitan erat dengan penyesuaian dengan

BAB 5 Studi Kasus



3.4 UNDANG-UNDANG NO.

hutan untuk penyesuaian rencana tata ruang provinsi, diharuskan untuk mengikuti proses seperti yang diatur

ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan Perubahan hutan pada paragraf (1) yang memiliki dampak penting, cakupan yang luas, dan

dan fungsi hutan seperti pada paragraf (1) dan (2)

Berdasarkan peraturan tersebut, diatur perubahan secara parsial, perubahan peruntukan dan fungsi

penelitian terpadu dalam proses perubahan


13

BAB 1 Pendahuluan

14





BAB 5 Studi Kasus

4.1


PERATURAN PEMERINTAH

CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN


penataan ruang dari pemerintah untuk seluruh

dengan penelitian dari tim terpadu yang terdiri dari instansi pemerintah dan pemangku kepentingan yang memiliki keahlian seperti diatur di Peraturan

peraturan tersebut adalah untuk mengatur perubahan non kehutanan merupakan bagian dari perencanaan mengoptimalkan penyaluran fungsi, manfaat, dan

mempertahankan keseimbangan manfaat lingkungan, lingkungan, iklim, serta isu nasional dikategorikan Berdasarkan peraturan, tata cara perubahan status

1. Proporsi kawasan hutan dengan DAS < 30% Dataran tinggi/ Daerah Aliran Sungai (DAS) (HPT,HP)

2. Kawasan hutan berkurang sampai <30%

Dataran rendah/ delta (HP,HPK)

1. Daerah Rawa 2. Bakau 3. Lahan gambut 4. Forest area berkurang sampai <30%

3. Prioritas pertama DAS kritis : - Dominasi lereng <45% - Mudah terjadi erosi

Perubahan Kawasan Hutan

Perubahan Kawasan Hutan 1. Dominasi lereng <45% Pulau terpencil (HPT, HP, HPK)

2. Forest area berkurang sampai <30% 3. Presentase kawasan hutan dan tutupan vegetasi di provinsi tersebut <30%

KSA/KPA menjadi APL HL menjadi APL


15

BAB 1 Pendahuluan




PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN Faktor

Parsial Tukar Menukar

Pelepasan dapat dikonversi

Pemohon

Pimpinan badan

Kegiatan yang diperbolehkan

Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen, yaitu, penempatan korban pemakaman, fasilitas pendidikan, fasilitas keselamatan umum, rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat, kantor Pemerintah dan/ atau kantor pemerintah daerah, permukiman dan/ atau perumahan sederhana, transmigrasi, bangunan industri, pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, terminal, pasar umum, pengembangan/ budidaya pertanian, perkebunan, perikanan, Menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan

16


hutan dilakukan untuk kepentingan pembangunan di luar

BAB 5 Studi Kasus



PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN Parsial

Faktor Tukar Menukar

Pelepasan

Persyaratan sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran

(tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran

yang dapat dikonversi tidak dapat diproses pelepasannya pada provinsi yang luas

perubahan peruntukan hutan untuk provinsi diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata

puluh perseratus), kecuali dengan cara

dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:2, kecuali korban bencana alam dan untuk kepentingan umum terbatas dapat dilakukan dengan ratio paling sedikit

dalam usulan perubahan peruntukan

puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang

melakukan konsultasi teknis dengan Lahan pengganti harus memenuhi persyaratan: Ketentuan mengenai tata cara konsultasi teknis diatur dengan peraturan

Terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/

Mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/ Masa berlaku

-

(satu) tahun dan dapat banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk


17

BAB 1 Pendahuluan




4.2 PERUBAHAN KAWASAN HUTAN SECARA PARSIAL 4.2.1 TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN

No

Pemangku Kepentingan

Langkah

1)

-

Persyaratan dokumen administrasi meliputi:

pengganti pada peta dasar dengan skala minimal

pengganti pada peta dasar dengan skala minimal

pengganti

sebagaimana

dimaksud

pada

memuat

dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala

18


Pemohon

BAB 5 Studi Kasus


No



Langkah v. yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk surat pernyataan tersendiri bagi pemohon

vi. yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk akta notaris bagi pemohon badan usaha

vii. yayasan tedapat penambahan persyaratan:

Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang

Persyaratan dokumen teknis meliputi: i. Proposal, rencana teknis atau rencana induk termasuk

ii.

iii.

iv. penempatan korban bencana alam tidak perlu hasil

2)

15 Planologi Kehutanan melakukan penelaahan terhadap persyaratan

Planologi Kehutanan


19

BAB 1 Pendahuluan


No



Langkah

3)


30 Planologi Kehutanan melakukan penelaahan terhadap:

Planologi Kehutanan

Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri menerbitkan

Planologi Kehutanan (atas nama Menteri)

4)

5) Jenderal

6) ditetapkannnya tim melakukan penelitian dan menyampaikan

Tim Terpadu dan Tim Tukar Menukar

Penerimaan Rekomendasi oleh Menteri

Menteri 10

Kehutanan untuk:

Planologi Kehutanan

dan rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar

hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu atau Tim

10)

20


Menteri

BAB 5 Studi Kasus

No




Langkah

11)

10

Menteri

Tidak diatur

Rakyat

cakupan luas serta bernilai strategis, Menteri menyampaikan surat

12) penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu dan menyampaikan

13)

10 Jenderal Planologi Kehutanan akan:

Planologi Kehutanan

14)

15)

16)

Menteri

-

-


21

BAB 1 Pendahuluan

No





Langkah Tidak diatur

Pemohon

Membuat dan menyerahkan pernyataan berbentuk akta notaris berisi:

Menyediakan biaya dan melaksanakan reboisasi serta

Menyerahkan garansi bank dari Bank Pemerintah pemeliharaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali pemohon Pemerintah dan/

hutan yang dimohon sesuai ketentuan peraturan

terdapat cacat tersembunyi bersedia untuk mengganti lahan

Persyaratan clear and clean harus memenuhi ketentuan: Terhadap tanah-tanah hak untuk usulan lahan pengganti, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar, dilakukan

Terhadap tanah-tanah hak untuk usulan lahan pengganti yang sudah terdaftar dilakukan pencoretan di buku tanah dan

Terhadap tanah-tanah hak usulan lahan pengganti yang belum terdaftar (leter c/girik) dilakukan pencoretan di buku dan peta desa, serta harus ada keterangan dari instansi

22


-

-

BAB 5 Studi Kasus

No




Langkah

-

Pemohon

Menteri dengan tembusan disampaikan kepada:

20)

5

21)

30 Kehutanan Provinsi

22)

10

23)

10 Planologi Kehutanan

24)

25)

Menteri

26)

30 Planologi Kehutanan atas nama Menteri bersama pemohon

Planologi Kehutanan (atas nama Menteri) bersama pemohon


23

BAB 1 Pendahuluan

No





Langkah

hutan yang dimohon dan lahan pengganti yang telah

Menyediakan biaya dan melaksanakan reboisasi serta pemeliharaan tanaman terhadap lahan

inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan

30 Kehutanan menyampaikan usulan penerbitan Keputusan Menteri

30)

Menteri

31)

Pemohon, Panitia

Penyelenggaran tata batas meliputi: Kegiatan tata batas dilaksanakan oleh Panitia Tata Batas

Pelaksanaan Pelaksanaan tata batas secara teknis dapat dilakukan oleh konsultan yang mempunyai kompetensi di bidang pengukuran dan pemetaan dengan supervisi dari

24

Planologi Kehutanan


BAB 5 Studi Kasus

No




Langkah

32)

Tidak diatur Kehutanan Provinsi/ Kabupaten/Kota atau

33)

Tidak diatur

Pemohon

yang tata cara penghitungannya sesuai dengan ketentuan

Tata Batas Lahan Pengganti dan Reboisasi 34) prinsip,Panitia Tata

Kegiatan tata batas dilaksanakan oleh Panitia Tata Batas

Pelaksanaan tata batas secara teknis dapat dilakukan oleh konsultan yang mempunyai kompetensi di bidang pengukuran dan pemetaan dengan supervisi dari Kepala

35)

Tidak diatur

Pemohon


25

BAB 1 Pendahuluan


No




Langkah

36)

Tidak diatur

Pemohon/pihak ketiga

sama dengan badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang reboisasi antara lain badan usaha milik negara di bidang

prinsip Tidak diatur menyerahkan garansi bank dari Bank Pemerintah sebesar biaya

Evaluasi

dan

penilaian

keberhasilan

reboisasi

dilakukan

prinsip

Tidak diatur

Pelaksanaan Teknis Kementerian Kehutanan yang membidangi 40)

Pelaksanaan Teknis Kementerian Kehutanan Tidak diatur

melaksanakan dan/atau tidak berhasil melaksanakan reboisasi

Planologi Kehutanan

dapat memerintahkan bank untuk mencairkan garansi bank dan

41)

Kepala Balai

42)


43)

44)

26

Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang penetapan


Menteri

BAB 5 Studi Kasus

No




Langkah Penerbitan Persetujuan Prinsip

Tidak berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis

Berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis 303 hari

Perpanjangan Persetujuan Prinsip

Penerbitan Keputusan Menteri (setelah pemenuhan kewajiban) 305 hari


27

BAB 1 Pendahuluan



Mengajukan permohonan

Pemohon

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan (DJPK)


Melaksanakan telaahan teknis dan administratif (45 hari)

Disetujui ?

Sekretaris Jenderal (SJ)

Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar

Menteri

Gambar 3. Proses Pembentukan Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar dan Penympaian Rekomendasi Dalam Mekanisme Tukar Menukar Kawasan Hutan

28


BAB 5 Studi Kasus



Keterangan : Jangka waktu tidak diatur dalam regulasi

Tidak

Ya

Menerbitkan surat penolakan atas nama Menteri (7 hari)

Kawasan hutan lebih dari 2 ha?

Tidak

Membentuk Tim Tukar Menukar atas nama Menteri (37 hari)

Melakukan penelitian dan menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada Menteri (180 hari)

Ya

Menteri membentuk Tim Terpadu (37 hari)


29

BAB 1 Pendahuluan



Direktur Jenderal Planologi Kehutanan (DJPK)

Menerbitkan Surat penolakan atas nama Menteri (10 hari)

Sekretaris Jenderal (SJ)

Tidak

Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar

Menteri


Tidak

Ya

Rekomendasi Tim Terpadu

Diterima ?

Menerima Rekomendasi (7 hari)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Gambar 4. Penerbitan Persetujuan Prinsip dalam Mekanisme Tukar Menukar Kawasan Hutan

30


Ya

DPCLS ?

BAB 5 Studi Kasus




Menerbitkan Surat penolakan permohonan tukar menukar kawasan hutan (10 hari)

Menyampaikan usulan penerbitan surat persertujuan prinsip (10 hari)

Menyampaikan konsep surat persetujuan prinsip kepada Menteri (7 hari)

Tidak

Ya

Mengirimkan surat permohonan ke DPR untuk meminta persetujuan (10 hari)

Melakukan penelaahan terhadap hasil penelitian dan rekomendasi tim

Menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan (7 hari)

Disetujui ?


31

BAB 1 Pendahuluan


Pemohon

Memenuhi kewajiban



Menyelesaikan tata batas dan investarisasi di kawasan hutan yang dimohon (180 hari)

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

Menandatangani Berita AcaraTukar Menukar (BATM) atas nama Menteri (30 hari)

Melakukan kajian hukum dan melaporkan konsep Keputusan Menteri (7 hari)

Sekretaris Jenderal

Menerbitkan Keputusan Menteri terkait penetapan lahan pengganti yang diusulkan (7 hari)

Menteri

Gambar 5. Proses Penerbitan Keputusan Menteri dalam Mekanisme Tukar Menukar Kawasan Hutan

32

Mengajukan usulan Keputusan Menteri terkait penetapan lahan pengganti yang diusulkan (30 hari)


BAB 5 Studi Kasus




Menyelesaikan tata batas dan investarisasi di lahan pengganti (180 hari)

Menyampaikan BATB dan peta hasil tata batas (7 hari)

Menyampaikan usulan penerbitan Keputusan Menteri tentang penetapan Kawasan Hutan yang berasal dari lahan pengganti dan pelepasan kawasan hutan yang dimohon (30 hari)

Melakukan kajian hukum dan melaporkan konsep Keputusan Menteri (7 hari)

Menerbitkan Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan yang berasal dari lahan pengganti dan pelepasan kawasan hutan (7 hari)


33

BAB 1 Pendahuluan




4.2.2 PELEPASAN KAWASAN HUTAN

No

Langkah

1)

-

Persyaratan dokumen administrasi meliputi: i.

ii.

iii.

iv. hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal

sesuai dengan permohonan, dengan memperhatikan pertimbangan

v. permohonan oleh Pemerintah, untuk:

perusahaan untuk perkebunan

34

Hari


Pemangku Kepentingan Pemohon

BAB 5 Studi Kasus

No



Langkah

Hari

vi.


tedapat penambahan persyaratan:

Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh

Persyaratan dokumen teknis meliputi: i.

Proposal, rencana teknis dan/atau rencana induk yang

ii. oleh unsur instansi yang membidangi urusan kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota, instansi terkait diprovinsi dan

iii.

2)

15 Kehutanan melakukan penelaahan terhadap persyaratan administrasi dan

3)

Planologi Kehutanan 30 Planologi Kehutanan

4) Planologi Kehutanan


35

BAB 1 Pendahuluan


No


Langkah


Pemangku

Hari

Kepentingan

5) Planologi Kehutanan 6) Jenderal Menteri -

1 tahun kalender

-

Pemegang prinsip

Tata Batas 10) Kehutanan menerbitkan surat pemberitahuan untuk pelaksanaan tata batas 11)

Planologi Kehutanan 1 tahun kalender

Pemegang prinsip, Panitia Tata Batas Kepala Balai Pemantapan

dilakukan oleh konsultan yang mempunyai kompetensi di bidang pengukuran dan pemetaan yang secara teknis disupervisi oleh Kepala

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12)

13)

Kepala Balai Pemantapan

-

Pemegang prinsip

36


BAB 5 Studi Kasus

No


Langkah


Hari

14)

Pemangku Kepentingan Kepala Balai Pemantapan

15)

15 Planologi Kehutanan atau

16)

Menteri akan:

Menteri


Jenderal Menteri Penerbitan Persetujuan Prinsip

Perpanjangan Persetujuan Prinsip

Pemenuhan kewajiban 1 tahun kalender Penerbitan Keputusan Menteri (setelah pemohon mengajukan BATB ke Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan) 51 hari


37

BAB 1 Pendahuluan




Pengajuan Permohonan

Pemohon

Melakukan penelaahan terhadap persyaratan administrasi dan teknis (15 hari)


Menerbitkan surat penolakan atas nama Menteri (7 hari)

Tidak

Ya Sesuai persyaratan ?

Melakukan penelaahan terhadap (fungsi, peruntukkan, perizinan) (30 hari)

Sekretaris Jenderal

Menerima Permohonan

Menteri

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Gambar 6. Proses Penerbitan Persetujuan Prinsip dan Penerbitan Keputusan Menteri pada Mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan

38


Tidak

Ya Sesuai persyaratan ?

BAB 5 Studi Kasus




Penyelenggaraan tata batas (1 tahun kalender)

Menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip kepada Sekretaris Jenderal

Mengajukan Berita Acara Tata Batas (BATB) dan peta ke Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (7 hari)

Menerbitkan surat pemberitahuan untuk pelaksanaan tata batas (7 hari) Menyampaikan BATB dari peta ke Sekretaris Jenderal (30 hari)

Menyampaikan konsep persetujuan prinsip kepada Menteri (7 hari)

Menyampaikan konsep Keputusan (7 hari)

Menerbitkan surat peretujuan prinsip pelepasan kawasan hutan (7 hari)

Menerbitkan Keputusan (7 hari)

Menyampaikan BATB dan peta ke Direktur Jenderal Planologi Kehutanan (7 hari)


39

BAB 1 Pendahuluan




4.3 PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN UNTUK WILAYAH PROVINSI

dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan

No

Langkah

1)

a. dengan:

didasarkan pada peta skala terbesar yang tersedia, dan

b.

c.

d.

40

Hari



BAB 5 Studi Kasus


No


Langkah

Hari

e.


-

Pemohon

2)

Tidak diatur

Menteri

3)

10

i.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

ii. hutan yang diusulkan Perubahan peruntukan dan fungsinya, yaitu: Lokasi pemukiman/tanah milik masyarakat baik yang telah mempunyai titel hak maupun

Lokasi areal pemanfaatan tambak, pelabuhan, perikanan, dan areal usaha

iii.

ketebalan

gambut

dan

penutupan

lahan

hasil

Planologi Kehutanan 4) 5)

Tidak diatur

Tim Teknis Menteri


41

BAB 1 Pendahuluan

No 6)



Langkah


Hari

Tim Terpadu melakukan penelitian dan menyampaikan paparan hasil

Laporan yang berisi rekomendasi yang telah dibahas disampaikan oleh

Pemangku Kepentingan Tim Terpadu

Tidak diatur

Tim Terpadu

30

Menteri

-

Pemohon

10)

Tidak diatur

Menteri

11)

Tidak diatur Rakyat Republik

12)


atas rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang

42


BAB 5 Studi Kasus

No


Langkah


Hari


13) 14)

Menteri menerbitkan:

Menteri

atau

Konservasi Perairan Provinsi 15)

-

Pemohon

251 hari


43

BAB 1 Pendahuluan

Pemohon




Mengajukan permohonan

Melakukan telaahan

Tim Teknis

Melakukan telaahan teknis dan menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri (180 hari)

Tim Terpadu

Menerbitkan keputusan tentang Pembentukan Tim Teknis (10 hari)


Menerima hasil telaahan teknis

Sekretaris Jenderal

Menteri

Melakukan telaahan teknis

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

44


Menerima hasil telaahan teknis

Membentuk Tim Terpadu (7 hari)

BAB 5 Studi Kasus




Mengintegrasikan Keputusan Menteri ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi untuk ditetapkan dalam Perda

Menyampaikan konsep surat persetujuan substansi atas rancangan perda tentang RTRW prvinsi (10 hari) Menyampaikan konsep Keputusan Menteri (10 hari)

Tidak

Melakukan pembahasan akhir hasil penelitian tim terpadu (30 hari)

Apakah perubahan peruntukan memiliki potensi DPCLS?

Menyampaikan konsep Keputusan Menteri (7 hari)

Ya

Menyampaikan hasil penelitian Tim Terpadu ke DPR untuk mendapat persetujuan

Menerima surat dari DPR

Menerbitkan surat persetujuan substansi atau Keputusan (7 hari)

Melakukan telaahan terhadap hasil penelitian Tim Terpadu


45

BAB 1 Pendahuluan

46





BAB 5 Studi Kasus


Kontak Penting Di Indonesia

5.1 PERUBAHAN KAWASAN HUTAN SECARA PARSIAL a. Tukar Menukar Kawasan Hutan Studi Kasus 1: PT. A (pabrik semen) di Rembang, Jawa Tengah

Kehutanan atas Menteri Kehutanan tentang

Keputusan Menteri Kehutanan tentang

Kehutanan untuk menukar status hutan produksi

STUDI KASUS 2: PT. B (perusahaan semen) di Tuban, Jawa Timur

Jan 2012

Sep 2012 area pertambangan batu kapur seluas 400

Apr 2013

Total: 2 tahun 4 bulan

2 bulan

Jun 2013 11 bulan

-

Mei 2014 -

-

Fase 1 – Pengajuan aplikasi -

Apr 1991 Fase 2 – Penerbitan persetujuan prinsip

Total: 22 tahun 6 bulan (tidak termasuk masa pengajuan aplikasi)

Jan 2003

Okt 2013 Fase 1 – Pengajuan aplikasi Paparan hasil penelitian dan rekomendasi

Fase 2 – Penerbitan persetujuan prinsip Fase 3 – Pemenuhan kewajiban

Fase 4 – Penerbitan keputusan mengenai

Fase 3 – Pemenuhan kewajiban Fase 4 – Penerbitan keputusan mengenai perubahan peruntukan kawasan hutan

Penerbitan surat keputusan Menteri


47

BAB 1 Pendahuluan




STUDI KASUS 2: PT. E (perkebunan Sumatera Selatan Kehutanan atas Menteri Kehutanan tentang

Keputusan Menteri Kehutanan tentang

Jul 2010 -

b. Pelepasan kawasan hutan STUDI KASUS 1: PT. D (perusahaan perkebunan), Sumatera Selatan

Jul 2010 2 tahun 2 bulan

Sep 2012

Total: 3 tahun

5 bulan

Feb 2013 5 bulan

Jul 2013 Fase 1 – Pengajuan aplikasi Des 2010 3 bulan

Fase 2 – Penerbitan persetujuan prinsip

Mar 2011 3 bulan

Jun 2011


Jan 2012 3 bulan

Apr 2012 Fase 1 – Pengajuan aplikasi

Fase 3 – Pemenuhan kewajiban Fase 4 – Penerbitan keputusan mengenai

Fase 2 –Penerbitan persetujuan prinsip

Fase 3 – Pemenuhan kewajiban Fase 4 – Penerbitan keputusan mengenai perubahan peruntukan kawasan hutan Penerbitan surat keputusan Menteri

48


perubahan peruntukan kawasan hutan Penerbitan surat keputusan Menteri

BAB 5 Studi Kasus



Fase I – Pengajuan perubahan kawasan hutan

5.2 PERUBAHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI

2006

November 2010

Pengajuan perubahan peruntukan kawasan hutan

Luas (ha)

bukan hutan

25 KK

non-DPCLS

Fase 3 – Persetujuan oleh DPR untuk potensi DPCLS

KK Perubahan fungsi hutan

Jan 2006

Perubahan kawasan hutan

4 tahun 11 bulan

Luas (ha)

Des 2014

Aug 2014


6 bulan

25

Feb 2014

Perubahan fungsi hutan


49

BAB 1 Pendahuluan




Fase I - Pengajuan perubahan kawasan hutan

diajukan

Luas (ha) non-DPCLS

bukan hutan

Pemeriksaan data dan lapangan oleh Tim

Pemaparan hasil analisis ke Menteri dan

Phase 3 – Persetujuan oleh DPR untuk potensi


DPCLS

Phase 4 – Penerbitan persetujuan Penerbitan keputusan oleh Menteri

KK

Des 2008 4 bulan

Apr 2009 6 bulan

Okt 2009


-

Mei 2010

50


BAB 5 Studi Kasus



Luas disetujui

(ha)

bukan hutan

KK


KK


51

BAB 1 Pendahuluan

52





BAB 5 Studi Kasus


6.1 PERUBAHAN KAWASAN HUTAN PARSIAL Komunikasi proyek, pemerintah daerah dan Kementerian Kehutanan sangat penting, terutama sebelum

Komitmen komitmen yang kuat untuk menyelesaikan


memperoleh informasi terbaru mengenai dokumen Terdapat ketidakpastian keberlanjutan proses dikarenakan adanya perubahan kepala daerah.

Peraturan Pemerintah dapat memperlambat proses, seperti

memperlihatkan inisiatif yang kuat dalam mempersiapkan dokumen ataupun lahan Kehutanan harus menunda semua aplikasi Anggaran pengganti, penentuan tata batas, biaya inventaris,

6.2 PERUBAHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI Komitmen

terutama untuk pemohon dari pemerintah daerah Lahan pengganti lahan pengganti untuk dapat mengubah status

contohnya dalam mencari solusi saat aplikasi Pengajuan aplikasi

dikarenakan banyaknya pemukiman di sebagian

lahan sering kali menciptakan masalah sosial

Dokumen aplikasi terutama rencana induk/dokumen perencanaan,

itu, sebaiknya pemohon mencalonkan lahan pengganti, dimana pemohon sudah mendapatkan dan harus disinkronisasi dengan Rencana pengadaan tanahbisa di realisasi dengan cepat

Anggaran pada tingkat regional saat revisi tahunan

Dokumen aplikasi

mengalokasikan anggaran yang cukup di perubahan status hutan (seperti penetapan batas


53

BAB 1 Pendahuluan

54





BAB 5 Studi Kasus



Kementerian Kehutanan No

Nama

Alamat

1

No Telp& Fax Telepon : (0251) 313412

Planologi Kehutanan

Bogor 16123

2


55

Glosarium : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Tanaman

: Restorasi Ekosistem KK

: : : :

PP

Peraturan Pemerintah :

RKTN

:

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional

RPJM

:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

: : : : :

56



57

Berangkat dari permasalahan di atas, dalam melakukan pembangunan infrastruktur ataupun

Recommend Documents