1
DAFTAR ISI PENDAHULUAN
2
PENEMPATAN DAN PEMBAGIAN TUGAS TENAGA PROFESIONAL PUSTAKAWAN 2 TENAGA FUNGSIONAL PUSTAKAWAN PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
3
MEKANISME KERJA PUSTAKAWAN
4
DESKRIPSI KELOMPOK TENAGA PUSTAKAWAN PERPUSNAS RI
6
TUGAS KOORDINATORIAT TENAGA FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
7
BENTUK KELOMPOK TENAGA PUSTAKAWAN PERPUSNAS RI
2
KONSEP PEMBENTUKAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL RI PENDAHULUAN. Sebagai tanaga profesional, pustakawan harus mampu menjalankan tugasnya secara mandiri, proporsional berdasarkan tugas pustakawan sesuai dengan tugas pokok instusi atau unit kerja di mana ditempatkan. Uraian tugas pegawai negri sipil pada umumnya ditentukan oleh atasan langungnya berdasarkan tugas pokok unitkerja yang dipimpinnya. Berbeda halnya dengan tenaga profesional pustakawan, tugas pokoknya diatur berdasarkan SK MENPAN tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya, yang terkhir no. 132 tahun 2002. Uraian tugas pustakawan dibedakan berdasarkan tingkat jenjang jabatan fungsionalnya. Oleh karena itu, penempatan tenaga profesional pustakawan perlu mempertimbangan berbagai hal berkaitan dengan tugas pokok institusi dan kebutuhan angka kredit untuk jabatan fungsionalnya. Unutk mencapai keseimbangan antara tugas pkok institusi dan kebutuhan angka kredit pustakawan perlu ada pengaturan mekanisme kerja tenaga profesional pustakawan, termasuk mereka yang bekerja di Perpustakaan Nasional RI.
PENEMPATAN DAN PEMBAGIAN TUGAS TENAGA FUNGSIONAL PUSTAKAWAN. Dalam pemberdayaan sumber daya manusia, tenaga fungsional termasuk pustakawan, selain mempertimbangan tupoksi perlu mempertimbangkan tugas pokok sesuai jenjang fungsional berdasarkan KEP MENPAN yang mengaturnya. Suatu unit kerja perlu mengadakan identifikasi kegiatan dan kebutuhan tenaga profesional pustakawan sebelum mulai memperkerjakannya. Pimpinan unit kerja perlu memastikan bahwa : 1) unit kerjanya memiliki uraian tugas atau program kerja yang sesuai dengan tugas pokok pustakawan yang bersangkutan(pustakawan tingkat terampil ataukah tingkat ahli), dan 2) mempunyai lahan pekerjaan yang cukup untuk pengumpulan angka kredit bagi mereka.
3
Unit kerja perpustakaan dengan koleksi yang masih relatif sedikit, pembagian tugas kerja pustakawan cukup dilakukan oleh pimpinan unit kerja dengan beberapa pertimbangan yaitu: 1) membagi tugas / kegiatan secara merata, 2) memberi kesempatan yang sama kepada pustakawan untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh angka kredit, 3) mengatur pelaksanaan tugas kerja berdasarkan jenjang pangkat dan jabatan pustakawan, 4) memberikan arahan tentang pelaksanaan tugas yang harus dilakukan dan diselesaikan dalam batas waktu tertentu, 4) memberikan penjelasan tentang masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Penempatan dan pembagian tugas tenaga pustakawan akan lebih rumit untuk institusi yang besar baik dalam koleksi maupun jenis kegiatannya seperti perpustakaan nasional suatu Negara, termasuk Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan semua jenis perpustakaan di Indonesia, selain harus memberikan layanan informasi dalam menjalankan fungsi sebagai perpustakaan rujukan di samping fungsinya sebagai deposit terbitan dan pelestarian hasil budaya bangsa.
TENAGA FUNGSIONAL PUSTAKAWAN PERPUSTAKAAN NASIONAL RI Pusat Pengembangan Pustakawan Perpustakaan Nasional RI menginformasikan bahwa pemegang surat keputusan menduduki jabatan fungsional pustakawan Perpustakaan Nasional RI berjumlah 159 orang (5,3% dari pemegang keputusan yang sama di Indonesia). Namun, setelah diteliti dari daftar yang ada, ternyata hanya 150 orang pemegang keputusan menduduki jabatan fungsional pustakawan dengan berbagai latar belakang displin ilmu dan tingkat pendidikan. Kedudukan fungsional diperoleh secara impasing maupun pengangkatan reguler sesuai ketentuan SK MENPAN yang mengaturnya. Dari jumlah tersebut hanya 128 orang berstatus sebagai pustakawan aktif (melakukan tugas sesuai kapasitasnya sebagai pejabat fungsional pustakawan), selebihnya menduduki jabatan struktural yang tersebar mulai dari eselon 1 sampai eselon 4, di semua unit kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.
Pustakawan aktif sebanyak 128 orang ditempatkan di hampir seluruh unit kerja, kecuali Sekretariat, Pusat Preservasi Bahan Pustaka dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Berbicara tentang penempatan tenaga fungsional pustakawan di Perpustakaan Nasional RI dapat dikatakan belum proporsional, dalam arti belum berorientasi pada keseimbangan ketersediaan lahan dan
4
tugas pokok pustakawan yang diatur oleh SK MENPAN sebagai pedoman penentuan tugas pokok pustakawan dan penghitungan angka kreditnya. Sebagai contoh, 1)di Pusat Pendidikan dan Latihan tidak ada seorangpun pustakawan di sana, sedangkan banyak tugas pokok institusi yang merupkan tugas pokok pustakawan berdasarkan SK MENPAN tersebut, 2) Bidang Akuisisi yang sebagian besar kegiatan merupakan kegiatan administrative dan kegiatan kepustakawanan tingkat terampil, ditempatkan 5 orang pustakwan madya dan 7 orang pustakwan tingkat muda, 3) Direktorat Deposit, yang memiliki kegiatan kepustakawanan lebih banyak atau paling tidak seimbang dibandingkan dengan Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, hanya ditempatkan 25 orang pustakawan, sementara Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan memiliki 41 orang pustakawan. Oleh karena itu perlu kiranya diadakan penataan kembali pustakawan untuk mencapai keseimbangan dimaksud. MEKANISME KERJA PUSTAKAWAN Dalam pelaksanaan tugas lapangan di Perpustakaan Nasional RI ada perbedaan mekanisme kerja antara pegawai negeri sipil administratif (non pustakawan) dengan mereka yang berstatus sebagai pejabatan fungsional pustakawan. Hal ini diatur oleh Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI no. 03 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI. Pelaksanaan tugas PNS non pustakawan di bawah komando dan bertanggungjawab langsung pada pimpinan unit kerjanya, sedangkan tenaga fungsional pustakawan diatur/di bawah komando Ketua/Koordinator, berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja di mana ditempatkan.
Untuk melaksanakan ketentuan mekanisme kerja pustakawan yang tertuang dalam Keputusan Kaperpusnas no.03 tahun 2001 dan demi kelancaran pelaksanana tugas dalam mendukung terwujudnya visi Perpustakaan Nasional RI periode 2010/2014 yaitu “Terdepan dalam informasi
pustaka
menuju
Indonesia
gemar
membaca”,
kiranya
sudah
saatnya
memberdayakan sarang tawon yang telah tercantum dalam struktur organisasi Perpustakaan Nasional RI. Dengan kata lain sudah saatnya Perpustakaan Nasional RI membentuk Kelompok Tenaga Fungsional Pustakawan, seperti sudah dilansir pula dalam forum orasi ilmiah pengukuhan pustakawan utama yang digelar Perpustakaan Nasional RI pada 29 Juli 2010 lalu.
5
Dalam pembentukan kelompok ini, selain beberapa hal secara umum yang telah dijelaskan dalam penempatan dan pembagian tugas pustakawan (hlm.1) ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan kondisi kepustakawan di Perpustakan Nasional RI saat ini: 1. Masih banyak Pustakawan Perpusnas hasil impasing, termasuk pustakawan ahli yang berpendidikan strata 1 saat impasing pertama. Pustakawan kelompok ini jelas masih belum memahami betul apa, siapa dan harus bagaimana memangku jabatan fungsional pustakawan, sehingga masih perlu bimbingan keprofesionalannya. 2. Tidak semua pustakawan berlatarbelakang ilmu perpustakaan. Kegiatan teknis keperpustakaan diatur/diharuskan
mengikuti/menerapkan berbagai ketentuan standar
baik yang diatur secara nasional maupun secara internasional, baik dilakukan secara manual maupun dengan teknologi tinggi, yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan. Oleh karenanya, masih perlu bimbingan yang bersifat ilmiah dalam kegiatan pelaksanaan teknis keperpustakaannya. 3. Jenjang kepangkatan pustakawan yang variatif, mulai dari kelompok terampil pelaksana sampai dengan kelompok ahli utama. Jenjang kepangkatan adalah identik dengan tingkat kemampuan pelaksanaan dan jenis kegiatan yang dapat diberikan. 4. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional RI sangat variatif. Perpustakaan Nasional RI menjabarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam berbagai kegiatan, mulai dari pengumpulan terbitan termasuk pelaksanaan undang-undang deposit, penyimpanan termasuk perawatan koleksi hasil budaya bangsa, pelayanan informasi bagi pemustaka, dan pembinaan semua jenis perpustakaan di Indonesia. 5. Pendelagasian tugas dan kewenangan pada diktum 3 ke 3 unitkerja eselon 1 yang dibagi lagi ke dalam 7 unitkerja eselon 2 dan masih dijabarkan lagi ke dalam 17 unitkerja eselon 3. Dalam sistem pendelegasian kewenangan dan tugas ini perlu kebijakan dan kearifan dalam penempatan tenaga pustakawan sebagai pelaksana tugas di lapangannya. 6. Berdasarkan Keputusan o3 tahun 2001, kelompok tenaga fungsional pustakawan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada unitkerja eselon 2. Sistem penempatan yang demikian menimbulkan ketidak-imbangan dan ketidak-beragamnya kegiatan bagi pustakawan, dilihat dari cakupan kegiatan Perpustakaan Nasional RI serta sulitnya koordinasi karena lintas sektoral (stakeholdernya).
6
7. Kelompok tenaga fungsional pustakawan dikoordinir / dipimpin oleh ketua kelompok yang dipilih dan ditunjuk oleh pimpinan unitkerja berdasarkan senioritas jabatan. Ketentuan ini kiranya kurang tepat untuk kondisi kepustakawanan di Perpusnas RI, karena akibat impasing, banyak pustakawan tingkat tinggi tanpa dasar pengetahuan ilmu perpustakaan yang masih sangat diperlukan dalam pengembangan kemampuan pustakawan dalam pelaksanaan tugasnya.
DESKRIPSI KELOMPOK TENAGA PUSTAKAWAN PERPUSNAS RI
Koordinator
: Pustakawan Utama, berkedudukan sejajar satu sama lain, pembagian kerja berdasarkan permasalahan misalnya : masalah teknis perpustakaan, masalah profesi, fungsional dan administrasi. Karena kedudukan pustakawan utama adalah sejajar dengan eselon satu, dan agar dapat melakukan pembinaan ke seluruh pustakawan jajaran eselon dua di lingkungan Perpusnas RI, maka koordinatoriat pustakawan berada dan bertanggungjawab langsung ke Kepala Perpusnas RI. Apabila jumlah pustakwan utama lebih dari yang diperlukan sebagai penanggungjawab kegiatan, maka selebihnya berfungsi sebagai pendukung atau orang kedua setiap tanggung jawab. Apabila jumlah pustakwan utama kurang dari yang dibutuhkan, maka dapat diambil pustakawan madya yang paling menguasai masalah terkait.
Ketua kelompok
:Bertanggungjawab pada semua kegiatan teknis perpustakaan maupun masalah profesi di lingkungan setiap eselon dua(Pusatdan/atau Direktorat), termasuk kegiatan kelompok pustakawan terampil. Oleh karena itu posisi ini dipilih dari pustakawan madya yang berlatar belakang pendidikan ilmu perpustakaan tertinggi di kelompoknya
Ketua subkelompok
: Merupakan ketua / penanggungjawab kegiatan teknis perpustakaan dan masalah profesi yang bersifat sederhana pada tiap bidang, misalnya kegiatan layanan, kegiatan pengolahan, kegiatan akuisisi dll., dipilih pustakawan ahli dengan latarbelakang pendidikan ilmu
7
perpustakaan yang tertinggi jenjang jabatannya, dengan persetujuan Pimpinan Unit Kerja setempat.
Ketua kelompok kerja: Merupakan penanggungjawab pada setiap jenis kegiatan di setiap bidang, jumlahnya sangat tergantung dari jenis kegiatan yang ada, namun tidak perlu terlalu kecil/sempit runag lingkupnya, misalnya kelompok kerja layanan rujukan termasuk informasi cepat /information desk, kelompok kerja layanan audiovisual, kelompok layanan umum tidak perlu dirinci tetapi jumlah anggota kelompok yang ditambahdan tidak lebih dari 20 orang, kelompok kerja klasifikasi dan tajuk subjek, kelompok kerja katalogisasi dll., dipilih pustakawan yang berpendidikan ilmu perpustakaan dan yang tertinggi jenjang kepangkatan di antara kelompok tersebut. Pemilihan posisi ini dilakukan oleh Koordinatoriat atas persetujuan pimpinan unit kerjanya.
Tenaga administratif: Merupakan tenaga non pustakawan untuk kegiatan administrasi, surat menyurat, arsip dll.
TUGAS KOORDINATORIAT TENAGA FUNGSIONAL PUSTAKAWAN 1. Memberikan sumbang saran tentang kebijakan teknis perpustakaan dan kepustakawanan kepada pejabat struktural di lingkungan Perpustakaan Nasional RI 2. Memberikan konsultasi, pembinaan dan bimbingan tentang kegiatan teknis perpustakaan dan
kepustakawanan
kepada
tenaga
fungsional
pustakawan
di
lingkungan
Perpustakaan Nasional RI 3. Dalam pelaksanaan diktum 2, wajib melakukan koordinasi dengan pejabat struktural terkait di lingkungan Perpustakaan Nasional RI 4. Melakukan pengawasan dan pengendalian profesionalitas dan
kwalitas kerja teknis
perpustakaan dan kepustakawanan di lingkungan Perpustakaan Nasional RI 5. Dalam apendistribusian kegiatan wajib mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan kegiatan, kebutuhan angka kredit pustakawan dan tugas pokok pustakawan sesuai dengan aturan dalam SK MENPAN.
8
6. Melakukan pertemuan pleno pustakawan di lingkungan Perpustakaan Nasional RI secara periodikal untuk konsultasi dan konsolidasi umum teknis kepustakaan dan kepustakawanan 7. Menyusun laporan kegiatan secara periodikal tentang kegiatan teknis perpustakaan dan kepustakawanan kepada Kepala Perpsutakan Nasional RI.
9
STRUKTUR ORAGANISASI:
KOORDINATOR PUSTAKAWAN TEKNIS PERPUS & PROFESI
KELOMPOK PUST.
KELOMPOK PUST.
PKPBP
LAYANAN
DEPOSIT
SUBKELOMPOK PUST. AKUISISI
SUBKELOMPOK PUST. LKU
SUBKELOMPOK PUST. DEPOSIT
SUBKELOMPOK PUST. PENGOLAH
KELOMPOK PUST.
SUBKELOMPOK PUST.LKK
SUBKELOMPOK PUST.BIBLIOGRAF
SUBKELOMPOK PUST.DIGITAL
SUBKELOMPOK PUST.LAYANAN
Catatan: Dalam pelaksanaan kegiatan institusional, Ketua Kelompok Pustakawan, berkoordinasi dengan Kepala Pusat di mana di tempatkan, terbatas pada kewajiban pelaksanaan kegitan teknis perpustakaan, termasuk pendistribusian kegiatan. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, Ketua Kelompok Pustakawan berkewajiban memberikan bimbingan, konsultasi teknis perpustakaan maupun profesi pada Ketua Subkelompok Pustakawan yang ada di lingkungan Pusat / Direktorat di mana ditempatkan. Bimbingan juga diberikan kepada Ketua Kelompok Kerja maupun Anggota Kelompok Kerja yang menjadi tanggungjawabnya. Di samping kewajiban mengkoordinir dan membimbing pustakawan yang menjadi tanggungajwabnya, Ketua Kelompok Pustakawan berkewajiban melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi berdasarkan SK MENPAN untuk keperluan kenaikan pangkatnya.
10
KELOMPOK PUSTAKAWAN PENGEMBANGAN KOLEKSI & PENGOLAHAN BP
SUBKELOMPOK AKUISISI
KEL.KERJA FERIVIKASI
SUBKELOMPOK PENGOLAHAN
KEL.KERJA KATALOG
KEL.KERJA
KEL.KERJA KLS &T.SUB
KEL.KERJA
KEL.KERJA APLIKASI
PANITIA KERJA ANGGOTA KELOMPOK TIDAK TETAP SESUAI KEBUTUHAN KEGIATAN PENYUSUNAN PEDOMAN KERJA
Catatan: Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, Ketua Subkelompok Pustakawan bertanggungjawab dan berkewajiban memberikan bimbingan, konsultasi teknis perpustakaan maupun profesi kepada Ketua Kelompok Kerja maupun Anggota Kelompok Kerja yang menjadi tanggungjawabnya. Bila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di setiap Kelompok Kerja, Ketua Subkelompok wajib mengakomodasikan ke Ketua Kelompoknya untuk penyelesaiannya. Konsultasi diperlukan agar tidak terjadi penumpukan masalah yang perlu penyelesaian. Di samping kewajiban mengkoordinir dan membimbing pustakawan yang menjadi tanggungjawabnya, Ketua Kelompok Pustakawan berkewajiban melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi berdasarkan SK MENPAN untuk keperluan kenaikan pangkatnya.
11
KELOMPOK PUSTAKAWAN LAYANAN
SUBKELOMP. LKU
SUBKELOMP. LKK
KEL.KERJA REF
KEL.KERJA AUD
KEL.KERJA MAJ KEL.KERJA S.K. KEL.KERJA SIR
KEL.KERJA PTA KEL.KERJA BLK
KEL.KERJA NSK.
SUBKELOMP. DIGIT.
KEL.KERJA KEL.KERJA KEL.KERJA
KEL.KERJA
Catatan: Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, Ketua Subkelompok Pustakawan bertanggungjawab dan berkewajiban memberikan bimbingan, konsultasi teknis perpustakaan maupun profesi kepada Ketua Kelompok Kerja maupun Anggota Kelompok Kerja yang menjadi tanggungjawabnya. Bila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di setiap Kelompok Kerja, Ketua Subkelompok wajib mengakomodasikan ke Ketua Kelompoknya untuk penyelesaiannya. Konsultasi diperlukan agar tidak terjadi penumpukan masalah yang perlu penyelesaian. Di samping kewajiban mengkoordinir dan membimbing pustakawan yang menjadi tanggungajwabnya, Ketua Kelompok Pustakawan berkewajiban melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi berdasarkan SK MENPAN untuk keperluan kenaikan pangkatnya.
12
KELOMPOK PUSTAKAWAN DEPOSIT
SUBKELOMP. DEPO
KEL.KERJA REG
SUBKELOMP.BIBLIO
KEL.KERJA
KEL.KERJA KEL.KERJA KAT.
KEL.KERJA KLAS.
KEL.KERJA APLIK
SUBKELOMP.ISBN/K
KEL.KERJA KDT SUBKELOMP.LAYAN KEL.KERJA ISBN KEL.KERJA
KEL.KERJA
13
KAPERPUSNAS RI
KOORDINATOR PUSTAKAWAN
SEKTAMA
DEPUTI II
DEPUTI I
DIT.DEPOSIT
KEL.PUST.DEP
PUS.JASA
KEL.PUST.LAY. DEPUTI I
KEL.KERJA
KEL.KERJA
PUS.PENG.KOL .
KEL.PUST.PENG . KEL.KERJA
Catatan : Anggota koordinatoriat adalah pustakawan utama. Agar dapat menjangkau kegiatan di setiap Pusat/Direktorat, dan karena Pustakawan Utama setara dengan eselon satu, maka Koordinatoriat berkedudukan setara dengan Deputi/Sektama. Dalam pelaksanaan tugas, Koordinatoriat wajib berkoordinasi dengan semua stakeholder di lingkungan Perpustakaan Nasional, sedangkan terhadap kelompok pustakawan merupakan rentang kendali/komando. Sementara tanggungjawab Koordinatoriat sebatas kegiatan teknis kepustakawan dan masalah yang terkait dengan profesi / fungsional pustakawan.
