Belanja Publik Aceh & Tantangan Pembangunan Ekonomi
Harry Masyrafah Aceh Tengah, 24 September 2013
Aceh akan menerima lebih dari Rp 100T pada akhir tahun 2014, dan akan terus bertambah..
Diperkirakan lebih Rp.400 T dana akan diterima Aceh pada akhir 2023.
Aceh merupakan daerah terkaya ke-‐7 di Indonesia, (APBD per Kapita, 2010)
Aceh Paradox 1;
Aceh juga daerah termiskin ke-‐7 di Indonesia, (2010)
-‐ Tingkat kemiskinan Aceh; 20.98%, sedangkan Nasional 13,3%. -‐ Ranking IPM Aceh; 18 dari 33 provinsi
Aceh Paradox 2;
Kesenjangan ekonomi antara Aceh dan Nasional semakin melebar
Aceh perlu tumbuh lebih cepat. Pendapatan Per kapita Aceh terhitung hanya Rp.6,4 juta (2011). Sedangkan pada tahun 1999 hampir mendekaW nasional.
Besarnya anggaran adalah syarat awal, alokasi penganggaran yang tepat adalah syarat mutlak. Daerah Pantai Barat dan Tengah memiliki Wngkat kemiskinan yang relaWf Wnggi.
Penerimaan terWnggi Wdah berkorelasi dengan Wngkat kemiskinan. Gayo lues dan Bener Meriah termasuk daerah yang memilliki pendapatan yang terWnggi, tetapi merupakan daerah termiskin.
Aceh akan menerima lebih dari Rp 100T pada akhir tahun 2014, dan akan terus bertambah..
Diperkirakan sekitar Rp 100 T Dana Otsus akan diterima oleh Aceh pada akhir 2027. Dan pada akhir 2027, secara keseluruhan Aceh akan menerima lebih Rp.650 T.
PENERIMAAN DAERAH
Aceh telah menerima Rp 20 T, dan akan terus bertambah di masa mendatang. Ø Penerimaan dari Bagi Hasil Migas menurun dengan tajam dan PAD hanya menyumbangkan sebesar 6% dari penerimaan.
Ketergantungan Fiscal;
sumber pendanaan terbesar dari transfer pusat, sedangkan PAD dan potensi penerimaan lainnya cenderung stagnan bahkan menurun Provinsi
Kabupaten / Kota
Rp Juta (riil=2010)
Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) cenderung stagnan, bahkan secara riil menurun di Wngkat provinsi dan kabupaten/ kota. 1.400
Rp1.14
1.200 Rp771
1.000 800
Rp1.13T Rp1.16T Rp1.16T Rp1.18T
Rp933 37%
30%
32%
Rp510
600 400
70%
63%
68%
200 0 2005
2006
2007
PAD Kab/kota
2008
2009 PAD Prov
2010
2011 Nominal
2012
Penerimaan dari pajak daerah terbilang minim meskipun penerimaan pajak terus meningkat seWap tahunnya, rata-‐rata sebesar 5 persen. Rasio Pajak dan PDRB di Provinsi & Kabupaten/kota, 2012 4,5 3,9
4 3,5 3 2,5 2 1,5
Rata -‐ rata = 1,3 0,9
1
0,4
0,5
0
Sumber: Depkeu & PECAPP, 2012
BELANJA DAERAH
“Alokasi belanja yang tepat dan konsisten merupakan syarat utama pembangunan”
Belanja pemerintahan umum cenderung meningkat dan memiliki porsi terbesar dalam struktur anggaran pemerintah di Aceh, sedangkan sektor infrastruktur menurun.
Rp Trilliun ( riil, 2010)
Provinsi: Belanja barang dan jasa meningkat tajam sejak tahun 2011. (Permendagri, 37/2010)
Rp. Miliar 16.000
10 9
28%
8
14.000
8%
12.000
7
22%
6
15%
16%
5 45%
42%
54% 26%
1
14%
11%
20%
0 2005
6.000 45%
3
2006
2007 Pegawai
2008 Barang/Jasa
2009 Modal
2010 Lain-‐lain
2011
4.000
2.000 12%
9 %
10.000 8.000
20%
4
2
Kabupaten: Belanja pegawai terus meningkat, dari 49% di tahun 2008 menjadi 61% tahun 2012.
9 % 23 %
23 %
8 % 19 %
19 %
14 %
49 %
59 %
16% 15%
19 %
49 %
61%
-‐ 2005
2006
2007
2008
2009
2010
Barang Jasa
Modal
Lainnya
2012
Pegawai
2011
2012
ANALISIS SEKTORAL (kesehatan)
Rp Triliun
Pembiayaan kesehatan terus meningkat, melebihi Rp.2 T pada tahun 2012. Provinsi memiliki peran semakin besar. 2,5 Rp. 2 ,3 T
2,0 39% 1,5
1,0
61%
0,5 85% 0,0 2005
2006
2007
Kabupaten/Kota(*Anggaran)
2008
2009 Provinsi(*Anggaran)
2010
2011 Nominal
2012*
Aceh memiliki belanja perkapita kesehatan terWnggi ke 4 di Indonesia (2012) Aceh; Rp. 495 Ribu, Indonesia; Rp. 236 Ribu
Paradox 1. Belanja per kapita Aceh di atas rata-‐rata nasional, IPM dibawah rata-‐rata nasional (2011)
Paradox 2. Tidak terdapat korelasi antara besaran belanja perkapita dengan AKI/AKB (2011)
AKI
AKB
Hanya 4% belanja untuk program pencegahan (prevenWf), jauh lebih kecil dari rata-‐rata nasional. Rata-‐rata anggaran program prevenWf ; 30%, ( Survey NHA Indonesia, 2009 -‐2010)
Belanja Otsus kesehatan belum sepenuhnya memperWmbangkan kebutuhan masyarakat.. Akses Sarana Kesehatan
ANALISIS SEKTORAL (Infrastruktur)
Rp M iliyar
Belanja infrastruktur meningkat setelah mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. 4.000 Rp 3,6T
Rp 3,5T Rp 3,3T
3.500
Rp 3,1T
Rp 3,1T
61%
51%
3.000 48% 2.500
60%
57%
2.000
1.500 1.000
Rp 1,2T
Rp 882 M
52%
Rp 674M
40%
500
39%
49%
43%
2011
2012
-‐ 2005
2006
2007
Kabupaten/Kota
2008
2009 Provinsi
2010
Tota l (Nominal)
Aceh termasuk daerah yang memiliki belanja infrastruktur terbesar di Indonesia, (ranking ke-‐7, 2012) Jawa Tengah Jawa B arat Jawa Timur DI Jokjakarta Banten NTB Bali Sul. S elatan NTT Lampung Sul. B arat Sum. Utara Nasional Sul. Tengah Gorontalo Sum. B arat Sul. Tenggara Kal. B arat Maluku Sul. Utara Bengkulu Kal. S elatan Sum. S elatan DKI Jakarta Jambi Babel Kep. R iau Aceh Maluku Utara Riau Kal. Tengah Papua Papua B arat Kal. Timur
132
358
736
2,627 0
500
1000
1500
2000
2500
3000 Thousands
Paradox; Meski kondisi infrastruktur (jalan) relaWf lebih baik; akses terhadap daerah terpencil, pusat pertanian masih minim.
Pembangunan sarana infrastruktur antar kabupaten/kota belum sesuai kebutuhan.
(Tahun 2011, 90 persen jalan kabupaten di Nagan Raya dan Aceh Jaya dalam keadaan rusak , namun Wdak mendapatkan prioritas utama pada pengganggaran tahun 2012) Alokasi dana Otsus untuk Pembangunan Jalan & Jembatan, 2012
ANALISIS SEKTORAL (Pendidikan)
Rp Triliun
Pembiayaan pendidikan cenderung meningkat, namun alokasi pendidikan di Wngkat provinsi menurun. 6
Rp5,5 T Rp 5 T
Rp.4 ,4T
5
Rp4,4 T 4 82%
3 2 1
18% 0 2005
2006
2007
2008
Kabupaten/kota (*data anggaran)
2009
2010 Provinsi
2011*
2012* Nominal
Aceh merupakan salah satu daerah dengan belanja pendidikan terWnggi di Indonesia. (Rangking ke-‐4, tahun 2012)
Paradox 1; Aceh merupakan daerah dengan Wngkat keWdak lulusan Ujian Nasional (UN) SMA terWnggi 2013 5 Provinsi dengan persentase ketidaklulusan UN SMA/MA Terbanyak, 2013
3,11
2,85 2,32
2,21 1,75
0,52
Aceh
Papua
Sulteng
Maluku
NTT
Nasional
Paradox 2;
Mutu lulusan sekolah sangat rendah.
Aceh ranking ke-‐31 untuk kelompok IPA dan ranking ke-‐25 untuk kelompok IPS, (SNMPTN 2011).
Upaya peningkatan mutu:
Program peningkatan kompetensi guru belum searah dengan kebutuhan.
Total=Rp3.2 miliar
EKONOMI ACEH
Pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian Aceh.
Porsi sektor industri semakin kecil, searah dengan penurunan produksi migas. Sektor pertanian merupakan alternaKve mesin pertumbuhan ekonomi
Perekonomian tumbuh cukup baik, sebesar 6%, didorong oleh sektor pertanian. Namun masih dibawah Kngkat pertumbuhan nasional
2008 2009 2010 2011 2012
Peran sektor industri semakin sedikit, searah dengan produksi migas. Diperlukan investasi-‐investasi baru di sektor industri.
Pusat akWvitas dan Wngkat pertumbuhan ekonomi tersebar…(2011)
Pertumbuhan ekonomi di daerah pantai barat dan tengah Aceh, masih relaKf rendah. Disisi lain potensi pertanian di daerah ini cukup besar
Sektor pertanian merupakan sektor terbesar penyerap tenaga kerja
2008 2009 2010 2011 2012
Terjadi pergeseran lapangan pekerjaan, sektor jasa memiliki porsi yang semakin besar, Sedangkan sektor industri, belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan.
Perdagangan Aceh didominasi oleh impor barang yang berasal dari luar daerah… ( Buy globaly, sales localy)
3,000 2,500 2,000
Bongkar
1,500
Muat
1,000 500 0 2006 2008 2009 2009 22007 010 2011 2nd Sem 2012
200
Ribu Ton
Ribu Kg
3,500
180 160 140 120
Muat
100
Bongkar
80 60 40 20 2005
2006
2007
2008
2009 2010 2011 2012
Kredit meningkat tetapi kredit konsumsi masih mendominasi daripada modal kerja dan investasi
2008 2009 2010 2011 2012
Kredit sektor pertanian masih sangat kecil ( 2 persen dari keseluruhan kredit) Pertanian 2%
Industri 6% Konstruksi 6%
Perdagangan
Lainnya, Konsumsi
26%
56%
Jasa Dunia Usaha 3% Jasa Sosial 1%
Kesimpulan Ø Besaran sumber daya fiskal (akibat dana otsus) memberikan peluang bagi Aceh untuk meningkatkan sarana infrastruktur, taraf kesehatan masyarakat, dan mutu pendidikan. Ø Berbagai tantangan besar pembangunan terhadap Wga sektor utama (kesehatan, pendidikan dan infrastruktur) belum sepenuhnya di respond dengan kebijakan-‐kebijakan, termasuk kebijakan alokasi belanja yang tepat (distorsi perencanaan). Ø Distorsi perencanaan juga terjadi akibat kegagalan menterjemahkan prioritas kebutuhan pembangunan (berdasarkan data), dengan cita-‐cita serta kepenWngan lainnya. Analisis yang tepat belum menjadi dasar kebijakan dalam belanja anggaran.
Rekomendasi • Perbaikan kualitas perencanaan. Belanja publik harus berdasarkan analisis yang tepat terhadap kebutuhan dan tantangan, sehingga meminimalisir distorsi. Di perlukan komitmen poliWk yang kuat antara eksekuWf dan legislaWf. • Otsus sebagai sumber utama pendanaan pembangunan; Kriteria serta prioritas program/proyek yang akan didanai oleh Otsus harus segera ditetapkan dalam peraturan yang mengikat. • Tingkatkan disiplin dan efekWfitas belanja publik. Campuran beberapa program yang tepat dan konsisten akan menghasilkan dampak lebih besar. • Peningkatan kualitas sumber daya manusia (perencana) serta ketersediaan data merupakan kunci utama peningkatan kualitas perencanaan.
TERIMA KASIH
www.belanjapublikaceh.org
