~BANKBRI Melay'ani Dengan-Setulus Hati
PERJANJIAN BERSAMA PE:t4ERINTAH
KABUPATEN
BONE
DENGAN . PT; BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG BRI WATAMPONE
Tbk.
TENTANG PENGGUNAANJASA'LAYANAN NOMOR: NOMOR:
PERBANKAN
4/PKS-PEMKA.B BONE/IV/2015 B.912/KC.XIiI/OPS/04/2015
Pada hari ini Benin tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Lima Belas (6-04-2015), bertempat di Watampone, yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI,M. Si
Bupati Bone dalam hal :ni bertindak dan
atas
nama
Pemerintah
Daerah
Kabupaten Bone yang berkedudukan Jendral
untuk
di Jalan
Ahmad Yani Nomor 3 Watampone
Kabupaten Bone, selanjutnya
disebut PIlL4K
KESATU.
2.
IHSAN lViAULANA
Cabang
Watampone;
BRI
bertempat tinggal di Watampone, ini
bertindak
dalarn
jabatannya
rnewakili Direksi, berdasarkan Khusus No. 41 tanggal
dalam hal terse but
Surat
12 Juni
Kuasa
2002 yang
dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H, Notaris di Jakarta, Anggaran
oleh Dasar
karena
itu
Perseroan
berdasarkan yang
dimuat
dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang ::ibuat. dihadapan
Fathiah
Helmi, SH
1
Notaris di. Jakarta
dan
telah
diumum~
dalam Berita Negara RI Nomor: 68 tanggal 25 Agustus bertindak Rakyat
2009.
Tambahan
untuk
dan atas nama
Indonesia
berkedudukan
Nomor: 23079,
(Persero)
di Jalan· Jenderal
No. 44-46 Jakarta
PT. Bank Tbk,
Sudirman
Pusat, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA. DASAR KERJASAMA 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 199.8tentang Perbankan; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Norrior 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5589); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentag Tata Cara Pelaksanaan Kerjasarna Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 112, Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tell tang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. PlHAK KESATU dan PlHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PlHAK, sepakat mengadakan perjanjian Kerjasama tentang penggunaan ja sa layanan perbankan.terlebih dahulu menjelaskan hal sebagai berikut :
2
JPt-
-
L -Bahwa PIHAK KESATU berdasarkan
-
Peraturan Pemerintah -Nomor 50(-· Tahun 2007 dapat mengadakan kerjas~a dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan berdasarkan ketentuan pasal 196 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Bahwa PIBAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara ·(BUMN) yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan jasa dan pelayanan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 3. Bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor. 1jMoU-PEMKAB BONEjIIIj2015 dan Nomor. B1548jKCjXIIIjDJSj03j2015 tanggal Tiga Puluh Bulan Maret Tahun 2015 (30-03-2015) sebagai dasar Perjanjian Bersaina. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam Penggunaan Jasa Layanan Perbankan PIHAK KEDUA di lingkungan kerja PIHAK KESATU (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.
BAB I KETENTUANUMUM Pasall 1. Unit Kerja Operasional PIHAK KEDUA adalah unit kerja yang dapat melakukan kegiatan operasional perbarikari, terdiri dari Kantor Cabang [Kanca], Kantor CabangPernbantu (Kep), Kantor Kas dan Kantor Unit. 2. Fasilitas dan Layanan Perbankan adalah fasilitas layanan perbankan yang disediakan oleh PlHAK KEDUA untuk mcnunjang pelayanan kepada Customer PlHAK ImDUA rneliputi ATM, Layanan Teller, dan layanan lainnya yang dikembangkan dikemudian hari. 3. Hari Kerja adalah hari dimana PlHAK KEDUA buka dan beroperasi untuk umum dan Bank Indonesia beroperasi untuk menyelenggarakan Kliringj RTGS. 4. Pegawai adalah perseorangan yang telah tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai di lingkungan kerja PlHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku pada PlHAK KESATU 5. Penduduk adalah seluruh warga Kabupaten Bone sesuai UndangUndang yang berlaku. 6. Bone Smart Card adalah kartu yang disebut PIHAK KEDUA yang dapat dimiliki oleh seluruh warga Kabupaten Bone termasuk pegawai PHIAR KESATU yang dapat berfungsi sebagai kartu identitas dan rekening salary crediting Pegawai PllIAK KESATU, kartu akses data
3
)-
~
_-
)-
_y~g
kepegawaian, keseha~ dan data kependudukan,= sekaligus berfungsi sebagai kartu e-___Money dan kartu ATM. 7. SaJcu:y Crediting adalah fasilitas untuk pembayaran gaji, Honor serta hak Pegawai lainnya dengan mendebet satu rekening - untuk dikreditkan ke _beberapa rekening simpanan secara periodik. Data rekening yang dikredit berupa -text file dengan format tertentu yang akan diupload ke dalam system aplikasi. 8. E-Tax adalah fasilitas system pelayanan dan pengelolaan p~jak secara online yeng disediakan oleh PIHAK KEDUA, termasuk tidak terbatas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 9. E-Money BRI_adaJah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kartu kepada penerbit, yang digunakan sebagai alat pembayaran yang bukan merupakan sirnpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur perbankan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasa12 Maksud dan tujuan kerjasarna ini adalah: a. PARA PIHAK bermaksud untuk bersama-sarna melakukan kerjasama dalam penggunaan jasa layanan perbankan. b. PARA PIHAK bertujuan untuk pemanfaatan jasa layanan perbankan sebagai upaya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif dan efesien. BABIII RUANG LINGKUP Pasa13 Ruang lingkup yang dimaksud dalam Perjanjian L'Liadalah meliputi: a. Pelayanan salary crediting kepada pegawai PlHAK KESATU dapat melalui fasilitas dan layanan jasa perbankan PIHAK KEDUA_ b. Pemberian jasa layanan perbankan yang dapat disediakan oleh PIHAK KEDUA urituk pengelolaan penerirnaan -pajak PlHAK. KESATU. c. Pemberian fasilitas perbankan yang terintegrasi ke dalam kartu Bone Smart Card oleh PARA PIHAK. d. Pemberian fasilitas Kredit Briguna [Kredit Berpenghasilan Tetap) dan Kredit Konsumer (antara lain KPR, KK_B,Kartu Kredit) kepada :;JegawaiPIHAK KESATU sesuai dengan keterituan dan persy,u ata.n yang berlaku pad a PIILI\J( KE..:n~A.
.-~-
-)
~---~
-
e. Pemberian layanan jasa perbankan lainnya oleh- PDIAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK.. f. Perjanjian ini berlaku untuk Satuan kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berada dibawah PIHAK KESATU. dan penduduk Kabupaten Bone. . BABIV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasa14 (1) PIHAK KESATU a. PIHAK KESATU meniilikihak: Mendapatkan informasi dan layanan perbankan yang prima tentang fasilitas kartu Bone Smart Card dan fasilitas layanan perbankan lainnya yang disediakan oleh PIHAK KEDUA; . b. PIHAK KESATU memiliki kewajibari; L
Membuka Rekening Giro dan atau Rekening Deposito di Kantor Cabang BRI Watarnpone; 2. Menyampaikan kepada Pegmyai-PlHAK KESATU untuk membuka Rekening Tabungan di Unit Kerja BRI wi 1ayah Kabupaten Bone sebagai syarat mendapatkan kartu dalam pemenuhanjpengumpulan data dan informasi guna keperluan
Bone Smart Card. 3. Memberikan konfirmasi baik kepada ealon peserta ataupun atasan yang bersangkutan terhadap kebenaran persyaratan administrasi yang diajukan oleh pegawai PlHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
4. Memberikan persetujuan kepada PlHAK KEDUA untuk melakukan instalasi dan implementasi sistem .jaringan guna keperluan pelaksariaan ruang Engkup sebagaimana .dimaksud dalam Pasal ,3 Perjanjian irii. 5. Memberikan persetujuan kepada PIHAK KEDUA untuk mengakses data dan informasi kependudukan Kabupaten Bone, data dan informasi Pegawai PIHAK KESATU serta data dan informasi lainnya guna keperluan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimaria dirriaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini. 6. Membantu PIHAK KEDUA dalarn pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 .Perjanjian ini. (2) PlHAK KEDUA a. PIHAK KEDUA memiliki hak:
1. Mendapatkan persetujuan dari PlHAK KESATU untuk mengakses data dan informasi kependudukan Kabupat ..i Bone, data dan informasi Pegawai PIP..AK KESATU serta data dan
-
_,....----..::!
infonnasi lainnya guna 'keperluan _pelaksanaan ruang linglrup .._ ._sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini. 2. Mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU untuk melakukan instalasi dan implementasi sistem jaringan guna keperluan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini. 3. Memperoleh bantuan dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini. b. PIHAK. ltEDUA merniliki kewajiban:
1. Menerima dan
2:
3.
4.
5.
. 6.
7.
Rekening Giro dan j atau Rekening Deposito PIHAK KESATU sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA. Menginfonnasikan dan mensosialisasikan kepada Pegawai PIHAK KESATU dan masyarakat Kabupaten Bone tentang fasilitas kartu !lone Smart Card dan fasilitas layanan perbankan lainnya yang disediakan oleh PIHAK KEDUA. Meminta konfirmasi baik kepada calon peserta ataupun atasan yang bersangkutan terhadap kebenaran persyaratan administrasi yang diajukan oleh pegawai PIHAK. KESATU kepada PlHAK KEDUA. Melakukan salary crediting kepada Pegawai PIHAK KESATU sesuai dengan data dan instruksi dari PIHAK.KESATU. Melakukan instalasi dan implementasi system jaringan di lingkungan PIHAK KESATU dan tempat lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK guna. keperluan pelaksariaan ruang lingkup sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 3 perjanjian irii . Merier.ima pembu kaan Rekening Tabungan oleh Pegawai PIHAK. KESATU di Unit Kerja BRI wilayah Kabupateri Bone sesuai syarat dan prosedur yang berlaku di PIHAK KEDUA. Melakukan produksi dan aktivasi kartu Bone Smart Card. mengelola
BABV BIAYA-BIAYA
Pasa1.5 Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjianj su rat tersendiri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
--:._-~
BABVI TANGGUNG JAWAB KERUGIAN
Pasal_6 (1) Kerugian yang timbul akibat kesalahanj'kelalaian PlHAK KESATU menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU. (2) Kerugian yang timbul akibat kesalahanj'kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. (3) PARA PIHAK tidak 'bertanggung jawab atas kerugian _yang timbul akibat kejadian diluar batas kemampuan manusia (force majeure). BABVII JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasa17 (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini. (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah ada perjanjiari tertulis dari PARA PIHAK. (3) Apabila jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerjasarna sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, akan tetapi Perjanjian yang baru darr/ atau Addendum Perjanjian belum diLuat atau ditandatangani PARA PIHAK, maka Perjanjian ini masih tetap berlaku. BABVln EVALUASI DAN REKONSILIASI DATA Pasal.B (1) Selama jangka waktu Perjanjian ini berlaku, PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi sistern setiap 6 (enam) bulan sekali atas hasil pelaksanaan : Perjanjian irii atau dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK (2) Rekonsiliasi Data dilakukan oleh PARA PIHAK secara harian atau dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK. BAD-IX.· ADDENDUM
Pasa19 Hal-hal yang perlu diatur dan/ atau belum cukup diatur dan ' atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian ini, PA..~ PlHAK sepakat untuk menuangkan dalam suatu Addendum Perjanjian yang
f
..- ·1
-
merupakan satu kesatuan Perjanjian ini.
serta _bagian .yang tidak
terpisahkan dari
BABXRINCIAN DAN BENTUK PELAKSANAAN PERJANJIAN PasallO Hal-hal yang bersifat teknis, rincian petunjuk pelaksanaan Perjanjian ini maupun perubahan fasilitas perbankan terkait pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam pasal 3 Perjanjian ini yang belum terakomodir dalam Perjanjian mi, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam surat menyurat dan petunjuk pelaksanaan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian -ini. BAB XIBERAKHIRNYA PERJANJIAN Pasall1 (1) Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini, maka Pihak yang akan mengakhiri Perjanjian harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tariggal pengakhiran Perjanjian dikehendaki, dan apabila Pihak yang diberitahukan tidak memberikan jawaban, maka Perjanjian dinyatakan berakhir pada jangka waktu yangdimaksud oleh Pihak yang akan mengakhiri Perjanjian. (2) Berakhirnya perjanjian ini dengan alasan apapun tidak mernbebaskan PlHAK KESAT'U dan PIHAK KEDUA _dari kewajibari-kewajiban -dan ' atau tanggung jawab yang timbul sebelum diakhirinya Perjanjian ini. (3) Pengakhiran masa berlaku Perjanjian dianggap sah dan berlaku apabila telah mencapai kesepakatan di .arrtara PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis. (4)Untuk pengakhiran Perjanjian ini, PARA PHIAK setuju untuk mengesampingkan keterrtuan hukum yang tercanrum dalam pa sal 1266 Kitab .Undang-Undang Hukurn Per-data.
•
8
~'it
I
-
~~~--~~~~~--~~~~--~~~----~~~--~~~~~~~~---~~~---------------
----
_._.:!
~~4
BAB XII
ItERAHAsIAAN Pasal12 (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan seluruh data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh oleh PARA PIHAK karena adanya Perjanjian ini. (2) Data, informasi dan dokumen dimaksud pada. ayat (1) pasal ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak boleh diberikan atau dipublikasikan baik secara Iangsung maupun tidak langsung oleh PARA PmAK, kecuali kepada para personil PARA PIHAK yang terlibat langsung danl atau yang diperlukan untuk menjalankan Perjanjian. (3) PARA PIHAK melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian danj atau penyalahgunaan data dan informasi yang dimaksud. (4)PARA PIHAK bertanggung jawab perruh- atas segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya ketentuan ayat (1) dan / atau ayat (2) pasal ini, baik yang disebabkan oleh PARA PlHAK, personil PARA PIHAK atau pihak lain yang bekerja untuk PARA PIHAK. Apabila hal demikian terjadi, PARA PlHAK bertanggung jawab atas segala tuntutan, gugatan, denda dan biaya lainnya tanpa ada yang dikecualikan termasuk biaya pengacara. (5)Apabila PARA PlHAK hendak merrunjuk pihak lain untuk melaksanakan Perjanj ian , maka penunjukan terse but harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PARA PlHAK dan pihak lain yang ditunjuk tersebut wajib menandatangani pernyataa n atau perjanjian kerahasiaan. secara terpisah derigan tidak merigurangi tanggung jawab PARA P!HAKberdasarkan Perjanjian Ini. (6) PARA PIHP...!{ sepakat bahwa kctentuan rnengenai .Kerahaaiaan ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian ini telah berakhir karena sebab apapuri. BAH XIII KORESPONDENSI
Pasal13 (1) Kecuali ada tambahan alamat atau ditentukan lain dalam Perjanjian ini, semua surat-menyurat atau pemberitahuan antara PARA PlHAK sehubungan dengan Perjanjian irii dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir)jkurir intern PARA PIW..l{ atau melalui faxsimile dan dialamatkan sebagai berikut : a) PEMERINTAH KABUPATEN BONE U.p
-
.JalanJenderal Ahmad Yani No. -3 Watampone Telp. 0481- 2-159.5 Faks.
b) PT. BANKRAKYATINDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang BRI Watampone Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 11Watarnpone Telp. 0481-21003 / 0481-21389 Faks. (2) Suratj'pemberitahuan dianggap telah diterima: a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah suratjpemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau, b. Pada saat suratJpemberitahuan ini dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masingmasing pihak dengan catatan suratjpemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterirna jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK. atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari : personil masing-masing pihak dibagian penerimaan surat. (3)Jika PARA PlHAK bermaksud mengubah alamat, PARA PIHAK harus memberitahukan perubahan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (ernpat belas) hari kerj.. dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alarnat sebagaimana tersebut diatas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku. BABXIV PERNYATA..;\NDAN JAMINAli Pasa114 Pada saat penandatanganan Perjanjian ini, PARA PHiAJ{ menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut : 1. PARA PIHAK dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang . berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama PARA PlHAK., sehingga Perjanjian irii secara hukum dapat dilaksanakan. 2. PARA PlHAK akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap pergantianyperubahan dalarn hal kepengurusan badan hukum dari PARA PlHAK yang dapat membawa akibat pergantianjperubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk rnelakukan tindakan hukurn untuk dan atas nama PP..RAPIHAK. 3. PARA PIHAK telah mempunyai izin-izin yang diperlukan dalarn pelak sanaan kegiatan u ~L,-ha yang dimaksud dalam perjanjian ini.
-.
4. Penandatanganan Perjarijian iru tidak bertentangan dengan pasalpasal yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang' telah dan I atau akan dibuatj' ditandatangani oleh PARA PIHAK. 5. Perjanjian,kesepakatan, persetujuan yang telah ada sebelumnya atau yang akan dibuat dikemudian hari antara PARA PDIAK dengan pihak lain diluar Perjanjian im tidak . dapat membatalkan dan mengesampingkan Perjanjian ini dan dokumen-domurnen lain terkait
BABXV FORCE MAJEURE Pasa1IS (1) PARA PIHAK tidak dapat dituntut di dalam memenuhi isi perjanjian ini akibat hal-hal di luar kekuasaan PARA PlHAK atau Force Majeure. (2) Hal-hal yang terrna suk Force Majeure dalam perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAKdiantaranya adalah sebagai berikut: a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana a1am lainnya. b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberoritak an yang berhubungan langsung dan mengakibatkan salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini. c. Kerusakan atau tidak berfungsinya sistem daya listrik, sistem jaringan atau jaringan telekomunikasi, dan atau software/hardware computer. d. Adanya kebijakan Pemerintah Pu sat dan Peraturan perundangundangan yang meriyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini. (3) Segala perrnasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya force majeure akan dirundingkan dan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PlHAK. (4) Dalam hal terjadinya force majeure, pihak yang terkena force majeure wajib mernberitah ukan secara tertulis mengenai terjadinya force majeure kepada pihak lainnya selambat-Iarnbatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya force majeure dimaksud (5) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pernberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
_ -_4
BAa XVI. PILlHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN "PERSELISIHAN -
Pasal16 (1)Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan- Pejanjian Kerjasama ini akandiselesaikan dengan musyawarah mufakat. (2)Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dan memilih ternpat kedudukan hukum (domisili)yang tetap di Kantor Pengadilan NegeriW_atampone. BABXVII PENUTUP
Pasal17 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian:Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK. (2) Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup rnasing-rnasing mempunyai kekuatan hukum yang sarna.
PlHAK KESATU,
~--.
IHSAN ~1..t\UI,Af.iA
------_j
" Dr. H. A. Fl'..HSAR M. PA)JJALANG1, M. Si
12
,-
~
