Bangun Infrastruktur untuk Negeri

Hari Nusantara 2015 Usung Pesona Indonesia

17

Edisi 12/Tahun XIII/Desember 2015

Cipta Karya Gelar Urban Greening Forum ke-4

19

Penyediaan Air Minum untuk Rakyat

21

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Bangun Infrastruktur untuk Negeri LENSA CK • Semarak Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-70 “ Bangun Infrastruktur untuk Negeri”

daftar isi

Edisi 124Tahun XIII4Desember 2015

Berita Utama Infrastruktur 4 Bangun untuk Negeri

liputan khusus dan Talkshow 9 Pameran Program Pemberdayaan “Membangun Kawasan Menuju Masyarakat Mandiri”

info baru

4

Karya 13 Cipta Terus Berupaya Capai Target

Sektor Air Minum dan Sanitasi

19

Karya Gandeng IAI 15 Cipta Wujudkan Bangunan Gedung

yang Layak Huni, Berkelanjutan dan Berkarakter

Nusantara 2015 17 Hari Usung Pesona Indonesia Karya 19 Cipta Gelar Urban Greening Forum ke-4

Air Minum 21 Penyediaan untuk Rakyat Hari Bakti PU 23 Semarak di Kalimantan Timur

15 21

inovasi Apa Dengan Sampah 25 Ada ( AADS )

23

RESENSI Air Minum 28 “Pengembangan di Indonesia dari Masa ke Masa”(1800an-2009)

Sebaiknya Ini Baik? 30 Mengapa Mengapa Ini Kurang Baik?

PLUS!

lensa ck • Semarak Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-70 “ Bangun Infrastruktur untuk Negeri”

2

25

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Andreas Suhono Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Rina Agustin Indriani Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Utomo Adjar Prajudi, Rina Farida, Dwityo A.Tri Soeranto, Dodi Krispatmadi, Pemimpin RedaksiMochammad Natsir, Nugroho Tri Utomo Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan,Redaksi Bukhori Pemimpin Deddy Sumantri, Sri Murni Edi K. Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Penyunting RedaksiBernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Ardhani P, Bhima Dhananjaya, Bukhori Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bagian Produksi Bhima Dhananjaya, Waluyo Widodo, Bukhori, Ari Iswanti,Djati Bramanti Nawangsari Indah Raftiarty, Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Santoso, Astaf AjiJoni Pranaya, FajarNurfathiah Drestha Birawa Kontributor Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Kontributor Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Sudarwanto, Abdurrahman, Adjar Prajudi,Edward Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Tanozisochi Diana Kusumastuti, RG. Eko DjuliLase, S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dian Irawati, Didiet A. Akhdiat,Syamsul Hadi, Respati, Joerni Makmoerniati, Nieke Nindyaputri, Prasetyo, M. Sundoro, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Oloan MS, Sandhi Eko Bramono, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Ade Syaiful Rachman, Kusumawardhani, Rudi A.Widyahapsari. Arifin, Endang Setyaningrum, Indah Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Alamat Redaksi Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M.Kebayoran Aulawi DzinBaru Nun, Jl. Patimura No. 20, 12110 Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Telp/Fax. 021-72796578 Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Email Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, [email protected] Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi website http://ciptakarya.pu.go.id

70 Tahun Berkarya untuk Masyarakat Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) fokus pada lima bidang utama, yaitu Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan Rakyat, dan Jasa Konstruksi. Bidang Cipta Karya bertanggung jawab dalam pembangunan, yaitu peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui peningkatan akses air minum, sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan serta penanganan permukiman kumuh. Dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tugas Kementerian PUPR adalah bekerja menurut visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu Kabinet Kerja bekerja sesuai dengan garis-garis yang ditargetkan Presiden dan Wakil Presiden dalam program 5 tahun ke depan. Dalam arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR melaksanakan apa yang telah menjadi visi dan misi Presiden seperti tercantum dalam NAWACITA. Dalam pelaksanaannya juga Kementerian PUPR akan terus meningkatkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga. Bidang Permukiman atau Cipta Karya mempunyai target lima tahun ke depan untuk universal akses air minum dan sanitasi serta terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh. Hal tersebut juga dikenal dengan Gerakan 100-0-100 pada tahun 2019, yaitu 100% akses aman air minum, 0 % kota bebas kawasan permukiman kumuh dan 100 % akses sanitasi layak (universal akses). Pencapaian 70 tahun tersebut bukanlah tanpa cela, masih banyak tantangan yang masih dihadapi antara lain, pertama, ketimpangan perkembangan wilayah barat dan timur, antara kota dan desa. Kedua, ketertinggalan pembangunan di daerah perbatasan, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil. Ketiga, isu lingkungan (pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan), keterbatasan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Selamat Hari Bakti PU ke-70. (Teks : Redaksi)

Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 twitter Telp/Fax. 021-72796578 @ditjenck Email [email protected] instagram @ditjenck Cover : Penataan Kawasan Kumuh di Sungai Buntung Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta (foto : bcr) Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id


3

berita utama

Bangun Infrastruktur untuk Negeri “Ketika kita membangun infrastruktur, sesungguhnya kita sedang membangun bangsa”.

Pompa Drainase Kota Semarang

4

D

ibawah Kabinet Kerja, Kementerian Pekerjaan Umum bergabung dengan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus bekerja dan membangun infrastruktur untuk negeri. Sejak dibentuk pada Agustus 1945 dengan menteri pertamanya Abikusno Tjokrosoejoso, kiprah kementerian selama 70 tahun tergambar dari begitu banyaknya infrastruktur yang telah terbangun hingga ke penjuru negeri. Peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mewujudkan infrastruktur yang handal di dalam membangun Indonesia menjadi sangat strategis. Pada tahun 2015, Kementerian PUPR kembali memperingati

berita utama Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-70. Hari Bakti ditujukan untuk mengenang semangat pahlawan Sapta Taruna yang gugur di Gedung Sate 70 tahun lalu dan melihat kembali perjalanan Kementerian PUPR dari masa ke masa. Dalam upacara Hari Bakti PU ke-70, Kamis (3/12), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku Inspektur Upacara mengajak seluruh jajaran Kementerian PUPR untuk memikirkan kembali apa yang sudah dan sedang serta apa yang hendak dilakukan ke depan dalam membangun infrastruktur ke-PUPR-an, dengan semangat juang Sapta Taruna. Hari Bakti pada tahun ini bertema “Bangun Infrastruktur Untuk Negeri”. Terbangunnya infrastruktur akan memberikan kontribusi yang besar dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat, menjadi faktor produksi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, turut berkontribusi dalam pengembangan wilayah melalui pusat-pusat pertumbuhan baru, dan turut menciptakan lapangan kerja dan usaha. Basuki mengingatkan kembali mengenai agenda pembangunan nasional dan program Nawacita, sasaran program pembangunan infrastruktur PUPR yang harus dicapai selama periode 2015-2019. Diantaranya adalah Pembangunan 49 bendungan baru dan satu juta hektar jaringan irigasi baru untuk mendukung kedaulatan pangan dan Pembangunan 1000 kilometer jalan tol dan 2,650 kilometer jalan arteri baru, Pembangunan infrastruktur permukiman terutama pemenuhan 100 persen akses minum dan sanitasi, dan menghapus permukiman kumuh. Serta, Pembangunan perumahan untuk mengejar kebutuhan penghunian rumah 7,6 juta unit. Seluruh pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah, terutama Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) menjadi alat untuk meningkatkan sinergi baik antar sektor maupun antar-tingkat pemerintahan. “Untuk itu, kita

harus mampu bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menerpadukan seluruh rencana dan mensinkronkan semua program yang kita susun, tidak hanya infrastruktur bidang PUPR saja tetapi juga dengan sektor lainnya,”ujarnya. Dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur pelayanan dasar serta tuntutan akan kualitas infrastruktur yang lebih baik. Dengan demikian PUPR pun dituntut untuk bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat, dan bertindak tepat untuk mencapai sasaran program. “Kita harus bekerja lebih keras untuk mencapai target pembangunan yang demikian besar dan berkualitas. Kita juga harus bergerak lebih cepat untuk memastikan infrastruktur


5

berita utama

Pemerintah telah menempatkan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan karena ketersediaan infrastruktur PUPR

berfungsi tepat waktu dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat,” pintanya. Pemerintah telah menempatkan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan karena ketersediaan infrastruktur PUPR memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini kinerja infrastruktur perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia yang posisinya masih lebih

6

rendah bila dibandingkan dengan beberapa negara di Kawasan ASEAN. Pemerintahan Kabinet Kerja juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur guna menggerakkan perekonomian daerah tertinggal dan mempercepat pemerataan kesejahteraan ke wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan, termasuk wilayah perbatasan dan kawasan terisolir. Untuk itu, proyek-proyek infrastruktur yang saat ini terhambat pelaksanaannya harus segera dicarikan solusi untuk mempercepat penyelesaiannya. Bertindak selaku Komandan Upacara Dirjen Bina Marga Hediyanto W. Husaini, Pembaca Pancasila Dirjen Sumber Daya Air Mudjiadi, Pembaca Pembukaan UUD 1945 Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Danis H Sumadilaga,

berita utama Pembaca Panca Prasetya KORPRI Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Khalawi Abdul Hamid, Pembaca Doa Sekjen PUPR Taufik Widjoyono. Pemberian Penghargaan Pada upacara Harbak PU juga diisi dengan pemberian penghargaan Satyalancana Wirakarya kepada Riono Suprapto Kabag. Fasilitas Pendanaan Infrastruktur Daerah, Biro Perencanaan Anggaran dan KLN dan Brawijaya Kabid. Perencanaan Infrastruktur I, Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW. Satyalancana Karya Satya 30 diberikan kepada tujuh pegawai antara lain Sudarwanto Pelaksana Dit. Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya dan Benny Benyamin Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Wil.I, BPSDM. Satyalancana Karya Satya 20 tahun diberikan kepada tujuh pegawai antara lain Rinaldi Pelaksana Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR IV, BPSDM dan Jeffrey Roland P.K Kasubbag. TU. Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Ditjen Sumber Daya Air. Satyalancana Karya Satya 10 tahun diberikan kepada tujuh pegawai. Pada acara tersebut juga diberikan Penghargaan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2015 Terbaik I, Arsiparis Teladan, Tim Samsat Waduk Jatigede, Sertifikat ISO 9001:2088, Penghargaan UPTD/Pengamat Irigasi Kelompok I, Penghargaan Unit Pengelolaan Bendungan (UPB), Penghargaan Petugas OP Bendungan Multifungsi, Penghargaan Petugas OP Bendungan Fungsi Tunggal, Pendonor Darah Terbanyak Sugeng Mulyono dari Biro Komunikasi Publik dan Penerima Kunci Rusunwa.

Pemerintahan Kabinet Kerja juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur guna menggerakkan perekonomian daerah tertinggal dan mempercepat pemerataan kesejahteraan ke wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan

Malam Kilas Balik Kementerian PUPR Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Kementerian PUPR menggelar Malam Kilas Balik dalam rangkaian Hari Bakti PU. Malam Kilas Balik PU tahun 2015 yang diselenggarakan tadi malam (2/11) merupakan salah satu rangkaian acara Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-70, yang ditujukan untuk mengenang semangat pahlawan Sapta Taruna yang gugur di Gedung Sate 70 tahun lalu dan melihat kembali perjalanan Kementerian PUPR dari masa ke masa. Malam Kilas Balik dihadiri oleh para mantan Menteri PU dan Menteri Perumahan Rakyat diantaranya adalah Suyono


7

berita utama

Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Patangpuluhan Kota Yogyakarta

Pemerintahan Kabinet Kerja juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur guna menggerakkan perekonomian daerah tertinggal dan mempercepat pemerataan kesejahteraan ke wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan

Sosrodarsono, Djoko Kirmanto, Suharso Monoarfa, Theo Sambuaga, Siswono Yudhohusodo dan Yusuf Asyari. “Malam ini kita mengenang pahlawan Sapta Taruna yang membuktikan semangat pengorbanan yang gigih membela bangsa,”tutur Menteri Basuki Hadimuljono dalam sambutannya. Lebih lanjut, Menteri Basuki mengucapkan terimakasih kepada senior dan pendahulu di Kementerian Pekerjaan Umum maupun Perumahan Rakyat, yang telah memberikan warisan berupa karyakarya infrastuktur yang sampai saat ini masih dapat dinikmati. “Selain itu saya apresiasi semangat kerja rekan-rekan semua yang pada tahun 2015 ini telah dilewati dengan bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat,” tambah Menteri Basuki. Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya

dan Peran Serta Masyarakat yang bertindak sebagai ketua panitia pelaksanaan Hari Bakti ke 70 mengatakan tema besar dari Hari Bakti ke 70 adalah Bangun Infrastuktur Untuk Negeri. “Kami bangga setiap rangkaian acara selalu dihadiri oleh bapak Menteri, dan ini menumbuhkan rasa bangga dan kebersamaan diantara kami bertambah,”tutur Lana. Acara juga diisi oleh Sarasehan Menjadi Insan PUPR yang Berkualitas yang menghadirkan Staf Ahli Menteri PUPR Rido Matari Ichwan dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Anita Firmanti serta mendengarkan pendapat dari lintas generasi mengenai insan PUPR ke depan dalam penyusunan Peta Jalan Pengembangan SDM Kementerian PUPR. (Teks: Noorman W/Indah P)

liputan khusus

Pameran dan Talkshow Program Pemberdayaan

“Membangun Kawasan Menuju Masyarakat Mandiri” Pemerintah seringkali merumuskan berbagai program strategis dalam rangka penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang digagas oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya

S

ebagai upaya penyebarluasan informasi terkait program ini, maka diselenggarakanlah acara pameran dan talkshow dengan tema “Membangun Kawasan Menuju Masyarakat Mandiri”. Selain pameran yang menampilkan capaian berbagai kegiatan pemberdayaan dalam pembangunan infrastruktur, talkshow yang membahas capaian pembangunan infrastruktur dalam program-program pemberdayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya juga disuguhkan kepada masyarakat. Acara ini diselenggarakan sebagai wadah untuk berbagi pengalaman keberhasilan pembangunan infrastruktur dalam program pemberdayaan sekaligus pembelajaran bagi seluruh peserta.


9

liputan khusus

•

•

• Program pemberdayaan masyarakat yang ditampilkan dalam acara ini yaitu: • Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP). P2KKP merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun “gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan

10

berkelanjutan”, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Program Pamsimas merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah dengan dukungan Bank Dunia untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan derajat kesehatan masyarakat, terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). Program Sanimas merupakan salah satu komponen Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) yang diselenggarakan sebagai program pendukung PNPM-Mandiri. Program ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Neighbourhood Upgrading and Shelter Project II (NUSP-2). NUSP-2 dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan kabupaten/kota dan masyarakat yang berdaya, serta mampu menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, layak dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan di tiap Kabupaten/Kota di Indonesia. Meningkatnya luasan permukiman kumuh di perkotaan telah menimbulkan dampak pada peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir, peningkatan potensi konflik sosial, menurunnya derajat kesehatan masyarakat, serta menurunnya kualitas pelayanan dasar permukiman yang ada. Upaya penanganan

liputan khusus

Acara ini bertujuan untuk berbagi pengalaman antar pelaku dan pengamat program, sehingga program-program pemberdayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan mandiri.

•

permukiman kumuh di perkotaan membutuhkan dukungan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pemerintah kabupaten/kota secara memadai serta ketersediaan rencana, strategi dan program aksi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. PNPM-Mandiri Rural Infrastructure Support (RIS). RIS merupakan program yang berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sebagai upaya peningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat. Lokasi RIS PNPM Mandiri terfokus di empat provinsi yaitu Jambi, Lampung, Riau, dan Sumatera Selatan. • Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat di bawah payung PNPM Mandiri, yang komponen kegiatannya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan identifikasi permasalahan ketersediaan dan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur. • PNPM-Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW). Program PNPM PISEW merupakan program yang dikembangkan sebagai upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka dengan juga meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam


11

liputan khusus melaksanakan desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah. Program PISEW dengan intervensi berupa bantuan teknis dan investasi infrastruktur dasar pedesaan, dibangun dengan berorientasi pada konsep Community Driven Development (CDD) dan Labor Intensive Activities (LIA), sehingga kemudian dikategorikan sebagai salah satu program inti PNPM-Mandiri. Acara ini bertujuan untuk berbagi pengalaman antar pelaku dan pengamat program, sehingga program-program pemberdayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan mandiri. Sedangkan sasaran acara ini adalah untuk memaparkan hasil program pemberdayaan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan mensinergikannya, serta menyiapkan Pemerintah Daerah mengembangkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) melalui penguatan tim pengelola dan jejaring pengembangan komoditas unggulan bersama pihak terkait. Acara pameran diselenggarakan selama dua hari, mulai dari tanggal 7 sampai 8 Desember 2015 dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR. Acara ini juga dihadiri oleh Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah dari Bappenas, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kebijakan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah sejalan dengan tuntutan program pengembangan

12

kawasan yang memiliki daya dorong pemenuhan infrastruktur dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Upaya seluruh pelaku daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam mensinergikan dukungan pengembangan kawasan strategis tersalurkan melalui program Direktorat Jenderal Cipta Karya. Upaya itulah yang diterapkan melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang akan ditampilkan dalam acara pameran tersebut. Sebanyak 35 Kabupaten yang terdiri dari 9 booth provinsi turut serta meramaikan acara pameran. Sedangkan untuk acara talkshow dibagi menjadi tiga sesi, dimana sesi pertama mengangkat tema “Membangun Kawasan Menuju Masyarakat Mandiri” dengan menampilkan narasumber Bupati Enrekang Muslimin Bando, Bupati Tabalong Anang Syakhfiani, serta praktisi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Mikrohidro Tri Mumpuni Wiyatno. Selanjutnya pada sesi kedua mengangkat topik air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan dengan narasumber Kepala Satgas DAK Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Komang Raka Maharthana, serta Ketua Umum DPP Asosiasi P-SPAMS Tirta Nusantara Lestari. Dan topik talkshow yang terakhir adalah peningkatan komoditas unggulan untuk pengembangan ekonomi lokal dengan narasumber Ketua Tim Koordinasi Kabupaten Merangin dan Lombok Timur, serta Kepala Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna dari LIPI. (Teks : AAP/FDB)

info baru

Cipta Karya Terus Berupaya Capai Target Sektor Air Minum dan Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melakukan upaya strategis yang disalurkan melalui berbagai program strategis.

U

paya yang telah diterapkan salah satunya melalui program Pengembangan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Andreas Suhono, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) II Tahun 2015, di Jakarta, Rabu (16/12/2015). Andreas menjelaskan, Pamsimas merupakan salah satu program strategis yang dinilai sangat berhasil melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pada pelaksanaan tahap kedua saja program ini telah berhasil memfasilitasi 1.942 desa yang tersebar di 217 kabupaten/kota di Indonesia. Melalui program Pamsimas diharapkan dapat turut serta menyukseskan Gerakan 100-0-100, khususnya untuk mencapai akses aman air minum dan air bersih.


13

info baru

“Demi meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah, Pamsimas mengadakan Rakornas ini. Melalui program Pamsimas ini jua, secara bertahap telah merubah pola hidup higienis masyarakst perdesaan dengan jumlah desa bebas buang air besar sembarangan (BABS) mencapai 50% dan telah meningkatkan penerapan cuci tangan pakai sabun menjadi 67%.” ujar Andreas. Lanjut Andreas, Rakornas Pamsimas ini dilaksanakan dengan tujuan untuk evaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2015. Selain itu Rakornas ini diadakan untuk persiapan Implementasi Pamsimas 3 yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2019, dan menyepakati rencana tindak strategis berdasarkan pelaksanaan program Pamsimas tahun 2015. Rakornas ini akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 1518 Desember 2015, dan diikuti sebanyak 624 orang yang terdiri

14

dari unsur Bappenas, Ditjen Bina Bangda dan Bina Bangdes Kemendagri, serta Kementerian Desa dan PDDT. “Hasil dari Rakornas ini diharapkan agar pengelolaan pemerintah di daerah, khususnya institusi perdesaan dapat diperbaiki dan ditingkatkan kapasitasnya dalam mengembangkan nilai sosial ekonomi di wilayahnya, serta program pemberdayaan masyarakat akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya diberbagai daerah di tanah air,” tutup Andreas. Pada Rakornas juga diisi dengan Talkshow yang mengangkat topik “Kebijakan Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019” dengan narasumber Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Mochammad Natsir, Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas Nugroho Tri Utomo, Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen PP&PL Kementerian Kesehatan Imran Agus Nurali. (Teks: rzq/ari)

info baru

Cipta Karya Gandeng IAI Wujudkan Bangunan Gedung yang Layak Huni, Berkelanjutan dan Berkarakter “Jumlah penduduk perkotaan lebih besar daripada di perdesaan. Kota harus dijadikan layak huni dan berkelanjutan, kita mendorong Pemerintah Daerah harus memiliki Perda Bangunan Gedung. Dalam upaya mendorong Pemerintah Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng seluruh lapisan, salah satunya adalah Ikatan Arsitek Indonesia (IAI),” ungkap Menteri PUPR yang diwakili Direktur Jenderal Cipta Karya Andreas Suhono saat membuka acara Seminar ‘Melembagakan Undang-undang Bangunan Gedung Menuju Kota yang Layak Huni dan Berkelanjutan’ di Jakarta, Selasa (01/12/2015).

A

ndreas mengatakan, Gerakan 100-0-100 untuk mewujudkan tercapainya 100% akses aman air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak merupakan cita-cita permukiman layak huni dan berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan total para pemangku kepentingan pembangunan perkotaan, yang terdiri atas pemerintah (pusat dan daerah), swasta, para ahli dan perguruan tinggi, serta masyarakat. Dalam hal ini keterlibatan asosiasi yang mewadahi para ahli juga harus diperhitungkan demi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. “Arsitek sebagai pelaku pembangunan memiliki peranan penting dalam mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, serta mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan Undang-Undang Bangunan Gedung. Bersama dengan pemerintah, para arsitek Indonesia harus semakin kuat kompetensinya untuk bersamasama membangun Indonesia sesuai identitasnya dengan tidak tergerus oleh tren-tren asing yang belum tentu sesuai dengan jati diri bangsa,” tutur Andreas.


15

info baru

Bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mewujudkan kota yang layak huni, berkelanjutan, dan berdaya saing, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai serta upaya mewujudkan keadilan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat luas.

Bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mewujudkan kota yang layak huni, berkelanjutan, dan berdaya saing, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai serta upaya mewujudkan keadilan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat luas. “Menghadapi kondisi saat ini, kita perlu memanfaatkan secara optimal berbagai potensi urbanisasi, terutama untuk memanfaatkan bonus demografi melalui pembinaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas kompetensinya. Demikian pula diperlukan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik dan adil. Negara diharapkan hadir untuk memberikan pelayanan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Andreas. Dalam kesempatan ini, untuk meningkatkan pemahaman akan Undang-Undang Bangunan Gedung dan turunannya dalam rangka mewujudkan bangunan gedung di Indonesia yang laik fungsi dan bermanfaat bagi masyarakat serta menggali lebih

16

dalam seluruh potensi dan kekayaan Nusantara yang ada dan dijadikan pijakan bagi perkembangan Arsitektur Indonesia masa depan dalam rangka membangun Indonesia sesuai dengan identitas dan jatidirinya. Lebih lanjut Andreas menjelaskan, dalam penyelenggaraan bangunan gedung, perlu disadari bahwa Arsitektur idealnya tidak bisa sekedar ditransplantasikan secara global tanpa pengenalan dan pengetahuan terhadap konteksnya yang berbeda satu sama lain. Pemahaman akan konteks iklim dan sosial budaya dari tiap area lokasi desain menjadi penting. Perlunya menata wajah arsitektur Indonesia yang berkarakter dan berciri Indonesia dan terus mengembangkan inovasi desain dan teknologi konstruksi. “Kedepan, bukan hanya bagaimana menciptakan pembangunan infrastruktur di kota-kota yang layak huni namun menciptakan kota-kota yang memiliki karakter serta melestarikan arsitektur tradisional,” tutup Andreas. (Teks: bns)

info baru

Hari Nusantara 2015 Usung Pesona Indonesia Ratusan kapal nelayan berbagai ukuran ikut meramaikan puncak peringatan Hari Nusantara ke-15 yang dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo, Banda Aceh.

R

atusan kapal nelayan tersebut dihiasi bendera merah putih. Kapal-kapal itu dinaiki warga yang turut menyaksikan puncak Hari Nusantara yang diperingati setiap 13 Desember tersebut. Selain itu, di setiap kapal nelayan tersebut dipasangan umbul-umbul bertuluskan “Pesona Indonesia”. Kapalkapal tersebut juga dihiasi bendera warna warni. Ratusan kapal nelayan tersebut berkonvoi di hadapan Wakil Presiden RI M Yusuf Kalla serta sejumlah menteri kabinet serta para pejabat Pemerintah Aceh maupun pemerintah daerah di provinsi ujung barat tersebut. Hari Nusantara 13 Desember merupakan penegasan dan pengingatan bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia. Potensi sumberdaya kelautan Indonesia sebesar kurang lebih 3000 triliun rupiah/tahun belum tergarap secara maksimal. Laut belum dilihat sebagai sumber pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan pemecah masalah kemiskinan. Rangkaian Peringatan Hari Nusantara 2015 pertama kali diluncurkan pada Juni 2015 lalu di Cirebon, Jawa Barat. Serangkaian kegiatan utama Peringatan Hari Nusantara ke -15 ini

telah dilakukan, seperti bantuan Lampu Petromak berbahan bakar air laut dan Lampu Surya kepada para nelayan di Kota Cirebon dan Aceh dengan total 1.250 Lampu Petromak dan 2.000 Lampu Surya, serta 125.000 sambungan listrik gratis kepada Rumah Tangga Sederhana (RTS) di seluruh Indonesia dan sebanyak 7.077 sambungan bagi RTS di Aceh. Selain itu, dilakukan juga Roadshow Seminar dan Pameran Lintas Nusantara di 9 perguruan tinggi berbasis kemaritiman, mulai dari wilayah timur Indonesia dan berakhir di wilayah barat Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutannya mengatakan bahwa Hari Nusantara Nasional menjadi tonggak kekuatan maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam yang baik, mampu memberikan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Lautan yang terbentang luas bukannya memisahkan, tetapi malah menyatukan. Itulah kekuatan maritim Indonesia. Sejumlah atraksi bahari ditampilkan dalam acara ini yang melibatkan TNI Angkatan Laut, Nelayan dan masyarakat Aceh.


17

info baru “Hari Nusantara kali ini tidak hanya acara seremoni tetapi ke depan bisa mengoptimalkan lautan Aceh sehingga menjadikan kekuatan Indonesia menuju poros maritim Dunia,” ujar Gubernur Zaini. Puncak peringatan Hari Nusantara 2015 digelar di Pelabuhan Lampulo Kota Banda Aceh. Wapres bersama rombongan terbang dengan pesawat kepresidenan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta. Ikut serta dalam rombongan yaitu Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M. Nasir, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, Menteri PPN/ Bappenas Sofyan Djalil dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Wapres tiba di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda Kota Banda Aceh disambut oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Aceh. Setiba di lokasi acara, Wapres dan rombongan disambut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Wakil Gunbernur Aceh dan Wali Kota Banda Aceh. Pada peringatan Hari Nusantara dibacakan naskah Deklarasi Juanda oleh tiga pelajar Kota Banda Aceh. Selanjutnya penyerahan Pataka Kepanitiaan Hari Nusantara Tahun 2016 oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Harian Dewan

18

Kelautan Indonesia. Kegiatan tersebut juga diisi Pembacaan Pernyataan Keluarga Berencana Nasional oleh Kepala BKKBN dan pembacaan pernyataan BAKAMLA oleh Kepala BAKAMLA. Wapres juga menyaksikan atraksi laut yang diawali dengan pemukulan rapai pase sebagai tanda dimulainya atraksi laut yang diakhiri dengan penyerahan Kemudi Kapal dari Pasukan Katak TNI AL kepada Wapres. Pada kesempatan itu juga diserahkan peta rupa oleh Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial kepada Gubernur Aceh, serta peluncuran Jalur Samudera Cheng Ho dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya. Selain itu juga diluncuran Infrastruktur Energi untuk Cluster Ekonomi Maritim oleh Menteri ESDM dan Pencanangan Pengembangan Desa Inovasi Berbasis Ekonomi Masyarakat melalui PLTH di Aceh Besar. Pada puncak peringatan tersebut, Wapres menyaksikan penyerahan penghargaan baik kepada perorangan maupun kelompok dan menganugerahkan tanda kehormatan berupa Satyalancana Wira Dharma dan Satyalancana Wira Nusa. Dijadwalkan, Wapres akan makan siang bersama para nelayan dalam acara Khanduri Laot usai meninjau pameran yang tidak jauh dari lokasi peringatan Hari Nusantara. (Teks : rzq)

info baru

Cipta Karya Gelar Urban Greening Forum ke-4 Tugas bersama dalam mewujudkan pembangunan keberlanjutan tidaklah ringan, mengingat laju urbanisasi yang demikian pesat di Indonesia sejak beberapa dekade terakhir.

A

ngka statistik memperlihatkan, bahwa porsi penduduk perkotaan di Indonesia telah meningkat dari 17,4% di tahun 1970 menjadi 53,3% di tahun 2015. Artinya, dalam kurun 45 tahun, urbanisasi telah menjadi pendorong utama pertambahan penduduk perkotaan sebesar enam kali lipat.

Secara bersamaan, jumlah kota otonom pun telah meningkat dalam periode tersebut. Di awal tahun 1970, Indonesia masih memiliki 45 kota otonom, dan kini jumlahnya telah mencapai 93 kota. Demikian sambutan Menteri PUPR yang disampaikan oleh Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono. “Oleh karena itu Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Urban Greening Forum (UGF) ke-4, Jumat (11/12/2015) di Auditorium Kementerian PUPR,” tutur Andreas. UGF merupakan pertemuan lintas pemangku kepentingan yang dilakukan setiap tahun untuk memfasilitasi keterhubungan jejaring dan mensinergikan upaya

perwujudan visi kota berkelanjutan di Indonesia. UGF secara khusus, merupakan tindak lanjut dari Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang telah diinisiasi Kementerian PUPR sejak tahun 2011. Konsep universal tentang pembangunan berkelanjutan telah menempatkan dimensi ekonomi secara berimbang dengan dimensi sosial dan lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir, Pemerintah telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meletakkan agenda keberlanjutan. ke dalam arus-utama pembangunan, yang hal ini sejalan pula dengan inisiatif global. Pada skala regional, Oktober 2015 lalu melalui Asian Pacific Urban Forum 2015 telah dirumuskan sebuah rekomendasi ”Call for Action”. Salah satu poin penting dalam rekomendasi tersebut adalah pembiayaan pembangunan dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur hijau dan pembangunan manusia. “Bagi kami, konsep keberlanjutan bukan terbatas hanya pada sisi akademik, bukan pula sebagai sebuah pilihan kebijakan. Akan tetapi, adopsi konsep keberlanjutan merupakan sebuah keniscayaan, yang memiliki dua sisi yang saling terkait satu sama lain, yakni sisi kebijakan dan sisi penerapannya,”ujar Andreas. Untuk itu, kebijakan yang tegas dan kuat tentang pembangunan berkelanjutan harus bisa ditransformasikan secara efektif menjadi program-program nyata yang bermanfaat. Dengan demikian, tantangan yang sebenarnya kita hadapi adalah bagaimana upaya yang harus dilakukan, agar dapat menyalurkan gagasan keberlanjutan menjadi rangkaian aksi yang efektif dan efisien, serta dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. “Adalah tugas yang kita hadapi bersama di dalam mewujudkan


19

info baru

keberlanjutan tidaklah ringan, mengingat laju urbanisasi yang demikian pesat di Indonesia sejak beberapa dekade terakhir,” ungkap Andreas. Di saat kota-kota tersebut berkembang, kota-kota akan mengalami penurunan luasan RTH yang signifikan, utamanya di kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan Medan. Permasalahan tersebut dapat ditangani melalui pendekatan infrastruktur hijau.

20

Infrastruktur hijau pada dasarnya upaya merubah cara pandang bahwa ruang terbuka hijau adalah komponen yang sama atau lebih jauh lebih penting bagi pengembangan kota atau wilayah. Ruang terbuka hijau sebagai infrastuktur penting dalam menyusun rencana tata ruang, yakni melalui penetapan lebih awal lokasi area atau kawasan yang perlu dilindungi sebelum menetapkan lokasi pengembangan area terbangun atau pembangunan infrastruktur. Salah satu cara dalam penyediaan RTH di perkotaan adalah melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). P2KH merupakan inisiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tahun 2011 dengan melibatkan peran aktif pemerintah Kabupaten/Kota dan komunitas. Peserta Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) hingga 2015 sebanyak 143 Kabupaten/Kota. Peserta UGF 2015 adalah Perwakilan Kabupaten/Kota peserta P2KH, Kementerian/Lembaga, Akademisi, Komunitas Hijau, Swasta, Praktisi, dan Mahasiswa. Agenda utama UGF 2015 adalah pengenalan konsep infrastruktur hijau dan penandatanganan piagam Komitmen Kota HIjau oleh 22 Bupati/Walikota peserta Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Sementara itu, pada acara UGF juga dilakukan penandatanganan Piagam Komitmen Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang diikuti oleh 19 kabupaten/kota perserta P2KH dari seluruh Indonesia. Kabupaten/kota yang menandatangani komitmen tersebut yaitu Kota Sabang, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Bintan, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kota Bengkulu, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komilir Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komilir Ilir Timur, Kota Tangerang, Kota Surabaya, Kabupaten Tulungagung, Kota Bima, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gowa dan Kota Tuai. (Teks : Ari Iswanti)

info baru

Penyediaan Air Minum untuk Rakyat Masmian Mahida*)

Pada tanggal 5 November 2015, Pemerintah kembali menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-6 terdiri dari tiga paket kebijakan, salah satunya adalah terkait penyediaan air untuk masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Warga mengambil air dari sumur air tanah

L

angkah pemerintah ini merupakan bentuk keseriusan dalam melakukan reformasi di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.85/PUU-XI/2013 yang memutuskan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka dalam mengisi kekosongan hukum sebagai dampak pembatalan UU tersebut, oleh karenanya, diberlakukan kembali UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan, sebelum ada peraturan baru yang keluar terkait pengusahaan penyediaan air minum dan sumber daya air. Putusan MK tersebut didasarkan pada 6 prinsip, yaitu setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, dan menghilangkan hak rakyat atas air; negara harus memenuhi hak rakyat atas air; kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; pengawasan dan pengendalian atas air sifatnya

mutlak; prioritas utama pengusahaan air diberikan kepada BUMN/ BUMD sebagai kelanjutan hak menguasai dari negara; apabila semua pembatasan tersebut sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Terdapat dua analisa, pertama terkait dikeluarkannya paket kebijakan tersebut bahwa pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat yang mana menginginkan segenap masyarakat Indonesia memperoleh hak atas air, yakni air bersih atau air minum untuk kebutuhan konsumsi dan MCK. Tentu saja, keadilan atas pengusahaan dan pendayagunaan air bagi kepentingan rakyat akan mendorong terciptanya social welfare sebagaimana amanah pasal 33 UUD 1945. Kedua, bahwa dalam mengimplementasikan enam prinsip tersebut di atas, di sisi hilir tentu tidak mudah, peran regulator, yakni Pemda kabupaten/kota menjadi utama, karena langsung


21

info baru bersentuhan dengan operasionalisasi di lapangan. Maka sistem koordinasi yang telah terbangun ataupun bagi peran Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sangat menentukan dalam hal ini, sebagaimana tercermin dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain dua analisis tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terutama dalam pengambilan kebijakan terkait air ini, yakni pertimbangan aspek kemanfaatan bagi rakyat harus menjadi starting point-nya. Seiring dengan target Akses Air Minum Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia hingga tahun 2019 (sebagaimana Target RPJMN 2015-2019), diperlukan strategi kebijakan antara lain percepatan pembangunan infrastruktur air minum dengan mengoptimalkan APBN/APBD atau sumber pembiayaan lain, inovasi teknologi pengolahan air minum, inovasi tata kelola (good governance), konservasi di daerah hulu, dan keterlibatan peran masyarakat. Implementasi kebijakan tersebut di atas tentunya signifikannya sangat tinggi di saat sekarang, pada sisi pembiayaan dengan mengoptimalkan dan meningkatkan alokasi anggaran APBN/APBD sehingga berdampak pada peningkatan layanan,

juga terbukanya pembiayaan lain (dengan assessment secara ekonomi dan finansial). Sisi inovasi teknologi air minum dapat menjamin dan memastikan lebih murah dan mutu terjamin serta efisien di sisi operasi dan pemeliharaan. Sisi inovasi tata kelola dapat mewujudkan komitmen budaya kerja kepemimpinan yang transformasional (transformational-leadership) lintas sektoral lintas wilayah administratif sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi koordinasi. Dan sisi konservasi daerah hulu untuk menjaga keseimbangan dan ketersediaan air cukup bagi masyarakat. Sisi keterlibatan peran masyarakat dalam menjaga fasilitas air minum sehingga tercipta ketahanan distribusi air minum. Setidaknya langkah strategi kebijakan tersebut di atas dapat menjadi prioritas untuk dilakukan, selain juga mempertimbangkan faktor resiko yang dinamis lainnya. Serta sekali lagi peran Pemerintah Pusat harus selalu memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat. *) Peneliti pada Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bangunan WTP PDAM “Silaupiasa” Kabupaten Asahan

22

info baru

Semarak Hari Bakti PU di Kalimantan Timur Umi Fatimah*)

Tanggal 3 Desember 2015, seluruh unti kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, baik di pusat maupun di daerah, memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-70. Hari Bakti PU tahun ini mengusung tema “Bangun Infrastruktur Untuk Negeri”.

K

egiatan ini dilakukan untuk mengenang dan menghargai jasa ke tujuh pemuda pegawai pemberani yang telah gugur dalam mempertahankan Kantor Pusat Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum pada 3 Desember 70 tahun yang lalu. Para pemuda patriotisme atau yang kini kita kenal sebagai Sapta Taruna itu adalah Didi Hardianto Kamarga, Muchtaruddin, Soehodo, Rio Soesilo, Soebengat, Ranu dan Soerjono. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur turut memperingati Hari Bakti PU ke 70 dengan melaksanakan berbagai kegaiatan. Tidak hanya acara hiburan dan upacara saja, tetapi juga mencakup semua aspek mulai dari olah raga, sosial dan pendidikan. Untuk menunjang kesuksesan rangkaian acara tersebut, Dinas PU Provinsi Kaltim telah membentuk Tim Khusus sebagai panitia Peringatan Harbak PU Ke-70. Bertindak sebagai ketua panitia adalah H. Supeno selaku Kepala Bidang Cipta Karya Provinsi Kaltim.

Di Provinsi Kalimantan Timur peringatan Hari Bakti PU ke-70 diawali dengan dilaksanakannya Workshop Bangunan Gedung yang Aman, Sehat, Nyaman dan Mudah pada tangga 19 Oktober 2015 yang lalu, yang sekaligus mewakili kegiatan dari aspek pendidikan. Acara yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Kaltim tersebut menjadikan mahasiswa-mahasiswi dari berbagai universitas dengan fakultas teknik sebagai sasaran utama. “Dengan harapan untuk memberikan pembekalan atau transfer knowledge kepada mahasiswa teknik dan tenaga teknis ke-PU-an, serta untuk mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persayaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan


23

info baru

yang serasi dan selaras dengan lingkungannya,” ungkap Sekretaris Dinas PU Dadang Irwan yang mewakili Kepala Dinas PU Provinsi Kaltim. Kemudian rangkaian acara peringatan Hari Bakti pun dilanjutkan dengan berbagai kegiatan dari aspek olahraga yaitu perlombaan futsal antar tim yang ada di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Lomba Bola Volly antar club yang dibuka untuk umum, lomba memancing dan lomba Gate Ball. Melalui semangat olah raga ini diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja dan rasa kebersamaan dalam mencapai tujuan. Untuk lomba Bola Volly dimulai sejak tanggal 15 s.d 30 November 2015 dan dibagi menjadi dua kategori yaitu Tim Volly Pria dan Tim Volly Wanita. Dengan jumlah peserta 20 Tim untuk Kategori Tim Volly Pria dan 19 Tim untuk Kategori Tim Volly Wanita, sehingga total seluruh peserta untuk Lomba Bola Volly adalah 39 Tim. Pada tanggal 28 November 2015 lokasi di pemancingan Tjiu Palace Sambutan, Samarinda kegiatan Lomba Memancing juga dibagi manjadi dua kategori yaitu kategori Galatama yang diikuti oleh pegawai DPU Provinsi Kaltim, dan Kategori Umum yang diikuti oleh keluarga besar DPU Provinsi Kaltim dan masyarakat umum. Dengan harapan mempererat silaturahmi antar anggota DPU Provinsi Kaltim dengan masyarakat pecinta mancing. Sebelum itu, pada tanggal 21-22 November 2015 bertempat di Stadion Madya Sempaja, Samarinda juga dilaksanakan perlombaan Gateball antar Bidang dan unit di lingkungan Dinas PU Provinsi Kaltim. Selain dari aspek pendidikan dan olahraga, peringatan Hari Bakti PU Ke-70 di Provinsi Kaltim juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan dari aspek sosial. Diantaranya adalah kegiatan Kunjungan ke Panti Asuhan dan Panti Jompo yang dilakukan oleh ibu-ibu Dharma Wanita Dinas PU Provinsi Kaltim (17/11/15). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ibu Taufiq Fauzi yang merupakan isteri dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh ibu-ibu Dharma Wanita DPU Provinsi Kaltim setiap tahunnya, bersamaan dengan rangkaian acara peringatan Harbak PU. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu melalui ibu-ibu Dharma Wanita DPU Provinsi Kaltim ini juga dilakukan pemberian santunan bagi para penjaga makam dibeberapa tempat pemakaman umum di Samarinda. Yang tidak kalah menarik simpatik masyarakat dan mengundang banyak perhatian adalah kegiatan Donor Darah dan Sunatan Massal yang dilaksanakan di basement DPU Provinsi Kaltim (25/11/15). Selain dibuka untuk internal DPU Provinsi Kaltim, kegiatan ini juga diperuntukan bagi masyarakat umum, yang ingin melakukan donor darah maupun sunat massal.

24

Sunat massal juga mendapat banyak perhatian dari masyarakat karena kegiatan ini dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya. Sebanyak 130 anak yang menjadi peserta sunatan massal tersebut justru diberi hadiah oleh DPU Provinsi Kaltim yang berupa uang senilai 150 ribu rupiah, sebuah sarung dan kopiah untuk setiap anak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dan wujud kepedulian kepada masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya peran serta dan dukungan masyarakat, kita dapat bersama-sama mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk negeri. Di akhir November 2015, DPU Provinsi Kaltim kembali merayakan Hari Bakti PU ke-70 dengan melaksanakan Upacara HUT Korpri (30/11/15) di halaman Kantor DPU Provinsi Kaltim. Memasuki awal Desember 2015 acara dilanjutkan dengan kegiatan Upacara Tabur Bunga (02/12/15) yang berlokasi di Taman Makam Pahlawan Samarinda. Sebagai puncaknya (03/12/15) dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Bakti PU Ke 70 di Halaman Kantor DPU Provinsi Kaltim. Upacara dipimpin langsung oleh M. Sabani selaku Assisten II Bidang Pembangunan Provinsi Kaltim. Dalam sambutannya yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sabani mengatakan, nilai-nilai dedikasi, tanggungjawab dan keberanian Sapta Taruna akan selalu menjadi inspirasi bagi kita untuk melaksanakan tugas walau dalam kondisi sesulit apapun terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui infrastruktur PUPR. Selain itu dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat kan infrastruktur pelayanan dasar serta tuntutan akan kualitas infrastruktur yang lebih baik, Sabani juga menghimbau agar kita semua untuk bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat untuk mencapai sasaran program. Sesuai dengan agenda pembangunan nasional dan program Nawacita, sasaran program pembangunan infrastruktur PUPR yang harus dicapai selama periode 2015-2019 antara lain : (1) Pembangunan 49 bendungan baru dan satu juta hektar jaringan irigasi baru untu mendukung kedaulatan pangan; (2) Pembangunan 1000 kilometer jalan tol dan 2,650 kilometer jalan arteri baru untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan wilayah; (3) Pembangunan infrastruktur permukiman terutama pemenuhan 100 persen akses air minum dan sanitasi, dan menghapus permukiman kumuh; (4) Pembangunan perumahan untuk mengejar kebutuhan penghunian rumah 7,6 juta unit, tutur Sabani. Sebagai penutup rangkaian peringatan Hari Bakti PU Ke 70, usai berakhirnya upacara acara dilanjutkan dengan pengumuman dan pembagian hadiah bagi para pemenang lomba-lomba yang telah dilaksanakan sebelumnya, seperti lomba menghias tempat sampah tingkat SD Provinsi Kaltim yang berjumlah 25 grup, lomba membuat poster tingkat SMP Provinsi Kaltim dengan jumlah 19 orang peserta dan dimenangkan oleh Adelina Annisa dari SMP 2 Samarinda, serta pembagian hadiah untuk pemenang lomba Bola Volly Putra dan Putri. Untuk perlombaan Bola Volly Putra, Tim Buldozer yang merupakan tim binaan langsung dari DPU Provinsi Kaltim berhasil meraih juara Harapan I. Disela-sela acara pembagian hadiah, juga dilakukan pembagian doorprize kepada para pegawai dan seluruh keluarga besar DPU Provinsi Kaltim. *) Staf Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Timur

inovasi

Ada Apa Dengan Sampah ( AADS ) Ahmad Asnawi )*

Pengrajin sampah bukan karyawan biasa. Mungkin ini sebutan yang dapat digunakan bagi orang- orang yang semangat dalam menciptakan peluang emas dari barang bekas, ketika lingkungan, sosial dan ekonomi menjadi satu.

B

anyak cara untuk kelestarian lingkungan, salah satunya menanam pohon, pohon juga ciptaan Tuhan, ketika dia hidup, maka akan memberikan kehidupan bagi manusia, begitu ucap kata orang nomor satu Bandung Barat. Acara simbolis Bupati Bandung Barat, melaksanakan penanaman 1000 pohon, di komplek pusat pemda, salah satu bukti komitmen pemimpin bukan hanya memberi contoh tapi menjadi contoh peduli pada lingkungan. Penulis bangga, punya kepala daerah yang punya komitmen mengajak warga untuk care pada lingkungan dengan cara menanam pohon di halaman kantor pemerintah. Semoga lebih banyak lagi pemimpin yang punya komitmen tentang lingkungan. Penulis juga memberikan apresiasi kepada Kementrian PUPR, dengan menerbitkan dan mencetak bulletin Cipta Karya dengan menggunakan 100% kertas hasil daur ulang. Ini adalah fakta bahwa karya dari daur ulang yang didalamnya menginformasikan program dan kegiatan keciptakaryaan, mempunyai nilai tambah tersendiri. Bulletin ini hard copynya sudah penulis sampaikan ke Perpustakaan PSMIL (Pusat Study Magister Ilmu Lingkungan) Unpad Bandung. Salah satu bentuk komitmen, Bapak Bupati pada program dan kegiatan dengan menghadiri peringatan Hari Ibu Tingkat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 dan Pengukuhan Forum

Kabupaten Bandung Barat Sehat. Dihadiri oleh Istri Gubernur Jawa Barat menurut istri orang nomor satu Jabar ini, dibalik kehebatan seorang suami, terdapat ketegaran seorang istri. Sering kita dengar, syurga dibawah telapak kaki ibu. Pertanyaannya ibu yang bagaimana ? Mengutif kata Aam Aminuddin (pakar komunikasi),


25

inovasi

yaitu Ibu yang ucapannya selalu terdapat doa dan kata-kata pujian untuk anak dan lingkungan sekitarnya. Maka penulispun mempraktekkan, dengan cara memberikan ucapan selamat dan pujian kepada ketua Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat dan ketua panitia, karena dapat menyelenggarakan acara peringatan tersebut dan dapat menghadirkan Bapak Bupati Bandung Barat, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat masing-masing beserta istri dalam satu acara. Indonesia memiliki pahlawan perempuan seperti Cut Nyak Dien, RA. Kartini dan Dewi Sartika. Mungkin karena kegigihan mereka, maka tidak heran, pada Kabinet Kerja, Bapak Presiden menunjuk menteri perempuan, terutama kementrian yang memiliki banyak tantangan. Dan tercatat dalam sejarah, terbanyak jumlah menteri perempuan dibandingkan kabinet sebelumnya. Ada suatu kisah di negeri sakura, ketika terjadi gempa dahsyat. Personil Rescue, memeriksa reruntuhan. Sampailah pada dekat tembok besar, tapi tidak ada tanda-tanda korban, diapun berlalu. Tetapi panggilan nalurinya berkata lain, maka dia kembali pada tempat tadi, ketika diselidiki ternyata terdapat mayat seorang ibu, bersandar dibalik dinding, dengan posisi duduk memeluk kedua kakinya. Lebih heran lagi didepannya ditemukan bayi yang masih tertidur dan dibungkus dengan selimut kemudian disampingnya ada ponsel, dan didalamnya ada sms yang berbunyi : Anakku, andaikan Engkau masih hidup, percayalah, Ibumu selalu menyayangimu. Akhirnya bayi tersebut selamat. Begitulah kisah inspirastif pengorbanan seorang Ibu. Diskusi tentang sampahpun, ternyata yang paling sering disibukkan adalah ibu-ibu. Mudah-mudahan tempat dan pengelolaan sampahpun bisa diberikan contoh dulu di lingkungan

26

kantor pemerintah, bahkan sampai ke kantor pemerintahan desa. Supaya tempat sampah terawat, mencontoh tempat sampah di negara maju (singapura), selain unik dan menarik, dilapisi kantong plastik, jadi sampah tidak bersentuhan langsung dengan tong sampah. Sehingga selalu bersih. Lingkungan bersih, hijau dan berbunga, maka ketika lewatpun, kita malu untuk membuang sampah. Analogi perilaku seperti ini. Sama halnya seperti kita makan singkong. Kondisi perut lapar, kita suka singkong, singkongnya ada, maka kita makan singkong dan perut kenyang. Coba kalau kita lihat tulisan larangan buang sampah. Tetapi tidak ada tempat buang sampah, tidak ada sosialisasi, maka orang akan buang sampah sesukanya. Yang lebih parah lagi, buang sampah pakai motor dan kadang dari dalam mobil, sampah dibuang ke jalan. Hati-hati, jangan sampai karena buang sampah sembarangan, bencana selalu menimpa yang punya kendaraan. Simpan sampah dalam mobil, ketika ketemu kotak sampah. Pindahkan isinya. Jangan dibuang ke jalan dan selokan. Sebetulnya ramainya dunia ini, lebih dominan dihuni oleh empat orang pemenang berikut, yakni pertama orang pandai. Contohnya seperti Thomas Alpha Edison, sang penemu listrik, dialah yang sering disebut karena menerangi dunia. Tetapi orang pandai kadang kalah populer oleh orang kedua, yakni orang yang berani. Pintar tetapi tidak berani maka tidak dikenal. Ada dua rasa yang tidak pernah muncul bersamaan, yakni rasa takut dan rasa sakit. Ketika rasa takut muncul maka hilang rasa sakit, sebaliknya ketika rasa takut hilang maka timbullah rasa sakit. Perumpamaan ketika orang lari karena takut dikejar anjing galak, maka walaupun tanpa alas kaki, kadang berani dan mampu melompat melewati pagar kawat berduri. Begitu sudah aman, rasa takut hilang, maka mulailah rasa sakit datang, ternyata kaki sudah penuh darah. Kalau ingin berani, takutlah jangan sampai semasa hidup belum sempat berbuat baik untuk seorang ibu. Menurut Gede Prama, penulis buku motivasi, bahwa Napoleon Bonaparte, terkenal karena keberaniannya, sehingga bisa menaklukkan musuhnya. Tetapi jangan lupa, orang beranipun akan dikalahkan oleh orang yang berikutnya, orang nekad, lebih sekedar itu, kalau sudah

punya tekad, maka yang tadinya jadi masalah malah menjadi dewa penyelamat. Adalagi suatu kisah dari negeri matahari terbit.

inovasi Seorang ibu pakai kimono, turun dari lantai lima ke lantai satu, dia lupa, bahwa anaknya balita yang sedang tidur bangun. Ketika dia lihat keatas, dia kaget. Maka si Ibu, berteriak dari bawah, Nak, jangan turun dengan mengangkat tangan. Tetapi sang anak, melihat ibunya dibawah, diapun turun dan jatuh kebawah. Sang Ibu karena sudah punya tekad yang kuat demi keselamatan sang anak, sebelum menyentuh lantai dia berhasil menangkap anaknya. Anaknya selamat. Dan orang yang terakhir yakni orang beruntung. Orang yang satu ini, tidak ada rumus dan tidak punya kamus. Rejeki dan keberuntunganpun dapat mendekat. Teman penulispun bertanya, bagaimana carannya menjadi orang yang beruntung ? Penulis mengamati, dan berteman dengan orang yang selalu bersahaja, dapat bekerjasama dengan pemulung, dan juga pemeran dalam film pendek Sarjana Pemulung Dari Saguling. Dia sering mengadakan bazaar murah dengan transaksi sampah yang bisa ditukar dengan sembako.(sembilan bahan pokok). Kadang berkreasi dari sampah, baik jadi pupuk maupun jadi kerajinan yang bisa mengahasilkan uang. Suatu ketika membuat uji coba menanam padi dalam pot dengan pupuk organik dari

sampah, ternyata tangkai dan isinya lebih banyak dari padi biasa. Ketika ingin dipanen ternyata kalah cepat oleh burung, sehingga padinya habis. Dia marah ? ternyata tidak. Ketika penulis tanya apa yang dia lakukan ? Dia bangga dan bersyukur bahwa cara kerjanya dibutuhkan, karena burung juga ciptaan Tuhan. Hanya berselang sehari teman penulis tadi ada berita, bahwa akan mendapat dana donatur dari Jakarta untuk membeli tanah, untuk memberdayakan masyarakat dan lingkungan. Maka bukan hanya doa manusia saja yang datang, hewan dan lingkunganpun turut mendoakan. Bukan hanya itu, banyak true story lainnya. Intinya ketika kita peduli dengan lingkungan, yang dikemas dengan nilai ekonomi, maka tercipta hubungan sosial yang harmonis. Mengapa ekonomi harus ada ? Ketika menggerakkan sesuatu, orang lebih mudah ikut diajak daripada disuruh dan tanpa rasa takut. Dan juga mengutif filosofi pejabat Asisten Bupati, bahwa ketika diskusi mencari solusi, dalam rapat koordinasi ada bahasa ekonomi, cepat nyambung apapun profesi pesertanya. Penulispun suka memisahkan sampah dapur dan plastik, sampah keringnya diberikan ke pemulung, kadang disimpan pada

koperasi simpan sampah (kosipah) yang sedang dirintis, sering berbagi dan cerita tentang sampah, membuat biopori di rumah, bergabung sebagai tim pembina forum KBB sehat, mensuport sebuah yayasan peduli lingkungan, pernah diminta menjadi narasumber seminar tentang sampah, materinya tentang inspirasi tentang perilaku dan problematika sampah. Semua dilakukan penulis sebagai hobi, lebih dari itu, mungkin ini lahan penulis untuk membangun investasi yang sesungguhnya. Penulis sering senyum mengingat peristiwa yang suka mengagetkan, misalnya ketika di tempat wisata ternyata mangkok penulis adalah wadah terakhir dari bubur ayam yang paling enak. Karena setelah sarapan, orang yang datang ingin makan bubur masih banyak yang antri. Penulispun pernah mengalami dua kali pulang ke Bandung dari tempat wisata yang berbeda, rupanya, penulis adalah penerbangan terakhir yang bisa take of. Karena gunung di tempat sekitar wisata tersebut, sedang menyemburkan hawa panasnya. Sehingga penerbangan terganggu. Ada yang harus menginap di bandara bahkan ada juga yang harus pulang lewat jalur laut. Dan yang paling berkesan ketika akan kembali ke Kota Kembang lewat salah satu bandara. Antrian pemeriksaan sangat panjang karena bertepatan dengan liburan week end dan Hallowen day . Ada yang diperiksa ikat pinggang bahkan sepatu harus dilepas. Penulis tepat nomor dua, dibelakang seseorang yang sedang diperika petugas bandara. Penulis hanya menunggu berdiri dan merentangkan kedua tangan. Entah kenapa, petugas yang lainnya bicara, yang berdiri dibelalang silakan jalan. Luar biasa. Penulis tidak diperiksa. Di kantorpun juga demikian, kalau satu kali kenaikan pangkat reguler, bisa ditempuh hanya empat tahun. Tetapi penulis sempat mengalami tiga kali naik pangkat dalam periode lima tahun yakni, Tahun 2008, 2010 dan 2012. Rekan penulis di Badan Kepegawaian Daerah sempat bosan mengurusi kenaikan pangkat, karena penulis mendapat kenaikan pangkat pilihan. Seorang pengusaha non pribumi bahkan ingin mengajak kerjasama karena melihat bentuk telinga dan mata penulis yang hoki menurutnya. Ada lagi teman sekantor karena penulis memakai cincin keberuntungan. Boleh percaya atau tidak, resepnya sederhana, Selalu berprasangka baik pada Tuhan, dan banyak bersyukur, senang melihat teman dengan memberikan banyak pujian dan selamat atas keberhasilan dan berupaya meringankan beban lingkungan dari sampah. Filosofi dari Tiongkok mengatakan bahwa tanda bersyukur adalah dengan cara mengoptimalkan kemampuan yang kita miliki untuk mambantu sesama. Akhirnya penulis membuat akronim dari SAMPAH, yakni Sisa Aktifitas Manusia bentuknya padat, Pasti Ada Hikmahnya. Sampah itu indah ketika banyak manfaat bagi manusia dan lingkungannya. Ternyata kalau ingin jadi orang yang beruntung minimal peduli dengan sampah, sampah jadi berkah, artinya meringankan kerja ibu-ibu. Penulis pernah baca biografi seorang pengusaha sukses dan panjang umur, rahasianya adalah setia kepada istri. Jadi kalau ingin beruntung di rumah, di kantor dan di tempat kerja, harus setia kepada istri, ibu dari anak kandung kita. Bahagiakanlah hati seorang ibu. Beruntung lebih sekedar dari bonus dari peduli, Peduli pada lingkungan, sosial dan ekonomi. Bila sudah lewat waktunya untuk menguntungkan ibu sendiri, belum terlambat caranya dengan tidak merugikan ibu pertiwi merupakan untung yang sebenarnya.([email protected]). *) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.


27

resensi

“Pengembangan Air Minum di Indonesia dari Masa ke Masa”(1800an-2009) Arie Yanuartaba*)

K

utipan diatas adalah salah satu paragraph yang ada didalam buku yang disusun oleh tim yang terdiri dari pejabat purna tugas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tanpa maksud mengajari, penyusun berbagi cerita bagaimana pengembangan air minum dimasanya masingmasing. Memang ada beberapa catatan tentang pengembangan air minum di Indonesia yang didapatkan dari informasi-informasi yang dihimpun dari segala sumber untuk memperkuat gambaran tentang pengembangan air minum di Indonesia saat itu. Buku ini mencoba merangkum sejarah panjang perjalanan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Indonesia, yang dimulai dari jaman pra-kemerdekaan (sekitar tahun 1800-an) sampai dengan akhir dasawarsa pertama era reformasi (tahun 2009). Dimana pengembangan sistem penyediaan air minum di Indonesia berawal dari kebiasaan bangsa Belanda di Indonesia yang mengikuti kebiasaan penduduk jawa waktu itu untuk merebus air sebelum diminum guna menjaga air tetap steril dan sehat dikonsumsi. Tidak jelas memang kapan persisnya sistem penyediaan air minum di Indonesia dimulai, namun sekitar tahun 1800an tuantuan tanah yang memiliki sumur air yang sangat jernih telah

28

“Perkembangan air minum pada setiap era ditandai dengan beragam perubahan dalam kebijakan dan pendekatan penanganan yang berdampak pada organisasi dan penyelenggaraan air minum. Semua ini merupakan pembelajaran yang berharga bagi generasi penerus untuk pengembangan air minum yang lebih baik di tanah air tercinta. Jaman telah berubah, tantangan sudah berbeda, tapi pengalaman masa lalu mudah-mudahan dapat dijadikan inspirasi untuk perbaikan di masa datang, terutama bagi para penentu kebijakan bidang air minum.”

memperdagangkan air sumur tersebut dengan harga 1,5 gulden per drum (200 liter). Namun tidak semua mampu membeli air tersebut, banyak juga masyarakat yang menkonsumsi air yang berasal dari sumur dangkal dan air permukaan seperti sungaisungai. Pola penyediaan air minum pada saat itu memang tidak memenuhi persyaratan kesehatan karena air yang didapat tidak melalui proses pengolahan apapun. Akibatnya pada akhir abad-18 hingga memasuki dasawarsa pertama abad-19, mulailah muncul wabah penyakit menular seperti disentri, tifus bahkan kolera, yang disebabkan oleh air yang dikonsumsi tidak memenuhi persayaratan kesehatan. Penyediaan air minum saat jaman pra-kemerdekaan memang

resensi

didominasi oleh pembangunan yang dilakukan oleh bangsa belanda di tiap-tiap perkotaan yang dihuni oleh orang belanda. Biasanya memanfaatkan sumber mata air sebagai sumber air bakunya. Fasilitas-fasilitas air ledeng di berbagai perkotaan Indonesia memang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan orang Belanda dan lapisan masyarakat atas yang berkuasa waktu itu (ambtenaar) dimana pengelolaan penyediaan di berbagai kota tersebut diatur oleh pemerintah Hindia Belanda dengan membentuk badan hokum berupa bedrjven (perusahaan) atau diensten (kedinasan). Lalu bagaimana bentuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada era awal kemerdekaan. Memang dalam lima tahun pertama era kemerdekaan yaitu tahun 1945-1950 dapat dikatakan hampir tidak ada pembangunan bidang air minum di Indonesia, karena saat itu bangsa Indonesia masih disibukan dengan mempertahankan kemerdekaan. Memasuki tahun 1952, dimana bangsa Indonesia sudah mulai memfokuskan kepada pembangunan termasuk di bidang air minum, para pelaku sejarah pengembangan sektor air minum mengambil kebijakan untuk memprioritaskan pembangunan sarana air minum pada kotakota besar, kota dengan pelabuhan, kota perdagangan, wisata dan objek-objek vital lainnya. Berdasarkan kebijakan tersebut sehingga timbul proyek yang pada jamannya disebut sebagai proyek raksasa, yakni proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Pejompongan I yang berkapasitas 2.000 liter perdetik. IPA Pejompongan I tersebut merupakan momentum dari pengembangan air minum yang berkualitas di Indonesia. Salah satu langkah penting di awal kemerdekaan saat itu adalah Pemerintah telah mampu menyusun Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana (RPNSB) tahap I meliputi periode 1961-1968, dimana dalam dokumen tersebut termaktub juga rencana pengembangan sistem penyediaan ari minum. Hingga akhir tahun 1968 kapasitas produksi air minum di seluruh Indonesia sudah mencapai 9.000 liter perdetik dengan cakupan pelayanan di daerah perkotaan mencapai 19%. Maka jika dibandingkan dengan era pra kemerdekaan yang hanya mampu membangun sistem penyediaan air minum 3.000 liter perdetik atau cakupannya hanya sebesar 8% saja, Pemerintah Indonesia telah mampu meningkatkan kapasitas produksi dua kali lipatnya yakni sebesar 6.000 liter perdetik. Yang menarik dari buku ini adalah masih adanya potongan-potongan berita tentang air minum dari era pra kemerdekaan. Kemudian memasuki pembangunan air minum pada era orde baru yaitu tahun 1969-1998, secara umum pengembangan air minum pada masa Orde Baru meliputi kebijakan prioritas pengembangan, pendanaan, teknis-teknologis, kelembagaan, pengaturan, dan peran serta masyarakat. Dalam setiap tahapan jangka menengah (pelita) berkembang kebijakan dan strategi yang spesifik atau khusus, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu, dengan tetap memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Dalam prioritas pengembangan, kebijakannya antara lain adalah (a) melanjutkan proyek-proyek yang telah dimulai pada periode sebelumnya; (b) rehabilitasi dan optimalisasi sistem penyediaan air minum yang telah ada di seluruh provinsi; dan (c) perluasan (ekstensifikasi) secara bertahap di seluruh provinsi, baik untuk kota-kota metropolitan, kota besar, kota sedang, kota kecil dan ibukota kecamatan (IKK) maupun perdesaan. Besaran

kapasitas perluasan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) yaitu sebesar 60 liter per orang per hari untuk melayani 60 persen penduduk perkotaan melalui sambungan rumah dan hidran umum. Pada era orde baru ini situasi sosial politik dan pertahanan keamanan relatif stabil sehingga pembangunan bidang air minum dapat direncanakan secara matang dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah. Pada masa ini juga kelembagaan penyediaan air minum di masyarakat berubah dari BPAM menjadi PDAM. Kabupaten/Kota yang telah menerima BPAM dan kemudian merubah statusnya menjadi PDAM dianggan sudah siap untuk mandiri, artinya PDAM sudah mampu untuk mengupayakan sendiri sumber-sumber dana bagi pembangunan baru atau memperluas prasarana air minum di wilayah pelayannya. Pada akhir bab buku ini juga mengungkapkan pengembangan air minum pada masa awal-awal reformasi atau pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 yang ditandai dengan munculnya UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang dianggap sebagian negara-negara di dunia sebagai peraturan perundangan di bidang sumber daya air terbaik dan terlengkap pengaturannya. Era reformasi merupakan juga era dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur daerahnya. Guna mewujudkan otonomi daerah tersebut diterbitkan UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan PP No. 38 tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pengembangan air minum selama periode ini adalah melanjutkan kegiatan proyek-proyek bantuan luar negeri yang disiapkan melalui pendekatan P3KT sebelumnya, seperti Semarang-Surakarta UDP, Sulawesi II UDP, Bali Urban Infrastructure Project (BUIP). Pada waktu itu, untuk mengatasi masalah pengangguran yang meluas akibat krisis ekonomi, banyak proyek-proyek air minum yang dilaksanakan dengan pendekatan padat karya dengan dana APBN, dimana kegiatan proyek dilaksanakan dengan sebanyak mungkin mengandalkan tenaga manusia dan kontrak-kontrak pekerjaan dipecah menjadi beberapa paket. Buku yang telah diluncurkan tanggal 27 November 2015 yang lalu sangat penting untuk dimiliki, bukan hanya untuk menjadi sumber informasi tentang pengembangan air minum di Indonesia namun lebih kepada bagaimana pembaca dapat mengambil nilainilai positif sehingga menjadi pembelajaran untuk pengambilan kebijakan yang akan datang. Seperti dalam sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyambut baik hadirnya buku ini untuk dapat dijadikan sumber informasi yang berharga dan mengambil nilai-nilai semangat yang ada untuk generasi saat ini dan yang akan datang. *) Staff Kajian Kebijakan dan Program, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


29

sebaiknya anda tahu

MENGAPA INI BAIK ? Pagar | Desain

Desain dan Konteks

Desain dan Konteks

Desain

Desain gerbang yang mengitari kawasan Desain gerbang sebagai media tanaman Desain gerbang yang kontekstual dengan Benteng Vredeburg sangat kontekstual dan rambat membuat kawasan terlihat asri dan budaya lokal dengan memberikan ornamen setempat. tetap terlihat menarik dengan penggunaan tetap terlihat rapi. warna putih, hijau, dan aksen kuningnya.

MENGAPA INI KURANG BAIK ? Pagar | Desain

Pekerjaan Finishing

Desain

Meskipun desain baik, namun finishing kurang baik terutama pada pekerjaan besi yang dekat dengan elemen air sehingga mudah mengalami korosi.

Desain elemen pagar seperti ini sebaiknya lebih diperhatikan agar mampu mengundang pengunjung karena pagar merupakan komponen taman pertama yang akan dilihat dari luar.

30

sebaiknya anda tahu

MENGAPA INI BAIK ? Infrastruktur Perdesaan | Dinding Penahan Tanah

PPIP (2013) Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta Batu disusun sedemikian rupa yang memiliki berat dan ukuran yang sama terutama batu yang berada di depan sehingga susunan batu dinding penahan tanah terlihat lebih rapi dan memiliki kekuatan yang sama. Permukaan batu yang terekspose dapat dipercantik dengan cara melaksanakan pekerjaan siaran mortar yang dibentuk pola untuk mempercantik dinding penahan tanah.

MENGAPA INI KURANG BAIK ? Infrastruktur Perdesaan|Dinding Penahan Tanah

Pembangunan dinding penahan tanah Kaki dinding penahan telah tanah tergerus oleh air karena bagian kaki dinding penahan tanah tidak dilebih kuat dibanding bagian dinding penahan tanah lainya. Drainase air tanah yang berfungsi untuk mengurangi kejenuhan tanah yang berada di belakang dinding penahan tanah dipasang dengan acak dan tidak rapi.


31

lensa ck

Semarak Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-70 “ Bangun Infrastruktur untuk Negeri”

Foto-foto : Manti dan Aji

32

lensa ck

Foto-foto : Manti dan Aji


33

seputar kita

Ramaikan Harbak PUPR ke-70, DWP Cipta Karya Lakukan Aksi Peduli Anak Memperingati Hari Bhakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke-70, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melakukan aksi kepedulian sosial dengan menyerahkan bantuan kepada anakanak di Tempat Penitipan Anak (TPA) Kantor Kementerian PUPR, Selasa (1/12/2015). Bantuan diserahkan oleh Ketua DWP Ditjen Cipta Karya, Hendriastuti Andreas Suhono, kepada salah seorang karyawan perwakilan penerima bantuan. Bantuan yang diberikan berupa buku-buku cerita, education toys untuk mengenal warna, lego, serta beberapa mainan yang di gemari anak-anak usia 3-4 tahun.

Dirjen Cipta Karya Jabat Ketua Dewan Pengawas Bapertarum PNS Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rildo Ananda Anwar melakukan serah terima jabatan Ketua Dewan Pengawas Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Andreas Suhono di Jakarta, Rabu (02/12/2015). Adapun kepengurusan yang baru yaitu sebagai Ketua Dewan Pengawas Bapertarum PNS Andreas Suhono, Sekretaris Dewan Pengawas Bapertarum PNS Jamil Ansari, serta Anggota terdiri dari Safuadi, M.Abduh, Yulina Setiawati Ningsih Nugroho, Agus Sumargiarto, dan Dwi Atmaji.

Cipta Karya Terus Bangun Kawasan Menuju Masyarakat Mandiri

Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah sejalan dengan tuntutan program pengembangan kawasan yang memiliki daya dorong pemenuhan infrastruktur dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal di daerah. Upaya seluruh pelaku daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam mensinergikan

34

dukungan pengembangan kawasan strategis tersalurkan melalui berbagai program Ditjen Cipta Karya. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Taufik Widjoyono saat membuka Pameran dan Talkshow Pemberdayaan Masyarakat yang bertema “Membangun Kawasan Menuju Masyarakat Mandiri”, Senin (07/12/2015) di Auditorium Kementerian PUPR. Taufik menjelaskan, upaya itu diterapkan melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan Neighbourhood Upgrading and Shelter Project (NUSP).

Segenap Pimpinan dan Karyawan Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

SELAMAT HARI RAYA NATAL 2015

TAHUN BARU

Hari Bakti PU ke-70

“Bangun Infrastruktur untuk Negeri” KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Bangun Infrastruktur untuk Negeri

Recommend Documents