PEMERINTAH KUCURKAN TRILIUNAN RUPIAH BANGUN INFRASTRUKTUR PAPUA
Detik.com
Pemerintah berkomitmen mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia guna mengurangi ketimpangan atau disparitas antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Salah satunya adalah melalui pembangunan infrastruktur di Papua yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini dibuktikan dengan pembangunan yang terus dilakukan secara bertahap dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung konektivitas, ketahanan pangan dan air, dan perumahan permukiman. Bahkan beberapa di antaranya menjadi prioritas nasional, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Menteri
PUPR,
Basuki
Hadimuljono
mengatakan,
pemerintah
melakukan
pembangunan di Papua tidak hanya sekedar membangun infrastruktur semata, melainkan ke depan diharapkan dapat mengurangi tingkat kemahalan yang terjadi di Pulau tersebut yang saat ini terdiri dari dua provinsi yakni Provinsi Papua Barat dan Papua. "Pembangunan di pulau Papua tidak hanya untuk membuka keterisoliran, namun harus bisa menurunkan tingkat kemahalan di sana," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Kementerian PUPR juga telah melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur di pulau Papua dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019 dimana dari 35 Wilayah Pembangunan Strategis (WPS), terdapat empat WPS di Papua dan Papua Barat yakni WPS 31 Sorong-Manokwari, WPS 32 Manokwari-Bintuni, WPS 33 Nabire-EnarotaliSeksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Wamena, dan WPS 34 Jayapura-Merauke. "Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di perkotaan, tetapi membangun infrastruktur di perbatasan juga untuk mengurangi disparitas, sosial, ekonomi dan wilayah. Pembangunan jalan itu prinsipnya agar bisa lebih cepat, aman dan murah," tutur Basuki Hadimuljono. Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di Papua tahun ini juga cukup besar dan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Alokasi anggaran untuk Papua yang terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat di tahun 2017 adalah sebesar Rp7,6 triliun, meningkat dari tahun 2016 sebesar Rp 7,59 triliun. Alokasi untuk Provinsi Papua tahun 2017 sebesar Rp4,96 triliun yang terdiri dari alokasi untuk Sumber Daya Air sebesar Rp411 miliar, jalan dan jembatan sebesar Rp3,72 triliun, permukiman sebesar Rp132 miliar dan perumahan sebesar Rp85,7 miliar. Sedangkan alokasi untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp2,64 triliun, yang terbagi untuk alokasi infrastruktur sumber daya air sebesar Rp343 miliar, jalan dan jembatan Rp1,51 triliun, permukiman sebesar Rp 129 miliar. Total alokasi pembangunan infrastruktur PUPR untuk pulau Papua mencapai Rp7,6 triliun. Alokasi pembangunan infrastruktur di pulau Papua juga didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dimana tahun 2015, dana DAK untuk kedua provinsi tersebut sebesar Rp1,59 triliun, tahun 2016 dana tersebut meningkat pesat menjadi sebesar Rp6,35 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp2,18 triliun.
Sumber berita: 1. Detik.com, Ini Alasan Pemerintah Kucurkan Triliunan Rupiah Bangun Infrastruktur Papua, Rabu, 15 Februari 2017. 2. Kompas,com, Jokowi Diminta Terbitkan Inpres Pembangunan Infrastruktur Papua, Senin, 13 Februari 2017.
Catatan: Pemerintah telah membuat sejumlah peraturan terkait percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Peraturan tersebut antara lain Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Daftar PSN di Provinsi Papua dan Papua Barat antara lain, Pembangunan jalan trans papua, jalan lintas perbatasan dan menuju lintas batas serta pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Sarana Penunjang di Skouw, Jayapura. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memerintahkan Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, para bupati/walikota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta para Menteri untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Para menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Perhubungan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pertanian; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Kehutanan; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Kesehatan; Menteri Keuangan; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas; Para kepala daerah dan menteri tersebut diinstruksikan antara lain untuk: a. Menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dengan menjabarkan prioritas penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan sesuai permasalahan dan karakteristik daerahnya masing-masing, dengan memberikan prioritas pertama pada pembangunan infrastruktur transportasi; b. Menyusun Rencana Aksi Percepatan Pembangunan di daerahnya masing-masing bersama-sama kementerian/ lembaga terkait, dengan mengacu pada Rencana Induk; c. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan; d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung langkah-langkah konkrit dan komprehensif bagi penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan di daerahnya, dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masing-masing; Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua juga memiliki Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Tahun 2005-2025. Dalam penjelasan Perda Nomor 21 Tahun 2013, Perda tersebut hadir
sebagai
upaya
untuk
mengatasi
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
berbagai
permasalahan
pembangunan
dan
mengakomodir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua. Perda ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 150 bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, tak terkecuali Provinsi Papua. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, untuk kurun waktu tahun 2005-2025, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap 5 (lima) tahun. Dalam rangka percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat, Pemerintah mengeluarkan peraturan khusus mengenai pengadaan barang/jasa, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, memiliki kekhususan selain yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kekhususan tersebut antara lain terkait batas nilai pengadaan langsung. Berdasarkan Perpres Nomor 84 Tahun 2012, paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan langsung. Untuk Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Lani Jaya mekanisme pengadaan langsung dapat dilakukan paling tinggi sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pengadaan Langsung tersebut hanya diperuntukkan bagi pengusaha lokal yang memenuhi persyaratan kualifikasi. Dalam hal pengusaha lokal belum ada yang mampu memenuhi persyaratan kualifikasi, maka dilakukan metode pelelangan umum yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa, dengan ketentuan penyedia barang/jasa dari luar
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
provinsi dan/atau kabupaten/kota harus bermitra dengan pengusaha lokal melalui perjanjian kerja sama operasi/kemitraan.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
