PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SA RAT
PERATURAN DAERAH PROVINSr PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI PAPUA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA BARAT, M"III'lll.:cJllJ
,I
LJahwCI dalam rang>:.£! me1ai\.sanakarl I
b
fvkngll1gZl\
t)3hwa unluk pelaKsanaan maksud pClda butlr a diatas, peril! drlelapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi f'arua Barat
UncJang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 lentang Pembenlukan PrOplnsl Dtonam Irian Barat dan Kabupaten kabupaten Dlonam Ji Propmsi Irian Barat (Lembaran Negara Republlk 'Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, fan:bahan Lembaran Negara Republlk IndonesIa NonlOr
2907 2 U',.ji1ng-Undang Nomor 43 Tahun 1,999 tentang f)erubahan atas Undang-Undang Nornor 8 TatlUn 1974 'enlaf'g Pokok-pokok Kepegawalan (',._embaran Negara Rep'-"bilk Indones'a Tahun 1999 Nomor 169, Tarnbahan L ernbaran Negara Republik Indorlesia Nomor 3890: 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang k:eparlwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia N0r'10r 78, Tambahan Lembaran Negara Republik I,"jonesla Nornor 3472i, 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda eagar Budaya (LemDaran Negara Republik Indonesia Nomor 27, Tambahan L_embaran Negara Republik Indcnesla Nornor 3470)'
5 Undang-Undang Nomor L. ii,.,.. .. tang Glonomi Khusus bag I Provinsl I 'a~u(l ~.i_t~lllbaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2001 Nemer 135, Tambahan Lembaran Negara RepL:blik Indonesia Nomer 4151), Nemor '0 Tahun 2004 tentang Pernbentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republlk Indenesia Tahun 2004 Nomer 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6 Undang-Undang
7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik indonesia Tahun 2004 Nomer 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4437) sebagalmana lelah diubah denga:l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penelapan Peraturan Pemermtah Penggantl Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 lentang Perubahan Alas UndanG-Undang Nomer 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 108, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4548);
8 Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 lenlang Perlmbangan Keuangan antar
9 Peraluran Pemerrnlah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsl Irian Jaya Sarat menjadl ProlJlnSI Papua Sarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemor 56, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nemor 47~8),
10 Peraturan Pemenntah Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembmaan dan Pengawasan ?enyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 165, Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesia Nomer 4593),
11 Perafuran Pemermtah Nemrv 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan anlar Pemerintah, Pemerin!ahan Daerah Previnsi, dan Pemerrnlahan Daerah Kabupalen/Kota ILembaran Negara ~epublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12 Peraturan Pemerinlah Nomer 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13 Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Sara! Nomor 3 s. d. 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tala Ke~a Perangkat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat:
Dengan Persetujuan
Be~ama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRDVINSI PAPUA BAR AT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT
MEMUTUSKAN ;
Manatapkan. PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pas... 1 1 Dalam Peraluran Daerah inl yang dimak.sud dengan '
Daerah adalah Provinsi Papua Sara!. 2
Pemerlnlah Provinsi adalah Pemerlntah FrOVlns', Papua 8arat,
3
Gubernur adalah Gubernur Papua Sarat
4
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjulnya dlslngkat OPRO adalah Lembaga Legisla!if Daerah Provlnsi Papua Sara!,
5
Sekrelarlal Oaerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekre!arial Oaerah ProvinSI Papua Sara!;
6
Sekretans Oaerah yang selanjutnya dlsingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah PrOVlnSI Papua Sarat:
7
Perangkat Daerah adalah Saluan Sara!,
8
Oinas Kebudayaan dan Parrwisata Pariwisata Provinsi Papua Bara!,
Ke~a
9 Sekretanat adalah Sekretarlat pada Provinsi Papua Bara!;
Perangkat Daerah Provinsi Papua adalah
Dlnas
Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan
dar,
~ariwisata
10 Bidang adalah Bldang pad a Dinas Kebudayaan dan PaflWlsata Provinsl Papua Sara!, 11 Sub Baglan adalah Sub Sagian pada Panwisala Provlnsl Papua Sarat,
S~kretanat
Dlnas Kebudayaan dan
12 Seksl adalah Seksl pad a Sidang Dmas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsl Papua Sara!: 13 Unit Pelaksana TeknlS Dinas yang selanjutnya disingkat (UPTO) adalah Unit Pelaksana Teknls Drnas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Sara!. 14 Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan rungsional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Bara!:
BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUG AS DAN FJNGsl Bagian Pertama Pembentukan
Pasal2
Dengan Peraluran Daerah ini dlbentuk Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ProvlnSI Papua Bara!.
Bagian Kedua
Kedudukan Pasal3 Dlnas Kebudayaan dan Parrwisata sebagaimana dlmaksurl dalam Pasal 2, merupClkan unsur pelaksana Pemerinlah Provinsi dipir-lpm oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalUl Sekrelarls Daerah.
Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi
Pasal4
rJlnas
Kebudayaan
dan
Panwisala
mempunyal
lugas
pokok
menyelenggarakan kewenangan Desentralisasi, Dekonsenlrasi dan Tugas ~'embanluan
dl bldang Kebudayaan dan Parrwisata serta tugas lainnya yang
rilhenkan oleh Gubernur
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan lugas tersebut sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsl a,
perumusan keblJakan le\c:nis di bidang \c:ebudayaan den pariwisata:
b
pemberian
perijinan
dan
pela\c:sanaan
pelayanan
umum
lintas
Kabupaten/Kola di bidang \c:ebudayaan dan pariwisata, c,
pembinaan te\c:nis di bidang \c:ebudayaan dan pariwisata,
d,
pembinaan pariwisala,
dan
pela\c:sanaan
pengembangan
kebudayaan
dan
e
pengelo',aan unit pelaksana teknis dinas:
f,
pembinaan jabatan fungsional:
9
pelaksanaan urusan ketatausahaan.
Paragraf 1 Susunan Organisasi
Pasal6 (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari a
Kepala Dinas:
b
Sekrelariat, terdlrl dari 1)
Sub Baglan Umum dan Kepegawaian:
2) Sub Bagian Keuangan c. Bldang Bma Program, terdlrr dar: 1) Seksi Perencanaan: 2) Seksr EvaluaSI dan Pelaporan, d Bldang Kebudayaar" lerdiri dari 1) Seksl Pelestarian Budaya, Permuseuman dan Kepurbakalaan. 21 Seksl Pembinaan dan Pengembangan Keragaman Budaya. e Bldang Parlwisala, lerdlri darl 1) Seksl Pemasaran, Promosi dan Usaha Sarana Jasa Pariwisata 2) Seksl Pengembangan Obyek dan Daya lank Wisata. Bldang Kesenian, terdiri dari 1) Seksi Pelestarian Kesenian Daerah, 2) SekSI Kreasi Seni 9
Unit Pelaksana Teknis Dinas lUPTDj,
h
Ke',ompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Susunan
Organisasi
Dinas
sebagaimana lercanlum pada Lampiran
Kebudayaan
dan
Pariwisata
dan merupakdn bagian yang
lrdak terpisahkan dari Peraturan Daerah inl
Paragraf 2 Tugas Pokok
Pasal 7 Kepala Oinas melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang beriaku
Paaal6 Sekretarlat mempunyal tugas pOKOK melaksanakan urusan administrasi umum, Keuangan kepegawaian, perlengkapan dan penyusunan program se,r;a pelaporan
Pasal 9 (1) Sub
Baglan
Umum
dan
Kepegawalan
mempunyal
lug as
pokok
rnelaKsanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, admmistrasi umum, surdl mp.nyural. kearslpan, penyusunan program, evaluasJ dan pelaporan, urusan umum lalnnya serta urusan administrasi kepegawaian. (2) Sub
Baglan Keuangan mempunyai tugas pOKok melaksanakan urusan
anggaran, admJnlstrasl keuangan, evaJuasi dan pelaporan
Pasal10 Bldang
Blna
melaksanakan
Program
mempunyal
pengumpulan
bahan
tugas dan
pokok
merumuskan
penyiapan
petunJuk
dan leknis
pengelolaan, anallsis, pengKaJian, penyusunan program di bidang bina program
Pasal 11 (') Seksi
Perencanaan
melaksanakan
mempunyai
pengumpulan
tugas
pokok
menganalisis,
bahan penyusunan petunjuk teknis,
pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan di bidarlg perencanaan.
12) Seksl Evaluasl dan Pelaporan mempunyal tugas pokok menganalisis, melaksanakan
pengumpulan
bahan
penyusunan petunjuk teknis,
pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan dl bidang evaluasi dan pelaporan,
Pasal 12 BidaMg
Kebudayaan
melaksaMakaM peMgelolaan
mempuMyal
pengumpulan analisis,
tugas
bahan
peMgkajiaM,
daM
pol(ok
merumuskan
penYlapan
penyusunan
petunjuk
program
dan teknis
di
bidang
kebudayaan
Pasal13 (1) Seksi
Pelestarian
Budaya.
Permuseuman
dan
Kepurbakalaan
mempuMyai tugas pokok meMganalisis, melaksanakan pengumpulan bahaM penyusunaM petuMjuk tekMis pengolahan bahan pembinaan daM blmbiMgan di bidang Pelestarian Budaya, Permuseuman dan KepurbakalaaM
(2) Seksi
PemblMaan
dan
PengembaMgan
Keragaman
BUdaya
mempunyai tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahaM penyusunan petunjuk teknlS, pengolahan bahan pembina an daM blmblMgan di BldaMg Pembinaan dan Pengembangan Keragaman B'Jdaya
Paul 14 B,'dang
Parlwisala
melaksaMakan pengeJofaaM
mempunyai
pengurTlpulan aMaIISIS,
tLigas
barlan
peMgkajlaM,
dan
pokok
merumuskan
penylapan
penyusunan
dan
petunjuk
teknis,
program
serta
penyelenggaraan pelayanan di bldang pariwisata.
Pasal 15 (1)
Seksi
Pemasaran,
Promosi dan
Usaha Sarana Jasa Pariwisata
mempunyal tugas pokok menganalisis, melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis, pengolahan bahan pembinaan daM
blmb,;ngan
serta
penyelenggaraan
pelayanan
di
bidang
pemasaran, promosi dan usaha sarana Jasa pariwisata.
(2) Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas
pokok
menganalisis,
penyusuMan pelunjuk bimbiMgan
serta
melaksanakan
pengumpuJan
bahan
teknis, pengolahan bahan pembinaan dan penyeleMggaraan
pelayanan
pengembaMgan obyek dan daya tarik wisata.
di
bidang
Pasal16 Bldang
Kesenlan
melaf<:sanaf<:an pengelolaan
mempunyai
pengumpulan analisis.
lugas
bahan
pof<:of<:
dan
pengkajian,
merumuskan
penyiapan
penyusunan
dan
petunjuk
teknis
program
serta
penyelenggaraan pelayanan di bidang kesenlan
Paaal17 (1) Seksi
Pelestarlan
menganallsis, pe\unju~
Kesenian
Daerah
melaksanakan
mempunyai
tugas
baha'l
pengumpulan
pokok
penyusunan
lel<:nis. per,golahan bahan pembinaan dim bimbingan serta
penyelenggaraan pelayanan di bidang peleslarian kesenlan daerah.
(2) Sel<:sl
Kreasi
melaksanaf<:an
Sen I
mempunyal
pengumpulan
bahan
tugas
pof<:ok
penyusunan
menganalisis, petujuk
teknis,
pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan serta penyef-anggaraan pelayanan dl b',dang kreas! senl
BAS IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal18 (1)
UP TO
ada'iah
Unit
Pelaksana
reknis
Olnas
mempunyai
tugas
mela'Ksanaf<:an sebagian urusan dmas Kebudayaan dan Pariwisata Provlnsl Papua Bara! di bidangnya masing-masing (2)
UPTO dlpimpln oleh seorang
Kepala yang
bera~a
dibawah dan
bertanggungjawab f<:epada Kepala Oinas Kebudayaan dan Pariwisata ProvinSI Papua Bara! (3) Pembentukan UPTD berdasarkan kebutuhan.
BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal19 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas pokok ilelaksanakan sebaglan tugas teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prollinsi Papua Baral sesuai b'dang keahlian dan keterampilan
Pa9al20 (1) Kelompok Jabatan Fungslonal sebagaimana dimaksud da(am Pasal 19, lerdlrl darl seJumlah pegawai dalam jenjang J8batan fungsional yang terbagl Lialam berbagai kelompok sesuai dengan keahllannya.
12) Kelompok Jabalan Fungsional sebagalmana dimaksud pada ayat (1), dlkoordln8sikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oteh Gubernur dan dalam melaksanak.an tugas-tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dln8s Kebudayaan dan Pariwisata Prollinsi Papua Barat (3) Jumlah Jabalan Fungslonal sebagaimana dimaksud pada ayal (1). dllentukan berdasarXan beban kerja. (4) JenlS Jabatan Fungsionat dimaksud pada ayal (1), dlatuf sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertaku. (5) Pembinaan terhadap
tenaga
fungsional
dilakukan
sesuai
de:ngan
peraluran perundang-undangan
BAB VI
TATA KERJA
Pasal21 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretans. Kepala Bidang, Kepala
Sub
koordinasl
Bagian
dan
Kepala
Seksl
wajib
menerapkan
pnnslp
Integrasl dan sinkronisasl balk in!eren maupun antar unit
organlsasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing,
Pasal22 il) Kepaia Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Baglan dan Kepala Seksi
di
lingkungan
Dinas
Kebudaayaan
dan
Parr.vlsata
waJib
melaksanakan pembinaan dan pengawasan bawahan masing-rnasing dan bila
terjadi
penyimpangan agar mengambil
langkah-Iangkah sesuai
dengan ketenluan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi
di
lingkungan
Dinas
Kebudaayaan
dan
Pariwisata
meng1wordinasikan bawahan masing~masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas secara beri<.esinambungan. (3) Kepala Dinas, Seri
Seksl di lingkungan Dmas Kebudaayaan dan Pariwisata wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing~ masing dan memberikan pembinaan kepada bawahc:n serta meny;apkan laporan secara berkala dan tepat walctu (4) Sellap laporan yang organisasi
lamnya
dilerima pimpinan dari bawah3n atau satuan
wa}ib
diolah
dan
dipergunakan
sebagai
bahan
penyusunan laporan lebih lanjul (5) Dalam penyampalan laporan tembusannya wajlb disampaikan kepada
salu;.H1 organlsasl larn yang secara fungsional merr,punyai hubungan kerJa (6) Galam melaksanakan tugas Kepala Dinas. Sekretaris. Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di Iingkungan Dirlas Kebudaayaan dan Pariwisata wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat dinas secara beri
BAB 1/11 ESELONERING P.u123 (1) Kepala Oinas adalah Jabatan Eselon Il.a. (2) Sekrf.taris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD adaJah Jatatan Eselon Ill. a. (3) Kepala Sub Bag,'an dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 24 111 Kepala
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Provinsi
Papua Baral
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. (2) Sekrel
seSU81
dengan
peraluran
perllnaang-undangan
yang
berlaku
Pasal25 (i) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (2) PenJabaran lugas pokok dan fungsl Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bldang, Kepala Sub Baglan dan Kepala Seksi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur BABIX
PEMBIAYAAN Pasal26 Pemblayaan Oinas Kebudayaan dan Panwisala bersumber dan Anggaran Pendapalan dan BelanJa Daerah Provinsl dan sumber lainnya yang sah sesual ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal27 Ketenluan mengenai Organisasi dan Eselon Perangkat Daerah masih tetap berlaku sebelum diubah dan diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28 (1:- Dengan berlakunya Peraluran Daerah ini maka segala keLenluan yang bertentangan dengan Peraturan Oaerah mi dlnyatakan tldak berlaku 21 Hal-hal yang belum dlatur dalam Peraturan Oaerah Inl sepanjang teknis pelaksan
Pasal 29 Pcraturan Daera'l 1,'11 mulal berlaku pad a langgal diundangkan ArJelI scllap orang rnengetahulnya rnernenntahkan pengundangan Peraturan
naerah Provlnsi Papua
ii,l,:I,Jh 1r>1 dengan penernp3tdnnya dalam Lembaran
OlleLClpkan dl M;::mokwari
pada langgal 24 September 2007
GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TTD
ABRAHAM O. ATURURI DIiJildarl9k
SEKRETARIS OAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
CAPfTTD GEORGE CELCIUS AUPARAY LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 22
N ORGANISASI.
-~==+-~~=::>/
L A, RAlAK, SH
PEMBINA TK. I
NIP, 640 011 1S9
ZAI
2 3 4 '; '3
Mer,Ter, ualam Negerl 01 Jakarta M"rderl ~eLlangar 01 Jakarta Ml2nterl Negara PenCHl':/agunaan Aparatur Nagara dl Jakarta, Kepdid BKN dl Ja;';ar1a Para Bupatl i Wallkota se PrDVIr.SI Papua Bara! Para Ketua DPRD Kabupaten I Kota se PrOVlnSI Papua Bara!, Para Kepala Perang;';at Daeran dl lin~k",~gan Peme~,nlah PfOVlnSI Papua Bara!
PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR B TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI PAPUA BARAT
PENJELASAN Peraturan Oaerah
PrOlllnSI
Irian Jaya Barat Nomar 5 Tahun 2006
yang lelah dlundangkan dalam Lembaran Oaerah Provinsi Irian Jaya Baral Nomar 5 langgal 6 Oklober 2006 memerlukan penyempurnaan dan penyesualan
agar
pembangun~n dan
penyelenggaraan
pemerinlahan
pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakal di Provinsi Papua Baral
dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. Bahwa
berdasarkan
orgamsasl perangkat
luntutar;
perkembangan
akan
kebutuhan
Daerah Pravinsi Papua Saral dan untuk lebih
mengakomodlf seluruh program dan keglatan seSLal tugas dan fungslnya mak8 dlbenluk Dlnas baru yailu Dlnas Kebudayaan dan Parlwisata. Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah adalatl agar Pemerir,tah Daerah dengan )p(uasa meningkatkan keseJahteraan
rakyat,
pemerataan
dan
penghormalan lerhadap budaya lokal dengan
keadil3n,
demokrasi
dan
m~mpertlmbangkan potensi
dan karakteristlk Daerah khususnya Provinsi Papua Sarat yang berada di alas
Tanah
Papua
yang
mengakomodlf
kewenangan
berdasarkan
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 len lang Otonomi Khusus. Alas dasar ketenluan perallJran perundang-undangan tersebut yang menganut prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung Jawab serta pelaksanaan urvsan waJib dan urusan pilihan maka memberi peluang kepada Daerah untuk leluasa mengatur dan nlelaksanakarJ kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi, dan karakteristik Daerahnya demi keseJahteraan masyarakat
kebu~uhan
Untuk penyeienggaraan Pemerlr.tahan di Daerah Provinsi Papua Sara!
dalam
kedudukannya
sebagai
Daerah
Otanam,
yang
per,yelenggaraan kewenangannya bersifat lintas KabupatenlKata dan kewenar,gan
Pemerinlahan
Sidang
lainnya
maka
perlu
Organlsasl dan Tala Kerja Perangkat Daerah Proplnsi dalam
Peraturan
Daerah
berdasarkan
patensl,
menyusun
Papua Saral
kebuluhan
dan
karakterlstlk Daerah
"
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Peraturan Daerah ProV;,nsi Papua Barallentang Pembentukan Dinas Kebudayaan dan Parrwisala Provinsl Papua Saral Tahun 2007 terdiri dflri 29 Pasal
Pasal 1 s d Pasal29
Cukup Jelas
LAMPI RAN
~ERDA PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR B TAHUN 2007 TANGGAl24 SFPTFMRER 2007
BAGAN SUSUNAN ORGANlSASJ DAN TATAKEIUA
DINAS r<EBUDPYAANDAN PARIWISATA PRQV1NSI PAPUA BARAT
[
KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
I
-~~-_:.-
------.~- __ISEKRETARIAT
----- _L_ J
[ ~HOMPl)KJABATA' ~ C \-_-I=L _L [
-~-~
BIDANC- -
BINA PROGRAM
_~~:=
l
I
-=::J
---~-
SffSI
r
PERENCANMN
i
l . . .: :;EKSI FVAllJASI DAN PFIAPORA\1
I
1
FUNG510NAL
r
-.
DINAS
-r -=-~
I --- SUB BAciAti' -\1 I I UMUM & KEPEGAWAIAN ..J
= I rI = ~
BID~NG
1-
I
KEBUDAYAAN
l ~ __ - __ ~
~
II L.
1_. -
== -~EKSI- I
r -J'
I I
PERMfSElNIAN I!> --- KEPURBAKALAAN _
,SEKSI
rFMBINAA~
-
BI~G- -
-I
..J- -;'EKSI
DAN
-'E;;0:~~~;YA J
1
IL
I' ~
~EKSl---' PENGEMflANGAN
-
\\[$rnVN
FAR/WlSATA
-:::I -
I -
~H = =srrs-, I'I - - _ _
-11
_
USAI1A SARANA JASA
,- -1 11
~_
=~A-NG-
--
--;
OBYEK
I
-J
PElE.-<;TARIAN KESENTAN DAERAH
--' -SHSI- - .
__
::;U6ER'~UR rA~UA BARAT, ,, ~~.
"
'
ABRA'/ ,/ O,ATURURI
~~r'
'J
KRCAsr SENT
LD"~AYA lAm_ w~ \:~ ~__ __
uP T D
l
J
KEUANGAN
-1 I'
PEMASARAN, PROMOSl &.
~
;:=S=U=Bl.BA-GIAN
~
I i Ir L __ PARr"Y'SAT~_
PEL.ESrARIANBUDAYA"
-
