Oleh Dede Mariana
No
Negara/bangsa
Luas wilayah
Asia Tenggara
No
Negara/bangsa
Luas wilayah
Asia Barat
1
Indonesia
1.904.569 km2
12
Arab Saudi
2.331.000 km2
2
Filipina
300.000 km2
13
Bahrain
659 km2
3
Malaysia
329.847 km2
14
Irak
445.400 km2
4
Brunai Darusalam
5.765 km2
15
Iran
1.647.740 km2
5
Kamboja
181.035 km2
16
Kuwait
16.058 km2
6
Laos
236.800 km2
17
Lebanon
10.360 km2
7
Myanmar
676.578 km2
18
Oman
212.380 km2
8
Thailand
513.120 km2
19
Qatar
11.437 km2
9
Vietnam
332.698 km2
20
Suriah
186.480 km2
10
Timor Leste
15.410 km2
21
Uni Emirat Arab
82.880 km2
11
Singapura
716 km2
22
Yaman
194.250 km2
23
Yordania
96.089 km2
24
Palestina
26.000 km2
No
Negara/bangsa
Luas wilayah
Asia Timur
No
Negara/bangsa
Luas wilayah
36
Maladewa
298 km
25
RRC
9,640,011 km2
37
Nepal
147,181 km
26
Jepang
377,873 km3
38
Sri Langka
65.610 km2
27
Makau
30 km2
28
Mongolia
1.566.000 km2
29
Korea selatan
100,140 km2
40
Afghanistan
650.090 km
30
Taiwan
36.193 km2
41
Kirgystan
198.500 km
31
Korea Utara
120.540 km2
42
Tarjikistan
143.100 km
43
Turkmenistan
488.100 km
44
Uzbekistan
447.400 km
Asia Selatan 32
India
3.287.590 km2
33
Pakistan
803.940 km2
34
Bangladesh
147.570 km2
35
Bhutan
38,394 km2
Asia Tengah
Mongoloid
• Terdapat di Asia Timur (Asiatic Mongoloid) dan Asia Tenggara (Malayan mongoloid)
Kaukasoid
• Memiliki beberapa sub ras • Di Asia, terdapat subras Bedoins (Arab) dan Mediterania yang banyak tersebar di wilayah Asia Barat, dan Ras Turanid yang tersebar di Asia Tengah
Veddoid
• Banyak tersebar di Asia Selatan, dan sebagian di Wilayah Indonesia
Negara-Negara Bangsa Di Asia sebagian Besar lahir pasca PD II, sebelumnya merupakan koloni negara bangsa eropa, kecuali jepang yg sempat melakukan "pendudukan" di bbrp negara asia, a.l: tiongkok, korea, dan indonesia/nusantara
Gabriel A. Almond dan Sidney Verba mengaitkan budaya politik dengan orientasi dan sikap politik seseorang terhadap sistem politik dan sikap terhadap peranan individu dalam sistem politik. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama dari suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik dalam suatu sistem politik
3 komponen orientasi dalam memahami budaya politik menurut Almond dan Verba
Orientasi kognitif
• Sikap politik seseorang yang didasarkan pada tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan seseorang terhadap jalannya sistem politik
Orientasi Afektif
• Sikap politik yang menyangkut perasaan seorang terhadap sistem politik yang menentukan peranannya dalam sistem politik
Orientasi Evaluatif
• Sikap politik seseorang sebagai bentuk respon dari kognitif dan afektif yang diwujudkan dalam perilaku
Parokial
• Partisipasi politik yang sangat rendah yang hanya didasari pada tingkat pengetahuan/pemahaman (kognitif) saja
Subjek
• Tingkat pengetahuan/pemahaman masyarakat terhadap sistem politik yang relatif lebih maju namun masih bersifat pasif
Partisipan
• Budaya politik yang ditandai dengan kesadaran dan partisipasi politik yang tinggi
Harmoni
Mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan individual Cenderung meminta saudara yg lebih tua (tokoh) dalam penyelesaian masalah apabila ada pertentangan
Jika berbeda pendapat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
Patronase Hubungan pemerintah dengan masyarakat seharusnya seperti hubungan orangtua kepada anaknya Konflik terbuka diantara politisi menyakiti masyarakat
Masyarakat harus selalu mendukung keputusan pemerintah meskipun masyarakat tidak setuju dengan keputusan pemerintah mereka
Otoritas Meski keinginan orang tua tidak rasional, tetapi anak harus mengikuti keinginan mereka
Ketika terjadi konflik, meski mertua melakukan kesalahan, sang suami tetap menuntut istri untuk mematuhi orang tuanya
Nepotisme
Jika memperkerjakan seseorang, meskipun orang asing lebih qualified, namun peluang cenderung diberikan kepada kerabat dan teman dekat ketika berhadapan dengan orang lain, mengamankan kepentingan yang mendesak menjadi lebih penting daripada mengembangkan dalam jangka panjang
Patriakhi s
Seorang laki2 akan kehilangan muka jika bekerja di bawah kepemimpinan perempuan
Keyakinan dan Hukum Alam
Terkadang kita harus mengikuti keyakinan kita sendiri terlepas dari apa yang orang lain pikirkan
Kesejahteraan dan kemiskinan, kesuksesan versus kegagalan, lebih ditentukan oleh nasib seseorang
Sebagian besar masyarakat Asia menilai bentuk pemerintahan saat ini sebagai yang terbaik meskipun kurang memuaskan. Masyarakat Asia berkomitmen terhadap pelaksanaan demokrasi dan menolak otoritarian sbg alternatif, serta berharap demokrasi akan terus mengalami kemajuan di negara mereka
Kondisi tahun 2006, dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi dan rejim pemerintahan relatif sama dengan kondisi tahun 2002. Masih berkomitmen terhadap pelaksanaan demokrasi, meski kepercayaan terhadap pemerintah rendah, namun masyarakat Asia menerima rejim pemerintah demokratis sebagai bentuk yang terbaik.
Patronase mengutamakan relasi-relasi politik yang bersifat individual antara patron dengan client. Masih tingginya kontrol penguasa terhadap masyarakat, namun tidak menyukai otoritarian Patrimonial meskipun pemerintahan dikelola secara modern, namun penyelenggaraannya masih kental dengan unsur kekerabatan. Harmoni kurang menyukai konflik secara terbuka Demokratis mendahulukan kepentingan bersama masih lebih besar daripada kepentingan individual, dan tidak memaksakan perbedaan pendapat Parokial-Subjek nilai-nilai tradisional masih dijunjung tinggi, meskipun mendukung demokrasi, namun rakyat kurang terlibat dalam proses politik
Demokrasi Asia ini berbeda dengan Demokrasi Barat. Demokrasi Asia memiliki ciri – ciri yang khas seperti nilai – nilai kekeluargaan, keagamaan, adanya keselarasan dalam hal stabilitas, yang sangat berbeda dengan Demokrasi Barat yang cenderung individualis. Demokrasi Asia lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi guna untuk menjaga stabilitas dan selalu menjaga identitas yang dimiliki baik identitas sosial maupun budaya. Demokrasi memperuntukkan kuasa bagi rakyat memilih pemerintahan. Jika diberi penghormatan kepada cara-cara demokrasi, negara akan selamat dan stabil Pemerintahan yang lurus dalam keadaan aman dan stabil, kesejahteraan rakyat dimungkinkan tercapai.
Prinsip • Individu merupakan bagian dari Komunitarian kelompok/masyarakat Budaya Otoritas
• Dalam hal terjadi perbedaan sikap, otoritas yang memegang kendali
Peran Birokrasi
• Birokrasi memiliki peran yang menonjol
Meskipun pemerintahan saat ini kurang memuaskan dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah masih rendah namun hampir semua masyarakat Asia sepakat rejim demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang terbaik daripada otoritarian. Meskipun masyarakat Asia beragam dalam hal agama, budaya dan ras, namun nilai2 tradisional Asia sebagian besar menjunjung keharmonisan dalam kehidupan bersama (keluarga/komunitas) Masyarakat Asia rentan dibenturkan dengan isu-isu SARA, yang dapat memecahkan rasa persatuan (kekeluargaan) Nilai2 tradisional yang menjunjung keharmonisan dalam keluarga (kehidupan bersama) menjadi modal mewujudkan demokrasi politik dan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan.
Kecenderungan Budaya Politik Parokial-Subjek nilai-nilai tradisional masih dijunjung tinggi, meskipun mendukung demokrasi, namun rakyat kurang terlibat dalam proses politik: untuk negara2 yang sdh menjalankan Demokrasi
perlu kerjasama antar bangsa2 di asia, yang tdk hanya pembentukan pasar semata namun lebih sbg hubungan sesama manusia
Prasyarat kerjasama kemitraan Berdasarkan Dasa Sila Bandung hasil Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung 1955 – Konferensi Bandung
Menghormati hak-hak dasar manusia Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa Mengakui persamaan semua suku bangsa Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain 5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB 6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain 7. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi (penyelesaian masalah hukum) , ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB 9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama 10. Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional 1. 2. 3. 4.
Biodata
Prof. Dr. Dede Mariana, M.Si
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
Guru Besar Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran Kepala Departemen Ilmu Politik FISIP Unpad Anggota Dewan Kebudayaan Jawa Barat Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Hukum dan Politik e-mail:
[email protected] HP: 081.1233.1363 • Menulis Disertasi: “Budaya Organisasi dan Perilaku Menyimpang Pejabat Publik” (Sosiologi Korupsi, Sosiologi Pemerintahan, Sosiologi Organisasi) • Menulis Tesis: “Pengelolaan Pembangunan oleh Non Government Organization (NGO)” (Antropologi dan Sosiologi Pembangunan, Gejala Korupsi di Kalangan NGO/LSM) • Menulis Skripsi: Peranan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Ilmu Pemerintahan, kemampuan otonomi daerah) Pendidikan: S3 Ilmu-ilmu Sosial; S2 Sosiologi-Antropolgi; S1 Ilmu Pemerintahan Dosen FISIP dan Pascasarjana Unpad, Pascasarjana Unjani, SESKOAD, SESPIMPOLRI, dan SESKOAU Kepala Pusat Penelitian Inovasi Kebijakan dan Sumberdaya DRPM Unpad Sekretaris Laboratorium Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Pemimpin Redaksi Jurnal Governance dan Jurnal PublicSphere Editor Pelaksana Jurnal Sociohumaniora Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung Ketua Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) Jawa Barat Publikasi: Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia (Buku); Demokrasi dan Politik Desentralisasi (Buku); Sosiologi Max Weber (Buku); Isu-isu Publik dan Dinamika Pemerintahan, Jilid I dan II (Buku); Dinamika Pemilu 2009 (Buku). Keahlian/Minat Riset: Budaya Organisasi, Multikulturalisme, Governance, Sosiologi Korupsi, Sosiologi Pemerintahan, Budaya Pemerintahan, dan Perbandingan Pemerintahan Narasumber berita untuk media cetak dan elektronik, dalam bidang politik, pemerintahan, dan sosial Menulis artikel ilmiah populer untuk media massa cetak lokal dan nasional
Terima Kasih-Bandung,
Maret 2016
