Disampaikan oleh :
Disampaikan pada : “Rapat Monitoring Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam Indonesia Sektor Kelautan ” Di Gorontalo, 8-9 Juni 2015
Luas Wilayah Luas Wilayah Laut Panjang Garis Pantai Pemerintahan
: 16.990 Km² : ± 20.342 Km2 : 677 Km : 6 Kabupaten, 5 Kab. Pesisir 38 Kec. Pesisir 154 Desa Pesisir 26 Pulau 9 Gusung ALKI : II WPP : 713 Potensi Tangkap Lestari : 963.000 Ton Luas Tambak : 30.000 Ha Luas Kolam : 20.000 Ha Luas mangrove : 5.474,84 Ha Luas Padang Lamun : 3.209,30 Ha Luas Terumbu Karang : 12.240,52 Ha
Provinsi Sulawesi Barat adalah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004 pada 5 Oktober 2004, sebagai Provinsi yang ke-33 di Indonesia dengan ibukota di Mamuju.
Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut
Penataan Izin
Pelaksanaaan Kewajiban Para Pihak
Pemberian dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat
• Rencana Tata Ruang Wilayah Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rencana Aksi WP3K Rencana Pengelolaan WP3K Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PPK
Rencana Strategis Wilayah Laut Pesisir dan PPK Dokumen RSWP3K
Rencana Aksi Pengelolaan WP3K Lintas Sektoral
Setelah Perda Zonasi terbentuk maka disusun Pergub Rencana Pengelolaan WP3K
- Naskah Akademik - Ranperda RZWP3K
Tahun 2015 dalam proses penyusunan Perda
Peta-Peta Tematik Dokumen RSWP3K Dokumen RZWP3K Naskah Akademik
Draft Ranperda RZWP3K telah selesai dan sementara diharmonisasikan dengan pihak Eksekutif dan Kementerian Kelautan dan Perikanan
REKOMENDASI DAN TARGET Review terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan
Perizinan Pengelolaan Perikanan Tangakap mengacu pada Permen KP No. 30 tahun 2012 Jo Permen KP Nomor 26 Tahun 2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Pengelolaan perizinan Perikanan Budidaya mengacu pada Permen KP Nomor 49 tahun 2014 serta Pengelolaan perizinan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mengacu pada Permen KP Nomor 46 tahun 2014 tentang Rekomendasi IPHP, Permen KP Nomor 19 tahun 2010 tentang pengendalian sistem jaminan mutu
Perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinann sosial/hibah/subsidi
Segala macam bentuk ketatalaksanaan perizinan terkait pemanfaatan SDKP di handle langsung oleh Kantor Terpadu Satu Pintu (KTSP)
Implementasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui
Diupayakan membentuk Pokja di masing-masing SKPD yang senantiasa sinergik dan terintegrasi, bekerjasama dengan KTSP dalam penyelesaian Parameter perizinan PSDKP
Integrasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya
Dinas kelautan dan Perikanan telah membentuk Pokja untuk mendukung ketatalaksnaan perizinan, bantuan sosial/hibah dan subsidi pada Kantor Terpadu satu Pintu (KTSP) dalam memverifikasi baik secara administrasi maupun teknis dilapangan sehingga sistem ketatalaksanaan perizinan yang baik dapat dicapai pada tahun-tahun yang akan datang
KONDISI SAAT INI
PENGELOLAAN PERIZINAN PROVINSI SULAWESI BARAT S/D TAHUN 2014 PENGELOLAAN PERIZINAN
SIUP
SIPI
SIKPI
PERIKANAN TANGKAP
278
274
16
PERIKANAN BUDIDAYA
45
P2HP
6
Rencana Standar Operasional Pelayanan Perijinan Bidang Perikanan pada KTSP Pengajuan Ijin oleh Pemohon kepada KTSP
Penelitian Berkas (Validasi)
Komputerisasi Berkas (Input Berkas)
Penerimaan Berkas Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Teknis
Pembayaran Retribusi pada Loket KTSP
Proses Penandatanganan Surat Ijin
Pertimbangan Kelayakan Ijin
Pencetakan Dokumen Dokumen Perijinan Diserahkan kepada Pemohon
Output :
Ijin Diberikan Diberikan Waktu Melengkapi Persyaratan Di Kembalikan
Di Terima Di Tunda Di Tolak
REKOMENDASI DAN TARGET Identifikasi setiap jenis kewajiban para pihak
Teridentifikasinya semua jenis kewajiban dari stakeholder terkait dengan usaha perikanan pada tahu 2016
Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak
Penentuan kriteria penilaian pelaksanaan kewajiban para pihak berupa juklak dan juknis ,Teridentifikasinya realisasi pemenuhan kewajiban stakeholder terkait dengan usaha perikanan pada tahun 2017
Mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak yang belum dipenuhi
Terpenuhinya kewajiban para pihak Tahun 2018 dengan cara proaktif untuk melakukan interaksi dan sosialisasi dalam rangka mendorong kesadaran stakeholder terkait .
Memantau pelaksanaan kewajiaban para pihak
Terlaksananya pemantauan kewajiban para pihak Tahun 2018 Terpantaunya jumlah para pihak yang melaksanakan kewajiban
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak
Terlaksananya evaluasi sebagai hasil dari monitoring pemenuhan kewajiban stakeholder pada tahun 2018
Mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak
Tersusunnya langkah-langkah strategis dan komprehensif untuk lebih meningkatan pelaksanaan kewajiban para pihak Tahun 2018
REKOMENDASI DAN TARGET Identifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut Merumuskan langkahlangkah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku Melakukan sosialiasi/edukasi/kampanye terhadap langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak masyarakat
Memenuhi hak-hak masyarakat
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat
Perlu dilakukan review terhadap hak-hak masyarakat yang ada dilaut dengan melakukan identifikasi dalam rangka mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan hak-hak masyarakat pada saat melaut.
Berdasarkan hasil review tersebut perlu dirumuskan langkah-langkah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat.
Pengkajian atas hasil review perlu dilakukan secara cermat untuk kemudian disosialisasikan secara berkala sehingga masyarakat dapat mengetahui hak-hak mereka selama di laut.
Terpenuhinya hak-hak masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .Sebagai Bentuk Implementasi dari pemenuhan hak-hak masyarakat tersebut,
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan melindungi masyarakat terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka.
