BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI 2011

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) Sebuah Pengantar LKM di Lingkungan Organisasi Petani

Oleh Ir. LINDUNG, MP NIP 19640611 199103 1010 WIDYAISWARA

BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI 2011

LKM. Sebuah Pengantar LKM di Lingkungan Organisasi Petani oleh Lindung

1

PENGERTIAN LKM Lembaga Keuangan Mikro LKM adalah lembaga intermediasi keuangan pada level mikro baik formal maupun non formal yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat untuk memecahkan masalah/ kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya, dalam rangka mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga

dari pengertian di atas maka LKM dapat diurai ke dalam beberapa pengertian, yaitu Fokus utama

: adalah Lembaga bergerak di sektor keuangan

Peran

: intermediasi antara pemilik dana dan orang yang membutuhkan dana

Kelembagaan

: dapat berupa bank dan non-bank

Sasaran

: individu/kelompok masyarakat/ usaha mikro dan kecil

USAHA MIKRO adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI & memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100 juta/thn. Dapat mengajukan kredit kepada bank maksimal Rp.50 juta (SK MENKEU No. 40/KMK.06/2003 TANGGAL 29 Januari 2003)

Ciri-ciri Usaha Mikro : • Komoditi usaha dapat berganti-ganti • Tempat usaha tidak selalu menetap • Belum ada administrasi keuangan • Pendidikan SDM rendah dan belum memiliki jiwa wirausaha memadai • Belum mengenal bank, tapi lebih kenal rentenir • Tidak ada izin usaha/legalitas lainnya • Jumlah Tenaga Kerja =  4 orang


2

Gambar komoditi usaha mikro

Gambar aktivitas usaha mikro

PERAN LKM •

LKM merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan bagi para petani untuk menjalankan usaha produktif

•

LKM berperan aktif dalam mempromosikan pembangunan ekonomi kerakyatan terutama bagi pengusaha mikro dan rumah tangga berpenghasilan rendah di pedesaan

•

LKM merupakan pendekatan terbaik dalam penanggulangan kemiskinan, sebagaimana hasil penelitian World Bank dan ADB.

LKM dikelompokkan menjadi 2, yaitu Micro Finance (Pembiayaan Mikro) dan Micro Banking (Perbankan Mikro). Micro Finance ada yang berbadan hukum ada yang tidak. Contoh Micro Finance yang berbedan hukum adalah Koperasi


3

Simpan Pinjam, sedang yang tidak berbada hukum adalah kelompok arisan. Bentuk Micro Banking contohnya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

RUANG LINGKUP LKM

Ruang Lingkup LKM BPR/BPRS Pengaturan Perizinan Pengawasan

Bank

= UU Perbankan No.7/92 jo UU No.10/98 = Bank Indonesia = Bank Indonesia

BRI Unit Pengaturan Perizinan Pengawasan

= UU Perbankan No.7/92 jo UU No.10/98 = Bank Indonesia = * BRI Cabang * Bank Indonesia untuk BRI secara keseluruhan

Badan Kredit Desa (BKD)

LKM

Pengaturan = UU Perbankan No.10/1998 Perizinan = Bank Indonesia Pengawasan = BRI atas nama Bank Indonesia

Formal

NonBank Bank Non

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pengaturan = UU Koperasi No.25/1992 dan Kepmen 91/2004 Perizinan = Kementrian Negara Koperasi & UKM Pengawasan = Kementrian Negara Koperasi& UKM

Lembaga Dana dan Perkreditan Perdesaan (LDKP) Pengaturan = Peraturan Daerah Perizinan = Gubernur setiap provinsi Pengawasan = Pemda Tk. I

Non Formal

• • • •

LSM, KSM UEDSP. LUEP, LDPM UPPKS LKM GAPOKTAN

Diharapkan LKM Gapoktan yang awalnya adalah LKM bersifat non formal, dapat meningkat menjadi bersifat formal, yaitu mempunyai dasar hukum yang bentuknya adalah koperasi. KARAKTERISTIK LKM 1.

Mandiri

2.

Profesional

3.

Mengakar di masyarakat

4.

Lembaga keuangan masyarakat

5.

Berpotensi berkembang dan berkelanjutan

1. Mandiri Swadaya & mampu membiayai usahanya sendiri (cost recovery) 2. Profesional


4



Dikelola dengan penuh waktu, bukan pekerjaan sambilan (full time)



Adanya fasilitas pendampingan dan pelatihan berjenjang dilengkapi petunjuk-petunjuk teknis aplikatif (continuous training and technical assistance)



Produk simpanan dan pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (demand’s driven)



Menerapkan sistim, prosedur administrasi dan akuntansi standar Lembaga Keuangan yg dirancang sederhana, efisien dan efektif (simplicity)



Pengelolaan & laporan keuangan secara terbuka (transparancy)

3. Mengakar di Masyarakat Diinisiasi, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat setempat sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab (sense of belonging and responsibility)

4. Lembaga Keuangan Masyarakat -

Menampung tabungan anggota dan masyarakat sekitar

-

Menggulirkan pembiayaan pada anggota dan masyarakat

5. Berpotensi Berkembang dan Berkelanjutan

Karena mandiri, berswadaya dan profesional

Memiliki dasar-dasar untuk berkembang dan bekelanjutan berkembang dari modal awal Rp. 100 juta (Hibah Pemerintah dari Program PUAP ke Gapoktan sebagai pemilik LKM). Memungkinkan berkembang dengan menampung dana masyarakat selain para petani anggota Gapoktan

Berbadan hukum KJK (Koperasi Jasa Keuangan)


5

Dapat menggerakkan usaha penerapan teknologi

maju

pertanian, dengan pembiayaan pada masukan- masukan produksi teknologi baru. Dapat membiayai masukan pada proses teknologi pasca panen

(pengolahan hasil), sehingga dapat meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian. Dapat membiayai program-program pengumpulan hasil bersama, dan

program penjualan/pemasaran hasil bersama anggota Gapoktan. Dapat membeli hasil produksi bersama pada waktu harga hasil

merosot, dan kemudian menjualnya pada harga hasil produksi membaik.

ALASAN MENDIRIKAN LKM 1. LKM dibutuhkan masyarakat banyak, khususnya pengusaha mikro. Karena akses mereka ke bank masih kecil, sekitar 12%, sedangkan pengusaha besar mencapai 70% lebih. Rendahnya akses tersebut dikarenakan beberapa hal berikut ini :

Produk-produk bank banyak tidak sesuai dengan sektor usaha mikro. Secara umum kredit bank dilakukan atas pertimbangan komersial murni.

Pelaku usaha mikro sulit memenuhi syarat teknis dari bank, terutama agunan dan syarat teknis lainnya yang bersifat kaku

Adanya anggapan dari pihak bank bahwa penyaluran kredit ke usaha mikro mempunyai resiko besar.

Umumnya bank memperlakukan usaha mikro sama dengan usaha besar dan usaha menengah dalam setiap pengajuan pembiayaan, seperti jaminan (agunan), modal, kelayakan usaha (usaha mikro dianggap tidak bankable walaupun marketable)


6

2. Jumlah dan sebaran kantor unit-unit bank yang berada di pelosokpelosok daerah, terutama di daerah perdesaan masih sangat terbatas.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), ada 7 indikasi penyebab kesulitan UKM mengakses dana perbankan, yaitu : 1. Produk bank tidak sesuai dengan kebutuhan 2. Anggapan berlebihan terhadap resiko kredit 3. Biaya transaksi kredit relatif tinggi 4. Persyaratan bank teknis kurang mampu dipenuhi 5. Terbatasnya akses terhadap ekuitas 6. Monitoring dan koleksi kredit tidak efesien 7. Bantuan teknis disediakan bank, biaya pelayanan mahal. Umumnya bank belum terbiasa dengan pembiayaan UKM

Dengan demikian alasan yang kuat untuk mendirikan LKM adalah : 1. Persyaratan pinjaman yang mudah, tidak berbelit-belit 2. Jasa (bunga) pinjaman rendah 3. LKM ada di lokasi usaha mikro (mudah dijangkau)

PRA SYARAT YANG DIPERLUKAN SEBELUM MEMBENTUK LKM Sebelum mendirikan LKM hal yang harus dilakukan adalah mendapat gambaran tentang masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan LKM. Gambaran yang diperlukan itu adalah : 1. Tingkat pemahaman masyarakat tentang kegiatan simpan pinjam 2. Kondisi dan potensi masyarakat yang dapat menjadi peluang bagi LKM


7

Untuk mendapatkan gambaran di atas maka diperlukan kegiatan survei atau penelitian sederhana cara wawancara yang mencakup : 

Identitas responden Umur Pendidikan Jumlah anggota keluarga Asal daerah





Gambaran usaha

Jenis usaha

Tingkat modal yang diperlukan

Tingkat penghasilan yang diperoleh

Kelancaran usaha

Jumlah anggota keluarga

Gambaran sikap pinjam meminjam

Apakah sudah menjadi anggota lembaga simpan pinjam

Frekuensi menyimpan dan menarik tabungan

Alasan menabung

Besarnya kemampuan menabung

Produk tabungan yang disukai

Apakah pernah mengajukan pinjaman ke bank atau LKM

Berapa pinjaman yang diajukan dan disetujui

Sistem pinjamannya

Uang pinjaman itu digunakan untuk apa saja

Bagaimana pembayaran angsuran dan kelancarannya

Kegiatan di atas merupakan bagian dari kegiatan due diligence, yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman simpan pinjam, kondisi dan potensi masyarakat yang akan menjadi stakehoders LKM. Kegiatan due diligence lainnya adalah menentukan lokasi kantor LKM.


8

Berikut ini adalah kutipan dari laporan kegiatan due diligence LKM Mitra Surya Sejahtera dan LKM Benteng Kayu Mangiwang yang didirikan di Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju, Sulawesi Barat (dikutip dari Mohammad Iqbal, 2010. Mendirikan LKM hal. 10-12. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia – Jakarta). Kegiatan ini dilakukan 5 hari, yaitu tanggal 17-21 Juni 2008. metodologi penelitian dilakukan dengan cara wawancara/interview. Dimana setiap responden ditanyakan 36 pertanyaan tentang data pribadi, kegiatan simpanan/menabung dan kegiatan pinjaman. Jumlah responden 200 orang, dimana masing-masing lokasi LKM diwawancarai 100 orang. Jumlah ini diasumsikan mewakili jumlah petani sawit keseluruhan yang jumlahnya antara 2.000 – 3.000 KK. Dari 200 responden yang diwawancarai, diperoleh gambaran sebagai berikut: sebagaian besar adalah penduduk pendatang, usian 30 – 50 tahun, pendidikan terakhir tidak tamat SLTA, dan sudah menetap di lokasi lebih dari 10 tahun. Umumnya petani mengelola kebun sawitnya sendiri dengan tingkat penghasilan per bulan Rp 1 juta – Rp 5 juta. Dilihat dari sudut simpanan/tabungan diketahui bahwa sebagian besar petani tidak pernah atau tidak sedang menjadi anggota lembaga simpan pinjam. Mereka umumnya menabung di bank dengan frekuensi menyimpan dan menarik tabungan yang tidak menentu. Kebanyakan petani yang menabung mengharapkan bunga/bagi hasil. Tidak ada ketentuan yang tetap berapa besar uang yang ditabung petani. Mereka menabung sesuai dengan tingkat kemampuannya. Sedangkan produk tabungan yang paling disukai adalah tabungan umum. Sebagian pernah mengajukan kredit ke bank yang besarnya antara Rp 5 juta – Rp 25 juta. Sistem kredit yang diajukan untuk perorangan dan sebagian besar mendapat persetujuan. Hampir seluruh petani yang telah mendapatkan kredit tidak pernah mengajukan kredit lagi sebelum utang pertamanya lunas. Jangka waktu pembayaran kredit yang paling disukai adalah bulanan. Umumnya pembayaran cicilan kredit berjalan lancar. Kredit digunakan untuk kegiatan usaha dan sebagian besar petani mengakui kredit yang diperoleh membantu peningkatan usaha mereka. Berdasarkan data di atas secara umum dapat dilihat bahwa petani memiliki potensi besar untuk menjadi nasabah tabungan maupun pembiayaan. Hal ini ditunjang dari


9

penghasilan per bulannya yang mencapai Rp 5.000.000, serta potensi kebun yang masih sangat baik. Pemahaman mereka tentang perbankan cukup baik terbukti sebagian besar petani pernah berhubungan dengan perbankan, sehingga tidak terlalu sukar untuk menerangkan LKM kepada mereka. Setelah mempertimbangkan faktor kedekatan bakal lokasi dengan pemukiman penduduk, dekat pasar, di pinggir jalan dan dekat dengan tempat ibadah akhirnya diperoleh lokasi yang cocok, yaitu di Pasar SP 1, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu untuk LKM Mitra Surya Sejahtera dan LKM Benteng Kayu Mangiwang direncanakan di Pasar Topoyo. Namun karena harga sewa kantor di Pasar Topoyo melebihi budget, lokasi kantor LKM dipilih di gedung eks PTP di Desa Babana, Kecamatan Budong-budong. Sementara di Pasar Topoyo nantinya akan dicari kantor yang lebih murah untuk kantor kas.

SYARAT LOKASI KANTOR LKM 1. Dekat dengan pasar 2. Dekat dengan pemukiman 3. Dekat dengan jalan raya 4. Dekat dengan tempat ibadah

Berkaitan dengan kegiatan petani yang tergabung dalam kelompoktani dan gapoktan, maka lokasi LKM Gapoktan yang cocok adalah yang paling dekat dengan pemukiman petani, dan mudah dijangkau, dan dekat pasar, tempat dimana petani menjual hasil usahataninya.

PENDIRIAN LKM Untuk mendirikan LKM yang mempunyai badan hukum koperasi simpan pinjam langkah-langkah yang diperlukan adalah :

1. Buat nama-nama pendiri LKM (jumlahnya minimal 20 orang kalau bentuknya koperasi berbadan hukum) 2. Dari para pendiri tersebut, tentukan Pengurus LKM dan Pengawas LKM

Pengurus LKM minimal terdiri dari :


10



Ketua 1 orang



Sekretaris 1 orang



Bendahara 1 orang

Pengawas LKM minmal terdiri dari : 

Ketua 1 orang



Anggota 1 orang

3. Buat Akta Pendirian LKM yang memuat pendiri LKM, yang disahkan oleh notaris setempat (waktu pengurusan 1 minggu). 4. Urus NPWP (2 hari) 5. Urus Surat Domisili (1 minggu) 6. Urus Badan Hukum Koperasi (1 bulan)

Berdasarkan pengalaman, biaya pengurusan perizinan LKM berkisar Rp 5 juta – Rp 7 juta.

Secara umum hal-hal yang diurus untuk perizinan LKM yang mempunyai dasar hukum adalah : 1. Akta Pendirian dari Notaris 2. Akta Pendirian dari Pejabat Pembuat Akta Tanah 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 5. Tanda Perusahaan Komanditer (TDPK) 6. Izin Gangguan (HO) 7. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)


11

 Dalam menjalakan seluruh aktivitas, LKM harus memiliki aturan-aturan sebagai pedoman agar tidak tersesat dan dapat mencapai tujuan  Pedoman itu merupakan kesepakatkan bersama, yang sifatnya mengikat ke dalam dan harus di taati oleh seluruh unsur dalam organisisai LKM.  Pedoman tersebut dalam sebuah organisasi disebut dengan

ANGGARAN

DASAR

dan

ANGGARAN

RUMAH TANGGA yang disingkat menjadi AD/ART 

AD/ART ditetapkan dan diubah dalam Rapat Anggota



Perubahan AD/ART dalam Rapat Anggota harus disertai Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar LKM.



Anggaran Dasar hanya berisi ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar bagi kehidupan LKM, sehingga di dalamnya dimuat hal-hal yang harus disusun secara ringkas, singkat, jelas dan mudah dimengerti oleh siapapun, dengan memuat : 1.

Ketentuan pokok yang dimuat dalam Anggaran Dasar meliputi: a. Struktur organisasi; b. Kegiatan usaha; c. Modal dan keuangan; d. Manajemen.

2. Pengaturan organisasi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a adalah mengenai: a. Nama dan tempat kedudukan; b. Maksud dan tujuan; c. Landasan dan azas; d. Keanggotaan; e. Perangkat organisasi; f. Rapat-rapat termasuk rapat anggota; g. Jangka waktu berdirinya;


12

h. Daftar nama pendiri; i. Sanksi.

3. Pengaturan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b, adalah mengenai : a. Kegiatan usaha yang dijalankan Koperasi b. Pendapatan

Koperasi,

Sisa

Hasil

Usaha

(SHU)

dan

pembagiannya c. Tanggungan d. Tahun buku Koperasi 4. Pengaturan modal dan keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c adalah mengenai: a. modal sendiri b. modal pinjaman c. modal penyertaan. 5. Pengaturan manajemen sebagaimana dimaksud angka 1 huruf d, adalah mengenai: a. wewenang, hak, tugas, kewajiban dan tanggung jawab dari b. perangkat organisasi dan pengelola Koperasi c. hubungan kerja antar perangkat organisasi dan antara perangkat organisasi dengan Pengelola Usaha Koperasi d. laporan keuangan dan neraca.



Materi AD/ART sekurang-kurangya meliputi : 1. Daftar nama pendiri; 2. Nama dan tempat kedudukan; 3. Landasan dan asas; 4. Maksud dan tujuan serta bidang usaha; 5. Ketentuan mengenai keanggotaan; 6. Ketentuan mengenai rapat anggota; 7. Ketentuan mengenai pengurus;


13

8. Ketentuan mengenai pengawas; 9. Ketentuan mengenai pengelola; 10. Ketentuan mengenai permodalan; 11. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya Koperasi ; 12. Ketentuan mengenai Sisa Hasil Usaha; 13. Ketentuan mengenai sanksi; 14. Ketentuan mengenai pembagian, penggabungan, peleburan dan pembubaran; 15. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar 16. Ketentuan mengenai Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus 

Untuk menjadikan LKM sebagai Koperasi berbadan hukum, maka pengurusannya adalah: 1. Dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup 2. Berita acara pembentukan Koperasi 3. Surat bukti penyetoran modal. a. Neraca awal khusus unit simpan pinjam per... b. Neraca awal kegiatan usaha non simpan pinjam c. Rencana kerja awal kegiatan usaha non simpan pinjam d. Rencana awal kegiatan usaha simpan pinjam meliputi :  Rencana penghimpunan dana simpanan  Rencana pemberian pinjaman  Rencana penghimpunan modal sendiri  Rencana modal pinjaman  Rencana pendapatan dan beban  Rencana di bidang organisasi dari sumber daya manusianya 4. Daftar hadir rapat pembentukan


14

5. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan manajer unit simpan pinjam 6. Daftar sarana kerja yang telah disiapkan 7. Surat perjanjian kerja antara pengurus dengan pengelola LKM (manajer unit simpan pinjam) 8. Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri



Cara penyusunan AD/ART 1. Pendiri LKM menyusun draft/rancangan AD/ART LKM

Isi atau materi yang dituangkan dalam AD/ART harus sesuai dengan tujuan

dan kepentingan ekonomi

anggota yang

bersangkutan

Setiap ketentuan yang dituangkan dalam AD/ART harus dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh para naggotanya, pengurus dan pengawas serta pengelola koperasi

2. AD/ART di bahas dan diputuskan dalam rapat pembentukan LKM pada saat pendirian 3. Kemudian AD/ART disahkan oleh rapat pembentukan LKM. Penyusunan AD/ART dapat dikuasakan kepada beberapa orang pendiri yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rapat Pembentukan LKM, Selanjutnya yang bersangkutan diberi kuasa menandatangani Anggaran Dasar, mengurus serta

mengesahkan sampai memperoleh pengsahan Akta

Pendirian koperasi sebagai badan hukum.

MODAL LKM Modal LKM terdiri dari : 1. Modal Sendiri, dapat berasal dari: a. Simpanan Pokok b. Simpanan Wajib


15

c. Dana Cadangan d. Hibah atau Donasi 2. Modal Pinjaman, dapat berasal dari: a. Anggota b. Lembaga keuangan lainnya (Bank, Koperasi, LKM lainnya) c. Sumber lain yang sah Modal LKM yang berasal dari anggota dapat berbentuk: 1. Simpanan Pokok 2. Simpanan Wajib 3. Simpanan Sukarela Simpanan Pokok

Adalah sejumlah uang tertentu yang disetorkan pada saat menjadi anggota.

Nilai uang simpanan pokok harus sama banyak untuk setiap anggota.

Simpanan pokok tidak bisa diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota LKM

Simpanan pokok dapat diberikan jasa modal, yang jumlahnya terbatas pada tingkat bunga atau margin bagi hasil yang ditetapkan dalam Rapat Anggota

Sifat Simpanan Pokok adalah : 

Besarnya menurut keputusan Rapat Anggota, mengikat kekuatan masing-masing anggota



Siapa yang menjadi anggota dipilih dan ditetapkan dulu, baru diwajibkan membayar simpanan pokok



Tidak dapat diperjualbelikan, oleh karena itu tetap tinggal dalam tangan anggota bersangkutan



Bila berhenti sebagai anggota, hasil keputusan Rapat Anggota, maka simpanan pokok dapat diminta kembali


16



Tidak menentukan hak suara dalam Rapat Anggota



Tidak menentukan bagian keuntungan

Simpanan Wajib

Adalah sejumlah uang tertentu yang disetorkan anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya setiap bulan

Simpanan Wajib dapat diambil kembali dengan cara-cara yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau Keputusan Rapat Anggota.

Simpanan wajib dapat diberikan jasa modal, yang jumlahnya terbatas pada tingkat bunga atau margin bagi hasil yang ditetapkan dalam Rapat Anggota

Simpanan Sukarela

Adalah sejumlah uang yang disetorkan anggota atau bukan anggota terhadap LKM atas kehendak pribadi sebagai simpanan.

Simpanan Sukarela dapat diambil kembali setiap saat.

Simpanan sukarela dapat diberikan jasa modal, yang jumlahnya terbatas pada tingkat bunga atau margin bagi hasil yang ditetapkan dalam Rapat Anggota

Dana Cadangan Adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha (SHU) yang ditujukan untuk memupuk modal sendiri atau menutup kerugian LKM bila diperlukan.

Sisa Hasil Usaha (SHU)


17

adalah pendapatan yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun dikurangi dengan penyusutan dan biaya tahun buku yang bersangkutan.

SHU adalah laba bersih

SHU dibagi habis dalam persentase.

Bagian terbesar dari SHU adalah untuk anggota berjasa, setelah itu dialokasikan untuk :

Cadangan LKM

Dana Pengurus

Dana Karyawan

Dana pendidikan

Dana Sosial

Dana lainnya hasil keputusan Rapat Anggota yang dituangkan dalam AD

Penggunaan SHU dan besarnya persentase masing-masing penggunaan ditetapkan dalam Anggaran Dasar LKM.

Untuk mengembangkan usahanya LKM dapat menggunakan modal pinjaman. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998, dinyatakan bahwa: Dalam rangka meningkatkan peranan koperasi secara aktif dalam kegiatan perekonomian, koperasi perlu memperkuat struktur permodalan melalui pemupukan modal dengan menyertakan pihak lain dalam bentuk modal penyertaan. Modal penyertaan bisa berasal dari Pemerintah,

anggota

masyarakata,

badan-badan

usaha, dan badan-badan lainnya. Untuk

memupuk

modal

penyertaan,

sekurang-kurangnya harus memenuhi

koperasi

persyaratan

sebagai berikut: 

Telah memperoleh status sebagai badan hukum



Membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai modal penyertaan


18



Mendapat persetujuan Rapat Anggota.

STRUKTUR ORGANISASI LKM 

LKM adalah sebuah organisasi, oleh karena itu LKM harus mempunyai struktur organisasi.



Struktur oraniasasi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan.



Adapun komponen utama organisasi LKM terdiri dari:

Rapat Anggota

Pengurus (terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, dapat ditambahkan wakil ketua dan ketua bidang/unit)

Pengawas (terdiri dari ketua dan anggota)

Pembina (bila diperlukan, terdiri dari ketua dan anggota)

RAPAT ANGGOTA 

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam LKM



Rapat Anggota oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar



Rapat Anggota menetapkan : 1) Anggaran Dasar 2) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha LKM 3) Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja LKM serta pengesahan laporan keuangan 5) Pengesahan

pertenggungjawaban

pengurus

dalam

pelaksanaan

tugasnya 6) Pembaguan SHU 7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran LKM.


19



Keputusan Rapat Anggota diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan secara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Setiap anggota mempunyai hak 1 (satu) suara.



Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan LKM



Rapat Anggota dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setahun

PENGURUS 

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota LKM dalam Rapat Anggota



Pengurus adalah pemegang kuasa Rapat Anggota



Untuk pertama kali susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam Akta Pendirian



Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun



Syarat-syarat untuk dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.



Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali



Tugas Pengurus

Mengelola usaha LKM

Mengajukan rancangan kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja

Menyelenggarakan rapat anggota

Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas



Wewenang Pengurus

Mewakili LKM di dalam dan di luar pengadilan

Memutuskan

penerimaan

dan

penolakan

anggota

baru

serta

pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar


20

Melakukan tindakan dan upaya bagi

kepentingan LKM sesuai

tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.



Dalam menjalankan tugas operasional LKM, Pengurus dapat mengangkat karyawan untuk mengelola LKM (Pengelola LKM).



Pengelola bertanggungjawab kepada Pengurus



Dalam mengangkat tenaga Pengelola, Pengurus harus mengajukannya ke Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan



Pengelola unsur-unsur meliputi : Manajer Bidang Pemasaran Bidang Administrasi Bidang Keuangan Kasir Dapat juga digunakan istilah: Manejer Umum Manajer Pemasaran Pembiayaan Manajer Penggalangan Dana Manajer Administrasi dan Keuangan Teller



Penamaan dan jumlah

unsur-unsur Pengelola disesuaikan dengan

kebutuhan usaha LKM, dan setiap unsur mempunyai uraian tugas yang jelas, tegas dan tidak tumpang tindih dengan uraian tugas unsur lain.

PENGELOLA LKM 1. MANAJER 

Tanggungjawab: 1) Bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional LKM (perencanaan, koordinasi, dan pengarahan) 2) Bertanggungjawab

yang

berkaitan

dengan

perencanaan produk,

pemasaran dan penerapan dari sistem manajemen, administrasi kepegawaian, keuangan dan akuntabilitas keuangan pada pengurus.


21

3) Bertanggungjawab pada hal-hal yang menyangkut operasinal yang menguntungkan dalam rangka kebijaksanaan, sasaran-sasaran dan anggaran-anggaran yang dibuat bersama staff manajemen



Tugas Pokok dan Wewenang 1) Membuat dan menerapkan rencana-rencana dan sasaran-sasaran kerja sesuai tujuan yang sudah ditetapkan 2) Membuat rencana kerja secara periodik, yang meliputi a) Rencana pemasaran b) Rencana pembiayaan c) Rencana biaya operasi d) Rencana keuangan 3) Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana, meliputi : a) Menyetujui sasaran pemasaran jangka panjang dan pendek. b) Mengevaluasi pelaksanaan terhadap sasaran usaha dan melakukan perbaikan bila perlu. c) Mengikuti syarat-syarat pembiayaan secara keseluruhan 4) Merencanakan dan memantau sistem dan kualitas layanan. 5) Memimpin rapat manajemen guna menyediakan media komunikasi, koordinasi dan pengambilan keputusan teknis dari sasaran-sasaran dan target yang sudah ditetapkan. 6) Mengarahkan

persiapan

dan

menyetujui

anggaran

biaya

dan

operasional pemasaran LKM. 7) Memberikan persetujuan pinjaman (kredit) dan persetujuan biaya sampai batas wewenang memutuskan kredit dan biaya yang telah ditetapkan 8)

Menandatangani semua dokumen yang terkait dengan kegiatan operasional, seperti dokumen pinjaman (kredit), simpanan (tabungan), dan surat menyurat


22

9)

Membuat laporan secara periodik kepada badan pengawas/dewan pendiri, berupa : (a) Laporan pembiayaan baru (b) Laporan perkembangan pembiayaan (c) Laporan dana (d) Laporan keuangan

10)

Memberikan data yang terkait dengan kegiatan operasional kepada pihak yang terkait dengn LKM

11) Mewakili LKM untuk menghadiri undangan dari instansi lain

2. BAGIAN PEMASARAN 

Tanggungjawab: 1)

Bertanggungjawab terhadap kegiatan pemasaran produk LKM, baik produk simpanan (tabungan) maupun pinjaman (kredit)

2)

Bertanggungjawab terhadap pencapaian target perolehan simpanan dan pinjaman sesuai rencana kerja yang sudah ditetapkan

3)

Bertanggungjawab atas kualitas penyaluran pinjaman yang telah direkomendasikan

4) 

Menjalankan tugas yang diberikan Manajer

Tugas Pokok dan Wewenang 1)

Membantu manajer dalam mencapai tujuan di bidang pemasaran produk LKM

2)

Memasarkan produk LKM, baik simpanan maupun pinjaman

3)

Memberikan layanan standar LKM pada semua nasabah

4)

Menganalisis kelayakan usaha calon peminjam yang akan diberi pinjaman

5)

Memberikan penilaian (taksasi) atas jaminan yang diberikan peminjam

6)

Merekomendasikan pemberian pinjaman


23

7)

Mengatur waktu pelaksanaan akad pinjaman

8)

Melakukan

monitoring

kepada

peminjam

guna

memantau

Administrasi/Pembukuan

untuk

memantau

perkembangan usahanya 9)

Bersama

Bagian

pembayaran angsuran dari peminjam 10) Membuat laporan khusus apabila peminjam diindikasikan mengalami gangguan kewajiban angsuran ke LKM

3. BAGIAN PEMBUKUAN 

Tanggungjawab: 1)

Bertanggungjawab terhadap kegiatan pembukuan seluruh transaksi kegiatan operasional LKM

2)

Bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan kegiatan LKM, khususnya menyangkut pelaporan keuangan LKM

3) 



Membukukan seluruh transaksi kegiatan operasional LKM.

2)

Mengerjakan Jurnal Buku Besar dan menyiapkan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laba rugi, sesuai periode waktu yang telah ditetapkan

3)

Membantu manajer dalam hal pembuatan dan perumusan Arus Kas dan Budgeting

4)

Memberikan layanan standar kepada seluruh nasabah

5)

Memberikan informasi mengenai kondisi likuiditas harian LKM kepada Manajer

6)

Menyediakan data peminjam yang terlambat megangsur pinjamannya, dan menyampaikan ke Bagian Pemasaran sebagai upaya untuk


24

peringatan dini atas terjadinya pembiayaan bermasalah di masa datang.

Jenis buku yang menunjang jalannya LKM, antara lain : 1. Buku Anggota 2. Buku Kas Umum 3. Buku Kas Simpan Pinjam 4. Buku Saran Anggota 5. Buku Notulen Rapat Anggota 6. Buku Tamu 7. Buku Catatan Pengawas 8. Buku Notulen dan Keputusan Rapat Pengurus 9. Buku Agenda

4. KASIR (TELLER) 

Tanggungjawab: 1)

Bertanggungjawab sebagai juru bayar atas seluruh transaksi kegiatan operasional LKM

2)





Menjadi pemegang dana kasir dan kas kecil LKM

2)

Melakukan pembayaran dan menerima dana atas seluruh transaksi keuangan terkait dengan peminjam

3)

Membuat kas harian

4)

Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan meminta pemeriksaan dari manajer

5)

Memberikan layanan standar kepada seluruh nasabah


25

6)

Mengontrol ketersediaan uang tunai guna mendukung transaksi harian LKM

7)

Mengambil dan menyetorkan dana ke tabungan LKM di bank umum untuk mengatur batas kas harian

8)

Berkoordinasi dengan bagian pembukuan untuk memantau kondisi likuiditas harian, khususnya jika terjadi penarikan dalam jumlah besar

PENGAWAS 

Pengawas adalah orang yang dipilih/ dari dan oleh anggota LKM dalam Rapat Anggota.



Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota



Untuk orang yang duduk di pengawas ini adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan LKM terutama berhubungan dengan aspek akuntansi dan audit.



Persyaratan menjadi Pengawas ditentukan dalam Anggaran Dasar



Tugas Pengawas:

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan LKM



Memberikan nasehat baik diminta ataun tidak kepada pengurus.

Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan

Kewenangan Pengawas :

Meneliti catatan yang ada pada LKM

Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak lain.

Bersama Bagian Administrasi/Pembukuan untuk memantau pembayaran angsuran dari peminjam


26

LKM YANG SEHAT : 1. Jumlah kekayaan yang produktif minimal 80% terhadap seluruh kekayaan dengan ketentuan : a) Maksimum kas berupa uang tunai tambah tabungan lancar di Bank tidak melebihi 5% dari seluruh kekayaan. b) Maksimum harta tetap tidak melebihi 15% dari seluruh kekayaan. 2. Jumlah modal sendiri tidak kurang dari 25% terhadap seluruh jumlah kekayaan. 3. Tingkat pertumbuhan kekayaan pertahun harus lebih besar dari tingkat inflasi. 4. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK) untuk seorang anggota tidak melebihi 25% dari nilai modal sendiri LKM. 5. Utang kepada Bank atau pihak ketiga lainnya maksimum 75% terhadap jumlah kekayaan. 6. Jumlah kekayaan lancar minimum 120% terhadap kewajiban lancar yang harus dibayar. 7. Semua aspek dan fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, evaluasi) LKM berjalan baik. 8. Jangkauan layanan pinjaman merata. Minimal 65% dari jumlah seluruh anggota masih memiliki sisa pinjaman. 9. LKM memperoleh tingkat pendapatan lebih besar dibandingkan rata-rata bunga deposito Bank. 10. Biaya operasional maksimum 50% terhadap pendapatan operasional. Pendapatan operasional adalah penerimaan bunga kredit dikurangi beban biaya dana dari utang pihak ketiga maupun anggota dalam setahun. 11. Tunggakan maksimum 5% terhadap sisa kredit anggota dan tidak lebih dari separonya berada pada posisi diragukan dan macet.


27

LKM DI LINGKUNGAN PETANI



Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah sistem intermidiasi keuangan pada level mikro baik formal maupun non formal

yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat

untuk memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya, dalam rangka

mengembangkan usaha

produktif, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.



Pengertian khusus LKM PUAP : Sistem intermediasi keuangan bagi para anggota kelompok tani dan warga yang terpilih dari lingkungan ikatan pemersatunya (tingkat desa) yang bersepakat untuk bekerjasama saling menolong dengan menabung secara teratur dan terus-menerus sehingga terbentuk modal bersama yang terus berkembang, guna dipinjamkan kepada para anggota untuk tujuan produktif dan kesejahteraan dengan tingkat bagihasil/jasa tabungan maupun pembiayaan yang layak dan bersaing.

Untuk kasus gapoktan gambarannya adalah sebagai berikut: 1. Para petani tergabung dalam suatu kelompok yang disebut Kelompok Tani (Gapoktan), yang mempunyai kepengurusan tersendiri 2. Beberapa poktan bergabung ke dalam organisasi yang lebih besar yang disebut Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 3. Setiap Gapoktan terpilih diberi bantuan dalam bentuk hibah oleh pemerintah dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis


28

Perdesaan (PUAP) berupa uang sebesar Rp 100 juta. Uang ini tidak dikembalikan lagi ke pemerintah. 4. Uang bantuan tersebut bertujuan untuk mengembangkan usaha agribisnis petani, oleh karena itu harus dikelola dengan baik 5. Bentuk pengelolaan uang bantuan itu adalah simpan pinjam 6. Diharapkan pengelolaan keuangan tersbut dilakukan oleh LKM yang dibentuk oleh gapoktan. Ada beberapa skenario yang bisa diterapkan oleh Gapoktan dalam mengelola uang Rp. 100 juta tersebut, yaitu : Skenario I : 

Di Gapoktan belum ada LKM



Dana simpan pinjam dikelola oleh bendahara Gapoktan



Kelemahannya adalah tidak adanya kewajiban RAT sebagai pertanggungjawaban keuangan



Dana yang ada sulit dikontrol karena hanya diketahui Pengurus Gapoktan saja



Skenario I ini dapat dijalankan Gapoktan hanya untuk jangka pendek, paling lama 1 tahun saja untuk menghindari masalah-masalah yang akan muncul.



Perlu diingat tugas pokok bendaharawan adalah petani, sehingga waktunya nanti akan tersita untuk mengurus simpan pinjam anggota, sehingga tugas pokoknya sebagai petani akan terbengkalai.


29

SKENARIO I DANA SIMPAN PINJAM DIKELOLA BENDAHARA GAPOKTAN KETUA BENDAHARA

UNIT USAHA SAPRODI Aliran da na

SEKRETARIS

UNIT USAHA PENGOLAHAN HASIL

UNIT USAHA ALSINTAN

UNIT USAHA PEMASARAN

sim pan pi njam

KELOMPOKTANI POKTAN 1

POKTAN 2

POKTAN 3

POKTAN 4

POKTAN 5

Skenario II : 

Di Gapoktan belum ada LKM



Dana simpan pinjam dikelola oleh unit simpan pinjam Gapoktan



Kelemahannya adalah tidak adanya kewajiban RAT sebagai pertanggungjawaban keuangan



Dana yang ada sulit dikontrol karena hanya diketahui ketua unit dan Pengurus Gapoktan saja



Skenario II ini dapat dijalankan Gapoktan hanya untuk jangka pendek, paling lama 1 tahun saja untuk menghindari masalah-masalah yang akan muncul.



Perlu diingat tugas pokok ketua unit adalah petani, sehingga waktunya nanti akan tersita untuk mengurus simpan pinjam anggota, sehingga tugas pokoknya sebagai petani akan terbengkalai.


30

SKENARIO II DANA SIMPAN PINJAM DIKELOLA UNIT SIMPAN PINJAM GAPOKTAN KETUA BENDAHARA

UNIT USAHA SAPORODI

UNIT USAHA ALSINTAN

SEKRETARIS


UNIT USAHA SIMPAN PINJAM


Aliran

im dana s

injam pan p


POKTAN 2

POKTAN 3

POKTAN 4

POKTAN 5

Skenario III : 

Di Gapoktan ada LKM



Dana simpan pinjam dikelola oleh LKM



Keuntungannya adalah adanya kewajiban RAT sebagai pertanggungjawaban keuangan yang dikelola LKM



Dana yang ada dapat dikontrol karena adanya Badan Pengawas/Pemeriksa



Skenario III ini diharapkan dapat dijalankan Gapoktan



Perlu diingat tugas pokok pengurus LKM adalah mengurus tentang keuangan saja, yaitu pengelolaan dana simpan pinjam saja, tidak ada urusan-urusan teknis pertanian lainnya, sehingga dapat menjadi profesional


31

SKENARIO III DANA SIMPAN PINJAM DIKELOLA LKM KETUA BENDAHARA

SEKRETARIS

LKM UNIT USAHA SAPRODI


UNIT USAHA ALSINTAN


r an Ali

jam pin an im p s a dan


POKTAN 2

POKTAN 3

POKTAN 4

POKTAN 5

Dari 3 skenario di atas, dapat digambarkan bahwa pada awal-awal pendirian gapoktan yang mendapat bantuan program PUAP, maka pengolaan uang Rp 100 juta tersebut pertama kali dikelola oleh Pengurus dalam hal ini oleh Bendahara (Skenario 1) sambil mempersiapkan pendirian LKM. Tahun berikutnya diharapkan dikelola oleh Unit Simpan Pinjam (dan Skenario 2), sambil menunggu pemantapan pembentukan LKM di gapoktan. Tahun ketiga diharapkan uang tersebut dikelola oleh LKM (Skenario 3).

Pola pikir pengembangan dana PUAP di gapoktan Tahap I  Uang PUAP dikelola Bendahara  Masa persiapan pembentukan LKM  Paling lama 1 tahun



Tahap II  Uang PUAP dikelola Unit Simpan Pinjam  Masa pemantapan pembentukan LKM  Paling lama 1 tahun

Tahap III  Uang PUAP dikelola LKM  Terjadi pada awal tahun ke 3

Pengembangan LKM dalam PUAP adalah bagian atau salah satu unit dari gapoktan, maka keberadaan LKM tidak bisa dilepaskan dari keberadaan gapoktan itu sendiri.


32



Keberadaan gapoktan sebagai organisasi petani diatur dalam Keputusan Menteri

Pertanian

No.

273/Kpts/OT.160/4/2007,

maka

upaya

pengembangan struktur organisasi harus tetap mengacu pada ketentuan di atas. 

Unit LKM dalam gapoktan merupakan sebuah organisasi yang perlu ditata dan dikembangan sesuai dengan kebutuhan fungsi dan perannya mengembangkan petani dan untuk memudahkan prosedur kerja dan pembagian tugas dalam mencapai tujuan maka dibentuklah struktur organisasi yang biasanya disesuaikan dengan kebutuhan kerja.



LKM adalah milik gapoktan



Kedudukan LKM adalah unit organik, yaitu suatu unit atau organisasi yang mempunyai tugas/fungsi khusus, yang keberadaannya berada dalam kekuasaan organisasi yang lebih besar (dalam hal ini gapoktan)



LKM khusus bertugas mengelola dana yang akan digunakan oleh petani anggota poktan/gapoktan



LKM bersifat mandiri, terlepas dari kepengurusan gapoktan dan dikelola secara profesional

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengembangan SDM Pertanian. Konsep Dasar Unit Keuangan Mikro dalam Gapoktan.Deptan. Jakarta, 2009 DH., Supari (Editor). Tuntutan Membangunan Agribisnis. Seri Praktek Ciputri Hijau. Elex Media Komputindo. Jakarta. 1999


33

Iqbal, Mohammad. Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Elex Media Komputindo. Jakarta, 2010 Saragih, Bungaran. Suara dari Bogor. Membangun Agribisnis. Pustaka Wirausaha Muda. Bogor, 2001 _______,. Agribisnis. Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Kumpulan Pemikiran. Pustaka Wirausaha Muda. Bogor, 2001 Soekartawi, A. Soeharjo, Jhon L. Dillon dan J. Brian Hardaker. Ilmu Usahatani dan Penelitian untuk Pengembangan Petani Kecil. UI Press. Jakarta, 1982 Stanton, Willian J. Prinsip Pemasaran. Diterjemahkan oleh Sadu Sundaru. Gelora Aksara. Jakarta, 1991 Suryo, Anak. Tatacara Pengurusan Izin Usaha. Pustaka Yustisia. Yogyakarta, 2007.


34

BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI 2011

Recommend Documents