BAHAN SOSIALISASI AP2I PERAN ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA (AP2I) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
Oleh: Haryanto 1
ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA 1. Pemegang JFP (Anggota Biasa) 2. PFP yg ditugaskan ke dlm jabatan lain (Anggota Luar Biasa) 3. Tokoh Perencana (Anggota Kehormatan)
Berdiri: 6 Desember 2005
Bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi politik dan atau tidak merupakan bagiannya, yang dalam melakukan kegiatannya menjunjung tinggi etika profesi
Anggota
1. Meningkatkan kemampuan, profesionalitas dan produktivitas perencana. 2. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas instansi/unit perencana. 3. Menerapkan kode etik perencana. 4. Mengembangkan jejaring kerjasama antar-anggota Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia.
Akte Notaris Bonar Sihombing,SH. Nomor 17 Tanggal 17 Juni 2007
TUJUAN
Wadah untuk meningkatkan kemampuan, profesionalitas dan produktivitas serta sebagai media informasi dan publikasi perencana dan publik yang memanfaatkan.
2
KEANGGOTAAN AP2I
Anggota Biasa
Pemangku jabatan fungsional perencana
Anggota Luar Biasa
Anggota Kehormatan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada dalam status dibebaskan sementara dari jabatan fungsional perencana
Tokoh Perencana Pemerintah, Perencana lain dan individu yang dipandang telah berjasa kepada Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia
POTENSI YANG BELUM TERKELOLA SECARA BAIK 3
POTENSI ANGGOTA BIASA AP2I
4
DENGAN ASUMSI
5
STRUKTUR ORGANISASI AP2I PERIODE 2015-2018 MUSYAWARAH NASIONAL AP2I - RAPAT ANGGOTA
DEWAN PEMBINA
DEWAN PENASEHAT
KETUA UMUM
SEKJEN
LSP PERENCANA KOMISI KODE ETIK PERENCANA
BENDAHARA WAKIL BENDAHARA
KETUA KOORD WILAYAH I
KOMISI KEUANGAN Diirektur Litbang Kebijakan
WAKIL SEKJEN
Direktur Pengembangan Kapasitas Perencana
Direktur Hukum dan Advokasi
Asisten Bidang Inovasi
Asisten Bidang Hukum
Asisten Bidang Publikasi
Asisten Bidang Advokasi
PARA KOMISARIAT DI WIL I
KETUA KOORD WILAYAH III
KETUA KOORD WILAYAH II
Asisten Bidang Pengembangan dan Penyeleng garaan Program
PARA KOMISARIAT DI WIL II
Direktur Organisasi dan Kerjasama Asisten Bidang Organisasi Asisten Bidang Kerjasama
PARA KOMISARIAT DI WIL III
Direktur Umum
Asisten Bidang Umum
7
8
9
Visi AP2I Nasional 2015-2018 “Menjadi Organisasi Profesi yang Kredibel, Mandiri, dan Berdayaguna bagi Anggota dan Lembaga Perencana Pusat dan Daerah” Kredibel Mandiri Berdayaguna
: Proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan informasi yang benar, akurat, dan mengutamakan proses teknokratis : Mampu Melaksanakan Program Kerja dengan Sumber Daya yang Tersedia di Organisasi : Mampu memberikan layanan yang dibutuhkan oleh anggota dan lembaga perencana pusat dan daerah 5 MISI Mengembangkan Membang un Merevitalisasi peran dan Mengembangkan media komunikasi, informasi, dan Meningkatkan profesionalitas jasa layanan yang spirit “sense of fungsi AP2I jaringan kerjasama dengan stakeholders perencanaan perencana pusat dan daerah berkualitas belonging” pusat dan daerah anggota asosiasi
Meningkatkan kemampuan, profesionalitas dan produktivitas perencana.
•
•
•
•
Tersedianya lembaga sertifikasi perencana pemerintah Terlaksana nya Reformas Pembinaan JFP
Terlaksananya program pengembangan kapasitas Perencana Pusat dan Daerah (bermitra dg Pusbin dan lemabga lainnya)
Mengembang kan lembaga sertifikasi perencana pemerintah Mendorong Reformasi Pembina. JFP
Kredibel Melaksanakan program pengembangkan kapasitas Perencana Pusat dan Daerah (termasuk kapasitas PN AP2I)
Meningkatkan kapasitas dan produkt. instansi/ unit perencana Tersedianya jasajasa layanan Asosiasi yang berkualitas (kurikulum program CB, bukubuku, leaflet, pro gram software PK , Tim Ahli, dll).
•
•
4 TUJUAN Menerapkan kode etik perencana.
12 SASARAN 80% dari Opini stakeholders total terhadap pejabat FP kemandirian, menjadi kredibiltas, dan anggota kemanfaatan AP2I di organisasi AP2I akhir tahun sekurang2018 kurangnya BAIK
Mengembangkan jejaring kerjasama antar-anggota Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia
Meningka Tersedianya tnya Asset software penilaian AP2I Kinerja Peencana hingga Terbangunnya 300% di web site yang akhir berkualitas 2018 Tersedianya Jurnal Perencana Pemerintah
Terbangunnya sekurangkurangnya 15 MOU kerjasama dengan lembaga perencana pusat, daerah dan lembaga lainnya
14 AGENDA (PROGRAM) Kemandirian Berdayaguna Mengembangkan Menyusun Revitalisasi Mening Mengembangkan E- • Membangun produk-produk database kapasitas katkan DUPAK jaringan jasa layanan perencana organisasi AP2I sumber Menyusun web-site kerjasama AP2I (sistem, Struktur/ sumber AP2I • Memberikan Melakukan Prasarana, dan pendana Menerbitkan Jurnal konsultasi, policy research di SDM) an Perencana fasilitasi dam bid perencanaan organisasi advokasi kpd pembangunan perencana
Meningkatnya komisariat AP2I sebanyak 20 komsat pusat dan daerah
Mengembang kan Komsat AP2I pusat dan daerah
10
1
Agenda Kerja AP2I 2015-2018 Agenda
• Mengembang kan Lembaga Sertifikasi Profesi Perencana
Masalah •
•
Apa indikatornya bahwa dokumen perencanaan pembangunan sudah dikerjakan dg metode, norma, pendekatan, dan prosedur yg tersandar? Apa indikatornya bahwa dokumen perencanaan pembangunan telah dikerjakan oleh orang yang kompeten yang memiliki kualitas sebagai Certified di bidang perencanaan pembangunan?
Tujuan • Menjamin bahwa dokumen perencanaan pembangunan telah disusun oleh orang yang kompeten, dibuat melalui proses, pendekatan, norma, dan prosedur yang baku/terstandar
KUALITAS PERENCANAAN11
2
Agenda Kerja AP2I 2015-2018 Agenda
• Mendorong Reformasi Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana
Tujuan
Masalah •
•
•
•
Mekanisme Kerja PF dan PS yang belum baku menyebabkan dinamika hubungan kerja yg kurang kondusif di Unit kerja Perencanaan? Substansi kegiatan perencanaan pembangunan dalam KepmenPAN 16/2001 kurang selaras dengan dinamika UU 25/2004 ttg SPPN dan UU ASN Tunjangan Jabatan Fungsional sudah tidak sesuai dengan dinamika tuntutan kinerja Sistem adminsitrasi penilaian Angka Kredit perencana belum disesuaikan dengan dnamika perkembangan sistem informasi
•
•
• •
Menyusun standar hubungan mekanisme kerja PFP-PS di uinit kerja perencanaan Mereview KepmenPAN 16/2001 agar berbasis pada output dan kinerja Merumuskan sistem tunjangan yang memadai bagi PFP Merumuskan E-Dupak agar adminsitrasi penilaian AK lebih efektif dan efisien
PENINGKATAN KUALITAS DAN KINERJA PERENCANA 12
3
Agenda Kerja AP2I 2015-2018 Agenda
• Melaksana kan program pengem bangan kapasitas Perencana Pusat dan Daerah
Tujuan
Masalah •
•
Perncanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan siistem perencanaan pembangunan nasional, utk itu PPD harus terintegrasi dengan PPN. Masalah, bagaimana menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional? Reformasi mendorong munculnya berbagai regulasi dan kebijakan di berbagai sektor termasuk di bidang perencanaan pembangunan. Untuk itu, daerah harus sigap dan cepat dalam merespon berbagai perubahan tersebut. Bagaimana kapasitas daerah harus ditingkatkan secara cepat dan berkualitas sehingga dinamika perubahan kebijakan pemerintah pusat cepat di adopsi oleh pemerintah daerah?
•
•
Membantu pemerintah daerah dalam melakukan penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional Membantu meningkatkan kompetensi perencana daerah agar lebih cepat dalam merespon dinamika perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN KOMPETENSI PERENCANA 13
4
Agenda Kerja AP2I 2015-2018 Agenda
•
Melakukan kajian kebijakan, dan merumuskan policy research, policy note, policy brief, dan jurnaldi bidang perencanaan pembangunan
Paper and Analysis
Masalah •
Kondisi sosial, ekonomi, dan politik baik di tingkat Internasional, nasional, maupun daerah, saat ini berkembang sangat cepat dan sangat dinamis. Perencana dituntut utk cepat tanggap dlm merespon permasalahan yg terjadi. Untuk itu, perencana harus selalu aktif melakukan kajian terhadap isu-isu terkini yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk policy paper, policy note, policy brief, atau tulisan-tulisan dalam bentuk jurnal maupuan manajal di bidang perencanaan pembangunan untuk nantinya disampaikan kepada Para Pembuat Keputusan.
Tujuan • Melakukan kajian strategis terhadap isuisu terkini di bidang perencanaan pembangunan • Meningkatkan kinerja pengembangan profesi perencana PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN14
5
Agenda Kerja AP2I 2015-2018 Agenda
• Menyusun web site, mengembang kan database dan jaringan kerjasama perencana
Tujuan
Masalah • Belum tersedianya informasi tentang data perencana pusat dan daerah menyebabkan kualitas kebijakan yang diambil tidak sesuai dg kondisi yg sebenarnya • Terbatasnya komunikasi dan informasi antar perencana mempengaruhi perkembangan wawasan dan pola pikir para perencana, yang berakibat pada tingkat pencapaian kualitas perencanaan pembangunan yg dihasilkan. Utk itu, perlu adanya wahana komunikasi dan jaringan kerjasama untuk sharing dan updating informasi, pengetahuan dan perkembangan yang terjadi.
•
•
Membangun sistem informasi dan komunikasi antar perencana pusat dan daerah, Membangun database perencana dalam rangka mendorong peningkatan kualitas kebijakan di bidang perencanana pembangunan
PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN15
6
Agenda Kerja AP2I 2015-2018 Agenda
Masalah
Tujuan
• Memberikan konsultasi, fasilitas dan advokasi dalam rangka pembinaan karir perencana pusat dan daerah
• Para PFP terkadang mengalami berbagai permasalahan dalam karir mereka, seperti:
• Membantu peningkatan karir para PFP dengan memberikan fasilitas , konsultasi dan advokasi kepada para PFP pusat dan daerah yang ingin karirnya berjalan sesuai dengan yg diharapkan
– Kurang nya pengetahuan tentang sistem JFP – Tidak fahamnya tentang tata cara mengumpulkan AK perencana, – Kurang fahamnya tentang berhubungan kerja dengan para PS – Terhambatnya karir, – Masalah dengan BKD, dengan Tim Penilai AK, serta dengan atasan atau kolega yg dapat menghambat karir PFP
PENINGKATAN KARIR DAN KINERJA PERENCANA 16
Iuran Anggota Biasa AP2I Berdasarkn Angaran Rumah Tangga AP2I 1. Uang Pangkal Rp. 10.000,- sekali selama sebagai anggota AP2I .....( 70% Komisariat & 30% Nas.) 2. Sumbangan Wajib Organisasi (SWO) = Rp. 2.000/ bulan x 12 = Rp. 24.000,- .....Ke Nasional 3. Iuran bulanan Rp. 5.000,-/bulan x12 = Rp. 60.000,- ..... (70% Komisariat & 30% Nasional) Total Iuran: Rp. 94.000,- + Rp 6.000,- sumbangan suka rela = Rp. 100.000,-/tahun
APA YANG AKAN ANDA DAPATKAN ⇒ Kartu Tanda Anggota AP2I dan Akses terhadap Produk-produk AP2I (Buku, e-artikel, dll) ⇒ Dipilih dan/atau Memilih Pengurus Nasional AP2I ⇒ Advokasi dan Konsultasi Masalah Karir Pejabat Fungsional Perencana ⇒ Kosultasi tentang Jabatan Fungsional Perencana
⇒ Konsultasi dan Informasi tentang Diklat Jabatan Fungsional Perencana dan Diklat Substansi di bidang Perencanaan Pembangunan ⇒ Kesempatan sebagai nara sumber, moderator, pembahas/peserta dalam Seminar/FGD yang diselenggarakan oleh AP2I ⇒ Kesempatan menulis artikel/makalah utk diterbitkan dalam Jurnal Perencanan Pembangunan
⇒ Mendapatkan Informasi tentang Jaringan Para Perencana di Seluruh Indonesia ⇒ Konsultasi dan diskusi tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJPN, RPJPD, RPJMN, RPJMD, RENSTRA K/L/SKPD, RKP/D, RENJA K/L/SKPD, dll), & Ev. Perencanaan Pembangunan ⇒ Dan Lain-Lain....
17
Terima Kasih
18
