Bappenas Perlu Mengoptimalkan Peran Hubungan Kelembagaan untuk Mendorong Penguatan Fungsi Integrator, Koordinator, Policy Maker dan Intelectual Power (Think Tank) Oleh: Haryanto1 Semenjak terbentuknya Kabinet Kerja Jilid Pertama hingga saat ini, Bappenas masih berusaha untuk melakukan penataan organisasi guna membangun organisasi Bappenas yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan. Bappenas telah menjadikan penataan organisasi sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk mewujudkan organisasi Bappenas yang lebih efektif, efisien, responsif, transparan, akuntabel, check and balances, right sizing, sesuai dengan perkembangan, tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan serta hubungan yang sinergis antar pemangku kepentingan. Penataan organisasi yang mendorong terbangunnya hubungan yang sinergis antara Bappenas dengan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, adalah kalimat yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Pertanyaan muncul, siapa para pemangku kepentingan sebagai mitra strategis Bappenas dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas?. Sebelum mencoba menjawab pertanyaan diatas, saya mencoba melihat pandangan beberapa analis kebijakan terkait permasalahan yang dihadapi Bappenas saat ini dalam mewujudkan perencaaan pembangunan yang berkualitas. Ada 3 (tiga) kesimpulan setidak-tidaknya, yang dapat saya identifikasi dari pendapat para analis tersebut, yaitu: (1) Bappenas perlu memperkuat fungsi intellectual power (think tank) agar pemikiran-pemikiran dan kebijakan-kebijakan yang ditelorkan oleh Bappenas sepenuhnya menjadi acuan oleh K/L/Pemda/Masyarakat, dan bersifat one step ahead (proyeksi-proyeksi ayang akuran atas permasalahan di masa yang akan datang); (2) Bappenas perlu memperkuat fungsi sinergitas dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, sehingga apa yang direncanakan dalam RPJMN dan RKP semua indikator kinerja utamanya terpetakan dalam RKA KL dan RKA SKPD; dan (3) Bappenas perlu membangun inter-relasi langsung dengan lembaga lain, seperti: K/L/Pemda/Akademis/Masyarakat (termasuk lembaga internasional) /Dunia Usaha/Media Sosial untuk mengoptimalkan data dan informasi; dan berkolaborasi di bidang penelitian, kajian, evaluasi, monitoring, pengembangan
Penulis adalah Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) Masa Bhakti: 2015-2018 1
SDM, dan sosialisasi kebijakan, program dan kinerja perencanaan pembangunan yang penting bagi perencaaan pembangunan. Kebijakan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk memetakan rencana aksi apa untuk mereformasi peran hubungan kelembagaan di Bappenas ke depan adalah langkah yang sangat strategis dan patut untuk diapresiasi, sebagai langkah awal dalam mendorong terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas. Semoga Bappenas mendapatkan reformis yang appropiate, honest, direct and risk taker. Semoga gagasan ini dapat dipertimbangkan oleh sang reformis nanti. Dalam sebuah kesempatan Focus Gorup of Discussion, dengan menggunakan pendekatan penta helix, saya pernah menanyakan kepada peserta FGD (35 orang), dan mereka saya anggap sebagai pakar di bidang kebijakan publik, untuk merespon beberapa pertanyaan: (a) menurut anda, siapa dari lima pemangku kepentingan ini (akademisi, K/L/Pemda, masyarakat termasuk lembaga-lembaga internasional, dunia usaha, dan media sosial) yang paling penting untuk berhubungan dengan Bappenas guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan?, (b) menurut anda, sejauhmana kinerja hubungan kelembagaan antara Bappenas dengan amsing-masing pemangku kepentingan tersebut, berilah skala 1 sd 5. Dengan menggunakan metode Deplhi, saya berhasil menghitung ekspektasi dari jawaban mereka sebagaimana tabel berikut: Prioritas
Jenis Hubungan Kelembagaan
(1) 1
(2) Bappenas dengan K/L lain/ Pemda Bappenas dengan Akademisi Bappenas dengan komunitas /masyarakat Bappenas dengan Dunia Usaha Bappenas dengan Media Masa
2 3 4 5
Bobot (Pentingnya Hubungan) (3) Sangat penting (30%) Penting (21%) Penting (19%) Cukup penting (15%) Cukup penting (14%)
Kinerja Hubungan Kelembagaan Saat ini (4) Sedang (koefisien 3,01) Sedang (koefisien 3,19) Sedang (koefisien 2,88) Rendah (koefisien 2,38) Sangat Rendah (koefisien 2,67)
Kolom (3) dalam tabel di atas menjawab pertanyaan (a), dan kolom (4) menjawab pertanyaan (b). Prioritas 1, diinterprestasikan bahwa hubungan kelembagaan antara Bappenas dengan K/L/Pemda adalah sangat penting; namun kinerja hubungan tersebut berdasarkan opini pakar selama ini berjalan pada tingkat busines as usual (sedang). Ketika dikonfirmasi dengan pertanyaan berikutnya, apa prioritas substansi yang perlu dikembangkan dalam hubungan kelembagaan antara Bappenas dengan K/L, maka terlihat jawaban pakar sebagaimana tabel berikut: Prioritas
Substansi Hubungan Kelembagaan
Bobot (Pentingnya Hubungan)
(1) 1
(2) Sumber data dan informasi penyusunan rencana
(3) Sangat penting (26%)
Kinerja Hubungan Kelembagaan Saat ini terkait substansi (4) Rendah (koefisien 2,46)
2 3
4 5
Penguatan kapasitas SDM perencana Penyediaan Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian/kajian/monev perencanaan pembangunan Sosialisasi produk-produk perencanaan pembangunan
Sangat Penting (25%) Cukup penting (17%)
Sedang (koefisien 3,37) Sedang (koefisien 3,11)
Cukup penting (16%) Cukup penting (16%)
Rendah (koefisien 2,97) Sedang (koefisien 3,29)
Kseimpulan yang saya dapat dari hasil pemetaan sederhana (perlu kajian mendalam) sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:
Kementerian/ Lembaga/Pemda
Akademisi
Komunitas/Publik
Dunia Usaha (Enterpreneur) Media Sosial
Bidang Penguatan Fungsi Bappenas
Substansi Hubungan
Penelitian/Kajian/ Monev Renbang
Kinerja Perencanaan
Integrator
Kapasitas SDM Perencana
Policy Maker
Data dan Informasi Rencana Sektoral/ Regional
Think Tank
Bantuan Tenaga Ahli
Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas
Pemangku Kepentingan
Koordinator Sosialisasi Produk Renbang
Kesimpulan, kebijakan dan usulan Rencana Aksi reformasui Hubungan kelembagaan berdasarkan hasil uji analisis pendekatan Penta Helix dan Metode Delphi (sementara) adalah sebagai berikut: No.
Temuan/Kesimpulan
Arah Kebijakan Hubungan Kelembagaan
1.
Kinerja Hubungan Kelembagaan antara Bappenas dengan Kementerian/ Lembaga/Pemda saat ini belum optimal, padahal untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembanguan hubungankelembagaan ini dinilai sangat penting.
1. Peningkatan intensitas hubungan kelembagaan antara Bappenas dengan Kementerian/Lembaga di bidang: a. Pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan sektoral b. Penguatan Kapasitas SDM Perencana Pusat (K/L) c. Pelaksanaan kajian kebijakan, monitoring dan
Usulan Rencana Aksi/Kegiatan Konkrit Bidang Hubungan Kelembagaan 1.
2.
Mengadakan roundtable discussion (multilateral meeting) bersama K/L untuk merumuskan mekanisme dan MOU kerjasama Bappenas dengan K/L dibidang pengelolaan dan updating data dan informasi perencanaan pembangunan sektoral, kajian kebijakan, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan sektoral. Merumuskan mekanisme dan MOU kerjasama Bappenas dengan K/L dalam penyusunan HCDP-Human Capital Development Plan for Planners (Rencana Pengembangan Kapasitas
evaluasi perencanaan pembangunan sektoral 2. Peningkatan intensitas hubungan kelembagaan antara Bappenas dengan Provinsi (Jangka Pendek) dan Kabupaten Kota (Jangka Mengah dan Panjang) di bidang: a. Pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan regional b. Penguatan Kapasitas SDM Perencana Daerah (Provinsi/Kab/Kota) c. Pelaksanaan kajian kebijakan, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan sektoral Peningkatan intensitas hubungan kelembagaan antara Bappenas dengan Akademisi/Universitas di bidang: a. Kajian/Penelitian/Monev Renbang b. Penguatan Kapasitas SDM Perencana Daerah c. Penyediaan Tenaga Ahli Perencana
SDM perencana K/L) 1.
Mengadakan workshop dengan Pemda untuk merumuskan MOU dan mekanisme kerjasama Bappenas dengan Pemda dibidang pengelolaan dan updating data dan informasi perencanaan pembangunan Regional 2. Merumuskan MOU kerjasama Bappenas dengan Pemda untuk penyusunan HCDPHuman Capital Development Plan for Local Planners (Rencana Pengembangan SDM Perencana Pemda), termasuk merumuskan mekanisme Magang Pegawai Pemda ke Bappenas, dan sebaliknya), serta Mekanisme Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019. 3. Merumusakan MOU dan mekanisme kerjasama Bappenas dengan Pemda dibidang kajian kebijakan, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Regional Merumusakan MOU dan mekanisme kerjasama Bappenas dengan Akademisi dibidang Kajian/Monev/Penelitian dan Penguatan kapasitas SDM Perencana serta penyediaan Tenaga Ahli di bidang perencanaan pembangunan
2.
Kinerja hubungan kelembagaan antara Bappenas dengan Perguruan Tinggi belum optimal, padahal untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan hubungan kelembagaan ini dianggap penting
3.
Kinerja hubungan kelembagaan antara Bappenas dengan Komunitas belum optimal, padahal untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan hubungan kelembagaan ini dianngap penting.
Peningkatan intensitas hubungan kelembagaan antara Bappenas dengan Komunitas (termasuk lembaga internasional) di bidang: a. Sosialisasai produk-produk perencanan b. Penguatan Kapasitas SDM Perencana Daerah c. Pengumpulan data dan Informasi perencanaan pembangunan
Merumusakan mekanisme kerjasama Bappenas dengan komunitas (termasuk lembaga internasional) dibidang sosialisasi kebijakan, program dan hasilhasil perencanaan, penguatan kapasitas SDM Perencana (magang), serta pengumpulan data dan informasi perencanaan pembanguan
4.
Kinerja hubungan kelembagaan antara Bappenas dengan Dunia Usaha belum optimal, padahal untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan hubungan kelembagaan ini dianggap cukup penting. Kinerja hubungan kelembagaan antara Bappenas dengan Media Masa/Sosial belum
Peningkatan intensitas hubungan kelembagaan antara Bappenas dengan Dunia Usaha (termasuk perusahaan internasional) di bidang: a. Pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan b. Penguatan Kapasitas SDM Perencana
1.
Peningkatan intensitas hubungan kelembagaan antara Bappenas dengan Media Sosial: a. Sosialisasi produk-produk
Merumusakan mekanisme kerjasama Bappenas dengan Medai Masa/Sosial dan MOU yang difokuskan pada sosialisasi kebijakan, program dan hasil-hasil perencanaan pembangunan dan
5.
2.
Merumusakan mekanisme kerjasama dan MOU Bappenas dengan dunia usaha yang difokuskan pada pengelolaan dan updating data dan informasi ekonomi dan dunia usaha, Merumuskan MOU kerjasama Bappenas dengan Dunia Usaha (termasuk perusahaan internasional) di bidang pengembangan kapasitas SDM (termasuk mekanisme Magang Pegawai Bappenas ke perusahaan internasional dalam dan luar negeri)
optimal, padahal untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan hubungan kelembagaan ini dianggap cukup penting.
perencanaan
b. Pengumpulan data dan Informasi perencanaan pembangunan
pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan
