BAGIAN PENGANTAR MAKSUD, TUJUAN DAN KERANGKA PENULISAN BUKU
A. Latar Belakang Pengajaran hak asasi manusia di perguruan tinggi di Indonesia hingga saat ini masih sangat didominasi oleh pendekatan filosofis dan kultural. Dalam pendekatan yang demikian, pengajaran hak asasi manusia lebih ditekankan pada perbincangan mengenai isu-isu pendasaran konsep hak asasi manusia, asal-usul dan justifikasinya (baik segi legal maupun kultural) --yang tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang berkembang saat itu. Selain itu, mata kuliah tersebut diberikan atau diasuh oleh dosen filsafat atau dosen hukum tata negara. Orientasi pengajarannya, dengan demikian, lebih banyak melihat ke dalam (inward looking).1 Artinya bahwa pengajarannya lebih difokuskan pada pencarian nilai-nilai di dalam negeri, ketimbang membicarakannya sebagai “kode internasional” untuk mengatur hubungan negara-negara setelah Perang Dunia II. Wacana yang dikembangkan dalam pengajaran yang demikian adalah mengontraskan nilai-nilai kultural yang ada di dalam negeri dengan nilai-nilai luar (asing), sehingga mengaburkan wacana hak asasi manusia yang berkembang dalam sejarah politik-hukum di Indonesia --sebagaimana akan dipaparkan dalam sub-bab di bawah ini. Keadaan yang dipaparkan di atas paling gamblang tampak pada pengajaran mata kuliah hak asasi manusia di fakultas-fakultas hukum di Indonesia.2 Sebelum pengajaran hak asasi manusia berdiri sendiri sebagai mata kuliah mandiri, di fakultas hukum pengajaran hak asasi manusia diberikan sebagai bagian dari mata kuliah hukum tata 1
Studi-studi yang berorientasi demikian itu diprakarsai oleh sarjana-sarjana, antara lain, Prof. Supomo, Notonagoro, Padmo Wahjono, Hamid Attamimi, dan seterusnya. Umumnya studi-studi mereka menyatakan, bahwa Indonesia memiliki norma sendiri mengenai hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila sebagai falsafah negara. 2
Pada awalnya pengajaran hak asasi manusia hanya diberikan pada fakultas hukum dan lebih spesifik lagi dimasukkan sebagai bagian dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Fakultas-fakultas lain seperti kedokteran, fisika, arsitektur, bahkan ilmu-ilmu sosial dan politik sekali pun tidak diberikan mata kuliah hak asasi manusia sebagai mata kuliah yang mandiri. Karena itu tidak mengherankan apabila tenaga pengajarnya berasal dari ahli Hukum Tata Negara pula, bukan dari ahli hukum internasional. Baru kemudian, setelah pengajaran hak asasi manusia menjadi mata kuliah mandiri dan diberikan kepada hampir semua fakultas (tidak lagi terbatas pada fukultas hukum), tenaga pengajarnya mulai berasal dari berbagai disiplin ilmu, meski lebih banyak dari disiplin filsafat.
1
negara, bukan sebagai bagian dari mata kuliah hukum internasional. Karena diberikan sebagai bagian dari hukum tata negara, maka tak terelakkan kalau materi yang diajarkan juga terbatas sebagai aksesori hukum tata negara, yakni diajarkan sebagai salah satu elemen penting dari konsep negara hukum (rechtsstaat). Hal yang memprihatinkan adalah ketika terjadi proses menghidupkan kembali ide negara integralistik Soepomo dalam hukum tata negara yang dianggap sebagai alam pikiran kenegaraan Indonesia.3 Proses inilah yang kemudian menyebabkan pengajaran hak asasi manusia di fakultasfakultas hukum diletakkan dalam perspektif negara integralistik tersebut, yang menempatkan hak asasi manusia ke dalam istilah “hak warga negara” (rights of the citizen”). Pendekatan dan orientasi yang demikian itu menyebabkan terjadinya “kecelakaan” dalam pengajaran hak asasi manusia di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, yakni hak asasi manusia senantiasa diwacanakan dengan penuh sak-wasangka dan kecurigaan, dianggap
sebagai
mementingkan
diri
sendiri
(induvidualistis),
liberal,
dan
mencerminkan nilai-nilai “barat”. Jarang sekali wacana yang dikembangkan adalah melihat hak asasi manusia sebagai pemberdayaan individu --yang diproteksi secara internasional-- berhadapan dengan kekuasaan negara dan masyarakatnya sendiri, sebagaimana yang dikembangkan oleh teori hak asasi manusia setelah Perang Dunia II. “Kecelakaan” tersebut diperburuk oleh lingkungan eksternalnya, yaitu sistem politik otoriter yang berkembang di masa rezim orde baru. Sebagaimana dimaklumi bahwa pada masa orde baru, hak asasi manusia ditempatkan sebagai ancaman terhadap stabilitas politik orde baru. Sehingga, tidak tanggung-tanggung, penguasa orde baru dengan serius melancarkan “black-campaign” terhadap isu hak asasi manusia dengan mengatakannya sebagai “komunis generasi keempat” atau “antek-antek Barat”.4 3 Untuk pertama kalinya yang mebangkitkan ide negara integralistik itu adalah Kolonel Abdulkadir Besar, S.H. pada awal Orde Baru. Lihat tulisannya, “Academic Appraisal Tentang Tata Tertib MPR” dalam buku Laporan Pimpinan MPRS 1966-1972, Penerbit MPRS, Jakarta, 1972. Kemudian diperkuat oleh Ahli Hukum Tata Negara, antara lain, Prof. Padmo Wahjono, S.H. Pandangan ini sering dijadikan acuan oleh pejabat tinggi orde baru. Lihat Moerdiono, “Hak Asasi Manusia dalam Alam Pikiran Kenegaraan Indonesia”, dalam Komnas HAM, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Budaya Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 15-28.
4 Pernyataan-pernyataan seperti ini biasa dilontarkan oleh Panglima ABRI di masa orde baru, terutama di masa Jenderal Try Sustrino sebagai Panglima, yang kemudian diikuti oleh panglima-panglima berikutnya.
2
Pendekatan dan orientasi pengajaran hak asasi manusia yang diuraikan di atas sudah saatnya diubah, karena kondisi eksternalnya juga sudah berubah, yakni sistem politik di Indonesia yang sedang bergerak ke arah yang demokratis. Saat ini istilah hak asasi manusia telah menjadi bahasa sehari-hari yang diterima secara luas, bukan lagi dilihat sebagai “kata kotor”. Sejalan dengan perubahan itu, mendesak pula dilakukan perubahan terhadap pendekatan dan orientasi pengajaran hak asasi manusia di perguruan tinggi di Indonesia, atau terhadap pradigma pendidikan hak asasi manusia secara keseluruhan. Apalagi saat ini di banyak fakultas di berbagai universitas di Indonesia sudah memasukkan mata kuliah hak asasi manusia ke dalam kurikulum mereka dan tidak lagi secara ekslusif diajarkan pada fakultas hukum. Tetapi yang menjadi pertanyaannya selanjutnya adalah kemana arah perubahan paradigma dalam pendidikan atau pengajaran hak asasi manusia tersebut?
B. Maksud Buku ini dirancang dengan maksud menjawab pertanyaan di atas. Pendekatan dan orientasi pengajaran hak asasi manusia sudah semestinya dilepaskan dari kungkungan kepentingan politik rezim yang berkuasa, dan terlalu asyik dengan kontras “TimurBarat” atau terpaku dengan pendekatan kultural --yang sebetulnya menyembunyikan vested interest penguasa-otoriter. Pengajaran yang demikian ini sudah seharusnya ditinggalkan, bukan saja karena alasan berubahnya lingkungan politik di Indonesia, tetapi lebih karena ia sudah “lapuk” atau ketinggalan jaman. Pola pengajaran seperti di atas harus diganti dengan pendekatan dan orientasi yang lebih memandang ke luar (outward looking), yaitu menempatkan “kita/masyarakat Indonesia” sebagai bagian dari masyarakat internasional. Sudah selayaknya dibuang pandangan yang selama ini dicekoki kepada masyarakat Indonesia, bahwa hak asasi manusia merupakan produk intervensi budaya Barat. Oleh karenanya pengajaran hak asasi manusia harus diletakkan kembali dalam perspektif teori hak asasi manusia yang berkembang setelah Perang Dunia II. Pada saat inilah diketahui untuk pertamakalinya istilah “hak asasi manusia” atau “human rights” digunakan, meneguhkan kembali dengan gamblang “natural rights theory”, dan mulai
3
dibangunnya perlindungan hak asasi manusia yang sistematis dalam sistem internasional. Hak asasi manusia telah dipahami sebagai hak yang melekat dan tidak dapat dicabut pada setiap individu. Hak-hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena mereka adalah manusia, bukan karena mereka adalah warga negara dalam suatu negara.5 Gagasan hukum alam (natural rights) ini dimunculkan kembali untuk menetapkan suatu ukuran objektif yang dapat digunakan untuk menilai hukum positif suatu negara, sebagai basis dari perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia.6 Gagasan inilah yang mendasari perkembangan teori hak asasi manusia setelah PD II. Adalah benar bahwa jauh sebelumnya telah lahir sejumlah traktat hak asasi sebagai hasil dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18. Tetapi traktat-traktat itu adalah gejala domestik yang dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan raja (gejala di Inggris),7 dan pengakuan hak-hak individu sebagai hak alamiah (gejala di Amerika Serikat dan Prancis).8 Gejala yang sama juga dapat dikatakan terjadi di Indonesia, masyarakat sudah berbicara mengenai perlindungan hak warga negara pada saat menyusun konstitusi pada tahun 1945, sebelum sistem perlindungan internasional hak asasi manusia muncul. Realitas ini menunjukkan bahwa upaya-upaya domestik untuk menjamin perlindungan bagi individu terhadap kesewenangan-wenangan penguasa mendahului perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia. Karena itu dapat dikatakan, tumbuhnya teori hak asasi manusia setelah Perang Dunia II sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang melahirkan
5
Burns H. Weston, “Human Rights”, dalam RP. Claude dan Burns H. Wston, Human Rights in the World Community, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1992, hlm. 14-30. 6
Jorge I. Dominguez, Nigel S. Rodley, Bruce Wood, dan Richard Falk, Enhancing Global Human Rights, McGraw-Hill Book Company, New York, 1980. 7 Magna Carta (1215), sesungguhnya hanyalah kompromi pembagian kekuasaan antara Raja Jhon dan para bangsawannya dan baru belakangan kata-kata dalam piagam ini memperoleh makna yang lebih luas seperti sekarang ini --sebenarnya baru dalam Bill of Rights (1689) muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu. Lihat Scott Davidson, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994. 8
Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikukuhkan dengan Virginia Bills of Rights (1917) dengan gamblang menjamin hak-hak fundamental dan kebebasan dasar, yang kemudian mengilhami revolusi Prancis yang melahirkan Declaration des droits de l’ home et du citoyen (Deklarasi Hak Manusia dan Warganegara). Lihat Scott Davidson, ibid.
4
revolusi tersebut. Selain dilatarbelakangi oleh dinamika dalam hubungan internasional ketika itu. “Kecelakaan” yang sudah terlanjur berkembang dalam pengajaran hak asasi manusia itu, paling tidak dapat dikurangi, kalau langkah perubahan yang mau diketengahkan buku ini dijalankan. Pengajaran hak asasi manusia diberikan dalam perspektif teori, praktik dan kelembagaan yang berkembang dalam sistem perlindungan internasional hak asasi manusia dewasa ini. Orientasinya dengan demikian lebih praktikal, yakni bagaimana sistem itu bekerja dan dapat digunakan. Sayangnya belum cukup tersedia buku-buku yang menunjang pengajaran yang demikian itu, baik yang ditulis oleh orang Indonesia sendiri atau terjemahan dari buku sarjana-sarjana luar. Realitas kelangkaan itu tak terbantahkan. Buku ini dimaksudkan pula untuk sedapat mungkin menjawab kebutuhan tersebut.
C. Tujuan Di samping buku ini dimaksudkan untuk mencoba mengubah paradigma pengajaran hak asasi manusia, penerbitan buku ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis para pengajar hak asasi manusia terhadap kelangkaan buku pegangan atau buku-teks yang memadai. Buku dengan tema hak asasi manusia yang ada, yang masih sangat terbatas itu, kebanyakan materinya sangat general atau terjemahan instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Kalaupun ada yang mengangkat segi-segi praktikal dari hak asasi manusia, yang biasanya diterbitkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat,9 tujuannya sangat spesifik pula, yaitu mengasah ketrampilan melakukan monitoring hak asasi manusia, atau pengenalan-pengenalan ABC terhadap sistem perlindungan internasional hak asasi manusia. Buku yang dirancang untuk tujuan pengajaran hak asasi manusia boleh dikatakan masih belum tersedia. Dalam lokakarya tentang pengajaran hak asasi manusia di perguruan tinggi yang diselenggarakan secara bertahap oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, para peserta yang 9
NGO yang bergerak di bidang advokasi hak asasi manusia mulai marak di Indonesia pada tahun 80-an, dan mereka juga terlibat dalam pengembangan pemikiran di bidang hak asasi manusia melalui penerbitan buku-buku dan laporan-laporan mereka. Termasuk menerbitkan buku-buku ketrampilan monitoring, modul pelatihan, dan sebagainya.
5
kebanyakan adalah pengajaran hak asasi manusia mengungkapkan kenyataan yang mereka hadapi itu, yaitu kesulitan mencari buku teks yang memadai untuk pengajaran hak asasi manusia. Karena itu mereka terpaksa mengandalkan buku-buku teks hak asasi manusia yang berasal dari luar, khususnya buku teks dalam bahasa Inggris. Apalagi kebanyakan dari mereka memperoleh pendidikan lanjutan di law school negeri-negeri berbahasa Inggris, lebih spesifik lagi dari tradisi Anglo-Saxon. Penulisan buku ini sebetulnya juga berasal dari proses lokakarya yang dimaksud. Lokakarya tersebut merekomendasikan kepada Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta agar menulis sebuah buku yang dapat dijadikan pegangan dalam pengajaran hak asasi manusia di perguruanperguruan tinggi di Indonesia. Rekomendasi itu tidak dibiarkan tergeletak di meja oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, tetapi ditindaklanjuti dengan bekerjasama dengan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Norwegia untuk merealisasi penulisan dan penerbitan buku tersebut.
D. Ruang lingkup dan Kerangka buku Seperti sudah dikemukan di muka, buku ini sengaja dirancang untuk buku teks hak asasi manusia di perguruan tinggi. Sesuai dengan standard pedagogis, buku yang demikian itu harus pula komprehensif dalam memaparkan perkembangan subyek yang menjadi topik bahasan buku ini, yaitu sistem perlindungan internasional hak asasi manusia. Ruang lingkup pembahasan buku ini juga berada dalam batas-batas tema itu. Tetapi tetap diperlukan kerangka pembahasan yang jelas, agar tidak melebar kemanamana.
6
