Pendahuluan
P
enetapan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahann Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan lainnya merupakan titik tolak pelaksanaan pengelolaan serta penatausahaan keuangan di daerah. Salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan serta penatausahaan keuangan daerah, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada entitas pelaporan. Terkait dengan kewajiban tersebut, untuk mewujudkan dampak eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi,
dan
transparansi
dalam
pengelolaan
keuangan,
laporan
pertanggungjawaban keuangan perlu disampaikan secara cepat, tepat dan akurat baik yang bersifat temporer maupun periodik disajikan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan (PP RI Nomor 24 Tahun 2005). Namun demikian, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman dan multi tafsir yang disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi diantara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman dan multi tafsir tersebut, SKPD sebagai entitas akuntasi diharuskan menyajikan catatan atas laporan keuangan yang memuat informasi tentang kondisi dan posisi keuangan selama satu tahun anggaran sehingga dapat membantu serta memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan tersebut. Dengan demikian catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan.
1
A. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan keuangan akhir Tahun Anggaran 2015 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan maksud dan tujuan dibuatnya Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain : (a) menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional /ekonomi makro, pencapaian target APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; (b) menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; (c) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; (d) mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; (e) mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; (f) menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik , daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhstisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.
2
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan didasarkan pada : 1) 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 4) Undang-undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 14) Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten dan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.
4
3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Catatatan atas Laporan Keuangan ini disusun dalam bentuk Bab sebanyak 7 bab yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
.......................1 ........................1
1.2.
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
........................2
1.3.
Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
........................3
Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja ...... .................5 2.1. Ekonomi makro ........................5 2.2. Kebijakan keuangan
........................5
2.3. Indikator pencapaian target kinerja
........................5
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 3.2
........................7 .........................7
Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
..........................8
Bab IV Kebijakan akuntansi ...........................9 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah ..................................9 4.2.
Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan ...............9
4.3.
Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan .........10
4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan Bab V
Penjelasan pos-pos laporan keuangan 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
5.2.
5.1.1
Pendapatan
5.1.2
Belanja
5.1.3
Aset
5.1.4
Kewajiban
5.1.5 Ekuitas dana Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan & belanja, dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual .
Bab VI
Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
Bab VII Penutup Lampiran-lampiran
5
Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja 2.1. Kebijakan Makro Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN, dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.
2.2. Kebijakan keuangan Dalam rangka tersebar luasnya informasi pembangunan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten mengemban tugas yang cukup besar sebagai pelaksanaan urusan wajib yang disediakan anggaran yang cukup besar.
2.3. Indikator pencapaian target kinerja Indikator pencapaian keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam mengemban amanat untuk mencapai visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, diantaranya direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Sebagai salah satu indikator keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah termotivasinya masyarakat dengan penuh kesadaran untuk mengembangkan potensi diri dan lingkungan yang ada untuk kemajuan diri pribadi dan lingkungan masyarakat sekitarnya, terciptanya keharmonisan dan kerukunan hidup masyarakat, penanggulangan kemiskinan, keterasingan, keterpencilan dan keterbelakangan. Beberapa hal tersebut hanya sebagian dari indikator pencapaian tujuan yang telah diamanatkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat selaku perangkat dari pemerintah daerah.
6
Ikhtisar Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Realiasasi Pendapatan
No A 1. 2. 3. 4. B
Uraian Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah Pendapata Restribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah
Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat 1. Dana Perimbangan 2. Transfer Pemerintah Provinsi Transfer Pemerintah Pusat 3. Lainnya Jumlah
Anggaran 0 0 0
Realisasi
% 0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
Untuk tahun 2015 Realisasi Pendapatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tidak ada ( nihil ).
7
2.
REALISASI BELANJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 ANGGARAN
KODE REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
LEBIH KURANG
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7,932,000,000
7,036,000,000
6,820,504,339
215,495,661
5.1.1
Belanja Pegawai
7,932,000,000
7,036,000,000
6,820,504,339
215,495,661
5 . 1 . 1 . 01
Belanja Gaji dan Tunjangan
4,812,600,000
4,057,950,000
3,892,014,639
165,935,361
5 . 1 . 1 . 01 . 01
Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
3,459,298,864
2,983,954,283
2,905,209,700
78,744,583
5 . 1 . 1 . 01 . 02
Belanja Tunjangan Keluarga
478,006,066
290,324,589
285,940,336
4,384,253
5 . 1 . 1 . 01 . 03
Belanja Tunjangan Jabatan
273,562,250
273,562,250
267,940,000
5,622,250
5 . 1 . 1 . 01 . 05
Belanja Tunjangan Umum
132,505,000
112,780,750
108,355,000
4,425,750
5 . 1 . 1 . 01 . 06
Belanja Tunjangan Beras
235,296,265
228,141,265
176,136,610
52,004,655
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
94,020,096
65,856,095
52,608,059
13,248,036
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Belanja Pembulatan Gaji
141,005
106,854
38,080
68,774
5 . 1 . 1 . 01 . 09
Belanja Iuran BPJS
139,770,454
103,223,914
95,786,854
7,437,060
5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan PNS
3,119,400,000
2,978,050,000
2,928,489,700
49,560,300
3,090,600,000
2,949,250,000
2,902,889,700
46,360,300
28,800,000
28,800,000
25,600,000
3,200,000
37,244,550,000
39,337,900,000
32,570,834,538
6,766,775,462
5 . 1 . 1 . 02 . 01 5 . 1 . 1 . 02 . 03
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
5.2
BELANJA LANGSUNG
5.2.1
Belanja Pegawai
1,448,895,000
1,456,725,000
1,266,981,500
189,453,500
5 . 2 . 1 . 01
Honorarium PNS
1,189,170,000
1,197,000,000
1,023,557,500
173,442,500
5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
899,870,000
888,200,000
836,157,500
52,042,500
5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
289,300,000
308,800,000
187,400,000
121,400,000
5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNS
255,000,000
255,000,000
240,300,000
14,700,000
5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
255,000,000
255,000,000
240,300,000
14,700,000
5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur
4,725,000
4,725,000
3,414,000
1,311,000
5 . 2 . 1 . 03 . 01
Uang Lembur PNS
4,725,000
4,725,000
3,414,000
1,311,000
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
32,559,218,000
34,622,879,000
29,893,459,138
4,729,419,862
5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Pakai Habis
1,989,024,500
2,115,589,196
2,019,067,395
96,521,801
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor
166,100,000
177,315,782
174,111,282
3,204,500
8
5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
21,835,000
21,835,000
21,805,000
30,000
5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos
8,808,000
8,958,000
8,958,000
0
5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
41,866,600
41,866,600
40,586,600
1,280,000
5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
262,958,400
194,828,400
177,352,200
17,476,200
4,000,000
4,000,000
4,000,000
0
10,950,000
10,950,000
10,950,000
0
804,923,000
807,923,000
785,990,300
21,932,700
5 . 2 . 2 . 01 . 07 5 . 2 . 2 . 01 . 09 5 . 2 . 2 . 01 . 19
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Suku Cadang Peralatan Komputer/ Printer/Jaringan Belanja Vandel, Plakat, Piala, Medali dan Cinderamata
5 . 2 . 2 . 01 . 22
Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia
618,133,500
720,717,414
671,634,513
49,082,901
5 . 2 . 2 . 01 . 23
Belanja Perlengkapan Pendidikan dan Pelatihan
0
32,500,000
32,320,000
180,000
5 . 2 . 2 . 01 . 25
Belanja Peralatan Dapur
5,950,000
5,950,000
5,175,000
775,000
5 . 2 . 2 . 01 . 26
Belanja Bendera dan Umbul-umbul
43,500,000
88,745,000
86,184,500
2,560,500
5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan/Material
45,940,000
45,940,426
40,640,000
5,300,426
5 . 2 . 2 . 02 . 02
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
3,940,000
3,940,000
3,940,000
0
5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja Bahan Obat-obatan
2,000,000
2,000,426
1,500,000
500,426
5 . 2 . 2 . 02 . 07
Belanja Bahan Baku Makanan
40,000,000
40,000,000
35,200,000
4,800,000
5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kantor
962,500,000
930,899,600
830,862,073
100,037,527
5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja Telepon/Faksimili/Internet
159,300,000
142,400,000
107,846,494
34,553,506
5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik
510,000,000
510,999,600
461,391,079
49,608,521
5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
41,340,000
41,340,000
38,645,000
2,695,000
5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja Paket/Pengiriman
6,000,000
6,000,000
4,545,000
1,455,000
5 . 2 . 2 . 03 . 12
Belanja Jasa Kebersihan
229,660,000
229,660,000
217,934,500
11,725,500
5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja Jasa TV Cable
16,200,000
500,000
500,000
0
5 . 2 . 2 . 05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
310,120,000
200,820,000
185,058,050
15,761,950
5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
310,120,000
200,820,000
185,058,050
15,761,950
5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,254,880,000
1,980,565,500
1,902,186,375
78,379,125
5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
1,084,405,000
1,806,005,000
1,739,278,775
66,726,225
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
170,475,000
174,560,500
162,907,600
11,652,900
5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2,109,042,750
2,318,725,000
1,454,347,046
864,377,954
5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1,552,242,750
1,753,965,000
1,101,361,526
652,603,474
5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan
0
3,500,000
3,500,000
0
5 . 2 . 2 . 07 . 05
Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan
429,300,000
433,760,000
246,195,520
187,564,480
5 . 2 . 2 . 07 . 06
Belanja Sewa Lapangan/Sarana Olah Raga
127,500,000
127,500,000
103,290,000
24,210,000
5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
723,066,000
808,319,760
571,405,920
236,913,840
5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
723,066,000
772,819,760
536,216,920
236,602,840
5 . 2 . 2 . 08 . 02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
0
35,500,000
35,189,000
311,000
9
5 . 2 . 2 . 12
Belanja Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor
5 . 2 . 2 . 12 . 01
2,147,851,000
2,433,690,500
2,165,412,300
268,278,200
Belanja Sewa Meja Kursi
133,925,000
164,630,000
149,499,600
15,130,400
5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Sewa Generator
204,588,000
210,485,000
198,353,000
12,132,000
5 . 2 . 2 . 12 . 05
Belanja Sewa Tenda
330,825,000
463,967,000
416,315,400
47,651,600
5 . 2 . 2 . 12 . 06
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
44,000,000
48,000,000
47,904,000
96,000
5 . 2 . 2 . 12 . 07
Belanja Sewa Sound System & Air Conditioning
297,263,000
363,559,500
334,899,500
28,660,000
5 . 2 . 2 . 12 . 09
Belanja Sewa Alat Musik
9,000,000
12,000,000
7,260,000
4,740,000
1,128,250,000
1,171,049,000
1,011,180,800
159,868,200
6,000,000
6,000,000
6,000,000
0
6,000,000
6,000,000
6,000,000
0
1,668,811,000
1,668,362,000
1,468,630,196
199,731,804
128,000,000
128,000,000
102,380,000
25,620,000
1,540,811,000
1,540,362,000
1,366,250,196
174,111,804
5 . 2 . 2 . 12 . 11 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kerja Lapangan
5 . 2 . 2 . 13 . 04
Belanja Sewa Alat Ukur
5 . 2 . 2 . 14
Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 2 . 14 . 02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5 . 2 . 2 . 15
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
0
67,100,000
64,128,300
2,971,700
5 . 2 . 2 . 15 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
0
67,100,000
64,128,300
2,971,700
5 . 2 . 2 . 17
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
131,222,500
388,122,500
385,146,500
2,976,000
5 . 2 . 2 . 17 . 02
Belanja Pakaian Adat Daerah
3,000,000
222,500,000
220,505,000
1,995,000
5 . 2 . 2 . 17 . 03
Belanja Pakaian Batik Tradisional
600,000
600,000
600,000
0
5 . 2 . 2 . 17 . 04
Belanja Pakaian Olahraga
127,622,500
165,022,500
164,041,500
981,000
5 . 2 . 2 . 18
Belanja Perjalanan Dinas
6,008,445,000
5,369,528,178
4,091,897,883
1,277,630,295
5 . 2 . 2 . 18 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,402,714,000
1,371,427,000
966,580,379
404,846,621
5 . 2 . 2 . 18 . 02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3,673,531,000
3,608,275,678
2,743,892,004
864,383,674
5 . 2 . 2 . 18 . 03
Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan
11,000,000
0
0
0
5 . 2 . 2 . 18 . 04
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
921,200,000
389,825,500
381,425,500
8,400,000
30,000,000
30,000,000
0
30,000,000
30,000,000
30,000,000
0
30,000,000
275,095,000
259,025,000
236,501,500
22,523,500
800,000
800,000
800,000
0
5 . 2 . 2 . 20 5 . 2 . 2 . 20 . 01
Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Pengiriman Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
5 . 2 . 2 . 23
Belanja Pemeliharaan
5 . 2 . 2 . 23 . 16
Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
5 . 2 . 2 . 23 . 17
Belanja Pemeliharaan Komputer
74,325,000
54,175,000
48,184,000
5,991,000
5 . 2 . 2 . 23 . 28
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
41,370,000
35,370,000
31,345,000
4,025,000
5 . 2 . 2 . 23 . 31
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
142,600,000
152,680,000
140,172,500
12,507,500
5 . 2 . 2 . 23 . 60
Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum
9,000,000
9,000,000
9,000,000
0
5 . 2 . 2 . 23 . 62
Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0
5 . 2 . 2 . 23 . 70
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Musik
6,000,000
6,000,000
6,000,000
0
10
5 . 2 . 2 . 24
Belanja Jasa Konsultansi
1,124,309,000
1,466,087,000
1,326,999,400
139,087,600
5 . 2 . 2 . 24 . 01
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
456,079,000
550,857,000
522,889,000
27,968,000
5 . 2 . 2 . 24 . 02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
518,475,000
666,975,000
657,546,400
9,428,600
5 . 2 . 2 . 24 . 06
Belanja Jasa Konsultansi Software Aplikasi
149,755,000
199,255,000
98,010,000
101,245,000
5 . 2 . 2 . 24 . 09
Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Website
0
49,000,000
48,554,000
446,000
5 . 2 . 2 . 25
Belanja Pemberian Hadiah Barang/Jasa
93,000,000
54,000,000
54,000,000
0
Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat
93,000,000
54,000,000
54,000,000
0
1,253,776,000
0
0
0
1,253,776,000
0
0
0
5 . 2 . 2 . 29
Uang Saku
1,063,150,000
1,039,100,000
971,056,000
68,044,000
5 . 2 . 2 . 29 . 01
Uang Saku
1,063,150,000
1,039,100,000
971,056,000
68,044,000
5 . 2 . 2 . 30
Belanja Jasa Kesenian
1,593,000,000
1,710,484,000
1,524,699,000
185,785,000
5 . 2 . 2 . 30 . 01
Belanja Jasa Kesenian Tradisional
1,116,000,000
1,134,484,000
999,159,000
135,325,000
5 . 2 . 2 . 30 . 02
Belanja Jasa Kesenian Modern
477,000,000
576,000,000
525,540,000
50,460,000
5 . 2 . 2 . 31
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan
3,183,910,000
3,527,378,000
3,198,193,500
329,184,500
5 . 2 . 2 . 31 . 01
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur
1,871,590,000
1,945,390,000
1,706,258,000
239,132,000
5 . 2 . 2 . 31 . 02
Belanja Jasa Tenaga Ahli
1,312,320,000
1,581,988,000
1,491,935,500
90,052,500
5 . 2 . 2 . 32
Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
484,800,000
484,800,000
484,800,000
0
5 . 2 . 2 . 32 . 04
Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan
484,800,000
484,800,000
484,800,000
0
5 . 2 . 2 . 34
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat
147,750,000
154,500,000
153,500,000
1,000,000
5 . 2 . 2 . 34 . 02
Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
147,750,000
154,500,000
153,500,000
1,000,000
5 . 2 . 2 . 35
Belanja Dokumentasi/Dekorasi/ Promosi dan Publikasi
2,937,868,250
4,176,201,340
3,674,048,500
502,152,840
5 . 2 . 2 . 35 . 01
Belanja Dokumentasi
57,938,000
77,586,000
45,361,000
32,225,000
5 . 2 . 2 . 35 . 02
Belanja Dekorasi
532,407,000
580,150,000
504,291,300
75,858,700
5 . 2 . 2 . 35 . 03
Belanja Promosi dan Publikasi
2,347,523,250
3,518,465,340
3,124,396,200
394,069,140
5 . 2 . 2 . 36
Belanja Paket Pertemuan
3,009,874,000
3,383,301,000
3,080,539,200
302,761,800
5 . 2 . 2 . 36 . 01
Halfday
206,029,000
38,790,000
0
38,790,000
5 . 2 . 2 . 36 . 02
Fullday
398,379,000
247,861,000
238,449,000
9,412,000
5 . 2 . 2 . 36 . 03
Fullboard
2,405,466,000
3,096,650,000
2,842,090,200
254,559,800
5 . 2 . 2 . 37
Belanja Barang Non Kapitalisasi
5,783,000
4,340,000
4,340,000
0
2,340,000
2,340,000
2,340,000
0
1,443,000
0
0
0
2,000,000
2,000,000
2,000,000
0
5 . 2 . 2 . 25 . 07 5 . 2 . 2 . 26 5 . 2 . 2 . 26 . 01
5 . 2 . 2 . 37 . 12 5 . 2 . 2 . 37 . 13 5 . 2 . 2 . 37 . 20
Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Kantor Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Rumah Tangga Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat-alat Persenjataan/Keamanan /Perlindungan
11
5.2.3 5 . 2 . 3 . 17 5 . 2 . 3 . 17 . 02 5 . 2 . 3 . 17 . 03 5 . 2 . 3 . 17 . 05 5 . 2 . 3 . 27 5 . 2 . 3 . 27 . 04 5 . 2 . 3 . 27 . 05 5 . 2 . 3 . 28 5 . 2 . 3 . 28 . 01 5 . 2 . 3 . 28 . 02 5 . 2 . 3 . 28 . 04 5 . 2 . 3 . 28 . 05 5 . 2 . 3 . 28 . 06 5 . 2 . 3 . 28 . 07 5 . 2 . 3 . 29 5 . 2 . 3 . 29 . 02 5 . 2 . 3 . 29 . 05 5 . 2 . 3 . 29 . 06 5 . 2 . 3 . 31 5 . 2 . 3 . 31 . 01 5 . 2 . 3 . 32 5 . 2 . 3 . 32 . 01 5 . 2 . 3 . 49 5 . 2 . 3 . 49 . 14 5 . 2 . 3 . 49 . 27
Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pengukur Waktu Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pendingin Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Dapur Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Jaringan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Studio Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Studio Visual Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Komunikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Komunikasi Telephone Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
3,236,437,000
3,258,296,000
1,410,393,900
1,847,902,100
313,818,300
796,410,000
603,100,000
193,310,000
233,918,300
451,010,000
441,520,000
9,490,000
0
181,300,000
0
181,300,000
79,900,000
164,100,000
161,580,000
2,520,000
91,271,000
140,555,200
129,012,700
11,542,500
0
24,000,000
17,300,000
6,700,000
91,271,000
116,555,200
111,712,700
4,842,500
86,100,000
334,225,000
257,343,000
76,882,000
39,300,000
230,680,000
170,733,000
59,947,000
5,000,000
5,000,000
3,600,000
1,400,000
38,800,000
44,595,000
37,310,000
7,285,000
0
18,200,000
14,700,000
3,500,000
3,000,000
27,750,000
23,000,000
4,750,000
0
8,000,000
8,000,000
0
107,400,000
330,538,100
275,618,000
54,920,100
88,300,000
273,718,100
223,843,000
49,875,100
19,100,000
55,520,000
50,818,000
4,702,000
0
1,300,000
957,000
343,000
60,447,700
71,317,700
69,950,000
1,367,700
60,447,700
71,317,700
69,950,000
1,367,700
0
5,750,000
4,020,000
1,730,000
0
5,750,000
4,020,000
1,730,000
1,154,200,000
0
0
0
561,300,000
0
0
0
592,900,000
0
0
0
12
5 . 2 . 3 . 85 5 . 2 . 3 . 85 . 07 5 . 2 . 3 . 91 5 . 2 . 3 . 91 . 04
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda Bersejarah Belanja Modal Gedung Bangunan - Media Informasi & Publikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Media Informasi dan Publikasi
1,350,800,000
1,507,100,000
0
1,507,100,000
1,350,800,000
1,507,100,000
0
1,507,100,000
72,400,000
72,400,000
71,350,200
1,049,800
72,400,000
72,400,000
71,350,200
1,049,800
45,176,550,000
46,373,900,000
39,391,338,877
6,982,561,123
13
5.2.1.
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Tingkat penyerapan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 39,391,338,877;Adapun hambatan dan kendala secara umum yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten selama tahun anggaran berjalan adalah sebagai berikut : 1. Terjadinya pergantian personel secara struktural sehingga yang berakibat pada arah dan tujuan program dan kegiatan serta keterlambatan surat keputusan yang mengikutinya; 2. Adanya perbedaan persepsi dan pemahaman atas peraturan perundangan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dilingkungan pengelola program kegiatan termasuk mitra (pihak ke tiga); 3. Adanya keterlambatan pengembalian uang muka kerja berupa SPJ dari PPTK sehingga mengganggu kelancaran revolving UP; 4. Keterbatasan pemahaman aparatur (SDM) secara keseluruhan akan pengelolaan serta panatausahaan keuangan maupun program kegiatan.
14
Kebijakan Akuntansi
K
ebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten meliputi:
4.1. Entitas Akuntansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten diberikan kewenangan oleh Gubernur melalui Sekretariat Daerah untuk mengelola administrasi keuangan daerah beserta pelaporan keuangannya. Laporan keuangan yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
4.2. Basis akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dalam perhitungan realisasi anggaran; dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.
4.3. Basis Pengakuan dan Pengukuran Pengakuan Pendapatan Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Daerah dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengakuan Belanja Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran berdasarkan jumlah nominal yang terdapat pada dokumen Surat Perintah Pencairan Dana atau Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja sesuai dengan posnya masingmasing. Pengakuan Investasi Suatu pengeluaran kas atau aset diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria: - Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. - Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
15
Secara umum Pemerintah Provinsi Banten dalam menetapkan kebijakan akuntansi berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten dihasilkan mulai dari proses pencatatan jurnal transaksi, pemindahbukuan ke buku besar, penyesuaianpenyesuaian pos-pos akrual, dan pengikhtisaran. Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaan adalah Surat Tanda Setor (STS) dan dokumen lainnya yang dipersamakan sedangkan dasar pencatatan pengeluaran adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Dalam sistem akuntansi pemerintah Daerah, kebijakan akuntansi yang diterapkan mencakup masalah pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan. 1. PERSEDIAAN Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan; misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi (misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras). 1) Pengakuan Persediaan Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, dimasukkan sebagai perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, dan tidak dimasukkan sebagai persediaan.
16
2). Pengukuran Persediaan disajikan sebesar: (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan. (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 3). Pengungkapan
Persediaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula: (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; (2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat ; (3) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 2. ASET TETAP Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Makmur atau dimamfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. 1). Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Makmur diluar daerah / luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada bersifat permanen.
17
(1). Pengakuan Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. (2). Pengukuran Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan. (3). Pengungkapan Tanah disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula dasar penilaian yang digunakan Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan: - Penambahan; - Pelepasan; - Mutasi Tanah lainnya. 2). Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah Barang Milik Pemerintah Banten yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol. (1). Pengakuan Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
18
Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensiensi, dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut. (2). Pengukuran Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan. (3). Pengungkapan Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula: (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: • Penambahan; • Pengembangan; dan • Penghapusan; (3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan; 3. PERALATAN DAN MESIN Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat
19
Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi. 1). Pengakuan Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Peralatan dan Mesin tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut. 2). Pengukuran Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut. 3). Pengungkapan Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula: (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir menunjukkan: - Penambahan; - Pengembangan; dan - Penghapusan;
periode
yang
20
(3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin. a. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Banten serta dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Banten dan dalam kondisi siap dipakai. Barang Milik Pemerintah Provinsi Banten yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan. 1). Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas, atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensiensi, dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut. 2). Pengukuran Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biayabiaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
21
3). Pengungkapan Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula: (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: - Penambahan; - Pengembangan; dan - Penghapusan; (3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan. 5. ASET TETAP LAINNYA Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan, dan Tanaman. 1). Pengakuan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas / kualitas aset tersebut. 2). Pengukuran Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan asset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
22
3). Pengungkapan Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula: (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan; (3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya. 6. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi Dalam Pengerjaan langsung dibukukan oleh Unit Akuntansi dan disajikan dalam Neraca. 1). Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. 2). Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi: - Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi. - Biaya yang dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
23
Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi: - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. 3). Pengungkapan Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula: (1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka (1) Waktu penyelesaiannya; (2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya; (3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; (4) Uang muka kerja yang diberikan; (5) Retensi. 7. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. 8. ASET BERSEJARAH (Heritage Assets) Aset bersejarah (heritage assets) tidak harus disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Aset Bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah, a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar; b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual; c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen.
24
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi yang dilaksanakan dalam hal penyajian laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah basis kas menuju akrual ( Cash Towards Accrual). Basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset,kewajiban dan ekuitas dalam Neraca (pergub No. 18 Tahun 2014). Basis kas berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Banten tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
25
Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos 4. Pendapatan 4.1. Pendapatan Asli Daerah 4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Uraian
Realisasi 2015 (Rp.)
Merupakan saldo Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Rencana 2015 (Rp.) 0
0
Pada tahun 2015 Realisasi Pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tidak ada (nihil). 5. Belanja 5.1.2. Belanja Operasi Realisasi Belanja Operasi per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 39.391.628.877,- yang terdiri dari : - Belanja Pegawai - Belanja Barang & Jasa
Rp. Rp.
8.087.775.839,31.303.853.038,-
Belanja Pegawai terdiri : 5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan Uraian Merupakan saldo Belanja Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2015.
Realisasi 2015 (Rp.)
3,892,014,639
Anggaran 2015 (Rp.)
4,057,950,000
5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Uraian Merupakan saldo Belanja Tambahan Penghasilan PNS per 31 Desember 2015.
Realisasi 2015 (Rp.)
2,928,489,700
Anggaran 2015 (Rp.)
2,978,050,000
26
Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS tahun 2015 terdiri dari Tambahan Penghasilan Kerja ( TPK ), Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, dan Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja. 5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS Realisasi 2015 (Rp.)
Uraian Merupakan saldo Honorarium PNS Desember 2015.
Belanja per 31
1,023,557,500
Anggaran 2015 (Rp.)
1,197,000,000
5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS Uraian Merupakan saldo Belanja Honorarium Non PNS per 31 Desember 2015.
Realisasi 2015 (Rp.)
240,300,000
Anggaran 2015 (Rp.)
255,000,000
5.2.1.03 Belanja Uang Lembur Uraian Merupakan saldo Belanja Uang Lembur PNS dan Non PNS per 31 Desember 2015.
Realisasi 2015 (Rp.)
3,414,000
Anggaran 2015 (Rp.)
4,725,000
5.2.2.34 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Uraian Merupakan saldo Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat per 31 Desember 2015.
Realisasi 2015 (Rp.)
153,500,000
Anggaran 2015 (Rp.)
154,500,000
27
Belanja Barang dan Jasa terdiri : 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Uraian
Realisasi 2015 (Rp.)
Merupakan saldo Belanja Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2015.
2,019,067,395
Anggaran 2015 (Rp.) 2,115,589,196
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material Uraian
Realisasi 2015 (Rp.)
Merupakan saldo Belanja Bahan/Material per 31 Desember 2015.
40,640,000
Anggaran 2015 (Rp.)
45,940,426
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor Uraian
Realisasi 2015 (Rp.)
Merupakan saldo Belanja Jasa Kantor per 31 Desember 2015.
830,862,073
Anggaran 2015 (Rp.) 930,899,600
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uraian
Realisasi 2015 (Rp.)
Merupakan saldo Belanja Perawatan Kendaraan per 31 Desember 2015.
185,058,050
Anggaran 2015 (Rp.)
200,820,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan Uraian Merupakan saldo Belanja Cetak dan Penggandaan per 31 Desember 2015.
Realisasi 2015 (Rp.)
1,902,186,375
Anggaran 2015 (Rp.)
1,980,565,500
28
5.2.2.07 Belanja Sewa Gedung/Rumah/Tempat/Parkir Realisasi 2015 (Rp.)
Uraian Merupakan saldo Belanja Sewa Gedung/Rumah/Tempat/Parkir per 31 Desember 2015.
Anggaran 2015 (Rp.) 2,318,725,000
1,454,347,046
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Uraian
Realisasi 2015 (Rp.)
Merupakan saldo Belanja Sewa Sarana Mobilitas per 31 Desember 2015.
Anggaran 2015 (Rp.) 808,319,760
571,405,920
5.2.2.12 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Uraian
Realisasi 2015 (Rp.)
Merupakan saldo Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kamera per 31 Desember 2015.
2,165,412,300
Anggaran 2015 (Rp.) 2,433,690,500
5.2.2.13 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kerja Lapangan Uraian
Realisasi 2015 (Rp.)
Merupakan saldo Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kamera per 31 Desember 2015.
6,000,000
Anggaran 2015 (Rp.) 6,000,000
5.2.2.14 Belanja Makanan dan Minuman Uraian Merupakan saldo Belanja Makanan dan Minuman per 31 Desember 2015.
Realisasi 2015 (Rp.) 1,468,630,196
Anggaran 2015 (Rp.) 1,668,362,000
5.2.2.15 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Uraian Merupakan saldo Belanja Pakaian Kerja per 31 Desember 2015.
Realisasi 2015 (Rp.)
64,128,300
Anggaran 2015 (Rp.) 67,100,000
29
5.2.2.17 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Uraian Merupakan saldo Belanja Pakaian Kerja per 31 Desember 2015.
Realisasi 2015 (Rp.)
385,146,500
Anggaran 2015 (Rp.)
388,122,500
5.2.2.18 Belanja Perjalanan Dinas Uraian Merupakan saldo Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2015.
Realisasi 2015 (Rp.)
4,091,897,883
Anggaran 2015 (Rp.)
5,369,528,178
5.2.2.20 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Uraian Merupakan saldo Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2015.
Realisasi 2015 (Rp.)
0
Anggaran 2015 (Rp.)
30,000,000
5.2.2.24 Belanja Jasa Konsultansi Uraian Merupakan saldo Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2015.
Realisasi 2015 (Rp.)
1,326,999,400
Anggaran 2015 (Rp.)
1,466,087,000
5.2.2.23 Belanja Pemeliharaan Uraian Merupakan saldo Belanja Barang yang diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat per 31 Desember 2015.
Realisasi 2015 (Rp.)
236,501,500
Anggaran 2015 (Rp.)
259,025,000
30
Belanja Modal 5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Uraian Merupakan saldo Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor per 31 Desember 2015.
Realisasi 2015 (Rp.)
603,100,000
Anggaran 2015 (Rp.) 796,410,000
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Uraian Merupakan saldo Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor per 31 Desember 2015.
Realisasi 2015 (Rp.)
129,012,700
Anggaran 2015 (Rp.) 140,555,200
5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Uraian Merupakan saldo Belanja Pengadaan Alat Rumah Tangga per 31 Desember 2015.
Realisasi 2015 (Rp.)
257,343,000
Anggaran 2015 (Rp.)
334,225,000
5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Komputer Uraian Merupakan saldo Belanja Pengadaan Komputer per 31 Desember 2013.
Realisasi 2015 (Rp.)
275,618,000
Anggaran 2015 (Rp.) 330,538,100
5.2.3.31 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Uraian Merupakan saldo Belanja Pengadaan Konstruksi Jaringan Air per 31 Desember 2015.
Realisasi 2015 (Rp.)
69,950,000
Anggaran 2015 (Rp.) 71,317,700
31
5.2.3.32 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Realisasi 2015 (Rp.)
Uraian Merupakan saldo Belanja Pengadaan Alat Komunikasi per 31 Desember 2015.
Anggaran 2015 (Rp.)
4,020,000
5,750,000
5.2.3.49 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Realisasi 2015 (Rp.)
Uraian Merupakan saldo Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja per 31 Desember 2015.
Anggaran 2015 (Rp.)
0
0
5.2.3.85 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian Realisasi 2015 (Rp.)
Uraian Merupakan saldo Modal Pengadaan Bercorak Kesenian Desember 2015.
Belanja Barang per 31
0
Anggaran 2015 (Rp.)
1,507,100,000
5.2.3.91 Belanja Modal Media Informasi dan Publikasi Uraian Merupakan saldo Belanja Modal Media Informasi dan Publikasi per 31 Desember 2015.
Realisasi 2015 (Rp.)
71,350,200
Anggaran 2015 (Rp.)
72,400,000
32
1. Aset 1.1. Aset Lancar 1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan. Uraian
2015 (Rp.)
Merupakan saldo Buku Besar Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2015 dan 2014.
2014 (Rp.)
0
0
1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran. Uraian Merupakan saldo Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2015 dan 2014.
2015 (Rp.)
2014 (Rp.)
0
0
33
Pada tahun 2015 kas di bendahara pengeluaran nihil. 1.1.3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Uraian
2015 (Rp.)
Merupakan saldo Buku Besar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2015 dan 2014.
2014 (Rp.)
0
0
1.1.4. Persediaan Uraian Merupakan saldo hasil Opname terhadap persediaan berupa ATK dan bahan pakai habis lainnya yang tersisa per 31 Desember 2015 dan 2014.
2015 (Rp.)
2014 (Rp.)
17,832,000
17.496.300
2015 (Rp.)
2015 (Rp.)
1.2. Aset Tetap 01.01 Tanah Uraian Merupakan saldo Tanah per 31 Desember 2015 dan 2014.
150.300.000
150.300.000
Tanah yang dimaksud diatas merupakan Tanah Bangunan Kantor seluas 1 1 1 0 M2 senilai Rp. 1 5 0 .300.000,- ( Seratus Lima Puluh juta tiga ratus ribu rupiah ). Kondisi Eksisting Sensus Penggunaan/pemanfaatan untuk Puskesmas Kecamatan Kramatwatu Serang Lembar Permasalahan Di Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemkab Serang No.10.01.04.13.4.00006 tanggal 26 Maret 1994 Pencatatan ganda pada daftar Barang Milik Daerah (BMD) Disbudpar Rencana Tindak Lanjut Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Banten
34
02.02. Alat – Alat Besar Uraian Merupakan saldo Buku Besar Alat – Alat Besar per 31 Desember 2015 dan 2014.
2015 (Rp.)
24.812.000
2014 (Rp.)
24.812.000
Penambahan alat-alat besar pada tahun 2015 berupa Stationary Water Pump sebesar Rp. 24.812.000,- ( Dua puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu rupiah ). Tidak ada penambahan
02.03. Alat – alat Angkutan Uraian Merupakan saldo Buku Besar Alat Angkutan Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2015 dan 2014.
2015 (Rp.)
3.171.077.250
2014 (Rp.)
2.567.977.250
Pada tahun 2015 ada penambahan sebesar Rp. 603.100.000 (Enam Ratus Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) terdiri dari : Kenderaan Dinas berupa Mini Bus sebesar Rp. 441.520.000,- dan Sepeda Motor Roda Dua sebesar Rp. 161.580.000,02.04. Alat Bengkel dan Alat Ukur Uraian Merupakan saldo Buku Besar Alat – Alat Bengkel per 31 Desember 2015 dan 2014.
2015 (Rp.)
43.528.247.16
2014 (Rp.)
43.528.247,16
Pada tahun 2015 ini tidak ada penambahan aset alat-alat bengkel 02.05. Alat Pertanian Uraian Merupakan saldo Buku Besar Alat Pertanian per 31 Desember 2015 dan 2014.
2015 (Rp.)
31.314.407.16
2014 (Rp.)
20.122.854,98
Pada tahun 2015 ada penambahan Alat Pertanian berupa Lemari Penyimpanan sebesar Rp. 11.600.000,-
35
02.06. Alat – Alat Kantor dan Rumah Tangga Uraian
2015 (Rp.)
Merupakan saldo Buku Besar Alat – Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2015 dan 2014.
5.001.154.130,64
2015 (Rp.)
4.390.635.630,66
Pada tahun 2015 ada penambahan Belanja Modal untuk Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 610.518.500,- (Enam Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus rupiah ), terdiri dari : Alat Kantor sebesar Rp. 56.107.500,- Alat Rumah Tangga sebesar Rp. 275.603.000,- Peralatan Komputer sebesar Rp. 275.618.000,- Meja & Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp. 3.190.000,2.07. Alat – Alat Studio dan Komunikasi Uraian Merupakan saldo Alat - Alat Studio dan Komunikasi Per 31 Desember 2015 dan 2014.
2015 (Rp.)
403.485.220,84
2014 (Rp.)
347.962.482,35
Pada tahun 2015 ada penambahan Belanja Modal untuk Alat Studio dan Alat Komunikasi sebesar Rp. 55.522.738,- ( Lima puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah ), terdiri dari : Alat Studio sebesar Rp. 52.952.738,- Alat Komunikasi sebesar Rp. 2.570.000,2.08. Alat – Alat Kedokteran Uraian Merupakan saldo Alat - Alat Kedokteran Per 31 Desember 2015 dan 2014.
2015 (Rp.)
14.847.261,51
2014 (Rp.)
0
Pada tahun 2015 ada pengadaan Alat-alat K e d o k t e r a n sebesar Rp. 14.847.261,51,2.09. Alat – Alat Laboratorium Uraian Merupakan saldo Alat - Alat Laboratorium Per 31 Desember 2015 dan 2014.
2015 (Rp.)
275.162.268,41
2014 (Rp.)
275.162.268,41
Pada tahun 2015 tidak ada penambahan Alat alat Laboratorium
36
2.10. Alat – Alat Persenjataan/Keamanan 2015 (Rp.)
Uraian Merupakan saldo Alat - Alat Persenjataan/Keamanan Per 31 Desember 2015 dan 2014.
2014 (Rp.)
94.417.800
94.417.800
Pada tahun 2015 tidak ada penambahan Alat alat Persenjataan/Keamanan 03.11 Bangunan Gedung 2015 (Rp.)
Uraian Merupakan saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2013 dan 2012.
28.536.507.275
2014 (Rp.)
28.421.701.875
Pada tahun 2015 ada penambahan aset Bangunan Gedung sebesar Rp. 114.805.400,- (Seratus empat belas juta delapan ratus lima ribu empat ratus rupiah), terdiri dari : 1. Bangunan Gedung Museum Permanen
Rp.
43.455.200,-
2. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen Rp.
71.350.200,-
Jumlah
Rp. 114.805.275,=============
37
Pada tahun 2015 ini tidak ada penambahan asset. 5. Aset Tetap Lainnya Uraian Merupakan saldo Aset lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012.
2015 (Rp.)
2014 (Rp.)
468.795.975
468.795.975
Pada tahun 2014 tidak ada penambahan Aset Tetap Lainnya. 1.2.8. Konstruksi dalam pengerjaan Uraian
2015 (Rp.)
2014 (Rp.) 0
Merupakan saldo Aset lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014.
0
1.2.8. Aset Lainnya Uraian Merupakan saldo Aset lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014.
2015 (Rp.)
2014 (Rp.)
890.390.900
890.390.900
Aset Lainnya merupakan Aset yang kondisinya rusak berat yang sudah dihapuskan sesuai SK GUB No : tetapi dari Aplikasi Simda Biro Aset belum di hapus. 2. Kewajiban 2.1. Kewajiban Jangka Pendek 2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Uraian
2015 (Rp.)
Merupakan saldo Utang perhitungan pihak ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014.
2014 (Rp.)
0
0
2.1.1 RK PPKD Uraian Merupakan saldo RK PPKD per 31 Desember 2015 dan 2014.
2015 (Rp.)
2014 (Rp.) 0
0
38
2.1.2 PENDAPATAN Uraian
2015 (Rp.)
Merupakan saldo Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2015 dan 2014.
2014 (Rp.)
0
0
3. Ekuitas Dana 3.1. Ekuitas Dana Lancar 3.1.1. Cadangan Piutang Uraian
2015 (Rp.)
Merupakan saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2015 dan 2014.
2014 (Rp.)
0
0
3.1.2. Cadangan Persediaan Uraian Merupakan saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014.
2015 (Rp.)
2014 (Rp.)
17.832.000
17.496.300
3.1.3. Uang Muka dari Kas Daerah ( Sisa UP/GU/TU) Uraian Merupakan saldo Uang Muka dari Kas Daerah ( Sisa UP/GU/TU ) per 31 Desember 2015 dan 2014.
2015 (Rp.)
2014 (Rp.)
0
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
0
39
3.2. Ekuitas Dana Investasi 3.2.1. Investasi Jangka Panjang Uraian Merupakan saldo Investasi Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014.
2015 (Rp.)
2014 (Rp.)
22.085.448.431,25 22.085.448.431,25
3.2.2. Investasi Aset Tetap Uraian
2015 (Rp.)
2014 (Rp.)
Merupakan saldo Investasi Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014.
4.203.442.080,50
2.793.048.180,50
5.1.5.2.2. Investasi Aset Lainnya Uraian Merupakan saldo Investasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014.
2015 (Rp.)
2014 (Rp.)
0
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
0
40
Penjelasan atas Informasi non-Keuangan
D
inas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah ( Perda ) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembent uk an, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten yang beralamat di jalan Syech Nawawi, Palima Serang Banten. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah adalah : a. penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah; b. perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan Pariwisata sesuai rencana strategis dinas; c. pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang kebudayaan dan pariwisata daerah; d. pembinaan dan penyelenggaraan pemeliharaan serta koordinasi bidang sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata; e. pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang destinasi pariwisata; f. pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemasaran produk kebudayaan dan pariwisata; g. pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan; h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; Dengan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata “Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan“, Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke depan diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Banten memperhatikan dan menjamin keberlangsungan usaha-usaha ekonomi, kehidupan social-budaya, pelestarian lingkungan hidup dan pelestarian kebudayaan daerah serta memberikan ruang kepada masyarakat local untuk menggali potensi dan kreativitas guna menghasilkan produkproduk yang berdaya saing dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Prinsip dasar pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Banten adalah melalui upaya pemberdayaan masyarakat local, pemerataan dan keseimbangan pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang diarahkan kedalam pengembangan kawasan-kawasan wisata disesuaikan dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh setiap kawasan.
41
Penutup Laporan Keuangan SKPD masih Terdapatnya perbedaan pemahaman dan parameter dengan pihak terkait lainnya dalam hal penentuan barang yang dapat dikategorikan pada aset tetap; Untuk Tahun Anggaran 2015 barang perolehan seluruhnya terdapat pada kode akun belanja modal; Barang perolehan tidak dapat dilihat wujudnya sehubungan dengan secara langsung berada ditempat yang telah direncanakan seperti diserahterimakan pada pihak lain sesuai peruntukkannya atau berada ditempat yang telah ditentukan. Demikian Laporan Keuangan SKPD ini kami buat dengan harapan dapat dipergunakan seperlunya.
42
