Judul Penelitian
: Kerangka Kebijakan Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Kabupaten Sidoarjo Pelaksana : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Kerjasama Dengan : Latar Belakang Salah satu faktor suatu organisasi pemerintah dapat maju dan memberikan pelayanan kepada publik adalah kemampuannya dalam menentukan Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjelmaan dan aktualisasi Visi dan Misi organisasi. Kemampuan untuk senantiasa responsif terhadap lingkungan eksternal serta upaya terus menerus melakukan telaah kemampuan dan kelemahan internal menjadi prasyarat bagi organisasi pemerintahan untuk tetap eksis dan mempunyai peran strategis bagi lingkungan di sekitarnya pada skala regional dan eksternal. Proses pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilakukan melalui pentahapan lima tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahapan kedua dengan penekanan prioritas
pada
peningkatan
kualitas
Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
termasuk
pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Pemerintahpun telah mendokumentasikannya dalam PP Nomor 5 Tahun 2010 dan ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2010 di Jakarta. Terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan dalam RPJMN 2010-2014, di mana bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama serta bidang Hukum dan Aparatur termasuk di dalamnya. Dokumen tersebut dapat dijadikan pegangan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan sebagai acuan penyusunan Renstra. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran pokok yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradat, serta bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Daya saing daerah yang tinggi akan
menjadikan
daerah
siap
menghadapi
tantangan
globalisasi
dan
mampu
memanfaatkan peluang yang ada, untuk itu pembangunan daerah diarahkan untuk mengedepankan pembangunan SDM yang berkualitas dan memiliki kekuatan budaya lokal yang tinggi. Keberhasilan pembangunan bidang sosial selain ditentukan oleh kualitas pelayanan langsung yang bersifat mikro juga dipengaruhi oleh sistem dan arah kebijakan sosial yang bersifat makro. Dari segi pemerintahan umum, Indonesia secara keseluruhan masih menorehkan catatan yang cukup baik namun harus terus menerus diperbaiki. Isu yang masih jadi perhatian khusus di bidang ini adalah korupsi, di sisi lain upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi harus tetap dilakukan secara terencana, komprehensif dan bertahap, guna tercapainya pelayanan umum yang prima, transparan dan akuntabel. Dalam
merealisasikan paradigma tersebut, maka arah dan kebijakan pemerintah daerah harus mampu melakukan perubahan mendasar yang berorientasi pada perubahan dan perkembangan lingkungan masyarakatnya. Penyelenggaraan good governance di pemerintah kabupaten/kota belum secara optimal, hal ini ditandai antara lain belum sesuainya kinerja aparat dengan kaidah-kaidah yang diharapkan. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas kinerja aparat pemerintah daerah dengan mengacu pada kebijakan dan strategi penyelenggaraan good governance yang sesuai dengan kondisi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu membuat Draft Penyusunan Arah Kebijakan Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum.
Maksud dan Tujuan Penelitian ini mempunyai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu : a. Memberikan
gambaran
obyektif
bagi
pihak
yang
berkepentingan
dalam
mendeskripsikan kondisi sosial budaya dan pemerintahan umum secara menyeluruh di Kabupaten Sidoarjo. b. Mendeskripsikan capaian-capaian pembangunan dalam bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum dengan mengevaluasi indikator-indikatornya. c. Memberikan rekomendasi arah kebijakan pembangunan dalam kerangka kebijakan di bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum di Kabupaten Sidoarjo sehingga sesuai
dengan karakteristik
daerah,
potensi,
dan
sesuai
dengan
dokumen
perencanaan lainnya.
Hasil Kondisi sosial budaya daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari bidang Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan karena bidang-bidang tersebutlah yang sangat mempengaruhi kualitas dari sosial budaya suatu daerah. Pada dasarnya pembangunan sosial budaya dimaksudkan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan tata kehidupan serta tata penghidupan sosial dan pengembangan keragaman budaya. Gambaran umum sosial budaya Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Jumlah Murid Menurut Jenis Sekolah dan Kecamatan Tingkat TK-SMP, Jumlah Murid Menurut Jenis Sekolah dan Kecamatan Tingkat SLTA, Jumlah Guru Menurut Jenis Sekolah dan Kecamatan pada Tingkat TK-SMP, Jumlah Guru Menurut Jenis Sekolah dan Kecamatan pada Tingkat SLTA, Pemeluk Agama Menurut Agama per Kecamatan, serta Tempat Peribadatan Menurut Jenis Rumah Ibadah dan Kecamatan. Pelaksanaan pembangunan urusan kebudayaan TA 2009 diarahkan untuk pencapaian sasaran terwujudnya pengembangan nilai budaya dan pengelolaan keragaman serta kekayaan budaya dengan indikator desa yang masih melestarikan adat budaya nelayan pesisir, jumlah kelompok seni budaya yang dikembangkan, jumlah kelompok seniman yang mengikuti festival seni dan budaya daerah Provinsi maupun
Kabupaten dan peningkatan jumlah sarana prasarana kesenian dan kebudayaan daerah. Sedangkan pembangunan urusan sosial diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan dengan indikator rasio lansia kurang mampu yang mendapat santunan, rasio anak terlantar yang mendapat bantuan, rasio penyandang cacat yang mendapat bantuan, rasio anak sekolah dari KKM yang mendapat bantuan penanganan terhadap PMKS. Dari kelima capaia indikator urusan sosial rata-rata mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan mobilitas terhadap pembinaan PMKS sangat tinggi sedangkan dana untuk pembinaan sangat terbatas. Pada sektor budaya tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam tiga indikatornya, hanya indikator jumlah kelompok seniman yang mengikuti festival seni budaya yang mengalami kenaikan. Kinerja pemerintah dalam bidang sosial budaya juga dapat dilihat dari indikator bidang pendidikan dan kesehatan, karena kedua bidang ini yang langsung memberi dampak
pada
bidang
sosial
budaya.
Pemerintah
Kabupaten
Sidoarjo
dalam
melaksanakan pembangunan urusan pendidikan diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan tentang aksebilitas dan kualitas pendidikan dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah (APS), sarana prasarana pendidikan, ratio guru-murid, kualifikasi guru, angka kelulusan, RAPBS pada satuan pendidikan. Kinerja pelaksanaan pembangunan pendidikan tahun 2009 pada umumnya sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pembangunan urusan kesehatan diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan tentang peningkatan aksebilitas dan kualitas kesehatan dengan indikator Angka Prevalensi Gizi Kurang, Tingkat Perkembangan Posyandu, Rata-rata Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu Melahirkan, Prosentase Balita Gizi Buruk, Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI), Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, Angka Kesakitan DBD, Kunjungan Rawat Inap di RS. Kinerja pembangunan urusan kesehatan pada umumnya mengalami capaian sesuai target yang ditetapkan, namun juga ada beberapa hal yang belum memenuhi target. Kondisi pemerintahan umum Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan yang terbagi habis ke dalam 322 desa dan 31 kelurahan. Kecamatan Jabon dan Kecamatan Sedati merupakan kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Sidoarjo sedangkan tingkat kepadatan penduduknya cukup rendah karena sebagian besar wilayahnya merupakan tambak. Jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah di Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan
Candi
dan
Kecamatan
Taman
yaitu
masing-masing
terdapat
24
desa/kelurahan. Dalam menjalankan pemerintahannya Kabupaten Sidoarjo dibagi menjadi 15 Dinas, 7 Badan, 2 Kantor dan 18 Kecamatan. Pembagian ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pelaksanaan pembangunan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian TA 2009 diarahkan untuk pencapaian sasaran prioritas pembangunan dalam penegakan
supremasi hukum, HAM, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas sistem dan sarana prasarana keuangan daerah, peningkatan kualitas dan profesionalisme, rekruitmen dan penempatan PNS berdasarkan kompetensi, terbentuknya sinergitas dan koordinasi yang dinamis antar SKPD dan stakeholder lainnya. Selain itu juga meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas, optimalisasi tugas, fungsi SKPD, peningkatan penerimaan pendapatan daerah, terwujudnya kelacaran pelayanan, penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat. Pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting karena banyak fungsi vital negara berkaitan dengan hak kewarganegaraan seseorang, baik menyangkut penerbitan surat-surat kependudukan maupun akta catatan sipil. Pelaksanaan pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil diarahkan pada penyiapan SDM yang semakin mantap agar mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang. Penataan administrasi kependudukan dan pancatatan sipil bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kependudukan masyarakat dengan biaya yang murah dan dalam tempo yang singkat. Sedangkan pembangunan urusan kearsipan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan dengan indikator jumlah lembaga/instansi yang arsip in aktifnya diakuisisi, jumlah berkas arsip in aktif yang terkelola, jumlah petugas pengelola arsip yang dilatih. Pelaksanaan bidang pemerintahan umum di Kabupaten Sidoarjo secara umum telah terlaksana dengan baik, akan tetapi ada beberapa hal pokok yang harus terus ditingkatkan dan dikembangkan guna mencapai prinsip governance yang baik. Hal pokok yang perlu diperhatikan adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan sistem keuangan pemerintah daerah. Kebijakan mendasar yang perlu ditempuh dalah mengubah mindset para birokrat dari bermentak penguasa menjadi birokrat bermental pelayan masyarakat. Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang sosial dan budaya adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial. 2. Pengembangan sumber daya kebudayaan. 3. Peningkatan kualitas Wajar Dikdas 9 Tahun yang merata. 4. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah. 5. Peningkatan
profesionalisme
dan
pemerataan
distribusi
guru
dan
tenaga
kependidikan. 6. Perbaikan status gizi masyarakat. Sedangkan untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, diperlukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut : 1. Penegakan hukum yang kuat dan dipercaya. 2. Pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas aparatur negara. 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
.
