BAGIAN 3 PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA

3

BAGIAN 3

PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA

KATA PENGANTAR Kegiatan Lingkungan yang dilaksanakan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan salah satu bagian pelaksanaan yang didanai program PNPM Mandiri Perkotaan secara stimulan untuk mengentaskan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. PNPM Mandiri Perkotaan hanya menyediakan alternative kegiatan pembangunan lingkungan, namun masyarakat sendiri yang menentukan jenis dan bentuk kegiatan prasarana dan sarana agar sejalan dengan kebutuhan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Pelaksanaan seluruh tahapan pembangunan kegiatan prasarana dan sarana lingkungan yang meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan perlu didukung dengan berbagai kriteria teknis sehingga dapat tepat sasaran, terlaksana dengan baik, memiliki umur kelayakan yang optimal untuk mendukung pemanfaatan sesuai dengan harapan P2KP khususnya PNPM Mandiri Perkotaan. Untuk mencapai hal tersebut maka petunjuk pelaksanaan berupa supplemen teknis pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana mutlak untuk diberikan, dipahami dan dilaksanakan seluruh pelaku kegiatan lingkungan. Supplemen Teknis Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Lingkungan dibuat sebagai acuan bagi pelaku kegiatan lingkungan yang juga mengatur halhal teknis yang wajib dilaksanakan pelaku agar proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan berjalan baik dan tepat sasaran sesuai dengan program pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Melalui buku Supplemen Teknis ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana lingkungan bagi masyarakat miskin dalam rangka program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku secara efektif dan optimal.

Semoga bermanfaat Jakarta, Agustus 2008 Direktur Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum

Budi Yuwono P

DAFTAR ISI Daftar Isi........................................................................................... i I. PENDAHULUAN......................................................................... 1 1.1 Maksud dan Tujuan ............................................................. 1 1.2 Ruang Lingkup .................................................................... 1 II. PENDEKATAN PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN ............. 2 2.1 Pentingnya Kegiatan O&P ................................................... 2 2.2 Pengertian O&P ................................................................... 3 2.3 Tujuan O&P ......................................................................... 4 2.4 Klasifikasi Prasarana ........................................................... 4 2.5 Keterlibatan Masyarakat Dalam O&P .................................. 5 2.6 Ukuran Keberhasilan O&P .................................................. 5 III. PROGRAM KERJA O&P ........................................................... 7 3.1 Penyusunan Peraturan Organisasi O&P ............................. 7 3.2 Pembentukan Organisasi O&P ............................................ 9 3.3 Rencana Kegiatan O&P .................................................... 14 1. Pendataan Anggota...................................................... 14 2. Penggalian Sumber-Sumber Pembiayaan ................... 15 3. Inventarisasi Kondisi Prasarana .................................. 15 4. Rencana Teknis Pemanfaatan & Pemeliharaan .......... 16 5. Penyusunan RAB & Jadwal Perbaikan ........................ 18 6. Rapat-rapat Rutin ......................................................... 19 7. Pelaporan Berkala ........................................................ 19 IV. PEMBIAYAAN KEGIATAN O&P .............................................. 20 4.1 Sumber – Sumber Pembiayaan Kegiatan O&P ................. 20 4.2 Penggunaan Dana O&P .................................................... 25 LAMPIRAN : BERITA ACARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA O&P FORMULIR-FORMULIR RENCANA KERJA O&P

Bagian 3. Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

(i)

I. PENDAHULUAN Pembangunan Prasarana diwilayah kelurahan/pedesaan mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Prasarana yang dibangun harus dapat dimanfaatkan sampai masa yang panjang, untuk itu diperlukan upaya pemanfaatan dan pemeliharaan. Bila prasarana yang dibangun tidak memberikan manfaat jangka panjang akibat lemahnya pengelolaan, akan berakibat pada tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan program. Selain faktor Kualitas Konstruksi yang dihasilkan, faktor-faktor penting yang mempengaruhi berfungsinya suatu prasarana dan sarana adalah Pengelolan prasarana, yang mencakup Organisasi Pengelola, Pemanfaatan/Pengoperasian dan Pemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan. Bila salah satu hal tersebut tidak dipenuhi maka akan berpengaruh kepada kualitas pelayanan dan umur pemanfaatan yang akhirnya akan mengakibatkan tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan dibangunnya prasaran dan sarana. 1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari buku ini adalah untuk dijadikan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan Pemanfatan & Pemeliharaan sarana & prasarana bagi KSM Lingkungan dalam rangka Pengelola Kegiatan Pemanfaatan & Pemeliharaan. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Pemanfatan & Pemeliharaan sarana & prasarana agar pemanfaatan sarana & prasarana dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat dan berkesinambungan.

2. RUANG LINGKUP Buku ini mencakup maksud, tujuan, ruang lingkup, pendekatan pemanfaatan & pemeliharaan, Program Kerja, Pembiayaan, Pemeliharaan sarana & prasarana.

Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

1

II. PENDEKATAN PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN 1. PENTINGNYA KEGIATAN PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN Salah satu kegiatan penting dari seluruh proses PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya pada pendekatan pelaksanaan kegiatan lingkungan ini adalah kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan (atau Operasi dan Pemeliharaan, disingkat O&P) yang dilakukan melalui inisiatif dan kesadaran masyarakat oleh KSM/Pengelola O&P sebagai penggerak utama dari kegiatan ini. Hampir semua pembangunan prasarana yang selesai dibangun ternyata mengalami kerusakan karena tidak terpelihara. Hal ini kemungkinan disebabkan tidak tersedianya dana rehabilitasi dari sektor/instansi terkait, tidak ada swadaya masyarakat untuk pemeliharaan dan belum adanya kesadaran masyarakat untuk memelihara prasarana tersebut. Sehingga manfaat yang diterima oleh masyarakat dengan adanya pembangunan prasarana tersebut tidak optimal dan belum berkelanjutan. Atau walaupun dapat dinikmati akan tetapi jangka waktu pemanfaatannya menjadi terbatas (kurang dari umur yang direncanakan). Selain itu, kualitas prasarana yang dibangun menjadi kurang terjamin dan harapan diperolehnya manfaat yang berkelanjutan tidak dapat tercapai. Bila prasarana yang dibangun tidak memberikan manfaat jangka panjang akibat lemahnya pengelolaan, akan berakibat pada tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan program. Oleh karena itu perlu adanya ketegasan, penanggungjawab dan rencana pengelolaan (pemanfaatan dan Pemeliharaan) prasarana yang baik sesuai kebutuhan terhadap sarana & prasarana yang telah dibangun. Kesadaran akan kondisi tersebut, maka pembangunan melalui program PNPM Mandiri Perkotaan dengan entry poin pemberdaayan masyarakat mengupayakan langkah antisipasi hal tersebut melalui pengembangan dan penguatan peranserta masyarakat mulai dari tahap perencanaan, yaitu bahwa masyarakat yang paling mengetahui permasalahan yang mereka hadapi, mengetahui kebutuhan mereka (solusi permasalahan), merencanakan teknis pelaksanaan dan Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

2

memutuskan sendiri prasarana yang akan dibangun. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, masyarakat dan melaksanakan sendiri dan mengawasai kegiatan pembangunan prasarananya. Dari mekanisme peran serta tersebut, “rasa membutuhkan prasarana (tahap perencanaan)” dan “rasa memiliki prasarana (tahap pelaksanaan)“ ini diharapkan muncul “kesadaran dan rasa tanggungjawab” untuk memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangunnya sehingga dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan dan lestari. Untuk melaksanakan pemeliharaan perlu ditanamkan kesadaran kepada warga masyarakat bahwa pemeliharaan prasarana & sarana harus dilakukan oleh semua warga pemakai, baik dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaan. Peran serta masyarakat sangat diperlukan agar : ¾ Masyarakat dapat merasakan manfaatnya apabila prasarana tersebut dipelihara; ¾ Masyarakat menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan prasarana ¾ Tidak ada dana pemerintah untuk membiayai pemeliharaan, dana pemerintah dipergunakan untuk membangun prasarana dan sarana. Meskipun hal tersebut sudah diupayakan, namun berdasarkan pengalaman selama ini, masih sangat diperlukan dukungan, fasilitasi dan pembinaan lebih lanjut oleh pihak UPL/BKM dan Pemerintah Daerah Kabupaten sehingga pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang telah dibangun oleh warga melalui wadah Organisasi KSM, benar-benar dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. 2. PENGERTIAN PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN Pemanfaatan dan Pemeliharaan (P&P) adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana. Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

3

Sesuai dengan mekanisme kegiatan PNPM MP, maka penyiapan organisasi pelaksanaan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana dilakukan sejak awal pembangunan prasarana, sehingga dengan demikian masyarakat/anggota pengelola pemanfaatan & pemeliharaan dapat terlibat dan memahami berbagai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan fisik (termasuk teknis dan administrasi kegiatan) sehingga setelah kegiatan pembangunan selesai, mereka sudah siap melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang telah dibangun tersebut. 3. TUJUAN PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN PRASARANA Adapun tujuan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan ini adalah : a. Untuk Memelihara prasarana secara berkelanjutan; b. Adanya jaminan terhadap kualitas prasarana; c. Adanya keuntungan yang berkelanjutan dari hasil pemanfaatan prasarana. 4. KLASIFIKASI PRASARANA Berdasarkan pada cakupan layanan prasarana yang dibangun maka secara umum prasarana yang dibangun melalui PNPM Mandiri Perkotaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: a. Prasarana Umum (Publik), Setiap orang boleh mempergunakan prasarana tersebut. Dalam arti bahwa tidak ada orang yang dapat dikecualikan dalam penggunaannya, misalnya jalan. b. Prasarana Kelompok, Prasarana yang hanya dapat manfaatkan oleh sekelompok orang, misalnya saluran irigasi. Yang mempergunakan saluran irigasi ini antara lain adalah petani-petani yang mempunyai lahan di sekitar saluran irigasi tersebut, orangorang yang mempunyai kolam di sekitarnya, dll. c. Prasarana Pribadi/Individual, Prasarana yang hanya dapat dimanfaatkan oleh orang seorang/individual. Prasarana ini biasanya dibangun oleh perseorangan/keluarga untuk mencukupi kebutuhannya, misalnya jamban keluarga. Pemakai jamban tersebut adalah keluarga yang membangunnya. Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

4

Klsaifikasi sarana & prasarana berdasarkan jenisnya ini akan menentukan “mudah tidaknya pembiayaan prasarana untuk operasi dan pemeliharaan. Sebagai contoh seperti tabel berikut. Kemungkinan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Prasarana Prasarana Prasarana Kelompok Umum Kemungkinan - Tambatan - Saluran irigasi mudah menarik perahu - Lntai jemur “retribusi” - Gudang penyimpanan - MCK - Air bersih Kemungkinan sulit - Jalan menarik “retribusi” - Jembatan 5. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM O&P Untuk melaksanakan pemeliharaan perlu ditanamkan kesadaran kepada warga masyarakat bahwa pemeliharaan prasarana & sarana harus dilakukan oleh semua warga pemakai, baik dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaannya. Peran serta masyarakat sangat diperlukan agar : ¾ Masyarakat dapat merasakan manfaatnya apabila prasarana tersebut dipelihara; ¾ Masyarakat menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan prasarana ¾ Tidak ada dana pemerintah untuk membiayai pemeliharaan, dana pemerintah dipergunakan untuk membangun prasarana dan sarana. 6. UKURAN KEBERHASILAN O&P Adapun ukuran keberhasilan kerja O&P dapat dilihat, antara lain dari: 1. Kegiatan bersama, mampu menumbuhkan kesetiakawanan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana agar prasarana tersebut dapat berkesinambungan; 2. Ketentuan kelompok, tertulis dan menjadi aturan kerja kelompok yang saling ditaati; 3. Keanggotaan mantap, semua anggota tahu akan hak dan kewajibannya. 4. Rapat anggota, berjalan rutin dan dihadiri anggota. 5. Administrasi dan pelaporan, dikerjakan dengan tertib, tahu manfaatnya. Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

5

6. Ada usaha kelompok, yang berorientasi kepada pasar, keuntungan, efisiensi, dan kebersamaan. Yang sebagian dapat disisihkan untuk pemeliharaan sarana & prasarana; 7. Interaksi diantara anggota hidup, terarah, saling menunjang, dan saling memperkembangkan satu sama lain. 8. Pengurus, aktif menggerakkan dan memotivasi anggota agar kegiatan bisa berjalan. 9. Dari aspek Teknis, Prestasi kerja diukur dari : Berapa prasarana dan sarana yang ada Berapa prasarana dan sarana yang digunakan. Berapa prasarana dan sarana yang tidak berfungsi. Berapa orang atau masyarakat yang menggunakan Berapa jumlah penduduk yang terlayani 10. Dari aspek Keuangan, Prestasi kerja diukur dari : Berapa pendapatan yang dihasilkan Berapa biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan tersebut Berapa jumlah uang yang diterima Berapa jumlah uang yang dikeluarkan Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

6

III. PROGRAM KERJA KEGIATAN PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN 1. PENYUSUNAN PERATURAN ORGANISASI O&P Setiap organisasi apapun namanya dan bentuknya selalu ada aturan. Sebab organisasi tanpa aturan namanya bukan organisasi. Begitu juga O&P harus ada aturan organisasi. Organisasi tanpa aturan pasti akan kacau. Pengaturan/peraturan yang diperlukan antara lain adalah peraturan tentang hal-hal yang mendasar atau yang pokok-pokok bagi organisasi, termasuk hubungannya dengan pihak lain diluar organisasi dan peraturan yang bersifat kebijakan operasional. Beberapa peraturan dasar yang diperlukan, seperti Peraturan Dasar Organisasi O&P (seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja) maupun kebijakan-kebijakan penting terkait lainnya seperti adanya Iuran/Retribusi bagi pemanfaat, harus dibuat dan disepakati secara bersama-sama oleh anggota KSM/warga pemanfaat melalui forum Musyawarah Warga Pemanfaat atau forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi KSM yang ada (bukan ditentukan sendiri oleh Tim Pengelola). Dalam penyusunan ketentuan organisasi ini sangat dipengaruhi juga oleh kelompok masyarakat pemanfaat prasarana itu sendiri. Setiap desa/kelurahan atau daerah dapat mengembangkan peraturan yang jelas sesuai dengan kondisi sosial-budaya, adat-istiadat dan lain-lain yang dianut pada daerahnya masing-masing. Meskipun demikian, Sebagai contoh peraturan dasar organisasi O&P akan meliputi hal-hal seperti pada table berikut. Rancangan Pokok-Pokok Peraturan Dasar O&P Bagian Aspek-aspek Penguraian Keterangan I. Lokasi organisasi Nama Organisasi Lingkup pelayanan prasarana dan Daerah Kerja II. 1. Asas organisasi Asas Tujuan dan 2. Tujuan organisasi Tugas Organisasi 3. Tugas organisasi III. Cakupan penanganan Misalnya untuk saluran irigasi Ruang Lingkup kegiatan mencakup pengelolaan, penggunaan air, pengamanan air beserta sumber-sumbernya pada jaringan tersier


7

Bagian IV. Keanggotaan V, Kepengurusan/ Tim Pengelola

Aspek-aspek Penguraian 1. Persyaratan Keanggotaan 2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Anggota 3. Hak Anggota 1. Syarat-syarat kepengurusan 2. Susunan anggota pengurus 3. Kewajiban dan tanggung jawab pengurus 4. Hak pengurus

Keterangan Dimusyawarahkan di kelurahan/ desa yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang representatif

VI. Penutup Untuk aturan yang bersifat opersional hendaknya dibuat cukup sederhana, seperti Siapa Yang Piket/Jaga, dll.

Hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh KSM/Tim Pengelola adalah bahwa seluruh peraturan dasar organisasi yang akan dijalankan oleh Tim Pengelola dan Anggota, seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Masa Tugas Tim Pengelola, Program Kerja maupun Pertanggungjawaban Tim Pengelola harus dibuat dan disepakati secara bersama-sama oleh anggota KSM/warga pemanfaat melalui forum Musyawarah Warga Pemanfaat atau forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi KSM yang ada (bukan ditentukan sendiri oleh Tim Pengelola). Catatan : 1. Bilamana KSM telah memiliki aturan dasar Organisasi KSM sebelumnya, seperti AD/ART, yang belum mengakomodir/mencakup kegiatan O&P maka untuk pengaturan terkait hal-hal dasar O&P dapat dilakukan dengan mengamandemen aturan yang sudah ada atau membuat peraturan tambahan khusus untuk O&P. Tetapi bilamana dalam AD/ART Organisasi KSM telah mencakup O&P juga maka aturan dasar O&P dapat mengacu pada AD/ART yang sudah ada tersebut; 2. Bilamana KSM selaku pengelola O&P belum mempunyai aturan dasar terkait dengan Pengelolaan O&P, maka peraturan dasar tentang O&P ini akan menjadi bagian dari tanggungjawab Pengelola/Pengurus O&P yang baru pertama kali terbentuk/terpilih untuk memfasilitasi penyusunannya. Oleh karena itu maka proses penyusunan aturan dasar ini akan dilakukan setelah kegiatan Pembentukan Organisasi Pengelola O&P. Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

8

2. PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA O&P

Pada prinsipnya organisasi pelaksana kegiatan pemanfaatan & pemeliharaan (atau Operasi dan Pemeliharaan, disingkat O&P) sarana & prasarana adalah organisasi KSM Lingkungan yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana itu sendiri. Atau sederhananya adalah KSM Lingkungan yang merencanakan kegiatan infrastruktur, adalah juga yang melaksanakan pembangunan fisiknya dan melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang telah dibangunnya tersebut. Pendekatan ini, adalah untuk meletakkan dasar komitmen bagi sebanyakbanyaknya warga masyarakat untuk terlibat dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pemeliharaan atas bangunan yang merupakan prioritas kebutuhannya, yang telah disepakati bersama dan dibangun sendiri oleh masyarakat. Dalam pendekatan yang demikian ini maka akan sangat efektif bilamana setiap KSM/Pengelola O&P prasarana yang dibangunnya dapat berjalan dengan baik atau untuk Pengelolaan O&P pada infrastruktur yang memiliki karakteristik pemanfaat kelompok (semi public) atau infrastruktur public yang tidak ada keterkaitan fungsional bangunan (tidak satu kesatuan fungsi struktur bangunan). Dalam situasi tertentu dimana terdapat ketentuan bagi KSM untuk melaksanakan pembangunan prasarana, seperti batasan dana per KSM maka sangat mungkin bisa terjadi bahwa ada satu prasarana yang sesungguhnya adalah satu kesatuan fungsi bangunan, tapi karena nilainya cukup besar maka dilakukan proses pembangunan yang ditangani secara bersamaan oleh lebih dari satu KSM. Untuk Prasarana yang demikian maka dengan pendekatan bahwa setiap KSM mengelola bangunan yang ditanganinya perlu mendapat perhatian lebih khusus. Terutama terkait dengan adanya kemungkinan ketidak efektifan pengelolaan oleh masingmasing KSM yang telah ada. Sebagai contoh, katakanlah ada 2 KSM/Pengelola O&P (KSM-A dan KSM-B), mengelola prasarana Jalan dalam satu ruas masing-masing sepanjang 200 meter dan 150 meter, atau KSM-A mengelola prasarana gorong-gorong/jembatan dan KSM-B mengelola prasarana jalan pada ruas yang sama, atau KSM-A mengelola drainase 80 meter yang satu ruas mengalir dari drainase KSM-B sepanjang 100m. Bila salah satu KSM/Pengelola tersebut (KSM-A) tidak aktif menjalankan tugas pengelolaan O&Pnya atau ada kesulitan pendanaan sehingga berakibat pada tidak berjalannya kegiatan pemelihraan oleh salah satu KSM/Pengelola tersebut (misalnya KSM-A) maka sudah tentu akan sangat berdampak pada tidak optimalnya fungsi pelayanan prasarana secara keseluruhan (seperti Drainase tidak akan mengalir dengan baik/air Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

9

tergenang; Jalan tidak dapat berfungsi dengan baik karena goronggorong/jembatan rusak). Oleh karena itu, bila terdapat situasi yang demikian (ada infrastruktur publik yang merupakan satu kesatuan fungsi struktur bangunan) yang ditangani oleh lebih dari satu KSM, maka KSM-KSM tersebut selaku Pengelola O&P yang ada, perlu untuk : Melakukan kesepakatan Kerjasama antar KSM dalam rangka keterpaduan & sinkronisasi pelaksanaan kegiatan maupun pembiayaan kegiatan O&P. Bentuk kerjasama dapat berupa : o Ada koordinasi untuk sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan O&P antar KSM/Pengelola (Jenis Kegiatan, Jadwal Pelaksanaannya dan Lokasi pelaksanaan kegiatannya); o Penggalian & penggunaan sumber dana pemeliharaan dilakukan bersama, trasparan dan akuntabel; Atau Menyepakati satu Pengelola O&P Bersama. Bentuknya dapat berupa ”membentuk satu wadah Organisasi dengan Tim Pengelola yang baru” atau ”menyepakati salah satu dari wadah KSM yang sudah ada menjadi pengelolaan O&P” dimana Tim Pengelola O&Pnya adalah dari Tim Pengelola yang sudah ada pada salah satu KSM tersebut atau dibentuk Tim Pengelola baru yang mewakili semua KSM yang ada. Bagaimana Bentuk Struktur Organisasi/Tim Pengelola O&P Untuk melaksanakan tugas pokok O&P, maka organisasi Pengelola O&P memerlukan unit atau satuan kerja dan orang-orang yang akan duduk atau bertanggungjawab sehari-hari pada setiap unit kerja tersebut (Tim Pengelola). Bentuk Pengelola pada setiap KSM/Organisasi O&P dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan prasarana, kemampuan warga pemanfaat dan karakteristik kelompok penerima manfaat (gender). Meski demikian, dari beberapa bentuk yang diterapkan, setidaknya terdapat 2 bentuk pendekatan yang umum dilakukan untuk setiap KSM/Organisasi O&P, yaitu : satu pengelola untuk semua jenis prasarana atau satu pengelola untuk setiap jenis prasarana. Misalnya satu KSM memiliki dua jenis parasana yang dimanfaatkan yaitu Air Bersih dan Jalan maka bentuk organisasinya dapat berupa satu Pengelola untuk Air Bersih dan satu Pengelola untuk Jalan atau satu Pengelola untuk Air Bersih dan Jalan. Bentuk Pengelolaan mana yang dipilih, apakah pengelola perjenis prasarana atau satu pengelola untuk lebih dari satu jenis prasarana dalam satu KSM/Organisasi Pengelola O&P, hendaknya mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan potensi sumber pembiayaan Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

10

pemeliharaannya. Kemampuan SDM dimaksud adalah dapat berupa kemampuan manajemen pengelolaan dan ketersediaan orang yang sesuai dengan kebutuhan didalam KSM/Organisasi Pengelola tersebut. Sedangkan kemungkinan untuk memperoleh sumber pembiayaan O&P adalah berkenaan dengan potensi dari setiap prasarana untuk dapat menghasilkan/memperoleh dana dari warga pemafaat guna membiayai pemeliharaannya. Misalnya dari contoh Air bersih dan Jalan diatas, maka bila pengelolaannya dilakukan sendiri-sendiri maka potensi memperoleh pembiayaan untuk Air bersih dari pemanfaat cukup tinggi dibandingkan dengan Jalan, tetapi bila pengelolaannya adalah satu maka dapat dilakukan subsidi silang, yaitu dana yang diperoleh dari Air bersih dapat disisihkan sebahagian untuk pembiayaan pemeliharaan Jalan. Berdasarkan kedua bentuk organisasi pengelola O&P tersebut, maka struktur organisasi Pengelolanya hendaklah dibuat sederhana, yaitu : untuk satu jenis prasarana dapat dibuat dengan struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Petugas Teknis/Lapangan dan Anggota, sedangkan untuk Pengelola yang lebih dari satu jenis prasarana maka struktur organisasinya dapat dibuat dengan struktur yang terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Petugas Teknis/Lapangan pada setiap jenis prasarana dan Anggota (Anggota Organisasi Pengelola O&P adalah seluruh warga yang menerima manfaat dari prasarana yang dikelolanya). Perbedaan kedua bentuk tersebut hanya terletak pada unit kerja Petugas Lapangannya saja, dimana untuk Pengelola yang mencakup lebih dari satu jenis prasarana maka Petugas Lapangan dibuat sesuai jumlah jenis prasarana yang dikelola. Secara diagram kedua struktur tersebut dapat digambarkan seperti gambar 1. berikut. KETUA

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

PETUGAS LAPANGAN PRASARANA-1

PETUGAS LAPANGAN PRASARANA-2

ANGGOTA Struktur Organisasi Pengelola O&P (Dua jenis Prasarana)


SEKRETARIS

BENDAHARA

PETUGAS LAPANGAN

ANGGOTA Struktur Organisasi Pengelola O&P (satu jenis Prasarana)

11

Bagaimana Membentuk Organisasi Pengelola ? Adapun Langkah-langkah teknis pembentukan organisasi O&P ini adalah : 1. KSM selaku organisasi Pemanfaat & Pemelihara, mengumpulkan semua warga pemanfaat. 2. Lalu dijelaskan perlunya dibentuk pengelola prasarana. Dijelaskan untung ruginya bila dibentuk dan bila tidak dibentuk termasuk peran masyarakat didalamnya. 3. Lalu warga pemanfaat diminta pendapatnya, bagaimana bentuk organisasi pengurus dan siapa saja yang akan duduk sebagai pengurus. 4. Setelah disepakati struktur organisasi termasuk susunan tim pengelola, maka dibuat Berita Acara Pembentukan Pengelola Pemanfaatan & Pemeliharaan prasarana. Bila perlu lakukan peresmian Pengelola, bisa mengundang Camat, Tim KMW, Kepala Desa, Aparat atau Tokoh Masyarakat, agar keberadaannya dapat lebih diakui dan diperhatikan. Waktu pelaksanaan pembentukan organisasi Pengelola ini dilakukan sejak awal persiapan pelaksanaan kegiatan atau selambat-lambatnya sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan pembangunan/fisik prasarana. Dilakukan oleh KSM melalui forum musyawarah warga pemanfaat (atau forum musyawarah pengambilan keputusan tertinggi KSM). Dan difasilitasi oleh pihak BKM/UPL, Konsultan, Ka Desa/Lurah. Bila perlu, Lakukan peresmian O&P setelah Tim Pengelola terbentuk, bisa mengundang Camat, Tim Konsultan, Kepala Desa/Lurah, Aparat atau Tokoh Masyarakat, agar keberadaannya dapat diakui dan diperhatikan. Apa Tugas Pokok Organisasi Pengelola Sejalan dengan tujuan O&P diatas, maka tugas pokok Pengelola selaku penggerak utama kegiatan atau Penanggungjawab O&P, adalah : 1) Menyusun rencana pemanfaatan prasarana 2) Menyusun rencana penerimaan dan belanja Pengelola 3) Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan pembangunan prasarana; 4) Mengorganisasikan kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan pembangunan prasarana; 5) Membuat laporan pertanggungjawaban kerja Pengelolaan Sarana & Prasarana yang menjadi tanggungjawabnya. Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

12

Apa Tugas Tim Pengelola Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka tugas-tugas dari setiap unit kerja organisasi Pengelola O&P (Tim Pengelola) sehari-hari, adalah : 1) Ketua, Memimpin/Penanggungjawab utama seluruh kegiatan dan usaha organisasi. Ketua bertanggung jawab atas seluruh kegiatan organisasi sesuai peraturan organisasi serta program kerja yang telah diputuskan bersama. Antara lain mencakup tugas : ¾ Mengkoordinir Tim Pengelola/pengurus O&P ¾ Mengundang dan menyelenggarakan Rapat-rapat rutin atau Musyawarah ¾ Melakukan kerjasama kemitraan dengan pemerintah desa/kelurahan, Dinas/Instansi terkait dan pihak swasta atau lainnya guna meningkatkan peroleh pembiayaan pemeliharaan atau pengembangan layanan prasarana. ¾ Mendorong peningkatan kesadaran dan kontribusi warga untuk melakukan pemeliharaan prasarana. ¾ Bersama seluruh Tim Pengelola membuat laporan baik secara berkala maupun Pertanggungjawaban Kegiatan Pengelola; ¾ Bersama seluruh Tim Pengelola, mensosialisasikan kegiatankegiatan pemanfaatan & pemeliharaan, khususnya kepada warga pemanfaat; ¾ Bersama seluruh Tim Pengelola menyusun draft peraturan dasar, program kerja O&P dan rencana pendanaan O&P untuk ditetapkan dalam Musyawarah Warga (bila belum ditetapkan sebelumnya). 2) Sekretaris atau bagian administrasi, melaksanakan kegiatan administrasi umum/ketatausahaan O&P, antara lain mencakup : ¾ Menyiapkan surat menyurat ¾ Mengarsip surat masuk dan surat keluar ¾ Menyimpan dan memelihara dokumen/dokumentasi kegiatan ¾ Membuat notulen rapat/ musyawarah warga pemanfaat ¾ Menginvebtarisasi anggota atau warga pemanfaat 3) Bendahara atau bagian Keuangan, melaksanakan : ¾ Menerima dan menyimpan uang/dana O&P; ¾ Mengeluaran uang dengan persetujuan ketua ¾ Membuat dan menyimpan bukti penerimaan dan bukti pengeluaran ¾ Mencatat pembukuan keuangan O&P ¾ Membuat laporan keuangan secara periodik dan laporan pertanggungan jawab keuangan; 4) Petugas Lapangan atau bagian Teknik, melakukan : ¾ Monitoring dan inventarisasi kondisi prasarana, ¾ Menyusun rencana kebutuhan, biaya dan jadwal pemeliharaan & perbaikan prasarana, ¾ Membimbing dan mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan oleh warga; Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

13

¾ Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan. 5) Anggota : ¾ Mendapatkan informasi, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi yang sama dalam setiap kegiatan; ¾ Mengikuti rapat-pertemuan/Musyawarah yang dilakukan Pengelola ¾ Melaksanakan/terlibat aktif dalam setiap kegiatan pemeliharaan yang dilakukan ¾ Membangun kebersamaan, kekompakan, persatuan dan kesatuan ¾ Memikirkan dan mengusahakan pengembangan KPP ¾ Membayar iuran atau memberikan kontribusi lainnya untuk pemeliharaan prasarana sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama. Untuk mendukung tugas-tugas Tim Pengelola yang ada, maka Ketua Pengelola dapat melakukan penugasan kepada anggota terkait aspek kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan, baik berupa kegiatan yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidentil. Kesepakatan mengenai penugasan ini hendaknya diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama warga pemanfaat. Contoh penugasan dalam pelaksanaan kegiatan seperti siapa yang piket atau penugasan pemeliharaan kebersihan MCK secara bergiliran. 3. RENCANA KEGIATAN O&P

Rencana kerja O&P pada dasarnya mencakup seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan pemanfaatan & pemeliharaan prasarana. Secara umum pokok-pokok rencana kegiatan O&P ini adalah mencakup : 1) Kegiatan Pendataan Anggota 2) Penggalian sumber-sumber pembiayaan 3) Monitoring dan Inventarisasi kondisi prasarana; 4) Rencana Teknis Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana 5) Penyusunan RAB dan Jadwal Perbaikan (termasuk pengembangan bila perlu); 6) Rapat-rapat Berkala 7) Pelaporan secara Berkala Masing-masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut : 3.1. Pendataan Anggota Pendataan anggota ini sangat penting, selain untuk mengetahui jumlah dan siapa saja warga pemanfaat juga akan berkaitan dengan potensi kontribusi dalam pemeliharaan dari prasarana yang dikelola atau pengaturan pemanfaatan bila diperlukan. Hal-hal yang perlu dicatat berkaitan dengan Anggota ini adalah : Nama, Jenis Kelamin (Laki-laki / Perempuan), Alamat tempat tinggal dan Pekerjaannya, bila perlu dapat dilengkapi dengan status kondisi sosial Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

14

ekonomi masing-masing. Selain itu perlu ditetapkan sebaiknya pendataan ini dilakukan secara periodik, seperti per bulan atau triwulan atau tahunan. Contoh bentuk formulir Pendataan Anggota ini dapat dibuat seperrti contoh terlampir. 3.2. Penggalian sumber sumber – sumber pembiayaan Yang membiayai kegiatan O&P pada dasarnya adalah warga pemanfaat prasarana berlandaskan gotong royong dan kasadaran bahwa pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan prasarana adalah tugas bersama seluruh warga pemanfaat, karena prasarana tersebut memang milik semua warga pemanfaat, bukan milik pemerintah atau aparat. Meskipun demikian, Ini tidak berarti bahwa menutup peluang bagi Pengelola untuk mendapatkan sumber dana lain diluar dari warga pemanfaat prasarana. Dana pemeliharaan bisa diupayakan dari berbagai sumber. Dalam hal ini perlu usaha untuk menggali sumber-sumber dana tersebut baik dari masyarakat maupun dari sumber-sumber lainnya, antara lain : • Retribusi/Iuran penggunaan prasarana, seperti prasarana jalan, tambatan perahu, air bersih, prasarana sanitasi dan irigasi; • Jasa pemasangan baru, seperti air bersih; • Donatur; • Bantuan dari Pemda Kabupaten, Kecamatan atau Desa; Secara lebih rinci bagaimana penggalian sumber-sumber pembiayaan ini dapat dilihat pada penjelasan Bagian IV. Pembiayaan kegiatan O&P. 3.3. Inventarisasi Kondisi Prasarana Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi prasarana yang telah dibangun, apakah ada kerusakan atau kekurangan ataupun permasalahan-permasalahan yang perlu ditangani segera. Cara pelaksanaannya adalah dengan melakukan monitoring/pengecekan langsung kelapangan, sedangkan pelakunya dapat dilakukan oleh Tim Pengelola, khususnya Petugas Lapangan/Teknis sendiri atau Penugasan kepada anggota secara rutin dan bergilir. Anggota dapat dibagi menjadi beberapa grup untuk melakukan kegiatan ini secara bergiliran misalnya per RT atau KK. Waktu pengecekan dapat diatur sesuai dengan kesepakatan diantara anggota, seperti mingguan atau bulanan. Agar proses kegiatan inventarisasi kondisi prasarana ini berjalan secara efektif maka perlu dilakukan fokus pengecekan yaitu pada setiap jenis system atau bagian bagian prasarana. Hal-hal yang perlu dicatat pada saat inventarisasi satiap komponen system prasarana tersebut, adalah : jumlah/volume yang ada, kondisi pada saat pengecekan, apakah baik atau rusak. Kemudian bila ada kerusakan, dapat juga ditentukan rencana penanganan/perbaikannya, termasuk berapa perkiraan biayanya. Dari hal Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

15

tersebut juga dapat ditentukan apakah tingkat kerusakannya ringan atau dapat diselesaikan melalui pemeliharaan rutin atau permasalahannya adalah berat dan harus dilakukan perbaikan khusus. Juga dapat ditentukan apakah tingkat kerusakan tersebut sangat mendesak untuk segera ditangani atau dapat ditunda demi untuk menjaga kualitas perbaikan. 3.4. Rencana Teknis Pemanfaatan & Pemeliharaan Prasarana a. Rencana Teknis Pemanfaatan Prasarana Rencana teknis pemanfaatan atau penggunaan prasarana yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan penggunaan prasarana sesuai fungsi utamanya. Dalam kaitan ini, ada 2 hal prinsip yang harus diperhatikan, yaitu : 1) Penggunaan Prasarana Secara Optimal Setiap jenis prasarana yang dibangun tentu mempunyai cara penggunaan tertentu pula. Artinya bahwa jenis prasarana yang berbeda tentu mempunyai cara penggunaan yang berbeda pula, sesuai dengan jenis prasarananya. Banyak ditemukan dilapangan adanya pemakaian prasarana yang tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya dari prasarana tersebut atau fungsinya berubah, misalnya prasarana MCK atau saluran irigasi juga dipergunakan sebagai tempat memandikan kerbau, Lantai Jemur dipergunakan sebagai tempat parkir atau bermain, jalan Sirtu/jembatan kayu yang seharusnya untuk mobil beban ringan tetapi dilalui oleh Mobil bermuatan berat, dll. Apabila terjadi kesalahan penggunaan seperti ini maka akan berakibat pada kerusakan yang lebih cepat sehingga prasarana tersebut tidak dapat dipergunakan lebih lama. Untuk menghindari penggunaan prasarana di luar peruntukannya tersebut maka perlu dibuat dan disepakati cara penggunaan prasarana secara benar atau sesuai fungsinya. Setelah ditetapkan kemudian perlu di sosialisasikan agar dipahami dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua warga pemanfaat. Secara rinci tatacara pemanfaatan setiap prasarana dapat mengacu pada tatacara pemanfaatan prasarana yang telah ditetapkan sesuai buku Petunjuk Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. 2) Pengaturan Penggunaan Prasarana Untuk prasarana tertentu diperlukan pengaturan penggunaan prasarana, agar tidak terjadi konflik ataupun tidak sesuai dengan fungsi utamanya. Pengaturan ini dilakukan dengan membagi jadwal giliran penggunaannya. Tentunya cara pengaturan penggunaan prasarana ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

16

pemanfaatan dan jenis prasarannya. Sebagai contoh, perlu dilakukan pengaturan pemakaian air Irigasi atau air bersih pada saat-saat tertentu agar semua pemanfaat dapat memperoleh manfaat yang sama dan tetap optimal. Hal penting yang perlu diperhatikan juga disini adalah bilamana diperlukan suatu pengaturan semacam ini maka harus disepakati bersama oleh semua warga pemanfaat. b. Rencana Teknis Pemeliharaan Prasarana Rencana pemeliharaan merupakan serangkaian kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk menjaga prasarana agar tidak rusak atau tetap berfungsi secara optimal. Rencana pemeliharaan disini mencakup pemeliharaan yang dilaksanakan secara rutin, berkala dan insidentil/mendesak. o Pemeliharaan rutin dilakukan secara terus menerus, biasanya dalam periode waktu seperti setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan. Umumnya kegiatan ini bersifat pekerjaan pencegahan untuk menjaga agar prasarana tidak rusak, biasanya terdiri atas tugastugas yang berulang-ulang dengan teknik yang sederhana, misalnya kegiatan pembersihan. o Pemeliharaan Berkala dilakukan dalam periode waktu tertentu misalnya setiap 3 bulan, setiap 6 bulan atau setiap tahun. Umumnya kegiatannya mencakup kegiatan pemeliharaan yang sudah dapat diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu, seperti perawatan dan semua perbaikan ringan serta penggantian bagian-bagian kecil/sekunder, termasuk perbaikan sederhana. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi prasarana pada tingkat kemampuan yang dimilikinya atau fungsi secara yang seharusnya dari parasaran. Misalnya kegiatan pengecatan komponen prasarana, pemberian pelumas pada pintu air, penggantian kran air yang rusak, dll. o Pemeliharaan Insidentil/mendesak, pekerjaan yang mendesak yang memerlukan penanganan segera, yang umumnya tidak direncanakan terlebih dahulu. Sifat kemedesakan ini biasanya karena dapat membahayakan pemanfaat, Bisa membawa akibat kerusakan besar atas milik pribadi masyarakat (seperti rumah, lahan Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

17

produktif, dll) dan kerusakan yang bisa menjadi penyebab kerusakan yang lebih besar. Misalnya penggantian lantai jembatan, kerusakan akibat banjir/ longsor, dll. Pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya adalah menjadi tanggungjawab bersama warga pemanfaat, dilakukan secara bersamasama dan dikoordinir oleh Petugas Lapangan. Selain hal tersebut, juga dapat dilakukan dengan cara Penugasan kepada anggota secara rutin dan bergilir. Misalnya anggota dapat dibagi menjadi beberapa grup untuk melakukan kegiatan ini secara bergiliran misalnya per RT atau KK. Waktu pelaksanaannya dapat diatur sesuai periode pemeliharaan rutin prasarana, seperti harian, mingguan atau bulanan. Untuk kegiatan perawatan seperti pemberian pelumas pada mesin pompa, pintu air, atau perbaikan kecil seperti penutupan lubang-lubang kecil pada jalan yang rusak hendaknya dilakukan oleh Petugas atau penugasan kepada warga yang mempunyai pengalaman melakukan hal tersebut agar tetap sesuai dengan standar perawatan yang benar. Setiap jenis prasarana telah dilengkapi dengan standar teknis pemeliharaan baik rutin maupun berkala. Oleh karena itu, maka penentuan jenis kegiatan atau hal-hal yang perlu dilakukan dalam pemeliharaan ini hendaknya mengacu pada Pedoman Teknis Pembangunan Prasarana, khususnya pada Bagian Pemeliharaan. Selain penentuan jenis kegiatan dan pemahaman cara pelaksanaannya, pada tahap ini juga penting untuk disepakati bersama bagaimana pembiayaannya, berapa besarnya dan dari mana sumbernya. 3.5. Penyusunan RAB dan Jadwal Perbaikan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan Perbaikan, pada dasarnya dibuat sesuai kebutuhan dilapangan. Artinya bahwa kegiatan ini dilakukan karena ada kebutuhan perbaikan kerusakan prasarana. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan tindaklanjut hasil inventarisasi kondisi prasarana. Dimana ternyata ditemui adanya kerusakan yang perlu dilakukan perbaikan. Adapun pelaksanan kegiatan perbaikan ini dapat dilakukan pada saat pemeliharaan rutin atau berkala atau insidentil. Disini juga dapat termasuk rehabilitasi dan perbaikan besar, yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi prasarana dari kondisi yang sudah tidak layak menjadi layak kembali. Perhitungan RAB disini pada prinsipnya adalah menentukan berapa besar dana yang diperlukan, termasuk apa saja kebutuhan perbaikan tersebut sedangkan Jadwal disini adalah menentukan kapan waktu kegiatan Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

18

perbaikan tersebut pelaksanaannya.

akan

dilaksanakan,

termasuk

berapa

lama

Secara lebih detail bagaimana langkah-langkah perhitungan RAB dan Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dapat mengacu pada buku Petunjuk Teknis Tatacara Persiapan dan Perencanaan Teknis Kegiatan Lingkungan (Penyusunan Proposal). 3.6. Rapat-rapat rutin Rapat rutin dapat dilakukan tiap bulan atau peride waktu tertentu yang disepakati, dilakukan untuk melihat atau mengevaluasi hasil-hasil kegiatan pemeliharaan yang telah dilakukan dan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan (memutuskan rencana penyelesaiaan masalah), atau agenda lain yang dianggap penting untuk dibahas bersama. Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua, jika memang diperlukan peserta rapat rutin tidak hanya pengurus namun juga dari masyarakat yang berkepentingan dalam kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang bersangkutan. Pada setiap rapat harus selalu dibuat daftar hadir peserta dan catatan hasil rapat (notulen) dan diarsipkan oleh sekretaris. 3.7. Pelaporan secara berkala Pelaporan seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab ketua kelompok dibantu oleh Tim Pengelola. Dalam laporan tersebut terkandung unsur-unsur sebagai berikut : a) Pelaporan Keuangan Pelaporan keuangan dilakukan oleh bendahara. Dalam kaitan dengan kegiatan tersebut bendahara melaporkan penerimaan dan pengeluaran baik berkaitan dengan administrasi Pengelola maupun yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan. Laporan ini mencakup minimal : keadaan kas, laporan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendanaan (seperti iuran, retribusi, donatur, dll), laporan pengeluaran baik untuk kegiatan administrasi maupun kegiatan pemeliharaan/perbaikan, dll. b) Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan kegiatan, mencakup laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan rutin, berkala dan insidentil, termasuk hasil Inventarisasi kondisi prasarana maupun hasil-hasil pertemuan yang dilaksanakan. c) Data Mengenai Barang Inventaris Data dan penggunaan barang inventaris kelompok perlu dilaporkan untuk mengetahui jumlah, jenis, dan kondisi barang yang ada. Hal ini dilakukan untuk memperkirakan kebutuhan penambahan ataupun perbaikan barang untuk masa yang akan datang. Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

19

IV. PEMBIAYAAN KEGIATAN O&P Untuk melaksanakan pemeliharaan perlu ditanamkan kesadaran kepada warga masyarakat bahwa pemeliharaan prasarana & sarana harus dilakukan oleh semua warga pemakai, baik dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaan. Yang membiayai kegiatan O&P pada dasarnya adalah warga pemanfaat prasarana berlandaskan gotong royong dan kasadaran bahwa pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan prasarana adalah tugas bersama seluruh warga pemanfaat, karena prasarana tersebut memang milik semua warga pemanfaat, bukan milik pemerintah atau aparat. Meskipun demikian, Ini tidak berarti bahwa menutup peluang bagi Pengelola untuk mendapatkan sumber dana lain diluar dari warga pemanfaat prasarana. 1. SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN O&P Dana pemeliharaan dapat berasal dari berbagai sumber, namun perlu usaha untuk menggali sumber-sumber dana tersebut. Sumber dana potensial pendanaan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dapat diperoleh dari kontribusi masyarakat pengguna, pihak swasta (yang juga turut memetik manfaat dari pembangunan prasarana tersebut), serta pemerintah (pemerintah Desa/Kelurahan, Dinas/Instansi terkait setempat). Masing-masing sumber tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Kontribusi Pemanfaat

Warga

Salah satu alternatif sumber pembiayaan O&P adalah melalui kontribusi warga sesuai dengan budaya setempat dan kesepakatan yang telah dilakukan. Hal ini merupakan bentuk kompensasi pemanfaat terhadap penggunaan prasarana tersebut. Adapun jenis kontribusi atau sumbangan warga pemanfaata adalah : a. Sumbangan berupa uang, yang didapatkan dari iuran anggota kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan, ataupun retribusi dari penggunaan prasarana secara langsung.


20

b. Sumbangan selain uang seperti material, penyediaan fasilitas penunjang, tenaga kerja, peralatan dalam rangka kegiatan pemeliharaan Sedangkan cara pengumpulan dana tersebut adalah bergantung pada kondisi sosial budaya masyarakat setempat, yang secara umum terbagi atas dua golongan sebagai berikut : a. Sumbangan/Retribusi ditarik langsung pada saat menggunakan prasarana yang bersangkutan, hal ini dapat diberlakukan untuk para pengguna yang tidak secara rutin menggunakan prasarana. Hal ini bisa diterapkan untuk individu atau perusahaan swasta yang menjadi pengguna prasarana yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah tambatan perahu, fasilitas penggilingan padi, dan lain-lain. b. Sumbangan/Iuran rutin, hal ini dapat diberlakukan untuk pengguna prasarana yang secara rutin menggunakan prasarana yang bersangkutan seperti irigasi, penyewa kios di pasar, MCK, fasilitas air bersih dan prasarana lainnya. Hal yang sangat penting dan harus diperhatikan berkaitan dengan penerapan “iuran/retribusi” yang akan diberlakukan oleh KSM/Tim Pengelola adalah bahwa hendaknya disesuaikan dengan situasi budaya dan kemampuan ekonomi warga pemanfaat dan kebutuhan akan biaya pemeliharaan/perbaikan. Besarnya iuran atau retribusi yang akan dikenakan baik perorangan atau per keluarga, baik rutin atau setiap kali penggunaan, kepada warga pemanfaat tetap atau dari luar, bagi warga kurang mampu atau mampu, hendaknya dimusyawarahkan dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh anggota KSM/warga pemanfaat yang ada sehingga tidak terlalu membebani dan semua warga pemanfaat tetap dapat memperoleh hak-hak yang sama dalam pemanfaatan prasarana (adil). Sejauhmana kontribusi warga ini dapat diperoleh, khususnya terkait dengan dana dalam bentuk “Iuran/retribuís” sangat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut : SKALA PELAYANAN PRASARANA Skala pelayanan merupakan cakupan luas daerah (jumlah warga pemanfaat) yang dapat dilayani oleh suatu prasarana. Skala pelayanan prasarana sangat ditentukan oleh jenis prasarana yang dibangun. Apakah prasarana itu menyentuh kebutuhan semua keluarga atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya jalan akan memiliki skala pelayanan yang cukup luas dibandingkan dengan MCK Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

21

yang skala pelayanannya hanya disekitarnya (kelompok tertentu) saja.

pada

warga

pemanfaat

Gambar tersebut memperlihatkan skala pelayanan sebuah ruas jalan dan MCK pada suatu kelurahan/desa. Rumah tangga yang digambarkan dengan kotakotak tersebut adalah penerima manfaat dengan adanya pembangunan jalan tersebut, tanpa harus memperhatikan rumah tangga apakah berada di dalam maupun di luar desa. Sedangkan MCK hanya dimanfaatkan oleh keluarga disekitarnya saja (4 rumah). Identifikasi pelayanan ini sangat penting untuk melihat seberapa banyak jumlah warga pemanfaat dapat dilibatkan. Selain itu, identifikasi prasarana berdasarkan jenisnya ini akan menentukan “mudah tidaknya pembiayaan (cost recovery)” prasarana untuk operasi dan pemeliharaan. (Lihat tabel kemungkinan mudah tidaknya pembiayaan menurut kalsifikasi prasarana sebelumnya) MANFAAT YANG DITERIMA OLEH MASYARAKAT Khusus untuk prasarana yang termasuk dalam prasarana umum, seperti jalan, jembatan, tambatan perahu, pasar, dll, perlu dipikirkan apakah memiliki skala pelayanan yang lebih luas, sehingga perlu diidentifikasi hal-hal sebagai berikut : a. Penerima manfaat langsung Yaitu Warga yang memperoleh manfaat secara langsung karena mempergunakan prasarana yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah prasarana jalan, penerima manfaat langsung adalah orang yang mempergunakan jalan tersebut. Orang tersebut akan memperoleh manfaat dengan kemudahan dalam transportasi, waktu tempuh menjadi pendek dll. b. Penerima manfaat tidak langsung Yaitu Warga yang memperoleh manfaat dari pembangunan prasarana tanpa harus mempergunakan prasarana tersebut. Sebagai contoh adalah pembangunan prasarana jalan, penerima manfaat tidak langsung misalnya orang yang mempunyai toko/warung di pinggir jalan tersebut, orang yang Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

22

mempunyai tanah di pinggir jalan tersebut karena harga tanah meningkat dll. Besarnya manfaat yang diterima oleh seseorang akan mempengaruhi kemungkinan dapat tidaknya penerima manfaat tersebut dikenai “iuran/retribusi”. Semakin besar manfaat yang diterima, maka semakin besar kemungkinan dikenakan iuran/retribusi. PROFIL KELOMPOK PENERIMA MANFAAT Tinjauan profil kelompok pemanfaat terutama dipergunakan untuk prasarana yang termasuk dalam public goods/parasarana umum, kelompok pemanfaat sangat beraneka ragam tergantung pada berbagai karakteristik tertentu, misalnya : 1. Karakteristik Fungsional : Klasifikasi berdasarkan karakteristik fungsional berkaitan dengan posisi pengguna dalam kaitannya dengan pemanfaatan prasarana. Misalnya : a. Bis yang memanfaatkan prasarana jalan maka kelompok pengguna dapat diklasifikasikan seperti : Perusahaan bis; Sopir bis; Penumpang bis b. Perahu yang memanfaatkan prasarana tambatan perahu maka kelompok pengguna dapat diklasifikasikan seperti : Pemilik perahu, Pengemudi perahu, Penumpang perahu Karakteristik penerima manfaat akan mempengaruhi kemungkinan dapat tidaknya penerima manfaat tersebut dikenai “iuran”. Semakin banyak orang menerima manfaat, maka semakin besar kemungkinan dikenakan retribusi. 2. Karakteristik Sosial Ekonomi : Tinjauan terhadap karakteristik sosial ekonomi adalah berdasarkan status sosial ekonomi kelompok pemanfaat, dapat mencakup : a. Frekwensi Penggunaan Prasarana, Sebagai contoh adalah seorang petani yang memanfaatkan prasarana tertentu dapat dikelompokkan menjadi : Petani yang memiliki lahan cukup luas, Petani pemilik lahan sempit, Petani penggarap Dapat dilihat sampai seberapa banyak frekwensi penggunaan prasarana oleh ketiga kelompok pemanfaat tersebut. Frekwensi penggunaan prasarana kemungkinan akan dapat mempengaruhi besarnya “iuran” yang dapat ditarik dari pengguna. Semakin sering seseorang/sekolompok menggunakan prasarana maka semakin besar pentensi dikenakan iuran dan sebaliknya. Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

23

b. Tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, Misalkan seseorang yang menggunakan Air Bersih, maka dapat dikelompokan apakah tergolong : warga Mampu; warga Kurang Mampu (miskin). Dapat dilihat apakah sesorang tergolong mampu atau tidak mampu secara ekonomi. Hal ini juga akan mempengaruhi besarnya iuran yang akan dikenakan. Semakin mampu seseorang maka semakin besar potensi nilai iuran yang dikenakan. 2) Bantuan Pemerintah Kepala Desa/Lurah dapat memberikan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan yang sudah dituangkan dalam peraturan desa. Besarnya tentu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing desa. Selain itu bisa dari Subsidi Dinas/Instansi Teknis terkait dikabupaten/Kota. Umumnya bantuan dari Pemerintah ini memungkinkan jika terjadi kerusakan berat yang memerlukan perbaikan besar pada fasilitas umum atau fasilitas vital seperti jalan, jembatan, tambatan perahu dan saluran air, ataupun prasarana lainnya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya memperoleh dukungan pemerintah, khususnya Dinas-dinas di Kab/Kota adalah harus memahami instansi mana yang dapat dituju oleh masyarakat, sebab setiap instansi telah mempunyai wewenang tertentu, misalnya Dinas PU untuk prasarana umum, Dinas Pendidikan untuk prasarana pendidikan, Dinas Kesehatan untuk prasarana kesehatan, dinas kebersihan/pemda untuk prasarana persampahan. Bantuan Pemerintah tersebut penting untuk digali mengingat pemerintah daerah/Desa adalah Pembina dan Fasilitator Pembangunan, khususnya diwilayahnya. 3) Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat Bantuan yang dimaksudkan disini, seperti dari organisasi lain atau perusahaan swasta. Umumnya potensi bantuan ini akan ada bilamana terjadi pemanfaatan bersama suatu prasarana. Misalnya jalan yang dibangun masyarakat juga dipergunakan oleh pihak lain tersebut. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan, bahwa Perusahaan tertentu yang berada disekitar wilayah tersebut dapat saja memberikan sumbangan. 4) Usaha lain dari pengurus yang syah Potensi sumber pembiayaan disini dapat berasal dari upaya pengembangan prasarana misalnya dari biaya pemasangan baru air bersih, penjualan air bersih, atau adanya keuntungan dari hasil usaha bersama kelompok, seperti Irigasi, dll. Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

24

2. PENGGUNAAN DANA O&P Penggunaan Dana O&P dapat dilakukan untuk : • Biaya gaji pengelola (bila diperlukan dan disepakati oleh warga) • Biaya Upah Tenaga Kerja • Biaya Bahan • Biaya Peralatan kantor/administrasi • Biaya Pemeliharaan rutin/berkala • Biaya Perbaikan dan Pengembangan • Dan lain-lain Apabila diperlukan dana yang cukup besar (untuk rehabilitasi) dan dari dana yang diperoleh tidak cukup tersedia, maka usulan kegiatan perbaikan/rehabilitasi tersebut perlu disampaikan/dimasukaan dalam daftar usulan kegiatan pembangunan sesuai mekanisme perencanaan yang ada ditingkat Kelurahan/Desa. Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan O&P maka baik dana yang diperoleh maupun penggunaannya agar diumumkan kepada masyarakat, baik melalui media papan-papan informasi yang ada maupun formu-forum pertemuan warga. Untuk pencatatan dan administrasi keuangan O&P dapat menggunakan administrasi keuangan dan pembukuan sebagaimana yang dilakukan pada tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana (lihat format-format Administrasi Pembukuan & Keuangan)


25

LAMPIRAN : 1) BERITA ACARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA O&P 2) CONTOH FORMULIR RENCANA KERJA O&P 3) CONTOH FORMULIR PENDATAAN ANGGOTA 4) CONTOH FORMULIR INVENTARISASI KONDISI PRASARANA 5) CONTOH FORMULIR RAB 6) CONTOH FORMULIR JADWAL PELAKSANAAN PERBAIKAN Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

26

Contoh : Berita Acara Pembentukan Organisasi Pengelola Pemanfaat dan Pemelihara ( O&P )

Pada hari ini ……….. tangggal ………….., bulan ……….., tahun …………… telah diadakan rapat pembentukan Organisasi Pengelola Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana & prasarana : KSM

: ………………

Alamat

: ………………

Kegiatan

: ………………

Lokasi Kegiatan

: .....................

Dalam rapat pembentukan O&P ini telah disepakati bersama bentuk struktur organisasi dan pengurus sebagaimana terlampir. Demikian berita acara pembentukan organisasi Pengelola pemanfaat dan pemelihara ini dibuat, dan akan dijadikan dasar bagi seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan O&P.

............................................... 200.... BKM/UPL,

Ketua KSM/Organisasi O&P

(....................................)

(.................................)

Mengetahui : Lurah/Ka Desa

:

Ketua RW

:

Ketua RT

:

Tokoh Masyarakat

:

Lampirkan Struktur Organisasi Pengelola & Daftar Nama Tim Pengelola Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

27

RENCANA KEGIATAN PEMELIHARAAN PRASARANA

Form : OP-1

: : : : :

Nama O&P Prasarana Lokasi Kel/Desa Kecamatan Kab/Kota

No

Jenis Kegiatan

Frek wensi

Tugas-Tugas

Perkiraan Biaya (Rp)

1

2

3

4

5

Ditentukan sesuai kesepakatan warga, misalnya mingguan atau bulanan Ditentukan sesuai kesepakatan warga, sesuai sumber perolehannya

Melakukan Pendataan warga yang menjadi anggota pemanfaat prasarana (Mengisi Form-2)

1.

Pendataan Anggota Pemanfaat

2.

Penggalian Sumber Dana

3.

Inventarisasi Kondisi Prasarana

4.

Pemeliharaa : a. Rutin Mingguan b. Rutin Bulanan

Ditentukan sesuai kesepakatan warga, misalnya mingguan atau bulanan Ditentukan sesuai cara pemeliharaan Rutin/Berkala dari jenis prasarana yang dikelola

Sumber Pembiayaan 6

Melakukan pencarian dana untuk membiayai kegiatan pemeliharaan prasarana (termasuk untuk pengembangan bila perlu) dari berbagai sumber pembiayaan yang dianggap sah seperti Iuran, Retribusi, Bantuan Pemda/Desa, Donatur, dll) Melakukan pemantauan langsung dan menginventarisasi kondisi bagian-bagian prasarana. (Mengisi Form-3)

Uraian tugas/rincian kegiatan yang akan dilakukan diisi sesuai jenis prasarana (mengacu pada Cara Pemeliharaan, Buku Pedoman Teknis Sederhana Pembangunan


28

5.

Menyusun RAB & Jadwal Perbaikan

Sesuai hasil Inventarisasi

6.

Rapat-rapat Rutin Laporan Berkala

Sesuai Kesepakatan Sesuai Kesepakatan

7.

Prasarana yang sudah ada) 1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya untuk Perbaikan Kerusakan Prasarana (Contoh Format : Form 4); 2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Perbaikan dilapangan, termasuk menetapkan penanggungjawab pelaksanaan dilapangan (Mengisi Form-5)

…………………….., …………………………………………. Ketua/Koordinator O&P

(…………………………….) Petunjuk Pengisian :

Nama O & M diisi sesuai hasil kesepakan misal : O & M Melati, Gotong Royong dll. Prasarana diisi Jenis Prasarana yang telah dibangun, misal : MCK, Air Bersih, Jalan Rabat Beton dll Lokasi / Desa, Kecamatan, Kab/Kota diisi dengan nama desa/kel, kecamatan dan kab/kota (sesuikan) Kolom 1 : Diisi Nomor Urut Kolom 2 : Diisi Uraian Kegiatan Pemanfaatan & Pemeliharaan prasarana yang akan dilaksanakan; Kolom 3 : Diisi Jumlah frekwensi/periodik pelaksanaan kegiatan; Kolom 4 : Diisi rincian Tugas-tugas yang akan dilaksanakan; Kolom 5 : Diisi Besarnya Perkiraan Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan/tugas-tugas; Kolom 6 : Diisi Perkiraan Sumber Pembiayaan kegiatan (Iuran/Retribusi/ Donatur/Bantuan Pemda atau Desa/ Lain-lain pendapatan yang sah);


29

DAFTAR ANGGOTA PEMANFAAT PRASARANA

Form : OP-2

No 1


: : : : :

Tanggal

Nama

Jenis Kelamin

Alamat

2

3

4

Pekerjaan

Keterangan

5

6

Bila pendataan anggota berdasarkan KK maka nama dicantumkan adalah nama Kepala Keluarga.

Ketua/Koordinator O&P

(…………………………….) Petunjuk Pengisian : Nama O & P diisi sesuai hasil kesepakan misal : O & M Melati, Gotong Royong dll. Prasarana diisi Jenis Prasarana yang telah dibangun, misal : MCK, Air Bersih, Jalan Rabat Beton dll Lokasi / Desa, Kecamatan, Kab/Kota diisi dengan nama desa/kel, kecamatan dan kab/kota (sesuikan) Kolom Tanggal diisi tanggal saat pencatatan; Kolom 1 : Diisi Nomor Urut Kolom 2 : Diisi Nama Masyarakat yang secara langsung memanfaatkan prasarana Kolom 3 : Diisi Jenis Kelamin (Laki-laki / Perempuan) Kolom 4 : Diisi Alamat tempat tinggal / domisili Kolom 5 : Diisi Pekerjaan Petani / Pengusaha / PNS / Lainnya Kolom 6 : diisi Catatan/Keterangan lain yang diperlukan (bila ada)

KARTU INVENTARISASI KONDISI PRASARANA Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

30

Form : OP-3

No 1


Komponen Prasarana 2

: : : : :

Tanggal

Volume Satuan 3

4

Kondisi Pengamatan BAIK

RUSAK

5

6

Usulan Penanganan Kerusakan

Perkiraan Biaya Perbaikan (Rp)

7

8

Petugas Teknis O&P

(…………………………….) Petunjuk Pengisian : Nama O & P diisi sesuai hasil kesepakan missal : O & P Melati, Gotong Royong dll. Prasarana diisi Jenis Prasarana yang telah dibangun, missal : MCK, Air Bersih, Jalan Rabat Beton dll; Lokasi / Desa, Kecamatan, Kab/Kota diisi dengan nama desa/kel, kecamatan dan kab/kota (sesuikan); Kolom Tanggal diisi tanggal pencatatan inventarisasi; Kolom 1 : Diisi Nomor Urut; Kolom 2 : Diisi jenis komponen prasarana yang ada, misal : Pipa pralon, Kran air dll (untuk prasarana air bersih), Paving blok, Jalan Rabat Beton dll (untuk prasarana jalan), Atap, Dinding Bata, Pipa Udara, septik tank dll (untuk prasarana MCK) ; Kolom 3 : Diisi volume total komponen prasarana ; Kolom 4 : Diisi satuan volume disesuaikan dengan komponen prasarana, misal : meter kubik (M3), meter pesegi (M2), buah, unit dll. Kolom 5 dan 6 : Diisi dengan jumlah volume status kondisi komponen/bagian/kelengkapan prasarana pada saat melakukan inventarisasi/pengamatan dilapangan, jumlah kondisi baik diisi pada kolom (5) dan jumlah kondisi rusak (diisi pada kolom (6); Kolom 7 : Diisi dengan rencana usulan penanganan kerusakan sesuai komponen prasarana misal: penggantian kran air, penambalan lantai rabat beton, penggantian atap seng dll. Kolom 8 : Diisi dengan nilai rupiah perkiraan biaya perbaikan kerusakan yang ada pada masing-masing kompoen prasarana.

RENCANA ANGGARAN BIAYA PERBAIKAN PRASARANA Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

31

Form : OP-4


: : : : :

Tanggal Jenis Pekerjaan Volume

No

Uraian Kebutuhan

Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah Biaya (Rp)

1

2

3

4

5

6

Total Jumlah Biaya


(…………………………….) Petunjuk Pengisian : Nama O & P diisi sesuai hasil kesepakan missal : O & P Melati, Gotong Royong dll. Prasarana diisi Jenis Prasarana yang telah dibangun, missal : MCK, Air Bersih, Jalan Rabat Beton dll Lokasi / Desa, Kecamatan, Kab/Kota diisi dengan nama desa/kel, kecamatan dan kab/kota (sesuikan) Kolom Tanggal diisi tanggal penyusunan RAB; Kolom 1 : Nomor Urut Kolom 2 : Diisi dengan jenis bahan yang dibutuhkan untuk perbaikan kerusakan Kolom 3 : Diisi dengan volume bahan yang dibutuhkan, Kolom 4 : Diisi satuan volume disesuaikan dengan komponen prasarana, misal : meter kubik (M3), meter pesegi (M2), buah, unit dll. Kolom 5 : Diisi dengan harga satuan masing-masing bahan Kolom 6 : Diisi Jumlah biaya yang dibutuhkan masing-masing bahan (volume x harga satuan)

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN PERBAIKAN PRASARANA Bagian 3 : Pemanfaatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

32

Form : OP-5


: : : : :

Tanggal Jenis Pekerjaan Volume


(…………………………….) Petunjuk Pengisian : Jenis Kegiatan, diisi sesuai Nama O & P diisi sesuai hasil kesepakan, misal : O & P Melati, Gotong Royong; Prasarana diisi Jenis Prasarana yang telah dibangun, missal : MCK, Air Bersih, dll Lokasi / Desa, Kecamatan, Kab/Kota diisi dengan nama desa/kel, kecamatan dan kab/kota (sesuikan) Tanggal diisi tanggal saat penyusunan Jadwal; Jenis Pekerjaan, diisi nama pekerjaan yang akan dilaksanakan, seperti perbaikan saluran, dll Volume, diisi volume pekerjaan dan satuannya, misalnya perbaikan saluran 5 m. Kolom No. : Diisi Nomor Urut kegiatan Kolom Uraian Pekerjaan : Diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan Kolom Volume : Diisi dengan volume kegiatan yang akan dilakasnakan, Kolom Satuan : Diisi satuan volume, misal : meter kubik (M3), dll. Kolom Durasi : Diisi waktu/lamanya pelaksanaan tiap kegiatan (hari, minggu, dst) Kolom Jadwal Pelaksanaan : Tempat menggambarkan waktu pelaksanaan (berbentuk balok datar) Kolom Keterangan : diisi dengan catatan/keterangan yang diperlukan, misalnya nama penanggunjawab kegiatan, dll


33

BAGIAN 3 PEMANFAATAN & PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA

Recommend Documents