BAGAIMANA KELUAR DARI MASALAH: HUKUM IMPOTEN, KORUPSI OMNIPOTEN

Winarta : Bagaimana Keluar Dari Masalah : Hukum Impoten, Korupsi Omnipoten

BAGAIMANA KELUAR DARI MASALAH: HUKUM IMPOTEN, KORUPSI OMNIPOTEN Frans Hendra Winarta (Dosen Fakultas Hukum UPH dan Advokat Senior)

Corruption occurs whenever a judge or court officer seeks or receives a benefit of any kind in respect of an exercise of power or other action. Such acts usually constitute criminal offences under national law. Examples of criminal corrupt conduct are : bribery, fraud, utilisation ofpublic resources for private gain, deliberate loss of court records, and deliberate alteration of court records. Corruption also occurs when instead of proceedings being determined on the basis of evidence and the law, their outcome is affected by improper influences, inducements, pressures, threats, or interference or directly or inderectly, from any quarter or for any reason including those arising from : a conflict interest; nepotism; favouritism to friends, or a particular association or institution; consideration of promotional prospects; consideration of post retirement placements; improper socialisation with members of the legal profession, the executive, or the legislature; socialisation with litigants, or prospective litigants; predetermination of an issue involved in the litigation; prejudice; and having regard to the power or desire of goverment or political parties; or other pressure groups. Corruption is so large and nearly all of it happens in Indonesia because the law is impotent. Is there any medicine or is it still posible cured ? It is nothing imposible. Keywords : corruption, executive litigation, impotent, omnipotent

1. PENDAHULUAN

tidak ditangani secara serius, pada suatu tingkat tertentu maka akan menghancurkan keuangan dan perekonomian negara tersebut, yang pada gilirannya akan menghancurkan pula ketahanan nasional negara itu.

Dewasa ini korupsi yang melanda di Indonesia sedang heboh-hebohnya dibicarakan bahkan menjadi sorotan dunia internasional, perbuatan para koruptor tersebut mengakibatkan goncangnya perekonomian Indonesia. Tindak Pidana Korupsi adalah Dalam abad modern sekarang ini merupakan salah satu dari sekian pengertian korupsi semakin meluas macam tindak pidana. Sejarah telah dan sering dikaitkan dengan kolusi. menunjukkan bahwa perbuatan korupsi sudah dikenal masyarakat Suatu kegiatan korupsi apabila sejak jaman raja-raja kuno dimana 156

Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 1, No. 2, Nov. 2001


Cetak, korupsi di Media TV, tuan-tuan tanah memungut pajak dari korupsi di Media Radio dan rakyat, sebelum menyerahkannya seterusnya. sebagai upeti kepada raja, terlebih dahulu menyisihkan sebagian peng- 2. Tindakan korupsi di atas dilakukan antara lain dalam hasilan pajak itu bagi diri sendiri. bentuk penyelewengan uang Lebih jauh berdasarkan hasil untuk biaya/perbaikan jalan / penelitian Tingkat Korupsi di Indonesia jembatan, penyalahgunaan uang oleh Marketing Research Indonesia negara, menggelapkan uang pajak (MRI) pada tahun 1999 yang lalu, negara, tidak transparan keuangan beberapa catatan yang diperoleh yang digunakan pejabat, pinjaman adalah sebagai berikut: luar negeri yang tidak jelas 1. Bentuk-bentuk korupsi adalah pemakaiannya, penyalahgunaan korupsi tanah/pergusuran tanah kas daerah, penyelewengan dana rakyat, korupsi dana/uang, BBM, penyelewengan dana korupsi oleh pejabat tinggi, bantuan untuk anak yatim dan fakorupsi di Pertamina, korupsi di kir miskin dan penyalahgunaan PPD, korupsi di pertambangan, kekuasaan/jabatan/posisi. korupsi di PLN, korupsi di 3. Uang pelicin/suap yang biasa Perusahaan, korupsi di bank-bank, terjadi antara lain dalam bentuk korupsi di Komisi Pemilihan uang pelicin masuk kerja/ Umum (KPU), korupsi di pengangkatan pegawai, uang Pemerintahan, korupsi uang TPR pelicin untuk kenaikan jabatan, (Tanda Parkir Retribusi), korupsi komisi dalam transaksi dagang, di BULOG, korupsi di uang pelicin untuk memenangkan Pengadilan, korupsi di BUMN, tender suatu proyek, uang pelicin korupsi di Kejaksaan, korupsi di untuk mengurus surat di LSM, korupsi uang ASTEK, kelurahan, polisi minta uang korupsi di PT. TELKOM, korupsi damai di jalan, pembuatan suratdi bidang perindustrian, korupsi di surat penting, dan uang pelicin perusahaan asing, korupsi di petugas di laut. PDAM (Perusahaan Daerah Air 4. Suap menyuap tingkat sekolah/ Minum), korupsi dalam perguruan tinggi adalah bentuk ketenagakerjaan, korupsi hasil pungutan pembuatan akta, hutan, korupsi di penerbangan, pungutan pembuatan Surat Izin korupsi dana JPS, korupsi di Media Mengemudi (SIM), pungutan liar Law Review, Fakultas Hukum Universitas

ita Harapan, Vol. 1, No. 2, Nov. 2001

157


5.

6.

7.

8.

158

di pasar, pungutan di tol, pungutan sewajarnya (mengambil untung pembuatan Kartu Tanda Penduduk sangat banyak), kayu illegal / (KTP), pungutan pembuatan penyelundupan barang-barang paspor, dan pungutan liar di dari luar negeri untuk menghinterminal. dari pajak, kredit macet, korupsi Bentuk-bentuk pemotongan yang waktu/selalu datang terlambat dilakukan adalah penyunatan kantor, presiden Habibie menjual bantuan pemerintah untuk rakyat pesawat ditukar dengan gandum, /memakan uang rakyat, pengusaha menimbun sembako penyunatan barang yang harus pada harga rendah dan dijual pada dikirim, pendapatan daerah waktu harga tinggi. dipotong, pembayaran asuransi tidak dapat dikembalikan sesuai Berdasarkan data-data tersebut diatas yang dibayar, JAMSOSTEK tidak dapat dikatakan bahwa : dibenkan secara keseluruhan dan 1. Korupsi sudah ada di hampir seluruh sektor kahidupan mulai makan uang gaji/memotong gaji dari korupsi tanah/penggusuran pegawai. rakyat sampai dengan korupsi Kasus-kasus yang terkait dengan dana JPS. Menurut hasil penelitian korupsi adalah kasus Andi Ghalib, korupsi yang terbanyak adalah kasus Nurdin Halid, kasus Edi korupsi di bank-bank. Lalu diikuti Tansil / Bapindo / Sudomo, kasus dengan korupsi uang/dana, Tommy Soeharto, kasus Goro, korupsi oleh pejabat tinggi, kasus BII, kasus proyek busang, korupsi di perusahaan, korupsi di kasus Beddu Amang, kasus Mobil pemerintahan. Korupsi di bankTimor, dan korupsi dana bank yang terjadi pada seluruh korsorsium Sea Games dan Iainwilayah kota penelitian (Jabotek, lain. Bandung, Semarang, Surabaya / Adapun bentuk-bentuk mark up Gresik / Sidoarjo dan Medan) adalah membesarkan biaya/ yang diajukan sebagai sample/ pembengkakan biaya dalam contoh dan menempati urutan bidang pembangunan, laporan terbesar adalah di wilayah Jakarta. keuangan palsu/manipulasi data. Hal ini menunjukkan bahwa Adapun bentuk korupsi lainnya sudah sedemikian bobroknya adalah dalam bentuk kabur setelah dunia perbankan di Jakarta. mendapatkan kredit bank, money Sehingga wajar saja kalau ada politics, berdagang tidak Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 1, No. 2, Nov. 2001


cukup banyak dilikuidasi dan ada juga bank-bank yang berada dibawah pengawasan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional); 2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa korupsi terbesar di Jakarta berada di sektor perbankan. Hal ini tentunya akan mengganggu program perbaikan perekonomian Indonesia dengan IMF. Terlebih lagi praktek di dunia perbankan lebih mengutamakan prinsip kepercayaan. Bagaimana mungkin perekonomian Indonesia akan segera pulih dalam waktu dekat ini kalau ternyata masih banyak terjadi praktek korupsi di lingkungan perbankan; 3. Wajar saja terjadi berbagai macam kasus yang melibatkan dunia perbankan mulai dari kasus Bank Bapindo, banyaknya kasus kredit macet di lingkungan bank pemerintah, Lippogate, kasus BII, dan terakhir skandal Bank Bali. Hal ini semua menunjukkan betapa bobroknya dunia perbank-an Indonesia. Pemerintah seharus-nya memperhatikan institusi-institusi yang terkait dengan program reformasi perbankan na-sional; 4. Menanggapi berbagai kasus perbankan tersebut di atas, perlu kiranya pemerintah segera membenahi dunia perbankan Indonesia.

Selanjutnya seperti kita ketahui bahwa Indonesia sudah banyak kasus korupsi yang mencuat ke permukaan dan banyak disorot oleh masyarakat luas bahkan internasional terutama adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Mantan Presiden Republik Indonesia SOEHARTO yang sampai saat ini penyelesaiannya dihentikan dengan begitu saja, kasus para mantan pejabat, menteri-menteri yang sedang diadili yang proses yuridisnya belum juga terselesaikan, hal ini menandakan bahwa Indonesia belum merupakan sebagai rechtsstaat (negara hukum). Padahal salah satu ciri dari tata pemerintahan yang baik adalah harus dapat menjamin adanya supremasi hukum. Mengingat maraknya korupsi yang muncul ke permukaan dewasa ini apalagi dalam era reformasi/keterbukaan saat ini adalah menarik untuk membahas lebih jauh mengenai pemeriksanaan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia yaitu dari mulai penyidikan /pengusutan, penuntutan sampai kepada proses diajukannya ke Pengadilaji. Tindak pidana korupsi apabila tidak ditangani secara serius, pada suatu tingkat tertentu maka akan menghancurkan keuangan dan perekonomian negara tersebut, yang pada gilirannya akan menghancurkan pula ketahanan nasional negara kita. Proses penyidikan tindak pidana


159


korupsi menurut undang-undang dilakukan oleh Kepolisian dalam tingkat penyidikan. Kemudian tahap penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan selanjutnya baru diadili oleh Pengadilan. Proses ini perlu untuk diketahui oleh masyarakat umum agar tidak segan-segan memberikan informasi kepada pihak yang berwenang apalagi mengetahui ada dugaan kasus tindak pidana korupsi tersebut. Seharusnya kasuskasus korupsi dapat diperiksa dalam suatu proses beracara di Pengadilan secara tegas, konsisten dan benarbenar menggunakan jalur hukum serta dapat diselesaikan secara tuntas demi tegaknya peradilan di Indonesia.

2.

PENGERTIAN

Sebelum membahas lebih lanjut Hukum dan tindak pidana korupsi di Indonesia, terlebih dahulu perlu diuraikan pengertian tindak pidana pada umumnya baru setelah itu diuraikan pengertian tindak pidana korupsi itu sendiri. Menurut Simons bahwa tindak pidana (strafbaarfeit) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan {schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang 160

meliputi dolus (sengaja) dan culpa lata (alpa dan lalai). Selanjutnya menurut Vos bahwa tindak pidana ialah kelakuan dan tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundangundangan diberikan pidana. Sedangkan menurut Van Hamel memberikan pengertian tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum dan patut dipidana. Pengertian lain diberikan oleh Prof. Moeljatno bahwa "perbuatan pidana" adalah perbuatan pidana yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya jika menurut ujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu : a. Melawan hukum; b. Merugikan masyarakat; c. Dilarang oleh aturan pidana; d. Pelakunya diancam dengan pidana.


Winarta : Bagaimana Keluar Dari Masalah : Hukum lmpoten, Korupsi Omnipoten

Yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah butir c dan d, sedangkan butir a dan b menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Dari perumusan yang dikemukan oleh Simons dan Van Hamel dimana dikemukan bahwa tugas ilmu pengetahuan Hukum Pidana itu tidak boleh dibatasi, tetapi harus diperluas dengan tugas mempelajari dan menentukan sebabsebab dari kejahatan, setelah mempelajari dan menentukan cara untuk memberantas kejahatan itu, maka oleh karena itu unsur -unsur tindak pidana menurut Simons adalah : a. Perbuatan manusia baik aktif maupun aktif; b. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis; c. Perbuatan itu diancam dilarang oleh undang-undang; d. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab; e. Dapat dipersalahkan. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan pidana yang ada dan berlaku. Ketentuan hukum pidana di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (K.U.H.P) dan Undang-undang/peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana di

luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Salah satu definisi korupsi adalah seperti dikemukan oleh M. Jaspan "Korupsi adalah istilah yang mencakup hal-hal yang informal, tidak sah, atau mekanisme tersembunyi tentang menipulasi ekonomi, penekanan, hal memperoleh dan membagi-bagikan kedudukan yang menguntungkan yang berlaku pada tingkat tinggi atau dalam semua lapisan masyarakat". Sebagai perbandingan, The Centre for the Independence of Judges and Lawyers yang mengadakan pertemuan Februari 2000 yang lalu, memberikan definisi dari korupsi dalam judicial context sebagai berikut: "The judicial system may be corrupted when any act or omission occurs which is calculated to, or does, result in the loss of impartiality of the judiciary". Lebih jauh dijelaskan sebagai berikut: "Specifically, corruption occurs whenever a judge or court officer seeks or receives a benefit of any kind in respect of an exercise of power or other action. Such acts usually constitute criminal offences under national law. Examples of criminal corrupt conduct are : bribery, fraud, utilisation of public resources for private gain, deliberate loss of court records, and deliberate alteration of court records. Corruption also occurs


161


when instead of proceedings being rintah dan di bebankan ke APBN. determined on the basis of evidence Audit terbaru 48 bank yang diserahkan and the law, their outcome is affected oleh BPKP ke Kejaksaan maupun by improper influences, inducements, Kepolisian, bukti kebalnya terhadap pressures, threats, or interference or hukum dalam kasus Texmaco yang directly or inderectly, from any quarter menunjukkan bahwa korupsi identik or for any reason including those arisingdengan perlindungan kekuasaan. from : a conflict interest; nepotism; Lebih jauh Korupsi adalah tindak favouritism to friends, or a particular pidana sebagaimana dimaksud dalam association or institution; consider- ketentuan peraturan perundangation of promotional prospects; undangan yang mengatur tentang consideration ofpost retirement place- tindak pidana korupsi. Dalam hal ini ments; improper socialisation with adalah UU No. 31 Tahun 1999 members of the legal profession, the Tentang Pemberantasan Tindak executive, or the legislature; Pidana Korupsi. socialisation with litigants, or prospective litigants; predetermination of an issue involved in the litigation; 3. P E N Y I D I K A N DAN prejudice; and having regard to the PENUNTUTAN TERHADAP power or desire of goverment or poTINDAK PIDANA KORUPSI litical parties; or other pressure Kedudukan lembaga kejaksaan groups. pertama kali diatur dalam UU No. 15 Korupsi juga mempunyai kaitan Tahun 1961 tentang Ketentuanerat dengan kolusi. Kolusi berarti ketentuan Pokok Kejaksaan. Dalam persekongkolan (conspiracy) antara pasal 1 ayat 1 UU tersebut ditegaskan seorang pejabat yang berutang dengan bahwa Kejaksaan merupakan alat salah satu beberapa orang lain diluar negara penegak hukum yang birokrasi. Korupsi juga dapat berarti terutama bertugas sebagai penuntut penyalahgunaan fasilitas yang umum. Jadi pada waktu itu kejaksaan diperoleh negara dan dapat juga dapat saja bertindak sendiri untuk penyalahgunaan peruntukan keuangan mendeponir perkara. Hal ini tentunya negara (kasus mantan Presiden tidak sesuai lagi dengan perkemSOEHARTO), persoalan BLBI yang bangan zaman. Dalam perkembangan-nya tetap mengganjal karena biaya selanjutnya undang-undang tersebut rekapitulasi ditanggung oleh peme- diganti dengan undang-undang No. 5 162


Winarta : Bagaimana Keluar Dari Masalah : Hukum hnpoten, Korupsi Omnipoten

Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang hingga ini masih berlaku. Dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1991 ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Praktek di lapangan akibat perubahan definisi kejaksaan sebagai lembaga pemerintah adalah adanya penguasaan kekuasaan kejaksaan oleh pemerintah yang pada akhirnya membuat lembaga hukum ini tidak bebas lagi. Dalam mengenyampingkan perkara menurut penjelasan pasal 32 huruf C UU No. 5 Tahun 1991 diperlukan petunjuk dari Presiden. Akibatnya jaksa menjadi tidak bebas lagi dalam menjalankan tugasnya padahal kebebasan jaksa mutlak diperlukan dalam rangka menegakkan supremasi hukum. Kondisi seperti i nil ah yang terus berlangsung hingga saat ini dimana kejaksaan tidak bebas dan di bawah kekuasaan pemerintah. Dengan demikian kalau dibandingkanantaraUUNo. 15 Tahun 1961 dengan UU No. 5 Tahun 1991 Kejaksaan berada dalam kedudukan yang berbeda. UU No. 15 Tahun 1961 lebih menekankan kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang dapat bertindak bebas sesuai dengan citacita supremasi hukum sedangkan UU No. 5 Tahun 1991 lebih menempatkan

kejaksaan sebagai lembaga pemerintah. Hal ini tentunya berpengaruh dalam praktek penegakan hukum di Indonesia. Lebih jauh berbicara tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan proses atau penegakan hukum yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Dimana masih ada diskriminasi dalam praktek penegakan hukum di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi merupakan amanat seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta orang sesuai TAP. MPR RI No. XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolisi da Nepotisme (KKN). Oleh karena itu para penegak hukum mulai dari Jaksa, Polisi, dan Hakim seharusnya bersikap proaktif terhadap semua hal yang berbau "KKN". Yang menjadi persoalan adalah mulai dari mana kah dilaksanakan upaya pemberantasan korupsi tersebut sebab banyak pihak terlibat di dalamnya. Dalam istilah sehari-hari yang populer adalah tidak mungkin membersihkan lantai dengan sapu kotor. Dengan demikian sebenarnya agak sulit untuk mengadakan pemilihan-pemilihan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang dalam rangka menciptakan


163


berbagai macam program/kegiatan atau upaya penegakan dan pemberantasan korupsi. Sebab berbicara tentang masalah korupsi tidak dapat dipisahkan dengan fakta keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia yang sudah kental dengan praktek pemberian upeti, pemberian ucapan terimah kasih dan lain sebagainya. Hal tersebut sering dikatakan sudah menjadi "tradisi" selama masa pemerintahan Orde Baru sampai dengan pemerintahan Gus Dur sekarang ini. Suasana otoritan dan lemahnya kontrol khususnya terhadap birokrasi selama berkuasanya rezim Soeharto jelas merupakan sumber utama sekaligus memberikan peluang munculnya korupsi di setiap instansi pemerintah (birokrasi) sebab tidak ada kontrol yang ketat dari lembaga negara yang lain dan juga tidak ada pertanggungjawaban. Ini adalah akibat tidak adanya separation of powers. Sehingga wajar saja kalau Lord Acton mengatakan bahwa "Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely". Maka begitu pulalah kekuasaan presiden selama Orde Baru. Upaya pemberantasan korupsi sebenarnya harus dilakukan secara integral atau komprehensif. Hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila sudah ada pemerintah yang benarbenar reformis yang bersih, jujur dan 164

demokratis (good governance). Penerapan shock therapy penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Langkah shock therapy pertama yang dapat dilakukan adalah memberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya. Sedangkan langkah yang kedua adalah memberikan sanksi sosial kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Disamping hal tersebut perlu didukung oleh keberadaan pers (wartawan) yang dapat membongkar kehidupan pribadi, jumlah harta yang terkumpul melalui kejahatan politik dan korupsi beserta foto-fotonya. Termasuk didalamnya segala bentuk ulasan pers yang tentunya akan membantu proses penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Lebih jauh Pers juga harus bebas dari korupsi seperti yang dilaporkan oleh hasil survei MRI diatas. Dalam rangka memberantas korupsi, pers perlu melakukan investigasi report ala Watergate yang patut dijadikan contoh oleh pers Indonesia. Dalam kasus pengusutan kekayaan mantan presiden Soeharto merupakan contoh yang tepat dalam penegakan hukum dan hal ini merupakan barometer reformasi hukum di Indonesia. Baru setelah itu masyarakat kalangan bawah akan mengikuti contoh teladan dalam hal penegakan hukum. Jaksa



agung seharusnya jangan mengembangkan sikap defensif terlebih lagi dalam kedudukannya sebagai public prosecutor dia seharusnya mengembangkan sikap conviction. Kemauan membuktikan dan membawanya ke pengadilan bagi Soeharto dan kroninya sesuai amanat TAP MPR. No.XI/MPR/1998. Proses peradilan terhadap mantan presiden R.I. Soeharto harus terbuka kembali kalau memang pemerintah masih mempunyai political will untuk mengusut dan memberantas korupsi di Indonesia. Kedudukan jaksa seharusnya independen dan memegang posisi sentral (pivotal position) dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Tugas Jaksa adalah menuntut tersangka berdasarkan kesalahan hukum (legal guilt) yang ada pada si tersangka. Jaksa mempunyai kedudukan sentral karena merupakan aparat penegak hukum yang menentukan apakah seorang tersangka perlu ditahan untuk diteruskan dengan penuntutan di muka pengadilan atau dibebaskan saja. Jaksa menuntut tersangka (terdakwa) atas nama masyarakat, oleh karena itu kepercayaan besar yang diberikan itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan menjunjung moralitas sesuai dengan due process of law. Jaksa sebelum menuntut seorang tersangka harus Law Review, Fakultas Hukum Universitas

yakin bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh sebelumnya. Melihat berbagai kasus korupsi di Indonesia seperti misalnya bukti kebalnya hukum dalam kasus Texmaco menunjukkan bahwa korupsi indentik dengan perlindungan terhadap kekuasaan yang kemudian ketika SP3 Texmaco diterbitkan oleh Jaksa Agung, publik menjadi gamang tentang pelaksanaan hukum di Indonesia. Kasus Goro Tommy dipersidangan awal menang tapi di tingkat kasasi kalah masyarakatpun bereaksi negatif dan kemudian tingkat kasasi Tommy cepat diputus, dari berbagai kasus yang sedang hebohnya dibicarakan menandakan tidak berjalannya hukum di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut penting sekali diberlakukannya konsep pembuktian terbalik (adversary system/omkering van bewijslast). Hal ini sebenarnya sudah dimuat dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hanya saja pemberlakuan konsep pembuktian terbalik tersebut masih bersifat terbatas. Meskipun pelaku tindak pidana korupsi melaksanakan konsep pembuktian terbalik, jaksa juga harus membuktikan apa yang telah dibuktikan sebelumnya oleh pelaku tindak pidana tersebut. Dengan demikian Harapan, Vol. 1, No. 2, Nov. 2001

165

Winarta : Bagaimana Keluar Dan Masalah : Hukum lmpoten, Korupsi Omnipoten

jelas bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana biasa karena lain beban pembuktiannya. Disamping itu perlu diadakan penyuluhan hukum secara berkala dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum para penegak hukum dan masyarakat luas tentang tindak pidana korupsi. Termasuk mempublikasikan secara nasional pelaku-pelaku tindak pidana korupsi beserta analisis kasusnya. Dalam melakukan pengusutan atau penyidikan sama saja dengan perkara-perkara lainnya seperti tercantum dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan beberapa ketentuan umum terkait dengan tindak pidana. Jadi bagaimana cara melakukan pengusutan atau penyidikan sama saja dengan perkara-perkara pidana lainnya. Dengan pengecualian atau penyimpangan, yang khusus hanya perkara korupsi saja. Diadakannya penyimpangan secara khusus itu, terutama dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara tersebut, tapi dengan jaminan bahwa hak-hak asasi si tersangka/ terdakwa tetap dilindungi. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 25 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut: 166

"Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi hams didahulukan dari perkara Iain guna penyelesaian secepatnya." Selanjutnya dalam Pasal 26 ditegaskan sebagai berikut: "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini." Penyidikan atau pengusutan dalam istilah asingnya disebut "opsporing" adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (verpolging) atau dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan. Karena itu tak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan. Tindakan penyidik dalam suatu penyidikan adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apa betul terjadi suatu pidana. Siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu. Suatu penyidikan diakhiri dengan suatu



kesimpulan, bahwa atas perkara UU No. 31/1999); tersebut akan diadakan penuntutan c. Adanya perlindungan terhadap atau tidak. Penyidikan atau pengusaksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak sutan dengan cara melihat, mendengar pidana korupsi (pasal 31 UU No. dan membuat berita acara. Didalam 31/1999); membuat berita acara yang penting d. Apabila penyidik tidak cukup harus dicantumkan adalah : bukti untuk membuktikan adanya a) Pangkat pejabat yang memeriksa; tindak pidana korupsi, namun b) Diberi tanggal pemeriksaan; secara nyata telah ada kerugian c) Dibubuhi tanda tangan; keuangan negara, maka penyidik d) Dibacakan didepan tertuduh; dapat menyerahkan berkas e) Berita acara selesai disusun penyidikan kepada jaksa sebagai selanjutnya diserahkan bersama pengacara negara untuk mengabarang bukti dan tertuduh pada jukan gugatan (pasal 32 UU No. penuntut umum. 31/1999). Dalam hal Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang Pada saat dibacakan berita acara Pengadilan terdapat beberapa hal baru di depan tertuduh/terdakwa maka tertuduh berhak menyangkal, bila dia antara lain sebagai berikut: a. Jaksa Agung dapat membentuk menyangkal, maka hal ini harus suatu tim gabungan dalam hal dicatat dalam berita acara dan juga jika perkara yang sulit pembuktiannya tertuduh menolak memberi tanda juga (pasal 27 UU No. 31/1999). Tim harus dicatat dalam berita acara. Jaksa Gabungan Pemberantasan Korup- juga berfungsi sebagai penyidik atau si (TGPK) telah dibukti dan pengusut baik karena tugasnya diketuai oleh Adi Andojo pengusutan dari permulaan sampai Soecipto. TGPK beranggotakan terakhir penyidikan lanjutan dan 25 orang yang terdiri dari unsur mengawasi serta mengkoordinasikan POLRI, KEJAGUNG, aktivis alat penyidikan. Disamping Kejaksaan kemasyarakatan dan instansi badan penyidik adalah Kepolisian, terkait serta dilantik oleh Jaksa seperti disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun Agung, Marzuki Darusman; b. Adanya pengaturan mengenai 1997 tentang Kepolisian yang tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa : menyangkut perbankan (pasal 29 Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 1, No. 2, Nov. 2001

167

Winarta : Bagaimana Keluar Dari Masalah : Hukum lmpoten, Korupsi Omnipoten

"Kepolisian Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangundangan lainnya."

ada anggapan bahwa penyidik POLRI tidak berwenang sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Walaupun demikian sesuai UU No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian RI ditegaskan bahwa POLRI tetap sebagai penyidik semua tindak pidana tentunya dalam hal ini termasuk Tindak Pidana Korupsi. Mengenai hal ini seharusnya ada kejelasan tentang keberadaan kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Selanjutnya untuk tindak pidana korupsi Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat No. R-1124/Fpt/ 7/1995 tanggal 24 Juli 1995 berisi petunjuk agar pihak Kejaksaan segera mengambil alih penyidikan tindak pidana korupsi yang diterima dari penyidik POLRI dengan pemberitahuan secara tertulis bahwa penyidik 4. P E R A D I L A N T I N D A K akan melakukan sendiri oleh instansi PIDANA KORUPSI DALAM kejaksaan. Selanjutnya untuk PENEGAKAN HUKUM DI INmelakukan penuntutan, penuntut DONESIA umum harus selalu memperhatikan pasal 139 KUHAP yang berbunyi: Peradilan atau pemeriksaan dimuka pengadilan dalam Hukum "Setelah penuntut umum menerima Acara Pidana disebut juga Pemerikatau menerima kembali hasil saan Terakhir merupakan lanjutan dari penyidikan yang lengkap dari Pemeriksaan Pendahuluan yang telah penyidik, ia segera menentukan dilakukan oleh pihak penyidik. apakah bekas perkara itu sudah Dengan demikian perkara korupsi memenuhi persyaratan untuk dapat diadili oleh Pengadilan Negeri atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan." menurut undang-undang dan Hukum Dari bunyi pasal ini dapat Acara yang berlaku. Sementara itu disimpulkan bahwa jaksa dapat pengadilan tingkat banding adalah meneruskan perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi sedangkan untuk pengadilan apabila berkas perkara kasasi adalah Mahkamah Agung. sudah lengkap. Tujuan mengadakan pemeriksaan Sehubungan dengan adanya terhadap seseorang, baik dalam tahap dualisme dibidang petunjuk ini maka pemeriksaan permulaan (si tertang168



kap), atau pemeriksaan terakhir (si tertuduh) adalah mencari kebenaran, apakah si tersangka tersebut betulbetul melakukan tindak pidana yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya. Berhubung hukum acara pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran yang materiil, maka pemeriksaan harus dilakukan dengan cara yang seksama dan sesempurna mungkin. Oleh karena itu semua pemeriksaan harus dilakukan secara langsung artinya si tersangka atau si tertuduh sendiri yang diperiksa secara pribadi tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, begitu juga terhadap saksisaksi dan Iain-lain. Dalam rangka menjaga wibawa pengadilan, hakim yang telah menerima perkara itu dari badan penyidik, yang mana perkara itu telah terlebih dahulu diperiksa oleh pihak penyidik itu, tapi hakim tidak cukup hanya dengan mempelajari apa-apa yang telah dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan itu. Hakim harus juga memeriksa dan mendengar lagi secara langsung hal-hal tersebut. Hakim tidak terikat pada pemeriksaan pendahuluan oleh Polisi atau Jaksa itu. Segala sesuatu yang diajukan oleh pihak penyidik, bagi hakim hanyalah sebagai bahan-bahan untuk melakukan pemeriksaan. Karena itu tidak aneh kalau kemudian ternyata bahwa hasil pemeriksaan hakim berbeda Law Review, Fakultas Hukum Universitas

dengan hasil pemeriksaan Polisi atau Jaksa. Pemeriksaan didepan Pengadilan dilakukan seperti ditentukan oleh pasal 15 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut: a. Pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurangkurangnya tiga orang Hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain; b. Satu Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota sidang; c. Wajib nadir pulaseorangPenuntut Umum, kecuali apabila ditentukan lain dengan undang-undang. Selanjutnya dalam Undangundang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut diatas ditegaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (pasal 5), dan tidak ada seorangpun dapat dihadapkan Pengadilan selain daripada yang ditentukan baginya oleh undang-undang (pasal 6). Dalam praktek penegakan hukum sehari-hari, kedudukan hakim memegang peranan yang penting. Sebab setiap kasus/perkara baik pidana maupun perdata yang ada di negara ini semuanya bermuara kepada Harapan, Vol. 1, No. 2, Nov. 2001

169

Winarta : Bagaimana Keluar Dari Masalah : Hukum Impoten, Korupsi Omniputen

pengadilan dalam hal ini. Karena hakimlah instansi penegak hukum yang terakhir yang akan menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Putusan-putusan hakim akan mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat. Untuk menegakkan hukum dalam kerangka supremasi hukum di Indonesia dari apa yang telah diuraikan diatas agar dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang ada dan demi menjaga wibawa pengadilan maka harus ada social control dari lembaga-lembaga terkait, khususnya dari kalangan para penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Advokat, Polisi dan lembaga pengawas seperti Komisi Ombudsman Nasional (KON) serta masyarakat pada umumnya. Melihat banyaknya kasus-kasus tindak pidana korupsi tetapi yang dapat diselesaikan hanya terbatas maka tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Kompromi dalam bidang hukum harus dihindarkan apalagi demi kepentingan politik. Hal ini penting sebab sampai sekarang penetrasi politik tidak bisa dihindarkan dalam praktek penegakan hukum. Contoh paling konkrit akhir-akhir ini adalah masalah MSAA yang ditonjolkan adalah kompromi dan bukan rule of law. 170

Law Review, Fakultas Hukum Uni

Penyelesaian kasus-kasus hukum melalui upaya-upaya kompromi tidak boleh diteruskan karena menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Pemulihan ekonomi tanpa penegakan hukum adalah nonsens besar. Putusanputusan pengadilan diharapkan memenuhi rasa adil masyarakat. Padahal lembaga pengadilan seharusnya dapat memberikan putusan yang berbobot dan jitu kalau lembaga itu benar-benar independen, imparsial dan jujur (independen, impartial and honest judiciary). Lihat saja ketika gencar-gencarnya diadakan pemberantasan KKN di Indonesia justru para hakim malah membuat keputusan yang kontroversial dan merugikan masyarakat luas. Pembebasan semua perkara korupsi seperti Joko S. Chandra, Beddu Amang dan Ricardo Gelael dalam suatu pentas pengadilan sandiwara beberapa waktu yang lalu merupakan bukti pengkhianatan para hakim terhadap kepercayaan masyarakat. Ditambah lagi sekarang ini ada trend penyidikan sandiwara yang akan semakin menambah lembaran hitam penegakan hukum di Indonesia. Lebih jauh meskipun telah ada dasar hukum yang khusus untuk melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pelita Harapan, Vol. 1, No. 2, Nov. 2001

Winarta : Bagaimana Keluar Dari Masaiah : Hukum Impoten, Korupsi Omnipoien

Pidana Korupsi, tetapi didalam kenyataannya Tindak Pidana Korupsi itu bukan malah berkurang, tetapi sebaliknya perbuatan korupsi semakin merajalelabaikdi instansi pemerintah inaupun di sektor-sektor lain seperti Bank, BUMN, dan Iain-lain. Hal ini dapat dilihat ketika kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) selesai diaudit oleh BPKP tahun 1999 dan diteruskan oleh BPK tahun 1999 menguraikan tentang penyimpangan kredit oleh bank penerima bantuan likuiditas dari Bank Indonesia. Dan ketika kasus Texmaco mulai terungkap sambutan masyarakat demikian hebat kemudian SP3 Texmaco diterbitkan oleh Jasa Agung Marzuki Darusman, publik menjadi gamang tentang pelaksanaan hukum di Indonesia, padahal kasus korupsi jelas-jelas mewabah dan menakutkan perekonomian Indonesia. Banyak kasus korupsi lepas begitu saja. Ada saja alasannya, tidak lengkap tuduhannya, tuntutannya harus masuk perdata bukan pidana, dan alasan lain tidak masuk akal sehat dan norma masyarakat. Bahkan lembaga BPKPpun sulk menentukan status hukum dalam kasus Texmaco. Mereka menganggap tidak ada unsur korupsinya karena tuntutan UU Korupsi belum jelas.

dalam menegakkan UU No. 31 tahun 1999 adalah : a. Masalah sumber daya manusia (SDM) yang merupakan salah satu kendala pada masing-masing instansi dimana tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan penyedikan sampai penuntutan masalah korupsi; b. Dalam upaya penyelesaian kasuskasus korupsi masih sering timbul perbedaan persepsi diantara instansi terkait antara lain pembuktian penyusunan berita acara, penyidikan dan lainnya. c. Aparat penegak hukum masih terlibat KKN sehingga bagaimana mungkin membersihkan lantai dengan sapu kotor 5. PENUTUP

Walaupun undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah cukup baik dalam arti tidak terbatas seperti diuraikan di muka tetapi jika undang-undang tidak dipergunakan, maka undang-undang itu akan menjadi huruf-huruf mati di atas kertas belaka. Kalau suatu perbuatan korupsi telah timbul ke permukaan, artinya telah diketahui, tetapi tidak diteruskan ke pengadilan, hanya akan diadakan tindakan administratif atau teguran Kendala-kendala yang dihadapi atau hanya diumumkan adanya

Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelila Harapan, Vol. 1, No. 2, Nov. 2001

171

Winarta : Bagaimana Keluar Dari Masalah : Hukum Impoten, Korupsi Ommpoten

perbuatan-perbuatan "penyelewengan" saja maka itu berarti bukan saja melumpuhkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kesadaran masyarakat, karena perbuatan tersebut telah diketahui secara luas, tetapi penerapan hukum tidak ada. Oleh karena itu Corruption Watch dibentuk diberbagai sektor kehidupan untuk encourage masyarakat untuk berani melaporkan adanya kejadian/tindak pidana korupsi. Banyak delik korupsi didiamkan, berarti memperbesar jumlah kejahatan tersembunyi (hidden crime) dalam masyarakat yang menjadi salah satu tolak ukur tingkat kepastian hukum suatu Negara. Menurut hemat penulis sebaiknya sekaligus dalam pasal-pasal UU Pemberantasan Korupsi tersebut diatas Jaksa diberi wewenang untuk memblokir dan menyita keuangan dari tersangka, jadi tidak hanya untuk menerima keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka.

172

Hal ini penting demi untuk menyelamatkan keuangan negara. Disamping itu pengadilan juga diberi wewenang untuk perintahkan menembus rekening pribadi {account) seorang umumkan tersangka di bank. Sebab UU Perbankan memperkenankan Gubenur Bank Sentral saja. Kalau Gubenur Bank Sentral juga terlibat didalamnya seperti kasus Bank Bali, maka hal itu akan mengganggu kelancaran penyelidikan.

Frans H. Winarta advokat di Jakarta dan peserta Program Doktor dalam bidang ilmu hukum di Universitas Leiden serta anggota Dewan Penasehat HRI / Human Rights Institute yang didirikan oleh International Bar Association atas prakarsa Nelson Mandela.



DAFTAR PUSTAKA Farid, A.Zainil Abidin. (1995). Hukum Winarta, Frans Hendra. (1999) Gus Pidana I. Sinar Grafika. Dur dan Supremasi Hukum. Suara Hamzah, Andi. (1985). Korupsi Pembaharuan, 11 November. Hal.8. Dalam Pengelolaan Proyek Winarta, Frans Hendra. (1999). Bank Pembangunan Untuk Pimpinan Bali, BPPN dan Penegak Hukum. Proyek Penegak Hukum dan Umum. Suara Pembaruan, 2 September. Hal .4. Akademika Pressindo. Cetakan Kedua.

Jakarta, Winarta, Frans Hendra. (1999). Kesemrawutan Fungsi Penegak Hukum. Suara Pembaruan, 5 Agustus. Hamzah, Andi.(1986). Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya, Winarta, Frans Hendra. (1999). Gramedia, Cetakan Kedua. Menembus Rahasia Lewat Putusan Loqman, Loebby . (1991). Beberapa Pengadilan. Majalah DR, 27 Sep-3 Okt. Hal.28 Ikhwal Di dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971 Tentang Winarta, Frans Hendra. (1999). Suap, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Budaya Mundur. Suara Pembaruan, 8 Juli. Hal.4. Korupsi. Jakarta. Moeljatno. (1970). Perbuatan Pidana Winarta, Frans Hendra. (1999). Kasus dan Pertanggungan Jawab Pidana. Ghalib : Suatu Tinjauan Penyebab Gajah Mada. Yogyakarta. Kelemahan Penegak Hukum. Harian Jakarta, 22-23 Juni. Tata Pemerintahan Yang Baik Dari Kita Untuk Kita. Informasi yang diterbitkan Winarta, Frans Hendra. (1999). KKN dalam rangka Program Kemitraan untuk dan Diskriminasi Penegakanan Pembaruan Tata Pemerintahan di Indone- Hukum. Kompas, 22 Maret. Hal.8. sia (Partnership for Govermance Reform Winarta, Frans Hendra. (1999). in Indonesia), UNDP. Korupsi di Indonesia, Persepsi, Fakta Tobing, Raida L. Prosedur dan Mekanisme Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majalah Hukum Nasional No.2 Tahun 1999. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI.

dan Penanggulangannya". Makalah yang disampaikan dalam Diskusi "Tinjauan Korupsi di Indonesia Menginterpretasikan Hasil Penelitian Persepsi Tingkat Korupsi di Indonesia oleh MKI (Marketing Research


173


Indonesia), 28 September , Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Winarta, Frans Hendra. (1999). Pemberantasan KKN, Clean Government dan Penegakan Hukum di Indonesia. Harlan Jakarta, 3 November. Winarta, Frans Hendra. (2000). "Baligate" dan Kejahatan Orang Kuat.

174

Tempo, 12 September. Winarta, Frans Hendra. (2000). Hukum Makin Kusut. Suara Karya, 29 September. Winarta, Frans Hendra. (2000). Soeharto: Baromater Reformasi Hukum. Tempo, 17September. Hal.47.


BAGAIMANA KELUAR DARI MASALAH: HUKUM IMPOTEN, KORUPSI OMNIPOTEN

Recommend Documents