•
147
BAGAIMANA HAK ASASI TERDAKW A MENURUT HAP? •
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Oleh: Kasirin Yusuf _ _ _ _ _ _ _ __ PENDAHULUAN
dungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepasTAP MPR No. IV /MPR/ 1978 meng- tian hukum demi terselenggaranya hendaki diadakannya pembaharuan negara hukum sesuai dengan Un danghukum nasional. Salah satu hasil Undang Dasar 1945". (UU No. 8 Tausaha terse but adalah rumusan hukum hun 1981 bagian menimbang huruf acara pidana nasional sebagaimana di- c halaman 1). muat dalam Undang-Undang No. 8 Di dalam KUHAP tampak perkemTahun 1981 (LN Tahun 1981 No. bangan baru yang birakan di76) dan yang pada hekekatnya meru- pandang dari segi .kepentingan terdakpakan tlsaha pengadaan pembaharuan wa atau tersangka. Tidak lain adalah kodiflkasi hukum acara pidana na- mengenai bantuan hukum bagi mereka sional. Dengan diundangkannya Un- semenjak diduga telah melakukan suadang-Undang No.8 Tahun 1981 ten- tu peristiwa pidana. Asas bantuan tang Hukum Acara Pidana, maka se- hukum tersebut tidaklah bertentangan cara resmi telah mencabut berlakunya dengan Un dang-Un dang No. 14 Tahun HIR. KUHAP disahkan dan diundang- 1970 ten tang Pokok-Pokok Kekuasaan kan pada tanggal 31 Desem ber 1981. Kehakiman. · Sebagaimana tercaIitum Oleh karena telah dimuat dalam LN di dalam pasal 36, bahwa seme.rijak Tahun 1981 No. 76, maka setiap sese orang diduga melakukan suatu peorangdlanggap mengetahuinya. ristiwa pidana telah mempunyai hak Sejak saat itu segenap penegak untuk menghubungi penasehat hukumhukum sudah harus menerapkan un- nya. (UU No. 14 Tahun 1970). dang-un dang terse but dalam menaSelain itu juga mengenai adanya nangi perkara pidana. Hal itu dapat hak-hak terdakwa atau tersangka undikatakan, bahwa usaha pembangunan tuk mendapatkan ganti kerugian dan hukum nasional di bidang Hukum rehabilitasi terhadap penangkapan, peAcara Pidana berhasil dengan gemi- nahanan atau pengenaan tindak$Jllain~ lang. . tanpa alasan yang berdasarkanundang. Maksud dan pertim bangan pemerin- undang atau karena kekeliruan mengetah: "Bah wa pem bangunan hukum na- nai orangnya atau hukum yang ditesional yang demikian itu di bidang _ rapkan. hukum acara pidana adalah agar Apabila dibandingkan dengan HIR masyarakat menghayati hak ~an kewa- atau Reglemen Indonesia yang diperjibannya dan untuk menmgkatkan baharui, tampak sekali bedanya.KUpembinaan sikap para pelaksana ~ene- HAP sangat memperhatikan danmemgak hukum sesuai dengan fungsl dan berikan perlindungan hak uui terdakwewenang masing-masing ke arah ~e- wa atau tersamgka di dllam pasalgaknya hukum, keadilan dan perlin-
•
•
148
Hukum dan Pembangunan
pasalnya. Oleh karena itu ada penda- kum Acara Pidana. Apabila diteropat yang menyatakan bahwa hak ter- pong agak lanjut akan timbul masalah. dakwa at au tersangka menurut KU- . Mengapa hak terdakwa atau tersangka mendapat tempat begitu baik di HAP terialu luas. Hak asasi yang dalam bahasa Ing- dalam KUHAP ? geris disebut "Human Rights" pengHal ini tidak lepas argumentasi yang cenderung ke arah periindungan artiannya adalah hak asaL Hak yang melekat pada diri man usia. Dimiliki dan jaminan hak asasi di dalam hukum dan dibawa manusia sejak lahir. Hak positif. Argumentasi terse but an tara asasi pada hakekatnya tidak dibenar- lain: kan diperiakukan dengan sewenang- 1. Bah wa Negara Repu blik Indonesia wenang oleh pihak lain. adalah negara hukum. Berdasarkan Menurut Purnadi Purbacaraka dan Pancasila dan Undang-Undang DaSoerjono Soekanto, hak asasi ialah sar 1945 yang menjunjung tinggi hak dasar dalam kehidupan manusia hak asasi manusia , yang pada hekakatnya harus dipunyai 2. Sebagai pelaksanaan TAP MPR No. oleh setiap orang tanpa terkecuali IV /MPR/1978; siapapun dia orangnya. Yang dilin3. Demi tegaknya keadilan dan perdungi dalam Hukum Pidana ialah lindungan terhadap harkat dan mara. Hak asasi umum dalam arti hak tabat manusia. asasi setiap orang dalam masyaraKemudian tim bul masalah lagi. kat. Hak terdakwa atau tersangka manab. Hak asasi tertuduh at au penangkah yang diatur dalam KUHAP ? Apagung jawab peristiwa pidana. bila diadakan peninjauan terhadap isi Secara historis, manusia memper- KUHAP itu sendiri, maka yang diatur juangkan pengakuan hak-hak asasi adalah hak-hak terdakwa atau tersangberabad-abad lamanya. Sejak abad ke- ka untuk mendapat bantuan hukum, 13 setelah ditandatangani Magna Char- penggantian kerugian dan rehabilitasi. ta pada tahun 1215, hingga abad ke- Selain itu masih ada hak-hak yang 20 ini pun hak-hak asasi masih meng- lain lagi. Berdasarkan ketentuan yang alami perkembangan. Kenyataan me- ada, ternyata bahwa hak terdakwa nunjukkan bah wa perjuangan penga- atau tersangka diatur sedemikian rupa, kuan hak asasi erat sekali hu bungan- sehingga dapat difahami maksud dan nya dengan hak kebebasan manusia. upaya pembangunan hukum r,enarSebab bagaimanapun juga perlindung- benar ada kecenderu·ngan penghargaan an dan jaminan terhadap hak asasi terhadap harkat dan martabat manu• pada akhirnya berkaitan erat dengan Sla. masalah kebebasan rakyat. Di sini ada azas praduga tak bersalah. Terdakwa atau tersangka akan HAK TERDAKW A AT AU TERSANG- diperiakukan sebagai pribadi kodrat " KA DALAM HAP. yang selayaknya memiliki hak. HakDalam penulisan ini tidak akan hak yang diberikan pada tahap penyimembicarakan hak asasi secara luas .. dikan dan penuntutan antara lain Tetapi dibatasi mengenai hak-hak khu- ialah: sus yang tercantum dalam Hukum a. Hak tersangka segera mendapat Acara Pidana, yaitu hak terdakwa pemeriksaan oleh penyidik dan se.tau tersangka yang diatur dalam Hulanjutnya diajukan kepada penun•
,
Hak Azasi Terdakwa
149
tutumum (pasal50 ayat I), HIR hal tersebut tidak diperkenankan. Mengenaai bantuan hukum, semenb. HaJ<. tersangka perkaranya segera diajukan ke pengadilan (pasal 50 jak ditangkap atau diperiksa oleh penyidik sudah diijinkan untuk didamayat 2); c. Hak tersangka untuk diberitahu de- pingi penasehat hukumnya. Tentang ngan jelas dalam bahasa yang di- bantuan hukum diatur dalam pasal mengerti ten tang apa yang disang- 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP. Khusus tentang bantuan hukum dakakan kepadanya pada waktu pepat dijelaskan sebagai berikut : meriksaan dimulai (pasal 51 huruf a); 1. Ketentuan pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP sebagai penjad. Pada tingkat penyidikan fersangka • baran hak-hak terdakwa atau terberhak mem berikan keterangan sesangka untuk mendapat bantuan cara bebas kepada penyidik (pasal hukum yang diatur pasal35 sampai 52) ; dengan pasal38 UU No. 14 Tahun e. Guna kepentingan pembelaan ter1970 ten tang ketentuan-ketentuan sangka berhak mendapat bantuan Pokok Kekuasaan Kehakiman hukum dari penasehat hukumnya selama dalam waktu dan pada se- 2. Bantuan hukum ini merupakan salah satu perwujuqan jaminan dan tiap tingkat pemeriksaan (pasal perfindungan hak azasi. Khususnya 54); bagi terdakwa atau tersangka untuk , f. Tersangka berhak memilih sendiri mendapatkan perlakuan secara lapenasehat hukumnya (pasal 55); yak dari petugas penyidik, pen ung. Kewajiban pejabat pada semua tingtut umum maupun hakim. Sesuai kat pemeriksaan untuk menunjuk dengan harkat dan martabatnya sepensehat hukum dalam hal sebagaibagai manusia, yaitu dalam bentuk mana dimaksud (pasal 56 ayat 1); pem belaan perkara oleh penasehat h. Hak mendapat bantuan hukum sehukumnya; cara cuma-cuma (pasal 56 ayat 2); 3. Guna dapat memberikan bantuan, i. Hak tersangka yang ditahan untuk hukum, penasehat hukum memiliki menghubungi penasehat hukumnya beberapa hak yaitu : (pasal57 ayat 1), a. Berhak menghubungi tersangka j . Hak menuntut ganti kerugian dan sejak ditangkap atau ditahan, rehabilitasi (pasal 68). pada semua tingkat pemeriksaan Apabila dibandingkan dengan pengberdasarkan pasal69 KUHAP; aturan yang terdapat didalam HIR, b. Berhak menghubungi dan· berbihak terdakwa atau tersangka menurut cara dengan tersangka pada seKUHAP, sangat terjamin. KUHAP tiap tingkat pemeriksaa, demi memberi batas waktu mengenai penakepentingan pembelaannya. Hak hanan. Sedang menurut HIR tidak terini diatur dalam pasal 70 ayat dapat pem batasan atau tidak terhing1 KUHAP; gao C. Berhak minta turunan be rita acaDi dalam praperadilan terdakwa ra pemeriksaan untukkepentingatau tersangka diberi hak untuk dapat an pem belaannya (pasal 72 KUmeminta keterangan yang seluas-IuasHAP); nya. Yaitu keterangan ten tang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau d. Berhak menerima dan mengirim penahanan atas dirinya. Berdasarkan surat kepada tersangka. Hale ini '
,
,
'
-
Maret 1983
•
I
.150 berdasarkan pasal 73 KUHAP, Selanjutnya apabila para penasehat hukum menyalah gunakan hak yang ada, maka akan terkena ketentuan pasal 70 ayat 2, 3 dan 4 KUHAP. Hak untuk kepentingan pembelaan perkara terdakwa atau tersangka masih berlanjut terus, yaitu sampai pada tingkat banding, kasasi seIta herziening. Berdasarkan hal-hal tersebut, ternyata bahwa pengaturan ten tang hak terdakwa atau tersangka sangat memuaskan. Tetapi perlu dipikirkan bagaim ana pelaksanaannya saat ini. Mengingat KUHAP banyak mengandung perubahan dan pembaharuan. Di sam ping itu juga peningkatan sikap perilaku sayogya dari para penegak hukum itu sendirio Khususnva sikap perilaku tindak sayogya petugas penyidik. , HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN HAP. Secara normatif, ketentuan pasalpasal KUHAP ten tang hak terdakwa atau tersangka cenderung ke arah penegakan keadilan. Pengaturan hak terdakwa atau tersangka yang tertuang dalam KUHAP, merupakan penjabaran, pengejawantahan dari falsafah bangsa yang menjadi landasan hukum yang berlaku. Dapat pula dikatakan sebagai kontretisasi adanya pengakuan haR: asasi oleh UUD 1945. Sampai kini negara tetap berpegang pada adagium yang menyatakan: "Bahwa setiap orang dianggap tahu undangundangJhukum". Tetapi ditinjau dari beberapa segi ternyata belum dimungkinkan. Demikian pula mengenai pasalpasal yang dituangkan dalam KUHAP. Sebagaimana diketahui bahwa berlakunya KUHAP membawa perubahan fundamental terutama di bidang penyidikan antara lain : a. Sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat dapat meng-
Hukum dan Pembangunan
b.
c.
d.
e.
nayati hak dan kewajibannya. Terjaminnya hak terdakwa atau tersangka dan perlakuan secara layak; Peningkatan pembinaan sikap para petugas penegak hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masingmasing. Pembidangan tugas, wewenang dan tanggung jawab, tetapi mengandung koordinasi dan sinkro• • msasl; Polri sebagai petugas yang mandiri tak terlepas dari fungsi penuntutan dan pengadilan; Polri sebagai penyidik utama wajib mengkoordinir pem bantu penyidik.. Mengawasi, mem beri petunjuk dan bantuan; Setiap penyidi\<: wajib untuk memberikan perlakuan yang layak, perlindungan dan pengayoman. Terutama terhadap terdakwa atau tersangka yang tidak mampu.
Tetapi mengapa KUHAP yang diundangkan pada tanggal 31 Desem ber 1981 belum dapat berfungsi secara utuh? Hal ini perlu sekali untuk dipellnasalahkan. Mengingat selain KUHAP masih baru, karena kegunaannya itu sendiri sangat mendesak. Dalam proses pelaksanaan KUHAP akan menyangkut subyek hukum pidana an tara lain : tersangka; 1. Terdakwa danJatau 2. Saksi-saksi; 3. Petugas penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim ; 4. Penasehat hukum. Ditinjau dari struktur masyarakat yang masih birokratis, ternyata mereka itu sulit diajak berpikir secara yuridis. Terutama sebagian besar mereka yang berdomisili di pelosok-pelosok desa. Mereka umumnya serba ketinggalan. Masih jauh untuk dapat menghayati hak dan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sebagai salah satu penyebab tersen-
Hak Azasi Terdakwa
datnya penerapan hukum acara pidana. Kebutaan akan hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang masih tebal. Mereka tidak sedikit yang belum tahu bagaimana acara mempertahankan haknya. Mereka kurang mengetahui bahwa hak-haknya dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Sebagai contoh terhadap pelanggaran hak (terdakwa atau tersangka) misalnya kasus Syamsul yang terjadi di kota Medan. Pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 1982 polisi menahan Syamsul untuk disandera agar bisa menangkap buronannya Ogek, yaitu saudaranya. Tetapi sehari kemudian isterinya mendapatkan Syamsul mati terbunuh dengan tujuh lu bang bekas 1 tem bakan terkapar di tepi jalan. ) Peristiwa Syamsul di at as sebenarnya dapat tidak perIu terjadi. Sebab korban bukanlah terdakwa atau tersangka yang melakukan peristiwa pidana, dan yang dicari. Jadi dalam hal demikian itu penangkapan tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara pidana. Menurut Hukum Acara Pidana, penangkapan harus dilakukan secara resmi, dengan surat perintah dan alasanalasannya. Kecuali tertangkap tangan. Tertangkap tangan tidak perIu dengan surat perintah. Karena langsung ketahuan berbuat dan terus ditangkap. Kurangnya penghayatan hak dan kewajiban menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat masih terasa, terutama di desa-desa. Misalnya orang enggan diminta untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Mengenai petugas penyidik, masih terdapat sikap perilaku yang belum sayogya. Helum memenuhi ketentuan Ilukum Al.:ara I'idana. Sedang menurut KUI:IAP. scbagai pengayom masyarakat tugasnya semakin bertambah berat.
1.5 1 Menuru t Kasi Pendak Kodak Metro J aya, Letkol Z. Bazar, kesulitan yang timbul mungkin karena petugas pemeriksa, polisi harus meninggalkan cara-cara kerja lama, agar sesuai dengan Hukum Acara Pidana. Misalnya dalam hal penahanan. Kini seorang tersangka hanya dapat ditahan bila bukti dan saksi sudah cukup. Proses verbal juga harus lengkap. Karena tidak akan ada lagi tambahan pemerik. saan oleh Kejaksaan. Selain itu polisi sekarang perIu mengingat-ingat batas waktu penahanan yang dibatasi hanya sampai 20 hari dengan perpanjangan 2 x 30 hari. 2) Demilcianlah, cara kerja menurut HIR sudah tidak jamannya lagi. Teta'pi harus diganti menurut Hukum Acara Pidana baru. Tindakan main tangkap tanpa surat perintah resmi tidak dapat dibenarkan. Tentang bantu an hukum, timbul peIIlIasalahan, yang berkaitan dengan hak terdakwa atau tersangka. Apakah terdakwa atau tersangka yang ditangkap atau ditahan langsung mendapatkail bantuan hukum? Hal ini kiranya agak berbeda dengan peradilan di Perancis. Dalam hal tindak piqana yang tergoiong "delits"atau "en matilre correctionnelle" (perkara-perkara seperti pencurian, penipuan, penggeiapan dan sebagainya), tertuduh harus didampingi oleh seorang pengacara. Demikian ini adalah merupakan suatu keharusan. Kecualiapahila tertuduh menolak. Pendampingan pengacara tersebut di Perancis sebagai salah satu syarat untuk penahanan. 3) Sedang menurut KUHAP, terdakwa atau tersangka berhak mendapat bantuan hukum. Penasehat hukumnya ,
2). Tempo, 16 .l.anuari 1982 3) Jalannya Paauilan Perancis lebih cepal
dari Peradilan kila, Ghalia Indonesia, I) l\olllpas. 5 Maret 1982.
•
1981. .
MtI~t
198J
-
\52
•
memberi bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Rationya di sini terdakwa atau tersangka hanya berhak didampingi. Tetapi bukan merupakan suatu keharusan. Secara sosiologis, hak terdakwa atau tersangka untuk didampingi penasehat hukum agak merupakan suatu kesulitan. Kenyataan sebagai contoh banyak terjadi. Misalnya tersangka kriminal kebanyakan orang yang tidak mampu membayar pengacara. Kalan. terdakwa atau tersangka cuma pencopet atau penjambret saja, bagaimana fa bisa membayar pengacara? Betulada bantuan hukum cuma-cuma, tetapi prosesnya tidak mudah. Sedangkan pengacara atau penasehat hukum sampai saat ini kiranya belum banyak merubah sikap. Profesinya tetap komersial. Hal ini juga dapat dirnengerti, karen a mereka juga butuh hidup. Jadi rasa pengabdian diri terhadap masyarakat belum begitu diutamakan. Padahal pengartian konsep bantuan hukum semakin berkembang. Konsep dasar bantuan hukum saat ini, selain "amal" dan "perikemanusiaan", juga meliputi ''iuridical right" serta !!social right". Atas dasar "amal", penasehat hukum memberikan bantuan hukum ada kecenderungan ingin berdharma bakti. Ingin menolong terhadap sesama yang sedang beracara. Meskip~n mereka berbuat ada yang karena disengaja. Tetapi bantu an itu terutania diberikan bagi yang tidak mampu (miskin), sehingga jangan sampai terjadi karena tidak mampunya, mereka menjadi korban. Mereka tidak dapat menikmati hak yang diberikan oleh undang-undang. Dasar "perikemanusiaan" adalah suatu upaya untuk mencapai keadilan, yaitu melalui proses mencari kebenar-
--. ---.-,..,.
-
-_ ...
Hukum dan Pembangunan
an material. Sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana bagi mereka yang salah melawan hukum, benar-benar telah terbukti melakukan suatu peristiwa pidana sebagaimana yang dituduhkan. Juga mencari upaya jangan sampai terjadi, seseorang yang tidak bersalah dikenakan hukuman. Selain itu, atas dasar "juridical right" serta "social right", maka bantuan hukum berusaha melaksanakan perbaikan hukum. Maksudnya agar dapat memenunuhi kebutuhan masyarakat, sehingga mereka akan menyadari hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Demikianlah pengartian konsep bantuan hukum yang baru. TUJUAN HAP MASIH JAUH •
KUHP sebagai pengganti HIR sudah lebih baik. Di dalamnya banyak mengandung perubahan dan pembaharuan hukum. KUHAP melindungi hak terdakwa atau tersangka. Sejak penangkapan atau penahanan, hak mereka sudah diperhatikan. Hal ini ternyata bahwa, seorang terdakwa atau tersangka sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum. Dari azas tersebut pada prinsipnya ada dua hal yang dipandang penting yaitu : a. adanya dakwaan . b. adanya perlindungan terhadap hak terdakwa atau tersangka. Berdasarican pasal 137 KUHAP, penuntut urn urn berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu peristiwa pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pe•
_ E
'
"
..
"
.
,
.W
.
'
_
..
_ _ .,....,
.~
~
_
~
__ . .. _
- ___ _ _
_. _
_
_
_
_
_
~ .~.~~
••
...,..~
_ _ _ ........ ___,,_ . _ _
._
"
•
153
Hak Azasi Terdakwa
ngadilan yang berwenang mengadili. Tentang perlindungan terhadap hak terdakwa atau tersangka, diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP. Sedang mengenai penangkapan, pasal 17 KUHAP menyatakan: "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan peristiw.a pidana berdasarkan bukti peIlnulaan yang cukup". Jadi berdasarkan undang-undang tidak boleh asal tangkap. Tetapi harus ada bukti pellllulaan yang cukup, sesuai dengan pasal I butir 14. Apabila direnungkan pengaturan ten tang hak-hak terdakwa atau tersangka dalam KUHAP sudah cukup baik. Meskipun belum disertai UndangUndang Bantuan Hukum, namun dapat dipandang telah memenuhi kebutuhan untuk mengayomi hak-hak mereka. Hanya beberapa hal dalam proses pelaksanaan saja belum semua dapat terpenuhi, meskipun pemerintah telah berusaha menyebarluaskan di lingkungan petugas penyidik, penuntut umum dan hakim dengan penataran. Tetapi perlu diingat bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim dalam tugasnya tidak terlepas dari macammacam syarat. Baik sikap perilaku sayogya, mental maupun meterial • yang dibutuhkan. Hal ini penting · untuk menghindarkan segala sesuatu yang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu dalam kurun waktu selama semester pertama, pelaksanaan KUHAP belum dapat dikatakan berha-
sil atau memuaskan. Berdasarkan data masih terjadi hal-hal yang bertentangan dengan KUHAP. PENUTUP /SARAN-SARAN KUHAP akan diuji kebenarannya sebagai karya gemilang, melalui penerapan secara nyata dalam masyarakat. Dengan KUHAP wajah masyarakat akan Ie bih berperikemanusiaan. • Hak azasi dalam pelaksanaan peradilan, kini sedang dalam proses perwujudannya. Adapunberhasilnya Hukum Acara Pidana, dalam rangka mem beri jaminan dan perlindungan hak azasi, akan ditentukan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya. Untuk mencapai tujuan sangat diharapkan serta dibutuhkan sekali • sikap arif dan bijaksana segenap petugas penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Demikian pula dharma bakti para penasehat hukum demi penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Dengan demikian karya legislatif yang berupa Hukum Acara Pidana baru ini, benar-benar dapat melindungi dan menjamin hak-hak azasi. Sesuai dengan masyarakat negara hukum berdasarkan Pancasila. Perlu kiranya usaha nyata untuk merubah citra masyarakat sebagaimana dikehendaki dalam pembinaan dan pem bah aru an hukum nasional. Hindarkan segala bentuk pemerkosaan hak azasi dalam pelaksanaan Hukum Acara Pi \lana. •
DAFT AR KEPUST AKAAN A. BUKU. 1. Moh. Kusnardi dan Ibrahim, Harmaily, Pengantar Hukum Tata Negara Indonelia. Penerbit C.V. "Sinar Bakti", cetakan keempat Tahun 1981. 2. Siahaan, Lintong Oloan. Jalannya Peradilan Peranei, lebih cepat dari Peradilizn Kitll. Penerbit Ghalia Indonesia cetakan I, Januari 1981. 3. Soekanto, Soerjono, dan Abdullah, Mustafa. Soli%gi Hukum [)Q/am Maf)'flI'akllt. Penerbit C.V. Rajawali Jakarta. Cetakan yang pertama Tahun 1980. MII~t
1983
"
- ·
"~ -
--·
7
-_- -~ -
- -
154
fiukum dall Pembangullan
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. -
c.
TAPMPR 1978 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.
SURAT KABAR, MAJALAH. -
Harian Kompas, terbitan tanggal 5 Maret 1982. Majalah Tempo No. 46 Thn. XI, terbitan tanggal16 lanuari 1982 .
•
•
•
•
•
..
"
'
,
,
